Presiden Harus Orang Indonesia Asli. Tapi Mana Yang Asli?

Kata Undang-Undang Dasar, presiden ialah orang Indonesia asli. Mari kita kaji asli menurut pemaknaan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pertama, ’tidak ada campurannya, tulen, murni’. Bagaimana menilai kemurnian orang Indonesia? Yang murni itu badannyakah, atau jiwanya? Kalau jiwanya, manakah lebih murni Indonesia, si asing Multatuli pembela rakyat kecil atau si pribumi bupati penindas rakyat? Kalau badannya, seseorang dengan ayah warga negara Indonesia ibu bukan, tapi lahir di Indonesia sebagai warga negara Indonesia, itu tulen atau campuran? Banyak sekali orang Indonesia mendukung Barack Hussein Obama, yang ayahnya orang Kenya tulen, jadi presiden Amerika. Akankah mereka juga mendukung orang Indo mata biru jadi presiden Indonesia?

Kedua, ’bukan peranakan’ alias ’pribumi’. KBBI yang sama bilang pribumi itu ’penghuni asli’. Ini definisi kepala kejar buntut yang tidak menjelaskan apa-apa. Peranakan diartikan ’keturunan anak negeri dengan orang asing’; anak negeri artinya ’penduduk suatu negeri’. Dengan definisi ini si Indo tidak bakalan jadi presiden. Di sini tidak tercakup definisi populer pribumi yang mengecualikan anak cucu cicit orang Tionghoa yang lahir di Indonesia sebagai warga negara Indonesia, termasuk keturunan anak buah Laksamana Cheng Ho yang sudah ratusan tahun bermukim di Semarang, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Bahkan suku Batak ternyata juga berasal dari India yang menurut definisi ini adalah bukan orang pribumi, masih banyak suku-suku di Indonesia yang bukan asli dari Indonesia.

Keempat (makna ketiga, ’bukan salinan’, tidak relevan), ’baik-baik’; ’tidak diragukan asal-usulnya’. Mengapa hanya orang yang kita tahu asal-usulnya dianggap orang baik-baik? Wallahualam bissawab. Apakah ini berarti siapa pun, asal orang baik-baik, bisa jadi presiden Indonesia? Lalu, siapa yang berhak menentukan bahwa seseorang itu baik-baik? Siapa yang pantas jadi polisi moral di negeri ini?

Kelima, ’yang dibawa sejak lahir (sifat perbawaan)’. Dari contoh yang diberikan, tampaknya yang dimaksud adalah karakter, sifat sejati yang bisa disembunyikan tapi pasti akan muncul pada saat-saat tertentu. Persoalannya sama dengan definisi keempat, bagaimana menentukan kriterianya. Mungkin bisa mencontoh negeri Obama. Masa lalu calon presiden dibongkar luar dalam habis-habisan oleh media massa sehingga rakyat lebih tahu siapa sebenarnya orang yang mereka pilih.

Keenam, ’(tempat) asal’. Ini agak mudah dipenuhi, kalau jelas yang dimaksudkan adalah asal dirinya sendiri. Seseorang yang lahir di Indonesia sebagai orang Indonesia dengan sendirinya asli. Namun, kalau yang dicari adalah asal-usul nenek moyangnya, rasisme membayang. Kalau asal-usul nenek moyang jadi perkara, bukankah semua orang Indonesia berasal dari tempat lain? Kata almarhum YB Mangunwijaya, kita semua adalah orang perahu, hanya waktu tibanya saja yang berbeda. Jadi, kapankah batas waktu masuk ke Nusantara ini untuk dianggap asli?

Lebih ilmiah lagi, para pakar sekarang umumnya mengakui bahwa nenek moyang Homo sapiens sapiens berasal dari Afrika. Kita semua yang hidup di sini tidak ada yang asli.

95 Persen Korban Pelacuran Anak Mengidap Sakit Kelamin

Sebanyak 95 persen anak Indonesia korban pelacuran di luar negeri mengidap pelbagai jenis penyakit kelamin hingga terpapar virus HIV. Head Social Worker International Organization for Migration Anna Sakreti yang dihubungi hari Selasa (16/12) menjelaskan, temuan itu didapat dari 807 anak korban trafficking (perdagangan), usia antara 15 tahun dan 18 tahun yang didampingi Maret 2005 hingga September 2008.

”Dari jumlah itu, 21,68 persen adalah korban eksploitasi seksual. Mereka terkena pelbagai penyakit menular seksual dan diobati di RS Polri Kramat Jati lalu mendapat rawat jalan. Observasi terus dilakukan kepada mereka,” kata Anna.

Jenis penyakit menular seksual (PMS) yang dialami anak korban pelacuran adalah chlamydia (76,6%), gonorrhea (6,3%), hepatitis B (3,8%), trichomoniasis (3%), condilloma accuminata (2%), sifilis (1,8%), dan HIV positif (1,1%).

Secara berurutan, lima besar negara tujuan utama trafficking anak adalah Malaysia, Indonesia, Arab Saudi, Mauritius, dan Jepang. Menurut Anna, jumlah anak korban pelacuran yang ditangani IOM merupakan fenomena gunung es. Masih banyak anak korban pelacuran yang belum terpantau.

Biasanya, anak-anak korban pelacuran yang ditangani IOM merupakan rujukan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Terminal IV Bandara Soekarno-Hatta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Entikong-Kalimantan Barat, Batam, Riau, Mabes Polri, dan terkadang Departemen Sosial. Begitu diserahkan, para anak korban pelacuran mendapat tes kesehatan menyeluruh.

Para korban dipulihkan psiko-sosial dan fisik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Rata-rata mereka dirawat selama dua minggu di rumah sakit.

Selama 2005-2007 kondisi para korban masih dimonitor di daerah oleh 80 mitra LSM yang mendampingi mereka. Namun, sejak tahun 2008, program itu tidak dilanjutkan karena negara donor menghentikan bantuan. Negara donor menganggap Indonesia dianggap sudah memiliki perangkat undang-undang yang memadai.

Namun di lapangan, pendampingan terhadap anak korban pelacuran tidak berlanjut, termasuk dalam hal pemantauan kesehatan oleh pemerintah daerah. Sementara untuk daerah Jabodetabek, pemantauan kesehatan masih terus berlangsung.

Dirawat KBRI

Anna Sakreti menambahkan, kini para korban trafficking itu juga mendapat pemeriksaan kesehatan awal di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Malaysia. Anak korban trafficking juga mendapat perawatan kesehatan.

”Anak yang menjadi korban trafficking usianya bervariasi, dari 3 tahun hingga 18 tahun. Sebagian besar dari mereka dieksploitasi sebagai pembantu rumah tangga (33,58%), eksploitasi di tempat transit (23,54%), dan eksploitasi seksual (21,68%).

Daerah asal anak-anak yang menjadi korban trafficking adalah Kalimantan Barat (30,98%), Jawa Barat (16,11%), Jawa Timur (9,9%), Nusa Tenggara Barat (8,43%), dan Sumatera Utara (8,3%)

Tahun 2008 Sebagai Tahun Kebangkitan UKM Sudah Gagal Total

Menjelang berakhirnya masa efektif penggunaan anggaran tahun 2008, diputuskan dana bergulir untuk perkuatan modal usaha mikro, kecil, dan menengah tidak dicairkan oleh Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dana itu dikembalikan ke kas Departemen Keuangan.

Dengan keputusan itu, praktis semangat Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemennegkop dan UKM) menjadikan tahun 2008 sebagai Tahun Kebangkitan UMKM pupus sudah.

Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM Suryadharma Ali dalam rapat regional wilayah IV Pemberdayaan Koperasi dan UKM di Balikpapan, Kalimantan Timur, akhir November, menegaskan, ”Dana tersebut dikembalikan kepada Departemen Keuangan. Jika tidak, saya khawatir akan terjadi kecerobohan dan kasusnya berujung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).”

Anggaran yang dikembalikan ke Departemen Keuangan itu sebesar Rp 381 miliar. Dana itu sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan dana bergulir.

Keputusan mengembalikan dana tersebut ke Departemen Keuangan terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99 Tahun 2008 yang mewajibkan dana bergulir harus dikembalikan.

Sebelumnya, sejak pengucurannya tahun 2005, dana bergulir tidak perlu dikembalikan. Ketentuan mengembalikan dana bergulir itulah yang membuat kalangan Kemennegkop dan UKM kalang kabut.

Padahal, terbitnya PMK No 99/2008 semata-mata bertujuan menertibkan keuangan negara, yaitu setiap sen yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Keluarnya PMK No 99/2008 beralasan bila dikaitkan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang memberi status disclaimer terhadap laporan keuangan Kemennegkop dan UKM.

Selain itu, sebagai dana penguatan modal, dana bergulir pada dasarnya adalah dana investasi, bukan dana sosial. Oleh karena itu, harus dikembalikan.

Selama ini, karena tidak ada ketentuan untuk mengembalikannya, pengguliran dana bergulir acapkali menjadi ajang seremonial pejabat. Ini setidaknya tampak dari catatan pengguliran dana bergulir yang belum diterima BPK secara utuh.

Meski demikian, beberapa deputi di Kemennegkop dan UKM menyatakan dapat menunjukkan jumlah pengucuran dana tersebut, termasuk bunganya, yang masih terus berjalan.

Kredit usaha rakyat

Ketentuan untuk mengembalikan dana bergulir seharusnya tidak perlu dirisaukan. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah menunjukkan kemampuannya mengembalikan setiap rupiah yang dipinjamkan kepadanya.

Hal itu setidaknya telah dibuktikan dalam program kredit usaha rakyat (KUR), yang diluncurkan pemerintah untuk menggerakkan UMKM.

Para pelaku usaha banyak yang telah memanfaatkan KUR. Ini terlihat dari nyaris dicapainya target penyaluran KUR, yaitu Rp 14,5 triliun.

Dengan keberhasilan itu, pada penghujung tahun 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen akan meningkat program KUR pada tahun 2009, yaitu dengan menaikkan jumlah kredit yang disalurkan menjadi Rp 20 triliun.

Namun, karena penjaminannya yang disetujui dalam APBN baru Rp 1 triliun, kepastian kredit yang bisa dikucurkan baru Rp 10 triliun. Untuk mewujudkan komitmen pemerintah mengucurkan Rp 20 triliun, menunggu persetujuan DPR dalam Perubahan APBN 2009.

KUR dapat menjadi cermin bagi pembelajaran masyarakat bahwa menjalankan bisnis, sekecil apa pun, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada kata ”gratis” dalam membangun usaha dan mengembalikan utang adalah kewajiban yang harus dipenuhi.

Begitu pula yang seharusnya terjadi pada dana bergulir. Jika tidak ada kewajiban mengembalikan, program yang bernuansa kerakyatan itu bisa tergelincir dimanfaatkan untuk ”permainan” politik.

Oleh karena itu, kehadiran PMK No 99/2008 seharusnya tidak perlu ditanggapi emosional karena sebenarnya hanya sebuah aturan untuk menertibkan pengelolaan keuangan negara.

Era pembelajaran

Anggaran Kementerian Negara Urusan Koperasi dan UKM tahun 2008 ditetapkan Rp 1,098 triliun. Itu terdiri atas anggaran yang direalisasikan Rp 761 miliar (65,26 persen) dan anggaran yang direalisasikan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) Rp 381 miliar (34,71 persen).

Sebagian besar dana yang dialokasikan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dimasukkan dalam pos belanja sosial, bukan belanja modal.

Bantuan perkuatan bagi kelompok usaha mikro pun dimasukkan ke dalam belanja sosial. Dengan demikian, perlakuannya pun penuh ”nuansa sosial”. Mengabaikan sisi bisnis.

Perlakuan ”bernuansa sosial” itu telah membuat usaha mikro dan kecil yang mendapat dana penguatan kurang berkembang sisi bisnisnya.

Sebaliknya, apabila diberi perkuatan modal berbasis komersial, usaha mikro dan kecil tidak mampu menjangkaunya. Mereka tidak menguasai prosedurnya, tidak mampu menyediakan agunan, dan tidak dapat memenuhi persyaratan bank.

Jalan keluar mengatasi dilema itu dinyatakan dalam UU No 20/2008 tentang UMKM. Pasal 21 (1) undang-undang tersebut menyebutkan, pemerintah pusat dan daerah menyediakan pembiayaan untuk UMKM.

Memberdayakan UMKM setidaknya dapat dilakukan dalam tiga l;angkah. Pertama, menciptakan skim pendanaan yang lebih bervariasi, produktif, dan inovatif, serta dapat diakses oleh usaha mikro. Selama ini skim kredit untuk UMKM sangat terbatas.

Kedua, mendorong perbankan agar melaksanakan skim-skim tersebut sebagai produk bank. Selama ini, usaha mikro seolah dipaksa untuk mempunyai kriteria layak bank (bankable), yakni mengharuskan usaha mikro memiliki kelayakan usaha sesuai ukuran perbankan.

Ketiga, memobilisasi potensi dan sumber daya berbagai instansi, baik di pemerintah pusat maupun daerah, untuk menyediakan paket pembiayaan usaha khusus bagi skala mikro. Persyaratan paket ini hendaknya lebih longgar dan dapat berupa subsidi bunga, penjaminan, bantuan pemasaran, ataupun pendampingan.

Mau tidak mau, tanggung jawab pemberdayaan usaha mikro dan kecil ada pada pemerintah. Ini karena perbankan dan lembaga keuangan mikro (LKM) kurang insentif melayani usaha mikro.

Skala usaha yang kecil dengan tingkat risiko bervariasi, dengan lokasi geografis yang tersebar luas, membuat biaya layanan (service cost) per debitor relatif tinggi.

Komitmen memberdayakan usaha rakyat sangat ditunggu. Namun, syaratnya, harus dengan prosedur yang sederhana. Prosedur dan syarat yang rumit hanya akan membuat pelaku usaha mikro dan kecil enggan. Ini pula yang membuat mereka enggan berurusan dengan bank.

Laju Inflasi 2008 Sulit Menyentuh Batas Bawah

Laju inflasi selama 2008 diperkirakan sulit menyentuh batas bawah (11,5 persen) karena tidak mungkin akan terjadi deflasi selama Desember 2008.

“Dengan adanya penurunan harga BBM seharusnya pada Desember terjadi deflasi, tapi saya tak yakin terjadi deflasi karena ada natal dan tahun baru,” kata Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR, Harry Azhar Azis di sela rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, perayaan natal dan tahun baru pasti akan mendorong meningkatnya inflasi, kecuali natal dan tahun baru dirayakan dengan prihatin atau sama sekali tak ada perayaan.

“Itu kan tidak mungkin terjadi sehingga saya pesimis akan terjadi deflasi pada Desember ini sehingga inflasi selama 2008 bisa menyentuh batas bawah,” kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu.

Ketika ditanya apakah dapat terjadi deflasi jika pemerintah menurunkan harga BBM khususnya premium untuk ketiga kalinya, Harry mengatakan, tidak bisa juga karena pasti ada time lag antara keputusan penurunan harga BBM dengan harga lainnya.

“Tidak mungkin efeknya langsung menurunkan inflasi sekarang, efeknya mungkin baru akan terjadi satu hingga dua bulan kemudian. Jadi kalau diputuskan sekarang, mungkin Januari 2009 baru ada efeknya,” katanya.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi bulan Nopember 2008 sebesar 0,12 persen, laju inflasi tahun kalender pada November 2008 sebesar 11,10 persen, dan inflasi tahunan pada November 2008 sebesar 11,68 persen.

Selama bulan November, produksi dan penyediaan bahan pokok sangat memadai, tidak ada gejolak harga beras, migor dan lain-lain.

Inflasi November sangat rendah antara lain karena harga-harga komoditas dunia yang turun, seperti migor yang tiga bulan terakhir terus turun sehingga kebutuhan CPO untuk dalam negeri mudah dipenuhi

Kampung Ampel Ikon Kota Surabaya Dan Jejak Islam Di Tanah Air

Kampung Ampel adalah ikon kota Surabaya. Bukan hanya menjadi jejak sejarah penyebaran Islam, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi. Kampung komunitas Arab itu bukan hanya ramai oleh peziarah ke makam Sunan Ampel, tetapi juga bisnis perlengkapan busana muslim hingga suvenir berupa tasbih, gelang, minyak wangi, air zamzam, dan kurma.

Pasar Kampung Ampel adalah pasar tertua di Surabaya. Diperkirakan menjadi pusat transaksi jual-beli sejak tahun 1420, setelah Kampung Ampel Denta menjadi pusat penyebaran Islam yang dilakukan Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Pada tahun 2003, pasar tradisional itu dipercantik.

Pasar itu tampak lebih baik, antara lain, dengan atap dari bahan fiber yang menggantikan kain terpal. Sayangnya, sirkulasi udara kurang tertata secara baik sehingga pengunjung merasa kegerahan.

Aminuddin Kasdi, ahli sejarah dari Universitas Negeri Surabaya, menuturkan, Kampung Ampel, yang dalam bahasa Jawa ampyal berarti bambu kuning, kala itu berupa hutan pantai. Pertemuan Sungai Pegirian dengan Sungai Surabaya (Kalimas), setelah Bandar Genteng yang pertama ada di Surabaya, bergeser ke utara di Nyamplungan.

”Baru pada tahun 1420, Raden Rahmat menjadikan Ampel sebagai pusat penyebaran Islam di Surabaya dan Jawa Timur atas legitimasi Majapahit,” kata Aminuddin.

Kampung Ampel dikenal luas lantaran eksistensi Sunan Ampel sebagai Wali Songo. Ampel juga identik dengan perkampungan Arab di Surabaya. Di perkampungan itulah komunitas keturunan Arab dari Hadromi/Hadralmaut (Yaman) bermukim.

Perdagangan

Jejak-jejak keturunan imigran asal Hadralmaut yang dikenal sebagai saudagar setidaknya masih tampak dalam komunitas keturunan Arab. Mereka turun-temurun bermukim di perkampungan Ampel, yang sampai sekarang ini menggeluti sektor perdagangan, salah satunya berjualan kain kiloan.

”Sebagian memang masih berdagang dan membuka usaha bisnis pabrik sarung, sedangkan sebagian lainnya bekerja pada sektor lain, termasuk menjadi pegawai atau karyawan,” kata Moh Barmen (72), tokoh keturunan Arab di Surabaya. Barmen pernah menerima anugerah penghargaan sebagai pembina terbaik sepak bola nasional 1974 dari SIWO PWI Pusat Jakarta.

Darah asli Arab sudah melebur dalam diri keturunan Arab yang tinggal di perkampungan Ampel yang meliputi Kampung Ampel Mulia, Ampel Kesumba, Ampel Suci, Ampel Cempaka, Ampel Wirai, Ampel Kembang, dan Ampel Masjid Rahmat.

Komunitas keturunan Arab itu telah menjadi arek alias bagian dari bangsa ini karena lahir, besar, dan melakoni kehidupan di negeri ini. ”Saya sudah tidak lagi merasa Arab, begitu juga dengan ketururan Arab Ampel,” kata Barmen.

Oleh karena itu, yang sekarang ini dilakukan Abdullah Albathati, arek kampung Kalimas Udik, Surabaya, dengan menggelar Festival Kampoeng Ampel di Gedung Utama, Balai Pemuda, Surabaya, merupakan upaya mempertautkan kembali masa silam dan masa sekarang ini. Selama empat hari, Rabu (10/12) malam hingga Sabtu (13/12), potret Kampung Ampel hadir antara lain melalui wisata kuliner (nasi kebuli, roti maryam, dan kebab) dan pergelaran kesenian (gambus dan hajir marawis).

”Kami mencoba mengangkat potensi ekonomi Ampel melalui wisata kuliner khas kampung Arab Ampel, selain kehendak membaurkan diri karena kami bagian dari bangsa ini,” kata Abdullah Albathati, keturunan Arab Yaman

Gelora Bung Karnopun Kini Dijadikan Aset Gadaian Oleh Pemprov Jakarta

Pemerintah menetapkan pusat bisnis dan olahraga Gelora Bung Karno Jakarta sebagai tambahan aset yang dijaminkan dalam penerbitan sukuk ritel. Seluruh aset di kawasan itu nilainya Rp 51 triliun, tetapi hanya sekitar Rp 28 triliun yang bisa digunakan sebagai aset yang dijaminkan untuk penerbitan sukuk.

Pemerintah akan menerbitkan sukuk ritel pada Februari 2009. Menurut Direktur Kebijakan Pembiayaan Syariah Departemen Keuangan Dahlan Siamat, Jumat (12/12) di Jakarta, aset yang sudah disiapkan untuk jaminan penerbitan sukuk ritel adalah seluruh aset bangunan dan tanah Depkeu di seluruh Indonesia senilai Rp 13,6 triliun.

”Namun, jika permintaan atas sukuk itu besar, kami menyiapkan aset Gelora Bung Karno senilai Rp 51 triliun sebagai tambahannya,” ujarnya dalam acara Investor Gathering yang bertemakan ”Strategi dan Peluang Utang 2009”.

Dijelaskan, tidak seluruh aset di kawasan Gelora Bung Karno layak menjadi jaminan penerbitan sukuk. Ini karena di kawasan tersebut ada fasilitas hotel dan pusat perbelanjaan yang memberikan layanan tidak sesuai prinsip-prinsip syariah. Ketidaksesuaian itu antara lain tidak menerapkan syarat ketat kepada tamu hotel yang berpasang-pasangan serta penjualan minuman beralkohol yang diharamkan ajaran Islam.

”Dengan demikian, mungkin tidak seluruhnya bisa digunakan sebagai underlying assets, hanya aset senilai Rp 28 triliun yang bisa digunakan,” ujarnya.

Selain aset, pemerintah juga menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur sebagai jaminan dalam penerbitan sukuk. Nilai proyek yang disiapkan Rp 35 triliun. Proyek-proyek itu sebagian besar dikelola Departemen Pekerjaan Umum.

Jaminan aset proyek biasanya digunakan dalam penerbitan sukuk jenis Istisna. Adapun aset fisik biasanya untuk jaminan penerbitan sukuk Ijarah.

”Penerbitan sukuk berbasis proyek diharapkan bisa dilakukan akhir 2009,” kata Dahlan.

Dahlan menjelaskan, pemerintah telah mempersiapkan berbagai fasilitas untuk menarik minat investor sukuk ritel, antara lain tidak membatasi jumlah pembelian. Dalam penerbitan obligasi ritel konvensional (ORI), pemerintah membatasi satu orang investor maksimal hanya dapat membeli Rp 3 miliar.

”Dengan adanya sweetener (fasilitas) seperti itu, kami harap basis investor semakin luas,” tutur Dahlan.

Minat rendah

Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto menyayangkan rendahnya minat perbankan nasional membeli produk sukuk. Ini terjadi baik pada bank umum maupun syariah.

”Rendahnya minat itu terlihat dari pencalonan agen penjual sukuk ritel dari perbankan. Dalam penerbitan ORI, jumlah bank yang bersedia menjadi agen penjual mencapai 18 bank, sekarang untuk sukuk ritel hanya ada empat bank,” ujarnya.

Menurut Direktur Bank Syariah Mandiri Hanawijaya, rendahnya minat perbankan nasional atas sukuk terutama terjadi terhadap sukuk perdana pada bulan Agustus 2008.

Saat itu, kata Hanawijaya, ada penarikan dana pembiayaan haji dalam jumlah besar ke Departemen Agama. Ini menyebabkan dana yang masih tersedia di perbankan syariah untuk membeli sukuk menjadi terbatas.

”Begitu juga untuk 2009, kami berharap pemerintah mempertimbangkan faktor pemilihan umum. Pada masa pemilu akan banyak penarikan dana untuk membiayai pemilu. Ini akan jadi masalah bagi perbankan yang masih kesulitan likuiditas,” paparnya.

Pendidikan Anti Korupsi Sebaiknya Dimulai Dari Anak-Anak

Pendidikan anti korupsi harus dimulai dari keluarga khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.

“Orang tua dalam hal ini ayah maupun ibu berperan memberikan pendidikan anti korupsi tersebut kepada anak-anak mereka sejak dini,” ujar Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) Meutia Hatta di sela-sela bakti sosial menyambut Hari Ibu ke-80.  Meskipun beliau tidak dapat menjelaskan bagaimana seorang ayah atau ibu yang koruptor mampu mengajarkan anaknya untuk tidak menjadi koruptor.

Menurut Meutia, ayah maupun ibu di dalam rumah tangga harus melatih anak-anaknya untuk jujur dalam melakukan berbagai hal khususnya yang menyangkut uang.

“Kalau kita menyuruh anak belanja sesuatu ke warung, dia harus diajarkan mengembalikan uang sisa belanja tersebut dan dia tidak boleh mengantongi uang sisa belanja tersebut untuk dirinya sendiri,” tandas Meutia.

DPR RI Tutup Mulut Meskipun Kualitas Seseorang Terlihat Dari Caranya Menangani Masalah Pribadi

Belum ada anggota DPR yang mau bicara tentang pernyataan seorang perempuan yang mengaku dinikahi Ketua Komisi V DPR, Achmad Muqowam.

“Saya belum tahu, lagi pula itu urusan pribadi kalaupun benar,” kata Ketua DPR Agung Laksono sambil berlalu meninggalkan wartawan saat ditanya beredarnya berita pernikahan tersebut.  Padahal kualitas seorang pemimpin dapat dilihat dari cara mengurus masalah pribadi, seorang yang suka selingkuh tidak mungkin bisa jujur dalam mengelola pemerintahan karena bagaimana seorang yang mampu dan tega menipu istrinya sendiri dapat jujur kepada rakyat yang tidak memiliki ikatan apa-apa?

Dalam pemberitaan sebuah situs internet, anggota DPR dari FPPP Achmad Muqowam dikabarkan menikah dengan seorang perempuan bernama Pauline Hutauruk. Tapi dua bulan belakangan, Pauline mengaku ditelantarkan oleh anggota DPR tersebut.

Berkali-kali nomor telepon Muqowam dihubungi tetapi tidak aktif sama sekali. Demikian pula SMS yang dikirim bermaksud konfirmasi tidak mendapatkan jawaban.

Anggota Komisi V Rendy Lamadjido yang mengaku kenal dengan Pauline juga menolak berkomentar mengenai berita yang beredar tersebut.

Meski Pauline pernah menjadi staf yang membantunya di bidang politik, tapi kalau soal pribadi tak mungkindicampurinya.

“Meski saya pernah dengar tapi saya nggak mau campur tangan, saya jangan dikait-kaitkan apa itu benar atau tidak saya juga tidak mau tahu,” katanya. “Saya kenal Pauline saya juga teman Pak Muqowam, tapi kalau urusan pribadi saya tidak mau tahu.”

ITU URUSAN PRIBADI
Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Syaifuddin juga mengungkapkan hal sana. Dia tidak mau berkomentar mengenai berita yang menyangkut anggotanya tersebut.

“Sebagai ketua fraksi, dirinya harus bicara soal rakyat Indonesia bukan orang perorang apalagi masalah orang.”

Menurutnya, berita-berita yang menyangkut urusan pribadi hendaknya langsung dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. “Silahkan saja anda hubungi dan konfirmasi kepada yang bersangkutan,” katanya.

Mengenai ancaman Paulina yang akan melapor ke Badan Kehormatan (BK) DPR, Lukman mengatakan tak ada masalah

Buah Salak Berhasil Menembus Pasar Ekspor Dunia

Satu lagi kekayaan hortikultura Sumatera Utara mampu menembus pasar ekspor buah, yaitu salak jambon (Salacca zalacca edulis). Meski pengembangannya masih terbatas, Pemerintah Provinsi Sumut mengusulkan menjadi produk unggulan nasional yang bernilai ekonomi menjanjikan.

”Permintaan selalu datang dari Singapura dan Malaysia setiap bulan. Selebihnya kami memenuhi pasar di Medan dan sekitarnya,” tutur Ketua Kelompok Tani Berdikari, Desa Jatikesuma, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Adi Rafii (55), Kamis (11/12), saat ditemui di ladangnya.

Rafii mengatakan, salak ini di pasar bertengger pada harga Rp 8.000-Rp 11.000 per kilogram.

Nama jambon merupakan kependekan dari Jatikesuma, Bogor, dan Namorambe. Asal muasal benih dari Bogor yang dibawa petani Jatikesuma pada 1970-an.

Bertahun-tahun Rafii mengawinkan dengan serbuk palem-paleman Jatikesuma dan Namorambe. ”Saat ini saya mempunyai lahan salak seluas satu setengah hektar dan seluruh luas lahan salak petani di sini 15 hektar,” tutur Rafii.

Produk unggulan

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Sumut tahun ini mengusulkan salak jambon sebagai produk unggulan nasional bersama mangga malaba (Mangifera indica sp) dan mangga kelong. Ketiga buah unggulan tersebut berasal dari Deli Serdang.

”Presentasi produk ini sudah kami lakukan Agustus lalu di Departemen Pertanian,” kata Kepala BPSB Sugeng Prasetyo.

Sebelumnya Sumut dikenal mempunyai produk buah salak sidimpuan dan salak sibakua yang berkembang di Tapanuli Selatan. Jenis salak ini mempunyai daging kemerah-merahan. Adapun salak jambon berwarna krem dengan daging lebih lembut, mirip salak pondoh yang berkembang di Jawa. Hadirnya salak jambon memperkaya Sumut sebagai daerah penghasil salak.

”Produk unggulan ini kebanggaan daerah yang harus mendapatkan paten,” tuturnya. Sumut sementara ini mempunyai 23 jenis buah unggulan lokal yang sudah mendapat pengakuan dari pemerintah

Ketidak Kompetenan Pertamina Dalam Pengadaan Gas 3kg Memakan Korban Ribuan Usaha UKM Yang Menjadi Tulang Punggung Ekonomi Indonesia

Kelangkaan gas tabung isi 3 kilogram yang terjadi tiga hari terakhir mengakibatkan sejumlah pedagang makanan keliling di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi tidak menjajakan dagangan mereka mulai Rabu dan Kamis (11/12). Jika kelangkaan terus terjadi, usaha sektor informal ini bakal hancur.

”Selasa saya mencari gas ke mana-mana, tapi enggak dapat. Karena enggak punya gas, saya tidak jualan hari ini,” kata Sarbin (40), pedagang mi ayam keliling di Salemba, Jakarta Pusat.

Hari Rabu, Sarbin tidak berdagang. Dia hanya mengunjungi teman sesama pedagang mi ayam di Kemayoran, Jakarta Pusat. Akibat tidak berdagang Sabrin kehilangan pendapatan kotor sebesar Rp 250.00 per hari.

Maman (36), pedagang mi ayam di Kemayoran, Jakarta Pusat, mengalami nasib sama dengan Sabrin. Kamis ini, dia tak menjajakan makanan lagi karena belum mendapatkan pasokan gas. ”Saya enggak tahu kapan gas akan datang,” kata Maman saat ditemui di Kemayoran.

Ketua Paguyuban Mi Ayam Tunggal Rasa Wakidi membenarkan bahwa sejumlah penjaja mi ayam yang berada di bawah binaannya satu per satu mulai tidak berjualan.

”Hari Rabu, ada lima pedagang mi ayam binaan saya di Salemba enggak berdagang karena gas habis. Saya mau bantu memasok gas untuk pedagang binaan saya, tetapi di sini gas juga langka,” kata Wakidi, pedagang mi yang memiliki binaan sebanyak 120 pedagang mi ayam.

Dipasok

Pemilik usaha bakmi Kondang di Jakarta dan Tangerang mengatakan, beberapa penjaja mi ayam keliling miliknya di Mayestik dan Ciledug (Tangerang) hari Selasa mengeluh kekurangan bahan bakar.

”Saya terpaksa memasok gas dari sini karena kebetulan di daerah sekitar Pertukangan ini gas masih ada,” kata Sakijan yang membawahkan 120 penjaja mi ayam keliling.

Di Bekasi, gas tabung isi 3 kg menembus harga Rp 20.000 per tabung, Selain harga tinggi, produk itu menghilang di pasaran. Nesi (34), penjual gorengan tahu, tempe, dan singkong di Perumnas I, Bekasi Selatan, mengaku terpaksa berkeliling ke sejumlah warung untuk memperoleh gas tabung isi 3 kg. Dia akhirnya mendapatkan gas seharga Rp 20.000 per tabung.

Keluhan senada diungkapkan Saryat (37), pedagang bubur ayam di ruko Sentra Niaga Kayuringin, Bekasi Selatan, dan Warno (60), pedagang mi ayam di Kranji, Bekasi Barat. Mereka mengaku kelangkaan gas membebani usaha kecil mereka

Pelabuhan Buleleng Tempat Waktu Terasa Berhenti dan Kini Terlupakan

Nama besar Pelabuhan Buleleng nyaris tak berbekas. Pusat jajan serba ada menggantikan tempat yang dulu digunakan sebagai dermaga terbesar di Pulau Bali itu hingga tahun 1950-an. Bekas kantor kepabeanan pun dibiarkan telantar, kosong.

Di sisi timur berdiri deretan bangunan tua yang kini dijadikan gudang bahan bangunan. Gudang-gudang itu dulunya adalah tempat pengurusan administrasi perjalanan, termasuk tempat pembelian tiket kapal. Pada musim hujan seperti saat ini, air hujan masih menggenang di depannya sekalipun hujan sudah berhenti sejak malam sebelumnya.

Pelabuhan Buleleng di Kabupaten Singaraja sebagai pintu utama Bali sejak masa pendudukan Belanda hingga menjadi ibu kota Provinsi Sunda Kecil, periode tahun 1950-1958, memang sudah cerita usang. Cerita itu hanya ”terkunci rapat” di sejumlah literatur serta mulut- mulut pelaku sejarah yang usianya menjelang senja.

Buku Republik Indonesia Provinsi Sunda Ketjil (1953) memberi gambaran kejayaan Pelabuhan Buleleng. Di zaman pendudukan Belanda, pelabuhan itu dipakai untuk bongkar muat barang dan juga kapal pesiar asing yang membawa wisatawan menikmati Pulau Dewata. Saat itulah pamor pantai utara mengalami zaman keemasan.

Kondisi itu tetap bertahan saat Singaraja dipilih sebagai ibu kota Provinsi Sunda Kecil. Sebagai salah satu dari 10 provinsi di Indonesia, yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No 21/1950, Sunda Kecil meliputi Bali, Lombok, Bima, Flores, Timor (barat) dan Sumba, serta pulau kecil di sekitarnya.

Pelabuhan Buleleng kala itu adalah pelabuhan paling penting di Bali. Melalui Pelabuhan Buleleng, sebagian besar dari 750 ekor sapi dan atau 4.000 ekor babi, serta hasil perkebunan, seperti kopi dan cengkeh asal Bali, diekspor ke Singapura.

Di pelabuhan itu pula, berlabuh kapal-kapal besar yang menghubungkan Bali dengan kota-kota pelabuhan, seperti Surabaya dan Makassar, serta kota-kota di Sunda Kecil, seperti Ampenan dan Kupang.

”Setiap akhir pekan, suasana Pelabuhan Buleleng dibumbui suasana sentimentil. Ada sorak-sorai dan peluk cium warga yang sanak saudaranya baru datang. Namun, ada juga pemudi yang menangis karena ditinggal pacar keluar pulau,” kata Gde Darna (78), Sekretaris Legiun Veteran RI Singaraja.

Kehidupan ekonomi dan sosial Buleleng ketika itu begitu hidup. Bank Perniagaan Indonesia di pusat kota Singaraja melayani simpanan dan pinjaman masyarakat. Para bekas pejuang diberi hak istimewa menjalani profesi baru sebagai pedagang, eksportir, atau menjadi pegawai pemerintah. Sejumlah sekolah hingga tingkat SMA didirikan.

Pindah ke selatan

Pengaruh pesisir utara Bali memudar saat Sunda Kecil berdasarkan Undang-Undang (UU) No 64/1958 dimekarkan menjadi tiga provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52/2/36-136 Tahun 1960 yang menetapkan ibu kota Bali dipindahkan dari Singaraja ke Denpasar membuat Buleleng kehilangan urat nadi perekonomiannya.

Pelabuhan Buleleng pun tidak difungsikan lagi dan mati, khususnya sejak Bandara Ngurah Rai melayani penerbangan internasional pada tahun 1959. Kiblat Bali dari utara ke selatan benar-benar ”menyingkirkan” peran dan pamor Buleleng.

Pelabuhan Celukan Bawang yang dibangun di Gerokgak, 50 kilometer barat Singaraja 30 tahun lalu dan menjadi pusat bongkar muat angkutan barang dari pulau lain, tetap tidak maksimal mengembangkan perekonomian warga Buleleng.

Seperti digambarkan Darna, sejak ibu kota Bali beralih ke Denpasar, masyarakat sempat kaget. Warga yang kehilangan pekerjaan di sekitar pelabuhan kembali ke desanya, bertani dan berkebun, atau pegawai negeri.

Sejak itu, perkembangan masyarakat dan fisik Buleleng minim, bahkan dapat dikatakan stagnan. Warna Bali dengan jejak masa lalunya masih terlihat jelas di Singaraja. Salah satu yang paling mencolok adalah Kantor Bupati Buleleng. Selain bangunan yang dijadikan Kantor Dinas Pendidikan Buleleng, semua bangunan di perkantoran itu masih asli buatan zaman Belanda. Kawasan pecinan di jalan-jalan di belakang Pelabuhan Buleleng pun nyaris tak berubah. Waktu serasa berhenti ketika masuk ke Buleleng saat ini.

Timpangnya pembangunan dan derap wilayah antara utara dan selatan Bali membuat warga Singaraja banyak bekerja ke Denpasar, Gianyar, dan Badung. Mereka bekerja di sektor pariwisata sebagai penopang utama kehidupan masyarakat Bali.

Sektor pariwisata Buleleng sendiri, dengan hanya mengandalkan pariwisata di Pantai Lovina dan kawasan konservasi Tejakula, memang tidak bisa berbuat banyak selama masih berharap bola muntah dari wisata di Bali bagian selatan. Lapangan udara perintis Kolonel Wisnu di Gerokgak tak berhasil mengangkat potensi pariwisata Buleleng.

Sektor yang butuh gebrakan sebagai penopang utama struktur perekonomian Buleleng adalah pertanian. Bupati Buleleng Putu Bagiada menyatakan, pembangunan pertanian dimaknai sebagai upaya meningkatkan budidaya (kuantitas dan kualitas produksi) sekaligus penanganan pascapanen (termasuk pengolahan hasil/industri kecil) dan pemasaran.

”Kegiatan hulu sampai hilir sektor pertanian harus tumbuh dan berkembang di pedesaan. Kondisi ini akan meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan, dan masyarakat pedesaan pada umumnya. Kemajuan pedesaan akan berdampak positif mendukung pengentasan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antara pedesaan dengan perkotaan,” kata Bagiada.

Ketidak Becusan Pertamina Dalam Merencanakan Perbaikan Menyebabkan Rakyat Indonesia Menderita

Terhambatnya pasokan gas dari Pertamina menyebabkan warga Jakarta dan sekitarnya kesulitan memenuhi kebutuhan elpijinya. Sebagian warga terpaksa berkeliling kota dan antre memesan isi ulang gas hingga tiga hari. Harga elpiji pun melambung Rp 1.000-Rp 10.000 per tabung.

”Sudah tiga hari ini saya terus mencari isi ulang tabung gas ukuran 3 kilogram. Sampai keliling Bogor, tetapi tanpa hasil. Semua agen dan pangkalan tidak punya stok,” kata Ari Husnul (32), warga Bogor yang bekerja di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Selasa (9/12). Hal senada diungkapkan Tarta, warga Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sopir agen gas turut mengeluh karena ketidakpastian ketersediaan pasokan dari Pertamina. Hingga kemarin antrean puluhan truk pengangkut tabung kosong elpiji 3 kg dan 12 kg masih terjadi di stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di Jalan Abdul Wahab, Sawangan, Depok, yang juga melayani agen elpiji dari Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.

Mahbub, sopir agen gas di Serang, Banten, menambahkan, dalam kondisi normal mereka harus mengantre 4-5 hari untuk dapat mengisi ulang 600-700 tabung kemasan 3 kg di SPBG Serang. Kini, antrean dipastikan akan lebih lama lagi.

Ketua Himpunan Wiraswastawan Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Banten Rahmat Halim mengatakan, ketersediaan elpiji memang belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Di Banten, kebutuhan elpiji mencapai 99.000 tabung per hari. Namun, pasokan yang diterima hanya 14.000-21.000 tabung per hari.

Kondisi itu membuat warga kebingungan karena jatah minyak tanah sudah ditarik. Saat ini Banten hanya mendapat pasokan 106 kiloliter minyak tanah per hari, berkurang 75 persen dari sebelumnya.

Menurut juru bicara PT Pertamina (Persero), Anang R Noor, pasokan elpiji tersendat karena ada masalah teknis terkait perawatan rutin di kilang Balongan, Indramayu, dan lalu lintas kapal pengangkut gas terhalang gelombang laut tinggi.

Harga naik

Kekisruhan penyediaan elpiji oleh Pertamina ini ujung-ujungnya berdampak pada kenaikan harga isi ulang gas 3 kg dan 12 kg di pasaran.

Isdiyanto, pengecer gas ukuran 3 kg di Jalan Tanah Abang I, menambahkan, akibat terputusnya pasokan, harga elpiji pun melambung. Bulan November lalu, Isdiyanto masih bisa membeli tabung berisi gas 3 kg di agen Rp 13.000. Kini, agen menjual minimal Rp 14.000- Rp 15.000 per tabung. Isdiyanto dan para pengecer lainnya terpaksa menjual ke konsumen seharga Rp 16.000-Rp 18.000 per tabung.

Di sejumlah pengecer lain, isi ulang gas 12 kg yang seharusnya Rp 72.000-Rp 75.000, kini menjadi Rp 80.000-Rp 85.000

Tetap Fokus Dengan Cita Cita Dalam Kehidupan

Latar belakang keluarga dan budaya ikut membentuk pribadi Lenny yang muncul dalam rancangannya. Dia sendiri berdarah campuran Jawa, Madura, dan Kalimantan dari kakeknya, dibesarkan di Surabaya, berkarier di Jakarta.

Suaminya tinggal dan besar di Jakarta, berdarah Tionghoa, bersekolah dan bergerak di bidang teknologi informasi, selalu bersekolah di luar negeri.

”Saya lebih ke seniman, sementara suami saya orang yang IT banget. Mungkin karena itu kami jadi cocok, kalau ngobrol ada yang diomongin,” kata ibu tiga anak dari pernikahannya dengan Sofian Susantio (45).

Beda umur 10 tahun dan latar belakang tak menghalangi hubungan keduanya. Salah satunya adalah karena menurut Lenny, suaminya tipe laki-laki masa kini: tidak menghalang-halangi istri berkarier, selalu memberi semangat, dan mau berbagi kerja mengurus anak-anak.

Berbagi kerja mengasuh anak menjadi penting untuk Lenny karena bagi dia keluarga penting. Apalagi Lenny tinggal di Lippo Karawaci, Tengerang, sementara kantornya di kawasan Setiabudi, Jakarta Pusat.

Jam kerja Lenny dimulai sekitar pukul 09.00 ketika berangkat ke kantor hingga sekitar pukul 20.00 saat beranjak pulang. Rabu dia mengajar di Asride ISWI dan Kamis hanya menemani anaknya berlatih biola.

”Masih ada waktu kok untuk ketemu anak-anak. Malam sudah pasti, juga pagi. Kadang-kadang kalau mereka mau, mereka tidur bareng kami,” papar Lenny.

Maka, Lenny menjalani hari-hari dengan seharusnya. Kadang harus menahan diri, kali lain membuat loncatan. Sebagai perancang, sebagai pengusaha, sebagai perempuan, istri dan ibu.

Dia juga berusaha menjalani hidupnya dengan konsekuen. Dua tahun terakhir dia mengaku berhasil menahan diri tidak membeli tas, sepatu, atau baju merek luar negeri karena dia ingin produk dalam negeri menjadi tuan di negeri sendiri.

Ketika masih belajar di Asride, dia sempat cuti satu tahun karena menikah dan kemudian hamil. Tahun terakhir dia selesaikan sambil membesarkan anak pertamanya. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya tahun 1999, dia menunggu hingga tahun 2002 karena hamil dan melahirkan anak kedua, sebelum terjun penuh sebagai perancang dan pengusaha mode.

Itu semua dia jalani dengan ringan, meskipun dia lama memendam cita-cita menjadi perancang busana. ”Meskipun waktu itu saya mengurus dulu anak- anak, tetapi saya tetap fokus pada cita-cita dan ambisi. Kalau kenyataannya keadaan tidak memungkinkan, ya dijalani saja. Dalam hati ada keyakinan suatu saat akan bisa mulai lagi,” cetus Lenny

Kisah Teladan Tan Joe Hok Yang Mengembalikan Uang Hadiah

Sepertinya sudah menjadi kelaziman saat ini, jika atlet berprestasi, hadiah uang pun mengalir. Tetapi pernahkan ada atlet menolak pemberian uang?

Tan Joe Hok rupanya pernah melakukannya. Dan tidak tanggung-tanggung: mengembalikan uang pemberian Bung Karno, sebanyak 1.000 dollar AS.

”Saya kan sudah mendapat beasiswa dari Baylor University (Texas). Kenapa saya mesti menerima uang lagi? Kasihan, masih banyak mereka yang membutuhkannya. Uang saku, saya pun sudah bisa mendapatkannya sendiri dengan bekerja di kampus,” tutur Tan Joe Hok, ketika ditemui di rumahnya di Pancoran, Tebet, Kamis (4/12) lalu.

Ketika itu, menurut Tan Joe Hok, jumlah 1.000 dollar AS besar sekali untuk ukuran masa itu. Sebagai mahasiswa perantauan (Tan Joe Hok mendapat beasiswa studi sampai selesai S-1 di Baylor University, jurusan premedical dengan major kimia dan biologi sejak 1959-1963), tentu, ia bukan tak butuh uang.

”Saya kembalikan uang itu melalui Prof Dr Prijono, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ke alamat pengirimnya,” tutur Tan Joe Hok. Gile. Kan pengirimnya Bung Karno?

Kisah hadiah uang itu bermula dari keberhasilan Tan Joe Hok, yang bersama Ferry Sonneville, pulang kembali dari negeri seberang guna mempertahankan Piala Thomas di Jakarta (1961), setelah untuk pertama kalinya mereka dan timnya merebut lambang supremasi beregu bulu tangkis itu pada tahun 1958.

”Saya cari-cari nomor telepon Ferry di Amsterdam (Belanda), dan berhasil saya hubungi pagi-pagi pukul 01.30. Saya bilang kepada Ferry, ayo Fer kita pulang untuk mempertahankan Piala Thomas,” tutur Tan Joe Hok. Ferry yang tengah studi ekonomi di Amsterdam setuju pulang. Dan dengan biaya serta kesadaran sendiri, Tan Joe Hok pun kembali ke Jakarta. Sementara Ferry berhasil ”didatangkan” dari Belanda dengan dana yang digalang oleh pembaca-pembaca koran Star Weekly.

Begitu pertandingan usai dan Indonesia berhasil mempertahankan Piala Thomas, Tan Joe Hok segera kembali ke AS untuk menyelesaikan studinya.

”Yang saya hargai bukan pemberian uangnya, akan tetapi falsafah di baliknya. Sebagai pemimpin tertinggi, Bung Karno sangat menghargai rakyatnya,” tutur Tan Joe Hok. Ia bahkan ingat benar kata-kata Bung Karno ketika Indonesia berhasil mempertahankan Piala Thomas 1961.

”Kamu mewakili bangsa dan negaramu. Banyak doktor, insinyur…., tetapi orang yang seperti kamu itu hanya bisa dihitung dengan jari. Saya bangga,” kata Tan, menirukan sang pemimpin besar revolusi itu. Sambil menunjuk-nunjuk, Bung Karno itu berkata, ”I’ll give you scholarship.”

Dan ternyata, begitu tiba di kampus di Texas, sudah ada sepucuk amplop yang menerangkan bahwa Tan Joe Hok mendapat kiriman uang sejumlah 1.000 dollar AS dari seseorang di Indonesia….

Lapindo Brantas Perusahaan Milik Orang Paling Kaya Di Indonesia Bakrie Mengaku Tidak Bisa Membayar Tunai

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo menyatakan, pemerintah sudah menekan PT Lapindo Brantas untuk membayar ganti rugi kepada korban lumpur pada 1 Desember 2008. Namun, Lapindo menyatakan tidak mampu membayar tunai sehingga dilakukan bertahap.

”Itulah kemampuan maksimal yang bisa dilakukan. Ada kompromi antara pemerintah, masyarakat, dan Lapindo,” ujar Djoko di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/12).

Djoko menampik anggapan bahwa kesepakatan baru itu melanggar Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang BPLS. Dalam Perpres memang tidak ada klausul tentang pembayaran sisa ganti rugi 80 persen dengan cara dicicil. Namun, menurut dia, Presiden memberi arahan kalau ada kesulitan, semua pihak harus mencari jalan keluar.

”Karena Lapindo kesulitan keuangan, pembayaran sisa ganti rugi dengan cara itu sudah maksimal. Hal itu akan diberlakukan untuk semua korban lumpur Lapindo. Kita akan imbau warga untuk tidak menolak,” katanya.

Saat ditanya wartawan seusai shalat Jumat, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan tidak akan mengambil alih penanganan penyelesaian ganti rugi korban lumpur Lapindo.

”Soal Lapindo kan sudah ada sikap jelas dari Presiden dan pemerintah. Nirwan Bakrie sudah setuju untuk itu (pembayaran ganti rugi),” katanya, Jumat di Istana Wapres, Jakarta.

Menurut Wapres Kalla, dengan adanya persetujuan chief executive officer PT Lapindo Brantas, seharusnya semua berjalan lancar.

Dinilai melenceng

Para korban lumpur Lapindo dari empat desa di Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang tergabung dalam Gabungan Bersama Pendukung Keppres, akan menghadap Presiden dalam waktu dekat. Tujuannya adalah mendesak pembayaran sisa ganti rugi secara tunai.

Mereka beranggapan, hasil negosiasi tim 16 mengaburkan kesepakatan pembayaran ganti rugi yang telah ditetapkan sebelumnya.

”Sebelumnya, kami sepakat dengan tim 16 untuk menghadap bersama. Kenyataannya mereka berangkat sendiri dan menyetujui pembayaran secara bertahap. Ini sama saja sia-sia karena PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) sejak awal memang menawarkan pembayaran secara cicilan,” kata Koordinator Lapangan Gabungan Bersama Pendukung Keppres, Hari Suwandi, di Sidoarjo.

Menurut Hari, saat ke Jakarta pada 29 Agustus 2008, setelah bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial, BPLS, Badan Pertanahan Nasional, PT MLJ, dan PT Lapindo Brantas, terjadi kesepakatan antara perwakilan warga dari Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo, dan Kedungbendo bahwa surat tanah berupa Letter C dan Petok D dibayar sama dengan sertifikat. Pembayaran ganti rugi 80 persen dilakukan satu bulan sebelum jatuh tempo, yaitu Juni 2008.

Namun, hasil kesepakatan antara tim 16, PT Lapindo Brantas, dan Menteri Pekerjaan Umum, Rabu lalu, mementahkan kesepakatan itu.

Dihubungi secara terpisah, Koordinator Warga Perumtas (tim 16), Koes Sulassono, mengakui, tim 16 dan Gabungan Bersama Pendukung Keppres pernah berkoordinasi untuk menyatukan visi bersama. Namun, tidak terjadi kesepakatan bersama.

Karena tak ada kesepakatan, tim 16 berinisiatif untuk berangkat ke Jakarta tanpa mengikutsertakan wakil Gabungan Bersama Pendukung Keppres. Menurut Koes, kesepakatan yang dihasilkan di Jakarta hanya berlaku pada warga 16. Jika warga lain bersikeras pada pembayaran tunai, mereka harus memperjuangkan kembali.

Mari Jalan Jalan dan Mencicipi Masakan Khas Korea

Masakan dari negara-negara di Asia memiliki ciri memakai banyak bumbu dan tak lepas dari tradisi. Kali ini mari mengenal lebih dekat masakan Korea yang sudah mendunia, tetapi di Jakarta dan sekitarnya belum sepopuler masakan Jepang yang sudah diadopsi pedagang kaki lima. Setidaknya, melalui masakannya, kita mulai mengenali kebudayaan Negeri Ginseng itu.

Ingin mulai mencoba masakan Korea yang otentik? Susurilah restoran Korea di kawasan Senayan dan Blok S, Jakarta Selatan. Apabila tinggal di wilayah Tangerang, datanglah ke Ruko Pinangsia Lippo Karawaci. Di kedua kawasan itu sedikitnya ada belasan restoran Korea, supermarket, salon kecantikan, karaoke, dan pijat refleksi ala Korea.

Jumat siang kemarin kami mengunjungi restoran Korea Myeong-ga-Myeon-ok di Blok G Nomor 6-7 Ruko Pinangsia Lippo Karawaci, Tangerang. Di dalam restoran ada beberapa warga Korea tengah makan siang. Menurut Ade Kurniasih, manajer restoran itu, Myeong-ga penuh tamu saat malam hari pada hari Jumat dan Sabtu.

”Tamu harus pesan tempat dulu bila ingin makan di sini,” katanya. Begitu memasuki restoran tersebut, Mrs Jeon, pengawas restoran, menyambut dengan ramah. ”Selamat siang,” katanya mengucap salam sembari membungkukkan badan.

Berdasar keterangan Atun, pramusaji di sana, saya memilih menu seng gal bi, daging iga sapi, dan u sam gyeb, daging sapi diiris tipis-tipis dan dua nasi putih. Dua macam daging akan dibakar pramusaji dengan kadar kematangan sesuai keinginan tamu. Selain menu tersebut, di sana juga tersedia nasi campur (bibimbab) dalam mangkok batu panas. Ada man du guk, gal bi tang, dan yuk je jang.

Menu serupa juga dapat ditemukan di Restoran Mapo di Jalan Senayan, Kebayoran Baru. Menu nasi campur yang berupa nasi hangat yang di atasnya ditaburi irisan timun Jepang, wortel, jamur, sayur-sayuran lain, daging sapi cincang, dan telur ceplok setengah matang. Lalu nasi diaduk dengan pasta sambal khas korea (gochujang) dan ditetesi minyak wijen.

Serunya, banchan (side dishes) yang menyertai bibimbab ini sampai 10 macam! Gratis pula…. Banchan, semacam lauk-pauk, termasuk kimchi, yang disajikan dalam piring-piring kecil. Bisa berupa tumis jamur, ikan goreng, atau kacang-kacangan. ”Jadi tamu senang kan,” ujar Ny Lee, pemilik restoran Mapo sekaligus juru masak utama.

Di Mapo kita juga bisa memesan samgyetang, sup dengan seekor ayam kecil utuh berisi nasi, ginseng, dan rempah-rempah. Hmm, rasanya betul-betul otentik seperti di restoran khusus samgyetang di Seoul.

Restoran Korea juga memerhatikan detail teknis. Di Myeong-ga, misalnya, alat pemanggang ada dua macam. Panggangan daging berlubang pori besar untuk iga sapi dan pemanggang berpori kecil untuk irisan daging yang tipis.

Atun di restoran Myeong-ga dengan cekatan memanggang dua irisan iga sapi tebal di atas bara, lalu mengguntingnya menjadi beberapa bagian. Daging matang ditaruh di tepi pemanggang. Cara makan daging iga ini dengan mencelupkan ke saus usama gyep dari minyak wijen dicampur garam atau mencocolkannya ke saus samjang dari tauco, lalu meletakkannya di atas daun selada atau kenip (daun pohon wijen).

Oh ya, bawang putih dan minyak wijen adalah unsur penting dalam masakan Korea. Tak heran di Korea, warganya khususnya perempuan kerap membawa sikat gigi ke mana-mana. Setiap seusai makan, mereka sikat gigi, mengusir aroma bawang putih itu….

Tan Joe Hok Pahlawan Indonesia dan Pangharum Nama Bangsa Yang Selalu Dipersulit Oleh Pemerintah Indonesia

Selalu punya cita-cita, punya tujuan. Sikap hidup inilah yang membuat Tan Joe Hok—satu-satunya pebulu tangkis anggota tim Piala Thomas 1958 yang masih tersisa—meraih sukses demi sukses dalam hidupnya. Bahkan, dalam usia senja sekalipun, ia masih punya cita-cita.

Kita hidup, menurut Tan Joe Hok (71), memang selalu harus punya attainable goal, tujuan yang bisa kita capai. Kalau tidak punya cita-cita, itu sama halnya dengan kapal yang tanpa tujuan di tengah lautan, lalu limbung diombang-ambingkan ombak.

Ketika ia masih kecil, misalnya. Mungkin sekitar umur 12 tahun. Si kecil Tan Joe Hok di Kampung Pasir Kaliki, Bandung, juga punya cita-cita sederhana, ”ingin hidup berkecukupan, bisa makan”.

Maklumlah. Masa itu, setelah perang kemerdekaan, sungguh sebuah masa yang sangat sulit. Bisa makan pun masih untung.

”Saya bawa keinginan itu dalam doa, ’Ya Tuhan, bawalah saya kepada apa yang saya impikan, apa yang saya tuju…’,” tutur Tan Joe Hok.

Si kecil Tan lalu merintis tujuannya itu melalui bulu tangkis. Berlatih di lapangan yang dibangun ayahnya, di depan rumah mereka. Dan, ikut bergabung di klub Blue White, Bandung, ketika ia ditawari Lie Tjuk Kong. Siapa tahu bisa berkecukupan dari bulu tangkis….

Tentu bukan tanpa upaya untuk meraih cita-citanya. Ia biasa berlatih keras dari pagi-pagi buta (sampai sekarang pun Tan Joe Hok terbiasa bangun pukul 04.15 dan senam di gym pribadinya untuk tetap menjaga kebugarannya di usia senja, di rumahnya di kawasan Jalan Mandala, Pancoran, Tebet, Jakarta).

Pintu menuju tujuan sederhananya mulai terkuak lima tahun kemudian di Surabaya tahun 1954.

”Saya mengalahkan Njoo Kiem Bie dan tampil sebagai juara nasional pada usia 17 tahun,” katanya. Setelah sukses pertamanya itu, pintu-pintu cita-cita seperti mulai terbuka.

”Saya mulai diundang ke kanan, ke kiri, dan saya pun diundang ke India bersama (pasangan juara All England) Ismail bin Mardjan dan Ong Poh Lin,” tutur Tan.

Mulailah Tan pergi keliling India—ke Bombay, New Delhi, Calcutta, Ghorapur, Jabalpur, dan kota lainnya di India. Keliling lebih dari setengah bulan, pulangnya mampir di Bangkok dan Singapura (Malaya, waktu itu).

”Ismail tidak hanya menjadi kawan seperjalanan saya, tetapi juga sahabat saya,” ungkap Tan Joe Hok, tentang pemain Melayu itu. Dari mulut Ismail pula terembus cita-cita kedua Tan Joe Hok yang mulai ”bisa hidup berkecukupan”.

”Ismail bin Mardjan bilang kepada saya, ini saya tak akan lupakan, ’Eh, Joe Hok, kamu akan menjadi yang terbaik di dunia. Asalkan kamu latihan keras seperti sekarang. Tetapi jangan hidupnya kayak saya ini…’,” tutur Ismail bin Mardjan.

Ketika mampir di rumah Ismail di Malaya, barulah mengerti apa arti kata Ismail ”jangan hidupnya kayak saya”.

”Jangan bayangkan Singapura seperti sekarang ini. Rumah Ismail ada di kampung, kotor, dan sungainya hitam, berbau,” tutur Tan. Sore hari, pukul 18.00, Ismail selalu pamit kepada Tan Joe Hok. Ternyata, guna menyambung hidupnya, sang juara All England itu harus bekerja jadi petugas satpam, dari pukul 6 petang sampai pukul 6 pagi.

”Doa” Ismail kepada Tan Joe Hok itu rupanya terwujud. ”Saya kerja keras dan rupanya doa itu dikabulkan. Saya diundang ke (kejuaraan bulu tangkis paling bergengsi—sebuah kejuaraan dunia tak resmi) All England, ke Kanada dan Amerika Serikat. Ketiga-tiganya saya juara dalam kurun waktu sekitar tiga minggu,” tutur Tan Joe Hok.

Tak hanya berhasil tampil sebagai orang Indonesia pertama yang mampu juara All England, pada tahun 1959, Tan Joe Hok rupanya juga memikat publik di Amerika Serikat.

”Saya dimasukkan di majalah Sports Illustrated,” tutur Tan Joe Hok. Majalah itu masih rapi disimpannya dan, memang, profil Tan Joe Hok menghiasi dua halaman majalah tersebut, terbitan 13 April 1959.

”Wonderful World of Sports. Tan Joe Hok Takes Detroit…”, tulis majalah tersebut. Ada satu foto besar Tan Joe Hok yang berselonjor dengan kedua telapak kaki telanjangnya melepuh-darah, blood-blister, setelah menjuarai AS Terbuka.

”Ketika dioperasi, isinya darah dan nanah,” tutur Tan Joe Hok. Hadiah juaranya? Tan Joe Hok mendapat kesempatan untuk meninjau pabrik mobil di Detroit.

Cita-cita apa lagi? Menurut Tan Joe Hok, semua impiannya sejak masa kecil dan juga ketika remaja sudah tercapai semua. Cita-cita berikutnya, Tan Joe Hok ingin menggapai sukses dalam studi.

Sejak tahun 1959 itu, Tan Joe Hok studi di Texas, memenuhi beasiswa dari Baylor University Jurusan Premedical Major in Chemistry and Biology.

”Antara tahun 1959-1963 (saat menyelesaikan studi di Baylor), saya masih sempat pulang untuk mempertahankan Piala Thomas 1961 di Jakarta serta 1964 di Tokyo. Tahun 1962, saya juga pulang untuk Asian Games,” kata Tan Joe Hok, yang menjadi atlet bulu tangkis pertama yang meraih medali emas di arena Asian Games.

Meski demikian, ada juga ”pengorbanan” yang dilakukan Tan Joe Hok untuk bulu tangkis. Gara-gara ia harus pulang untuk mempertahankan Piala Thomas di Tokyo 1964, studi S-2-nya di Baylor gagal lantaran kurang empat jam kredit (credit hours), maka dia tak lulus, tutur Tan Joe Hok.

Situasi konfrontasi, Bung Karno mencanangkan ”Ganyang Malaysia” dan ”Ganyang Antek Imperialis”, membuat Tan Joe Hok mengurungkan niatnya untuk kembali ke AS meneruskan studi S-2. Ia lalu tinggal di Tanah Air.

”Apa kata Bung Karno, saya nurut saja. Saya malah sempat main di perbatasan Kalimantan sampai ke Mempawah, menghibur sukarelawan kita di medan perang,” ungkap Tan Joe Hok.

”Dulu Ganyang Amerika, eh, tahun 1965 giliran Ganyang China. Dampaknya, kita yang nggak ngerti apa-apa jadi kena,” tutur Tan Joe Hok.

Di pelatnas Senayan pun terjadi perubahan drastis. Suatu siang, di flat atlet—kini Plaza Senayan—Kolonel Mulyono dari CPM Guntur, Jakarta Pusat, mengumpulkan para atlet.

”Kami semua disuruh ganti nama begitu saja. Pak Mulyono yang tentukan,” tutur Tan.

Maka, anggota-anggota Piala Thomas pun ”diberi nama” Indonesia, Ang Tjing Siang menjadi Mulyadi, Wong Pek Sen menjadi Darmadi, Tan King Gwan menjadi Dharmawan Saputra, Lie Tjuan Sien menjadi Indra Gunawan, Tjiong Kie Nyan menjadi Mintarya, Lie Poo Djian menjadi Pujianto, dan Tjia Kian Sien menjadi Indratno.

”Saya diberi nama Hendra oleh (Panglima Kodam Siliwangi) HR Dharsono. Kartanegara saya karang sendiri, pokoknya ada ’tan’- nya,” papar Tan Joe Hok.

Ternyata tak sesederhana pergantian nama. Perlakuan terhadap Tan Joe Hok dan kawan- kawannya itu ternyata ”dibedakan”.

Mengurus KTP dan paspor, mereka harus menunjukkan bukti Surat Bukti Kewarganegaraan RI (SBKRI) meski nyata-nyata bertahun-tahun mereka sebenarnya telah berjuang untuk negeri ini. Itulah namanya dinamika hidup, terkadang manis, ada waktunya pula pahit-getir

Penjualan Mobil Indonesia Tahun 2009 Diperkirakan Akan Turun 30 Persen

Penjualan mobil di tahun 2009 diproyeksikan akan turun hingga 30 persen dari tahun 2008 yang melebihi angka 580.000 unit.

“2009, perkiraannya turun 30 persen dibanding 2008. Saya pikir bisa 350.000 sampai 450.000 unit,” kata Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Bambang Trisulo, di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, penurunan BI Rate 0,25 persen akan berpengaruh, walaupun akan terasa beberapa bulan kemudian. Namun penurunan harga minyak dunia yang paling akan berpengaruh terhadap penjualan otomotif.

Dia merasa optimis Pemilu 2009 tetap akan menyumbang penjualan otomotif walaupun tidak sebanyak yang diperkirakan sebelumnya.

“Pemilu saya yakin bisa angkat penjualan kok. Memang agak sulit sekarang ya sekarang kalau mau nyumbang partai sekarang ini, harus pakai NPWP kalau nilainya besar, tapi bagus juga sih,” ujar dia.

Menurut dia, penurunan premium walaupun sedikit tetap akan berpengaruh pada tingkat inflasi. Jika tingkat inflasi terjaga daya beli diharapkan tetap ada.

Untuk ekspor mobil, menurut dia, akan tetap ada walaupun ada penurunan. Jika tahun 2008 ekspor meningkat 60 persen maka tahun 2009 diproyeksikan akan mencapai 60 persen dari tahun 2008.

“Kita coba cari pasar baru memang supaya tidak terlalu turun ekspornya. Kita coba ke Iran nanti, ya tidak langsung kan bertahap,” katanya.

Sementara itu, menurut Presiden Direktur PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, Gunadi Sindhuwinata, tahun 2008 ekspor Suzuki APV telah mencapai 25.000 unit. Setiap bulannya ekspor mencapai 2.000 unit.

Untuk tahun 2009, dia mengatakan, agak sulit memprediksi berapa jumlah ekspor karena kebanyakan pasar ekspornya adalah negara-negara berkembang yang juga menghadapi penurunan daya beli.

“Tapi saya rasa masih ada ekspor walaupun terpotong. Ekspor tetap dari APV, komponen, dan Nissan,” ujar dia

Pulau Bali Menyatakan Kejadian Luar Biasa Wabah Rabies

Pulau Bali dinyatakan berstatus wabah rabies. Pernyataan status wabah itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1637/2008, yang ditandatangani Menteri Pertanian Anton Apriyantono pada 1 Desember 2008.

Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tjeppy D Soedjana dalam keterangan persnya, Jumat (5/12) di Jakarta, mengungkapkan, wabah rabies di Pulau Bali ini yang pertama dalam sejarah. Selama ini Pulau Dewata bebas penyakit rabies.

Penetapan wabah rabies tersebut dikeluarkan setelah melalui kajian gejala klinis, yang tampak pada anjing sebagai hewan penular rabies (HPR) ataupun manusia sebagai korban gigitan.

Selain itu, kata Tjeppy, penetapan wabah mengacu pada epidemiologi penyakit dan hasil pengujian laboratorium terhadap spesimen otak anjing liar ataupun anjing piaraan yang menggigit masyarakat. Uji laboratorium spesimen dilakukan di Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Denpasar, Bali dan dikonfirmasi pada BB-Vet Maros, Sulawesi Selatan tanggal 28 November 2008.

Penyakit rabies di Bali terungkap setelah ada empat orang dari tiga desa di Bali digigit anjing dalam periode September-November 2008. Dari empat orang itu, dua positif tertular rabies, sedangkan dua orang lain memiliki riwayat digigit anjing. Tiga desa yang dimaksud adalah Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan serta Desa Kedonganan dan Jimbaran di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

Tjeppy menyatakan, karena Kabupaten Badung tak memiliki batas alam bagi terisolasinya anjing rabies dan agar penyakit rabies tidak menyebar ke wilayah di luar Pulau Bali, status wabah rabies ditetapkan di seluruh Pulau Bali.

Tertutup

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian, Gubernur Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 88/2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera, atau Hewan Sebangsanya dari dan ke Provinsi Bali per 1 Desember 2008. Pulau Bali juga dinyatakan sebagai kawasan karantina.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Turni Rusli menambahkan, berdasarkan standar operasional prosedur (SOP), apabila ditemukan ada satu kasus penyakit hewan menular pada daerah yang sebelumnya berstatus bebas, wabah harus segera dinyatakan. ”Pemerintah berharap dalam waktu tiga bulan wabah rabies dapat dikendalikan,” katanya.

Tjeppy menyatakan, hingga 4 Desember tercatat 110 ekor anjing divaksinasi untuk mengantisipasi penularan rabies dan 196 ekor anjing yang tertular rabies, anjing liar, atau yang diliarkan dieliminasi atau dimusnahkan.

Secara terpisah, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyatakan, Depkes sudah menyediakan vaksin rabies sebanyak 400 dosis untuk masyarakat di Kabupaten Badung, Bali. Hingga 27 November tercatat telah ditemukan 74 kasus gigitan.

Rabies, lanjut Menkes, merupakan penyakit menular yang berbahaya dan bisa menimbulkan kematian. Oleh karena itu, Depkes telah menerjunkan tim kesehatan khusus

Pajak Penghasilan Pph Rumah Susun Sederhana Diusulkan Untuk Diturunkan

Pajak Penghasilan final bagi pengembang rumah susun sederhana milik dan rumah sederhana sehat diturunkan dari 5 persen menjadi 1 persen. Penurunan pajak itu diharapkan merangsang pengembang untuk melanjutkan kembali proyek-proyek perumahan bersubsidi yang tersendat.

Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan (PPh), Pemotongan, Pemungutan dan PPh Orang Pribadi Direktorat Jenderal Pajak Dasto Ledyanto, Jumat (5/12) di Jakarta, mengemukakan, sistem baru perhitungan pajak itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2008 tertanggal 4 November 2008.

”Ketentuan PPh final itu berlaku mulai 1 Januari 2009. Aturan itu diharapkan menggairahkan pembangunan perumahan rakyat dan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah,” kata Dasto.

Adapun bangunan nonrumah susun sederhana (rusuna) dan komersial lainnya tetap dikenai nilai PPh 5 persen.

PP No 71/2008 merupakan perubahan ketiga atas PP No 48/1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Berdasarkan PP No 48/1994, nilai PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan 5 persen dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Deputi Perumahan Formal Kementerian Negara Perumahan Rakyat Zulfi Syarif Koto mengemukakan, penetapan PPh final diharapkan dapat mempercepat penyerapan rumah sederhana sehat (RSh) karena penjualan produk rusuna dan RSh hanya dipotong pajak 1 persen.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Teguh Satria, penetapan PPh final itu meringankan pengembang dalam membangun rusuna dan RSh di tengah ketatnya likuiditas dan krisis ekonomi global.

”Pengembang tidak perlu dipusingkan lagi oleh pemeriksaan pajak. Pemerintah juga diuntungkan karena ada kepastian untuk pemasukan pajak,” kata Teguh.

Hal senada dikemukakan Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Fuad Zakaria. Penurunan PPh itu meringankan beban pengembang di tengah berbagai kendala pembangunan rumah bersubsidi.

Kendala itu, antara lain, adalah tingginya biaya produksi, meliputi bahan bangunan, listrik, maupun proses perizinan yang berbelit.

Usulan aturan PPh final atas rumah susun sederhana milik (rusunami) dan RSh digulirkan pengembang sejak tahun 2007. Pengembang semula berharap aturan itu ditetapkan mulai awal tahun 2008.

Teguh mengatakan, pihaknya tetap meminta pemerintah menaikkan harga jual rusunami dari maksimal Rp 144 juta per unit menjadi maksimal Rp 180 juta per unit. Alasannya, biaya produksi meningkat.

Masih dikaji

Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asy’ary mengemukakan, pemerintah akan membentuk tim antardepartemen dan pemangku kepentingan guna mengkaji usulan pengembang untuk menaikkan harga jual rusunami.

Ia menilai sebagian pengembang masih berkomitmen menawarkan harga jual rusunami Rp 144 juta per unit. ”Tidak semua pengembang mengusulkan kenaikan harga rusunami. Pemerintah harus mempertimbangkan semua kepentingan, baik kepentingan rakyat yang membutuhkan rumah maupun pengembang,” katanya

Dua Kali Menghadapi Krisis Perekonomian Sampai Saat Ini Pemerintah Belum Tahu Bagaimana Mengatasinya

Hingga saat ini menghadapi krisis keuangan global, pemerintah belum memutuskan apakah akan fokus pada kebijakan membantu meningkatkan daya beli buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, atau menolong pengusaha. Padahal, pemutusan hubungan kerja telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

”Yang sedang kami rumuskan adalah respons yang paling tepat. Karena jika berbicara tentang PHK, mana yang akan dibantu, pekerja, pengusaha, atau kedua-duanya. Lalu apakah apakah bantuannya sementara atau jangka panjang,” ujar Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Jumat (5/12).

Namun demikian, Sri Mulyani menegaskan, pihaknya akan merevisi seluruh paket kebijakan yang telah disusun untuk menghadang dampak krisis ekonomi global. ”Paket kebijakan pasti akan disesuaikan, karena kami juga mendengarkan suara pengusaha dan industri. Kami akan lihat berdasarkan statistik, penarikan pajaknya, volume penjualan, dan perkembangan harga komoditas,” ujarnya.

Pengamat Ekonomi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-UI) M Ikhsan mengakui pemerintah berada pada posisi sulit. Sektor usaha yang meminta pertolongan pemerintah sangat banyak, padahal dana yang tersedia sangat terbatas.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk fokus pada penetapan pihak-pihak yang akan ditolong terlebih dahulu.

Jika pemerintah memilih menolong buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), maka itu termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI) yang kemungkinan akan kehilangan pekerjaannya di Malaysia, dan harus kembali ke tanah air tanpa pekerjaan. Malaysia menjadi negara yang paling parah terkena dampak krisis keuangan global.

Hampir 100 persen produk domestik bruto Malaysia berasal dari ekspor. Krisis finansial global telah membuat permintaan pasar dunia terhadap produk Malaysia turun drastis. Banyak usaha yang berbasis ekspor di negeri jiran itu menghentikan produksinya, dan itu mengancam lapangan kerja bagi 2 juta TKI yang ada disana.

“Kita tidak bisa bergantung pada PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) atau proyek padat karya, karena buruh yang kehilangan pekerjaan itu terbiasa hidup enak. Mereka belum tentu mau dipekerjakan di proyek padat karya. Masalah sosialnya tidak sederhana,” ujar Ikhsan.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah terus melakukan penyesuaian kebijakan yang tanggap terhadap krisis sepanjang 2009. “Ini sedang kami formulasikan, seluruhnya akan dibahas dalam sidang kabinet, kemudian baru diumumkan,” kata Sri Mulyani.

Dijelaskan, sementara ini, pemerintah akan menggunakan ruang fiskal yang telah dimiliki dalam APBN 2009, untuk mengakomodasi pertolongan terhadap sektor-sektor yang mengalami perlambatan akibat tekanan krisis global.

Setidaknya ada anggaran Rp 12,5 triliun yang dialokasikan untuk memberikan stimulus fiskal berupa keringanan pajak dan bea masuk atau bea keluar. “Sementara ini, kami sudah menghimpun berbagai permohonan pelaku usaha. Ada yang minta pertolongan yang lebih cepat, meminta subsidi, penurunan suku bunga, hingga potongan pajak. Kami akan mencari mekanisme yang paling bisa memastikan dampaknya sampai ke pihak yang paling membutuhkan, dan paling tepat waktu dalam menyelesaikan masalahnya,” ujarnya.

Pada 28 Oktober 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan 10 instruksi untuk menanggulangi dampak krisis nilai tukar rupiah dan gejolak ekonomi global.

Yaitu, antara lain memberlakukan kontrol devisa untuk BUMN, menjaga ketersediaan likuiditas di pasar, mengurangi risiko spekulasi valas dengan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, dan menahan penjualan surat utang negara dengan mendongkrak harganya.

Pemerintah juga menjamin pembiayaan ekspor serta memanfaatkan tukar menukar (swap) valas dari bank sentral negara lain jika diperlukan.

Selain itu, sebelumnya pada 13 Oktober 2008, pemerintah menerbitkan tiga peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu), untuk meredam krisis moneter dan menghindarkan Indonesia dari krisis seperti yang terjadi tahun 1997.

Melalui tiga Perpu itu pemerintah membolehkan perbankan nasional meminjam dana ke Bank Indonesia (BI) dengan jaminan aset yang lebih ringan.

Kebijakan lain, yakni dana simpanan nasabah yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dinaikkan dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar per nasabah per bank.

Posisi sulit

Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri Bambang Soesatyo menyarankan, pemerintah dan BI melakukan tindakan yang lebih kuat, tidak hanya menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) 25 basis poin menjadi 9,25 persen.

Turunnya suku bunga acuan BI baru berdampak besar bagi sektor riil jika turun ke 8,5 persen. ”Selain itu, harga BBM harus diturunkan minimal Rp 1.000 per liter, dan beri kelonggaran pada pengusaha untuk menunda pembayaran pajak. Stimulus yang disediakan jangan setengah-setengah,” ujarnya.

Indonesia Segera Ratifikasi Konvensi Penyandang Cacat

Para penyandang cacat Indonesia berharap pemerintah segera meratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Cacat karena konvensi tersebut sangat detail mengakomodasi kebutuhan dan hak penyandang cacat.

”Diharap seluruh peraturan perundangan terkait penyandang cacat dapat diharmonisasi atau disempurnakan,” ujar Ketua Panitia Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca) Afrizar Zakaria pada acara Hipenca di Depok, Jumat (5/12).

Hipenca, yang diperingati setiap 3 Desember, tahun ini bertema ”The International Convention of Persons with Disability, Dignity, and Justice for All of Us” dan tema nasional ”Pemenuhan Hak dan Martabat serta Keadilan bagi Penyandang Cacat Melalui Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Cacat”.

Untuk memperingati Hipenca digelar berbagai kegiatan berupa pentas seni, pameran kerajinan tangan hasil karya penyandang cacat, pameran foto, dan bazar dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang peduli.

Pada pentas seni ditampilkan tari kuda lumping yang disajikan para siswi tunarungu Pangudi Luhur. Diferensia, band penyandang tunanetra, menampilkan lagu Sahabat (Nidji) diiringi bahasa isyarat tangan murid-murid Panti Sosial Tuna Rungu Wicara Melati Bambu Apus. Begitu juga saat mengiringi Bondan Prakoso dan Fade 2 Black yang menggabungkan musik keroncong dan rap.

Acara itu bertujuan memperlihatkan kepada khalayak umum, penyandang cacat bisa berkarya dan berprestasi seperti warga lain. Juga memperlihatkan kepada dunia usaha di Indonesia agar penyandang cacat bisa diterima sebagai tenaga kerja sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang sampai saat ini masih jauh dari harapan.

UU itu telah ada 10 tahun lalu serta mengharuskan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta mempekerjakan lebih dari 100 karyawan atau 1 persen dari total karyawannya

Mata Uang Rupiah Adalah Mata Uang Terburuk Ke Enam Di Dunia

Rupiah merupakan mata uang terburuk keenam di dunia.

“Dari 10 mata uang terburuk, rupiah masuk urutan keenam yang tidak punya nilai atau junk money,” kata Pengamat Pasar Modal Bursa, Farial Anwar saat berbicara dalam Workshop Wartawan Ekonomi dan Moneter, di Bandung,Jumat (5/12).

Ke-10 mata uang terburuk di dunia antara lain Zimbabwe, Somalia, Turmekistan, Vietnam, Indonesia, Iran, Laos dan Paraguay.

Selama ini, ia mengungkapkan nilai tukar rupiah selalu turun tajam dibanding mata uang lain.

Pada Desember 2007 dibanding Desember 2008, nilai tukar rupiah turun 28 persen dari level Rp9.000 menjadi Rp12.000/dolar AS.

Fahrial mengakui melemahnya nilai tukar rupiah yang begitu tajam ini, terkait dengan kebijakan pemerintah yang tetap memegang teguh rezim bebas devisa. “Karena saya mengusulkan agar diubah,” ujarnya.

Perempuan Indonesia Belum Mendapatkan Hak atas Keadilan

Meskipun telah muncul berbagai kebijakan baru yang kondusif untuk pemenuhan hak asasi manusia dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, tetapi perempuan belum mendapatkan keadilan dari bangsa dan negara.

Demikian disampaikan Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, Kamala Chandrakirana, memperingati 10 tahun usia Komnas Perempuan di Jakarta, Selasa (25/11).

Memutus tali impunitas penting bagi bangsa Indonesia agar kekerasan yang memakan korban tidak terulang lagi di masa depan. Kenyataannya, demikian Kamala, penyangkalan telah terjadinya kekerasan masih mendominasi lembaga negara, sekolah, dan media massa.

Untuk memutus impunitas, suara korban harus didengar, kekerasan yang terjadi diakui, dan ada dukungan nyata bagi keadilan, serta pemulihan korban kekerasan. Komnas Perempuan selama empat tahun terakhir mendokumentasikan pengalaman perempuan korban kekerasan dan melaporkannya dalam delapan terbitan.

Kedelapan laporan itu tentang situasi HAM perempuan dalam konflik sumber daya alam (SDA) ”Manggarai Berdarah” di Nusa Tenggara Timur (2005); Konflik SDA di Teluk Buyat, Sulawesi Utara (2005); Konflik dan Bencana Alam Tsunami Aceh (2006); Konflik Bersenjata Aceh, Penerapan Syariat Islam dan Upaya Perempuan Korban Mencari Keadilan (2007); Perempuan Korban Peristiwa 1965 (2007); Perempuan Korban Kekerasan Seksual Mei 1998 (2008); Diskriminasi Berlapis pada Perempuan dan Anak dalam Penyerangan Komunitas Ahmadiyah (2008); serta Konflik di Poso, Sulawesi Tengah (2008).

Tantangan

Komnas Perempuan yang bersama gerakan perempuan terus mengupayakan situasi yang kondusif bagi pemenuhan HAM perempuan menemukan, selain muncul 29 kebijakan baru di tingkat nasional, lokal, dan regional yang mendukung penanganan kekerasan terhadap perempuan, pada saat yang sama mendapati 27 kebijakan, umumnya produk di tingkat lokal, yang mendiskriminasi perempuan.

Secara khusus Kamala menyebut UU Pornografi yang menjadikan perempuan dan kelompok minoritas sebagai tumbal oleh oportunisme telanjang elite politik menghadapi Pemilu 2009.

Dalam refleksi perjuangan perempuan dari berbagai pengalaman, Ketua Urban Poor Consortium Wardah Hafidz menyebut, perempuan miskin hanya mempunyai tiga pilihan dalam hidupnya: menjadi TKI, masuk dunia hiburan menjadi penyanyi, atau menjadi pekerja seks. Perjuangan untuk perempuan miskin ini, menurut Wardah, belum secara sistematis disentuh gerakan perempuan, termasuk Komnas Perempuan.

Dari pengalaman di politik, Miranty Abidin dari PAN menyebut belum ada keadilan untuk perempuan. Dia adalah caleg yang awalnya di nomor urut satu untuk daerah pemilihan Ja- karta dari partai tersebut dalam Pemilu 2004. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan dia, diturunkan ke nomor urut dua. Pengalaman Yusan Yeblo dari Papua adalah penyangkalan hak perempuan di tanah Papua yang kaya sehingga perempuan harus berhadapan dengan kekerasan oleh militer, perusahaan, dan pejabat setempat.

Peringatan 10 tahun Komnas Perempuan akan berlangsung setahun.

Omzet Perdagangan Komputer Turun 40 Persen Terkena Imbas Krisis Ekonomi

Omzet pedagang komputer turun sekitar 40 persen sejak dua pekan terakhir menyusul melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dari Rp 9.500 menjadi Rp 12.500 yang terpantau Senin (24/11) di Jakarta. Hersen, seorang pedagang di kawasan Pinangsia, mengatakan, omzet penjualan turun drastis dan harga jual juga mengalami lonjakan.

”Komponen sederhana, seperti USB Flash Disk kapasitas 1 giga- byte, naik dari Rp 50.000 menjadi Rp 65.000 atau Rp 70.000. Satu set tetikus model terbaru dipatok pada harga 12 dollar AS yang dahulu seharga Rp 110.000 per unit naik menjadi Rp 150.000 per unit. Belum lagi harga set komputer rakitan naik dari Rp 3 juta menjadi Rp 4 juta,” kata Hersen.

Menurut dia, pedagang besar mengalami pukulan besar karena omzet penjualan yang mencapai 30 unit hingga 40 unit per hari kini hanya tersisa separuh.

Jenny, pemilik toko Speed Computer di Plaza Pinangsia, mengatakan, harga komputer bermerek terkenal, seperti Acer, naik dalam kisaran Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per unit. Alat pendukung, seperti Ultimate Power Saving (UPS), juga naik dari harga Rp 250.000 per unit menjadi Rp 350.000 per unit.

”Harga komputer desktop rakitan dengan layar 15 inci sekarang mencapai Rp 4 juta. Sebelumnya harga komputer rakitan hanya sekitar Rp 3 juta,” kata Jenny.

Pantauan di pusat perdagangan elektronik di Harco, Glodok, dan Pinangsia masih terlihat kesibukan pemesanan. Namun, Hersen menambahkan, kondisi perdagangan sebelum terjadi fluktuasi nilai rupiah terhadap dollar AS jauh lebih ramai.

Anton, kepala toko Melvi Com di Plaza Pinangsia, yang mengageni laptop merek Acer mengatakan keluhan serupa tentang turunnya omzet penjualan. ”Harga selalu mengacu pada nilai tukar rupiah terhadap dollar. Transaksi selalu dilakukan dengan mengacu posisi nilai tukar terakhir,” kata Anton

Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Kediri Naik 400 Persen

Jumlah pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, selama tahun 2008 melonjak hingga 400 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penderitanya juga lebih variatif meskipun paling banyak berasal dari kalangan berisiko tinggi.

Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nur Munawaroh, Senin (24/11), mengatakan, sampai dengan November 2008, total pasien yang positif terinfeksi HIV/AIDS mencapai 93 orang.

”Jumlah pasien ini naik empat kali lipat dibanding pada tahun 2007 yang sebanyak 23 orang. Kenaikan penderita yang luar biasa banyak itu cukup mengejutkan. Dalam 11 bulan terakhir terdapat 70 penderita baru yang ditemukan,” ujarnya.

Dari 93 penderita itu, sebanyak 17 orang di antaranya atau 18 persennya meninggal dunia. Kebanyakan yang meninggal adalah penderita yang datang ke puskesmas atau rumah sakit dengan kondisi sakit parah dan disertai penyakit penyerta lainnya.

Nur mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, sebanyak 70 persen pengidap HIV/ AIDS adalah kaum perempuan terutama masyarakat yang berasal dari golongan berisiko tinggi, seperti kaum homoseksual, pekerja seks komersial (PSK) dan tenaga kerja wanita (TKW).

Parahnya lagi, masyarakat yang tidak berasal dari golongan berisiko tinggi juga banyak terkena. Sedikitnya, ada lima ibu rumah tangga yang positif terinfeksi HIV/AIDS karena menikah dengan pria homoseksual gay.

Usia produktif

Nur menambahkan, berdasarkan penelitian, rata-rata penderita HIV/AIDS baru adalah penduduk usia produktif. Komposisinya, penduduk usia 15-24 tahun sebanyak 40 persen, sedangkan penduduk yang berusia 25-45 tahun sebanyak 60 persen.

Untuk menanggulangi penyebaran virus HIV/AIDS di Kediri, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Pare Kediri telah membangun klinik khusus. Namun, masyarakat masih enggan menggunakan fasilitas tersebut.

Oleh karena itu, metode pencarian penderita HIV/AIDS baru yang digunakan masih mengacu pada pola lama, yakni menggunakan pendekatan emosional melalui komunitas-komunitas tertentu, seperti kaum gay, dan para pengguna narkoba yang sering bertukar jarum suntik.

Beberapa anggota komunitas mendapat pendidikan mengenai pentingnya berperilaku sehat untuk mencegah penularan HIV/ AIDS, di antaranya berhubungan intim dengan satu pasangan, menggunakan kondom setiap kali berhubungan, dan rajin memeriksakan kesehatan

Wah Mantan Wakil Presiden Indonesia Adam Malik dan Sultan Yogya Ternyata Agen CIA Dengan Bayaran 10.000 Dollar

”Apa kita terlibat?” tanya Senator Fulbright.

”Tidak,” jawab Duta Besar Green mantap.

”Apa kita terlibat dalam percobaan kudeta sebelumnya?”

”Tidak, …saya kira tidak,” jawab Green mulai ragu-ragu.

Pertanyaan Senator Fulbright justru semakin tajam, ”CIA tidak punya peran apa-apa dalam kudeta waktu itu?”

”Maksud Anda tahun 1958?” jawab Green sambil mencoba membalik pertanyaan. Sebelum Fulbright mengulangi pertanyaannya, Green memberi jawaban gamang, ”…saya kawatir, saya tidak bisa menjawab. Saya sendiri tidak tahu, apa yang dulu sudah pernah terjadi” (hal 333).

Percakapan di atas berlangsung dalam rapat rahasia di ruang Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat di Washington DC tahun 1967. Fulbright, nama lengkapnya William Fulbright, senator Arkansas, yang kelak terkenal sebagai pencentus program bantuan pendidikan ke negara-negara berkembang.

Sementara Green adalah Marshall Green, Duta Besar AS di Jakarta semasa akhir pemerintahan Presiden Soekarno yang diguncang oleh peristiwa berdarah dengan menelan korban ratusan ribu orang, dalam Peristiwa 30 September.

Dengan narasi memikat, berupa kutipan kalimat langsung, dalam berbagai rapat yang sering di balik pintu tertutup, buku Membongkar Kegagalan CIA, terjemahan dari Legacy of Ashes, the History of CIA bisa membantu mencerahkan pandangan untuk mengamati beragam latar belakang peristiwa yang pernah menimpa negaranya.

Hal ini terjadi karena si penulis, Tim Weiner, wartawan koran The New York Times, secara profesional mengabdikan dirinya untuk mendalami tetek bengek kegiatan dunia bawah tanah selama dua puluh tahun lebih.

Sebuah kerja keras yang membuahkan buku, dan mungkin memancing bantahan, dari mereka yang disebutkan identitas berikut keterlibatannya dengan CIA. Dinas rahasia negara adidaya yang selalu bernafsu untuk menjadi polisi dunia, sehingga merasa berhak mengatur sekaligus campur tangan dalam menentukan kebijakan negara-negara lain. Memang tidak bisa lain.

Dalam kata pengantarnya, Tim Weiner menegaskan, ”Buku ini bersifat on the record—tidak ada sumber tanpa nama, kutipan tanpa identitas pembicara, atau gosip. Ini adalah sejarah pertama CIA yang seluruhnya dikompilasi dari dokumen-dokumen utama…” (hal xxiv)

Penjelasan latar belakang

Membaca karya Weiner, kita seolah-olah diajak masuk ke dalam persoalan utama. Dalam arti, aneka macam permasalahan yang sudah pernah menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Namun belum pernah kita ketahui tuntas berikut penjelasan latar belakangnya. Ibaratnya, selama ini kita baru menyentuh kulit luar, sama sekali belum berhasil masuk ke rongga paling dalam.

Tentu saja, sekadar menyentuh kulit luar dengan ikut masuk ke dalam serta mengamati gerak berikut tata kerjanya, memiliki perbedaan mendasar. Sebab dengan cara kedua, menerobos ke dalam, akan bisa lebih menjelaskan berbagai pertanyaan, yang selama ini masih belum menemukan jawaban. Semisal tentang huru-hara berikut kemelut politik yang melanda Indonesia menjelang akhir tahun 1965. Kemelut dengan jejak berdarah dan memangsa begitu banyak korban dan yang tidak semuanya bersalah.

Buku ini secara tersirat menyebutkan, CIA (Central Intelligence Agency, dinas rahasia AS) dan juga Pemerintah AS tidak terlibat secara langsung dalam perencanaan kudeta tahun 1965 di Indonesia. Meski diakui, CIA selalu mengingatkan Pemerintah AS bahwa kehilangan pengaruh di Indonesia akan menyebabkan kemenangan AS dalam Perang Vietnam tidak ada artinya. Oleh karena itu, CIA dengan gigih selalu berusaha untuk bisa menemukan pemimpin baru bagi Indonesia.

Istilah menemukan yang dipakai komunitas intelijen tentu saja bisa berganda arti. Bukan sekadar pengertian pasif, tetapi bisa saja aktif dan artinya, bakal membuahkan penafsiran luas. Oleh karena untuk menemukan sesuatu, sering harus menghalalkan segala macam cara. Termasuk terbuka kemungkinan untuk menyingkirkan atau minimal menggeser, tokoh lama yang sudah tidak lagi bisa dipakai.

Gempa di awal Oktober

”…tanggal 1 Oktober 1965 sebuah gempa politik pecah di Indonesia. Tujuh tahun setelah CIA berusaha menggulingkannya, Presiden Sukarno secara diam-diam telah melancarkan sesuatu yang tampak sebagai usaha kudeta terhadap pemerintahannya sendiri. Setelah berkuasa selama dua dekade, Sukarno, yang mengalami masalah kesehatan dan kemunduran dalam membuat penilaian, berusaha menopang kepemimpinannya, bersekutu dengan PKI” (hal 329).

Sayang, buku ini tidak menjelaskan bagaimana model persekutuan antara Bung Karno dan PKI. Selain keterangan yang sudah diketahui luas bahwa PKI telah berkembang sangat pesat serta berhasil merekrut begitu banyak anggota baru. Sehingga PKI telah bisa menjelma menjadi organisasi komunis terbesar di dunia, di luar Uni Soviet dan China. Dengan jumlah anggota terdaftar sekitar 3,5 juta orang.

”Manuver Sukarno untuk mendekat ke aliran kiri terbukti justru fatal. Setidak-tidaknya, lima orang jenderal dibunuh pada malam nahas tersebut, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat. Radio pemerintah kemudian mengumumkan, sebuah dewan revolusioner telah mengambil alih kekuasaan untuk melindungi Presiden dari ancaman CIA…”.

Jika akurasi menjadi pedoman utama buku nonfiksi, maka kutipan yang kurang akurat pasti sangat mengganggu sekaligus bakal menyurutkan penilaian pembaca. Sebab siapa masih bisa menjamin, pada bagian-bagian lain tidak terjadi kekeliruan yang sama?

Mengenai jumlah korban jenderal yang dibunuh dalam peristiwa tersebut, semua orang sudah lama tahu melalui berbagai laporan yang sudah berkali-kali dipublikasikan. Dari tujuh sasaran penculikan, enam jenderal tewas menjadi korban. Hanya Jenderal AH Nasution satu-satunya yang bisa lari dan menyelamatkan diri.

Memang, kalimat setidak-tidaknya lima jenderal dibunuh tidak sepenuhnya keliru. Tetapi, bagaimana mungkin keliru (atau tidak mau) mengutip sesuatu yang sudah secara luas diketahui khalayak? Maka bagaimana kita bisa percaya kepada jumlah korban lainnya jika aksi pembunuhan termaksud dilakukan secara massal dan jauh dari pantauan independen? Sebagaimana kenyataan mengenaskan yang kemudian telah menyusul muncul, langkah balasan terhadap pembunuhan para jenderal bersangkutan.

Adam Malik agen CIA

Sebuah pernyataan dalam buku ini yang mungkin sangat mengejutkan bunyinya sebagai berikut, ”CIA memiliki seorang agen yang mempunyai posisi baik, Adam Malik, mantan Marxis berusia 48 tahun dan pernah mengabdi sebagai duta besar di Moskwa dan menteri perdagangan…”

”Saya merekrut dan mengontrol Adam Malik,” kata Clyde McAvoy, pejabat tinggi CIA dalam wawancara tahun 2005, khusus untuk pengumpulan bahan guna penerbitan buku ini. McAvoy bertemu Adam Malik di Jakarta tahun 1964, ”…dia pejabat Indonesia tertinggi yang pernah kami rekrut” (hal 330). Setelah bisa merekrut bekas wartawan yang nantinya meraih puncak karier sebagai Wakil Presiden dan juga Ketua Sidang Majelis Umum PBB, McAvoy mengatakan, ”…kami mendapatkan persetujuan untuk meningkatkan program operasi rahasia buat mendorong sebuah baju politis di antara kelompok kiri dan kanan di Indonesia”.

Dorongan dari agen CIA di Jakarta tampaknya sangat lancar. Oleh karena, ”…setelah beberapa minggu mengalami suasana menegangkan, maka pada Oktober 1965, Indonesia terpecah dua. CIA masih terus mengkonsolidasi lahirnya sebuah pemerintah bayangan, yakni kelompok tiga serangkai, terdiri dari Adam Malik, Sultan Yogya, dan seorang perwira tinggi Angkatan Darat berpangkat Mayor Jenderal, Suharto…” Untuk mendukung peran serta Adam Malik, ”…kami menyerahkan uang tunai 10.000 dolar AS untuk membiayai aksi pembasmian Gestapu” (hal 332).

Selama ini, yang terdengar hanya tentang seorang staf Adam Malik yang sudah pernah menerima daftar susunan anggota PKI dari Kedubes AS di Jakarta. Tetapi sama sekali belum pernah keluar pernyataan bahwa Adam Malik menerima uang dari CIA dan bahkan direkrut sebagai agen CIA. Benarkah ini semua?

Tentu saja, karena menyangkut nama baik seseorang, apalagi tokoh yang sudah pernah dipercaya menjabat wakil presiden, buku ini perlu segera memperoleh klarifikasi. Sebagaimana bagian yang menyebutkan, Bung Karno bersekutu dengan PKI.

Klarifikasi mutlak harus dilakukan agar pembaca tidak ikut-ikutan menebar fitnah. Tetapi pada sisi lain, jangan menjadikan diri kita bagaikan seekor burung unta. Tidak pernah mau tahu kebenaran, oleh karena sibuk membenamkan kepalanya ke dalam gundukan pasir.

Obat Tradisional Bernilai Ekonomi Jamu Tembus Rp 7,2 Triliun

Makin gencarnya Badan Pengawas Obat dan Makanan merazia obat tradisional dan suplemen makanan yang mengandung bahan kimia obat diharapkan jangan sampai merugikan citra jamu. Bagaimanapun jamu sudah melekat erat di masyarakat dan nilai ekonominya tahun 2008 ini sudah menembus Rp 7,2 triliun.

”Angka Rp 7,2 triliun termasuk produk kosmetik, makanan, minuman suplemen, dan sebagainya. Padahal, di tahun 2007, baru sekitar Rp 3 triliun,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia, Charles Saerang, Kamis (20/11), di Jakarta.

Pada tahun 2010, sesuai dengan road map Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, target jamu diproyeksikan dapat mencapai Rp 10 triliun, dengan kegiatan ekspor yang mampu menembus 20 negara, termasuk negara-negara yang sangat ketat menerapkan standar kualitas, seperti Jepang dan Eropa.

Oleh karena itu, Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia mengharapkan BPOM jangan sekadar merazia obat tradisional yang berbahan kimia obat, tetapi juga meningkatkan citra jamu dan mengklarifikasi tidak semua jamu mengandung bahan kimia obat.

Yuniarti dari Pusat Riset Obat dan Makanan BPOM mengatakan, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati kedua terbesar di dunia. Dari 30.000 spesies tanaman yang ada di Indonesia, 940 spesies di antaranya berkhasiat sebagai obat.

Peluang Usaha: 600 Restoran Cepat Saji Asing Kesulitan Pasokan Bahan Baku Karena Krisis Ekonomi Global

Sekitar 600 restoran yang menyajikan menu asing di Jakarta mengalami krisis bahan baku akibat krisis global dan ketatnya pengawasan bahan pangan impor. Restoran yang mempekerjakan sedikitnya 6.000 orang itu juga terancam tidak dapat beroperasi jika terus dirundung kesulitan importasi.

Kepala Subdinas Pembinaan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata DKI Jakarta Erick Halauwet menjelaskan hal itu hari Kamis (20/11). Kata dia, pengusaha restoran yang menyajikan menu asing sudah dua bulan terakhir kesulitan mendapatkan bahan pangan dan minuman.

Ada pelbagai sebab seperti ketatnya pengawasan Bea dan Cukai sehingga proses masuk barang impor lebih lambat dan sulit. Praktis terjadi kekurangan bahan pangan yang dibutuhkan untuk operasional.

”Gubernur Fauzi Bowo menaruh perhatian serius karena Jakarta adalah kota jasa. Dengan demikian, jangan sampai restoran-restoran itu terganggu operasionalnya, apalagi sampai berhenti,” kata Erick.

Ratusan restoran atau rumah makan tersebut beroperasi di gerai tersendiri maupun di dalam hotel berbintang. Dengan asumsi setiap restoran mempekerjakan minimal 100 orang, maka 600 restoran itu dipastikan mempekerjakan sedikitnya 6.000 pekerja. ”Kesulitan bahan baku itu sudah berlangsung dua bulan, bersamaan munculnya krisis keuangan global,” kata Eric.

Pengamat kuliner Bondan Winarno secara terpisah mengatakan, kini para warga ekspatriat di Jakarta harus belanja di Singapura untuk mendapat bahan pangan tertentu, seperti keju mozarella, wasabi, anggur, dan pelbagai kebutuhan pangan lain.

”Jangan sampai restoran dan supermarket yang menjual bahan pangan impor harus tutup karena kesulitan pengadaan bahan,” kata Bondan.

Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi yang dihubungi menegaskan sejak reformasi birokrasi dilakukan di lingkungan lembaganya kegiatan importasi diperketat. Pelaksanaan impor disesuaikan dengan ketentuan

”Jika proses impornya benar tidak perlu khawatir. Karena sesuai kebijakan pemerintah. Ditjen Bea dan Cukai konsisten pada pengetatan impor. Sebaiknya Dinas Pariwisata mendorong penggunaan produk dalam negeri,” ujar Anwar Suprijadi.

Rawan PHK

Selain itu, perselisihan hubungan industrial akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mogok kerja terus terjadi di Jakarta Utara. Bahkan kini ada 93 perusahaan berselisih antara pemodal dan buruh. Dari jumlah itu, sebanyak 89 perusahaan atau 95,7 persen di antaranya karena kasus PHK.

”Urusan perut sangat sensitif. Oleh karena itu, kita perlu mengungkap adanya persoalan tersebut agar dapat disikapi secara bijak,” kata Wali Kota Jakarta Utara Effendi.

Dia mengingatkan, perselisihan antara serikat buruh dan pemodal yang berujung pada PHK dapat mengundang kerawanan sosial dan keamanan yang lebih luas.

Demi Meningkat Perekonomian Pemerintah Mengratiskan Biaya Pendirian Untuk UKM

Untuk menggairahkan ekonomi kerakyatan dan menekan angka pengangguran, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta menggratiskan biaya pendirian usaha kecil. Penggratisan biaya pendirian usaha menengah juga sedang disiapkan agar meningkatkan investasi.

Kepala Dinas KUKM DKI Jakarta Ade Suharsono, Kamis (20/11) di Jakarta Pusat, mengatakan, penggratisan biaya pendirian sedang diusulkan ke DPRD DKI Jakarta. Apabila disetujui, biaya pendirian usaha menengah ini akan diterapkan pada 2009.

”Penggratisan biaya pendirian usaha menengah bakal mendorong investor dalam dan luar negeri untuk mendirikan usaha di Jakarta. Proses pendirian yang mudah, modal yang relatif kecil, dan risiko yang kecil akan menjadi daya tarik bagi pemodal mana pun,” kata Ade.

Penggratisan biaya itu memang tidak mendatangkan pemasukan di awal pendirian. Namun, kebijakan itu membuat banyak usaha kecil yang hidup karena roda ekonomi berputar dan pajak yang dapat ditarik. Pemerintah dan masyarakat justru diuntungkan jika kebijakan penggratisan biaya pendirian usaha menengah disetujui.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Achmad Husein Alaydrus memberi isyarat persetujuan atas usul tersebut. Penggratisan biaya pendirian usaha kecil dan menengah diperlukan untuk menggairahkan ekonomi, terutama saat krisis keuangan global.

Pasar rakyat

Untuk membantu warga miskin mendapatkan bahan pokok dengan harga murah dan pameran hasil UMKM, Dinas KUKM akan menggelar Pasar Rakyat pada Jumat (21/11) di Lapangan Wijaya Kusuma Slipi.

Bahan pokok dengan potongan harga sampai 50 persen dijual dengan sistem kupon. Kupon sebelumnya telah dibagikan kepada 5.000 orang di 12 kelurahan.

Berbagai hasil kerajinan dan produk UKM juga akan dipamerkan untuk mempermudah pemasaran. Krisis keuangan seperti saat ini justru dimanfaatkan Dinas UMKM untuk menggencarkan promosi hasil UKM Jakarta

Produk Kreatif Dari Limbah Rumah Sakit Buat Anak-Anak Tetapi Mengandung Maut

Belum lama ini, sebuah televisi swasta melaporkan adanya mainan anak-anak terbuat dari limbah medis rumah sakit. Mainan itu berasal dari jarum suntik, alat infus, pipet, dan alat cuci darah.

Bahan limbah medis RS ini dibuang begitu saja, lalu dipungut pemulung, dicuci, dibungkus, dan dijual di sebuah sekolah dasar. Anak-anak pun banyak yang membeli dan menggunakannya untuk bermain, tanpa memahami bahaya mengancam dirinya.

Atas kejadian itu, terlihat betapa sembrononya sebuah RSUD di daerah Jawa Barat yang membuang limbahnya tanpa diproses atau dihancurkan.

Dapat dipastikan, dengan tidak diprosesnya limbah medis itu, kuman atau bibit penyakit yang menempel dan bersarang akan tetap hidup, yang selanjutnya menularkan kepada anak. Apabila anak-anak ini terkontaminasi lalu terjangkit penyakit HIV atau hepatitis melalui limbah medis, dalam puluhan tahun diasumsikan kualitas SDM remaja Indonesia menurun, belum lagi pengobatannya yang mahal

Bibit penyakit berupa kuman, virus HIV, dan virus hepatitis bila strain ganas bukan lagi menyebabkan kualitas SDM menurun, bahkan menyebabkan maut.

Limbah medis

Limbah merupakan sisa usaha atau kegiatan. Ada beberapa konsep dalam mengelola limbah, yaitu mereduksi limbah, meminimalisasi limbah melalui reduksi sumbernya, produksi bersih, dan teknologi bersih.

Kegiatan pelayanan RS selain meningkatkan derajat kesehatan, juga menghasilkan limbah medis. Limbah medis ini mengandung kuman patogen, virus, zat kimia beracun, dan zat radioaktif yang membahayakan dan menimbulkan gangguan kesehatan.

Limbah medis dapat berupa benda tajam, seperti jarum suntik atau perlengkapan infus. Ada juga limbah infeksius yang berkaitan dengan penyakit menular dan limbah laboratorium yang terkait pemeriksaan mikrobiologi. Limbah jaringan tubuh meliputi organ anggota badan, darah, dan cairan tubuh yang dihasilkan saat pembedahan. Limbah ini dikategorikan berbahaya dan mengakibatkan risiko tinggi infeksi.

Keberagaman limbah memerlukan penanganan yang baik sebelum limbah dibuang. Sayang sebagian besar pengelolaan limbah medis (medical waste) RS masih di bawah standar lingkungan karena umumnya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dengan sistem open dumping atau dibuang di sembarang tempat. Padahal, limbah medis seharusnya dibakar menjadi abu di insinerator bersuhu minimal 1.200-1.600 derajat celsius.

Minimalisasi limbah

Bila pengelolaan limbah tak dilaksanakan secara saniter, akan menyebabkan gangguan bagi masyarakat di sekitar RS dan pengguna limbah medis. Agen penyakit limbah RS memasuki manusia (host) melalui air, udara, makanan, alat, atau benda. Agen penyakit bisa ditularkan pada masyarakat sekitar, pemakai limbah medis, dan pengantar orang sakit.

Berbagai cara dilakukan RS untuk mengolah limbahnya. Tahap penanganan limbah adalah pewadahan, pengumpulan, pemindahan pada transfer depo, pengangkutan, pemilahan, pemotongan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Pembuangan akhir ini bisa berupa sanitary fill, secured landfill, dan open dumping.

Mencegah limbah RS memasuki lingkungan dimaksudkan untuk mengurangi keterpajanan (exposure) masyarakat. Tindakan ini bisa mencegah bahaya dan risiko infeksi pengguna limbah. Tindakan pencegahan lain yang mudah, jangan mencampur limbah secara bersama. Untuk itu tiap RS harus berhati-hati dalam membuang limbah medis.

Aspek pengelolaan limbah telah berkembang pesat seiring lajunya pembangunan. Konsep lama yang lebih menekankan pengelolaan limbah setelah terjadinya limbah (end-of-pipe approach) membawa konsekuensi ekonomi biaya tinggi.

Kini telah berkembang pemikiran pengelolaan limbah dikenal sebagai Sistem Manajemen Lingkungan. Dengan pendekatan sistem itu, tak hanya cara mengelola limbah sebagai by product (output), tetapi juga meminimalisasi limbah. Pengelolaan limbah RS ini mengacu Peraturan Menkes No 986/Menkes/Per/XI/ 1992 dan Keputusan Dirjen P2M PLP No HK.00.06.6.44,tentang petunjuk teknis Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit.

Intinya penyelamatan anak harus di nomorsatukan, kontaminasi agen harus dicegah, limbah yang dibuang harus tak berbahaya, tak infeksius, dan merupakan limbah yang tidak dapat digunakan kembali

Rumah sakit sebagai bagian lingkungan yang menyatu dengan masyarakat harus menerapkan prinsip ini demi menjamin keamanan limbah medis yang dihasilkan dan tak melahirkan masalah baru bagi kesehatan di Indonesia.

Doyo Prasojo Mahasiswa Program Magister KARS-FKMUI

10 Buah Danau Di Indonesia Rusak Parah

Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengidentifikasi 10 danau yang mendesak direhabilitasi karena dalam kondisi rusak parah. Jika rehabilitasi tidak segera dilakukan, danau-danau itu terancam berubah fungsi dan tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Sepuluh danau itu adalah Limboto (Gorontalo), Toba (Sumatera Utara), Tempe (Sulawesi Selatan), Tondano (Sulawesi Utara), Maninjau dan Singkarak (Sumatera Barat), Poso (Sulawesi Tengah), Matano (Sulawesi Selatan), Rawa Pening (Jawa Tengah), dan Batur (Bali).

Kondisi itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Penyelamatan Danau Regional Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi yang digelar di Denpasar, Bali, Jumat (14/11). Hadir dalam acara itu Asisten Deputi Pengendalian Sungai dan Danau Kementerian Negara Lingkungan Hidup Untung Deddy Radiansyah, Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Bali Sudirman, serta perwakilan penanggung jawab danau dan atau sungai di Bali, Nusa Tenggara serta Sulawesi.

Untung mengungkapkan, peran ekosistem danau cukup besar untuk sejumlah daerah di Indonesia. Indonesia mempunyai lebih dari 500 danau dengan luas total 5.000 kilometer persegi atau sekitar 0,25 persen dari luas daratan negeri ini.

Semua danau itu mengandung sekitar 500 kilometer kubik sumber air. Ketika kondisinya makin memprihatinkan, semua pihak, terutama warga di sekitar danau dan maupun di pulau tertentu, hingga negara secara nasional akan sangat rugi.

”Pengelolaan danau harus disesuaikan dengan batas ekosistem masing-masing. Sayangnya, ekosistem danau di negeri ini kecenderungannya semakin rusak akibat aktivitas manusia yang berlebihan,” kata Untung.

Aktivitas berlebihan

Sepuluh danau yang diidentifikasi rusak parah itu masing-masing dan secara beragam menjadi tempat manusia melakukan aktivitas berlebihan.

”Di Danau Batur, misalnya, akumulasi limbah penduduk semakin besar, sementara danau itu tidak memiliki saluran pembuangan seperti sungai atau anak sungai. Kondisi sama terjadi di Limboto dan diduga menyebabkan punahnya ikan endemik setempat,” kata Sudirman.

Pertemuan itu berhasil menyusun rencana aksi sekaligus usulan pedoman penyelamatan danau. Dua hal itu diharapkan menjadi acuan pengelolaan ekosistem danau untuk instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan pemanfaatan, perlindungan, serta pelestarian danau secara terpadu. Selama ini sejumlah instansi berjalan sendiri-sendiri dalam pelaksanaan program terkait penyelamatan danau.

Rencana aksi tersebut antara lain penataan batas terluar dan sempadan danau, sertifikasi kepemilikan danau, serta pembentukan kelembagaan pengelolaan danau

Hujan Gerimis Jakarta Langsung Banjir Setinggi 2 Meter

Hujan deras yang mengguyur kawasan Jabodetabek serta air pasang di perairan Jakarta Utara, Tangerang, dan Bekasi menyebabkan sebagian wilayah Ibu Kota tergenang banjir hingga kedalaman 2 meter, Jumat (14/11). Menurut prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, kondisi seperti ini akan berlangsung hingga akhir pekan ini.

Jumat kemarin, air pasang atau rob setinggi 50 sentimeter terlihat menggenangi kawasan RT 3 sampai RT 5 RW 3, Kelurahan Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, di sekitar Kali Perancis.

”Sudah tiga hari ini kami terkena rob. Air meluap sejak pukul 07.00 dan surut pukul 13.00. Banyak warga harus mengungsi,” tutur Nur Hidayat (30), salah seorang warga RT 3 RW 3.

Berdasarkan data Traffic Management Center Polda Metro Jaya, tercatat 10 lokasi banjir. Banjir dengan ketinggian genangan 100-250 sentimeter melanda Kampung Melayu dan Bidara Cina (Jakarta Timur) serta di Bukit Duri, Pejaten Timur, dan Rawa Jati (Jakarta Selatan).

Empat lokasi banjir lainnya adalah di Penjaringan, Terogong Raya, Kapuk Raya, dan Muara Baru (Jakarta Utara). Selain itu, kawasan Tubagus Angke dan Meruya, Jakarta Barat, juga digenangi air sejak Jumat pagi.

Peringatan dini agar warga bersiap menghadapi banjir kiriman telah dilakukan dengan mengumumkan di masjid atau gereja di permukiman.

Data dari Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, ketinggian air di pintu air itu hingga Jumat malam mencapai 820 sentimeter. Padahal batas normalnya adalah 750 sentimeter. Ibnu, salah seorang penjaga pintu air, mengatakan, Manggarai saat ini berstatus siaga III. Ketinggian air di Bendung Katulampa sekitar 70 sentimeter, batas normalnya 100 sentimeter.

Hingga akhir pekan

Kukuh Ribudiyanto, Kepala Subbidang Informasi Meteorologi Publik BMKG, mengatakan, hingga Minggu (16/11), hujan ringan hingga sedang, 30-50 milimeter, terus terjadi di wilayah Jakarta bagian selatan, termasuk Bogor dan Depok.

Jakarta juga diterjang air pasang akibat gravitasi bulan dengan ketinggian air maksimal 1 meter. Air pasang akan mencapai ketinggian maksimal pada pukul 08.00-11.00 setiap hari.

Di samping air pasang, tinggi permukaan air laut juga meningkat karena adanya gelombang laut yang dipengaruhi oleh arah dan kecepatan angin. Saat ini, gelombang laut yang terjadi di kawasan Kepulauan Seribu dan pesisir Jakarta mencapai ketinggian maksimal, yaitu 1,25 meter.

Pahlawan Adalah Gelar Bagi Yang Tewas Dua Kali

Sejarah memerlukan peristiwa. Peristiwa memerlukan tokoh. Dan tokoh harus tewas dalam peristiwa. Dengan cara itu sejarah diulang-ulang, dan tokoh diingat-ingat. Mengulang dan mengingat harus menimbulkan ”sensasi politik” agar dapat menghasilkan ”ketagihan historis”. Sensasi itu namanya ”perjuangan”, dan pelembagaannya bernama ”kepahlawanan”.

Arsip nasional adalah tempat sensasi politik disimpan. Maka begitulah, secara rutin arsip itu dibuka, dan rutinitas itu justru menghambarkan sensasinya. Namun, ritus harus terus berlanjut karena negara memerlukan masa lalu.

Kepahlawanan lalu menjadi rutinitas politik kebangsaan, tetapi ritusnya tidak menghasilkan imajinasi kebudayaan. Yang terasa justru hanya semacam ”perang tarif” politik di dalam menentukan siapa, kapan, dan untuk apa sebuah lencana kepahlawanan dianugerahkan.

Ketagihan historis adalah candu kekuasaan. Ia mengikat masyarakat di tiang politik masa lalu, dan mengatur ruang sejarah dari titik itu. Akibatnya, ruang sejarah menjadi terbatas, yaitu sebatas jumlah peristiwa yang memiliki ”tokoh”. Dan karena politiklah yang mendefinisikan syarat-syarat menjadi ”tokoh”, maka arsip nasional tidak lain adalah arsip politik.

Dalam konstruksi semacam itu, kepahlawanan tak lagi menjadi ”ruang hening cipta” untuk meluaskan batin kemanusiaan, tetapi berubah menjadi ”pasar tumpah” yang hiruk pikuk oleh berbagai dagangan politik.

Pahlawan tewas dua kali

Gejala ”kecanduan pahlawan” menumbuhkan industri politik baru: upacara, tanda jasa, biografi, proposal seminar, pidato- pidato, puisi, film, talk show, iklan politik, dan doa-doa. Di sini, produk sejarah dan produk kebudayaan massa bercampur dalam pasar yang sama: demagogi!

Begitulah ”sang pahlawan” tewas untuk kedua-kalinya: bukan di medan perang, tetapi di medan makna! Persoalan kita memang ada di sini. Kepahlawanan selalu kita simpan dengan password politik. Padahal, sebuah makna semacam ”kepahlawanan” seharusnya disimpan dalam folder sejarah sosial yang terbuka, tanpa password, agar ia dapat diakses oleh beragam imajinasi. Dengan cara ini ruang sejarah dapat meluas dan kita bertumbuh dalam pengalaman kebudayaan yang inklusif, lega, dan sugestif bagi pendidikan kemanusiaan.

Sejarah diperlukan bukan karena sensasi politiknya. Juga bukan sebagai sumber keteladanan nilai. Akan tetapi, pada percakapan terus-menerus tentang kemanusiaan. Keteladanan tidak harus diikatkan pada masa lalu. Ia dapat berada di masa depan, yaitu pada ide-ide yang membuka ruang imajinasi peradaban.

Cita-cita politik yang menimbulkan toleransi kemanusiaan adalah ”a history in the making”. Sebaliknya, orientasi obsesif pada politik identitas di masa lalu adalah imajinasi historis yang berbahaya.

Oleh karena itu, dalam soal ”kepahlawanan”, ruang sejarah juga meluas mengikuti daya jelajah pikiran. Sesungguhnya suatu deteritorialisasi sejarah sedang terjadi di dalam berbagai percakapan kebudayaan kita. Pertemuan pikiran dunia karena eskalasi komunikasi memungkinkan kondisi kemanusiaan dirawat di luar batas-batas natural sebuah bangsa.

Reorientasi mental

Dalam banyak peristiwa dunia, yaitu dalam hal yang menyangkut ”penyelamatan kemanusiaan”, kepahlawanan justru berasal dari luar batas bangsa. Begitulah dulu kita sinis pada ide hak asasi manusia, pada individualitas, pada liberalisme, pada pluralisme.

Akan tetapi, itulah nilai-nilai kepahlawanan global yang memungkinkan kita bercakap-cakap dalam bahasa politik kemanusiaan, dan bahkan telah kita pakai untuk mengoreksi masa lalu kita yang penuh dengan penindasan dan penghinaan terhadap kemerdekaan manusia. Inilah medan ”global citizenship” yang mengajarkan kita pada nilai-nilai toleransi, perbedaan dan kesementaraan.

Kepahlawanan adalah kepemimpinan untuk membuka ruang sejarah seluas-luas akal sehat manusia. Kepahlawanan adalah keberanian untuk berorientasi dalam medan makna yang produktif bagi perluasan kemanusiaan.

Dalam cara pandang ini, patriotisme niscaya memerlukan reorientasi mental, yaitu dari nasionalisme ke humanitarianisme. Perluasan ide ini akan melapangkan jalan bagi sejarah untuk menemui anak tunggalnya: Kemanusiaan Yang Maha Esa!

Rocky Gerung Pendiri Setara Institute Pengajar Filsafat, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia

Ayo Belajar Sulap Karena Lagi Naik Daun Dan Ngetrend

Sulap saat ini mulai digemari di Palembang. Hiburan yang mengandalkan trik tersebut juga menjadi profesi yang dapat diandalkan. Hal tersebut diakui oleh Ainun Zhazeila (19), pesulap yang membuka gerai sulap bernama Magic Shop di Palembang Indah Mall.

Ainun mengaku mulai menekuni sulap sejak 2005. Pemuda asal Yogyakarta itu belajar sulap dari dua pelatih, yaitu Haryono di Yogyakarta dan Yoan Oktaviano di Jakarta.

Menurut Ainun, saat itu ia baru saja lulus dari SMP Muhammadiyah I Yogyakarta. Karena mengalami kecelakaan sepeda motor, ia terpaksa dirawat sebulan di rumah sakit. Akibatnya, Ainun terlambat mendaftarkan diri ke SLTA.

Untuk mengisi waktu luang, Ainun belajar sulap sembari membantu Haryono, yang merupakan tetangganya. Haryono adalah ayah dari pesulap kenamaan Dwi Montero.

Awalnya, kedua orangtuanya, Waluyo dan Tinah, tidak setuju dengan tindakannya. Namun, setelah ia mengikuti pameran bersama Haryono di Bali dan membantu menjaga gerai di sana selama dua bulan, orangtuanya mulai merestui pilihannya.

Selanjutnya, dia belajar kepada Yoan dan mengikuti pesulap itu ke sejumlah kota di Indonesia, seperti Jakarta, Semarang, dan Banjarmasin. Akhirnya sejak lima bulan lalu, ia mulai mengembangkan sayap di Palembang, Sumatera Selatan. ”Awalnya masih dengan Mas Yoan, tetapi sejak dua bulan lalu saya mencoba mandiri,” ujar Ainun.

Menurut dia, pada dasarnya sulap merupakan hiburan. Sulap tidak menggunakan mantra ataupun kekuatan ”magic” seperti disangka orang selama ini. ”Semuanya hanya trik dan keterampilan tangan,” katanya.

Melatih mental

Selain memberikan hiburan, sulap juga melatih mental dan keberanian. Ainun mengaku lebih berani berbicara di muka umum setelah menekuni kegiatan tersebut. Sulap juga menjadi profesi yang menjanjikan.

Selama ini, pengunjung di gerainya sangat banyak. Mereka sangat antusias belajar sulap. Dalam sehari, rata-rata 20 orang datang dan membeli peralatan sulap di tempatnya.

Berbagai trik sulap diajarkannya, di antaranya membengkokkan sendok, menghilangkan satu pak kartu, mengubah kertas menjadi uang, menebak atau membaca pikiran, memainkan trik kartu, dan mengeluarkan api dari dompet. Biaya belajar dan membeli alat sulap bervariasi mulai Rp 30.000 hingga Rp 400.000 per paket.

Bahkan, saat ini, masyarakat yang belajar sulap dari dirinya membentuk komunitas sulap Palembang. Mereka berkumpul setiap satu malam untuk saling berbagai ilmu.

Selama berada di Palembang, Ainun juga mendapatkan rekan baru, Affan Kihyoen. Awalnya, Affan belajar sulap dari dirinya dan Yoan. Saat ini, keduanya bersama-sama mengelola gerai di Palembang Indah Mall.

Meskipun banyak peminat, Ainun mengaku masih menemukan masyarakat yang takut dengan sulap. Mereka mengira sulap disertai ilmu magic sehingga akan hilang setelah sampai di rumah.

Affan yang sebelumnya merupakan pemain sepak bola mengaku senang menekuni sulap karena kegiatan tersebut menghibur. Selain mengajari sulap di gerai, ia dan Ainun juga menerima tawaran pentas dengan tarif di bawah Rp 500.000.

Desti Wirma Oktari, siswi salah satu SLTP negeri di Palembang yang ditemui sedang belajar sulap, mengaku senang dengan hiburan tersebut. Ia sering menonton atraksi sulap di televisi dan sulap yang dipentaskan di panggung. Meskipun demikian, ia mengakui untuk belajar sulap membutuhkan biaya yang tidak sedikit

Benteng Peninggalan Perlindungan Kompeni Ditemukan di Bogor

Bangunan beton yang diduga merupakan bungker pertahanan peninggalan Kompeni ditemukan di Cipaku, Bogor Selatan, Kota Bagor. Penemunya adalah para pekerja bangunan yang tengah menggali tanah untuk tempat wisata kuliner.

Di lokasi berbeda, yakni di Gunung Batu, Bogor Barat, ditemukan artefak berupa punden berundak dan batu dakon, yang diduga peninggalan masa Kerajaan Pajajaran. Penemunya adalah Tono, warga setempat, yang juga menemukan pecahan keramik kuno sebanyak 20 keping di Lawang Gintung, Bogor Selatan.

Eman Mulyaman, mandor proyek pembangunan kawasan wisata kuliner tersebut, mengatakan, mereka awalnya tidak menyadari bahwa bangunan yang digalinya adalah bungker Kompeni. Para pekerjanya hanya menyadari bahwa batu dan kapur dari bangunan itu sangat keras dan sangat sulit dibongkar. ”Saya penasaran. Mereka saya minta terus menggalinya. Akhirnya, terlihat bangunan itu seperti bungker,” katanya, Kamis (13/11).

Kepala Seksi Pelestarian Kebudayaan Disinparbud, Ujang Suherman, mengakui adanya laporan warga mengenai temuan tersebut. Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan usia bungker tersebut. ”Kami masih menunggu kedatangan tim dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Serang, yang akan melakukan penelitian atas temuan tersebut,” kata Ujang Suherman.

Semua Tubuh Perempuan Adalah Milik Negara Karena Itu Kontrol Tubuh dan Seksualitas Makin Ketat

Beberapa tahun terakhir upaya mengontrol tubuh dan seksualitas perempuan terus berlangsung. Negara yang bertetangga saling mengintip dan mengadopsi cara-cara untuk ”mendisiplinkan” perempuan berdasarkan moral tertentu atas nama ”perlindungan” dan ”kepantasan”.

Dalam Konferensi II Kartini Network di Bali tanggal 2-6 November 2008, peserta dari 22 negara itu mengkhawatirkan disahkannya Undang-Undang Pornografi di Indonesia.

”Apa yang dibuat di Indonesia langsung berdampak ke Malaysia,” ujar Zainah Anwar dari organisasi nonpemerintah Sisters of Islam di Malaysia. Ia berbicara dalam panel tentang fundamentalisme dalam konferensi bertema ”Masa Depan Feminisme Asia dalam Menghadapi Berbagai Bentuk Fundamentalisme, Konflik, dan Neoliberalisme”.

”Ketika muncul fatwa haram mengenai pluralisme, sekularisme, dan liberalisme di Indonesia, Malaysia langsung mengeluarkan fatwa tentang tomboi, dan kemudian yoga juga diharamkan,” ujar Zainah.

Menurut Prema E Devaray dari Women’s Center for Change, Penang, Malaysia, fatwa tentang tomboi itu sangat jelas memperlihatkan kuatnya rezim heteronormativitas; bahwa perempuan hanya pantas berpakaian dan berkelakuan seperti yang didefinisikan tentang perempuan.

Artikel dan buku yang terkait dengan perspektif kesetaraan dalam Islam dilarang beredar. Buku karya Kiai Hussein Muhamad dari Indonesia tentang Fikh Perempuan yang cukup populer adalah satu di antaranya, juga buku-buku yang memaparkan akar ekstremisme agama.

Saling kopi

Meski secara umum perempuan di Malaysia memperoleh banyak pencapaian terkait hak-haknya, masih banyak wilayah di mana perempuan merupakan subyek untuk dikontrol.

Dalam panel diskusi mengenai seksualitas, Prema memaparkan kontrol terhadap beberapa ekspresi mengenai seksualitas perempuan, antara lain pilihan perempuan untuk memilih preferensi seksualnya.

”Arus utama pandangan di negeri ini adalah homofobia,” ujar Prema. ”Targetnya laki-laki homoseksual. Perempuan homoseksual tak terlalu terlihat oleh radar moralitas masyarakat,” kata Prema.

Ia mengatakan, seksualitas remaja merupakan perhatian utama masyarakat karena meningkatnya jumlah kehamilan tak diinginkan, pembuangan bayi, dan insiden infeksi menular seksual di antara orang muda. Berbagai studi memperlihatkan, remaja berusia 14-15 tahun mulai melakukan hubungan seksual. Di sisi lain, akses informasi mengenai kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi tak mudah didapatkan.

Kontrol terhadap hak-hak seksual di dalam perkawinan juga ketat. ”Konsep seks dalam perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Perempuan didefinisikan sebagai ibu dan istri. Perempuan menikah yang tak punya anak tak dihormati, perempuan melahirkan tanpa suami tak bisa diterima, perempuan yang tak menikah adalah abnormal,” lanjut Prema.

Kontrol lain termasuk cara berpakaian, potret perempuan di media, dan sikap terhadap perempuan di panggung pertunjukan.

Menurut Zainah Anwar, sejak tahun 1990-an pemerintah menerapkan agama sebagai sumber hukum sebagai tanggapan atas desakan kelompok agama.

Meski demikian, kata Zainah, perempuan di Malaysia sekarang tidak tinggal diam. Mereka semakin tahu hak-haknya dan berani mempertanyakan persoalan yang menyangkut keluarganya di ruang publik.

Pinar Ikkaracan dari Koalisi Hak-hak Seksual Ketubuhan Negara Islam di Turki melihat kecenderungan menguatnya jejaring kekuatan politik yang sepemikiran. Bukan hal mengejutkan kalau peraturan yang mengontrol perempuan dari satu negara dengan negara akan di-kopi di negara lain.

Dalam panel soal seksualitas, Valentina Sagala dari Institut Perempuan mengatakan, peraturan seperti itu, baik di tingkat lokal maupun nasional, sebenarnya merupakan upaya mengalihkan perhatian terhadap persoalan riil di masyarakat, khususnya mengenai kemiskinan dan berbagai dampaknya, yang tak bisa diselesaikan pemerintah.

Kemenangan oportunis

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Kamala Chandrakirana, yang juga hadir pada konferensi itu dan berbicara dalam panel fundamentalisme, mengatakan, yang mendapat kemenangan dari pengesahan UU Pornografi adalah kaum oportunis politik.

”Tetapi, meski masih banyak pasal-pasal bermasalah, banyak pula pasal-pasal yang sudah baik,” ujar Kamala.

Pasal 2 dari RUU Pornografi yang disahkan, misalnya, cukup melegakan dibandingkan sebelumnya. ”Di situ sudah tercantum penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara,” ujar Kamala, mengingatkan hak konstitusional warga negara.

Ia juga berharap agar disebarluaskan penjelasan tentang ”peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Pasal 21), yakni agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia atau sweeping, dan tindakan melawan hukum lain

Hindari Lima Jalan Yang Akan Menjadi Sumber Kemacetan Akibat Demo di Jakarta

Lima demonstrasi akan terjadi Jumat di berbagai titik di Jakarta dan polisi mengimbau pengguna jalan untuk menggunakan jalur alternatif guna menghindari kemungkinan kemacetan lalu lintas.

Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya di Jakarta, Jumat pagi menyebutkan massa pertama akan berunjuk rasa di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Kelompok tersebut kemudian akan melanjutkan aksi di depan Departemen Dalam Negeri di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Unjuk rasa dari kelompok lainnya juga akan berlangsung di KPK yang kemudian akan berlanjut di Gedung DPR/MPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Demonstrasi juga akan terjadi di depan Gedung Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat.

Terdapat kelompok lain akan menggelar unjuk rasa di depan Kantor Perwakilan UNAIDS yang terdapat di Gedung Menara Thamrin di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Satu lagi kelompok unjuk rasa lainnya akan berdemonstrasi di depan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Berbagai kelompok massa tersebut diagendakan untuk menggelar unjuk rasa mereka dari sekitar pukul 09.00 WIB hingga 15.00 WIB.

TMC tidak menyebutkan jumlah orang dan tuntutan yang akan disampaikan oleh sejumlah kelompok massa tersebut.

Wirausaha untuk Kurangi Penganggur Terdidik Dan Penuh Pahala

Pengembangan kewirausahaan diyakini akan memberi solusi bagi tingginya penganggur yang berpendidikan. Kewirausahaan akan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi karena memungkinkan lebih banyak orang memanfaatkan pertumbuhan serta potensi ekonomi yang ada.

Ciputra, Pendiri Grup Ciputra, bersama Duta Besar Inggris untuk Indonesia Martin Alan Hatfull dan Pemimpin Prestasi Junior Indonesia Marzuki Darusman mengemukakan hal itu dalam peluncuran Pekan Kewirausahaan Global (”Global Entrepreneurship Week”/GEW), Rabu (12/11) di Jakarta.

GEW akan digelar di 75 negara, termasuk Indonesia, pada 17-23 November 2008.

Ciputra mengungkapkan, kekayaan alam yang menjadi potensi ekonomi Indonesia tak tergarap optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seluas mungkin karena rendahnya kewirausahaan.

”Seharusnya paling sedikit ada 4.400.000 wirausaha di Indonesia atau 2 persen dari total jumlah penduduk yang menjadi penguasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekarang ini baru ada 400.000 pengusaha di Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, peningkatan jumlah penganggur semakin didominasi oleh penganggur yang terdidik. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, jumlah penganggur yang berpendidikan universitas meningkat dari 409.900 orang pada Februari 2007 menjadi 626.200 orang pada Februari 2008 atau meningkat sebesar 52 persen.

Pada periode yang sama, penganggur yang berpendidikan diploma naik 57 persen dari 330.300 orang menjadi 519.900 orang.

”Sangat penting untuk dikembangkan kemampuan menciptakan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan,” ujar Ciputra.

GEW dirintis di Inggris sejak >w 9638m<tahun 2004 dan baru pertama kali digelar dengan jejaring global. Kampanye kewirausahaan. Gerakan tersebut diharapkan dapat menyatukan segenap pemangku kepentingan

BUMN Masih Merugi 6,6 Triliun Rupiah Tahun 2008 – Apa Saja Yang Dilakukan Para Direkturnya

Pada tahun 2008, diproyeksikan terdapat 23 badan usaha milik negara yang masih merugi. Tahun lalu, 33 BUMN mengalami kerugian dengan jumlah total sekitar Rp 6,6 triliun.

Tahun 2006, jumlah perusahaan BUMN yang rugi sebanyak 38 dengan total nilai kerugian Rp 3,8 triliun. Hal itu dikatakan Sekretaris Kementerian Negara BUMN Said Didu pada workshop bertema ”Privatisasi, Profitisasi, dan Konsolidasi BUMN”, yang diselenggarakan Perhimpunan Jurnalis Indonesia, Sabtu (8/11) di Bandung.

Said menjelaskan, industri kertas, farmasi, serta perkebunan merupakan bidang-bidang usaha yang akan dimerger pertama kali karena merugi.

Penggabungan sejumlah BUMN ke dalam bentuk perusahaan induk (holding company) akan dilakukan mulai tahun 2009. Rencananya, sekitar 140 BUMN yang ada sekarang akan menjadi 25 perusahaan.

Seluruh persiapan terkait ketentuan peraturan dan perundang-undangan tentang penggabungan BUMN akan diselesaikan tahun ini.

”Semakin cepat semakin baik. Hal ini untuk menyelamatkan sejumlah BUMN yang kinerjanya merugi,” ungkapnya.

Said Didu mengakui, masih terdapat kendala hukum terkait merger atau akuisisi BUMN. Namun, saat ini pihaknya bersama PT Perusahaan Pengelola Aset tengah mencari celah untuk menyiasati kondisi tersebut.

Sementara itu Ketua Komite Kebijakan Publik Kementerian Negara BUMN Fachry Ali mengatakan, salah satu penyebab belum optimalnya kinerja BUMN karena belum ada pasal tentang tata cara penilaian terhadap kinerja BUMN; sebelum diambil keputusan apakah BUMN itu akan digabung, dilebur, diambil alih, atau dibubarkan.

Selain itu, lanjut Fachry, juga belum dirancang pasal-pasal yang memuat sanksi bagi BUMN dan pemerintah apabila tidak menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada.

Pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran Bandung, Ina Primiana, menyarankan supaya pemetaan BUMN dilakukan ke dalam beberapa sektor.

”Pertama, kelompok BUMN yang bergerak di sektor usaha yang kompetitif, seperti hotel, niaga, dan farmasi. Kedua, BUMN yang bersifat oligopolistik, seperti telekomunikasi dan pertambangan. Ketiga, BUMN yang bersifat monopolistik, seperti pelabuhan, kereta api, dan listrik,” papar Ina Primiana.

Budaya Tradisi Lisan Yang Diabaikan

Tradisi lisan saat ini masih diabaikan, baik dari sisi kajian ilmu pengetahuan maupun aspek ekonominya. Padahal, tradisi lisan warisan budaya bangsa Indonesia yang sangat beragam, mempunyai potensi besar untuk dikembangkan dari sisi budaya maupun ekonomi.

”Tradisi lisan juga bernilai ekonomis bagi masyarakat,” kata Ahli Menteri Bidang Pranata Sosial Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sekaligus salah seorang Pembina Asosiasi Tradisi Lisan, Mukhlis PaEni, dalam jumpa pers yang diselenggarakan Asosiasi Tradisi Lisan dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sabtu (8/11) di Jakarta. Kegiatan itu terkait dengan penyelenggaraan Seminar Internasional Tradisi Lisan Nusantara Ke-VI dan Festival Tradisi Lisan Maritim di Wakatobi pada 1-3 Desember 2008.

Menurut Mukhlis, pewarisan budaya berlaku sebagai proses sosial dan umumnya secara lisan, sebelum orang mengenal budaya tulis. Tradisi lisan antara lain narasi, legenda, anekdot, pantun, atau syair. Dalam cakupan lebih luas, tradisi lisan dapat berupa pembacaan sastra, visualisasi sastra dengan gerakan dan tari, hingga penyajian cerita melalui aktualisasi adegan oleh pemeran. Tradisi lisan juga berkaitan dengan sistem kognitif masyarakat, seperti adat istiadat, sejarah, etika, sistem geneologi, dan sistem pengetahuan.

Menurut Mukhlis, tradisi lisan merupakan deposit penting dalam khazanah tambang budaya Indonesia. Terdapat ratusan etnik dan budayanya di Tanah Air.

”Di era ekonomi dan industri kreatif, deposit ini seharusnya dikelola untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sumber inspirasi

Mukhlis menambahkan, memasukkan tradisi sebagai bagian dari industri kreatif bukan berarti mentah-mentah mencabut tradisi itu dari akarnya dan ”menjualnya” atau mengomersialisasikannya begitu saja. Namun, tradisi lisan itu menjadi sumber inspirasi untuk penciptaan produk kreatif, misalnya musik, program televisi, film, teater, opera, dan produk lain yang mempunyai nilai ekonomis. Dapat pula dibuat semacam duplikasi yang khusus untuk industri kreatif. Dia mencontohkan naskah I La Galigo dari Makasar.

”Naskah tersebut pernah dijadikan pertunjukan oleh Robert Wilson dan dipentaskan di luar negeri. Untuk menonton I La Galigo, orang Indonesia harus nonton di teater di Amsterdam, Belanda, dan membayar puluhan euro,” ujarnya.

Memiliki nilai tambah

Ketua Asosiasi Tradisi Lisan sekaligus pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Pudentia MPPS, mengatakan, pada intinya bagaimana tradisi lisan yang sangat kaya di Indonesia tersebut agar mempunyai nilai tambah dan kekuatan untuk masuk ke industri kreatif. Asosiasi Tradisi Lisan sendiri, setelah merevitalisasi sejumlah tradisi lisan, kini mulai memikirkan bagaimana agar tradisi lisan tersebut dapat terus teraktulisasi di dalam masyarakat dan memberikan nilai tambah.

”Terkadang setelah revitalisasi, tradisi tersebut tetap sulit untuk mendapatkan tempat di masyarakat dan dilupakan kembali,” ujar Pudentia.

Untuk itu, Asosiasi Tradisi Lisan mulai membuat sejumlah film, salah satunya tentang Teater Mak Yong, sebuah teater Melayu yang hampir punah. Lembaga nirlaba tersebut juga mengumpulkan ratusan hasil penelitian mengenai mitos, cerita daerah, kesenian tradisional, bahasa, kajian etnografi, dan komunikasi yang didokumentasikan lembaga tersebut.

Bupati Wakatobi Hugua, dalam kesempatan yang sama, berpendapat, tradisi lisan bagian dari eksistensi manusia. Kabupaten Wakatobi yang merupakan daerah kepulauan tidak hanya kaya akan alam bawah lautnya, tetapi juga budaya termasuk tradisi lisannya.

Ayo Rubah Nasib Bangsa Dengan Kirim Reg Ke Nomor … Lho Kok

Anda lahir Selasa Kliwon? Anda tidak cocok kerja di air. Tapi, lebih cocok jadi pedagang. Ingin mengubah nasib? Ketik reg…”

Begitu kira-kira bunyi salah satu iklan paranormal di televisi. Sang paranormal tampil cukup meyakinkan: seolah ia mampu menjamin perubahan nasib kliennya. Hanya dengan mengirim pesan pendek, (seolah) hidup menjadi mudah. Jika benar, tentu para petinggi negeri ini, para pengelola negara, bisa ramai-ramai mengirimkan pesan pendek kepada penjual jasa ramalan untuk mengatasi segala problem negeri ini. Mungkin negara ini menjadi salah urus karena para pengelolanya memiliki hari pasaran (Pon, Wage, Kliwon, Pahing) yang tidak cocok dengan jenis pekerjaannya. Indonesia pun langsung beres.

Munculnya iklan jasa paranormal mendapat reaksi yang beragam. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), misalnya, menilai iklan semacam itu tidak mendidik masyarakat yang semestinya lebih membutuhkan dorongan untuk memiliki etos kerja. Namun, ada juga yang menganggap iklan ini tidak perlu disikapi serius, anggap saja sebagai tontonan yang menghibur seperti dagelan atau lawak. Toh masyarakat yang kritis tidak akan terpengaruh dengan iklan itu. Enjoy aja.

Sebagian masyarakat lain, memercayai ramalan itu sebagai keniscayaan. Mereka memandang, hidup ini membutuhkan berbagai upaya untuk mengubah nasib. Siapa tahu berhasil. Mereka punya pendapat, kalau mau jujur, semua bidang kehidupan di negeri ini berbau untung-untungan. Apakah anggota DPRD/DPR RI sudah pasti dijamin membela hak-hak rakyat? Belum tentu. Begitu juga dengan para penyelenggara negara lainnya. Hidup di negeri ini seperti membeli lotre. Bisa untung, bisa juga buntung.

Perniagaan simbol budaya

Jual-beli jasa melalui pesan pendek tidak hanya dilakukan para peramal nasib, tetapi juga banyak profesi lainnya. Ada artis yang ”menjual” tubuhnya yang seksi: klien bisa memahatkan namanya dalam tubuh itu, cukup dengan ”ketik reg”. Ada juga artis yang “menjual” romantisme percintaan. Tidak hanya itu. Para ahli agama pun ikut terjun. Mereka menawarkan jasa nasihat atau wisdom untuk meraih keimanan yang lebih substansial. Dengan wisdom itu, kata mereka, hidup lebih tercerahkan dan sukses. Dalam bisnis apa pun bisa dijual, baik yang profan (sekuler) maupun yang sakral. Yang penting, mendatangkan keuntungan (bagi sang pemodal).

Praktik bisnis pesan pendek bisa dipahami sebagai perniagaan simbol-simbol budaya (citra, pesan, hiburan) yang memanfaatkan keinginan publik akan berbagai sensasi, baik sensasi pencitraan, sensasi libidal (melibatkan libido seseorang), maupun sensasi tekstual (wacana, pesan, kiat hidup, wisdom). Kaum pemodal sadar bahwa berbagai sensasi itu tidak selalu menjadi kebutuhan publik, maka mereka memilih ranah ”keinginan” untuk bermain dan menangguk keuntungan.

Untuk memompa keinginan itu, publik digoda, diiming-imingi dengan iklan yang persuasif. Maka, host (tokoh atau artis yang dipilih sebagai ”tuan rumah” di jagat maya) harus tampil meyakinkan. Jika ia paranormal, maka citra yang dibangun adalah sang paranormal itu sangat profesional mengubah nasib orang. Jika ia artis, maka artis itu harus tampil dengan citra dan sosok yang menawan, menggoda, dan mampu memenuhi berbagai impian orang akan sensualitas. Jika ia adalah ahli agama, maka ia harus tampil sesoleh mungkin dan mencerminkan kekayaan ilmunya serta potensi-potensi lainnya sebagai ”ahli surga”. Host harus tampil sebagai patron yang profesional mampu memenuhi seluruh dahaga jiwa kliennya.

Kehilangan harapan

Kenapa bisnis pesan pendek ini subur? Yang pertama, tentu bisnis ini menguntungkan. Anda bisa menghitung sendiri, jika harga setiap pesan pendek Rp 3.000 dan pengirimnya bisa mencapai ratusan ribu, berapa limpahan keuntungan yang diraup pemodal?

Kedua, setting sosial. Masyarakat kita adalah sejenis masyarakat yang mengalami disorientasi nilai alias bingung. Mereka terapung-apung di atas gelombang ketidakpastian nilai kehidupan: mereka telah tercerabut dari akal tradisinya, sementara mereka gagap dan gugup memasuki wilayah nilai yang baru, modern atau post modern. Masyarakat yang cenderung mengalami niridentitas dan nirkarakter ini membutuhkan semacam panduan nilai atau apa saja yang memenuhi ”dahaga jiwa” secara praktis/pragmatis (cepat dan mudah).

Mereka membutuhkan nilai-nilai spiritual agama, misalnya, bukan dalam bentuk teks yang sophisticated (rumit, canggih dan memerlukan daya tafsir) melainkan teks-teks yang simpel, praktis, up to date dan ”berdaya guna” secara langsung, misalnya menjadikan hati lebih tenteram dan jiwa lebih tenang.

Mereka juga mengalami keterasingan sosial dan kesepian, sehingga membutuhkan ”teman dialog” atau tawaran-tawaran lainnya yang mengantarkan ke petualangan sensasional. Dan telepon genggam dengan jagat maya yang dikandungnya, merupakan wahana yang sangat fungsional dan sudah menjadi bagian dari nyawa mereka.

Ketiga, masyarakat kita adalah masyarakat yang kehilangan harapan. Negara tidak mampu secara maksimal memenuhi hak-hak masyarakat: hak budaya (pendidikan, ekspresi, penciptaan), hak sosial (lapangan pekerjaan, kesehatan), hak ekonomi (kesejahteraan hidup), dan lainnya. Negara banyak absen dalam berbagai kepentingan masyarakat karena lebih banyak sibuk menjadi ”panitia pasar bebas” global. Rakyat cenderung dibiarkan bertarung sendirian, tanpa modal dan proteksi melawan kapitalisme global yang sakti mandraguna itu. Rakyat ”luka parah” dihajar kebutuhan hidup biaya tinggi, sedangkan peluang untuk mencari penghasilan begitu sulit. Karena negara gagal memberikan jaminan ekonomi, hukum, sosial, masyarakat akhirnya hidup dalam budaya spekulasi, untung-untungan. Apa pun yang dipandang bisa mengubah nasib, akan ditempuh dan diambil. Kita pun menjadi paham jika mereka menyukai ramalan nasib, kuis yang menjanjikan uang jutaan atau rumah dan mobil, serta modus-modus instan lainnya.

Rakyat yang kehilangan harapan juga tidak bisa mengadu pada wakil-wakil rakyat dan partai politik/parpol yang mereka pilih dan mereka dukung. Wakil rakyat sibuk melakukan kapitalisasi peran sosial politiknya untuk meraup keuntungan material.

Bagi wakil rakyat dan parpol, jual-beli dukungan untuk meraih kekuasaan jauh lebih penting dibandingkan dengan memperjuangkan nasib juragan mereka: rakyat. Rakyat hanya wajib disapa menjelang pemilu, sesudah itu rakyat dipersilakan berjuang sendiri untuk bertahan hidup.

Dalam dosis keputusasaan yang sangat tinggi itu, masyarakat makin kehilangan artikulator dan fasilitator yang bersedia mengubah nasibnya yang lumayan buruk. Telinga negara terlalu kecil untuk mendengarkan keluhan mereka. Akhirnya rakyat lebih memilih untuk: Ketik Reg Nasib Kirim ke 000… Siapa tahu nasib pun berubah.

INDRA TRANGGONO Penulis Cerita Pendek, Tinggal di Yogyakarta

Seribu Wajah Dunia Intelejen Dalam James Bond Quantum of Solace

Dunia intelijen selalu diidentikkan dengan sesuatu yang serba rahasia dan tak kasatmata orang awam. Orang hanya tahu (atau merasa tahu) apa yang terjadi di dunia itu melalui komik, buku, novel, dan tentu saja film.

Pekan ini, salah satu tokoh paling terkenal di dunia intelijen kembali mengunjungi para penggemarnya di layar lebar. Dialah James Bond, agen khusus nomor 007 dari MI-6, dinas rahasia spesialis urusan luar negeri Kerajaan Inggris Raya.

Diberi judul Quantum of Solace, ini adalah film kedua yang menampilkan Daniel Craig sebagai pemeran utama dan film James Bond ke-22 sejak tokoh rekaan novelis Ian Fleming itu pertama kali difilmkan tahun 1962.

Tidak seperti sebagian besar film Bond lainnya, yang tidak berkaitan satu sama lain, Quantum of Solace adalah kelanjutan atau sekuel dari film sebelumnya, Casino Royale (2006). Bond bertekad membalas dendam kepada organisasi kriminal rahasia yang telah membunuh kekasihnya, Vesper Lynd (Eva Green), dalam film Casino Royale.

Meski masih diwarnai adegan kebut-kebutan, tembak-tembakan, dan pukul-pukulan khas film Bond, dua film termutakhir tersebut menampilkan sosok James Bond dan semangat film yang berbeda. Mulai dari sosok Bond yang sekarang berambut pirang (sejak diperankan Sean Connery hingga Pierce Brosnan, Bond selalu berambut hitam) hingga karakternya yang lebih dingin dibandingkan Bond sebelumnya.

Manusiawi

Tak ada lagi Bond yang ganteng kinclong, flamboyan (bahkan kadang genit), dan punya banyak pacar di sana-sini. Bond yang diperankan Craig tetap bertemu cewek-cewek cantik dan seksi, tetapi tidak untuk diumbar buat pacaran. Bahkan, Camille, cewek Bond dalam Quantum of Solace yang diperankan foto model asal Ukraina, Olga Kurylenko, tidak sempat dipacari (apalagi ditiduri) oleh Bond hingga akhir film.

Tak ada pula berbagai gadget spionase khas James Bond, seperti mobil Aston Martin yang bisa menembakkan rudal atau menyelam, jam tangan yang bisa mengeluarkan sinar laser dan tali penyelamat, atau kacamata sinar X. Aston Martin DBS yang dipakai Craig pun sudah hancur sejak adegan kebut-kebutan di awal film dan tak muncul lagi hingga film usai.

Secara keseluruhan, EON Productions—perusahaan yang membuat seri film layar lebar James Bond sejak Dr. No (1962)—tampak ingin menampilkan karakter tokoh dan film Bond yang lebih manusiawi. Dan, yang lebih manusiawi seperti ini terasa lebih mendekati kenyataan.

Bond tak ditampilkan lagi sebagai sosok setengah super yang bisa melakukan apa saja, kapan saja, dan di mana saja, tanpa mendapat konsekuensi apa-apa. Bond yang diperankan Craig adalah seorang agen rahasia yang bisa terluka, bisa jatuh cinta, bisa dikhianati, bisa memendam dendam, bahkan bisa dipecat dari pekerjaannya.

Bagi penggemar James Bond tradisional, hal ini bisa menjadi hal yang mengecewakan. Namun, sebagai sebuah karya film utuh, film-film Bond yang sekarang menjadi terasa lebih berwarna dan bermakna dibandingkan film-film sebelumnya.

Lebih ”nyata”

Khususnya bagi penggemar film dan cerita bertema spionase, sosok James Bond lama tak ubahnya seperti tokoh komik kartun karena terlalu meromantisasi kehidupan dunia intelijen yang sangat jauh dari kenyataan sesungguhnya.

Terlepas dari betapa sumirnya definisi ”kenyataan sesungguhnya” dalam konteks dunia intelijen, nyatanya beberapa tahun belakangan ini bermunculan film bertema spionase yang digarap lebih serius dan tak melulu menempatkan tokoh utamanya sebagai sosok pahlawan yang tak terkalahkan.

Hanya berselang beberapa pekan sebelum Quantum of Solace dirilis, ada film Body of Lies arahan sutradara Ridley Scott yang mengisahkan aksi seorang agen rahasia CIA dalam membongkar jaringan teroris Al Qaeda di Timur Tengah. Sang agen bernama Roger Ferris (Leonardo DiCaprio), digambarkan sangat lusuh dan tidak dibekali peralatan canggih apa pun kecuali telepon seluler dan menjadi histeris saat hampir dipenggal kepalanya.

Dalam trilogi Bourne (Bourne Identity [2002], Bourne Supremacy [2004], dan Bourne Ultimatum [2007]) dikisahkan seorang produk eksperimen gagal CIA bernama Jason Bourne (Matt Damon) yang hendak dibunuh untuk menghilangkan barang bukti. Bourne menampilkan sudut pandang musuh saat harus menghadapi aksi CIA yang didukung sumber daya hampir tak terbatas.

Matt Damon juga bermain dalam film bertema spionase lain, yakni sebagai Edward Wilson, salah satu kepala operasi rahasia CIA dalam film The Good Shepherd (2006). Film ini mengisahkan sisi lain seorang agen rahasia yang menghadapi dilema antara mengutamakan tugas negara dan mementingkan keutuhan serta keselamatan keluarganya.

Cerita tentang konflik internal di CIA juga ditampilkan dalam Spy Game (2001) dan The Recruit (2003). Film-film ini menggambarkan bagaimana dalam sebuah dinas rahasia sebesar CIA pun masih dimungkinkan terjadinya kebocoran atau pengkhianatan.

Sutradara Steven Spielberg pun pernah mengangkat kisah nyata para agen rahasia Mossad dari Israel dalam film Munich (2005). Dalam film itu dikisahkan bagaimana membunuh seseorang tidak pernah menjadi perkara yang mudah dan sepele.

Film-film Hollywood telah menampilkan seribu wajah dunia intelijen. Tinggal terserah kita, mana yang akan kita percayai sebagai wajah dunia rahasia sesungguhnya.

Korban Bom Bali I Ingin Berjihad Untuk Membasmi Orang-Orang Seperi Amrozi dan Kawan-Kawan

Bara dendam juga masih ada di hati Chusnul Khotimah, 38 tahun, salah satu korban Bom Bali I. “Kalau tidak ingat anak-anak, saya pun pasti akan datang jihad ke Lamongan untuk membalas tindakan Amrozi dan kawan-kawannya yang telah mengubah hidup saya,” ujar warga Kelurahan Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, ini.

Di malam jahanam itu, Chusnul yang bekerja di sebuah kafe di Kuta sedang mencari makan. Saat melintasi gang di samping Paddy’s Club, tiba-tiba tiang listrik jatuh menimpa kepalanya. “Begitu ada ledakan, saya terlempar sejauh 25 meter,” ujarnya.

Sekitar 60 persen bagian tubuhnya terbakar. Ia kini cacat. “Sampai saat ini saya selalu disuntik tiga bulan sekali,” kata Chusnul, yang harus membayar Rp 900 ribu setiap kali berobat. Tidak hanya itu, trauma masih selalu menghantui. “Setiap malam saya ndak bisa tidur kalau tidak minum obat, rasanya gelisah terus,” kata Chusnul, yang berharap mendapat keringanan berobat dari pemerintah.

Rumah bernomor 8 di Gang 4, Jalan Hayam Wuruk, Denpasar, itu tampak kumuh. Sebuah foto perempuan muda tergantung di dinding berdampingan dengan sebuah kliping Daily Telegraph, koran Australia. Bagi sebagian orang, foto dan kliping itu mungkin tak istimewa, tapi bagi Ni Komang Resi, 55 tahun, dua benda tersebut sangat berarti.

Gambar itu tak lain adalah foto Ni Kadek Margarini, menantu Ni Komang. Ia adalah salah satu dari 202 korban tewas dalam peristiwa Bom Bali I, 12 Oktober 2002. Margarini menikah dengan anak pertama Ni Komang, Wayan Sudarsana. Seakan sudah menjadi suratan takdir, empat bulan sebelum peristiwa bom itu, Sudarsana meninggal karena sakit. Sudarsana dan Margarini dikaruniai satu anak, I Putu Purnama Putra, 10 tahun.

Margarini adalah karyawan Paddy’s Club, kafe yang menjadi sasaran bom Amrozi cs. Sore hari sebelum peristiwa itu, Ni Komang mengenang, Margarini berpamitan hendak berangkat kerja. Padahal, Ni Komang tahu, sore itu bukan giliran piket menantunya. “Mungkin sudah nasibnya,” tuturnya.

Tiga hari setelah peristiwa Bom Bali, Margarini dirawat di Rumah Sakit Sanglah, Denpasar. Karena lukanya cukup parah, ia dirujuk ke rumah sakit di Australia. Sayang, di tengah perjalanan Margarini meninggal.

Kini, Ni Komang harus berjuang menghidupi Putu Purnama. Dari berjualan canang (sesaji untuk sembahyang) di pasar, nenek itu mendapat uang Rp 100 ribu per hari. Kata Ni Komang, uang itu hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sedangkan Reti, suami Ni Komang, hanya mengandalkan kerja mengangkut sampah.

Rencana eksekusi terhadap Amrozi cs yang berkali-kali ditunda membuat pasangan kakek-nenek itu tak lagi mempercayai hukum di Indonesia. “Kami ini orang kecil, tidak bisa apa-apa,” kata Ni Komang.

Keragaman Budaya Ditunjukan Pada Hari Ulang Tahun Manokwari

Perayaan Hari Ulang Tahun Manokwari Ke-110, Jumat (7/11), dimeriahkan dengan pertunjukan berbagai keunikan budaya di Papua maupun luar Papua dalam suatu karnaval di kota itu.

Dalam kesempatan itu, kerukunan keluarga besar Maluku tampil di barisan terdepan. Mereka mempertunjukkan tarian cakalele. Penari pria mengenakan ikat kepala merah dan memegang parang khas pahlawan nasional asal Maluku, Kapitan Pattimura.

Sementara itu, keluarga Nabire (Papua), yang tinggal di Manokwari, menampilkan tarian khas daerah mereka. Dalam kesempatan tersebut, penari pria mengenakan koteka atau holim, sedangkan yang wanita mengenakan rok rumbia dan bertelanjang dada.

Perwakilan Kerukunan Keluarga Bali tak ketinggalan untuk tampil. Mereka mengusung ogoh- ogoh Leak setinggi sekitar 3 meter dan berjalan 3 kilometer, dari Lapangan Golkar menuju Lapangan Borarsi. Ogoh-ogoh yang disajikan pria Bali kali ini sangat mengundang decak kagum warga.

Setidaknya ada tiga puluhan perwakilan berbagai kesenian—di samping instansi, sekolah, dan kerukunan—yang turut dalam karnaval itu. Hal ini membuat jalan-jalan protokol macet. Sebab, ribuan warga tumpah ruah di tepi-tepi jalan, menyimak pertunjukan tahunan tersebut.

Terkait acara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Anthony Lesnussa berkomentar, keberagaman budaya di Manokwari saat ini mencerminkan bahwa ibu kota Provinsi Papua Barat merupakan daerah damai. Dalam kaitan itu, ia mengimbau seluruh warga terus bekerja sama membangun Manokwari.

Luka tembak

Di tengah Manokwari merayakan ulang tahunnya, dari Digul Atas, Papua, diinformasikan, Basilius Onjap (49), warga setempat, kemarin ditemukan tewas di Pelabuhan Distrik Asiki.

Yulianus Kayep (30), keponakan korban, menceritakan, peristiwa itu bermula kemarin pagi saat Basilius memancing di Pelabuhan Asiki. ”Tiba-tiba, empat orang berpakaian preman mendekatinya. Tak lama kemudian, terdengar dua kali tembakan,” ujarnya.

Jenazah korban ditemukan di semak-semak. ”Kemungkinan mereka mencoba menjatuhkan korban ke sungai, tetapi tertahan di semak-semak,” ujar Yulianus, seraya menjelaskan, pada tubuh korban ditemukan dua luka tembak, di kepala dan dada.

”Kami sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek (Kepolisian Sektor) Asiki,” kata Yulianus menambahkan.

Kepala Polres Digul Atas Ajun Komisaris Besar Daniel Priojatmoko, yang dihubungi di Jayapura, mengatakan, penyebab kematian korban masih diselidiki. ”Menurut laporan dari Asiki, korban diduga tewas karena tenggelam. Ini didasarkan pada otopsi yang dilakukan,” ujarnya

Ubi Nuabosi, Makin Banyak Penggemarnya

Langit mendung dan hawa makin dingin ketika Elias Mbira (73) suatu siang, pertengahan Oktober lalu, selesai mengemas sejumlah batang ubi kayu alias singkong ke dalam kardus. Konon, ubi tersebut pesanan Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya.

Beberapa batang ubi kayu yang dikemas Elias di rumahnya itu dikenal luas dengan sebutan ubi nuabosi, salah satu komoditas pangan unggulan Kabupaten Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

”Baru saja saya mengemasnya ke dalam kardus sebab mau diambil untuk dibawa ke Kupang (ibu kota Provinsi NTT). Namun, saya tidak tahu untuk apa ubi itu. Karena ada pesanan, saya menyiapkan saja,” kata Elias Mbira, warga Dusun Gereja, Desa Ndetundora II, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende.

Di kawasan NTT, ubi nuabosi sudah begitu dikenal masyarakat. Bentuk batang, daun, dan umbinya sebenarnya sama dengan singkong pada umumnya. Yang sedikit membedakan adalah ubi nuabosi memiliki rasa yang khas, di samping harganya agak mahal ketimbang singkong jenis lainnya.

Ubi yang satu ini dikenal memiliki ciri khas berwarna putih dan empuk meski dalam keadaan dingin tak menjadi keras serta tidak berserat. ”Maka, tak heran kalau makan ubi nuabosi, tepungnya sering lengket di gigi,” kata Elias menceritakan.

Beralih

Nama ubi nuabosi yang sudah melambung dan harga jualnya yang menarik itu membuat petani penghasil lebih memilih berbudidaya ubi yang tumbuh di daerah ketinggian, di dataran Ndetundora, Ende, tersebut.

Ndetundora adalah suatu dataran yang terdiri atas empat desa, yakni Desa Ndetundora I-III dan Randotonda. Sementara itu, nuabosi adalah nama salah satu kampung di Desa Ndetundora I. Jarak dataran itu dari kota Ende sekitar 14 kilometer.

Menurut Elias, sejak 2004 warga Ndetundora tak ada lagi yang menanam padi dan jagung dalam satu hamparan kebun. Kalaupun ada yang menanam jagung, itu hanya sebagai tanaman sela di kebun ubi nuabosi.

Hal senada diutarakan Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Ende Fransiskus Xaverius Ndoki. Ia mengatakan, budidaya ubi nuabosi di Ndetundora kini sudah mencapai 500 hektar.

”Kami memang mengarahkan warga di kawasan Ndetundora untuk mengembangkan ubi nuabosi. Sebab, tanaman itu bukan saja sebagai pangan lokal, tetapi sekaligus komoditas pangan unggulan Ende. Ini juga penting untuk ketahanan pangan karena salah satu tujuan ketahanan pangan masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi,” kata Fransiskus menambahkan.

Sekarang tinggal bagaimana mengembangkannya lebih baik lagi mengingat ubi tersebut juga mulai dikenal kalangan luar NTT, bahkan luar negeri

Masalah Upah Minimum Regional Dan Pengusaha Yang Sedang Kesulitan

Penetapan upah minimum provinsi kerap diliputi rasa ketidakpuasan bagi buruh dan pengusaha meski prosesnya telah dilakukan secara demokratis.

Diketahui, upah minimum ditetapkan oleh unsur tripartit, yakni pemerintah, dunia usaha, dan wakil serikat pekerja. Meski demikian, hasil keputusan tetap dinilai buruh kurang bijaksana dan menuding pemerintah memihak pengusaha.

Menghadapi tudingan itu, pemerintah berkilah, perusahaan perlu dilindungi agar terhindar dari kebangkrutan. Sebab, jika banyak perusahaan gulung tikar akan berdampak pada peningkatan pengangguran.

Meningkatnya angka pengangguran pascakrisis 1997 tampaknya terus membayangi pemerintah, termanifestasi dalam penetapan upah minimum. Maka, untuk menyelamatkan pekerja dan dunia usaha dari dampak krisis global, pemerintah perlu menetapkan kenaikan upah minimum dengan menerbitkan peraturan bersama yang ditandatangani empat menteri (mennakertrans, mendagri, menteri perindustrian, dan menteri perdagangan).

Namun, peraturan bersama empat menteri itu mengundang kontroversi, khususnya Pasal 3 yang menyebutkan, kenaikan upah minimum tahun 2009 perlu diupayakan oleh masing-masing daerah agar tak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Ini berarti kenaikan upah minimum sebesar 6-7 persen sesuai pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kenaikan sebesar itu, besar upah minimum secara riil menurun mengingat kenaikannya lebih rendah daripada angka inflasi, yang besarnya di atas 10 persen.

Bahkan, banyak pihak mempertanyakan alasan pemerintah menetapkan angka pertumbuhan ekonomi nasional sebagai acuan kenaikan upah minimum. Apakah penetapan itu dimaksudkan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 agar tidak lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi 2008? Lantas bagaimana dengan nasib kesejahteraan buruh, apakah tidak akan kian terpuruk dan meningkatkan angka kemiskinan?

Di bawah satu dollar AS

Ditengarai, besarnya upah minimum di Indonesia termasuk golongan menengah bawah. Berdasarkan catatan badan perburuhan dunia (ILO), secara global upah minimum terendah rata-rata tercatat 57 dollar AS per bulan dan tertinggi sebesar 1.185 dollar AS per bulan (ILO, 2006).

Upah minimum DKI, misalnya, untuk tahun 2009 ditetapkan Rp 1.069.865 per bulan (Kompas, 1/11/2008). Dengan kurs sebesar Rp 10.000 per satu dollar AS, upah minimum DKI setara dengan 106,9 dollar AS per bulan. Meski upah sebesar itu telah mengalami kenaikan sekitar 10 persen dibandingkan tahun lalu (Rp 972.604), kenaikannya dinilai belum cukup memadai.

Dengan asumsi setiap rumah tangga terdiri dari empat anggota rumah tangga, pendapatan per anggota rumah tangga per bulan tahun 2009 sekitar Rp 267.000, atau sekitar 26,7 dollar AS per kapita per bulan, atau sebesar 89 sen dollar AS (0,89 dollar AS) per kapita per hari. Angka sebesar itu lebih rendah daripada kriteria kemiskinan internasional dengan pendapatan per kapita sebesar satu dollar AS per hari. Bahkan, dengan kurs rupiah sebesar Rp 9.000 per dollar AS yang seandainya bisa dicapai tahun 2009, upah minimum sebesar itu masih tetap di bawah satu dollar AS per kapita per hari (sekitar 0,98 dollar AS atau 98 sen dollar AS).

Selain berpeluang meningkatkan kemiskinan, peningkatan upah minimum yang tak seberapa itu juga berpotensi memperburuk ekonomi, bahkan kian meningkatkan angka pengangguran. Diketahui, dengan upah riil menurun akan menyebabkan daya beli buruh menurun.

Dengan penurunan daya beli akan berpotensi menurunkan konsumsi atau permintaan barang dan jasa. Pada tahap lanjut, menurunnya permintaan barang dan jasa akan menurunkan produksi dan mengancam dunia usaha gulung tikar serta meningkatkan angka pengangguran (ILO, 2006). Pada gilirannya, menurunnya konsumsi akan berkontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Meski demikian, kebangkrutan dunia usaha mungkin masih bisa dicegah jika produksi barang dan jasanya berorientasi ekspor, seperti dilakukan China dengan kebijakan upah buruh murah. Celakanya, produksi barang dan jasa di Tanah Air masih berorientasi pasar di dalam negeri.

Dengan realitas itu, dunia usaha tampaknya mengalami posisi dilematis; jika upah buruh dinaikkan, perusahaan tidak memiliki kemampuan dan jika upah tidak dinaikkan akan memperlemah daya beli, yang secara agregat berpotensi menurunkan produksi perusahaan.

Peran pemerintah

Salah satu solusi yang mungkin bisa dilakukan adalah meningkatkan peran pemerintah dalam mengurangi beban dunia usaha, terutama yang terkait pajak dan aneka pungutan. Upaya pengurangan beban itu bisa dilakukan, misalnya, dengan cara meringankan beban pajak perusahaan, bantuan keuangan berbunga rendah, dan atau subsidi, serta membebaskan dari berbagai pungutan, khususnya pada perusahaan yang tidak mampu memberi upah minimum secara layak.

Idealnya, besar upah minimum setara kebutuhan hidup layak (KHL), yang untuk DKI, misalnya, sebesar Rp 1.314.059,7 per bulan (Kompas, 1/9/2008). Dengan upah sebesar itu untuk setiap anggota rumah tangga akan menerima sebesar Rp 328.514 per anggota rumah tangga per bulan atau sebesar 1,09 dollar AS per hari per anggota rumah tangga (asumsi satu rumah tangga rata-rata empat orang).

Atas dasar itu, aspek perlindungan terhadap dunia usaha tetap diperlukan, tetapi jangan mengorbankan kepentingan buruh, dengan mengabaikan kenaikan upah minimum secara layak. Maka, meski penetapan upah minimum telah demokratis, peran pemerintah diperlukan lebih besar lagi agar tidak terjadi silang sengkarut antara buruh dan pengusaha.

Razali Ritonga Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Pencabutan Perdagangan Saham Bakrie Yang Terus Jatuh Melindungi Konsumen Atau Keluarga Bakrie

Bursa Efek Indonesia akhirnya mencabut penghentian sementara, atau suspensi, perdagangan saham PT Bumi Resources Tbk, anak perusahaan Grup Bakrie, Kamis (6/11). Saat diperdagangkan kembali, harga saham perusahaan tambang batu bara terbesar itu langsung anjlok akibat aksi jual besar-besaran investor.

Keputusan BEI yang mendadak mencabut suspensi saham Bumi Resouces (BUMI) disesalkan para investor. Mereka berharap suspensi dibuka setelah ada jaminan dari PT Bakrie & Brothers Tbk untuk menebus gadai saham (repo) BUMI yang telah jatuh tempo. Namun, jaminan belum ada, saham BUMI sudah diperdagangkan kembali. Ini membuat investor berlomba menjual saham yang dimilikinya.

Pada pembukaan perdagangan kemarin, saham BUMI menyentuh harga Rp 1.975 per saham, turun Rp 200 atau 9,19 persen dari harga penutupan sebelum disuspensi, 6 Oktober. Sebelum suspensi, harga saham BUMI Rp 2.175 per saham.

Anjloknya harga saham BUMI dipicu aksi jual besar-besaran para pemilik saham BUMI. Sejak BEI mengumumkan akan mencabut suspensi, pesanan jual saham BUMI di perusahaan sekuritas langsung membeludak.

Sampai pukul 10.30, tercatat total pesanan jual saham BUMI 3.923.722 lot, atau 1.961.861.000 saham, setara dengan 10,11 persen dari total saham BUMI. Jumlah yang dijual tidak sebanding dengan permintaan beli. Sampai penutupan perdagangan, jumlah saham BUMI yang laku terjual 904 lot, atau sekitar 0,023 persen, dari jumlah saham yang dijual.

Lindungi investor

Menurut ahli hukum pasar modal, Indra Safitri, otoritas bursa perlu mempertimbangkan permintaan investor agar saham PT Bumi Resources tetap disuspen.

”Jika ada hal-hal yang layak dipertimbangkan untuk memenuhi permintaan itu, otoritas bursa patut memenuhinya. Yang penting ada kejelasan dan keterbukaan informasi. Tujuan diadakannya instrumen suspensi dan mencabut suspensi kan demi melindungi kepentingan investor juga,” paparnya.

Langkah itu, kata Indra, bisa dilakukan otoritas bursa sampai ada kejelasan informasi mengenai kelanjutan dan masa depan perusahaan serta rencana transaksi material PT Bakrie & Brothers sebagai pemilik 35 persen saham BUMI dan Northstar yang dikabarkan akan membeli saham itu senilai 1,3 miliar dollar AS.

Suspensi suatu saham, kata Indra Safitri, umumnya berkaitan dengan harga saham yang anjlok dan melonjak secara signifikan, ada informasi yang tidak jelas. Suspensi bertujuan memperjelas informasi dan memberi kesempatan investor berpikir jernih dalam bertransaksi sehingga pembentukan harga di pasar lebih rasional.

Menurut Direktur Utama BEI Erry Firmansyah, keputusan BEI mencabut suspensi saham Bumi Resouces karena seluruh informasi yang dibutuhkan telah cukup. Keputusan itu diambil BEI dan pemerintah pada Rabu (5/11) malam.

”Kemarin (Rabu), suspensi BUMI batal dicabut karena pemerintah merasa informasi belum lengkap dan merata sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kepanikan. Kemarin malam informasinya sudah cukup. Saya tidak bisa menyebutkan informasinya apa,” katanya.

Menilai Program Visit Indonesia Year 2008 Yang Segera Berakhir dan Gagal

Program Visit Indonesia Year yang dicanangkan tahun 2008 kini menjelang berakhir. Bagi negeri Zamrud Khatulistiwa dengan kekayaan alam berlimpah, program itu sejatinya menjadi gaung kebangkitan industri pariwisata yang kini masih separuh terlelap.

Bisnis pariwisata identik dengan citra (image) sehingga citra harus dikembangkan ke arah yang positif. Jika citra pariwisata Indonesia baik dan aman, turis dengan sendirinya akan berdatangan.

Ungkapan itu dilontarkan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik di sela-sela Forum Pariwisata Internasional Ke-6 untuk Parlemen dan Pemerintah Lokal yang digelar Badan PBB untuk Pariwisata Dunia (UNWTO) di Cebu, Filipina, Oktober 2008.

Namun, pembentukan citra baik dan aman di negeri elok ini tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Apalagi, industri pariwisata sempat terguncang akibat rentetan bencana, yakni tsunami di Aceh pada akhir tahun 2004, tragedi bom Bali II tahun 2005, serta gempa bumi di Yogyakarta dan Sumatera Barat tahun 2006.

Dalam Forum UNWTO ke-6, pariwisata Indonesia dinilai mulai pulih dari krisis. Jika tahun 2004 tingkat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) adalah 5,32 juta orang, tahun 2005 menjadi 4,96 juta orang atau merosot 7 persen, dan tahun 2006 sebesar 4,87 juta atau turun 2 persen, maka tahun 2007 kembali meningkat jadi 5,5 juta orang atau naik 13 persen.

Seiring program Visit Indonesia Year 2008, pemerintah optimistis menargetkan kunjungan wisman tahun ini mencapai 7 juta orang dengan nilai devisa 6,7 miliar dollar AS dan tahun 2009 target wisman juga dinaikkan jadi 8 juta orang dengan nilai devisa 8 miliar dollar AS.

Kendati citra pariwisata Tanah Air berangsur membaik, belum demikian halnya dengan kesiapan segenap pemangku kepentingan industri pariwisata dalam mengoptimalkan sektor penghasil devisa negara ini.

Transportasi dan promosi

Jero Wacik mengakui, kendala utama yang menghadang program tahun kunjungan wisata adalah transportasi dan promosi. Hingga kini, maskapai penerbangan dalam negeri belum mampu menjangkau kebutuhan angkutan ke daerah-daerah tujuan wisata.

Bahkan, sewaktu program Visit Indonesia kembali digulirkan tahun ini, tidak banyak maskapai penerbangan dalam negeri dan perhotelan menyambut program itu. ”Saya harus ngomong berkali-kali untuk meyakinkan maskapai penerbangan dan hotel agar turut mempromosikan program itu. Barulah mereka jalan,” ujar Jero Wacik.

Tentu saja, peran maskapai penerbangan dan hotel bukan yang utama. ”Peluru” yang tak kalah penting adalah penggarapan kawasan wisata. Sayangnya, partisipasi pemerintah daerah dalam mengelola obyek wisata masih jauh dari harapan. Jangankan menggaet turis asing untuk berkunjung, beberapa obyek wisata unggulan Tanah Air bahkan belum dikenal oleh sebagian masyarakat Indonesia akibat minimnya promosi.

Menurut Jero Wacik, hanya tujuh dari 33 provinsi di Indonesia yang secara swadaya giat berpromosi dan mendorong pariwisata, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Barat. Selebihnya, pemerintah daerah masih mengandalkan pemerintah pusat untuk mempromosikan daerahnya.

Sejak tahun 2007, pemerintah menggulirkan dana stimulan sebesar Rp 25 miliar kepada lima provinsi setiap tahun yang dianggap mulai berkiprah membangkitkan pariwisata. Hingga tahun ini, sudah ada 10 provinsi yang mendapatkan bantuan dana itu, yakni Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Irian Jaya Barat.

Apabila pemda tidak bersedia menyisihkan anggaran (APBD) untuk berpromosi dan membenahi sarana pariwisata daerah masing-masing, jangan harap mendapatkan turis dan devisa yang optimal, ujar Jero Wacik dengan nada kesal.

Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan mengatakan, keunggulan pariwisata Indonesia terdapat pada wisata alam dan budaya. Namun, hal itu tidak menjamin kunjungan wisata jika tanpa kesiapan faktor penunjang utama pariwisata, yakni hotel, restoran, transportasi, dan infrastruktur. Hingga kini, infrastruktur jalan dan transportasi di sejumlah daerah wisata masih minim dan terdapat kekurangan jasa pemandu wisata profesional sebanyak 30 persen.

Kendala itu ditambah dengan belum adanya standar tarif jasa di sejumlah daerah tujuan wisata sehingga rentan menimbulkan pungli dan meresahkan wisatawan.

Di Asia Tenggara, Indonesia hanya menduduki peringkat keempat dalam kunjungan wisman. Peringkat pertama ditempati Singapura dengan jumlah wisman 15 juta per tahun, peringkat kedua dan ketiga ditempati Malaysia dengan wisman 10 juta per tahun dan Thailand 10 juta wisman per tahun.

Fokus pasar

Tahun 2008, total anggaran pariwisata adalah Rp 1,08 triliun. Sasaran promosi wisata difokuskan pada 12 pasar utama pariwisata, di antaranya Perancis, Belanda, Inggris, Jerman, Rusia, Jepang, Singapura, Australia, Korea, Malaysia, dan China.

”Keterbatasan anggaran tidak memungkinkan promosi wisata ke seluruh negara. Oleh karena itu, pemerintah fokus memasarkan pariwisata ke negara-negara yang merupakan pasar utama,” kata Jero Wacik.

Di tengah keterbatasan promosi itu, pemerintah mengarahkan Bali sebagai kawasan tujuan wisata yang telah mendunia menjadi sentra referensi informasi obyek-obyek wisata di luar Jawa dan Bali.

Upaya lainnya, kata Jero Wacik, adalah kebijakan kemudahan kredit bagi travel biro yang memboyong wisatawan Nusantara (wisnu). Namun, dibutuhkan komitmen travel biro di dalam negeri untuk mengubah paradigma promosi pariwisata yang kini masih memprioritaskan obyek-obyek wisata di luar negeri.

Pariwisata sebagai industri yang menimbulkan efek multidimensional, yakni membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, hingga sumber pendapatan daerah sejatinya menjadi penopang perekonomian nasional. Pengelolaannya memerlukan langkah integratif pemerintah dan pelaku usaha.

Pengelolaan itu dibuktikan tidak hanya dengan keseriusan pemda untuk memperbaiki fasilitas dan sarana wisata, kemudahan layanan imigrasi, transportasi memadai, tetapi juga peran pelaku usaha dalam mengelola kawasan wisata, hingga pemasaran produk khas daerah.

”Pemerintah daerah sudah saatnya menanggalkan ego sektoral dan melakukan terobosan untuk membangkitkan pariwisata. Salah satunya, sinergi dalam menggarap infrastruktur wisata antardaerah yang saling berdekatan,” tutur Irwan Prayitno, Ketua Komisi X DPR.

Program Visit Indonesia Year 2008 adalah awal dari perbaikan spirit dan kesadaran bangsa untuk membenahi pariwisata. Jangan biarkan gaungnya meredup seiring berakhirnya proyek-proyek pemerintah.

Membangun Rumah Masa Depan Yang Ramah Lingkungan dan Hemat Energi

Tinggal di perkotaan tanpa pasokan listrik PLN tentu menjadi tidak menyenangkan dan harus mengeluarkan biaya tinggi. Karena sarana penerangan dan berbagai peralatan elektronika yang digunakan memerlukan energi listrik. Itu bisa berarti pemilik rumah harus memasang generator listrik yang harga bahan bakarnya mahal.

Di Jepang kini telah dikembangkan berbagai peralatan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan dan peralatan rumah tangga elektronika ramah lingkungan. Dengan demikian, tiap keluarga di Negeri Matahari Terbit ini dapat mandiri melistriki berbagai peralatan rumah tangga yang dipakai sehari-hari.

Di Japan Expo yang digelar di Kemayoran, Jakarta, lembaga riset milik Pemerintah Jepang NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) memajang maket rumah ramah lingkungan masa depan, yang menggunakan energi terbarukan.

Rumah ramah lingkungan ini menggunakan energi listrik dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan PLT angin yang dipadukan dalam sistem hibrid sehingga masing-masing saling melengkapi daya listrik yang dibangkitkan.

PLTS terdiri dari panel surya yang dipasang di atap rumah. Untuk setiap meter persegi panel surya yang terbuat dari lempeng silikon itu dihasilkan 200 watt daya listrik. Saat ini bahkan NEDO berhasil mengembangkan sel surya tanpa bahan silikon.

Adapun pada PLT angin, bila bertiup angin berkecepatan 5 meter per detik dapat terbangkitkan listrik 110 kW per jamnya. Listrik dari dua pembangkit itu kemudian disimpan dalam baterai dari bahan litium. Listrik ini sebagai cadangan listrik di malam hari.

Di 26 negara

Kombinasi dua pembangkit ini telah banyak digunakan di perumahan di 26 negara maju termasuk Jepang. Di Indonesia sendiri ada sekitar 8 unit kincir angin pembangkit listrik yang dikembangkan peneliti NEDO.

Selain sistem pembangkit listrik, NEDO juga memperkenalkan panel isolator panas dari material hibrid. Panel ini hanya setengah ketebalannya dibanding papan berbahan uretan yang biasa dipakai sebagai isolator panas. Panel ini ditempel di dinding rumah untuk menangkal panas dari luar. Dengan demikian, ruang dalam rumah bisa tetap sejuk. Oleh karena itu, pendingin ruangan tak diperlukan. Ini artinya tidak diperlukan listrik untuk menghidupkan AC.

Penghematan listrik juga dicapai dengan memakai lampu penerangan yang terdiri dari keping-keping kotak kecil sejenis keping silikon disebut lampu OLED. Unit lampu tak mengandung merkuri ini diharapkan dapat menggantikan lampu neon dan bisa di daur ulang. Dibanding lampu pijar, produk yang masih berupa prototipe ini menghemat listrik hingga 70 persen.

NEDO juga memperkenalkan sistem penerangan dalam rumah pada siang hari, yaitu dengan menggunakan balok kaca yang didalamnya tersusun dari prisma-prisma kaca untuk menyebarkan dan membaurkan sinar matahari yang masuk.

Selain itu, untuk menghasilkan air panas bagi kebutuhan rumah tangga, NEDO juga memperkenalkan sistem sel bahan bakar untuk rumah tangga yang terdiri dari hidrogen dan oksigen.

Pemanas air juga dapat dilakukan dengan memakai pompa kalor. Teknologi pompa kalor dapat digunakan untuk AC dan pemasokan air. Sistem ini dapat menghasilkan energi panas beberapa kali lipat dibanding energi listrik yang di-input.

Dalam hal ini zat refrigeran menyerap panas dari udara. Dengan memberi tekanan pada refrigeran, tekanan dan suhu akan naik. Suhu dari refrigeran ini kemudian digunakan untuk memanaskan air

Wisatawan Mancanegara Baru Mencapai 4,5 Juta Dari Target 6,4 Juta Ternyata Memasang Banner Visit Indonesia Year 2008 Di Internet Sama Sekali Tidak Membantu

Hingga September 2008, jumlah wisatawan mancanegara baru tercapai sebanyak 4,5 juta orang dari target Visit Indonesia 2008 sebanyak 6,4 juta wisatawan mancanegara.

Sekretaris Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Sapta Nirwandar di Jakarta, Rabu (5/11), mengatakan, terjadi peningkatan sekitar 12,2 persen dibanding periode yang sama tahun 2007. Tahun lalu, sampai September, terdapat 4,07 juta wisatawan mancanegara, sedangkan sampai September 2008 ini tercatat 4,5 juta wisatawan.

”Masih ada waktu tiga bulan untuk mencapai target 6,4 juta wisatawan mancanegara,” ujarnya.

Dia yakin target itu akan tercapai karena pada akhir tahun 2008 ada beberapa kegiatan internasional yang diperkirakan menyedot banyak wisatawan mancanegara. Misalnya, ”2nd WIPO International Conference in Intelectual Property and the Creative Industries” pada 2-3 Desember 2008.

World Intellectual Property Organisation (WIPO) adalah lembaga di bawah PBB yang dibentuk tahun 1967 dengan tujuan menangani hal-hal berkenaan dengan perlindungan kekayaan Intelektual ke seluruh dunia, serta membantu negara anggota WIPO dalam penyusunan kebijakan untuk melindungi kekayaan intelektual. Konferensi akan menampilkan pembicara internasional dari 13 negara, yaitu Swiss, Singapura, Inggris, India, Filipina, Korea, Malaysia, Perancis, Butan, Jepang, China, Selandia Baru, dan Belanda.

Langkah lain untuk menarik wisatawan, lanjut Sapta, adalah melakukan terobosan-terobosan pemasaran pariwisata, termasuk menjalin kerja sama dengan perbankan dan industri pariwisata dunia serta pemasangan banner diblog-blog atau situs yang berbunyi visit indonesia year 2008

Syekh Pujiono Cahyo Widianto Akhirnya Siap Menceraikan Lutfiana Dan Mengakhiri Petualangan Cintanya

Pujiono Cahyo Widianto atau Syekh Puji dalam pertemuannya dengan Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak meminta maaf dan siap menceraikan Lutfiana Ulfa (12) yang dinikahinya Agustus 2008.

Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi atau Kak Seto, di Semarang, Senin, mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya diplomasi dengan menemui kedua belah pihak pada tanggal 28 dan 30 Oktober 2008.

“Syekh Puji meminta maaf dan akan melakukan pembatalan pernikahannya, walaupun sebetulnya dirinya mencintai Lutfiana,” kata Kak Seto sesaat sebelum bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kak Seto bahkan menceritakan, hasil pertemuan, Syekh Puji juga akan mematuhi mekanisme terbaik agar tidak melanggar undang-undang dan syariat Islam untuk mengembalikan Lutfiana kepada kedua orang tuanya.

Ia mengaku, memang untuk mengetahui hasil dari pembatalan perkawinan Syekh Puji dengan Lutfiana tidak semudah “membalik telapak tangan” karena perlu proses untuk menyamakan syariat Islam dengan hukum positif yang berlaku.

“Sepertinya kalau Syekh Puji sudah mengundang para kyai dan ulama semalam (Minggu, 2/11). Kalau saya menemui MUI,” kata Kak Seto yang didampingi kuasa hukum dari pihak Syekh Puji dan Lutfia.

Kak Seto menjelaskan, kasus yang terjadi pada Syekh Puji merupakan fenomena gunung es. Kasus Syekh Puji terungkap karena yang bersangkutan pengusaha sukses dan merupakan tokoh masyarakat.

Ia menyebutkan, untuk kasus serupa sejak tahun 2003, Komnas Perlindungan Anak telah menangani 21 kasus dan 30-40 persen anak berhasil dikembalikan.

Kak Seto mengaku, akan mendampingi Lutfiana sampai kasus tersebut tuntas. “Komnas Perlindungan Anak kan tugasnya melindungi anak. Kami akan mendampingi sampai kasus ini tuntas,” katanya.

Jika Lutfiana telah dikembalikan oleh Syekh Puji, Komnas Perlindungan Anak berharap agar kedua orang tuanya bersedia menerimanya dan memenuhi hak si anak untuk berkembang.

“Pada prinsipnya, Syekh Puji menyerahkan kepada Kyai dan ulama bagaiman mengatur pembatalan pernikahan itu, dengan harapan agar beban yang dipikulnya berkurang dengan mematuhi undang-undang dan syariat yang ada,” demikian Kak Seto.

Dalam kesempatan sama, kuasa hukum Syekh Puji dan Luftiana, Sinto Ari Wibowo menegaskan bahwa hasil pertemuan dengan Lutfiana yang bersangkutan menolak untuk dikembalikan kepada orang tuanya.

“Kalau kedua pihak saling mencintai dan mau membina rumah tangga, apa salahnya, kan sudah terlanjur. Kami minta agar masyarakat tidak memvonis keduanya salah,” kata Sint

Negara Maju Harus Bayar Atas Hutan Negara Berkembang Sebagai Jasa Layanan Lingkungan Hidup

Pangeran Charles mengakui, pendorong kerusakan hutan tropis yang memicu perubahan iklim adalah negara-negara maju. Untuk itu, negara maju harus bertanggung jawab, dengan mendanai pemeliharaan dan pemulihan hutan tropis. Bukan dalam bentuk bantuan, tetapi pembayaran akan layanan.

”Pembayaran ini harus bersifat transaksi komersial, seperti kita harus membayar layanan listrik, air, dan gas. Pembayaran itu tidak boleh bersifat bantuan. Sebagai imbangannya, negara-negara berhutan tropis akan menyediakan layanan lingkungan (ecoservices),” ujar Charles dalam pidato kepresidenan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11).

Pidato dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan sebagian besar anggota Kabinet Indonesia Bersatu.

Charles menyampaikan hal itu karena yakin bahwa negara-negara maju menjadi pendorong kerusakan hutan tropis. ”Negara- negara maju tidak boleh dan tidak bisa berdiam diri, tidak melakukan apa-apa,” ujarnya.

Charles menyebut proyek Hutan Harapan sebagai contoh penyelamatan hutan tropis. Untuk pendanaan, Charles berharap mekanisme pasar seperti karbon kredit yang akan menyediakan apa yang diperlukan selanjutnya.

Negara berhutan tropis perlu waktu untuk membangun struktur serta kapasitas dan perlu waktu mengganti Protokol Kyoto serta peraturan pelaksanaannya agar pasar bisa berkembang maksimal di negara-negara pembayar.

Charles memuji upaya Indonesia mengatasi perubahan iklim dengan hutan tropisnya dan peran Yudhoyono dalam Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim di Bali, 2007. Presiden dinilai membantu memberikan keyakinan, konferensi berhasil merintis jalan ke Kopenhagen 2009 serta pasca- Protokol Kyoto.

Tokoh lain yang memberikan kuliah kepresidenan adalah Jeffrey Sachs, Nicholas Stern, Syaukat Aziz, Muhammad Yunus, Bill Gates, dan Kishore Mahbubani.

Pangeran Charles hari Selasa ini akan mengunjungi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pasukan keamanan yang dikerahkan antara lain Batalyon Infanteri 403, Batalyon 400 Rider dengan pasukan penembak jitu.

”Kami kerahkan cukup banyak kekuatan karena titik yang dikunjungi cukup banyak dan rute panjang.” ujar Komandan Komando Resimen (Korem) 072/ Pamungkas Kolonel (Arm) Subekti seusai rapat koordinasi pengamanan di Kompleks Kepatihan DI Yogyakarta, kemarin.

Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan, ”Kedatangannya hanya untuk say hello, melihat pameran, dan pertunjukan kesenian. Beliau memesan tari yang dulu pernah ditonton, yaitu Golek Menak

Fundamentalis Agama Merupakan Imperialisme Gaya Baru Dengan Cara Melakukan Kontrol Dan Kepemilikan Bersama Atas Tubuh Perempuan, Seperti Undang Undang Pornografi Indonesia ?

Fundamentalisme agama hanyalah satu dari tiga alat imperialisme baru. Ia tak bisa dipahami di luar agenda imperialis mengenai globalisasi dan tak bisa dilepaskan dari konteks politik pasca-Perang Dingin. Tujuannya mendominasi, dan menguasai, dengan cara perang dan mengontrol tubuh perempuan.

Demikian inti pemaparan Azra Talat Sayeed dari organisasi Roots of Equality, Karachi, Pakistan, dalam diskusi mengenai fundamentalisme di Asia pada hari kedua Konferensi Kartini Asia Network di Abur, Bali, Senin (3/11). Pandangan ini senada dengan pendapat sejumlah intelektual dan aktivis dalam sesi-sesi diskusi mengenai seksualitas dan perempuan di daerah konflik.

”Alat imperialisme itu adalah globalisasi-neoliberal, dalam bentuk kebijakan ekonomi yang mengontrol sumber daya alam, buruh, privatisasi, deregulasi dan liberalisasi. Alat lainnya adalah militerisme dan fundamentalisme,” ujar Azra.

Dia mencontohkan konflik di perbatasan Pakistan, Afganistan, dan Irak terjadi karena invasi asing untuk memperebutkan sumber daya alam di wilayah itu. Dalam situasi itu, perempuan adalah pihak yang paling menderita. Mereka dianggap sebagai ”liyan” teralienasi dan selalu dicurigai sebagai musuh.

Secara terpisah, Prof Huma Ahmed Ghosh dari San Diego University, Amerika Serikat, mengatakan, opresi terhadap perempuan di Afganistan berlapis- lapis, yang tidak sendirinya berakhir setelah rezim Taliban tumbang.

”Kekerasan terhadap perempuan terus terjadi, dengan mengatasnamakan kehormatan keluarga,” ujar Huma. ”Dampak perang memperburuk situasi kemiskinan, meningkatkan perdagangan perempuan dan anak, dan perbudakan, baik terhadap anak perempuan maupun laki-laki,” ujarnya.

Di Indonesia

Feminis dan intelektual Muslim, Musdah Mulia, dalam sidang pleno, menengarai fundamentalisme agama digunakan sebagai klaim untuk menegakkan ajaran agama yang ortodoks tetapi mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia.

”Para politisi kerap memanipulasi agama untuk mencapai tujuan jangka pendek mereka,” ujarnya, ”Fundamentalisme mengontrol tubuh, mendiskriminasi perempuan, menegasikan pluralisme, anti intelektualitas.”

Valentina Sagala dari Institut Perempuan secara terpisah mengatakan, Undang-Undang Pornografi sebagai upaya politik mengatur secara eksplisit tubuh dan seksualitas perempuan. ”Dulu kontrol itu melalui wacana dan program, yaitu melalui pencitraan sosok ibu.”

Undang-Undang Pornografi— yang sebetulnya belum bisa diberlakukan itu—menegasikan semua persoalan riel yang dihadapi perempuan, seperti situasi kemiskinan yang kian buruk akibat kebijakan ekonomi pemerintah

Pemerintah Akan Menuntut Bank Indover Anak Bank Indonesia Yang Bangkrut

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan langkah hukum yang diperlukan (necessary legal action) terkait tindakan Bank Indover yang mengaku dijamin pemerintah.

Menteri Keuangan mengatakan akan berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Kapolri untuk
mempertanyakan “letter of comfort” yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menyebut Bank Indover yang berkedudukan di Belanda itu dijamin pemerintah.

“Saya mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan `necessary legal action`, kalau dalam konteks ini dengan berkoordinasi dgn Jagung dan kepolisian mengenai reputasi yang dirugikan Indover kepada pemerintah,” kata Menkeu usai mengikuti `presidential lecture` di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

Namun, Menkeu membantah pihaknya akan melakukan somasi atas “letter of comfort” yang dikeluarkan BI itu.

Menkeu juga membantah pihaknya merasa keberatan atas keputusan Bank Indonesia yang menolak menalangi modal Bank Indover yang dibekukan oleh otoritas perbankan Belanda.

“Kita tidak ada hubungannya. Saya tidak ada urusan dengan BI dalam hal menangani Indover. Tetapi Indover secara salah menyampaikan dia dijamin oleh pemerintah, sementara Indover tidak ada hubungan dengan pemerintah,” katanya.

Menurutnya, pemerintah merasa dirugikan dengan adanya pengakuan yang salah dari BI tersebut.

Pada 25 Februari 2008 BI mengeluarkan `letter of comfort` mengenai jaminan Bank Indonesia dan pemerintah atas nasib Bank Indover.

Surat itu, juga dimasukkan manajemen Indover ke klausul perjanjian untuk mendapatkan kredit sindikasi 117,5 juta dolar AS dari sembilan bank dan 80 juta dolar AS dari lima bank.

Bank Indover yang 100 persen sahamnya dimiliki Bank Indonesia ini bangkrut terserang krisis finansial global setelah gagal bayar atas kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo sebesar 92 juta dolar AS (67,5 juta dolar AS plus 18 juta euro).

Pemondokan Haji Indonesia di Mekah Siap Ditempati

Tempat-tempat pemondokan bagi jemaah haji Indonesia selama berada di Mekah, Arab Saudi, sudah tersedia dan siap ditempati.

Gedung pemondokan di sektor XI yang berada di kawasan Jahir sekitar tiga kilometer dari Masjidil Haram itu sudah ditempeli stiker bendera Merah Putih dengan tulisan “Jemaah Indonesia”, nama wilayah, nomor sektor, dan nomor ruang pemondokan, demikian laporan ANTARA dari Mekah, Selasa.

“Untuk pondokan, alhamdulillah kebutuhan jemaah sudah terpenuhi, sudah ada dan dipersiapkan,” kata Kepala Daerah Kerja Mekah Zaenal Abidin Supi di Kantor Daerah Kerja Mekah yang berada di kawasan Aziziah I.

Menurut petugas Tamtir, Qowim, ruangan di gedung berlantai lima yang pada lantai tiga, empat, dan lima akan ditempati jemaah Indonesia itu sudah dilengkapi dengan tempat tidur.

Empat gedung di Sektor IX yang berada di kawasan Nushah, sekitar delapan kilometer dari Masjidil Haram, juga sudah ditempeli stiker penanda pemondokan jemaah haji Indonesia.

Bangunan yang berdiri di Shareq Jeddah Gadim (Jalan Jeddah Lama-red) dengan daya tampung masing-masing sekitar 300 orang itu juga sudah dipersiapkan bagi jemaah.

Gedung-gedung yang menurut pengurusnya, Imam Syafii, selesai dibangun tahun lalu itu sudah dilengkapi dengan tempat tidur tunggal bagi jemaah serta fasilitas pendukung lain seperti pendingin ruangan, dapur, kamar mandi dan kakus.

Dalam satu ruangan pemondokan di gedung itu berisi lima tempat tidur tunggal beserta kasur serta satu bantal, dan sudah berpendingin ruangan (air conditioner).

Setiap dua ruangan berkapasitas lima orang itu, terdapat satu kamar mandi dengan bak mandi untuk berendam (bathtub), wastafel dan kakus. Air di kamar mandi pun mengalir dengan lancar.

Selain itu ada juga ruang tidur yang berukuran sekitar 6 X 5 meter. Ruangan itu berisi 13 tempat tidur tunggal serta dilengkapi dengan satu kamar mandi, kakus dan wastafel.

Pemilik gedung, Muchsin Al Harby, menjamin tidak akan terjadi kekurangan air pada gedung yang dia sewakan.

Pemondokan jemaah di sektor lain seperti Sektor I di Syishah, Sektor II di Aziziah Sarkiyah, Sektor III di Aziziah Janubiah, Sektor VII di Syaukiah, Sektor VIII di Rosefah, sektor XIII di Ja`far, dan Sektor XIV di Hafair juga sudah siap ditempati jemaah haji.

Tahun ini pemerintah menyewa sekitar 600 ruang dengan kapasitas total 196.781 orang di Mekah, 20 persen di antaranya berada di kawasan Ring I yang berjarak hingga 1.400 meter dari Masjidil Haram.

Gedung-gedung itu berada di wilayah Sulaimaniah, Dahnatul Jin, Jumaizah, Ma`abdah, Jabal Kabah, Jarwal, Jarwal Taysir, Jarwal Gaslah, Hafair, Misfalah, dan Jiad Sud.

Sedangkan 80 persen pemondokan lainnya berada di kawasan Ring II, jaraknya di atas 1.400 meter sampai 10 kilometer dari Masjidil Haram.

Pemondokan jemaah di kawasan Ring II tersebar di wilayah Bakhutmah, Aziziah Syissah, Aziziah Janubiah, Aziziah Syimaliah, Aziziah Mahattah Bank, Awali, Hijrah, Khalidiah, Ka`kiah, Sauqiah, Nuzhah, Zahir, Sy Sitin
dan Rusyaifah.

Jika dibandingkan dengan sebaran pemondokan tahun 2007, tahun ini lebih banyak pemondokan yang berada di Ring II.

Tahun 2007, sebanyak 204 pemondokan yang dapat menampung 95.182 orang berada di kawasan Ring I dan hanya 171 pemondokan dengan daya tampung 106.243 orang yang ada di kawasan Ring II.

13 Kota Di Indonesia Mengalami Deflasi – Ambon Tertinggi

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan dari 66 kota di Indonesia, 13 kota di antaranya mengalami deflasi pada Oktober 2008 dan tertinggi adalah Kota Ambon dengan 1,63 persen, terendah Jambi dengan 0,03 persen.

Sementara 53 kota lainnya mengalami inflasi dan tertinggi dialami oleh Kota Palangkaraya 1,71 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) 116,13, demikian diumumkan Kepala BPS Rusman Heriawan di Jakarta, Senin.

Sedangkan inflasi terendah terjadi di Palu sebesar 0,03 persen dengan IHK 115,16.

Penyebab inflasi yaitu adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya indeks pada kelompok barang dan jasa.

Kelompok bahan makanan tercatat naik 0,71 persen, kelompok makanan jadi, rokok, dan tembakau naik 0,77 persen, dan kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar naik 0,24 persen.

Sementara kelompok sandang 0,71 persen, kelompok kesehatan 0,52 persen, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,39 persen, serta kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 0,10 persen.

Inflasi Indonesia Mencapai 10.96 Persen – Indeks Saham IHSG Naik

Angka inflasi Oktober 2008 mendorong Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin, ditutup naik tajam 7,64 persen.
IHSG BEI ditutup naik 96,012 poin menjadi 1.352,716 dan indeks LQ45 terangkat 20,732 poin atau 8,59 persen ke posisi 262,084.

Analis Riset PT Sinarmas Sekuritas Alfiansyah kepada ANTARA News di Jakarta, mengatakan, angka inflasi Oktober 2008 sebesar 0,45 persen diharapkan bisa dijadikan pertimbangan Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan suku bunga acuannya (BI rate).

“Jika BI rate turun, maka bisa menormalkan kembali bisnis perbankan untuk pengucuran kreditnya, sehingga mendorong sektor riilnya,” tegasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi sebesar 0,45 persen pada Oktober 2008 karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks kelompok barang dan jasa.

Sementara itu, inflasi tahun berjalan dari Januari – Oktober 2008 sebesar 10,96 persen dan inflasi year on year (Oktober 2008 terhadap Oktober 2007) tercatat sebesar 11,77 persen.

Selain itu, kenaikan indeks BEI ini juga dipengaruhi oleh naiknya bursa regional, di antaranya bursa Hongkong dengan indeks Hang Seng yang menguat 375,70 poin (2,69 persen) ke posisi 14.344,37 dan bursa Singapura dengan indeks Straits Times yang naik 89,55 poin (4,99 persen) ke level 1.883,75.

Sentimen di atas telah membuat pergerakan saham didominasi yang naik sebanyak 162 efek dibanding yang turun hanya 27, sedangkan 42 tidak berubah harganya dan 229 tidak aktif diperdagangkan.

Beberapa saham yang memimpin naiknya indeks diantaranya Timah yang menguat Rp160 menjadi Rp1.320, Perusahaan Gas Negara naik Rp270 ke level 1.670, Antam terangkat Rp140 ke posisi Rp1.180, Bank BCA melambung Rp125 ke Rp2.825, Bank BRI menguat Rp425 ke harga Rp3.875, Tambang Batubara Bukit Asam naik Rp1.075 ke Rp6.550 dan Bank Mandiri menguat Rp310 menjadi Rp1.870.

Volume perdagangan mencapai 4,002 miliar saham senilai Rp1,923 triliun dari 74.290 kali transaksi.

Masyarakat Bali Tidak Bisa Melaksanakan Undang Undang Yang Menyatakan Bahwa Menjadi Perempuan Adalah Sebuah Kejahatan

Penolakan warga Bali terhadap Undang-Undang Pornografi terus bergulir. Setelah Gubernur Bali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali bersikap, selanjutnya giliran puluhan mahasiswa menggelar demonstrasi penolakan di depan kampus Universitas Udayana, Denpasar, kemarin.

Para mahasiswa menyorot sembilan keburukan undang-undang tersebut, antara lain tidak mempunyai batasan yang jelas, mengancam persatuan, merendahkan martabat perempuan, merusak keberagaman budaya, dan menimbulkan kerancuan peraturan. “Masyarakat jangan mematuhi Undang-Undang Pornografi,” kata A. Haris, juru bicara mahasiswa.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika atas nama rakyat Bali sebelumnya menyatakan tidak dapat melaksanakan Undang-Undang Pornografi yang telah disetujui DPR pada Kamis lalu. Alasannya, undang-undang tersebut tidak sesuai dengan kondisi sosiologis dan filosofi masyarakat Bali. “Kami bukannya menolak. Kami hanya bilang tidak bisa melaksanakan,” ujar Mangku Pastika di Denpasar, Jumat lalu.

Sikap itu disokong Ketua DPRD Bali Ida Bagus Putu Wesnawa. Pihaknya tidak khawatir akan kemungkinan adanya tekanan dari pemerintah pusat terkait sikap tersebut. “Tekanan seperti apa? Kami tak bisa melaksanakan, terus mau bagaimana lagi?” katanya. “Undang-undang ini akan mentok di Bali.”

Selain Bali, daerah yang menolak pengesahan Undang-Undang Pornografi adalah Sulawesi Utara, Papua dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sikap itu diambil, menurut Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Veybe Rondonuwu, lantaran undang-undang tersebut bertentangan dengan budaya Sulawesi Utara.

Adapun aspirasi warga Yogyakarta, antara lain, disuarakan Forum Yogyakarta untuk Keberagaman, yang mendapat dukungan dari Gusti Kanjeng Ratu Hemas, istri Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Cendekiawan muslim Ahmad Syafii Maarif meyakini Undang-Undang Pornografi tidak akan mengancam pluralisme di Indonesia. “Pluralisme tidak akan terancam karena itu,” katanya di Padang kemarin. “Pluralisme itu masa depan Indonesia.”

Menurut ahli hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Profesor Sri Soemantri, satu-satunya jalan hukum yang dapat ditempuh oleh beberapa daerah yang kontra terhadap Undang-Undang Pornografi adalah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. “Setelah undang-undang tersebut diundangkan, yaitu setelah disahkan oleh Presiden,” katanya kemarin.

Daerah-daerah yang tidak setuju, Sri menambahkan, dapat mengklaim bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun selama proses itu berlangsung, undang-undang tersebut tetap berlaku.

Ahli hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Satya Arinanto, mengatakan Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah bahkan pernah membatalkan keseluruhan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD, salah satunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

Bekerja Adalah Kebutuhan Dan Bukti Tawakal Terhadap Yang Maha Esa

Uang memang perlu. Tetapi bekerja setelah purnakarya tidaklah semata-mata memburu uang. Bekerja adalah juga memenuhi kebutuhan batin.

”Tahun 1981, suami saya pensiun. Empat tahun ia meninggal dunia, saya kehilangan sekali,” tutur Sawitri tentang Soegeng Soenarjo yang anggota direksi Pabrik Gula Jatitujuh, Majalengka. ”Bekerja, bagi saya menjadi salah satu cara untuk menghibur diri,” tutur Sawitri. Selain menjadi aktualisasi diri, jualan pecel bagi Sawitri adalah juga pergaulan sosial, dengan berbagai kalangan pelanggan makanannya, tentunya.

Tahun 1987 Sawitri pindah ke Bandung dari Majalengka, ikut anak-anaknya yang masih kuliah di Bandung. Setelah anak-anaknya berkeluarga, Sawitri tinggal sendiri di rumah di kawasan Arcamanik, Bandung. Ia sebenarnya bisa tinggal dengan anak-anaknya, tapi memilih tinggal terpisah.

”Soalnya saya galak, he-he- he…,” seloroh Sawitri.

Tak hanya laku di sekitar Gelanggang Olahraga Saparua di Bandung. Nasi pecel Sawitri sering dipesan untuk hidangan acara besar. Sebuah hotel berbintang lima di Bandung juga pernah memesan nasi pecel buatannya. ”Resepnya saya masih rahasiakan lho,” kata Sawitri, yang membungkus nasi pecelnya dengan daun pisang. Pembeli boleh makan dengan piring, tetapi bisa juga di pincuk (tempat nasi dari daun pisang).

A Kardjono, mantan general manager sumber daya manusia sebuah perusahaan swasta terkemuka, mengaku bekerja kembali, ”Agar anak-anak tidak merosot semangat,” katanya.

Setahun sebelum ia memutuskan untuk pensiun dini, bisnis distro (distribution outlet)—jualan kaus, baju, dan jaket-jaket anak-anak muda—di Kelapa Dua tak berjalan lancar. Seret, bahkan terkadang tidak laku sama sekali.

”Saya diminta mereka untuk berhenti kerja, membantu mereka,” tutur Kardjono. Setelah dibantu Kardjono, bisnis anak- anaknya pun menggeliat. Pindah ke kawasan lain, di wilayah Jalan Tebet Utara Dalam yang tadinya sepi. Kini kawasan ini menjadi ramai. Tak hanya distro anak-anak Kardjono, tetapi juga sekitar lima distro lain dan juga restoran-restoran lain

Bila Ingin Maju Setiap Tahun Harus Menambah Satu Jenis Usaha dan Bisnis

Satu, ditambah satu, ditambah satu. Apa maksud? Menurut A Kardjono, dalam berusaha, di benaknya setiap tahun usaha harus bertambah satu. Entah itu berupa pembaruan jualannya ataupun bidang usahanya.

Selalu ada pembaruan, itu menjadi motivasi kerjanya. Desain kaus, yang ditangani pegawai ketiga anaknya, hanya boleh bertahan tiga bulan. Setelah tiga bulan, jika tak laku, kaus, jaket, atau baju itu digudangkan dulu.

”Setiap Juni dan Desember ada sale, jual seharga pokok. Barang-barang yang digudangkan itu dijual,” tutur Kardjono. Dengan begitu, desain dan model hanya bertahan tiga bulan.

Ini mungkin nostalgia. Dulu ketika masih jadi petinggi di perusahaan swasta, ada kebiasaan rapat pimpinan setiap hari Rabu. ”Saya juga bikin reboan untuk pegawai-pegawai saya. Mengevaluasi produk dan membicarakan rencana,” katanya. Dari forum reboan inilah, kemajuan perusahaan ditentukan.

Salah satu rencana ke depan, Kardjono ingin membuat sebuah usaha baru. Semacam pusat suvenir. Salah satu jualannya sudah diproduksi. Bukan makanan, bukan pakaian, tetapi tanaman. Anthurium, yang baru tumbuh, dikemas sedemikian rupa sehingga bisa untuk suvenir bagi mereka yang datang hajatan seperti kawinan, sekaligus melakukan penghijauan.

Aktifitas Wartawan Indonesia Mulai Meresahkan Dan Melanggar Hak Asasi Orang Lain

Keluarga Amrozi di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Lamongan, Jawa Timur, memprotes wartawan media elektronika, karena dianggap terlalu berlebihan mengeksploitir keluarganya.

Kepala Desa Tenggulun, Abu Sholeh (40), Minggu, kepada ANTARA menyatakan keluarga Amrozi selain memprotes pemberitaan media elektronika, juga langsung mengadu kepada Polsek Solokuro dan aparat desa.

Protes juga disampaikan kepada wartawan yang bersangkutan.

Dalam pengaduannya, keluarga Amrozi meminta wartawan agar tak mengeksploitir keluarganya, terutama ibunya, Ny. Tariyem, karena sudah tua. Di samping itu, hingga sekarang ini jadwal pelaksanaan eksekusi Amrozi cs masih belum jelas.

“Permintaannya kami diminta menyuruh wartawan yang ada pergi dari desa,” katanya.

Menurut dia, keluarga Amrozi sebenarnya tidak keberatan dengan pemberitaan media elektronika, cetak dan radio, baik dalam dan luar Negeri. Tetapi, setelah Ny. Tariyem yang sedang bekerja di ladang menjadi pemberitaan media elektronika, akhirnya keluarga Amrozi menjadi keberatan.

Namun demikian, kata Abu, dirinya mengaku tidak bisa melarang wartawan yang jumlahnya puluhan, lengkap dengan kendaraan bermotor dan peralatan, untuk tidak meliput.

“Sikap desa hanya sebatas menertibkan wartawan yang berdatangan ke desa kami, agar tidak menggangu kegiatan sehari-hari masyarakat,” katanya menjelaskan.

Dia mencontohkan, puluhan kendaraan roda empat wartawan yang diparkir di jalan desa setempat malang melintang sempat menimbulkan protes warga. Sebab, warga yang membawa sapi atau cikar sapi tidak bisa atau berani lewat di jalanan itu.

“Kalau sekarang sudah tertib, karena kendaraannya masuk ke halaman sekolahan,” katanya.

Menurut dia, kendaraan wartawan yang diparkir di halaman sekolahan, kalau hari ini masih belum menimbulkan masalah, karena libur. Tetapi, ketika hari mulai masuk sekolah lagi akan menimbulkan masalah baru.

“Guru-guru sudah mulai mengeluh siswanya, baik TK, SD dan MTs tidak bisa konsentrasi karena melihat adanya wartawan,” katanya.

Sementara itu, Mualim, keluarga Amrozi, menyatakan kedatangan wartawan di Desa Tenggulun, juga memancing warga desa tetangga, mulai Desa Payaman, Sugihan dan Desa Sendang di Kecamatan Paciran, berdatangan untuk melihat kedatangan puluhan wartawan yang berkumpul di Tenggulun.

“Sejak kemarin warga lain desa berdatangan dengan naik sepeda motor, mirip rekreasi saja, “katanya, dengan nada prihatin

Akhir Dari Bakrie … Setelah Terpaksa Menjual Bumi Resources Untuk Melunasi Hutang Sebesar Hampir 13 Triliun

PT Bakrie and Brothers Tbk akhirnya melepas seluruh kepemilikannya di PT Bumi Resources Tbk (BUMI) kepada konsorsium Northstar Pacific senilai US$ 1,3 miliar. Penjualan BUMI kepada konsorsium Northstar Pacific itu sekaligus menandai pelepasan andalan Grup Bakrie, demi melunasi utang-utangnya.

BNBR terpaksa melepas seluruh portofolionya di BUMI lantaran sedang dililit utang gadai saham dengan jumlah pokok sebesar Rp 11,51 triliun dan bunga pinjaman sekitar Rp 1,22 triliun. Totalnya sekitar Rp 12,73 triliun.

Rencana penjualan BUMI pun langsung mendapat sambutan hangat. Investor dari dalam dan luar negeri berebut saham BUMI, termasuk para BUMN.

Siapapun pasti ngiler dengan BUMI. Hingga semester I-2008, BUMI berhasil membukukan laba bersih hingga US$ 436,8 juta atau sekitar Rp 4,5 triliun. Perolehan laba tersebut berarti naik hingga 150% dibandingkan semester I-2007, terutama berkat naiknya harga batubara.

Namun kilauan kinerja BUMI tersebut tidak terjadi dalam waktu sekejap dan sempat mengalami jatuh bangun hingga pergantian bisnis inti.

Sementara harga sahamnya pun terus menanjak. Jika pada tahun 2006 harganya hanya berkisar padaRp 760, maka pada tahun-tahun berikutnya harga saham BUMI terus menanjak dan mencapai titik tertingginya pada 23 Juni 2008 sebesar Rp 8.500.

Namun semenjak kabar gadai saham BUMI muncul, sahamnya terus tergerus. Pada 6 Oktober 2008, saham BUMI ditutup pada Rp 2.175, sebelum akhirnya disuspensi pada perdagangan 7 Oktober.

Berikut sepenggal kisah dari Bumi Resources yang dulunya sempat bernama PT Bumi Modern Tbk, seperti dikutip detikFinance dari situs BUMI dan sumber-sumber lain, Sabtu (1/11/2008):

Tahun 1990, mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Tahun 1997, PT Bakrie Capital Indonesia mengambil alih seluruh saham yang dimiliki Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera) sebanyak 58,51%.

13 Agustus 1998, RUPSLB Bumi Modern menyetujui perubahan bisnis inti dari sektor perhotelan dan turisme ke bisnis migas serta pertambangan.

Tahun 2000, perseroan mengambil alik 97,5% saham Gallo Oil (Jersey) Ltd. Gallo Oil didirikan di Jersey pada 17 Desember 1997.

20 September 2000, Departemen Hukum dan HAM menyetujui perubahan nama dari PT Bumi Modern Tbk menjadi PT Bumi Resources Tbk.

November 2001, BUMI mengakuisisi 80% saham PT Arutmin Indonesia dari BHP Minerals Exploration Inc. Ketika itu, Arutmin merpakan tambang batubara terbesar keempat di Indonesia dengan 4 tambang terbuka di Senakin, Satui, Asam-asam dan Batulicin, yang semuanya berlokasi di Kalimatan Selatan.

Oktober 2003, BUMI mengakuisisi 100% saham PT Kaltim Prima Coal (KPC), sekaligus menempatkan BUMI sebagai produsen batubara terbesar di Indonesia.

April 2004, perseroan mengakuisisi 19,99% saham Arutmin yang dimiliki PT Ekakarsa Yasakarya Indonesia. Dengan demikian, kepemilikan BUMI di Arutmin mencapai 99,99%.

Desember 2005, BUMI memfinalisasi divestasi saham KPC. Hasilnya, kepemilikan BUMI di KPC baik langsung ataupun tidak langsung mencapai 95%.

21 April 2008, induk BUMI, PT Bakrie and Brothers Tbk (BNBR) menggadaikan saham BUMI untuk memperoleh pinjaman pendek dari Odickson Finance di harga Rp 6.790 per saham.

7 Oktober 2008, 6 emiten Grup Bakrie disuspensi, termasuk BUMI.

31 Oktober 2008, BNBR mencapai kesepakatan untuk pembelian 35% saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) senilai Rp 12,536 triliun

DIBELI OLEH NORTHSTAR

onsorsium Northstar Pacific segera menandatangani Conditional Sale & Purchase Agreement (CSPA) atas pembelian 35% saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) senilai Rp 12,536 triliun.

Acara penandatanganan akan dilaksanakan siang ini, Sabtu (1/11/2008) di Wisma Bakrie 2 pukul 14.00 WIB.

“Konsorsium Northstar Pacific akan menandatangani CSPA pembelian 35% saham BUMI di harga Rp 1.846 per saham siang ini,” ujar sumber yang mengetahui rencana tersebut saat dihubungi, Sabtu (1/11/2008).

Saham yang akan dibeli oleh konsorsium 1 perusahaan asing dan 1 perusahaan lokal tersebut merupakan seluruh saham PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) di BUMI. Total kepemilikan BNBR di BUMI sebanyak 6.791.400.000 saham (35%). Dengan harga pembelian Rp 1.846 per saham, total nilai transaksi akan sebesar Rp 12.536.924.400.00.

Sebelumnya, Northstar dan San Miguel (Filipina) bersaing ketat untuk menguasai 35% saham BUMI. Namun karena Northstar memberikan penawaran lebih tinggi ketimbang San Miguel, manajemen BNBR memilih memberikan seluruh portofolionya di BUMI pada konsorsium Northstar Pacific.

Northstar Pacific adalah perusahaan investasi milik Patrick Walujo yang merupakan kepanjangan tangan Texas di Indonesia. Menurut sumber tersebut, pada awalnya negosiasi pembelian saham itu juga melibatkan Tata Group. Tapi, kelompok
usaha dari India ini memilih mundur sebelum pembicaraan tuntas. Tata Group rela melepas kesempatan memiliki saham perusahaan tambang batubara tersebut.

Salah satu persyaratan yang diajukan BNBR langsung oleh Nirwan Darmawan Bakrie, adalah opsi pembelian kembali (buy back). Nirwan, kata dia, mengajukan opsi pihaknya bisa membeli kembali saham dalam jangka waktu dua tahun.

BNBR terpaksa melepas seluruh portofolionya di BUMI lantaran sedang dililit utang gadai saham dengan jumlah pokok sebesar Rp 11,51 triliun dan bunga pinjaman sekitar Rp 1,22 triliun. Totalnya sekitar Rp 12,73 triliun. Hasil penjualan 15,3% saham ELTY dan 5,6% saham UNSP hanya meraup dana sebesar US$ 56 juta atau setara dengan Rp 516,6 miliar.
Padahal sisa pokok pinjaman berikut bunga yang masih harus dibayarkan BNBR mencapai Rp 12,73 triliun. Artinya, jika dikurangi perolehan penjualan ELTY dan UNSP, total yang masih harus dibayarkan BNBR mencapai Rp 12,213 triliun.

Kabarnya, setelah transaksi ini dilaksanakan, Bursa Efek Indonesia (BEI) berniat membuka penghentian sementara perdagangan saham (suspensi) 3 emiten grup Bakrie pada perdagangan Senin 3 November 2008.

Cara Tips dan Trik Memilih Busana Yang Tepat

MEMILIH busana untuk kerja, pesta, atau acara apapun. Ternyata harus memiliki trik tersendiri. Hal yang paling utama, menurut perancang Dwi Iskandar adalah, bentuk tubuh.

Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, pasti ingin tampil dengan busana yang dapat menutupi kekurangan dan memaksimalkan kelebihannya. Tapi harus diingat baik-baik bahwa Anda tidak mengikuti pakaian, tetapi pakaianlah yang mengikuti Anda.

Untuk yang berbadan kurus, sebenarnya pilihan busana cukup variatif. Hanya perlu memperhatikan satu hal yaitu cara menambah lekukan pada tubuh. Sebaiknya mengenakan pakaian dua pieces untuk memberikan efek lekuk pada pinggang.

Cobalah mengenakan jaket atasan atau terusan yang memiliki potongan di pinggang atau dengan mengenakan ikat pinggang besar atau pita yang diikat di pinggang. Fokuskan bewahan yang bervolume. Kenakan rok model lipit atau dengan rimple untuk menciptakan kesan lebih berisi pada tubuh bagian bawah.

Atasan dengan ruffles juga disarankan untuk mengalihkan mata orang dari tubuh lurus Anda. Kenakan wrap dress dengan simpul di pinggang untuk menambah lekukan. Tapi jangan sesekali mengenakan model pakaian yang atasannya ketat. Model pakaian seperti itu justru mempertegas bentuk badan Anda yang sebenarnya.

Hindari pakaian yang longgar. Pakaian ini justru membuat Anda semakin tidak memiliki lekuk tubuh. Crop jacket atau bolero memang sangat manis, namun pakaian ini justru mengatakan kepada banyak orang bahwa Anda tidak memiliki lekuk pinggang.

Bila Anda memiliki bentuk tubuh seperti jam pasir, yakni besar pada bagian badan atas dan bawah. Atau ukuran bahu dan pinggul Anda sama dan pinggang yang agak besar. Yang perlu Anda lakukan adalah jangan ragu memperlihatkan lekuk tubuh Anda. Potongan di pinggang akan memaksimalkan lekukan pinggang Anda.

Gaya retro (1940-an, 1950-an) sangat tepat bagi Anda. Jaket bersabuk atau rok pensil sangat pas untuk Anda. Jangan ragu mengenakan pakaian strecth yang akan memanjakan setiap lekuk tubuh yang Anda miliki. Cobalah berpakaian yang sedikit pas di badan atau menonjolkan lekukan badan Anda dengan ikat pinggang.

Jangan bersembunyi di balik atasan longgar atau kebesaran. Anda akan terlihat besar dan lurus. Strecth memang keren, namun kalau terlalu ketat, apalagi mengkilap, akan membuat penampilan Anda terlihat murah. Hindari rajutan bermotif karena membuat Anda terlihat gemuk dan besar pada bagian dada dan bokong.

Untuk Anda yang berbadan mungil, Anda harus mempertahankan kerapian. Pilih model pakaian yang menonjolkan bentuk tubuh Anda. Cropped jacket, celana kapri, cocok untuk Anda yang bertubuh mungil. Kenakan rok selutut. Panjang rok lebih dari lutut membuat Anda terlihat lebih pendek. Jangan mengenakan sepatu yang berhak terlalu tinggi karena akan mempertegas tinggi badan Anda yang sebenarnya. Sebaliknya, pilih sepatu dengan hak sekitar 5 cm. Jangan mengenakan pakaian berlapis-lapis atau rok panjang dan celana pipa lebar. Pakaian ini akan “menenggelamkan” Anda.

Jika Anda memiliki bagian pinggung besar yang Anda perlu lakukan adalah menyamarkannya. Pilih bawahan dengan warna-warna gelap yang merampingkan. Miliki sepasang celana panjang pipa lebar sebagai investasi. Celana ini dapat mengimbangi bentuk tubuh Anda.

Pilih bawahan yang simple atau tidak banyak detail, seperti rok pensil atau rok lurus yang dapat membuat Anda kelihatan seksi. Alihkan perhatian dengan atasan yang berdetail seperti kerah lebar atau bahu terbuka plus aksesori.

Yang memiliki payudara besar.Sebenarnya Anda tidak perlu merasa risih dengan ukuran payudara jika Anda bisa memilih pakaian dalam dan busana yang tepat. Buat anggaran khusus untuk membeli pakaian dalam yang bagus.

Permasalahan yang paling sering terjadi pada perempuan berpayudara besar adalah memilih bra yang salah. Bra yang tepat akan menampilkan kesan langsing. Pilih atasan dengan long v-neck untuk mengalihkan perhatian orang dari dada Anda. Jangan lupa mengenakan tank top di dalamnya untuk menutupi belahan dada.

Pilih jaket atau kaos dari bahan katun. Bahan katun akan melekat sempurna pada tubuh sehingga melangsingkan tubuh bagian atas. Hindari kaus yang terlalu ketat atau terbuka, kecuali jika Anda memang ingin menjadi perhatian orang. Jangan mengenakan atasan seperti turtle neck atau yang memiliki detail di area dada karena akan membuat area dada menjadi perhatian orang.

Jika Anda memiliki tubuh berbentuk segitiga, artinya pinggul lebih lebar daripada bahu, yang harus Anda lakukan adalah mengimbangi pinggul Anda yang lebar dengan bagian tubuh lain yang seksi. Misalnya, Anda bisa mengenakan kaus dengan model turtle neck untuk memperlihatkan leher Anda yang jenjang.

Sebaliknya, jika Anda memiliki bentuk tubuh segitiga terbalik, atau bagian atas badan Anda lebih lebar daripada bagian bawah,

dan bisa saja bagian bahu atau payudara Anda lebih lebar dan besar daripada tulang pinggul, sebaiknya Anda memilih rok atau terusan dengan lipitan. Ini bisa menambah volume bagian pinggul.

Jika Anda memiliki tubuh berbentuk bujur sangkar, artinya bahu, dada, dan pinggul Anda memiliki ukuran yang sama dan sedikit sekali lekukan pada tubuh, ciptakanlah lekukan yang feminin pada tubuh Anda. Gunakan ikat pinggang untuk menciptakan lekukan feminin pada tubuh Anda yang lurus. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk tidak tampil bergaya.

Dosen Universitas Indonesia Di Non Aktifkan Karena Diduga Melecehkan Secara Seksual Mahasiswinya

Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia telah menonaktifkan seorang dosen pria yang diduga melakukan pelecehan terhadap seorang mahasiswinya. Langkah ini diambil setelah pihak FHUI menerima kabar bahwa dosen berinisial TN tersebut dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh mantan mahasiswi yang merasa dilecehkan.

Hal ini terungkap dalam acara jumpa pers di Kampus FHUI, Kamis (30/10). ”Penonaktifan dilakukan agar proses belajar-mengajar tidak terganggu, mengingat proses hukum sudah mulai berjalan,” demikian kata Sekretaris FHUI Kurnia Toha yang memberi penjelasan di Kampus FHUI.

Sementara itu, TN yang dihubungi Kompas kemarin mengatakan, mengenai tuduhan dirinya melakukan pelecehan terhadap mahasiswinya tidak benar. Tim FHUI sudah melakukan penyelidikan dan tidak menemukan bukti pelecehan, apalagi pemerkosaan. ”Saya memang sempat pacaran, tapi putus karena saya rujuk lagi dengan istri saya,” katanya.

Sudah diterima

Berita bahwa TN dilaporkan ke polda sudah diterima pihak FHUI dari Santi Dewi, penasihat hukum pelapor. ”Santi adalah pengacara swasta yang juga alumni FHUI,” papar Manajer Umum FHUI Heri Tjandrasari yang mendampingi Toha.

Dosen yang berinisial TN tersebut dinonaktifkan sejak 24 Oktober dan akan berlangsung sampai proses hukum selesai.

Menurut Toha, penonaktifan TN dilakukan juga karena dosen itu diduga telah menyalahi aturan tak tertulis tentang proses bimbingan. ”Bimbingan skripsi yang seharusnya dilakukan di dalam kampus, justru dilakukan di luar kampus,” katanya menjelaskan.

Calon Kepala Daerah Menjanjikan Kesehatan Gratis Tanpa Memikirkan Cara Sehingga Merugikan Rakyat dan Ruamh Sakit

Janji pemberian kesehatan gratis yang disuarakan dalam mayoritas pemilihan kepala daerah membuat Ikatan Dokter Indonesia atau IDI perlu memetakannya. Di sejumlah daerah hal ini membuat resah dokter dan rentan mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat. Alasannya, hingga kini belum ada aturan pelaksanaannya.

Menurut Ketua Umum Pengurus Besar IDI Fachmi Idris, Rabu (29/10) di Bandung, banyak keluhan dari pengurus IDI di daerah mengenai kelanjutan janji pengobatan gratis yang dilontarkan calon kepala daerah. Beberapa hal yang sering menjadi salah pengertian antara lain pengertian pengobatan gratis, skema pembiayaan, dan mekanisme rujukan rumah sakit.

Pengertian gratis, menurut Fachmi, bukan semata-mata membebaskan pembiayaan sama sekali. Ada pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah yang membiayainya. Hal itu dilakukan agar prinsip masyarakat mendapatkan hak sehat bisa tercapai.

”Bila tidak ada kompensasi, permasalahan selanjutnya beban biaya manajemen rumah sakit. Ketika melakukan praktik tidak cukup menggunakan jasa dokter, tapi juga peralatan rumah sakit dan obat yang membutuhkan biaya,” katanya mengawali Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IDI XVIII di Bandung, 29 Oktober-2 November 2008.

Oleh karena itu, ia mengharapkan mukernas yang dihadiri perwakilan sekitar 400 dokter seluruh Indonesia bisa mencapai kesepakatan bersama.

Hal yang sama dikatakan Zubairi Djoerban, Ketua Mejelis Pengembangan dan Pelayanan Keprofesian IDI. Menurutnya, jangan sampai karena belum jelas mekanisme dan tata cara pelayanan gratis justru merugikan masyarakat yang ingin mendapat pelayanan kesehatan.

Diskriminasi Ras dan Etnis Diharapkan Berakhir Apabila Semua Aparat Negara dan Anak Bangsa Mau Melaksanakan Undang-Undang

Perlakuan diskriminatif diharapkan berakhir dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (28/10) siang. Penyelesaian RUU tersebut diharapkan mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap penghormatan hak-hak dasar kemanusiaan.

Dalam RUU, antara lain, diatur jaminan, setiap warga negara berhak mendapat perlakuan sama untuk mendapatkan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain ancaman pidana bagi pelaku, setiap warga negara juga berhak mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan negeri atas perlakuan diskriminatif yang merugikan dirinya.

RUU juga menugaskan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengawasi segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi.

Untuk memberi efek jera sekaligus upaya preventif, ada tambahan pemberatan hukuman sepertiga untuk setiap tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP untuk pelaku tindak pidana ras dan etnis. Juga diatur pidana tambahan berupa restitusi atau pemulihan hak korban diskriminasi ras dan etnis.

Bahkan, jika pelaku pidana adalah korporasi, denda diperberat tiga kali dari denda yang dilakukan perseorangan. Korporasi juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status hukum. Tindak pidana dianggap dilakukan korporasi, antara lain, jika dilakukan orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi.

Menurut Ketua Panitia Khusus RUU Murdaya Poo (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jawa Timur I), penyelesaian RUU ini merupakan langkah maju untuk menjamin persamaan hak warga negara.

Embrio penyusunan RUU ini sebenarnya sudah dimulai pada DPR periode 1999-2004. Namun, baru pada September 2005 naskah RUU disetujui sebagai usul DPR. Pembahasan RUU bersama pemerintah hampir mentok menyangkut klausul penggunaan pidana minimal khusus kepada pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis. Akhirnya disepakati bahwa pemidanaan bukan termasuk pidana minimum khusus, tetapi ada pemberatan untuk menimbulkan efek jera.

Menurut Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta dalam sambutannya, pengesahan RUU mendorong pemerintah untuk senantiasa melindungi warga negaranya. Selain itu, RUU juga memberi landasan hukum yang kuat bagi Komnas HAM untuk mengawasi terjadinya praktik diskriminasi dalam segala bentuk

Setelah Hampir Bangkrut Pada Krisis Moneter Pertama Kini Bakrie Juga Hampir Bangkrut Pada Krisis Ekonomi Kedua, Untung Selalu Ada Pemerintah Yang Siap Membantu

Pemerintah tetap memberikan ruang kepada Grup Bakrie sesuai dengan peraturan yang ada, agar perusahaan tersebut dapat menyelesaikan kewajibannya.

Pada konferensi pers usai rapat kabinet terbatas membahas kebijakan mengatasi gejolak keuangan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah tidak akan melakukan diskriminasi terhadap seluruh emiten di pasar modal.

“Pemerintah memahami saham ini dimiliki sejumlah umat. Pemerintah akan memberikan ruangan yang cukup, sesuai aturan yang ada agar perusahaan itu selesaikan kewajibannya,” jelas Sri Mulyani.

Meski UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) memungkinkan pemerintah untuk menyelamatkan sebuah perusahaan yang memiliki dampak sistemik, Menkeu mengatakan, pemerintah masih memberi kesempatan kepada Bakrie menyelesaikan seluruh kewajibannya pada tingkat korporat.

“Semua tetap mengacu pada rambu-rambu yang ada. BI dan Bapepam akan terus berkomunikasi dengan pemilik grup tersebut,” ujar Menkeu.

Apabila Grup Bakrie telah menyelesaikan utangnya dan melakukan perubahan fundamental dalam perusahaannya, maka dari sisi regulator akan dilakukan penyelesaian yaitu dengan membuka kembali perdagangan saham Grup Bakrie. Perdagangan saham rup Bakrie ditutup oleh pemerintah karena harga saham mereka terus turun padahal Grup Bakrie harus membayar hutang dengan saham dan untuk mencegah kerugian Grup Bakrie maka pemerintah mengambil tindakan tegas.

Sampai saat ini, Grup Bakrie masih diwajibkan untuk terus memberi informasi akurat dan kredibel kepada pasar saham, pemegang saham, dan media sehingga semua pihak dapat mengikuti langkah-langkah perusahaan tersebut.

Apabila pemerintah maupun BUMN tertarik kepada saham Bakrie, Menkeu mengatakan, maka prosesnya juga akan dilakukan secara transparan dan mengikuti peraturan yang ada

Buruh Berkeras Bahwa Upah Harus Naik Meskipun Perusahaan Bisa Bangkrut Karena Kenaikan Upah

Pemerintah telah menerbitkan peraturan bersama yang ditandatangani oleh empat menteri untuk ”mengendalikan” kenaikan upah minimum buruh tahun 2009. Aturan ini didesain untuk menyelamatkan dunia usaha dan pekerja dari gejolak krisis global yang sudah mulai terasa dampaknya di Indonesia.

Rapat sosialisasi kepada unsur tripartit nasional yang digelar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno di Jakarta, Jumat (24/10) malam, terhenti sejenak pukul 23.50.

Erman memberikan waktu sepuluh menit bagi wakil serikat buruh untuk rapat seperempat kamar. Mereka bersikeras menolak Pasal 3 Peraturan Bersama Mennakertrans, Mendagri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global.

Pasal 3 aturan itu berbunyi, ”Gubernur dalam menetapkan upah minimum mengupayakan agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional”. Klausul ini memang berpotensi mengundang masalah.

Namun, rapat akhirnya ditutup setelah Erman memutuskan, Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, yang terdiri dari wakil pemerintah, pengusaha, dan buruh, mengadakan rapat lanjutan, Sabtu (25/10). Rapat merumuskan surat edaran Mennakertrans yang merinci industri yang bisa mendapat keringanan dalam Pasal 3.

”Para menteri menandatangani peraturan bersama ini dengan penuh tanggung jawab dan pemikiran yang jauh ke depan. Tujuannya, menyelamatkan dunia usaha dan pekerja sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat krisis global,” ujar Erman.

Pemerintah merasa perlu menerbitkan aturan ini karena menilai dampak krisis di Amerika dan Eropa sudah mulai menyentuh industri berorientasi ekspor.

Permintaan terhadap berbagai produk manufaktur nasional yang lazimnya relatif meningkat pada akhir tahun terus merosot tajam. Ekspor tekstil dan produk tekstil diperkirakan anjlok sampai 30 persen dalam beberapa bulan mendatang. Demikian juga yang terjadi pada industri alas kaki dan manufaktur.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap dunia usaha dan pekerja. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, industri yang paling terkena dampak krisis global antara lain garmen, tekstil, alas kaki, dan elektronik.

”Semua ini adalah sektor industri padat karya. Kalau industri yang berbasis sumber daya alam, seperti CPO (minyak kelapa sawit mentah) atau batu bara, tidak terlalu terkena dampak krisis ini. Permintaan terhadap komoditas pasti tetap ada sehingga sektor ini relatif lebih sanggup bertahan dibanding industri manufaktur,” tutur Sofjan.

Para pengusaha khawatir, tren permintaan yang terus merosot semakin menyulitkan mereka bertahan. Jika permintaan melemah, bagaimana mereka meningkatkan produksi untuk menjalankan berbagai kewajiban, misalnya mencicil utang modal kerja ke perbankan.

Sementara itu, di sisi lain, pembahasan besaran kenaikan upah minimum provinsi di akhir tahun sudah menjadi kewajiban rutin. Kondisi ini yang semakin menimbulkan kekhawatiran dunia usaha. ”Jangan sampai kenaikan upah minimum malah semakin membebani industri yang kesulitan karena order anjlok,” ujar Sofjan.

Buruh khawatir

Sayang, rapat badan pekerja yang berlangsung selama tiga jam itu pun gagal merumuskan surat edaran Mennakertrans. Wakil buruh bersikeras menuntut Pasal 3 dicabut.

Mereka khawatir, pasal tersebut malah dimanfaatkan oleh perusahaan yang sebenarnya tidak terkena krisis untuk meminta pembatasan kenaikan upah minimum buruh.

Menurut Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal, Pasal 3 bertentangan dengan peraturan yang telah ada mengenai penetapan upah minimum. Sebagian besar anggota FSPMI adalah pekerja industri elektronik dan manufaktur.

Secara terpisah, Presiden Federasi Serikat Pekerja Nasional (FSPN) Bambang Wirahyoso meminta pemerintah pusat tidak mengintervensi penetapan upah minimum yang sudah dilimpahkan ke daerah.

Intervensi pengupahan dikhawatirkan menimbulkan persoalan baru. FSPN merupakan wadah organisasi buruh tekstil, produk tekstil, dan alas kaki.

Menurut Bambang, mekanisme perusahaan yang tidak mampu mengikuti ketentuan upah minimum sudah diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sepanjang pengusaha transparan melampirkan laporan produksi, penjualan, stok, sampai utang-piutang, dewan pengupahan daerah bakal merekomendasikan kepada gubernur agar memberi dispensasi tidak mampu membayar upah minimum.

”Mekanisme ini sudah diatur semuanya. Kami khawatir kalau pemerintah pusat intervensi daerah, bisa-bisa sistem yang sudah berjalan sekarang ini bakal kacau. Lha, upah minimum ditetapkan normatif saja masih banyak perusahaan yang ngemplang tanpa melapor,” ujar Bambang.

Namun, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) justru mendukung peraturan bersama tersebut. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Rekson Silaban, peraturan ini harus dilaksanakan secara transparan dan selektif.

Pemerintah tidak bisa langsung menyetujui klaim seluruh perusahaan sektor tertentu terancam bangkrut sehingga berhak tidak menaikkan upah minimum di atas inflasi.

Industri yang mengerjakan proyek pemerintah dan masih mengekspor harus tetap menaikkan upah minimum tahun 2009 sebesar 6-12 persen sesuai survei KHL 2008.

Peraturan bersama hanya layak diterapkan untuk perusahaan yang memang terbukti jeblok akibat krisis. ”Kalau sudah situasi seperti ini, kami justru menyayangkan jika ada serikat buruh yang tetap ngotot menuntut kenaikan upah. Bagi kami, yang terpenting perusahaan tetap eksis sehingga buruh bisa tetap bekerja,” ujar Rekson.

Menurut Erman, peraturan bersama ini berlaku temporer selama krisis terjadi. Begitu krisis berakhir, pemerintah akan mencabutnya. ”Peraturan bersama ini tak bertujuan membatasi kenaikan upah minimum. Perusahaan yang mampu tetap harus menaikkan upah minimum sesuai ketentuan,” katanya.

Masih adanya pro kontra soal penetapan upah minimum buruh ini menyisakan pertanyaan dan pembuktian. Untuk kepentingan siapa sebenarnya ketentuan baru soal penetapan upah minimum buruh tersebut dibuat?

Meskipun Dikritik Karena Tidak Mampu Mengurus Ekonomi Indonesia, Pemerintah SBY Tetap Ngotot Mempertahankan Sri Mulyani

Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengemukakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih memercayai Menteri Keuangan yang juga menjabat sebagai Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani.

Sampai akhir pemerintahan tahun depan, Presiden tidak akan melakukan perombakan terhadap Kabinet Indonesia Bersatu.

”Presiden percaya kepada Ibu Ani. Itu sebabnya beliau diberi kepercayaan menjadi Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian,” ujar Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (27/10).

Andi membantah rumor yang mengatakan adanya ketidakkompakan di dalam kabinet, terutama dalam upaya pemerintah mengantisipasi dampak krisis keuangan global yang telah berimbas ke pasar modal di Indonesia.

Kabinet tetap solid

Desakan di antara anggota kabinet agar Sri Mulyani karena tidak becus mengurus perekonomian Indonesia, diganti juga dibantah Andi. ”Tidak benar itu. Kabinet tetap solid. Tidak akan ada perombakan kabinet sampai akhir pemerintahan,” ujar Andi Mallarangeng.

Senin siang kemarin, Presiden mengadakan pertemuan empat mata dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Presiden, Jakarta.

Pertemuan berlangsung sekitar satu jam dan menurut Andi membicarakan langkah bersama untuk mengatasi krisis keuangan global.

Seusai pertemuan empat mata dengan Wapres, Presiden memanggil Sri Mulyani, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofyan A Djalil, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono.

Koordinasi dilakukan untuk membuat langkah guna mengantisipasi dampak krisis keuangan global di Indonesia.

Seusai pertemuan, ditanya mengenai melemahnya rupiah dan dampak lain dari krisis keuangan global, Sri Mulyani mengemukakan, pihaknya terus melakukan observasi tentang pengaruhnya ke APBN. ”Kita observasi dan antisipasi segala konsekuensinya tetapi untuk sementara kita tunggu dulu kemana arahnya,” ujarnya.

Mengenai pelemahan rupiah terhadap dollar AS, Sofyan mengemukakan, semua BUMN yang mempunyai dollar AS di luar negeri sudah diperintahkan memasukkan ke dalam negeri.

Sementara itu, untuk Pertamina dan PLN diperintahkan agar apa saja yang bisa dibayar dengan rupiah dibayar dengan rupiah. Penggunaan biodiesel juga dipercepat karena dibayar menggunakan mata uang rupiah dan membantu petani sawit.

”Kita lakukan minimalisasi permintaan valuta asing di BUMN agar ketersediaan valas meningkat dan mengurangi permintaan,” kata Sofyan.

Fakultas Kedokteran Unudayana Bali Akan Kurangi Mahasiswa Asing

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bali, (FK Unud) tengah mengkaji kebijakan pengurangan kesempatan belajar kepada mahasiswa asing di FK Unud, demikian Dekan FK Unud Prof. dr. Dewa Putu Wijana di Denpasar, Minggu.

FK Unud mengambil langkah ini untuk menjawab kritik terhadap banyaknya mahasiswa asing yang belajar di sana, diantaranya Menteri Menteri Kesehatan Siti Fadillah Soepari yang pernah memprotes kebijakan FK Unud menampung dan mencetak tenaga dokter bagi warga negara asing.

“Upaya (menampung mahasiswa asing) itu dinilai mengurangi kesempatan dan peluang bagi WNI untuk mengikuti studi di tempat kita,” kata Dewa Wijana.

Dewa Wijana mengakui, sorotan Menkes itu benar sehingga FK Unud memutuskan mengkaji lagi keputusan memberi kesematan kepada mahasiswa asing berkuliah di FK Unud dengan mengurangi jumlahnya.

“Setiap tahunnya kami memberikan kesempatan bagi mahasiswa asing tidak lebih dari 20 orang,” katanya.

Langkah pengurangan jumlah mahasiswa asing itu akan memberi kesempatan lebih luas kepada warga Indonesia menimba ilmu dan menjadi dokter lewat FK Unud.

Saat ini, mahasiswa asing yang berkuliah di FK Unud tercatat 150 orang atau sekitar sepuluh persen dari seluruh mahasiswa sekitar 1.500 orang.

Mahasiswa asing ini hampir separuhnya dari Malaysia dan sisanya berasal dari beberapa negara seperti Kanada, Jerman, Ingris dan Timor Leste.

Pelajar luar negeri sebenarnya sangat tertarik mengikuti kuliah di FK Unud, namun minat itu terpaksa dibatasi akibat minimnya kemampuan menampung mahasiswa, ungkap Dewa Wijana.

Kiai Syekh Pujiono Seorang Ulama Menikahi Gadis Kecil Umur 12 Tahun dan Akan Menikahi Lagi Dua Orang Gadis Kelas 5 dan 3 Sekolah Dasar

Syekh Puji atau nama lengkapnya Pujiono Cahyo Widianto, ulama kontroversial di Ambarawa, Kabupaten Semarang, bikin berita heboh dengan menikahi gadis kecil yang umurnya belum genap 12 tahun.

Segala sensasi yang dilakukan oleh lelaki yang menyebut dirinya dengan sebutan Syekh ini, sudah dianggap hal biasa oleh sejumlah kalangan. Masyarakat tak kaget dengan segala tindak tanduk Syekh Puji, termasuk pernikahannya dengan gadis ABG bernama Lutfiana Ulfa berumur 12 tahun sebagai isteri kedua.

Seperti diberitakan Pos Kota (23/10), Syekh Puji, pemilik Ponpes Miftakhul Jannah di Ambarawa Kabupaten Semarang ini, menjadikan isteri keduanya itu sebagai Managing Director PT Sinar Lendoh (PT Silenter) perusahaan yang selama ini dikelola Syeh Puji.

Kendati sering membuat sensasi, namun kabar pernikahan Syekh Puji dengan gadis di bawah umur, tak urung sejumlah ibu rumahtangga di Semarang sempat melontarkan kritik dan sindiran tajam. Syekh Puji dinilai sombong dan mengandalkan uang untuk mencapai tujuannya.

“Setelah pernah pamer kekayaan, kini lelaki itu pamer dengan kesombongannya mengambil gadis kecil yang baru lulus SD sebagai isteri keduanya,” kata Ny Rahma, ibu rumahtangga.

Syeh Puji dikabarkan menikahi Lutfiana Ulfa, putri sulung pasangan Suroso dan Siti Huriah, penduduk Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Gadis ini lahir 3 Desember 1995. Lutfiana Ulfa dinobatkan sebagai Managing Director PT Silenter.

3 GADIS KECIL
Syekh Puji, seperti dikutip detik.com mengaku belum menikahi Lutfiana Ulfa (12). Tapi kesaksian warga menyatakan pria yang pernah berzakat Rp1,3 miliar itu dalam buka puasa mengaku sudah menikahi Ulfa (12) secara siri.

Ternyata Syekh Puji tidak hanya ingin menikahi Ulfa saja. Ada dua gadis kecil lagi yang akan dinikahinya yakni bocah yang masih sekolah SD kelas 5 dan kelas 3. Ketika ditanya siapa nama kedua calon istrinya itu, Syekh Puji mengelak dan masih merahasiakannya.

Lalu bagaimana dengan sekolah kedua bocah itu? “Saya sekolahi sendiri. Saya ajari sendiri. Kalau gurunya bukan saya bahaya. Bisa rusak. Hahaha…”

Ketika ditanya apakah anak SD itu sudah akil balik? Apa Syekh nanti setelah menikah mau langsung ‘campur’ atau bagaimana?

“Saya sesuai ajaran Kanjeng Nabi. Kalau yang namanya menikah dengan umurnya 7 tahun boleh saja. Kalau urusan campur setelah dia mens. Ulfa sudah mens. Yang dua belum mens. Belum boleh. Saya punya dasar agama juga. Nggak ngawur.

Game James Bond Terbaru Quantum of Solace Menegangkan dan Realistis

Saat para penggemar tak sabar menanti peluncuran film terbaru James Bond, Quantum of Solace, para pencinta game pun harap-harap cemas. Bukan karena ingin ikut antre pemutaran perdana film itu di bioskop-bioskop. Bersamaan dengan peluncuran film tersebut 31 Oktober nanti, versi video game film ini akan dipasarkan.

Sesuai dengan filmnya, Quantum of Solace: The Game juga akan dipenuhi aksi nekat si agen rahasia Inggris itu. Bahkan game ini akan memperkenalkan Bond, yang dikenal dengan nomor sandi 007, yang lebih berbahaya, mematikan, dan licin dalam menghadapi musuh-musuhnya.

Game bergenre laga ini memadukan secara intens aksi orang (pemain) pertama dengan sistem perlindungan dari orang ketiga. Menurut pengembangnya, Quantum of Solace: The Game akan menggerakkan naluri para gamer ke sebuah pengalaman sinematis dari aksi spionase internasional.

Pemain akan diajak untuk benar-benar merasakan pengalaman Daniel Craig, pemeran 007 yang dalam filmnya selalu dikelilingi para wanita cantik. Bagaimana si agen ini menyusup ke dalam pesta mewah, juga ketika ia sembunyi-sembunyi dan menembak musuh dengan tepat saat menjalankan misi. Karakter Bond dalam game ini juga dibuat mirip dengan si aktor tersebut.

Desain dan efek suara game ini juga dirancang seperti benar-benar berada di tengah pertempuran bersenjata, diselingi ledakan-ledakan masif. Bukan cuma itu, latar lokasi Bond “versi digital” ini juga layaknya di film karena memang dipotret dari lokasi-lokasi pengambilan gambar film itu, di Montenegro, Venesia, Bolivia, hingga Austria.

Sepanjang sejarah, seri game Bond 007 memang selalu laris terjual. Seperti game N64 GoldenEye, versi game film Golden Eye yang diputar pada 1995, terjual lebih dari 8 juta kopi di seluruh dunia setelah dirilis pada 1997. Dengan moda multiplayer deathmatch, game itu dianggap sebagai salah satu game berjenis first-person shooters terbaik.

Adam Gascoigne, salah satu perancang game Quantum of Solace, berharap game yang pembuatannya memakan waktu dua tahun ini dapat mengulang sukses GoldenEye. Quantum of Solace bahkan lebih mudah dimainkan.

Menurut Gascoigne, game ini awalnya dikembangkan berdasarkan seri film Bond sebelum Quantum of Solace, yakni Casino Royale (2006). Ketika merancangnya, pada akhir 2007, tim mendapat konsep skenario Quantum dari penulisnya, Paul Haggis. Jadilah game ini perpaduan kedua film tersebut. Karena itu, “Game ini juga tentang bagaimana Bond berpakaian, kelakuannya, dan minuman apa yang ia sukai,” ujarnya.

Sebelum diluncurkan ke pasar, game yang dipenuhi aksi tembak-menembak ini rupanya sudah menjaring banyak penggemar, terutama mereka yang dalam kehidupan nyata bekerja di industri layanan keamanan. Seperti Will Geddes, ahli pencegahan aksi teror. “Saya adalah gamer seperti banyak orang bekerja di industri pengamanan,” ujar Geddes, yang kini mengepalai firma keamanan miliknya sendiri.

“Kepala kami diisi dengan pekerjaan karena kami bekerja 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Karena itu, Anda harus mengistirahatkan beban di kepala Anda dengan bermain game seperti ini,” katanya.

Quantum of Solace disokong game engine Call of Duty 4: Modern Warfare untuk mengantar grafis definisi tinggi yang superior kepada para pengguna. Game yang diluncurkan untuk konsol Xbox 360 ini akan tersedia di gerai-gerai game mulai 31 Oktober di Eropa, dan di Amerika pada 4 November.

Deathmatch: Moda permainan video game yang umum digunakan dalam game laga multiplayer. Pemenangnya adalah pemain yang membunuh paling banyak ketika pertandingan usai.

Flora dan Fauna di Kawasan Restorasi Terancam Punah

Flora dan fauna di kawasan eks HPH PT Asialog seluas 101.000 hektar di Jambi dan Sumatera Selatan yang akan dijadikan kawasan restorasi ekosistem Indonesia terancam punah.

“Kawasan itu memiliki banyak jenis fauna dan flora, tetapi itu akan punah jika kawasan itu tidak segera diselamatkan dari perambahan dan penebangan liar,” kata David Charles Lee, salah seorang ahli/peneliti jenis burung langka dari Harapan Rainforest Sumatera di Jambi, Kamis.

Ia meminta kepada pemerintah setelah eks HPH itu diserahkan pengelolannya pada 2007, seharusnya pemerintah segera mungkin mengeluarkan izin pengelolaan kepada Harapan Rainforest Sumatera yang merupakan konsorsium PT Restorasi Eksosistem Indonesia (REKI).

Sebab itu akan menjadi kawasan restorasi ekosistem Indonesia yang dikelola selama 100 tahun, juga sebagai percontohan restorasi pertama di dunia.

Saat ini kawasan yang berlokasi di Jambi (seluas 49.000 hektare) di Desa Bungku Dusun Kunangan Jaya, Kec. Bajubang, Kabupaten Batanghari mulai dirambah atau hampir 7.000 telah dibangun masyarakat menjadi perkebunan kelapa sawit.

Masyarakat merambah dan membangun kebun sawit, karena belum turunnya izin dari Menhut, sementara Harapan Rainforest dalam setahun sudah hadir di kawasan tersebut, tambah M Nazli, manajer penanggungjawab keamanan kawasan juga dari Harapan Rainforest Sumatera.

Padahal proyek restorasi itu mengembalikan dan melestarikan kawasan hutan dan kelangsungan hidup flora dan fauna yang masih ada.

Saat ini Harapan Rainforest Sumatera telah melakukan pembibitan dan menanam kembali pohon di kawasan yang sudah gundul akibat perambahan dan pembalakan liar tersebut.

David lebih lanjut menjelaskan, sebanyak 294 jenis burung terdapat dalam kawasan hutan itu. Diperkirakan sedikitnya 77 species jenis burung terancam punah.

Kawasan itu juga ditumbuhi berbagai jenis pohon langka dan unik, seperti kayu Bulian, Meranti, Manggis, Mersawa, Kempas, Pulai, Merpayang dan Balam Putih.

Lalu ditemukan juga berbagai jenis satwa dilindungi seperti Harimau Sumatera, Tapir, Napu, Beruang, Gajah dan Landak.

Beberapa jenis burung yang ada, misanya burung Rangkong, Pelatuk Raffles, Kuntul Karang, Alap-alap Kawah, Kangkok Ranting, Baza Jerdon, Apung Tanah, Kerak Kerbau, Gemak Loreng, Elang Klihingan, dan Elang Jambul. Ada juga Julang jambul Hitam, Julang Emas, Kangkareng Hitam, Kangkareng Perut Putih, Rangkong Badak dan Rangkong Papan.

Selain itu terdapat 45 jenis binatang mamalia, tujuh jenis diantaranya terancam punah, serta 61 jenis pohon.

Kawasan itu juga menjadi salah satu tempat tinggal habitat Orang Rimba atau Suku Anak Dalam yang menggantungkan hidup di dalam kawasan hutan.

Burung Burung Asing Di Sumatera Utara Kekurangan Makan

Sumber makanan burung migran dari Rusia dan Belarus di pesisir timur Sumatera Utara berkurang. Berkurangnya sumber makanan itu menjadi penyebab berkurangnya burung migran yang singgah dari belahan utara menuju selatan.

”Setelah kami data, jumlah burung migran yang singgah di lokasi ini berkurang. Kami lihat sendiri lokasi ini kondisinya mengalami perubahan. Sumber makanan yang mestinya bisa mereka dapatkan menjadi hilang,” kata Junaidi Siregar dari Biologi Pencinta Alam dan Studi Lingkungan Hidup (Biopalas) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Sumatera Utara (USU) di Pantai Baru, Kabupaten Deli Serdang, Minggu (19/10).

Junaidi mengatakan, dalam kurun sembilan bulan, burung yang singgah ini menurun sekitar separuh dari jumlah sebelumnya. Pada Januari silam, burung migran yang singgah ke pesisir timur Sumut mencapai 600 ekor dari tujuh jenis. Kini, burung itu tercatat 315 ekor dari tujuh jenis burung.

Tujuh jenis burung migran ini, antara lain, gajahan (Numenius sp), trinil (Tringa sp), trinil pembalik bahu (Arenaria interpres), cerek (Charadrius sp), cerek besar (Pluvialis sp), Biru Laut (Limosa sp), dan dara laut (Sterna sp). Adapun burung lokal yang ditemukan di lokasi yang sama, antara lain, kuntul besar (Egretta alba), kuntul kecil (Egretta garzetta), dan kuntul bluwok (Mycteria cinerea).

Burung migran ini tidak lagi bisa mencari makan di dalam lumpur di bagian barat Pantai Baru. Di bagian barat pantai itu mengering karena adanya aktivitas pengerukan pasir pantai. Padahal, di dalam lumpur pantai itu terdapat sumber makanan burung itu. Sumber makanan yang dimaksud, antara lain, ikan, udang, dan jenis kepiting kecil.

Selain hinggap di lumpur, burung itu juga hinggap di pepohonan di pinggir pantai. Pohon paling dominan di Pantai Biru didominasi jenis api-api (Avicennia sp) dan bakau (Rhizophora sp). Jumlah pepohonan ini juga semakin berkurang

Konsep Kreatif Bus TransJakarta Untuk Mengatasi Kemacetan

Ketika bus transjakarta diluncurkan pada 15 Januari 2004, di Koridor I, ruas Blok M-Kota, warga menaruh harapan beban kemacetan Jakarta berkurang. Kini, empat tahun setelah tujuh koridor digunakan, kemacetan tetap terjadi di berbagai sudut kota, termasuk di beberapa ruas jalan tol dalam kota.

Warga kembali berharap kemacetan akan bisa ditekan jika tiga koridor baru, yakni Koridor VIII-X, beroperasi pada September 2008 seperti yang dijanjikan Pemprov DKI Jakarta. Namun apa yang terjadi, proyek itu tetap saja ngadat meski infrastruktur pendukung sudah rampung sejak September lalu.

Padahal, pembangunan jaringan angkutan umum massal berbasis bus atau bus rapid transit (BRT) melalui bus transjakarta merupakan salah satu solusi mengurangi kemacetan di Jakarta. Transjakarta diyakini menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah transportasi setelah merujuk pada keberhasilan TransMilenio di Bogota, Kolombia.

Jakarta memiliki 10 koridor jalur khusus bus (busway) dengan panjang total jalurnya 172,45 kilometer, dan memiliki koridor terpanjang di dunia. Bandingkan dengan TransMilenio yang beroperasi sejak Desember 2000, yang baru memiliki 9 koridor dengan panjang total 86,5 kilometer.

Ditilik dari sisi itu, Jakarta memang lebih unggul dari Bogota. Namun, dalam banyak aspek pengelolaan transportasi massal, Jakarta jauh tertinggal dari Bogota. Padahal, persoalan transportasi berikut masalah sosial dan budaya kota antara Jakarta dan Bogota hampir sama. Bogota hingga tahun 2000, misalnya, adalah kota tanpa karakter, semrawut, macet, polutif, kumuh, dan ”gelap” menakutkan. Bogota dipadati hunian liar tidak tertata yang dibangun pendatang dan warga miskin kota.

Namun, enam tahun kemudian, tepatnya tahun 2006, Bogota berubah menjadi kota yang humanis. Angka kriminalitas di kota berkurang, angkutan umum massal memadai, murah, dan manusiawi menembus hingga ke permukiman di pinggiran kota.

Strategi pembangunan kota

Dinamisasi pembangunan di Bogota mulai terasa saat Wali Kota Bogota dijabat Enrique Penalosa pada tahun 1998-2000. Penalosa mempunyai kemauan politik untuk menata transportasi massal sebagai bagian dari strategi pembangunan kota, dan bukan program yang parsial.

Sebelum TransMilenio dioperasikan, Penalosa menggusur permukiman liar dan menatanya. Warga pendatang yang tak punya kartu tanda penduduk Bogota dipulangkan ke daerah asal. Warga yang ber-KTP Bogota direlokasi ke pinggiran kota.

Permukiman di pinggiran kota pun dibangun menyerupai rumah susun (rusun), tetapi jauh lebih manusiawi ketimbang rusun yang pernah dibangun di Jakarta. Kompleks perumahan seperti ini terlihat, antara lain, di El Recreo Urbanization.

Tidak hanya itu, Penalosa juga mewajibkan semua bangunan di tepi jalan raya mundur tiga meter atau lebih demi pelebaran jalan. Hasilnya, hingga kini lebih dari 300.000 meter persegi ruang publik berhasil ditata (recuperate), dan dibangun untuk trotoar, jalur pedestrian, ruang terbuka hijau, dan lorong, serta jalur tambahan jalan utama.

Penalosa merevitalisasi angkutan umum dalam wujud BRT TransMilenio berkelanjutan, dan menjadikannya tulang punggung kemajuan kota. Pembangunan infrastruktur busway beriringan dengan proses lelang pengadaan bus. Saat konstruksi infrastruktur selesai, bus pun sudah siap.

Di Jakarta, ketika semua infrastruktur Koridor VIII-X selesai dibangun pada September lalu, bus tidak tersedia. Bus baru bisa dioperasikan akhir tahun 2009, itu pun masih perkiraan. Realitasnya, armada di Koridor IV-VII pun tidak memadai jumlahnya untuk setiap koridornya.

Bus gandeng

Salah satu keunggulan TransMilenio adalah menggunakan bus gandeng (articulated)—bus ini berdaya angkut 160 orang—meski baru memiliki 9 koridor dengan panjang total 86,5 kilometer.

Tahun 2008, TransMilenio telah mempunyai 1.070 bus dengan daya angkut 1,45 juta orang per hari. Yang menarik, pada jalur sepanjang 84 kilometer itu, di antaranya ada jalur yang disebut jalur full dedicated, tidak bisa dilalui kendaraan lain, kecuali TransMilenio.

Bandingkan dengan transjakarta, yang baru mengoperasikan 339 bus dengan daya angkut 240.000-245.000 orang per hari. Rendahnya kapasitas tampung bus transjakarta karena sebagian besar armada dari total armada sebanyak 339 bus itu adalah bus tunggal. Dengan demikian, head way bus transjakarta mencapai 30 menit. Sebaliknya, TransMilenio dengan armada sebanyak 1.070 bus gandeng mampu mencapai 3-10 menit.

Penggunaan bus gandeng sebenarnya memberikan beberapa keuntungan. Pada bus tunggal dengan satu atau dua pintu seperti transjakarta, daya angkutnya terbatas dan proses sirkulasi naik turun penumpangnya lamban atau terhambat. TransMilenio memiliki empat pintu sehingga proses naik turun penumpang hanya butuh waktu 15 detik.

Transaksi tiket juga online di semua halte, terminal, serta kantor pengendali di TransMilenio, serta kolektor tiket dan bank atau trustee. Sistem tiket yang transparan itu sangat berbeda dengan transjakarta. Di Koridor IV-VII transjakarta, transaksi tiket secara manual atau karcis sobek yang berpotensi rawan kecurangan.

Setiap halte TransMilenio dilengkapi close circuit television atau CCTV, dijaga polisi, lift untuk pengguna kursi roda yang semuanya berfungsi baik. Jika lift rusak, dalam tempo cepat sudah bisa diperbaiki. Beda dengan kondisi di Jakarta. Lift bus transjakarta untuk para calon penumpang sakit atau cacat yang ada di halte Sarinah, Jakarta Pusat, sudah rusak sejak awal. Ironisnya, kondisi itu tetap dibiarkan sampai saat ini, tanpa ada niat memperbaikinya.

Jalur dan bus pengumpan

Satu hal penting yang tidak dijadikan sebagai contoh oleh Jakarta dari Bogota ialah soal penyiapan jalur pengumpan dan armadanya. Bogota terlebih dahulu menyadari kemungkinan adanya kebuntuan lalu lintas jika pembangunan busway tanpa bus pengumpan atau feeder.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyadari hal itu saat melakukan studi banding ke Bogota. Namun, pemahaman itu sebatas wacana tanpa ada eksekusi yang konsisten.

Artinya, jangankan memikirkan sistem pembangunan jalur dan pengadaan bus pengumpan, armada bus transjakarta saja masih kurang. Bagi Bogota, membangun busway tanpa pengumpan bukanlah konsep penataan transportasi perkotaan yang berkelanjutan. Di Bogota, setiap ujung koridornya kini ada 450 bus pengumpan, yang tarifnya sudah terintegrasi atau dipadukan dalam satu tiket dengan bus TransMilenio.

Bus pengumpan juga pantang masuk ke dalam kota karena jika dipaksakan masuk akan menjadi kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah menyediakan jalur bus khusus. Di Jakarta, kita kerap melihat bus ukuran besar dari luar kota, seperti dari Cibubur, yang mengklaim sebagai feeder, malang melintang di beberapa ruas jalan dalam kota.

Bus yang diklaim sebagai bus pengumpan itu bukannya membantu menekan kepadatan lalu lintas di Jakarta, tetapi justru menambah sesak lalu lintas Jakarta. Bus itu tak ubahnya sebagai bus kota yang dikelola oleh perusahaan properti.

Sementara itu di Bogota, feeder menembus hingga masuk ke permukiman-permukiman di pinggiran kota Bogota. Jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke kota menjadi berkurang. Selain itu, sebagian besar tempat parkir ditutup atau diberlakukan pembatasan lahan.

Solusinya, di ujung luar koridor dibangun tempat penitipan kendaraan pribadi (park and ride). Fasilitas ini disediakan untuk kaum suburban yang bermukim di daerah yang belum terjangkau bus pengumpan. Mereka naik kendaraan pribadi hingga di ujung koridor terluar lalu pindah ke bus TransMilenio menuju kota.

Konsep pembangunan bus transjakarta masih setengah-setengah. Hasilnya memunculkan berbagai masalah yang tak kunjung selesai

Setelah Orde Baru Kini Muncul Nepotisme Baru Yang Mengancam Demokrasi dan Kemajuan Bangsa Indonesia

Fenomena nepotisme politik kembali menguat dalam era demokratisasi saat ini. Para petinggi partai menempatkan anak, istri, keponakan, dan keluarganya pada posisi-posisi strategis daftar calon anggota legislatif Pemilu 2009. Apa dampaknya bagi reformasi yang masih berjalan di tempat?

Mungkin ruang tulisan ini terlalu sempit untuk memuat kembali daftar nama caleg yang tak lain adalah keluarga dari pengurus kunci partai. Sekadar contoh, tiga orang di antaranya adalah Edy Baskoro, putra Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono; Puan Maharani, putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri; dan Dave Laksono, putra Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Hampir semua partai menempatkan keluarga elite partai ini pada posisi nomor urut teratas, menyisihkan para kader dan aktivis partai yang ”berkeringat” serta berjuang dari bawah.

Perlakuan istimewa petinggi partai atau pejabat terhadap keluarga sendiri ini hampir seragam di semua tingkat dan dapat dicek kembali pada daftar caleg DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diumumkan KPU. Ini tentu ironi politik di tengah retorika membuncah para elite tentang urgensi pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam rangka mewujudkan Indonesia baru.

Nepotisme dan dinasti politik

Nepotisme politik secara sederhana dapat diartikan sebagai pemberian perlakuan istimewa kepada keluarga sendiri dalam posisi kekuasaan politik tertentu, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Nepotisme tak hanya menafikan penjenjangan karier politik atas dasar prestasi, kapabilitas, dan rekam jejak dalam proses rekrutmen politik, tetapi bersifat antidemokrasi. Karena itu, salah satu cita-cita reformasi pasca-Soeharto yang terpenting adalah pemberantasan KKN yang selama ini dianggap sebagai biang kebobrokan rezim Orde Baru.

Para pelaku nepotisme biasanya membela diri dengan menunjukkan fakta bahwa fenomena serupa juga terjadi di negara lain. Di negeri kampiun demokrasi, seperti Amerika Serikat, sering disebut klan John F Kennedy, George Bush, dan Bill Clinton sebagai pelaku nepotisme. Di Asia acapkali dicontohkan keluarga Nehru yang melahirkan Indira Gandhi serta anak dan menantu Gandhi yang terjun ke politik, sementara di Pakistan ada keluarga Ali Bhutto yang melahirkan Benazir Bhutto dan kini suami serta anaknya juga turut berkiprah dalam politik. Kecenderungan hampir sama terjadi di Filipina, Thailand, Banglades, dan beberapa negara lain.

Namun, sebagian pembelaan itu jelas salah dan tidak tepat. Sekadar contoh, Ted dan Bob Kennedy, Hillary Clinton, Gandhi beserta anak menantunya, begitu pula Benazir yang tertembak, tidak berkiprah di politik semata-mata karena nepotisme. Mereka tak sekadar memiliki reputasi, rekam jejak, dan kapabilitas, tetapi juga sebagian memiliki latar belakang pendidikan bidang politik atau hukum yang memadai. Jadi, kalaupun terbentuk ”dinasti politik” atas dasar garis darah, citra publik mereka cenderung positif.

Neopatrimonial

Sementara itu, yang berlangsung di Indonesia acapkali adalah kecenderungan para elite politik berlaku aji mumpung. Artinya, mumpung sang bapak sedang berkuasa, diwariskanlah kekuasaan serupa untuk anak, istri, atau anggota keluarga yang lain. Akhirnya yang berkembang adalah format patrimonial dengan kutub ekstremnya: negara patrimonial. Sebagaimana berlaku pada monarki tradisional, di negara patrimonial kekuasaan, baik politik maupun ekonomi, diwariskan secara turun-temurun di antara para keluarga ataupun kerabat istana.

Gejala menguatnya kembali nepotisme di balik proses pencalonan legislatif dewasa ini mungkin belum separah negara patrimonial karena para caleg yang ditawarkan itu akan dipilih melalui pemilu demokratis. Namun persoalannya, sistem pemilu atas dasar nomor urut dan struktur sebagian besar partai yang masih oligarkis relatif belum memberikan kesempatan bagi publik untuk memilih caleg atas dasar kapabilitas, rekam jejak, dan kompetensi mereka. Format kepartaian dan perwakilan politik yang berlaku pasca-Soeharto masih memberi ruang yang lebar berkibarnya nepotisme politik.

Karena itu, jika budaya politik tradisional dan tidak sehat ini terus berlangsung dalam politik nasional, maka tidak mustahil patrimonialisme baru dalam skala partai tumbuh membesar dalam skala negara dan berujung pada ketidakpercayaan publik terhadap proses demokrasi. Fenomena golput yang relatif tinggi dalam berbagai pilkada provinsi dan kabupaten/kota bisa jadi merupakan pertanda mulai runtuhnya kepercayaan publik terhadap segenap proses demokrasi itu.

Personalisasi kekuasaan

Salah satu dampak dari nepotisme politik dalam proses rekrutmen politik adalah tidak kunjung melembaganya partai sebagai sebuah organisasi modern dan demokratis. Nepotisme tak hanya menutup peluang para kader atau aktivis partai yang benar-benar berjuang meniti karier politik dari bawah, tetapi juga menjadi perangkap berkembang biaknya personalisasi kekuasaan dan kepemimpinan oligarkis partai-partai.

Implikasi lain dari menguatnya nepotisme dalam rekrutmen politik adalah semakin melembaganya praktik korupsi politik dalam arti luas. Apabila para elite terbiasa mengambil hak politik para kader dan aktivis partai, yang menjadi korban berikutnya adalah rakyat melalui korupsi berjemaah atas dana publik, seperti marak dalam sejumlah kasus mutakhir.

Rezim Orde Baru sebenarnya memberi pelajaran amat berharga bagi bangsa ini betapa berbahayanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun ironisnya para elite politik kita tak kunjung sadar akan hal itu. Semoga masih ada elite politik yang tidak sekadar ”mengambil” untuk diri dan keluarga, tetapi juga memberi bagi Tanah Air tercinta.

Syamsuddin Haris Profesor Riset Ilmu Politik LIPI

Politik Kekeluargaan Sangat Berbahaya Karena Akan Menciptakan Kerajaan Indonesia Raya

Sejumlah partai politik masih menerapkan pola kekeluargaan dalam perekrutan tokohnya, baik dalam penentuan calon wakil rakyat maupun jabatan politik lainnya. Bahkan, politik kekeluargaan itu kini mengarah pada dinasti karena munculnya generasi ketiga atau cucu tokoh dalam penentuan jabatan politik, khususnya pencalonan anggota parlemen.

Seperti dicermati Kompas dari daftar calon sementara anggota DPR, Minggu (19/10), dua cucu mantan Presiden Soekarno, Puan Maharani dan Puti Guntur Soekarnoputri, menjadi calon anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). PDI-P juga menempatkan Megawati Soekarnoputri, anak Soekarno dan ibu Puan, sebagai calon presiden untuk Pemilu 2009. Selain itu, sejumlah anggota keluarga Megawati juga menjadi calon anggota legislatif (caleg) dari PDI-P.

Sukmawati Soekarno, adik kandung Megawati, yang memimpin Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme juga menjadi caleg untuk Daerah Pemilihan Bali. Sejumlah politisi lainnya juga menempatkan kerabatnya sebagai caleg.

Amat berbahaya

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Arbi Sanit, mengakui, adanya kecenderungan politik keluarga, bahkan dinasti, mewarnai perekrutan tokoh politik di negeri ini. Suami, istri, anak, keponakan, ipar, dan bagian keluarga lainnya banyak yang mencoba terjun ke politik secara berbarengan. Di tengah belum terbangunnya tradisi berdemokrasi yang baik, gejala ini amat berbahaya sehingga harus ditolak.

”Politik dinasti, politik klik, harus ditolak. Ketika perangkat demokrasi belum berfungsi akan terjebak pada konflik kepentingan atau penyalahgunaan kewenangan,” ucap Arbi, Sabtu.

Menurut dia, politik dinasti juga banyak terjadi di negara yang sudah lama menjalankan sistem demokrasi, seperti di Amerika Serikat atau India. Namun, yang menjadi persoalan adalah belum adanya kriteria dan standar prosedur seleksi pejabat negara yang benar- benar obyektif dan lemahnya kontrol di negeri ini. ”Kontrol anggaran tidak berjalan, etika politik tidak berjalan, oposisi juga tidak berjalan. Semua dapat diterobos oleh dinasti,” paparnya.

Sebaliknya, Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung berpendapat, politik dinasti tak perlu terlalu diperdebatkan.

Menurut Pramono, seorang anggota DPR tidak bisa bertindak atas nama pribadi karena fraksi adalah kepanjangan partai. Apabila ada seorang anggota Dewan yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan anggota lain atau pejabat lain, pengaruhnya tidak terlalu signifikan.

Hal ini juga harus dilihat dari rekam jejak politisi itu. Dia mencontohkan, Taufik Kiemas sebelum menikah dengan Megawati sudah menjadi aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Taufik juga sempat merasakan dipenjara berulang kali.

”Puan Maharani juga sejak kecil ikut sepak terjang bapak dan ibunya. Sebab itu, tak perlu diperdebatkan,” katanya. Aturan main di partai harus ditegakkan. Ini juga sudah dilakukan PDI-P.

Juga terjadi di daerah

Fenomena politik kekeluargaan, termasuk dalam penentuan caleg, juga terjadi di daerah. Kondisi itu terlihat dalam pencalonan anggota DPRD, baik di tingkat kabupaten/kota atau provinsi, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

”Kami tidak mendata jumlahnya secara pasti, tetapi perkiraan kasarnya mencapai 10 persen dari total 774 orang yang masuk DCS,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum Kalteng Awongganda W Linjar, terkait caleg yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan tokoh partai atau pejabat di daerah itu.

Awongganda menyatakan, pola hubungan kekerabatan itu bervariasi, antara lain ayah dan anak, seperti caleg dari PDI-P, R Atu Narang dan Aries M Narang. Ada pula hubungan mertua-menantu hingga paman-keponakan.

Hairansyah, anggota KPU Kalsel, mengungkapkan, caleg memiliki hubungan keluarga tidak dipermasalahkan KPU. Sebab, ketentuan yang dipakai adalah caleg itu bisa diterima karena resmi diusulkan partai dan memenuhi persyaratan.

Hairansyah mencontohkan, selain ada beberapa keluarga yang menjadi caleg, di Kalsel juga terdapat bentuk hubungan caleg karena ayahnya menjadi ketua partai. Contohnya, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalsel dan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Kalsel Sulaiman HB tidak maju sebagai caleg, tetapi anak mereka, Aditya Mukti Ariffin sebagai caleg PPP dan Hasnuriyadi sebagai caleg Golkar untuk DPR.

Dari Kaltim, Ketua KPU Kabupaten Nunukan Sumaring dan anggota KPU Kota Bontang Adief Mulyadi mengakui adanya caleg yang berhubungan darah dengan tokoh parpol atau pejabat di daerah itu.

Asalkan berjalan alamiah

Peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, di Jakarta, Sabtu, menilai tumbuhnya dinasti atau keluarga politik di negeri ini wajar saja sepanjang prosesnya berjalan alamiah. Dinasti politik bukan khas Indonesia.

Namun, proses untuk bisa dicalonkan oleh parpol tidak boleh terjadi seketika. Politisi mestinya ”berkeringat” terlebih dulu untuk sampai ke suatu posisi. Jika proses tidak adil, wajar pula jika muncul ”pemberontakan kecil” di tubuh parpol. ”Jika prosesnya tidak alamiah, yang muncul politisi tiban,” sebut Ikrar.

Melihat fenomena ”pewarisan kekuasaan” itu, Ikrar mengingatkan, mau tak mau rakyatlah yang menjadi penentu. Calon mesti dilihat betul kemampuannya, jangan sekadar nama besar orang tua atau keluarganya.

Menurut Ikrar, siapa pun politisi yang hendak dicalonkan ke lembaga perwakilan mesti dilatih untuk menghadapi persoalan di lapangan. Mereka mesti punya ketahanan politik yang besar sehingga bisa menghadapi dan memecahkan persoalan politik

Surat Izin Mengemudi SIM Indonesia Berlaku Di Australia

Para pemegang Surat Izin Mengemudi (SIM) Indonesia bisa bernafas lega dan percaya diri saat mengemudikan mobil di Australia karena SIM yang dikeluarkan Kepolisian RI itu diakui penuh kepolisian setempat.

“SIM Indonesia diakui penuh di Australia,” kata Sekretaris I Fungsi Kekonsuleran KBRI Canberra, Meri Binsar Simorangkir, saat ditemui di sela kegiatan pelayanan kekonsuleran dan imigrasi kepada ratusan warga Indonesia di Brisbane, Sabtu.

Hanya saja, bagi mereka yang tidak ingin bersusah-susah untuk menjelaskan isi SIM Indonesia kepada polisi Australia yang bertanya, pihaknya memberi pelayanan penerjemahan (translasi) isi SIM karena SIM Indonesia tidak menjelaskan jenis kendaraan yang boleh dikemudikan, katanya.

“Jadi fungsi translasi itu hanya sekadar memperkuat legalitas SIM kita. Sesuai ketentuan, setiap orang yang ingin mendapatkan translasi SIM dikenakan biaya 25 dolar Australia,” kata Simorangkir.

Perihal status SIM Indonesia yang setara dengan SIM Australia itu sebelumnya pernah disampaikan Perwira Penghubung Polri di KBRI Canberra, Kombes Hasan Malik, dalam rapat koordinasi pengurus Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) pusat, cabang, dan ranting se-Australia dengan KBRI Canberra 13 Oktober lalu.

Sementara itu, sedikitnya 157 orang warga negara Indonesia yang tinggal di Brisbane dan sekitarnya mengikuti pelayanan konsuleran dan imigrasi yang diberikan beberapa orang staf KBRI Canberra di kampus Universitas Queensland (UQ) St Lucia, Brisbane, itu.

Kesempatan itu juga dimanfaatkan mereka untuk mengisi pendaftaran calon pemilih Pemilu 2009.

Kegiatan yang diselenggarakan KBRI Canberra bekerja sama dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) Queensland dan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Universitas Queensland (UQISA) itu tidak hanya disambut hangat para mahasiswa tetapi juga WNI yang sudah berstatus “residen tetap” di Brisbane.

Bentuk-bentuk pelayanan kekonsuleran dan imigrasi yang diberikan KBRI Canberra itu adalah lapor diri, perpanjangan paspor dinas, pergantian paspor, dwi kewarganegaraan, permintaan izin keluar (exit permit), dan penerjemahan SIM Indonesia

Majelis Ulama Indonesia Mewajibkan Semua Artis Yang Manggung Di Sumsel Lapor. Kapankah Korupsi dan Koruptor Menjadi Fokus MUI?

MUI Sumsel mewajibkan setiap artis ibukota yang hendak pentas di Palembang terlebih dahulu melapor atau menyatakan kesiapan tidak berlebihan dalam aksi panggung.

“Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab terhadap kemaslahatan umat,” kata Ketua MUI Sumsel, KH.Sodikun. Sedangkan untuk korupsi yang jelas-jelas merusak moral bangsa, tidak ada tindakan sedikitpun.

Langkah itu menurut MUI adalah untuk mengantisipasi aksi yang berlebihan atau mendekati pornografi.

“Sehingga dalam aksi panggung, artis seperti Mulan Jameela dan Julia Perez membatasi gerakan dan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan efek membangkitkan syahwat,” katanya, di Palembang, Sabtu.

Menurut dia, pihaknya sangat berterimakasih karena ternyata mereka mampu menampilkan hiburan yang tidak berlebihan dengan pakaian sopan dan gerakan pun yang wajar.

Sodikun juga melarang artis ibukota yang datang ke daerah tersebut membawakan lagu-lagu yang bernada selingkuh.

MUI Sumsel juga mencekal sejumlah artis ibukota yang selama ini terkenal dengan berbagai tindakanya yang sangat berlebihan dalam aksi panggung mereka, seperti Dewi Persik.

“Kami meminta agar semua penyelanggara musik tidak menampilkan penyanyi yang lebih mendepankan mengumbar goyangan dan aurat,” ujarnya

Diperlukan Atlet Karateka Menjadi Pemain Bola Agar Tidak Kalah Bila Baku Hantam

Partai Divisi Utama Liga Esia 2008 antara PSIR Rembang dan Persebaya Surabaya di Stadion Krida, Rembang, Selasa (14/10), diwarnai kericuhan. Suporter Persebaya dan suporter PSIR saling melempar batu. Akibatnya, tiga pendukung Persebaya dan seorang suporter PSIR luka di bagian kepala.

Insiden bermula pada Selasa sore, sekitar pukul 15.00. Puluhan pengikut bonek, sebutan untuk suporter Persebaya, yang tidak punya tiket berupaya masuk melalui tembok sisi utara stadion.

Langkah tidak sportif bonek ini dihalang-halangi puluhan anggota pendukung PSIR dari dalam stadion.

Lantaran tak terima, kubu bonek menghujani suporter PSIR dengan batu dari luar stadion, yang spontan dibalas juga dengan lemparan batu. Aksi saling lempar mengakibatkan seorang suporter PSIR luka di bagian kepala. Polisi lalu meredam kejadian itu dan mengizinkan bonek masuk dengan pengawalan ekstra ketat.

Insiden saling lempar terjadi lagi menjelang turun minum dan berakibat tiga pendukung Persebaya mengalami luka sobek di kepala.

”Bonek mulai melempar batu dahulu. Saya hanya menghindari itu,” kata Avid Choirul (21), warga Tasikagung, Kecamatan Rembang, sembari memegangi kepalanya yang berdarah.

Penjambretan

Kepala Kepolisian Resor Rembang sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Ajun Komisaris Besar Wawan Ridwan mengatakan, rombongan bonek berdatangan ke Rembang sejak Senin malam.

Pada Selasa pagi dua orang di antara mereka sudah bertindak kriminal dengan menjambret tas Warti (21), warga Blora, di warung makan dekat Stadion Krida.

Polisi telah mengamankan dua penjambret itu, yaitu Lukman (19) dan Fauzi (26). Keduanya asal Desa Gembong, Kecamatan Tambaksari, Surabaya. ”Para suporter Surabaya itu kurang terkoordinasi dengan baik sehingga berpotensi menyebabkan kekacauan,” kata Wawan. Seusai laga, polisi mengantar bonek dengan truk ke perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur, untuk mencegah berlanjutnya bentrokan antarsuporter.

Laga PSIR melawan Persebaya berakhir 0-1 untuk kemenangan tim ”Bajul Ijo”. Gol tim tamu dicetak Jairaon Peliciano pada menit ke-88. Peliciano sukses memanfaatkan bola liar yang gagal dikuasai penjaga gawang PSIR, Gerri Mandagi.

Pelatih PSIR Suroso mengatakan, kedua tim sudah bermain maksimal. Konsentrasi para pemain sempat terganggu aksi saling lempar para suporter.

Perilaku suporter Persebaya ini mencoreng pencapaian gemilang tim Bajul Ijo, yang saat ini memimpin Grup Dua Divisi Utama Liga Esia 2008. Persebaya sudah mengumpulkan 16 angka, hasil lima kemenangan dan sekali seri. Posisi kedua Grup Dua ditempati Perseman Manokwari dengan 13 poin, hasil empat kali menang dan sekali seri. Di Grup Satu, PSPS Pekanbaru berada di puncak klasemen, dengan PSSB Bireun di posisi kedua.

Kemenangan Persiku

Di Stadion Wergu Wetan, Kudus, tuan rumah Persiku ”Macan Muria” Kudus mengalahkan tamunya, Perseman Manokwari, dalam lanjutan Divisi Utama Liga Esia Grup Dua, dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Persiku dicetak pada menit ke-75 melalui Saiful Imron.

Gelandang Persiku ini menciptakan gol dengan sepakan kaki kanan ketika terjadi kemelut di gawang Perseman yang dikawal Elisa Andery.

Pelatih Persiku Lukas Tumbuan merasa puas atas kemenangan tersebut. Sebaliknya Pelatih Perseman Syafrudin Fabanyo mengaku kecewa atas kinerja wasit Samsudin Linta dari Jakarta ataupun kedua hakim garis yang lebih banyak merugikan timnya.

Namun, Fabanyo menilai gol kemenangan Persiku cukup bersih. (

Moderenisasi Thailand Berawal Dari Jawa, Namun Jawa Kini Makin Terkebelakang dan Harus Belajar Dari Thailand Yang Bijaksana

Kehidupan dan kemajuan Pulau Jawa akhir tahun 1800-an dan awal 1900 ternyata menjadi inspirasi bagi modernisasi kerajaan Siam yang kini menjadi salah satu pelaku industri otomotif, pertanian, perkebunan, serta produk pangan olahan kelas dunia.

Semua itu berawal dari kunjungan Raja Rama V atau Raja Chulalangkorn yang dikenal sebagai pembaru Siam ke seantero Pulau Jawa pada tahun 1871, 1896, dan 1901. Raja Chulalangkorn adalah putra sulung Raja Mongkut atau Raja Rama IV yang dikenal dalam film legendaris Anna and the King.

Kunjungan Raja Chulalangkorn diabadikan di utara Kota Bandung di kaki air terjun Dago. Raja Chulalangkorn yang menghadiahkan patung gajah di Museum Nasional, Jakarta, menorehkan nama dalam prasasti di batu besar di kaki air terjun. Putra Raja Chulalangkorn, Raja Rama VII atau Raja Prajadiphok, juga singgah di air terjun Dago pada 12 Agustus 1929 dan meninggalkan prasasti serupa.

Dua buah gazebo kayu berarsitektur Thailand warna merah, hijau, dan kuning emas sudah berdiri menaungi dua prasasti peninggalan Raja Chulalangkorn dan Raja Prajadiphok. Gazebo tersebut menambah indah pemandangan air terjun Dago yang mengalir deras.

Atase Kebudayaan Kedutaan Besar Thailand untuk RI Sombat Khattapan mengatakan, prasasti itu merupakan tanda persahabatan kerajaan Siam dengan masyarakat Jawa dan Indonesia.

”Raja Chulalangkorn belajar banyak dari keberadaan infrastruktur dan industri modern di Jawa zaman itu, seperti kereta api, jalan raya, hingga perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi Thailand sekarang. Setelah beliau kembali ke Siam, pelbagai perintah untuk membangun jaringan kereta api, perintisan perkebunan karet, hingga pelebaran jalan ukuran dikerjakan serius setelah membuat catatan secara detail segala segi kehidupan di Pulau Jawa,” kata Sombat.

Diminati wisatawan

Imtip Suharto, warga Bandung yang secara teratur datang ke air terjun Dago, menyayangkan banyaknya sampah di air terjun Dago yang hanyut dari hunian warga di daerah hulu. Padahal, air terjun tersebut dapat menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara, seperti Belanda hingga Thailand. Khususnya bagi bangsa Thai, situs peninggalan para raja dari dinasti Chakri selalu dihormati dan dikunjungi secara berkala. ”Sayang kalau situs ini rusak. Bahkan, papan penanda situs dari besi juga rusak digergaji,” kata Imtip.

Imtip yang juga menulis Journeys to Java by a Siamese King mencatat betapa Raja Chulalangkorn menjalin hubungan baik dengan penguasa Jawa dari semua keraton yang ada di Yogyakarta dan Surakarta. Beliau juga bersahabat dengan keraton- keraton di Cirebon, Jawa Barat.

Berdasarkan data yang diolah Imtip dari pelbagai sumber, sungguh layak jika Raja Chulalangkorn belajar dari Pulau Jawa. Kala itu, galangan kapal terbesar di dunia terdapat di Surabaya. Pelbagai industri dari usaha kecil menengah pembuatan topi hingga permesinan dikunjungi lalu dicatat secara detail untuk dikembangkan di kerajaan Siam (nama kerajaan Thailand baru resmi digunakan tahun 1940-an).

Kini bangsa Thailand menikmati buah dari proses studi banding ke mancanegara hingga Eropa-Amerika yang diawali di Pulau Jawa. Peresmian situs air terjun Dago seharusnya menjadi cambuk bagi bangsa Indonesia untuk bangkit kembali di semua bidang dan kembali menjadi panutan bagi bangsa lain.

Melayu Bisa Saring Budaya Asing

Seminar Internasional dan Dialog Budaya Kemelayuan di Indonesia Timur yang berlangsung di Makassar sejak Minggu (12/10) mengingatkan kembali pentingnya aktualisasi budaya Melayu untuk menyaring intervensi budaya asing agar jati diri bangsa tidak hilang.

”Budaya memang saling berinteraksi. Ada diaspora dan di situ ada pertemuan budaya-budaya,” kata Dr Edwar Polinggomang, sejarawan Universitas Hasanuddin, menjelang penutupan seminar tersebut di Istana Tamalatea Balla Lompoa di Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulsel, Senin (13/10).

Pembicara lainnya yang tampil adalah budayawan Nunding Ram dan pengurus Organisasi Keturunan Melayu Sulsel Ahmad Nurjaya.

Sependapat dengan Polinggomang, Nunding Ram menyatakan penting bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk mencari inti dan moral dari budaya Melayu. ”Inilah benteng terhadap intervensi budaya asing. Mengenali inti budaya itu penting karena kebudayaan selalu bergeser,” katanya.

Ram mengingatkan bahwa setiap budaya memiliki tataran konsep ideal dan tataran realita. ”Konsep ’siri’, misalnya, telah bergeser. Dahulu jika mendatangi rumah gadis di malam hari, puluhan mata mengawasi. Sekarang, lelaki bisa mendatangi rumah gadis yang disukainya dengan lebih bebas. Makna ’siri’ telah bergeser,” kata Ram.

Dialog kebudayaan yang menyertai seminar itu diakhiri dengan pertunjukan sejumlah kesenian tradisional Sulawesi Selatan, antara lain Pa’surreq dari Kabupaten Gowa. Pa’surreq adalah sastra lisan menyanyikan syair epos La Galigo diiringi perkusi. La Galigo adalah epos besar asli Sulawesi Selatan yang terkenal karena alur cerita sastra lisan.

Pertunjukan yang juga ditampilkan adalah Sinrilik dari Kabupaten Gowa. Pa’sinrilik ternama Gowa, Daeng Tutu, menyanyikan sejumlah syair, dibumbui interaksi dengan penonton sambil memainkan alat musik gesek sejenis rebab. Para mahasiswa Universitas Hasanuddin yang tergabung dalam Serikat Pencinta Seni-sastra Indonesia (SpaSI) menampilkan Rampang Danrang (rampak gendang) dan sejumlah tarian lainnya

Bakrie Jual Saham untuk Bayar Utang 1,2 Miliar Dollar AS

PT Bakrie & Brothers Tbk akan menjual saham yang terdapat pada anak perusahaannya untuk membayar utang senilai 1,2 miliar dollar AS yang akan jatuh tempo April 2009. Langkah itu akan melepaskan aset Bakrie yang dijaminkan kepada kreditornya.

”Proses penjualan saham itu sudah berlangsung, tetapi nilai yang telah tercapai kesepakatannya masih kecil ketimbang utang yang akan kami bayar. Penutupan transaksi ini diharapkan secepatnya,” ujar Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Nalinkant A Rathod kepada pers, Minggu (12/10) petang di Jakarta.

Direktur Bakrie & Brothers Ari Saptari Hudaya menambahkan, jatuhnya pasar global, termasuk pasar saham di Indonesia, membuat nilai aset itu terus merosot.

Saham Bakrie & Brothers yang akan dilepas terdapat di lima anak perusahaannya, yakni Bumi Resources, Bakrie Sumatera Plantations, >w 9736m<Bakrieland Development, Energi Mega Persada, dan Bakrie Telecom. Nilai kapitalisasi pasar saham itu 6 miliar dollar AS.

Adapun investor yang akan membeli saham itu, antara lain, adalah Avenue Asia dari Amerika Serikat, sementara Credit Lyonnais sedang melakukan negosia>w 9636m<si. Sejumlah pemodal nasional, seperti pemilik kelompok usaha Djarum dan pemilik kelompok usaha Sampoerna, juga sudah melakukan pembicaraan, tetapi belum sampai tahap negosiasi.

Keputusan manajemen diambil pada 9 Oktober 2008, dan telah diinformasikan kepada otoritas pasar modal, Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia.

Arie membantah rumor di pasar modal bahwa Bakrie & Brothers gagal bayar atas pinjaman yang dijamin dengan saham-saham tersebut melalui mekanisme repo. ”Kami tidak melakukan repo. Kalau lembaga keuangan lain yang melakukannya, itu urusan otoritas mengusutnya,” katanya.

Repo adalah transaksi meminjam uang dengan jaminan surat berharga, disertai perjanjian membayar kembali untuk mendapatkan aset yang dijaminkan dalam waktu tertentu.

Menurut Ari, sebagai komitmen manajemen Grup Bakrie untuk menjaga nilai pemegang saham publik, seluruh anak perusahaan Bakrie & Brothers diperintahkan melakukan pembelian kembali sahamnya dari pasar sesuai ketentuan.

”Fundamental perusahaan bagus dan memang memiliki dana. Walau demikian, uang anak perusahaan tentu tidak bisa dipakai untuk membayar utang Bakrie & Brothers sebab menyalahi aturan pasar modal,” katanya.

Harga Urea Bersubside Mahal Karena Stok Terbatas, Para Tikus Bergembira Ria

Di tengah tingginya harga pupuk urea bersubsidi karena stok terbatas, kalangan petani padi di Kabupaten Demak dan Grobogan, Jawa Tengah, pekan lalu menghadapi hama tikus yang mengganas. Harga pupuk di pengecer pun tinggi, yakni Rp 100.000 per zak atau Rp 2.000 per kilogram jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga eceran tertinggi sebesar Rp 1.200 per kilogram.

Petani padi di Dusun Daplang, Kecamatan Tegowanu, Grobogan, Sukirman, Minggu (12/10), menuturkan, jatah alokasi pupuk bersubsidi di desanya tercatat 50 ton untuk musim tanam 2008/ 2009 pada akhir Oktober 2008. Alokasi sebesar itu untuk memenuhi kebutuhan 12 kelompok tani dan tak kurang menaungi 350 petani di desanya.

”Namun, alokasi itu tidak bisa terpenuhi seluruhnya karena stok baru 10 ton hingga November 2008,” kata Sukirman. Stok 10 ton itu diperkirakan hanya mampu memenuhi kebutuhan satu kelompok tani yang terdiri atas 50 petani.

Terbatasnya alokasi pupuk bersubsidi menyebabkan harga pupuk melonjak. Padahal, petani di Tegowanu sebagian besar telah mulai menanam padi di sawah. Rata-rata tanaman padi berumur 30 hari, umur padi saat penting membutuhkan pemupukan berimbang pupuk organik-kimia.

Petani lain di Desa Kejawan, Triyono, mengatakan, petani tidak paham mengapa pupuk masih langka saat petani tengah menyiapkan masa tanam Oktober 2008. Petani yang membutuhkan pupuk harus mencari urea ke sejumlah pengecer di Gubug, Tegowanu, sampai Godong. Pupuk bersubsidi tidak banyak tersedia di pengecer di tiga wilayah kecamatan itu.

Dengan masih terbatasnya stok pupuk bersubsidi, sejumlah petani di Kecamatan Tegowanu, Gubug, dan Godong belum berani membuka lahan tanaman padi terlalu luas. Rata-rata petani hanya menanam padi di lahan 4.000 meter persegi sampai 6.500 meter persegi. Jarang petani menanam padi hingga satu hektar hingga dua hektar.

”Sisa lahan pertaniannya tetap diolah, tetapi masih ditanami tanaman jagung. Mengingat lahan tanaman padi terbatas, petani memilih menanam padi jenis unggul, yakni varietas Ciherang yang menghasilkan 7 ton gabah per hektar dengan masa tanam lebih pendek,” kata Triyono.

Benih mati

Sementara itu, ratusan tikus menyerang puluhan hektar lahan pembenihan padi di Desa Getasrejo, Menduran, dan Penawangan, Grobogan. Petani merugi dan terpaksa membuat benih padi lagi untuk mengganti benih yang rusak.

Waryanto (57), petani Dusun Podalu, Desa Menduran, Kecamatan Brati, Minggu di Grobogan, mengatakan, ratusan tikus itu menyerang lahan pembenihan sejak pekan kemarin. Sebelumnya tikus menghabiskan tanaman jagung dan kacang. ”Sekitar satu hektar lahan pembenihan beserta benih-benih padi di Podalu rusak dan mati. Lahan pembenihan saya rusak sekitar empat meter persegi,” kata Waryanto.

Ia terpaksa mengganti benih- benih rusak itu dengan benih-benih baru. Ia terpaksa mengeluarkan uang Rp 40.000 untuk membeli 5 kg benih Ciherang baru.(

Musin Hujan Datang Semua Orang Khawatir Akan Banjir

Musim hujan menjelang. Bahkan hari-hari ini, karena faktor perubahan cuaca secara ekstrem, hujan deras kerap kali turun. Keadaan ini membuat warga yang tinggal di kawasan rawan banjir mulai dag-dig-dug.

”Setiap tahun pemerintah hanya menambal (dengan) turap, tapi setiap tahun juga, perumahan ini kebanjiran. Saya takut dan ngeri bagaimana kalau banjir besar seperti Februari 2007 terulang lagi,” tutur Ny Ani, warga Perumahan Ciledug Indah 1, Kota Tangerang, yang hampir setiap tahun rumahnya kebanjiran.

Rasa cemas tak hanya dirasakan perempuan separuh baya yang suaminya pensiunan pegawai pemerintah daerah itu. Warga Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang tahun lalu kebanjiran juga resah. ”Apa sih kerja orang di pemerintah daerah ini. Sekarang hampir akhir tahun, musim hujan sudah dekat, tapi perbaikan saluran air yang makin kecil dan mampat belum ada,” kata Dudung (40), warga Jalan Bulevard Timur Terusan, RW 16.

Wajar warga waswas dan kesal mengingat menjadi korban banjir merupakan pengalaman mengerikan. Tak hanya harta dan rumah yang rusak, nyawa juga bisa melayang terbawa arus air. Sementara lingkungan sekitar mereka terutama di sungai, anak sungai, maupun saluran air mikro lainnya makin tak terurus. Saluran air dangkal dan penuh sampah.

Keadaan sampah menggunung tampak di tengah dan sisi Kali Pesanggrahan di Ulujami, Jakarta Selatan. Kusnaedi, petugas keamanan gedung Darunnajah Ulujami, menceritakan hampir setiap malam warga membuang sampah dari Jembatan Cipulir ke sungai. Akibatnya, kini terbentuk daratan kecil di tengah sungai.

Sejumlah saluran vital di Jakarta Barat juga menjadi tempat favorit pembuangan sampah. Dalam pantauan kemarin tumpukan sampah menggunung di sekitar Pesing, Kedoya, dan Cengkareng Drain. Bahkan, 350 kilometer saluran penghubung aliran air tersumbat bangunan milik warga yang dibuat di atas saluran.

Meski pembongkaran bangunan liar dan pengerukan dilakukan di sekitar Cengkareng Drain serta kali Mookervart yang menghubungkan Jakarta dengan Tangerang, sampah, limbah industri, dan eceng gondok masih terlihat mengganggu aliran.

Kondisi serupa terlihat di Banjir Kanal Barat dari arah Pintu Air Manggarai hingga kawasan Roxy. Pembuangan sampah masih berlangsung secara bebas. Bahkan sampah rumah tangga sengaja ditumpuk di sejumlah bantaran yang baru selesai dikeruk.

Ali, warga dekat bantaran Banjir Kanal Barat dan Jalan Layang Tomang, berulang kali mengingatkan warga untuk tidak membuang sampah di kali. ”Banyak yang bandel dan sembunyi-sembunyi buang sampah,” kata Ali dengan kesal.

Kondisi tak kalah buruk terjadi di Jakarta Utara. Drainase atau saluran air di sebagian wilayah rawan banjir belum dikeruk dan diperbaiki. Saluran air di Kelapa Gading, Sunter, dan Rawa Badak Utara yang sebelumnya tak mampu menampung air saat musim hujan kini mengering. Sebagai gantinya saluran penuh lumpur dan tanaman liar seperti eceng gondok.

Alih-alih memerhatikan saluran yang rusak dan mampat, Pos Komando Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Banjir Jakarta Utara malah berencana menggelar geladi posko menyongsong bencana banjir di wilayah itu yang diikuti 500 petugas pada 23 Oktober.

Terhambat banyak masalah

Melihat keadaan di lapangan yang memprihatinkan itu, rasanya langkah penanggulangan banjir di Jakarta pada 2008 dipastikan tidak akan dapat menahan bencana banjir yang setiap tahun melanda Ibu Kota.

Langkah paling nyata yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta tahun ini adalah pengerukan sungai. Sedangkan pembangunan polder di Jakarta Utara tidak akan selesai karena biaya pembuatan satu polder butuh dana Rp 2 triliun. Padahal Jakarta butuh 13 polder untuk mengatasi genangan di kawasan yang tingginya di bawah permukaan laut.

Berdasarkan Data Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, pengerukan sungai hanya dilakukan terhadap 12 anak sungai dan saluran dari puluhan anak sungai yang ada. Tiga anak sungai lain juga akan dikeruk sebagai proyek percontohan alat yang didatangkan dari Belanda.

Kepala Dinas PU DKI Jakarta Wishnu Subagyo Yusuf mengakui, pengerukan ke-15 anak sungai dan saluran itu hanya dapat mereda dampak banjir di sebagian kawasan. Banjir baru dapat diatasi jika semua langkah penanggulangan banjir dilakukan.

Langkah-langkah tersebut antara lain, pengerukan menyeluruh terhadap 13 sungai utama, revitalisasi situ-situ di sekitar ke-13 sungai, pembangunan Banjir Kanal Timur, pembangunan waduk di Ciawi Bogor, pembangunan polder di kawasan utara Jakarta, penambahan ruang terbuka hijau, dan revitalisasi saluran mikro, kolektor, sampai submakro.

Sekalipun langkah itu sudah disadari dan direncanakan sejak lama, pelaksanaannya berjalan lamban. Faktor dana, kerja sama antardaerah dan daerah dengan pusat, serta perundangan sering menjadi penghalang.

Pengerukan 13 sungai utama yang mengalir di Jakarta dan revitalisasi situ di sekitarnya baru akan dilakukan pada 2009 dengan dana pinjaman dari Bank Dunia sebesar Rp 1,3 triliun.

Ternyata persiapan pemerintah menghadapi ancaman banjir belum maksimal. Warga pun belum dilibatkan penuh dalam menanggulanginya. Warga harus deg-degan di musim hujan.

Front Pembela Islam Merusak Dan Menganiaya Pengikut Aliran Kerohanian Sapta Darma

Sekitar 50 anggota laskar Front Pembela Islam DI Yogyakarta menyambangi salah satu sanggar aliran kerohanian, Sapta Darma, di Dusun Pereng Kembang, Desa Balecatur, Sleman, DIY, Sabtu (11/10) malam.

Front Pembela Islam (FPI) menuntut aliran tersebut membubarkan diri karena dinilai sebagai aliran sesat dan menodai agama Islam.

Dalam aksi itu, anggota laskar yang dipimpin Ketua FPI DIY Bambang Teddy menerobos masuk ke salah satu bangunan sanggar sekitar pukul 22.00 untuk menemui pimpinan Sapta Darma. Setelah sempat berargumentasi, beberapa anggota FPI langsung memecahkan gelas, piring, dan menurunkan simbol-simbol Sapta Darma yang terpajang di dinding. Dari penuturan saksi, salah satu anggota FPI juga sempat memukul wajah seorang anggota Sapta Darma.

Bambang mengatakan, Sapta Darma sebagai aliran sesat karena mempraktikkan shalat menghadap ke timur, bukannya ke kiblat (barat) sebagaimana tuntunan agama Islam. Lebih jauh, ia mengatakan, pihaknya telah lama memperingatkan aparat berwenang untuk menghentikan kegiatan aliran tersebut. ”Namun, selama ini tidak ada tanggapan karena itu kami putuskan untuk bertindak sendiri,” ujarnya.

Pada aksi malam itu, FPI sebenarnya memiliki target menyambangi satu tempat lain yang mereka nilai sebagai aliran sesat, yakni Tri Tunggal, di Babarsari, Depok, Sleman. Namun, hal itu berhasil dicegah kepolisian yang membujuk FPI untuk mengurungkan niatnya.

Mengenai tuduhan sebagai aliran sesat, Ketua Persatuan Sapta Darma (Persada) DIY Totok Baroto membantahnya karena Sapta Darma adalah aliran kerohanian, bukan agama.

Totok mengatakan, sebagai aliran kerohanian, Sapta Darma terdaftar secara resmi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DIY.

Mengenai praktik shalat yang dipermasalahkan FPI, ia juga mengatakan hal itu bukanlah shalat seperti dalam ajaran Islam, melainkan ritual kerohanian yang dipercayai penganut Sapta Darma sebagai tata cara mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. ”Jadi, kegiatan kami tidak ada hubungan sama sekali dan tidak menyinggung agama mana pun,” ujar Totok.

Meski demikian, Totok mengatakan, pihaknya tidak akan mempermasalahkan penyerangan ini secara hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

”Untuk sementara, kami akan menghentikan kegiatan sambil menunggu suasana mereda dan menunggu hasil mediasi dari kepolisian,” katanya.

Kepala Polres Sleman Ajun Komisaris Besar Suharsono ketika dimintai penjelasan mengatakan, pihaknya telah mempertemukan kedua belah pihak dan meluruskan persepsi masing-masing guna menghindari kekerasan lebih jauh.

”Saya telah mengimbau kepada FPI untuk membicarakan segala permasalahan melalui forum yang ada, yakni Forum Komunikasi Antarumat Beragama, kekerasan tak akan menyelesaikan permasalahan,” katanya.

Ukiran Suku Asmat Perlu Segera Dilindungi Oleh Undang-undang Hak Cipta

Hingga sekarang belum ada satu pun motif atau jenis karya seni para seniman Asmat di Papua yang dipatenkan meski telah dikenal di banyak negara. Pemerintah dan pemerhati seni diminta aktif membantu seniman daerah itu untuk mematenkan karya mereka agar Indonesia tak lagi kecolongan warisan leluhur, seperti yang terjadi pada ukiran Bali dan berbagai batik di Jawa.

”Beberapa kali kami berusaha membuat database motif ukiran khas seniman Asmat dan mendaftarkan patennya, tetapi belum berhasil,” ujar Erick Sarkol, Kepala Museum Asmat di Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, Papua, Sabtu (11/10). Saat ini di Agats digelar Pesta Budaya Asmat 2008 yang menginjak tahun ke-25.

Erick mengatakan, belum ada motif ukiran Asmat yang terdaftar dalam hak cipta. Belum ada pula seniman luar mengklaim memiliki hak cipta ukiran Asmat. ”Ukiran Asmat dapat dibedakan dari ukiran daerah lain. Ini tampak dari bahan baku yang dipakai, yaitu batang sagu atau pohon perahu. ”Alur pahatan juga memiliki keunikan tersendiri,” ujar kurator ini.

Uskup Asmat, Mgr Alloysius Moerwito, menambahkan, keuskupan telah berusaha meningkatkan dan mempertahankan kekayaan seni budaya masyarakat Asmat dengan menggelar pesta budaya tahunan. Untuk pergelaran tahun depan, keuskupan tak lagi menjadi panitia utama.

”Kami pikir sudah saatnya pemerintah mengambil alih tanggung jawab penyelenggaraan pesta budaya mendatang. Namun, kami akan tetap membantu langkah-langkah menjaga kelestarian budaya Asmat,” ujarnya.

Erick Sarkol menambahkan, kualitas hasil ukiran seniman Asmat tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Itu tampak dari lomba ukiran yang sebagian besar dilelang kepada wisatawan. (i

Bakti Sosial TNI akan Berhasil Bila Didukung Oleh Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan bakti jajaran TNI di lingkungan Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta dinyatakan berhasil apabila kegiatan bakti tersebut diikuti peran aktif masyarakat setempat.

Demikian ditegaskan Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Darpito Pudyastungkoro dalam upacara peresmian pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-81 Kodam Jaya di Lapangan Sukakarsa, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jumat (10/10).

Upacara pembukaan TMMD Ke-81 ini dihadiri jajaran Muspida Kabupaten Bekasi, termasuk Bupati Bekasi Sa’duddin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Syamsul Fallah, dan Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Ajun Komisaris Besar Polisi Yan Fitri Halimansyah.

Lebih lanjut Darpito mengatakan, TMMD merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab tentara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana publik. Melalui TMMD, tentara melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, dan unsur-unsur masyarakat.

Karena itu, kata Darpito, tolok ukur keberhasilan TMMD tidak semata-mata dilihat dari terlaksananya program kegiatan, tetapi berapa besar dan berapa tinggi partisipasi masyarakat dalam kegiatan bakti tentara tersebut.

”Semakin besar partisipasi masyarakat, semakin tinggi keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini,” kata Panglima Kodam Jaya dalam sambutannya.

Di Kecamatan Sukakarya ini, jajaran Kodam Jaya/Jayakarta melaksanakan pengerasan jalan desa sepanjang 4,5 kilometer dan pembangunan gorong-gorong. Saat ini, jalan desa yang menjadi akses penghubung Desa Sukalaksana dengan Sukakarya itu masih berupa jalan tanah.

Selain di wilayah Kodim 0507 Bekasi, kegiatan bakti TMMD Kodam Jaya dilakukan pula di tiga wilayah lainnya, yakni Kodim 0502 Jakarta Utara, Kodim 0503 Jakarta Barat, dan Kodim 0505 Jakarta Timur. (

Pedangan Kaki Lima Mengamuk Saat Akan Ditertibkan Karena Berjualan Didaerah Yang Melanggar Hukum

Sekitar 700 pedagang kaki lima di kawasan Masjid Agung Banten Lama, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, marah saat petugas berupaya membongkar lapak mereka, Jumat (10/10). Mereka marah lantaran penggusuran dilakukan saat mereka panen pembeli. Pada pekan ini banyak wisatawan nusantara yang memanfaatkan waktu luang untuk berziarah ke makam keluarga Sultan Banten di Banten Lama. Puluhan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang mulai membongkar lapak pedagang sekitar pukul 15.00. Namun, pembongkaran dihentikan saat petugas baru membongkar beberapa lapak pedagang. Saat itu, ratusan pedagang kaki lima (PKL) marah dan meminta Satpol PP Kota Serang menghentikan pembongkaran. Beberapa pedagang menjerit, mengingatkan petugas untuk tidak melanjutkan penggusuran. Para pedagang menolak digusur karena saat ini mereka tengah panen pembeli. Sejak hari Lebaran, kawasan Masjid Agung Banten Lama memang padat pengunjung yang akan berziarah ke makam keluarga Sultan Banten. Dengan ramainya peziarah, pendapatan yang diperoleh pedagang pun naik lima hingga sepuluh kali lipat dari sebelumnya. Salah satunya Wati, pedagang minuman yang berjualan di depan pintu masuk masjid. Satu pekan terakhir, dia bisa mengantongi uang hingga Rp 500.000 per hari dari menjual berbagai macam minuman. Padahal pada hari biasa, ibu satu anak itu hanya membawa pulang uang Rp 50.000-Rp 100.000 per hari. Selain itu, setiap hari para pedagang juga diminta membayar uang retribusi pasar Rp 1.000 per lapak. Dengan jumlah pedagang lebih dari 700 orang, retribusi yang diperoleh pemerintah daerah mencapai Rp 700.000 per hari. Dalam sehari, pedagang juga harus membayar uang kebersihan Rp 1.000. Bahkan, mereka diminta membayar tambahan Rp 3.000 sebagai biaya pengamanan jika tak ingin lapaknya digusur. ”Saya sudah bayar Rp 3.000, katanya biar enggak digusur. Tapi kenyataannya, malah tempat dagang saya yang pertama kali dibongkar,” tutur Haji Agus, yang berjualan kue dan minyak wangi. Tak layak Sebenarnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang sudah membangun kios-kios pedagang dan terminal baru di selatan kompleks Masjid Agung Banten Lama. Para pedagang pun sempat pindah berjualan ke lokasi baru, tapi kembali pindah ke tempat yang lama di dekat masjid. Selain letaknya jauh dari masjid, kios yang dibangun Pemkab Serang itu pun dinilai tidak layak. Kompleks kios dibangun mirip pasar sehingga sulit dilihat pembeli. Kios juga tidak dilengkapi dengan fasilitas penyedia air bersih, tempat ibadah, dan fasilitas penunjang lain. Menurut para pedagang, lokasi kios yang tidak strategis membuat pembeli enggan masuk. Akibatnya, tidak sedikit pedagang yang bangkrut kehabisan modal setelah berjualan di kios baru. Seperti Umar yang harus kehilangan modal Rp 10 juta, karena peci dagangannya tak laku dijual. Bahkan kini, ia terpaksa beralih berjualan pulsa yang tak membutuhkan modal besar dan tidak cepat basi ataupun rusak. Itu pun penghasilannya tak cukup untuk menutup kebutuhannya.

Urbanisasi Menghambat Penambahan Ruang Hijau Terbuka Di Jakarta

Selain memicu berbagai masalah sosial, arus urbanisasi yang terus meningkat di Jakarta juga menimbulkan masalah lingkungan yang parah. Pertambahan ruang terbuka hijau atau RTH di Jakarta terhambat oleh banyaknya pendatang liar yang memanfaatkan taman dan lahan kosong.

Menurut Pengamat Tata Kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriatna, Jumat (10/10), para pendatang yang tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap cenderung memasuki taman-taman atau lahan-lahan milik pemerintah yang tidak terpelihara dengan baik. Mereka mengubah RTH menjadi kawasan permukiman.

Lahan-lahan marjinal, seperti kolong tol dan tepian rel kereta api, juga banyak yang dicaplok para pendatang ilegal menjadi rumah. Kondisi itu menyebabkan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menambah RTH terhambat.

”Jangankan menambah, mempertahankan RTH yang sudah ada saja pemerintah kesulitan. Pengambilalihan lahan sulit dibendung karena Pemprov DKI tidak mampu membangun rumah susun yang murah untuk menampung ratusan ribu pendatang ilegal,” kata Yayat.

Yayat mengatakan, pemprov harus lebih ketat menjaga dan memelihara aset-aset tanahnya. Pemagaran dan pembersihan permukiman liar dari tanah-tanah yang akan dijadikan taman harus segera dilakukan.

Di sisi lain, taman-taman dan lahan marjinal yang telanjur dikuasai para pemukim liar harus segera dibersihkan kembali. RTH sangat dibutuhkan Jakarta untuk meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan.

”Jika pemukim liar ditertibkan, kolong tol dan tepian rel kereta api sangat potensial diubah menjadi taman. Namun, taman itu harus dijaga agar tidak diambil alih lagi,” kata Yayat.

Saat ini, luas RTH di Jakarta baru mencapai 9,6 persen dari total luas Jakarta atau sekitar 6.240 hektar. Luas RTH itu jauh di bawah kondisi ideal yang diamanatkan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, yang harus mencapai 30 persen atau 19.500 hektar.

Kepala Dinas Pertamanan DKI Jakarta Ery Basworo mengatakan, sampai 2010, DKI Jakarta hanya berani menargetkan pertambahan RTH sampai 13,9 persen atau sekitar 9.035 hektar. Namun, penambahan RTH masih terbentur pada masalah tingginya harga lahan dan okupasi permukim liar pada lahan-lahan kosong yang ada.

Pada 2008, penambahan lahan untuk RTH di lima kota hanya mencapai 0,008 persen. Dengan keterbatasan anggaran, penambahan luas RTH sesuai target bakal sulit dicapai.

Seribu Rumah Diatas Kali Apuran Dibongkar Karena Dibangun Diatas Saluran Air

Sekitar 1.000 rumah di atas Kali Apuran, di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, yang dibangun di atas saluran air akan dibongkar. Selain rumah, juga terdapat bangunan pabrik. Bangunan yang berdiri di atas saluran air itu diidentifikasi sebagai salah satu penyebab banjir.

Dalam pantauan, Jumat (10/10), rumah dan pabrik memenuhi kali selebar 10 meter dan panjang 2 kilometer.

Kali Apuran menghubungkan Kali Pesing dan Cengkareng Drain di Jakarta Barat di kawasan rawan banjir di dataran rendah serta padat hunian.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Jakarta Barat R Heryanto mengatakan, awal November 2008 akan dilakukan penertiban bangunan di Kali Apuran sebagai antisipasi menghadapi ancaman banjir musim hujan.

”Air sama sekali terhambat karena Kali Apuran tidak berfungsi. Ada tiga kelurahan, yakni Kapuk, Kedaung Kaliangke, dan Cengkareng Timur, yang menjadi korban banjir akibat tersumbatnya Kali Apuran. Kami sudah melakukan sosialisasi kepada warga,” kata Heryanto.

Rahmat, sesepuh warga RT 08 RW 10, Kelurahan Kapuk, mengatakan, pada tahun 1970-an daerah bantaran Kali Apuran belum dirambah. ”Kita memang dengar ada rencana revitalisasi Kali Apuran, tetapi kabarnya akan dilakukan setelah Pemilu 2009 atau setidaknya sebelum tahun 2010,” kata Rahmat yang tinggal sejak tahun 1975.

Tarsono, warga yang menghuni bantaran Kali Apuran, mengatakan siap pindah, tetapi pemerintah harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan warga dan menyediakan alternatif.

”Penertiban juga jangan sekadar membongkar rumah orang miskin dan membiarkan pabrik dan tempat usaha,” ujar Tarsono.

Penuh eceng gondok

Saluran air di sebagian besar daerah rawan banjir di Jakarta Utara belum juga dikuras dan diperbaiki meski musim hujan semakin mendekat. Air yang sebelumnya menggenangi saluran sudah mengering dan sebagai gantinya saluran dipenuhi lumpur dan rumput liar seperti eceng gondok. Kondisi itu terlihat di daerah rawan banjir seperti Kelapa Gading, Sunter, dan Rawa Badak Utara.

Di Kelapa Gading dan sekitarnya, hanya saluran kolektor yang relatif berfungsi, sedangkan saluran mikro umumnya tersumbat. Itu terlihat di Jalan Tabah, Jalan Teguh 10-Jalan Teluk Nangka (Kelapa Gading Barat), Kali Nias, Kali Terusan Boulevard Raya dan Kali Warung Jengkol di Pegangsaan Dua.

Masalah serupa tampak di Kali Kopyor, Kelapa Cengkir, dan saluran Kelapa Puan (Kelapa Gading Timur). Semua saluran di kawasan ini selebar hingga 5 meter (saluran kolektor), tetapi lebar saluran mikro tidak sampai 2 meter. Saluran semakin dangkal karena dipenuhi pasir, tanah, dan eceng gondok.

”Kalau hujan deras setengah jam saja, langsung banjir. Saya heran mengapa saluran tidak dikuras, padahal musim hujan sudah dekat,” kata Nana (26), warga Jalan Kelapa Kopyor, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara.

Dudung (40), warga Jalan Bulevard Timur Terusan, RW 016, Pegangsaan Dua, mengatakan hal serupa. ”Apa sih kerja pemerintah. Sekarang musim hujan sudah dekat. Tetapi upaya perbaikan saluran belum terlihat,” kata dia.

Selesai November

Di wilayah Jakarta Pusat, pemeliharaan dan pembangunan sistem drainase tengah dikebut. Menurut Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Pusat Agus Priyono, ditargetkan pekerjaan selesai akhir November 2008 sebelum, puncak musim hujan.

”Di saluran utama, yakni kali-kali besar, seperti Ciliwung, Sentiong, Utan Kayu, dan Item, pekerjaan dilakukan Dinas PU. Sementara pemerintah kota menangani antara lain, pengurasan Kali Palis,” kata Agus.

Dia menambahkan, keterbatasan anggaran dana selama ini menjadi penyebab pembangunan sistem drainase tersendat-sendat dan belum terselesaikan hingga Oktober.

Selama 2008, Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Pusat menerima anggaran Rp 49 miliar, tetapi baru 30 persen yang sudah bisa dibelanjakan. Hal ini karena pencairan dana APBD DKI 2008 molor.

Sejak tahun 2007 hingga Oktober ini, sekurangnya 60 persen dari saluran penghubung kali besar dan saluran mikro di bahu jalan maupun di perumahan telah dilebarkan serta diperdalam untuk menampung luapan air hujan.

Data dari Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Pusat, menjelang musim hujan ini, sedikitnya ada dua kawasan waspada banjir, yaitu Dwi Warna di Kelurahan Karang Anyar dan Pangeran Jayakarta di Kelurahan Mangga Dua Selatan.

Kedua kawasan tersebut terletak lebih rendah dari Kali Ciliwung. Antisipasi yang telah dilakukan adalah menambah pompa air, rumah pompa, serta polder.

PPnBM Untuk Televisi, Mesin Cuci dan Kamera Digital Turunkan Menjadi Nol Persen

Pemerintah menurunkan Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPnBM untuk televisi, mesin cuci, dan kamera digital menjadi nol persen. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri elektronik nasional karena tiga bulan mendatang harga produk itu akan menjadi lebih murah.

Penurunan PPnBM tersebut disampaikan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Departemen Perindustrian Budhi Darmadi, Jumat (10/10) di Jakarta.

Keputusan itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan PPnBM. PMK ini ditandatangani 7 Oktober 2008.

PPnBM untuk televisi ukuran 21-29 inci dan mesin cuci kapasitas 6-10 kilogram diturunkan dari 10 persen menjadi nol persen. PPnBM kamera digital dengan harga jual maksimum Rp 2 juta ditetapkan nol persen, sedangkan yang harga jualnya lebih dari Rp 2 juta tetap dikenai PPnBM 10 persen.

Ketiga produk elektronik itu dinilai sudah tidak lagi termasuk dalam golongan barang mewah.

PMK bea masuk

Selain PPnBM, Menteri Keuangan juga menerbitkan PMK Nomor 141/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Pembuatan Komponen Elektronika untuk tahun anggaran 2008. Ada 146 bahan baku yang termasuk dalam PMK tersebut.

”Pasar dunia produk elektronik cukup besar dan menjanjikan. Peningkatannya rata-rata 15 persen per tahun. Jumlah penduduk Indonesia yang besar menjadi pasar yang sangat potensial,” kata Budhi menjelaskan latar belakang terbitnya PMK No 141/PMK.011/2008 itu.

Menurut Budhi, sejak 2005 Depperin telah mengajukan 17 produk untuk diturunkan PPnBM-nya. Namun, hanya tiga produk yang diturunkan PPnBM-nya.

Gabungan Elektronika (Gabel) memperkirakan permintaan produk televisi per tahun mencapai 3,2 juta unit, lemari es 1,5 juta unit, mesin cuci 400.000 unit, VCD/DVD/video cassette recorder 2 juta unit, dan mini compo 500.000 unit.

Potensi pasar dalam negeri untuk produk elektronik diperkirakan Rp 30 triliun per tahun.

Amankan pasar

Menanggapi kebijakan penurunan PPnBM tersebut, Presiden Komisaris Panasonic Gobel Rachmat Gobel menyatakan, industri elektronik masih mengharapkan pemerintah dapat mengamankan pasar dalam negeri.

Langkah itu, menurut Rachmat, diperlukan agar industri elektronik domestik tidak terganggu. ”Dalam jangka pendek, khususnya mengantisipasi dampak krisis keuangan AS yang bisa menyebabkan dumping, pemerintah harus cepat tanggap dalam mengamankan pasar dalam negeri dari penyelundupan dan barang palsu,” kata Rachmat.

Menurut Rachmat, krisis global yang kini melanda dunia dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk membangun industri nasional. Bukan hanya industri elektronik.

Rachmat berpendapat, saatnya pemerintah mewajibkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk industri dalam negeri. ”Pemerintah harus segera membuat target penerapan SNI wajib,” katanya

Krisis Ekonomi Global Tidak Akan Menyentuh Indonesia – Perdagangan Saham Batal Buka

Kejatuhan bursa saham dan nilai tukar rupiah yang terjadi dalam sepekan ini dinilai kecil kemungkinan menjelma menjadi krisis ekonomi berupa ambruknya perbankan dan sektor riil. Untuk meningkatkan kepercayaan pelaku pasar, pemerintah sebaiknya fokus menjaga daya beli masyarakat.

Demikian kesimpulan diskusi panel Kompas yang menghadirkan pengamat ekonomi Faisal Basri, Kepala Ekonom BNI Tony Prasetiantono, pengamat pasar modal dan perbankan Mirza Adityaswara, serta Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Erwin Aksa Mahmud, Jumat (10/10) di Jakarta.

Para panelis menilai tingkat krisis yang dihadapi Indonesia sangat berbeda dengan Amerika Serikat (AS), Eropa, dan negara maju lainnya. Di AS, krisis telah merasuk ke semua sektor, mulai dari pasar modal, perbankan, hingga sektor riil.

Namun, di Indonesia krisis hanya terjadi di pasar modal. Krisis yang terjadi di pasar modal dinilai tidak mudah bertransmisi ke sektor lain mengingat kontribusi pasar modal dalam sistem keuangan Indonesia amat kecil.

Hal senada dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla di tempat terpisah. Menurut Kalla, sebenarnya ekonomi tidak terlalu terpengaruh dengan ambruknya bursa dunia, seperti Wall Street. ”Perbedaannya, kita banyak menggantungkan pada ekonomi domestik. Seperti di AS, pengaruh bursa itu sampai 1,5 kali dari produk domestik bruto mereka. Kalau kita pengaruhnya hanya 20 persen. Jadi, jangan terlalu dirisaukan,” kata Wapres.

Faisal Basri mengingatkan, penyesuaian yang terjadi di pasar modal dan nilai tukar domestik merupakan hal wajar karena seluruh dunia terkena imbas krisis keuangan AS.

Penurunan ekonomi AS dan Eropa juga tak perlu dikhawatirkan mengingat peran mereka dalam perdagangan dunia makin menyusut. Sebagai gantinya, kini muncul kekuatan ekonomi baru, seperti China, India, dan Rusia.

Tony Prasetiantono menjelaskan, krisis keuangan global yang terjadi saat ini merupakan koreksi atas kesenjangan (gap) yang terjadi antara pertumbuhan sektor riil dan sektor finansial.

Koreksi berupa penurunan harga-harga di sektor finansial dan kenaikan harga-harga di sektor riil, seperti harga komoditas.

Mirza Adityaswara menambahkan, untuk meningkatkan kepercayaan diri para pelaku pasar, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus lebih fokus menjaga ketahanan sistem perbankan. Sebab, kehancuran sektor inilah yang sebenarnya dapat memicu krisis ekonomi.

Kondisi perbankan juga sangat menentukan pertumbuhan ekonomi. Investasi swasta dan konsumsi rumah tangga, yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi, amat mengandalkan kredit sebagai sumber pembiayaan.

Erwin Aksa Mahmud mengatakan, yang menjadi prioritas saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat tidak turun agar ekonomi tetap tumbuh. Caranya, memberikan insentif kepada sektor riil dan menyetop kenaikan suku bunga.

Batal buka BEI

Jumat kemarin, pemerintah membatalkan rencana pembukaan kembali perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dilakukan karena otoritas bursa ingin melindungi emiten. Emiten perlu dilindungi dari kemungkinan keterpurukan nilai harga saham akibat sentimen negatif pasar terhadap kondisi keuangan global yang sedang krisis.

”Kami tidak ingin perusahaan Indonesia yang listed (terdaftar di BEI) menghadapi imbas yang tidak perlu, hanya karena masalah sistemik dari krisis keuangan global. Jadi, yang kami cari adalah waktu yang tepat (untuk membuka kembali bursa),” kata Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani Indrawati.

Penyesatan

Sementara itu, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengakui adanya penyesatan informasi atas perdagangan sejumlah saham di BEI. Penyesatan informasi tersebut telah mengakibatkan harga saham sejumlah emiten jatuh di posisi yang cukup rendah.

”Memang ada pihak-pihak yang kami curigai sengaja memberikan informasi yang salah supaya harga saham jatuh, lantas nanti ada yang mau ambil. Saya tak mau bilang siapa karena tidak etis,” kata Ahmad Fuad Rahmany, Ketua Bapepam-LK, sambil menambahkan, pihak yang menyesatkan informasi di pasar modal itu ada yang berasal dari kalangan investor dan ada dari perusahaan sekuritas atau broker.

Menurut dia, Bapepam-LK akan memeriksa investor dan broker yang diduga telah melanggar peraturan pasar modal itu setelah situasi mereda

Rupiah Melemah, Sri Mulyani Wanita No 23 Paling Berpengaruh Didunia Hanya Bisa Panik dan Bengong

Pemerintah tampaknya mulai panik dengan dampak krisis ekonomi AS. Salah satu langkah pemerintah mengurangi krisis kepercayaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang ditutup dua hari terakhir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki dana besar untuk melakukan pembelian kembali (buy back) saham mereka di BEI.

Instruksi SBY itu disampaikan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil usai rapat kabinet terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Kamis dinihari. “Instruksi ini berlaku bagi BUMN yang memiliki dana besar,” papar Sofyan.

Ratas ini dilakukan mendadak dan berlangsung seusai SBY menonton Film Laskar Pelangi di auditorium I Blitz Megaplex Jakarta, Rabu malam. Ratas ini yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dilaksanakan karena BEI pada Rabu siang, menghentikan sementara perdagangan saham (suspensi) di BEI.

Sofyan yang juga Menteri Keuangan ad interim menyebutkan BUMN yang diminta melakukan “buy back” antara lain PT Semen Gresik, PT Bukit Asam, PT Timah, PT Aneka Tambang, dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Telkom sendiri sudah menjalankan program ini.

Ia menjelaskan dalam pelaksanaan “buy back”, Menneg BUMN akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk melonggarkan peraturan pengajuan izin “buy back” yang saat ini berlaku dari 30 hari menjadi tujuh hari.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan BEI akan dibuka Jumat (10/10). Terkait dengan dibukanya BEI akan diambil langkah-langkah untuk menenangkan pasar.

Kamis (9/10) siang, SBY juga memanggil Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan BPK. Diperoleh keterangan rapat yang dianggap mendadak itu membicarakan antisipasi menghadapi krisis yang mulai melanda Indonesia. Usai rapat Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan, agar aparatur negara dapat memberi kontribusi dalam meredam dampak krisis keuangan di AS terhadap Indonesia.

BANYAK DIBURU
Menguatnya nilai tukar AS membuat banyak orang memburu mata uang Negara Paman Sam. “Dari pagi orang yang silih berganti,” ungkap Kanti dari money changer Ayumas Gunung Agung (AGA), Kamis (9/10).

Namun, ia menambahkan jumlah dolar AS yang dibeli tidak begitu besar, sesuai dengan kebutuhannya. Sampai pukul 17:30 WIB, kurs jual dolar AS di AGA Rp 9.680 dan beli Rp9.620/dolar AS.

Mendapat laporan tentang krisis ekonomi yang melanda tanah air dari Deputi Senior Gubernur BI Miranda Goeltom, Ketua DPR Agung Laksono lari ke Istana menemui presiden. Miranda Goeltom bersama petinggi Gubernur BI yang masih berada di ruang rapat Ketua DPR pun ditinggalkan begitu saja. Dalam pertemuan itu Agung hanya ditemani Wakil Ketua Panitia Anggaran Suharso Monoarfa dari FPPP DPR. Tapi pertemuan masih terus dilanjutkan meski Agung sudah pergi.

Agung yang dihadang wartawan tidak seperti biasanya dalam menjawab pertanyaan wartawan. Dia hanya menjawab singkat bahwa para petinggi BI itu hanya melaporkan kondisi ekonomi dan perlu segera diambil langkah nyata.

PEDAGANG PUSING
Krisis ekonomi global, meski belum berdampak langsung pada konsumen barang elektronik namun sudah membuat puyeng pedagang di pusat pertokoan Glodok, Tamansari. Beribu-ribu pedagang dihantui rasa was-was karena kurs dolar AS terus membubung. “Distributor maupun importir yang berhubungan langsung dengan produsen di luar negeri dalam bisnisnya sudah menggunakan hitung-hitungan angka dolar sekarang,” ujar Hendrik, pedagang elektronik di ruko Glodok Plaza, Kamis (9/10).

Diungkapkan sejumlah pedagang di sini, bahwa saat ini harga sebagian besar jenis elektronik memang masih stabil. Cuma ada beberapa merek dari Amerika Serikat yang naik sampai 10 persen. “Namun sebatas mana kami bisa menjaga harga yang stabil, sedangkan untuk mengisi stok baru harganya sudah mulai naik?” timpal Ayung, pedagang lainnya.

Hal senada diungkapkan pedagang di kawasan Harco Glodok yang memperkirakan harga elektronik dalam waktu dekat akan melonjak. “Tampaknya kenaikan harga tak mungkin dihindari. Tapi masalahnya, saat sekarang saja transaksi sepi, apalagi kalau harga pada naik,” ujar Wijaya dari toko Jayatronik

DIRJEN BC AWASI IMPOR
Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi memerintahkan seluruh kepala kantor wilayah (Kakanwil) se-Indonesia untuk mengawasi kemungkinan maraknya barang impor barang ilegal atau selundupan menyusul krisis ekonomi Amerika yang masih berlangsung saat ini.

Menurut Anwar, produk barang impor asal China saat ini yang paling banyak diawasi, sebab produksi negara tirai bambu tersebut bakalan tidak masuk ke Amerika sebelum krisis teratasi.

“Saya sudah minta khususnya di bandara dan pelabuhan besar, agar petugas lebih memperketat pemeriksaan dokumen dan fisik,” jelas Anwar.

Festival Kampung Tugu dan Bazar Mancanegara Digelar Pemerintah Kota Jakarta Utara Di Cafe VOC Galangan

Festival Kampung Tugu yang menghadirkan tradisi masyarakat keturunan Portugis dan bazar mancanegara digelar Pemerintah Kota Jakarta Utara tanggal 14-16 November di Cafe VOC Galangan.

Kepala Suku Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Jakarta Utara Nany Ahimza yang ditemui hari Kamis (9/10) menjelaskan, kegiatan tersebut dihadiri lima duta besar dan masyarakat negara sahabat yang terkait dengan sejarah Portugis di Nusantara, yakni Republik Portugal, Kerajaan Belanda, Republik Brasil, Republik Mozambik, dan Republik Timor Leste.

Kekayaan budaya

”Masyarakat Tugu merupakan salah satu kekhasan dan kekayaan budaya di Jakarta. Mereka adalah masyarakat keturunan Portugis yang eksis sejak tahun 1661 di kawasan Tugu,” ujar Nany.

Pemerintah Kota Jakarta Utara menyumbang satu set peralatan keroncong baru untuk masyarakat Tugu.

Pergelaran Keroncong Tugu yang kerap manggung di Istana Negara dan bahkan di Pasar Malam Tong-Tong di Den Haag, Kerajaan Belanda, dipersiapkan untuk tampil selama sepekan. Para musisi yang tampil, pemusik senior dan yunior dari komunitas Portugis-Tugu.

Kolaborasi tari

Kolaborasi tari Portugal dan Betawi diharapkan menjadi salah satu daya tarik festival. Selain itu, juga diadakan pameran foto sejarah masyarakat Tugu.

Bazar mancanegara akan pula digelar dan menampilkan kekhasan negara sahabat, seperti Republik Portugal dan Kerajaan Belanda.

Hasil pendataan Bangunan Cagar Budaya Kotamadya Jakarta Utara oleh Suku Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Jakarta Utara tahun 2008 menyebutkan, masyarakat Tugu bermukim di sekitar Gereja Tugu atau Gereja Portugis yang dibangun tahun 1744-1747 oleh tuan tanah Justinus Vinck. Lokasi itu kini di Jalan Gereja Tugu, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Koja.

Sesepuh masyarakat Tugu, Arthur James Michiels, dalam sebuah riset menjelaskan, salah satu tonggak sejarah di Kampung Tugu adalah penerjemahan Alkitab dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu oleh Melchior Leydecker dan Petrus Van De Vorm.

Persidangan Kasus Kerusuhan 1 Mei Berlangsung Tegang Setelah Pada Persidangan Yang Lalu Front Pembela Islam Melakukan Contempt of Court

Sidang lanjutan kasus kerusuhan 1 Mei 2008, yang melibatkan massa Front Pembela Islam atau FPI serta Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (9/10).

Ratusan anggota FPI berdatangan sejak pukul 10.00. Polisi pun menjaga ketat Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan kawasan sekitarnya. Pengunjung yang akan masuk ke gedung pengadilan diperiksa.

Beberapa anggota FPI tampak berusaha masuk mendobrak pintu pagar PN Jakarta Pusat yang sengaja ditutup. Massa FPI juga sempat berteriak-teriak emosi melihat kedatangan pengacara senior Adnan Buyung Nasution yang ingin memastikan persidangan kali ini berlangsung aman, tanpa kericuhan seperti sidang-sidang sebelumnya.

Konsentrasi massa di depan pengadilan menyebabkan arus lalu lintas di ruas Jalan Gajah Mada macet total. Hingga pukul 14.00, kemacetan masih terjadi. Sejak pagi hingga sidang usai, tidak ada orang yang mengenakan atribut AKKBB berada di sekitar pengadilan. Kekhawatiran masyarakat akan bentrokan antara anggota FPI dan AKKBB tak terjadi meski suasana tegang masih terasa.

Di persidangan yang berlangsung mulai pukul 11.00 dan dipimpin hakim Panusunan Harahap, dihadirkan lima saksi, salah satunya pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI), Rudi Satrio Mukantardjo.

Saat bersaksi, Rudi Satrio Mukantardjo mengatakan, dakwaan terhadap Habib Rizieq lemah. Habib Rizieq dipastikan tidak ada di lapangan saat kerusuhan terjadi. Merujuk pada dakwaan yang dibacakan pada persidangan sebelumnya, Habib Rizieq didakwa melanggar Pasal 156 a KUHP tentang Penyebaran Rasa Permusuhan dan Kebencian terhadap Satu Agama di Indonesia serta Pasal 170 jo 55 KUHP tentang menggerakkan pengeroyokan dan pembiaran tindakan kekerasan serta pembiaran tindakan kekerasan

Iklan Politik Tidak Berpengaruh Dihati Masyarakat

Iklan-iklan politik menjelang Pemilu 2009, termasuk pemilihan presiden periode 2009-2014, yang semakin marak di media, khususnya media elektronik, dianggap menarik dan berpengaruh besar terhadap perubahan suhu politik di masyarakat.

Bahkan, iklan yang menampilkan realitas kehidupan mampu menarik perhatian masyarakat dan diperkirakan temanya mendekati realitas.

Hal ini diungkapkan pengajar ilmu manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Taufik Bahaudin, yang juga Presiden Direktur National Leadership Center (NLC), dalam jumpa pers, Kamis (9/10). Ia memperkuat pendapatnya dengan hasil polling terhadap 2.000 orang yang diambil secara random di 200 kecamatan di 30 provinsi bersama lembaga riset Taylor Nelson Sofress (TNS) dalam dua tahap, Juli dan September.

Hasilnya menyebutkan, dalam lima besarnya, 34 persen responden pada bulan September memilih Susilo Bambang Yudhoyono, 22 persen memilih Megawati Soekarnoputri, 15 persen Prabowo Subianto, serta 4 persen masing-masing untuk Sultan Hamengku Buwono X dan Wiranto.

Untuk lima besar di partai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 25 persen, Partai Demokrat (24 persen), Partai Gerindra (13 persen), Partai Golkar (11 persen), dan 5 persen untuk Partai Keadilan Sejahtera.

Menurut Taufik, hasil polling tersebut belum menunjukkan arah Pemilu 2009. Namun, ia mengaku terkejut dengan munculnya nama seperti Prabowo Subianto bersama Partai Gerindra diminati responden. Padahal, partai tersebut masih baru dan pertama kali bertanding pada pemilu tahun depan.

”Saya memperkirakan iklan di media elektronik dengan menyentuh isu produk dalam negeri menjadi pendongkrak namanya di kalangan masyarakat. Apalagi tema itu menyentuh soal urusan perut,” katanya.

Bantah dibiayai

Meskipun demikian, ia tidak merekomendasi apa pun dari hasil risetnya tersebut. Taufik menepis bahwa survei lembaganya dibiayai oleh salah satu nama yang masuk dalam lima besar hasil polling-nya. Namun, dia tidak menyebutkan pula berasal dari mana dana lembaganya. ”Kami memang tidak bisa menyebutkan siapa-siapa saja yang mendanai riset ini,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Riset TNS Yanti Zen mengakui bahwa hasil riset tersebut masih jauh dari sempurna karena tidak menanyakan lebih jauh kepada responden alasan pilihannya. Namun, ia meyakini risetnya cukup mewakili masyarakat Indonesia.

Selain menanyakan soal presiden dan partai politik, responden juga ditanyakan mengenai situasi perekonomian selama setahun terakhir. Hasilnya, 39 persen responden menyatakan lebih buruk, 27 persen menjawab lebih baik, dan 34 persen memilih sama saja. Rata-rata hasil September tersebut persentasenya meningkat, tetapi tidak lebih dari 8 persen

Taksi Bermasalah Akan Dikenai Sanksi dan Dibawa Kepengadilan

Sebanyak 37 taksi terjaring razia argometer yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banten di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Kamis (9/10). Semua taksi yang terjaring razia berasal dari pangkalan di Jakarta.

Menurut Wakil Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta Supeno, operasi itu untuk memeriksa kelayakan argometer pada taksi. Argometer yang dimodifikasi menyebabkan pertambahan tarif taksi yang tidak sesuai aturan.

”Selama ini pemerintah sering mendengar keluhan warga soal taksi dengan argometer kuda. Tarif pada argometer bertambah secara cepat dan tidak sesuai dengan jarak yang sudah ditempuh sehingga penumpang dirugikan,” kata Supeno.

Tim razia menemukan 25 taksi yang segel argometernya kedaluwarsa. Segel argometer seharusnya diperbarui setiap tahun dan ditera ulang.

Sementara itu, segel argometer pada 12 taksi lain rusak. Kerusakan segel semacam itu dapat disebabkan beberapa faktor, termasuk kerusakan yang disengaja untuk mempercepat pertambahan tarif pada argometer.

Supeno mengatakan, ke-37 taksi itu tidak boleh beroperasi karena melanggar Pasal 25 Undang-Undang Metrologi No 2/2001. Sanksi atas pelanggaran segel argometer itu denda Rp 1 juta atau kurungan satu tahun.

”Kami akan memanggil para pengusaha taksi itu dan membawa mereka ke pengadilan. Prosesnya dapat memakan waktu enam bulan. Para sopir taksi yang terkena razia tak akan dikenai sanksi apa pun karena mereka hanya mengendarai,” kata Supeno

5000 Calon Haji Gagal Berangkat

Walaupun sudah memenangi proses gugatan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Penetapan kuota haji kabupaten/kota di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Tim Perwakilan Calon Jamaah Haji Kota Bekasi gagal memperoleh tambahan jatah kuota haji bagi sekitar 8.000 calon jemaah haji di Kota Bekasi yang sudah mendaftarkan diri.

Sebanyak 5.000 calon haji dari Kota Bekasi dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci pada keberangkatan tahun ini. Upaya tim perwakilan dengan lobi ke Departemen Agama hanya mampu menambah jatah sebanyak 1.146 orang sehingga jumlah calon haji yang dapat diberangkatkan tahun ini sebanyak 3.120 orang.

”Masih ada 60 persen calon jemaah haji yang tertunda keberangkatannya tahun ini,” kata Sekretaris Tim Perwakilan Calon Jemaah Haji Kota Bekasi Hasnul Kholid ketika Hasnul dan sembilan pengurus Tim Perwakilan Calon Jamaah Haji bertemu Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad, Kamis (9/10).

Tertundanya keberangkatan 5.000 calon haji asal Kota Bekasi itu adalah dampak dikeluarkannya SK Gubernur Jawa Barat Nomor 451.14/Kep.283-Yansos/ 2008 mengenai penetapan kuota haji kabupaten/kota tahun 1429H/2008M yang diteken Danny Setiawan akhir Mei lalu.

Sebelum SK itu keluar dan diberlakukan, Kota Bekasi sudah siap memberangkatkan lebih dari 8.000 calon haji. Jumlah calon haji tersebut, menurut Hasnul, sesuai dengan jatah kuota provinsi. Namun, akibat keluarnya SK Gubernur Jawa Barat itu, kuota untuk Kota Bekasi terpangkas dan Kota Bekasi hanya mendapat jatah 1.974 orang.

Para calon jemaah haji dari Kota Bekasi sudah menempuh banyak jalan agar SK Gubernur Jawa Barat mengenai kuota haji itu dibatalkan. Mereka berulang kali berunjuk rasa ke Gedung Sate Bandung. Sejumlah calon haji menempuh jalur hukum dengan menggugat SK Gubernur Jawa Barat itu ke PTUN Bandung.

Di PTUN Bandung, gugatan itu diterima dan pada awal September lalu majelis hakim PTUN Bandung menetapkan putusan agar SK Gubernur Jawa Barat itu dicabut. Hasnul mengatakan, mereka menyesalkan langkah Gubernur Jawa Barat dan Departemen Agama Kantor Wilayah Jawa Barat yang terkesan mengabaikan putusan PTUN.

Menyusul hasil PTUN Bandung itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sudah menyampaikan permohonan fatwa Mahkamah Agung. MA menyarankan Gubernur Jawa Barat mengajukan bandin

Polisi Harus Lebih Humanis Sebagai Pelindung Masyarakat

Polisi saat ini harus menyadari tugasnya sebagai penegak hukum tak hanya harus bersikap tegas, tetapi juga harus bersikap lebih humanis. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri akan terbangun dengan sendirinya. Hal itu menjadi bagian dari agenda reformasi kultural Polri yang hingga kini belum juga terwujud secara nyata.

Hal itu disampaikan Kepala Polri yang baru, Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, dalam sambutannya pada upacara serah terima jabatan Kepala Polri dari Jenderal Polisi (Purn) Sutanto di Markas Komando Brigade Mobil di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis (9/10).

”Beri pelayanan terbaik bagi masyarakat, jangan sekali-sekali menyakiti hati masyarakat,” kata Bambang Hendarso di pengujung sambutannya.

Bambang juga mengakui, hingga kini agenda reformasi kultural di tubuh Polri belum sepenuhnya memuaskan dan memenuhi harapan rakyat. Oleh karena itu, Bambang berjanji, di bawah kepemimpinannya, agenda reformasi Polri akan menjadi program prioritas, selain meneruskan program pemberantasan berbagai macam kejahatan besar.

Menurut Bambang, reformasi kultural akan menjadi jalan bagi terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri. ”Terbangunnya kepercayaan masyarakat itu juga menjadi kunci utama keberhasilan aspek legitimasi Polri di masyarakat selain aspek legalitas,” kata Bambang.

Sebelumnya, dalam sambutannya, Jenderal Polisi (Purn) Sutanto meminta maaf kepada masyarakat atas berbagai kekurangan Polri selama di bawah kepemimpinannya. Sutanto, dalam beberapa kesempatan sebelumnya juga mengatakan, salah satu tugas Polri ke depan adalah semakin intensif memperbaiki, membina, mengontrol, dan mengawasi perilaku polisi dari berbagai kemungkinan penyimpangan yang merugikan rakyat.

Di luar dugaan

Bambang Hendarso menggantikan Sutanto atas usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Komisi III DPR. Keputusan Presiden itu diakui Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan cukup mendadak dan di luar dugaan. Sebab, sempat beredar kabar jabatan Sutanto akan diperpanjang.

Menurut Trimedya, lazimnya, tiga bulan sebelum masa pensiun habis, setidaknya ada keterangan lisan dari Presiden bahwa Kepala Polri yang lama akan diperpanjang atau diganti. ”Ini mepet sekali. Rumor soal Sutanto akan diganti baru beredar Kamis (4/9). Surat resmi Presiden ke DPR Rabu (10/9),” kata Trimedya

Jembatan Suramadu Surabaya Madura Hampir Selesai

Total penyelesaian pembangunan proyek Jembatan Suramadu, Jawa Timur, hingga akhir September 2008 telah mencapai 87,22 persen. Pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia sepanjang 5,4 kilometer tersebut masih terkendala pencairan dana segar dan persoalan pembebasan lahan.

”Pembangunan bentang tengah terhambat karena terjadi keterlambatan pencairan dana. Kekurangan dana akhirnya menyebabkan pembangunan approach bridge (jembatan pendekat) sisi Surabaya sepanjang 672 meter oleh pihak Consortium of Indonesian Contractors (CIC) juga melambat,” kata Kepala Satuan Kerja Sementara Pembinaan Teknik Pembangunan Jembatan Suramadu, Yudha Handita, Kamis (9/10).

Menurut Yudha, keterlambatan disebabkan belum cairnya dana pinjaman tambahan dari Bank Exim China.

”Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersedia menalangi dana sementara melalui Bank Jatim sebesar Rp 50 miliar agar pembangunan kembali berjalan. Kami akan terus melihat detail pembangunan, khususnya persiapan pembangunan pada saat musim hujan tiba yang dikhawatirkan mengganggu proyek,” kata Yudha.

Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jembatan Suramadu Bentang Tengah, Atyanto Busono, mengungkapkan, secara teknis pembangunan bentang tengah Jembatan Suramadu hingga akhir September lalu telah mencapai 81,01 persen.

Rincian realisasi pembangunan bentang tengah adalah 76,66 persen untuk pembangunan jembatan pendekat sisi Surabaya, 83,97 persen pada jembatan utama, dan 76,61 persen untuk jembatan pendekat sisi Madura.

Di bagian jembatan pendekat saat ini sedang dipasang balok beton penopang (concrete box girder) dan di bagian jembatan utama dipasang balok baja penopang (steel box girder). Dari total panjang jembatan utama 818 meter, saat ini telah terpasang balok baja penopang sepanjang 556 meter.

Atyanto menargetkan pemasangan balok baja penopang selesai sekitar Januari 2009, sedangkan balok beton penopang selesai dipasang Februari 2009. ”Pembangunan jembatan pendekat sisi Madura akan selesai sekitar bulan Februari dan sisi Surabaya bulan Maret,” katanya menambahkan.

Pinjaman terlambat

Sebagaimana penjelasan Yudha, menurut Atyanto, terhambatnya pembangunan bentang tengah Suramadu disebabkan terlambatnya pencairan dana pinjaman tambahan dari Bank Exim China.

”Rencananya penandatangan pencairan dana pada pertengahan September 2008, tetapi mundur hingga pertengahan Oktober 2008,” kata Atyanto.

Menurut Atyanto, pihak Bank Exim China pada akhir September lalu datang ke proyek untuk mengamati langsung dan mendata kelengkapan surat. Karena itu, pertengahan Oktober mendatang pencairan dana diharapkan benar-benar terlaksana.

Persoalan pembebasan lahan baik di sisi Surabaya maupun Madura juga menjadi permasalahan pokok.

Pimpinan Proyek Pembebasan Lahan Tanah Sisi Surabaya, Tutuk Suryojatmiko, mengatakan, hingga awal September lalu, realisasi pembebasan tanah di Surabaya telah mencapai 99,57 persen dengan jumlah tanah yang belum terbebaskan 637 meter persegi.

Adapun kemacetan pembebasan lahan terbesar terjadi di sisi Madura sejak 2005 karena masyarakat minta ganti rugi lebih besar dari penawaran pemerintah Rp 35.000 per meter persegi.

Di sisi Surabaya, jalan pendekat yang harus dibebaskan sepanjang 4,35 kilometer dan di sisi Madura sepanjang 11,50 kilometer.

Lima Mahasiswa Universitas Diponegoro Ditetapkan Sebagai Tersangka Pengguna Dokumen Palsu

Sebanyak lima mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang, ditetapkan sebagai tersangka pengguna dokumen palsu untuk masuk ke Undip sebagai mahasiswa transfer. Saat ini Kepolisian Daerah Jawa Tengah telah menahan salah satu mahasiswa dan seorang yang diduga pembuat dokumen palsu.

Kelima mahasiswa tersebut berinisial AM, JM, AR, EI, dan HM. Usia mereka 20-22 tahun. Yang ditahan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah (Jateng), selain JM, mahasiswa asal Gresik, Jawa Timur (Jatim); adalah AY (34), asal Jombang, Jatim.

Demikian penjelasan Kepala Satuan Operasional II Direktorat Reserse Kriminal Polda Jateng Ajun Komisaris Besar Edi Kusnowo di Semarang, Kamis (9/10).

”Kelima mahasiswa tersebut menggunakan dokumen palsu yang menerangkan bahwa sebelumnya mereka kuliah di Universitas Indonesia (UI), Depok; Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung; dan Universitas Airlangga (Unair), Surabaya. Ketika dicek ke ketiga universitas tersebut, mereka tidak pernah terdaftar,” katanya.

Kelima mahasiswa itu, lanjut Edi, sejauh ini diketahui hanya lulusan SMA. ”Dengan menggunakan dokumen-dokumen palsu, mereka seketika masuk fakultas kedokteran di semester V. Dokumen yang dipalsukan berupa transkip nilai sementara, surat persetujuan pindah studi dari masing-masing dekan fakultas kedokteran, surat keterangan orangtua siswa, ijazah SMA, dan tanda tangan masing-masing wakil dekan,” ujarnya.

Keganjilan dokumen, kata Edi lagi, ditemukan pada tanda tangan dekan, stempel, serta kop surat yang tidak sesuai dengan stempel dan kop universitas asal (asli). Selain itu, nomor induk mahasiswa tidak terdaftar.

Rp 500 juta

Dalam kasus ini, AY yang menyediakan jasa pembuatan dokumen palsu mengenakan tarif Rp 100 juta-Rp 500 juta. Dia juga diduga melakukan hal serupa untuk sejumlah orang. Karena itu, Polda Jateng akan lebih mendalami kasus ini.

Pembantu Rektor III Universitas Diponegoro (Undip) Sukinta ketika dikonfirmasi mengatakan, kecurigaan terhadap dokumen palsu itu berawal dari keganjilan data-data JM, yang menyatakan, dia sebelumnya kuliah di Unair. Setelah nama dan nomor induk mahasiswanya dicocokkan ke Unair, ternyata JM tidak terdaftar di sana. Kelima mahasiswa itu masuk Undip tahun 2006

Mudik Lebaran Memakan Ribuan Nyawa Setiap Tahun

Operasi Ketupat Lebaran 2008 yang berakhir hari Kamis ini memakan korban ribuan pemudik dalam 1.254 kecelakaan lalu lintas sejak H-7 hingga H+6 Lebaran. Dalam kecelakaan itu, sudah 2.573 pemudik menjadi korban.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira mengatakan, Rabu (8/10), di antara 2.573 kecelakaan itu, sebanyak 585 orang merupakan korban tewas, 743 orang luka berat, dan sisanya luka ringan.

”Sekali lagi perilaku pengemudi, baik mobil maupun motor, selalu merupakan pemicu utama kecelakaan. Kejadian pelanggaran setiap mudik juga selalu tinggi,” ujar Abubakar.

Data Direktorat Lalu Lintas Polri menyebutkan, hingga kemarin telah terjadi 37.282 pelanggaran lalu lintas selama Operasi Ketupat 2008. Dari jumlah tersebut, sebagian besar pelanggaran dilakukan pengemudi sepeda motor, yaitu 25.777 pelanggaran.

Abubakar menambahkan, secara umum, rata-rata korban tewas kecelakaan lalu lintas adalah 15.000 jiwa setiap tahun. Hal itu berarti 4,54 per 100.000 penduduk, suatu gambaran yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara maju. Banyaknya korban tewas itu juga mendapat kontribusi dari acara mudik tahunan ketika Lebaran.

Pada musim mudik tahun 2006 dan 2007, angka kecelakaan dan korban tewas juga tinggi. Pada musim mudik tahun 2007, sebanyak 1.875 kecelakaan memakan 798 korban tewas. Sementara pada tahun 2006, terjadi 961 kecelakaan yang memakan korban tewas 437 jiwa.

Tahun 2007 angka kecelakaan dan korban tewas tampak tinggi karena lamanya operasi ketupat, yaitu 16 hari. Ketika itu pemerintah memperpanjang waktu cuti bersama. Sementara Operasi Ketupat 2008 ini berlangsung lebih pendek, yakni 14 hari.

Dengan demikian, pada tahun 2007, selama 16 hari operasi ketupat jatuh korban tewas 49,87 atau 50 jiwa dalam kecelakaan. Sementara itu, hingga H+6 Lebaran 2008, rata-rata korban tewas dalam kecelakaan selama 13 hari operasi ketupat, yakni 45 orang, tak berbeda jauh dengan 16 hari operasi ketupat pada Lebaran 2007.

”Setiap Lebaran, kapasitas sarana, prasarana, dan seluruh moda transportasi over capacity,” kata Abubakar

Gubuk Liar Yang Dibangun Tanpa Izin dan Melanggar Hukum Serta Hak Rakyat Untuk Menikmati Ruang Terbuka Ditaman BMW Dirobohkan Pemerintah

Sekitar 200 gubuk liar di Taman Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa atau BMW, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kembali dirobohkan secara paksa dan puing-puing bangunan itu dibakar petugas tramtib, Rabu (8/10) pagi. Warga berteriak, menangis dan berusaha melawan sehingga dua orang terluka.

Warga yang terluka adalah Iwan (38) dan Haryadi (40). Iwan menderita luka memar di bahu kanan. Haryadi luka memar di kaki kiri. ”Kami digebuk ramai- ramai oleh belasan petugas,” kata Haryadi.

”Kalian itu pengecut, beraninya hanya sama warga miskin yang tidak berdaya,” seru sejumlah perempuan korban penggusuran, termasuk Ny Salmah (36), kepada para petugas tramtib yang mengeroyok dua warga tersebut.

Penggusuran yang melibatkan 800 petugas Tramtib Pemkot Jakarta Utara dimulai pukul 08.00. Saat itu petugas mulai merobohkan dan membakar gubuk liar.

Buka pakaian

Berbagai upaya dilakukan warga untuk menghalangi petugas. Ada yang hanya berdiam diri, tetapi ada juga yang menangis, menjerit, dan berteriak. Bahkan sekelompok ibu mencopot bajunya hingga telanjang. Sekelompok pria dewasa terlibat aksi dorong dengan petugas sehingga terjadi bentrokan.

Penggusuran ini adalah yang kedua setelah penggusuran pertama pada 24 Agustus 2008. Saat itu 4.000 orang kehilangan rumah dan tempat usaha setelah 5.000 petugas gabungan membongkar paksa 1.126 bangunan di taman tersebut. Belasan korban penggusuran terluka.

Belakangan ada sebagian warga tetap bertahan dengan membangun gubuk seadanya. Ada yang membangun di antara serakan puing bangunan, tetapi ada juga yang mendirikan gubuk di tepi rel kereta api Ancol-Tanjung Priok.

Hingga tiba penggusuran kedua, Rabu kemarin, ada sekitar 200 keluarga yang masih bertahan. ”Setelah penggusuran ini kami tidak tahu tinggal di mana lagi,” kata Ny Ani (38), korban penggusuran sambil menangis.

Korban penggusuran bingung harus pindah ke mana. Sementara ini mereka bertahan di sisi rel kereta api ruas Ancol-Tanjung Priok. Warga juga menyesalkan tindakan petugas karena tidak menyediakan angkutan gratis bagi warga yang hendak pindah. ”Juga tidak ada tawaran pindah ke rumah susun,” kata Ani.

Kepala Suku Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (Tramtib Linmas) Jakarta Utara Sulistyarto menjelaskan, pihaknya tidak melakukan penggusuran. Petugasnya hanya ingin membersihkan kembali taman dari hunian liar itu.

”Taman BMW adalah aset Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Utara hanya menjaga dan mengamankannya,” kata Sulistyarto menjelaskan.

Kawasan Taman BMW termasuk dalam Waduk Papanggo seluas total 66,5 hektar. Lahan taman yang diokupasi warga seluas 26,5 hektar. Lahan mulai diokupasi sejak pertengahan tahun 1998, tetapi semakin padat oleh pendatang pada tahun 2007 setelah ada penggusuran hunian liar di sepanjang kolong tol Tanjung Priok hingga Jembatan Tiga.

Menurut Kepala Bagian Administrasi Sarana Perkotaan Pemkot Jakarta Utara Heru B Hartono, Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Utara akan segera menguruk lahan sebagai tahap awal pembangunan stadion olahraga bertaraf internasional.

Pengerukan diperkirakan selesai akhir Oktober ini. Pada awal November, lahan akan diberi pagar tembok untuk mencegah kembali berdirinya hunian liar. Anggaran pemagaran lahan di Taman BMW itu diperkirakan mencapai Rp 5 miliar.

Laba Jamsostek Turun Akibat Terpengaruh Krisis Ekonomi dan Keuangan Global

Manajemen badan usaha milik negara yang mengelola dana pekerja, PT Jamsostek (Persero), memilih menunggu sampai akhir pekan sebelum mengambil langkah penting terkait investasi saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kebijakan itu diambil seiring dilakukannya penghentian sementara transaksi di BEI, Rabu (8/10).

”Kami masih harus melihat apa yang terjadi, paling tidak sampai akhir minggu ini. Potensi kerugian ada, tetapi kami mengharapkan ada rebound sampai akhir tahun,” kata Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga, didampingi Direktur Operasional dan Pelayanan Jamsostek Ahmad Ansyori di Jakarta.

Dijelaskan, perseroan bakal merevisi target laba 2008 dari Rp 1,1 triliun menjadi Rp 1 triliun. Nilai itu diperkirakan akan merosot lagi karena kondisi pasar saham belum stabil hingga 2009.

Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Yanuar Rizky meminta Jamsostek lebih transparan dalam menginvestasikan dana pekerja.

Rizky mengingatkan agar Jamsostek tidak terjebak dalam permainan pialang saham. Jika ini terjadi, akan sangat merugikan pekerja sebagai pemilik dana.

”Jamsostek harus membuka posisi perdagangan sahamnya sehingga kinerja investasinya menjadi lebih transparan. Manajemen Jamsostek harus amanah mengelola dana pekerja, jangan sampai terperosok pada konspirasi yang merugikan uang buruh,” papar Yanuar.

PT Jamsostek mengelola dana senilai Rp 61 triliun. Dalam rencana kerja tahun 2008, perseroan mengalokasikan Rp 13,7 triliun untuk investasi berbentuk pembelian saham dan telah direalisasikan Rp 10,9 triliun sampai Juni 2008.

Selama semester I-2008, beban investasi mencapai Rp 499,3 miliar, termasuk kerugian senilai Rp 434,3 miliar akibat gejolak pasar saham.

Sebanyak 28 juta pekerja terdaftar sebagai peserta Jamsostek. Namun, hanya delapan juta orang di antaranya yang aktif membayar iuran.

Menurut Hotbonar, tim investasi Jamsostek memantau perkembangan pasar saham. Selama otoritas pasar modal menghentikan sementara transaksi saham, Jamsostek akan mengalihkan dananya ke obligasi dan deposito.

Saat ini, kata Hotbonar Sinaga, kedua jenis investasi itu adalah yang teraman dengan tingkat suku bunga relatif menarik. ”Tetapi, kami tidak mau jadi pemicu perang suku bunga perbankan dalam menempatkan dana,” tuturnya

Proyek Perumahan Untuk Rakyat Kecil Dipastikan Tersendat Akibat Krisis Ekonomi Global

Sebagian proyek pembangunan rumah untuk masyarakat menengah ke bawah diprediksi tersendat, menyusul kenaikan suku bunga Bank Indonesia menjadi 9,5 persen. Sebagian pengembang memilih menunda pembangunan proyek baru untuk mengamankan likuiditasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) Jawa Barat Hari Raharta Sudrajad mengemukakan hal itu seusai rapat REI di Jakarta, Rabu (8/10).

”Kenaikan suku bunga kredit akan berimbas pada terganggunya daya beli konsumen properti. Oleh karena itu, sebagian pengembang kini cenderung menunda investasi baru guna menjaga likuiditas,” kata Hari, yang juga Direktur Utama PT Margahayu Land.

Dicontohkan, PT Margahayu Land memutuskan menunda pembangunan proyek rumah susun sederhana milik (rusunami) di Jawa Barat. Proyek ini semula dijadwalkan akan dimulai awal tahun 2009.

Kenaikan suku bunga kredit, kata Hari, akan menghambat likuiditas pengembang, khususnya yang mengandalkan modal dari pinjaman perbankan.

Pasar properti yang paling terkena dampak dari krisis global, menurut Hari, adalah perumahan skala menengah. Pasar properti untuk skala menengah sangat rentan dengan fluktuasi suku bunga kredit.

Berkurangnya suplai perumahan baru untuk segmen menengah ke bawah sebenarnya ironis karena pertumbuhan proyek properti di Indonesia beberapa tahun terakhir cenderung meningkat, yaitu 20-30 persen per tahun.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Fuad Zakaria, keberlangsungan proyek rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan bawah bergantung pada alokasi APBN untuk subsidi perumahan.

Tahun 2008, pemerintah menargetkan pembangunan rumah sederhana sehat (RSH) sebanyak 249.000 unit.

Tren penyerapan rumah bersubsidi meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2005, penyerapan mencapai 60.000 RSH, tahun 2006 terserap 75.000 unit RSH, dan pada tahun 2007 sebanyak 100.000 unit RSH

Industri Kecil Menengah Harus Menghapai Krisis Ekonomi Sendirian Tanpa Bisa Berharap Pada Pemerintah Yang Sibuk Memikirkan Perusahaan Besar

Tanpa disuruh, industri kecil dan menengah atau IKM yang dipandang tahan uji akan mencari berbagai cara untuk bertahan di tengah badai kesulitan ekonomi. Walaupun krisis ekonomi global saat ini dipandang berbeda dengan krisis tahun 1998, pelaku IKM wajib menyiasatinya sejak dini.

Pakar Manajemen Universitas Indonesia, Rhenald Kasali, Rabu (8/10) di Jakarta, mengatakan, ”Cepat atau lambat dampak krisis ekonomi akan dirasakan oleh IKM. Apalagi, Bank Indonesia baru saja menaikkan BI Rate menjadi 9,5 persen,” ujar Rhenald.

Siasat atau strategi proaktif IKM sangat diperlukan. Paling tidak, ada tiga strategi IKM untuk bisa bertahan menghadapi gempuran krisis ini.

Pertama, IKM perlu memikirkan untuk mencari substitusi pengganti bahan baku agar dapat memperoleh harga yang lebih terjangkau. Namun, kualitas tetap harus dijaga agar nilai tambah produk tidak merosot.

Kedua adalah efisiensi. Strategi ini diingatkan lagi agar pengusaha mengevaluasi manajemen keuangan guna mengetahui pos-pos biaya operasional perusahaan yang bisa ditekan.

Strategi ketiga terkait dengan pemasaran. IKM harus mulai mengurangi ketergantungan pada pembelian dalam jumlah besar. ”Lebih baik IKM bermain di pasar ritel atau eceran yang lebih memiliki kepastian dalam pembayarannya,” kata Rhenald.

Revisi syarat perdagangan

Direktur Jenderal IKM Depperin Fauzi Azis mengatakan, syarat perdagangan (trading term) perlu direvisi agar terjadi hubungan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Di lain sisi, IKM juga perlu melakukan pengendalian produktivitas supaya terjadi efisiensi usaha. Daya beli juga menjadi faktor yang mesti dijadikan pertimbangan.

Ekonom Faisal Basri mengatakan, pemerintah harus segera mengimplementasikan berbagai kebijakan fiskal yang dibutuhkan masyarakat agar perekonomian riil tetap bergerak. Pemerintah harus mendorong industri hilir yang sangat berperan menciptakan nilai tambah.

Saat ini, ekspor bahan mentah sudah tidak menarik lagi. Pemerintah harus mengantisipasinya dengan terus mendorong pertumbuhan industri hilir.

”Kita tidak bisa lagi bertahan di sektor ekstraksi (penghasil bahan mentah). Segera dorong industri hilir pengolahan bahan mentah agar tercipta nilai tambah dengan efisiensi tinggi yang bisa merebut pangsa negara lain di pasar internasional,” papar Faisal.

Menurut Direktur Utama PT Anugerah Langkat Makmur Musa Rajekshah, produsen minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan petani kelapa sawit semakin kelimpungan dengan mahalnya harga pupuk saat harga tandan buah segar yang anjlok. Pemerintah harus segera menyusun rencana aksi untuk menurunkan harga pupuk

Krisis Ekonomi Global Merupakan Uji Coba Kekuatan Fundamental Ekonomi Indonesia

Turbulensi pasar keuangan global kian menjadi-jadi pascabangkrutnya perusahaan investasi raksasa Lehman Brothers pada 15 September 2008. Tak satu negara pun yang terbebas dari amukan bencana finansial ini. Pasar keuangan Indonesia juga karut-marut dihantam sentimen negatif. Seberapa kuat sebenarnya fundamental ekonomi domestik menghadapi situasi ini?

Sejak bangkrutnya Lehman Brothers, laju kejatuhan indeks dan kurs makin kencang. Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia tercatat telah meluncur lebih dari 330 poin. Ini berarti dalam rentang tiga minggu indeks telah jatuh sekitar 18,5 persen. Otoritas bursa pun akhirnya menyuspensi perdagangan saham pada Rabu (8/10).

Dalam kurun waktu yang sama, nilai tukar rupiah terdepresiasi sekitar 1,6 persen. Dalam perdagangan kemarin, kurs rupiah ditutup di level Rp 9.593 per dollar AS.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom Rabu (8/10) di Jakarta menjelaskan, gejolak pasar keuangan dan pasar modal domestik tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena masih sejalan dengan pergerakan pasar global.

Kecuali indeks saham, berbagai indikator moneter, perbankan, dan makroekonomi Indonesia, menurut Miranda, menunjukkan ketahanan relatif lebih baik dibandingkan negara lain.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, misalnya, sejak awal tahun hingga kini hanya terdepresiasi 2 persen. ”Bandingkan dengan negara-negara lain yang mengalami depresiasi 4-7 persen akibat krisis keuangan global,” katanya.

Inflasi Indonesia juga relatif lebih baik karena hanya melonjak dua kali lipat dibandingkan 2007. Negara-negara lain umumnya melonjak 3-4 kali dari tahun sebelumnya. Namun, dilihat dari levelnya, inflasi Indonesia tergolong tinggi, per September 2008 mencapai 12,14 persen.

Pertumbuhan ekonomi domestik, kata Miranda, juga tetap kuat di tengah pelambatan perekonomian global.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman Hadad mengatakan, kondisi perbankan, yang menjadi jantung perekonomian, juga memiliki fundamental yang kuat. Itu tecermin dari berbagai faktor, seperti rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL), likuiditas, dan permodalan. NPL neto (setelah dikurangi provisi) hanya 1,42 persen, jauh di bawah batas maksimum, 5 persen.

Likuiditas juga masih memadai, tecermin dari rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (loan to deposits ratio/LDR) yang masih di bawah 80 persen. Ketatnya likuiditas yang terjadi belakangan ini bukan disebabkan oleh kelangkaan likuiditas yang ada di industri, tetapi lebih karena faktor psikologis dan kepemilikan likuiditas yang tidak merata antarbank.

Banyak bank yang sebenarnya likuiditasnya berlebih enggan meminjamkan ke bank lain karena khawatir sulit mendapatkan likuiditas pada masa mendatang.

Permodalan perbankan domestik, kata Muliaman, juga cukup kuat. Ini tecermin dari rasio kecukupan modal yang sebesar 17 persen, jauh di atas angka minimum 8 persen.

Fundamental yang kuat tersebut akan membuat perbankan tetap optimal melakukan fungsi intermediasi untuk mendorong perekonomian.

Kendati fundamental perekonomian cukup kuat, BI tetap mewaspadai gejolak yang terjadi saat ini dan tetap fokus menjaga nilai rupiah yang tecermin dari inflasi dan nilai tukar.

Atas dasar itulah, kata Miranda, dalam rapat Dewan Gubernur BI dua hari lalu, suku bunga acuan (BI Rate) dinaikkan 25 basis poin menjadi 9,5 persen.

”Ini untuk memberikan sinyal dan arah kepada para pelaku pasar,” kata Miranda.

Untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan 2009, BI ingin memastikan bahwa inflasi tahun 2009 terkendali di kisaran 6,5-7,5 persen. Atas dasar itu, BI Rate disesuaikan menjadi 9,5 persen agar suku bunga riil tetap terjaga di kisaran 2-2,5 persen. Inflasi tinggi amat berbahaya, dapat menurunkan nilai aset yang dimiliki masyarakat golongan bawah.

Dalam jangka pendek, kenaikan BI Rate juga untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang tinggi dari para pelaku pasar. Ekspektasi inflasi yang tinggi telah membuat nilai tukar terpelanting melewati batas psikologis Rp 9.500 per dollar AS.

Menurut Miranda, BI akan menjaga nilai tukar rupiah tidak berfluktuasi secara tajam. Pelemahan rupiah yang tajam sangat merugikan perekonomian karena inflasi yang berasal dari barang impor akan meningkat.

Selain itu, eksportir dan importir juga diliputi ketidakpastian sehingga cenderung wait and see.

Pengamat ekonomi Dradjad Wibowo mengatakan otoritas moneter dan otoritas fiskal harus melakukan upaya lain untuk meredam dampak krisis finansial global.

Menurut dia, kenaikan BI Rate bersifat kontraproduktif karena memicu risiko kredit macet di sektor pertambangan, perkebunan, dan properti.

Sektor riil

Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait mengatakan, otoritas fiskal seharusnya memanfaatkan situasi saat ini dengan memperkuat perekonomian domestik. Caranya, antara lain, dengan memberi insentif pada industri lokal, seperti tekstil.

”Sebetulnya inilah momen yang tepat untuk memperkuat dan mempercepat implementasi kebijakan dengan berbagai insentif untuk sektor mikro,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Teknologi, dan Kelautan Rachmat Gobel.

Menurut Rachmat, peluang tetap terbuka dari sejumlah keunggulan yang kini ada dalam perekonomian Indonesia, seperti pasar dalam negeri yang besar, peluang investasi yang masih terbuka luas, dan sejumlah produk unggulan di pasar ekspor.

Untuk itu, menurut Rachmat, selain melalui sosialisasi langkah ini harus diikuti upaya menerapkan SNI secara lebih tegas dan luas, termasuk membendung masuknya barang ilegal.

”Berdasarkan sejumlah survei, termasuk Bank Dunia, Indonesia mempunyai peluang yang lebih baik dibandingkan sejumlah negara pesaing asalkan iklim investasi segera dibenahi,” katanya.

Untuk sektor ekspor, meski permintaan di pasar tradisional, yaitu AS, Jepang, dan Eropa, turun, peluang yang cukup besar tetap terbuka, terutama ke negara-negara Asia seperti China, India, kawasan Timur Tengah, dan Rusia.

Mencari Manusia Indonesia Yang Tahan Banting dan Tidak Manja

Empat puluh tahun lalu, ekonom Swedia yang juga pemenang Nobel, Gunnar Myrdal, menulis karya monumental, Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations, yang berisi kajian terhadap negara-negara Asia Selatan dan Tenggara (khususnya India, tetapi juga melebar ke Indonesia dan negara-negara lain). Myrdal menggambarkan, negara-negara di kawasan itu dirundung kemiskinan, dibayangi ledakan penduduk dan perekonomian yang suram.

Penyebab kondisi itu, menurut Myrdal, adalah ”keterbelakangan” Asia dalam hal modal, sumber daya, dan tingkat pendidikan. Namun, karakter ”khas” orang Asia juga berperan di situ, seperti disiplin kerja rendah, termasuk disiplin waktu dan ketertiban; kebencian terhadap kerja manual, suka hal- hal irasional, sulit beradaptasi dengan perubahan, kurang berambisi, gampang dieksploitasi, sulit bekerja sama.

Pemerintahan di negara-negara itu dinilainya ”terlalu lembek” (ia menemukan istilah soft states), alias tidak mampu menerapkan disiplin sosial. Reformasi akan sulit diwujudkan karena korupsi dan inefisiensi merajalela. ”Tanpa ada disiplin sosial, sulit bagi negara-negara itu untuk bisa berkembang cepat,” katanya (Time, 15 Maret 1968).

Gunnar Myrdal tutup usia pada 17 Mei 1987 (88 tahun). Ketika itu, Jepang, Korsel (dan China) telah menjadi macan-macan ekonomi Asia. Bahkan, kontras dengan ramalan Myrdal, Indonesia pun melaju sebagai kekuatan ekonomi menengah di kawasan dengan PDB sekitar 3.080 dollar AS.

Namun, krisis ekonomi yang melanda Asia tahun 1997-1998 membuka mata tentang perlunya mempertimbangkan faktor kultural (nilai, sikap, keyakinan, dan tradisi) dalam membentuk bangunan ekonomi dan politik sebuah negara. Tentu saja kultur tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan faktor-faktor lain, seperti penegakan hukum, sistem pengadilan independen, transparansi, dan kepemimpinan, untuk mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan kata lain, mengutip Dwight H Perkins, seandainya saja ekonomi di Asia Timur dan Tenggara dikelola dalam jalur yang menjunjung penegakan hukum dan bukan jalur KKN (korupsi, kroniisme dan nepotisme, sebuah karakteristik khas hubungan pemerintah-pengusaha di Asia, termasuk Indonesia), krisis moneter diyakini tak akan terjadi di kawasan (Culture Matters, hal 233).

Optimisme

Dalam perjalanannya setelah 10 tahun reformasi yang diwarnai keprihatinan mendalam akan masa depan bangsa, tetap ada titik-titik yang membangkitkan optimisme. Salah satunya adalah karakteristik bangsa Indonesia yang ”tahan banting”. Bukankah negeri ini tak habis- habisnya didera masalah? Krisis ekonomi yang berkepanjangan, kerusuhan, bencana tsunami, gunung meletus, gempa bumi, banjir, serangan bom, serangan penyakit, dan konflik berdarah. Namun, bangsa ini tetap bangkit dan memulai lagi.

Mungkin pembaca masih ingat bagaimana warga Yogyakarta bahu-membahu membangun kehidupan mereka kembali hanya beberapa jam setelah gempa bumi meluluhlantakkan sebagian wilayah itu tahun 2006. Mereka memulai bekerja dengan tangannya sendiri sampai bantuan pemerintah datang kemudian. Kita juga semakin sering menyaksikan antrean panjang rakyat yang rela berdiri berjam-jam demi satu jeriken minyak tanah atau satu ember air bersih. Kalau bisa, mereka juga ingin menjerit menghadapi impitan hidup yang makin menyesakkan. Tapi, bukankah hidup harus terus berlanjut?

Sudah sepatutnya pemerintah berterima kasih kepada rakyat yang tetap bangkit meski harta benda lenyap ditelan bencana. Rakyat yang tetap berjuang meski kebijakan pemerintah membuat hidup semakin sulit. Penghargaan itu hanya sepadan bila diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, rancangan kebijakan yang betul-betul mengutamakan kepentingan rakyat, serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif.

Mayoritas bangsa ini juga memiliki ”nasionalisme” yang kental (terlepas bagaimana nasionalisme didefinisikan) dengan sejarah panjang yang melatarbelakanginya. Benedict Anderson menggambarkan betapa beda proses mewujudnya nasionalisme di Indonesia dibandingkan dengan di Indochina pada era kolonialisme. Di Indochina tak mencuat kesadaran bersama tentang ”keindochinaan”, sementara ”keindonesiaan” terus bertahan di bumi Nusantara, bahkan mengakar dengan kuat, melintasi zaman (Imagined Community, hal 127).

Jauh sebelum gagasan Indonesia merdeka muncul, kelompok-kelompok yang menamakan diri Jong Ambon, Jong Java, dan lainnya, rela menomorduakan keterikatan etnis dengan tanah kelahiran mereka demi tujuan yang lebih besar, yaitu sebuah ”negara yang belum terwujud” bernama Indonesia, dengan mengikrarkan Sumpah Pemuda sehingga ketika bahasa Indonesia tahun 1928 diadopsi sebagai bahasa nasional, demikian Anderson, bangsa Indonesia tak pernah lagi menoleh ke belakang.

Gagasan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan tak bermakna, tetapi harta yang harus dirawat bersama. Inilah inti demokrasi dalam sebuah bangsa yang heterogen. Bila ”modal” bersama ini dipelihara baik dan dikelola oleh sebuah kepemimpinan yang bersih dan bijak, bangsa ini akan survive menghadapi tantangan apa pun.

Umat Kristiani Di Jember Mengikuti Pawai Takbir

Pawai takbir keliling selain diikuti umat Islam di Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, juga diikuti umat Kristen, yang merupakan mayoritas warga di desa ini.

Aktivis Masjid Baiturrahman di Desa Bondo, Bejo Selamet, di Jepara, Selasa, mengatakan, pawai takbir keliling memang tidak hanya diikuti umat Islam, sebagian umat Kristen, terutama pemuda, banyak yang ikut memeriahkannya. “Hal ini sudah biasa dilakukan, sebagai wujud toleransi terhadap umat beragama,” katanya.

Desa Bondo merupakan kantong umat Kristiani di Jepara. Mayoritas penduduk Jepara memeluk Islam dan partai berideologi Islam, PPP, memenangi Pemilu 1999 dan 2004 di Jepara. Partai Damai Sejahtera (PDS) juga menempatkan wakilnya di DPRD Jepara.

Sejumlah pemuda non-muslim tersebut, katanya, mengikuti acara pawai takbir dengan menggunakan sepeda motor pribadi atau mengikuti rombongan yang menggunakan kendaraan roda empat. “Kami menyambutnya, meskipun ini kegiatan keagamaan dari umat Islam,” katanya.

Menurut rencana, kegiatan takbir keliling di Desa Bondo dan sekitarnya tidak hanya berkililing desa sekitar, tetapi dilanjutkan hingga ke Alun-alun Jepara, yang berjarak puluhan kilometer.

Sebagai persiapan mengikuti pawai takbir keliling, masing-masing masjid dan musala di Desa Bondo dan sekitarnya membuat sejumlah hiasan masjid atau sesuatu yang bernapaskan Islam lainnya untuk diarak menggunakan kendaraan roda empat. “Dari pemuda Masjid Baiturrahman membuat miniatur masjid yang berhiaskan puluhan lampu hias,” katanya.

Adapun biaya pembuatan dan biaya lain-lainnya merupakan swadaya dari para pemudanya. “Jika masih membutuhkan dana lagi maka akan minta sumbangan kepada warga lainnya,” katanya.

Keterlibatan warga Kristen dalam acara pawai takbir keliling juga dibenarkan oleh aktivis gereja dari Desa Bondo, Karmuji, yang mengatakan, bahwa sejak ada kegiatan pawai takbir keliling, sejumlah pemuda Kristen ada yang mengikutinya.

Selain menggunakan sepeda motor pribadi, katanya, ada juga yang mengikuti rombongan pawai takbir keliling. “Hal ini menjadi penguat toleransi antarumat beragama,” katanya.

Menurut dia, saat umat Kristen merayakan Natal, sebagian umat Islam juga menghadiri acara tersebut. “Bahkan, dalam pembuatan masjid di Desa Bondo, sebagian umat Kristen menyumbangkan tenaganya,” katanya.

Selain itu, sejumlah pemuda Kristen yang merayakan Natal dengan menggelar acara sendiri, juga diikuti oleh sejumlah pemuda Islam. “Jika diminta datang ke gereja, biasanya banyak yang enggan dan malu,” katanya.

Sementara itu, Hetty, warga Bondo lainnya yang beragama Kristen, mengatakan, pihaknya juga akan mengikuti pawai takbir keliling dengan menggunakan mobil pribadi. “Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Islam juga untuk menikmati keramaiannya. Terlebih, masing-masing peserta menampilkan sejumlah hiasan yang unik-unik,” katanya

Ditemukan Macan Tutul Langka di Ciwidey

Macan tutul dari hutan Gunung Patuha Ciwidey Kabupaten Bandung menjadi penghuni baru Kebun Binatang Taman Sari Kota Bandung, Jawa Barat.

“Macan Tutul itu koleksi terbaru di sini sekaligus untuk menyelamatkan keberadaanya, macan jenis ini terdesak karena hutannya kian berkurang,” kata Sekretaris Yayasan Kebun Binatang Taman Sari Kota Bandung, Dadang, Minggu.

Macan Tutul itu ditempatkan di salah satu sal yang berdekatan dengan koleksi binatang carnivora lainnya seperti Harimau Sumatera, macan kumbang, harimau bulu putih serta yang lainnya.

Meski macan tutul “penghuni” hutan Gunung Patuha itu tidak terlalu mencolok dan menarik perhatian pengunjung, namun kehadirannya di kebun binatang itu cukup istimewa karena macan jenis itu khas dari daerah pegunungan Bandung.

Pengelola Kebun Binatang Bandung itu mengimbau, kepada masyarakat yang menemukan atau memelihara hewan langka dan dilindungi untuk menyerahkannya kepada pihak berwajib atau menitipkannya ke Kebun Binatang agar keberadaanya terjamin dan lestari.

Selain macan tutul, koleksi tambahan binatang di obyek wisata keluarga itu juga bertambah dengan kelahiran beberapa binatang mamalia antara lain rusa tutul kemudian kera dan juga beruang madu.

Pihak kebun binatang juga menambah koleksi jenis reptil seperti ular, jenis burung dan kera, unggas serta lainnya..

Pada musim liburan Lebaran 2008 ini, jumlah pengunjung ke kebun binatang itu rata-rata 30 ribuan orang. Jumlah binatang terdiri 1.159 ekor dari 218 jenis binatang.

Menjadi Manusia Baru Setelah Berpuasa

Banyak orang berharap ada perubahan dalam dirinya setelah sebulan berpuasa. Harapan itu tidak berlebihan sebab dari teologi hingga antropologi agama, perubahan seharusnya terjadi.

Sebulan berpuasa akan melahirkan manusia baru, yakni manusia yang lebih mengedepankan perilaku religi sekaligus merawat moralitas. Manusia baru tak membedakan sebelas bulan pasca-Ramadhan dan Ramadhan itu sendiri. Roh Ramadhan terus membimbingnya pada sebelas bulan lainnya.

Bukankah dari sisi teologi selalu diulang hikmah puasa? Menahan lapar dan dahaga merupakan pesan moral agar seseorang beranggapan ”dalam harta kita ada keringat orang lain”. Setumpuk harta yang dikumpulkan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, di sana ada bagian dari orang miskin. Selain itu, menahan lapar akan membangun kesucian hati dan pikiran. Dalam taraf itu, seseorang akan bertindak berdasarkan kesucian hati dan mengupayakan cara-cara halal.

Periode peralihan

Manusia baru setelah puasa bisa ditelaah dengan teori liminalitas Victor Turner, ahli antropologi sosial. Turner meletakkan liminalitas sebagai aspek penting yang ada dalam sebuah ritual. Liminalitas dipahami sebagai tahap atau periode waktu di mana subyek ritual mengalami keadaan ambigu. Acapkali juga diartikan sebagai peralihan dan bersifat transisi.

Liminalitas memberikan kesempatan kepada orang untuk mengalami pengalaman dasar sebagai manusia di mana kesadaran akan eksistensi sebagai manusia meningkat. Juga memberi kesempatan kepada subyek ritual untuk merefleksi ajaran yang telah didapati. Lewat refleksi ini diharapkan ia dibentuk menjadi anggota masyarakat yang baru karena ada perubahan baik pandangan maupun kedudukannya.

Di dalam The Ritual Process, Turner menyebutkan, semua ritual melewati tiga tahap: separasi, liminal, dan reintegration. Meminjam konsep Turner ini, hakikatnya puasa melewati tiga tahapan dimaksud. Pada tahap separasi, subyek ritual meloncat dari alam profan ke dunia sakral. Tahap liminal diartikan suatu fase di mana subyek ritual mengalami keadaan yang lain dengan dunia fenomenal. Dalam tahap ini berlaku antistruktur, di mana dalam dunia fenomenal manusia dibedakan oleh struktur. Dalam keseharian seorang pejabat dan rakyat biasa jelas berbeda struktur. Namun, saat melaksanakan ibadah puasa, pembatas struktur tak berlaku.

Kemudian saat beramai-ramai merayakan kemenangan Idul Fitri merupakan tahap reintegration. Setelah mengalami penyadaran diri dan refleksi formatif, subyek ritual disatukan kembali dengan masyarakat sehari-hari. Namun, subyek ritual yang telah berpuasa mendapat nilai-nilai baru. Ia seolah menjelma menjadi manusia baru.

Kesalehan sosial

Dalam konteks ini, nilai-nilai baru dari proses liminalitas itu seharusnya berdampak positif bagi masyarakat. Esensi puasa bukan sekadar dimensi vertikal yang bakal lebih memahami hakikat dan makna ketuhanan, tetapi juga dimensi horizontal yang ditandai sejauh mana hasil ibadah itu mengalir kepada tetangga, kolega, kerabat, dan sanak saudara lainnya.

Justru saat masyarakat sedang menuju jurang kehancuran karena krisis moral, dimensi horizontal menjadi lebih bermakna. Betapa indahnya jika ”manusia baru” itu menularkan nilai-nilai baru yang tentu sarat bermuatan ajaran moral kepada sesamanya. ”Manusia baru” yang sehari-hari duduk di birokrasi akan menularkan nilai-nilai baru yang menyadarkan bahwa kleptokrasi merupakan sendi perusak bangsa dan agama. ”Manusia baru” yang pengusaha akan mengingatkan bahwa main suap merupakan penyimpangan ajaran moral. Juga ”manusia baru” yang menjadi anggota legislatif akan memberi contoh, mendahulukan kepentingan bangsa ketimbang kepentingan pribadi merupakan nilai baru yang dipetik dari proses liminalitas itu. Para ”manusia baru” dari kalangan ibu-ibu kian arif menjaga mulut agar para suami tak terjebak banalisasi korupsi. Para ”manusia baru” yang ibu-ibu itu memetik nilai baru yang akhirnya pandai membedakan fakta dan gosip.

Dimensi horizontal inilah lazim disebut kesalehan sosial. Mereka yang saleh adalah orang yang baik, unggul, dan mampu berbuat baik terhadap sesama serta memperbaiki lingkungan sekitar. Kesalehan sosial mengandung makna, orang itu memiliki kepedulian untuk berhubungan secara harmonis dengan lingkungan sosial dan alam sekitar, sekaligus mampu ikut bertanggung jawab terhadap pengembangan masyarakatnya atau memiliki keunggulan partisipatoris yang dilandasi tingginya kualitas iman dan takwa.

Ciri masyarakat yang memiliki kesalehan sosial itu bisa dilihat bagaimana mereka konsisten menempatkan hukum sebagai aturan main. Mereka juga mempunyai kepedulian sosial yang ditandai dengan kemauan berbagi dengan kelompok yang lemah. Selain itu, dicirikan oleh sikap toleran atas berbagai perbedaan yang ada serta kemauan kerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Alangkah indahnya jika kesalehan sosial kian menebal pasca- Ramadhan. Dari beberapa ciri saja bisa dibayangkan masyarakat yang terbangun dari ketebalan kesalehan sosial itu. Mereka paham aturan main sebenarnya sehingga hidup lebih disiplin dan tidak main terabas. Mereka paham makna kerja keras bukan bernafsu meraih kesenangan dengan cara secepatnya, korupsi misalnya. Mereka menempatkan perbedaan sebagai landasan hidup harmonis, bukan pemicu konflik.

Itulah ”manusia baru” yang diharapkan lahir pasca-Ramadhan. Jika saja ke depan tak menemukan ”manusia baru” dimaksud, liminalitas tak terjadi. Ramadhan hanya membangun kesalehan ritual, tanpa kesalehan sosial. Rugilah mereka yang melewatkan Ramadhan demi kesalehan ritual belaka dan merayakan hari kemenangan menjadi semu belaka.

Toto Suparto Peneliti di Puskab Yogyakarta

Mengubah Sampah Rumah Tangga Menjadi Emas

Sampah akan tetap menjadi sampah jika tidak didaur ulang menjadi sesuatu yang baru. Pemerintah Kota Taipei telah berhasil mengurangi jumlah sampah dengan membuat sejumlah peraturan, mulai dari hulu hingga hilir, sehingga persoalan sampah tidak lagi menjadi momok bagi pemerintah dan masyarakat.

Selain mendorong industri untuk memproduksi kemasan yang bisa didaur ulang dan sistem pengambilan sampah yang efektif di masyarakat, Pemerintah Kota Taipei juga telah menemukan jalan keluar untuk mendaur ulang sampah.

Target mereka pada 2010 adalah zero landfill activity. Mereka ingin tidak ada sampah yang harus dibakar di insinerator karena akan membuat pencemaran udara. Caranya adalah dengan memisahkan sampah.

Sampah dapur yang jumlahnya 30-40 persen dari sampah yang dihasilkan masyarakat dipisahkan untuk menjadi makanan babi dan pupuk untuk pertanian. Makanan yang telah dimasak dipisahkan dengan makanan yang belum dimasak. Makanan yang telah dimasak akan dimasak ulang sebanyak dua kali dengan temperatur tinggi, lalu dijadikan makanan babi.

Adapun makanan yang belum dimasak, termasuk tulang, akan dihancurkan dan dicampur dengan bubuk kayu lalu difermentasi. Setelah 9-10 hari, makanan ini akan menjadi pupuk organik yang sangat baik untuk pertanian.

Untuk sampah plastik, akan diubah menjadi bahan isian untuk bantal, boneka, kasur, dan mantel. Gabus dan plastik tebal dijadikan rak baju, pot bunga, dan material bangunan. Sedangkan botol kaca dan beling dihancurkan menjadi bahan untuk batu bata, aspal, kursi, dan meja.

Kertas bekas akan diolah menjadi kertas baru. Satu ton kertas bekas bisa menghasilkan 800 kilogram kertas baru. Jika membuat kertas baru dari batang pohon, diperlukan 20 batang pohon berusia 20-40 tahun. Sungguh pengorbanan yang luar biasa bagi generasi masa datang.

Kebijakan khusus

Terhadap barang-barang elektronik, sepeda bekas, dan furniture rusak, Pemerintah Kota Taipei mempunyai kebijakan khusus. Semua barang ini dikumpulkan di satu tempat, lalu diperbaiki oleh tukang-tukang yang sangat terampil. Barang yang sudah diperbaiki dan dicat ulang lalu dijual lagi di tempat pelelangan dengan harga yang murah. Cara seperti ini sangat membantu masyarakat kalangan bawah karena mereka bisa mendapatkan barang yang baik dengan harga terjangkau.

Dari tempat pembakaran insinerator, debu dan endapan pembakaran juga masih menjadi persoalan. Semula sisa pembakaran ini hanya dikubur. Namun, lama-kelamaan sisa pembakaran ini makin lama makin banyak. Lahan yang disiapkan untuk mengubur sisa pembakaran tidak lagi mencukupi.

Akhirnya pada tahun 2005 Pemerintah Kota Taipei memutuskan memakai sisa pembakaran ini sebagai penutup galian infrastruktur kota dan juga urukan lahan pembangunan. Bahkan, saat ini pemerintah kota sedang membuat penelitian intensif untuk mengubah sisa pembakaran menjadi semen.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kota-kota lain bisa mencontoh Pemerintah Kota Taipei mengubah sampah menjadi emas. Dengan demikian, tidak akan ada lagi tumpukan sampah yang menggunung sehingga membuat pemulung-pemulung tewas karena tertimpa sampah seperti terjadi di Bandung, Jawa barat, beberapa waktu lalu.

Bersiap-siaplah Karena Harga Elpiji Naik Lagi

Kenaikan elpiji kembali terjadi Selasa atau sehari menjelang Lebaran. Saat ini, harga elpiji naik menjadi Rp 78.000-Rp 83.000 per tabung. Sementara itu, harga daging ayam di Pondok Aren dan Ciledug hari Kamis (2/10) mencapai Rp 35.000 per kilogram.

Di tingkat pengecer, harga bahan bakar gas terutama tabung isi 12 kilogram di Jakarta dan Tangerang naik kembali setelah pada awal September lalu sudah naik dari Rp 72.000-Rp 75.000 per tabung menjadi Rp 77.000 sampai Rp 82.000.

”Barangnya ada, tetapi peminatnya banyak,” kata Alin (47), pengecer elpiji di Kelurahan Gagak, Ciledug, Kota Tangerang. Alin mengatakan, dia terpaksa menaikkan lagi harga jual karena agen elpiji di Tanah Abang, Jakarta Pusat, telah menaikkan harga Rp 500 per tabung.

”Alasan kenaikan harga ini untuk tambahan biaya transportasi,” kata Alin yang telah menaikkan harga elpiji dari Rp 77.000 per tabung menjadi Rp 78.000 per tabung.

Kenaikan harga elpiji juga diakui Hera (31), pengecer elpiji di Kelurahan Kwitang, Jakarta Pusat. ”Saya sebenarnya malu kepada pembeli karena dalam sebulan ini harga elpiji naik dua kali,” kata Hera yang menaikkan harga elpiji dari Rp 80.000 menjadi Rp 82.000 per tabung.

Sementara itu, di Pondok Kacang, Tangerang, harga elpiji tabung isi 12 kilogram naik dari Rp 82.000 per tabung menjadi Rp 83.000 per tabung.

”Saya enggak tahu sampai kapan gas akan naik terus. Kalau naik terus, kami enggak tahu mau masak pakai apalagi, minyak tanah enggak ada lagi,” kata Ny Novi (29), warga Pondok Kacang.

Daging ayam

Kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam dan sejumlah jenis sayuran di pasar tradisional. Harga daging ayam di Pasar Lembang, Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, dan Pasar Ciledug, Kota Tangerang, Kamis kemarin mencapai Rp 35.000 per kilogram. Harga itu naik Rp 5.000 dari harga pada satu hari menjelang Lebaran.

Sejumlah jenis sayuran juga naik lagi seperti tomat yang sebelumnya Rp 7.000-Rp 10.000 per kilogram, naik menjadi Rp 8.000-Rp 11.000 per kilogram. Demikian pula cabai rawit merah, naik Rp 3.000 dari Rp 7.000 menjadi Rp 10.000 per kilogram.

Menghilang

Sehari menjelang Lebaran, warga Jakarta dan Tangerang juga kesulitan memperoleh air kemasan dalam galon. Sejumlah warung dan toko tidak lagi menyediakan produk tersebut.

Namun, di beberapa warung dan toko yang memiliki stok sangat terbatas, produk itu dijual seharga Rp 12.000-Rp 14.000 per galon. Harga sebelumnya Rp 10.000 per galon.

Tingginya harga kemasan air mineral ini dikarenakan stok produk itu sangat terbatas. ”Tiga hari lalu saya menyetok barang rata-rata 100 galon per hari. Tetapi, hari ini tinggal empat galon yang terisi,” kata Lina (27), pemilik warung di Ciledug, Kota Tangerang.

Peran Agama Diruang Publik

Peran agama di ruang publik selalu mengundang kontroversi. Agama seolah sulit menemukan batu pijakannya di ruang publik karena adanya perspektif, interpretasi, dan ekspektasi yang sangat beragam dari pemeluknya tentang bagaimana agama harus berperan dalam kehidupan publik. Pada ujung spektrum terdapat mazhab pemikiran yang menganjurkan sentralitas peran agama di tengah-tengah ruang publik. Pada ujung spektrum lainnya terdapat mazhab pemikiran sebaliknya yang menghendaki sublimasi agama ke wilayah privat.

Terlepas dari polemik di atas, pertanyaan yang layak dikemukakan adalah seberapa jauh agama bisa dan diperbolehkan memainkan perannya di ruang publik? Pertanyaan ini penting dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan (baca: politisasi) bahasa-bahasa agama untuk kepentingan politik jangka pendek. Fakta empiris mengajarkan, logika kepentingan sering kali justru lebih dominan ketimbang logika ketulusan di balik penghadiran agama dalam ruang publik. Akibatnya, penghadiran agama dalam ruang publik sering kali memicu ketegangan-ketegangan, skisme politik dan konflik horizontal yang diakibatkan oleh gesekan kepentingan, baik intra maupun antarpemeluk agama yang berbeda. Kondisi semacam ini tentu saja kontraproduktif dengan etos kehidupan publik yang bertumpu pada prinsip tata-kelola yang baik (good governance).

Akar masalah disensus antara agama dan prinsip tata-kelola yang baik sebenarnya berawal dari modus keberagamaan yang cenderung replikatif-karikatif. Modus keberagamaan semacam ini hanya mereproduksi model-model kesalihan masa lalu yang abai terhadap moralitas publik kekinian. Personifikasi kesalihan hanya bekerja pada tataran simbolik yang tidak menyahuti kebutuhan publik. Pada derajat ini, kehadiran agama dalam ruang publik menjadi anakronistik dan agama semakin tidak menemukan titik pijakan yang kokoh di tengah konfigurasi ruang publik yang semakin kompleks.

Padahal, agama dituntut untuk tetap keep updated dengan etos kehidupan publik yang terus berubah jika agama ingin tetap mempertahankan relevansinya di ranah publik. Diperlukan kerendahhatian di kalangan pemeluk agama untuk mengakui dan menemukan loopholes yang menjadi titik lemah bagi disensus di antara keduanya, untuk kemudian merumuskan sebuah sistem teologi tata-kelola yang menopang keberlangsungan etos peradaban publik. Modus keberagamaan harus dibangun dari paralelitas antara kesalihan soliter dan kesalihan publik—bukan sekadar kesalihan sosial! Dalam perspektif ini, kesalihan publik merupakan continuum dari kesalihan soliter. Sebaliknya, kesalihan soliter merupakan sine qua non bagi kesalihan publik.

Memang betul bahwa demokrasi meruangkan peran agama secara lebih leluasa. Namun, di sisi lain, demokrasi pulalah yang menyensor hal-hal apa dari agama yang boleh berperan di ruang publik. Dalam diskursus demokrasi dan ruang publik, paradigma Rawlsian mengandaikan tereduksinya peran agama dalam ruang publik sebatas nilai-nilai yang koinsiden dengan rasionalitas publik (John Rawls, 1993). Selebihnya, agama harus mampu mengendalikan diri untuk tidak terlalu jauh mengintervensi kehidupan publik. Dari koinsidensi inilah agama dituntut mampu bersenyawa dengan fitur-fitur demokrasi yang bersifat embedded seperti good governance, hak asasi manusia, ketertiban sipil, dan ketaatan hukum.

Ritual berbasis merit

Gagasan ”ritual berbasis merit” bukanlah konstatasi kosong yang dipaksakan, tetapi sebuah keniscayaan agar agama tetap memiliki relevansi dengan tuntutan kekinian. Menurut hemat saya, ritual haruslah fungsional bagi perbaikan moralitas privat-soliter maupun publik. Pelaksanaan ritual bukan lagi sekadar ”ritual untuk ritual” atau ”ritual untuk Tuhan”, tetapi ”ritual untuk kebajikan manusia dan alam semesta”.

Oleh karena itu, pemaknaan-pemaknaan ”tebal” yang lebih segar dan relevan atas ritual harus menjadi kebutuhan manusia beragama, terutama agar agama mampu memberikan merit atau kemaslahatan bagi pemeluknya, yang kemudian memancarkan aura transformatif bagi terbentuknya tatanan kehidupan publik yang beradab. Pemaknaan atas puasa, misalnya, perlu ”dipertebal” ke arah pembangunan etos kehidupan publik yang semakin antropomorfis dan beradab.

Jika selama ini pendulum tafsir atas ritual puasa atau zakat lebih banyak diarahkan pada peningkatan ketaatan terhadap Tuhan dan tumbuhnya empati sosial, sudah saatnya pendulum tafsir atas kedua ritual tersebut digerakkan untuk melahirkan moralitas publik yang lebih terstruktur. Nilai-nilai yang terkandung di balik kedua ibadah tersebut perlu ditarik benang merahnya dalam rangka membangun sebuah sistem kehidupan publik seperti kedisiplinan, ketaatan terhadap peraturan dan keteraturan, kejujuran, dan sportivitas.

Sejujurnya, narasi kitab suci tentang teologi tata-kelola dalam kehidupan publik belum tergali secara maksimal. Padahal, narasi semacam inilah yang sangat relevan dengan kebutuhan bangsa kita. Memang ada kecenderungan pergerakan pendulum tafsir yang lebih kontekstual dengan munculnya wacana ibadah individual versus ibadah sosial, atau ibadah vertikal versus ibadah horizontal, tetapi pendulum tafsir belum mengelaborasi ibadah privat-soliter versus ibadah publik. Istilah ”publik” perlu dibedakan dari istilah ”sosial” sebagai nomenklatur tersendiri yang berada di atas nomenklatur ”sosial”. Jika nomenklatur ”sosial” lebih merujuk pada munculnya sikap-sikap empatik-humanis kepada sesama manusia, nomenklatur ”publik” lebih menekankan pentingnya sistem tata kelola kehidupan bersama yang baik, tertib, dan beradab. Narasi ”tebal” semacam inilah yang absen dari blantika tafsir keagamaan di Indonesia.

Namun, jangan salah, konstruksi teologi tata-kelola di sini tidak identik dengan sistem pemerintahan teokrasi yang menempatkan agama sebagai urat nadi kehidupan publik melalui replikasi-replikasi kesalihan simbolik. Teologi tata-kelola, di sisi lain, bekerja pada tataran nilai melalui penyerapan saripati (substance) agama ke dalam jejaring rasionalitas publik (Masdar Hilmy, Islam Profetik, 2008).

Teologi tata-kelola di sini merujuk pada persenyawaan antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip-prinsip tata-kelola modern seperti penegakan hukum, imparsialitas keadilan, impersonalitas kekuasaan, kesetiaan terhadap ”cetak biru” bersama, asas kewarga(negara)an yang setara, serta pemerintahan berbasis akuntabilitas dan aksesibilitas publik. Al Quran, misalnya, memang tidak pernah membahas secara eksplisit prinsip-prinsip tata-kelola tersebut. Tetapi, dalam perspektif konstruktivisme, ia banyak menyediakan ayat-ayat yang bisa dijadikan inspirasi bagi terumuskannya teologi tata-kelola yang baik.

Teologi tata-kelola yang baik berawal dari kebiasaan publik, dan kebiasaan publik lahir dari kesadaran individu akan pentingnya tatanan hidup bersama yang baik. Meminjam kerangka teoretik Robert N Bellah, dkk. (1985), kebiasaan publik tidak akan lahir tanpa habits of the heart, yakni kebiasaan hati nurani dari setiap warga Negara untuk hidup lebih beradab.

Pada saatnya nanti, habitus individu semacam ini akan mengerucut menjadi habitus bersama yang terefleksi dalam sebuah sistem kehidupan publik yang beradab, tertib, dan menghargai kehidupan. Semoga.

Masdar Hilmy Dosen Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya

Pembatasan Industri Seks Tetapi Tidak Menyentuh Industri Korupsi Yang Terus Tumbuh

Mendesaknya pengesahan Rancangan Undang-Undang Pornografi adalah untuk segera membatasi semakin bebas dan maraknya industri seks yang nyaris tidak terkontrol. Karena itu, jika tidak dapat ditempuh dengan musyawarah, voting merupakan langkah penyelesaian untuk mengakhiri pro-kontra.

Ketua Panitia Khusus RUU Pornografi Balkan Kaplale di Jakarta, Jumat (19/9), mengatakan, pansus sudah melakukan studi banding ke Amerika Serikat dan Turki sebagai negara yang dianggap bebas dan sekuler. Di kedua negara tersebut, pornografi diawasi secara ketat oleh beberapa lembaga negara setingkat departemen.

Penjualan produk pornografi dibatasi di tempat-tempat tertentu dan hanya boleh dikonsumsi oleh mereka yang berumur minimal 17 tahun. Sanksi berat pun diberikan bagi mereka yang melanggar ketentuan pembatasan pornografi.

Di dalam negeri, pansus juga telah melakukan uji publik di tujuh provinsi dan menerima masukan dari berbagai lembaga kemasyarakatan yang pro maupun kontra. Menurut Balkan, penolakan yang terjadi di sejumlah daerah hanya dilakukan kelompok-kelompok tertentu.

Dari 10 fraksi di DPR, lanjutnya, hanya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Damai Sejahtera yang menolak. Jika memang kesepakatan dengan musyawarah tak dapat ditempuh, penyelesaiannya adalah dengan voting.

Balkan menambahkan, pengaturan pornografi di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 43/1999 tentang Pers, UU No 32/2002 tentang Penyiaran, dan UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum.

Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, juga menunggu ada perundang-undangan yang mengatur pornografi secara khusus. ”Sanksi dalam RUU ini juga lebih berat dan tegas untuk memberikan efek jera,” kata Balkan.

Mengancam

Seniman dari Bali, Sugi Lanus, bersama dengan anggota DPRD Bali dan sejumlah tokoh Bali, Jumat, menemui anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta. Rombongan yang menamakan diri Komponen Rakyat Bali itu menyampaikan penolakan mereka atas RUU Pornografi yang saat ini tengah dibahas di DPR.

Kehadiran RUU Pornografi dinilai dapat membunuh hak eksistensial warga negara. Adanya beberapa pasal pengecualian dan definisi yang multi-interpretasi dinilai menyebabkan kekayaan budaya terancam tereduksi sebagai produk pornografi.

Mereka menilai RUU Pornografi telah mengingkari janji kebangsaan dan entitas Indonesia sebagai bangsa majemuk. ”Kenyataan itu tidak dapat direduksi di bawah formalitas kesusilaan tertentu,” kata Sugi Lanus.

Anggota DPD dari Bali, Ida Ayu Agung Mas, menyatakan, RUU tidak boleh membunuh hak-hak eksistensial warga negara. Menurut dia, lebih baik pemerintah menegakkan hukum atas ketentuan yang telah ada seperti KUHP, UU No 32/2002 tentang Penyiaran, atau PP No 7/1994 tentang Lembaga Sensor Film.

Sedangkan SETARA Institute for Democracy and Peace dalam surat terbukanya menolak tegas rencana pengesahan RUU Pornografi. Alasannya, antara lain, materi muatan RUU Pornografi dibangun atas dasar pandangan yang diskriminatif terhadap perempuan karena meletakkan perempuan sebagai obyek kriminalisasi.

Jalan Tol Dengan Seribu Aroma Kopi Yang Merangsang

Sewindu lalu tempat persinggahan dan peristirahatan (rest area) di sepanjang jalan tol belumlah segenit saat ini. Bahkan, pinggir jalan tol menjelang rest area telah menjadi arena beriklan luar ruang yang strategis. Jalan tol makin semarak. Saat mudik Lebaran nanti, jangan lupa segarkan diri di tempat yang penuh fasilitas ini.

Pemudik yang akan mudik ke Banten dan Sumatera atau ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan jalan darat pasti akan melalui jalan tol Jakarta-Merak dan Jakarta-Cikampek.

Di sepanjang tol Jakarta-Merak, serta tol Jakarta-Cikampekdan sebaliknya, saat ini telah tersedia 10 lokasi rest area yang nyaman dan modern. Tempat itu seakan menenggelamkan rest area lama yang amat sederhana milik PT Jasa Marga.

Di jalan tol Jakarta-Merak mulai dari kilometer atau KM 13,5, kilometer 42, dan kilometer 67. Sementara, untuk Merak-Jakarta, juga terdapat tiga titik rest area, yaitu di KM 67, 45, dan 14. Pada di KM 19, KM 34, KM 57 dan KM 61 tampak digarap sangat serius dan dipoles semodern mungkin.

Keseriusan bisn