Megawati Menjual Gas Super Murah Ke China Selama 25 Tahun Hingga Merugikan Negara 75 Milyar Dollar Per Tahun Sementara Rakyat Kecil Harus Menanggung Akibatnya Dengan Hidup Makin Susah

TERUNGKAPNYA kontrak penjualan Liquefied Natural Gas (Gas Alam Cair/LNG) ke China dengan harga amat sangat murah untuk jangka waktu 25 tahun, terus terang membuat kita merenung. Sebegitu bodoh atau cerobohkah kita dalam melakukan hubungan bisnis dengan negara lain? Kontrak yang dibuat pemerintah Indonesia pada tahun 2002 semasa Presiden Megawati tersebut berpotensi merugikan negara 75 miliar dolar AS, bila dihitung dengan acuan harga gas sekarang.

Kecerobohan atau kebodohan itu menjadi sebuah ironi ketika rakyat saat ini megap-megap dengan kebutuhan bahan bakar. Didesak pemerintah untuk meninggalkan minyak tanah ke penggunaan gas, tetapi harga gas belakangan terus naik. Akibatnya, pemerintah menjual gas kepada rakyat sendiri lebih mahal daripada harga jual ke China.

Kontrak penjualan LNG hasil kilang gas Tangguh, Papua, itu cenderung merugikan kita sebagai penjual karena sedikitnya dua point. Pertama, harga gas dipatok 5 persen dari harga minyak. Kedua, harga minyak tidak boleh lebih dari 25 dolar AS per barel. Sebagai pembanding, kontrak serupa yang dibuat 30 tahun lalu tentang penjualan LNG Arun mencantumkan harga gas 7,5 persen dari harga minyak. Sedangkan kontrak LNG Bontang malah 15 persen.

Kabar ini terungkap setelah Wapres Jusuf Kalla berkunjung ke China. Menurut pemerintah China, inisiatif penentuan harga pada kontrak itu justru datang dari tim negosiasi kita yang saat itu dipimpin oleh Taufik Kiemas. Keputusan Presiden Megawati menunjuk suaminya sebagai ketua tim sangat berpeluang menimbulkan konflik kepentingan.

Bertolak dari ketimpangan itu, apalagi harga minyak dunia kini telah mencapai 120 dolar AS per barel, kita layak mengajak China untuk kembali ke meja perundingan menegosiasikan ulang kontrak tersebut. Sinyal positif datang dari Wapres China Xi Jinping yang agaknya lebih memperhatikan kepentingan jangka panjang hubungan kedua negara. Toh realitasnya, selama enam tahun China sudah menikmati keuntungan besar dari kontrak tersebut.

Secara internal, kita perlu menyiapkan tim renegosiasi yang kabarnya akan dipimpin Menko Perekonomian Sri Mulyani. Persiapan itu antara lain dengan mempelajari kontrak-kontrak sejenis yang telah atau pernah dilakukan pemerintah Indonesia. Bahkan kalau perlu mencari acuan kontrak serupa yang dilakukan negara-negara asing. Selain kebutuhan pemasaran gas alam kita, situasi krisis energi global juga menjadi pertimbangan tersendiri dalam menentukan besaran harga.

Secara moral elit politik juga harus mempertanggungjawabkan kontrak ini kepada rakyat. Panitian Hak Angket BBM di DPR sebagai instrumen politik bisa memasukkan masalah Kontrak Tangguh dalam pembahasan kebijakan energi nasional. Keputusan pemerintah SBY-JK menaikkan harga BBM yang jadi pemicu lahirnya penggunaan hak angket, pada kenyataannya juga tidak dapat dipisahkan dari kebijakan energi pemerintahan sebelumnya. Kalau kemudian ditemukan ada indikasi kepentingan pribadi atau kelompok pada kontrak yang timpang itu, maka instrumen hukum harus digunakan

Perlu Solusi dan Kreatifitas Untuk Atasi Kemacetan

Dibutuhkan solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta yang saat ini makin menjadi-jadi.

”Survei terakhir menunjukkan, 60 persen waktu dalam perjalanan di jalan adalah saat tak bergerak atau berjalan lambat dengan kecepatan rata-rata 20 kilometer per jam. Hanya 40 persen waktu yang dapat digunakan untuk bergerak,” kata Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bambang Susantono ketika membuka Konferensi The Challenges of Congestion Pricing in Megacities of Indonesia di Hotel Manhattan Jakarta, Kamis (28/8).

Konferensi bertema ”ERP in Indonesia: Social, Legal and Technological Perspectives” ini menghadirkan Andrew TW Pickford, penulis buku Road User Changing and Electronic Toll Collection.

Perlu Rp 1,2 triliun

Bambang Susantono yang juga Deputi V Kementerian Perekonomian itu mengungkapkan, kemacetan lalu lintas di Jakarta harus dikelola karena tak mungkin dihapuskan.

Bambang menegaskan belum tahu apakah konsep electronic road pricing (ERP) yang diwacanakan dalam konferensi itu akan diterapkan di Jakarta.

Jika akan diterapkan di Jakarta, dibutuhkan dana Rp 1,2 triliun untuk menyediakan peralatan ERP berteknologi tinggi.

Bambang sependapat bahwa penerapan ERP harus diimbangi dengan penyediaan angkutan umum massal yang nyaman, aman, dan terjangkau.

Menurut dia, ERP bukan solusi tunggal untuk menyelesaikan kemacetan. Ini harus didahului atau dibarengi dengan upaya lain, yakni menyediakan angkutan umum massal, tempat penitipan kendaraan (park and ride), rasionalisasi tarif parkir, dan pembenahan registrasi kendaraan.

”ERP tak boleh dilihat sebagai alat menaikkan pendapatan asli daerah. Dana berasal dari ERP harus digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana transportasi kota. Pengalaman di beberapa negara, hal terpenting sebelum ERP diterapkan adalah sosialisasi kepada publik,” katanya.

Pilihan teknologi harus sesuai kondisi setiap kota. ERP salah satu bagian dari road user charging (RUC), selain stikerisasi, dan three in one.

Indonesia Produksi Obat Antiretroviral

Untuk menjamin ketersediaan obat yang berkesinambungan bagi mereka yang terinfeksi HIV/AIDS, obat antiretroviral atau ARV kini diproduksi di dalam negeri.

Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Indroyono Soesilo, dalam acara peresmian Unit Produksi ARV Kimia Farma yang memiliki kapasitas produksi 168 juta butir per tahun, di Jakarta, Kamis (28/8), menyatakan bahwa dengan meningkatnya angka kasus HIV, ketersediaan ARV yang berkesinambungan dengan harga terjangkau sangat diperlukan.

Menko Kesra Aburizal Bakrie, dalam sambutan tertulisnya, menyatakan, saat ini sejumlah obat ARV lini pertama terbukti ada indikasi resistensi obat pada sejumlah kasus HIV/AIDS. Sementara itu, produk lini kedua di pasaran harganya sangat mahal. Karena itu, keberadaan unit produksi ARV yang juga akan memproduksi obat ARV lini kedua merupakan jawaban dari masalah kebutuhan obat ARV bagi mereka yang terinfeksi HIV.

”Pendirian unit produksi ARV ini membuktikan kita mampu mandiri mengatasi masalah kebutuhan obat ARV dalam negeri,” ujarnya. Pada tahun 2008, Departemen Kesehatan mengalokasikan dana sekitar Rp 40 miliar untuk pengadaan obat ARV gratis yang diberikan kepada pengidap HIV/AIDS.

Prof Sjamsurizal Djauzi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang menangani masalah HIV/AIDS menyatakan bahwa anggaran pemerintah dalam pengadaan obat ARV perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, menurut prosedur baru WHO, terapi ARV kini diberikan lebih dini untuk mencegah infeksi oportunistik. Jika semula terapi diberikan kepada pasien de- ngan CD-4 kurang dari 200, terapi ARV kini dilakukan pada pasien dengan CD-4 kurang dari 350.

Lisensi wajib

Direktur Utama Kimia Farma Sjamsul Arifin menyatakan, kebutuhan masyarakat saat ini sangat mendesak dalam menanggulangi epidemi HIV/AIDS dengan obat ARV yang masih dalam masa paten. Akan tetapi, Deklarasi Doha menyatakan, bila negara memerlukan dan digunakan untuk kemanusiaan, pemerintah dapat melaksanakan paten atau lisensi wajib terhadap obat-obat ARV.

Saat ini, pemerintah melakukan paten atas obat ARV Efavirenz di samping Neviraphine dan Lamivudin. Hal ini bertujuan mengoptimalkan akses terhadap obat-obat itu.

PT Kimia Farma ditetapkan pemerintah sebagai pelaksana paten dalam memproduksi dan mendistribusikan obat- obat ARV ke 25 rumah sakit rujukan.

Saat ini, Kimia Farma telah memproduksi obat-obat ARV lini pertama, yaitu Lamivudin, Neviraphine, Zidovudin, Duviral, Triviral, dan Staviral. Fasilitas produksi ini dibangun mengacu pada persyaratan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan kualifikasi WHO.

Karena telah timbul resistensi pasien terhadap obat-obat ARV lini satu, pihaknya berharap pemerintah dapat melaksanakan paten atas obat-obat ARV lini kedua, yaitu Tenovovir, Ritonavir dan Didanosin. Obat-obat tersebut kini masih dalam masa paten sehingga harganya sangat mahal dan sulit terjangkau penderita HIV/AIDS.

Kondisi Hutan Mangrove Pulau Laut Timur Memprihatinkan

Keberadaan tambak udang dan bandeng di kawasan Pulau Laut Timur, Kotabaru, Kalimantan Selatan, telah memperburuk hutan cagar mangrove di tempat itu.

“Melihat kondisi tersebut kami tidak akan memberikan ijin kepada petambak, karena arealnya telah jelas masuk wilayah cagar alam,” kata Camat Pulau Laut Timur, Bahrudin, Jumat.

Bahrudin menjelaskan, berdasarkan data di wilayah Kecamatan Pulau Laut Timur memiliki sekitar 4.176 hektare (Ha) hutan mangrove, dan sekitar 3.000 ha saat ini telah berubah fungsi menjadi areal tambak.

Dari jumlah kawasan hutan mangsrove yang terbuka yakni sekitar 3.000 ha, yang masih produktif hanya sekitar 1.005 ha, sisanya telah ditinggalkan pemilknya.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kotabaru, Sabri Madani, mengatakan, sampai saat ini di Kotabaru terdapat sekitar 9.000 ha tambak, yang masuk kawasan hutan cagar alam seluas 4.000 ha.

“sedangkan tambak yang masih produktif hanya berkisar 1.800 ha saja, sisanya adalah telah ditelantarkan oleh pemiliknya,” kata Sabri menjelaskan.

Untuk membangkitkan kembali semangat para petambak tersebut, pihaknya akan mendata jumlah tambak, terutama yang berada di kawasan cagar alam.

“Kami sedang melakukan inventarisasi tambak yang masih produktif dan yang berada di kawasan hutan,” jelas Sabri.

Pihaknya akan membantu petambak yang lokasinya di luar kawasan hutan/cagar alam untuk areal pengembangan kakap putih.

“Kakap putih memiliki nilai ekonomis tinggi, sehingga dapat dikembangkan di areal tambak yang tidak produktif,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kotabaru, H Hasbi M Thawab, hingga saat ini belum berhasil dikonfirmasi terkait kerusakan hutan mangrove di Pulau Laut Timur.

Militer Indonesia Tidak Akan Melakukan Kudeta Ditengah Carut Marut Kehidupan dan Himpitan Ekonomi Bangsa Indonesia

Kesenjangan ekonomi pertahanan di Indonesia, yang belakangan ditandai dengan langkah pengurangan alokasi anggaran belanja pertahanan tahun 2009, memang dapat berdampak pada kelanjutan proses reformasi militer dan bahkan ke proses demokratisasi secara umum.

Demikian dikemukakan peneliti senior LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, Selasa (26/8). Akan tetapi, Ikrar yakin dampak dari pengurangan alokasi anggaran tadi tak akan sampai memicu militer kembali merebut kekuasaan, seperti terjadi pada masa lalu, baik dengan cara-cara sesuai konstitusi maupun dengan menggelar kudeta militer seperti di Thailand.

Menurut Ikrar, walau turun, alokasi anggaran pertahanan tahun 2009 tetap diprioritaskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan prajurit TNI. Tambah lagi kondisi sosial ekonomi di Indonesia masih kondusif.

”Jadi, tidak cukup tekanan bagi TNI untuk membuat mereka kembali memilih masuk ke dalam kehidupan politik dan sipil. Tidak seperti pada tahun 1965-1966 atau tahun 1997-1998. Militer belum akan menemukan titik masuk (entry point) yang pas untuk mengambil alih lagi. Semoga titik masuk itu tidak perlu ada,” ujar Ikrar.

Saat dihubungi terpisah, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, mengaku yakin TNI dapat menerima keputusan pemerintah yang lebih memprioritaskan sektor kesejahteraan masyarakat ketimbang sektor pertahanan.

Menurut Yuddy, keputusan seperti itu adalah hal lumrah dilakukan di negara mana pun pada masa damai, yaitu ketika negara terpaksa harus berhemat dan sektor pertahanan harus rela berkorban menerima alokasi anggaran yang jauh lebih sedikit

Membangun Kembali Rumah Soekarno

Tidak banyak bangsa di dunia ini yang mendapatkan kemerdekaannya melalui perjuangan panjang dan berat untuk melepaskan diri dari penjajah asing. Satu di antara yang sedikit itu adalah Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia, perjuangan itu harus dengan pengorbanan besar. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi dari perjuangan panjang bangsa melepaskan diri dari belenggu penjajah asing.

Akan tetapi, dalam perspektif kekinian, bagaimana harus dijawab, kalau ada siswa—atau siapa pun—yang bertanya di mana tepatnya di Jakarta ketika Soekarno dan Mohammad Hatta—atas nama bangsa Indonesia—membacakan proklamasi kemerdekaan?

Bagi mereka yang pernah melewati Jalan Proklamasi (dahulu Jalan Pegangsaan Timur), Jakarta Pusat, pastilah melihat dua patung besar kedua tokoh nasional itu. Lalu, akankah kita menjawab, di tempat itulah mereka memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Tentulah tidak benar kalau dijawab di situlah tepatnya (in situ). Proklamasi kemerdekaan dibacakan di halaman rumah Soekarno, yang letaknya beberapa puluh meter dari kedua patung tersebut. Sebagai pengganti memang kemudian dibangun tugu peringatan, yang di atasnya digambarkan seperti petir.

Mengapa tidak dibangun kembali rumah tersebut? Apakah perbuatan itu melanggar etika kerja arkeolog dalam kaitan pemugaran yang memiliki persyaratan tertentu?

Tulisan singkat ini tidak bermaksud membicarakan hal terakhir, tetapi akan tertuju pada bagaimana ’mengukir sejarah’ ke depan. Jadi, pembangunan rumah itu semata-mata untuk tujuan pembelajaran sejarah bangsa.

Menjelang proklamasi

Dalam sejarah Indonesia, periode antara tahun 1942 dan 1945 dianggap kesempatan baik bagi penduduk di negeri ini untuk meningkatkan tercapainya kemerdekaan. Kekalahan Jepang oleh Sekutu pada Perang Dunia II memberi kesempatan luas bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Akan tetapi, masalah pertama yang harus dihadapi justru adalah tentara Jepang itu sendiri. Jepang diberi tugas oleh Sekutu untuk memelihara status quo di wilayah jajahan Hindia Belanda, sampai terjadi pengambilalihan kekuasaan wilayah itu oleh sang pemenang perang. Itu artinya tidak diperbolehkan terjadinya suatu bentuk perubahan kekuasaan di wilayah tersebut.

Tiga hari menjelang hari bersejarah proklamasi kemerdekaan, 17 Agustus 1945, situasi di Jakarta memperlihatkan ketegangan antara golongan pemuda dan tua tentang waktu dan cara memproklamasikan kemerdekaan.

Bagi pemuda, proklamasi harus dilaksanakan saat itu juga tanpa campur tangan Jepang. Oleh karena itu, proklamasi harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia sendiri. Akan tetapi, di pihak lain, golongan tua masih menunggu berita resmi tentang kekalahan Jepang.

Hari-hari yang menegangkan pun dimulai. Pada 15 Agustus, kira-kira pukul 20.00, beberapa pemuda berkumpul di salah satu ruangan Laboratorium Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur. Mereka berunding untuk menentukan sikap dan bagaimana cara menyatakan kemerdekaan di luar semangat ”Kemerdekaan Hadiah” dan sikap terhadap Soekarno-Hatta (Adam Malik, 1982: 42).

Pertemuan yang dipimpin oleh Khaerul Saleh itu dihadiri Darwis, Johar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Aidit, Sunyoto, Abubakar, Eri Sudewo, Wikana, dan Armansyah. Keputusan perundingan tersebut adalah mendesak Soekarno untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Malam itu juga, sekitar pukul 22.00, Wikana dan Darwis pergi ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur 56 untuk menyampaikan kehendak pemuda.

Adalah Ahmad Soebardjo yang mengajak Mohammad Hatta pada malam hari tanggal 15 Agustus untuk mengunjungi rumah Soekarno. Kedatangan mereka berdua tampaknya membuat perasaan lega Soekarno karena saat itu ia sedang didesak Wikana dan Darwis untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan malam itu juga. Kedua belah pihak menunjukkan perbedaan tajam soal bagaimana melaksanakan pernyataan kemerdekaan bangsa.

Untuk mengatasi konflik tersebut, Hatta mengajak Soekarno, Soebardjo, dan Buntaran ke bagian tengah rumah. Mereka berempat akhirnya mengambil keputusan untuk menawarkan kepada pemuda, apabila mereka tetap berkeinginan memproklamasikan kemerdekaan malam itu juga, dipersilakan cari pemimpin lain, yang belum pernah bekerja sama dengan Pemerintah Militer Jepang. Mereka akan berdiri di belakang pemimpin itu, sebagai penyokong revolusi (Hatta, 1981: 32-33).

Jelas merupakan kausalitas antara fakta sebelum dan apa yang kemudian terjadi dengan peristiwa Rengasdengklok. Begitulah, pada dini hari tanggal 16 Agustus, para pemuda ’membawa’ Bung Karno dan Bung Hatta ke tempat tersebut.

Namun, versi pemuda yang berkehendak memaksa Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan di Rengasdengklok dalam kenyataan tidak terjadi. Malam harinya, Soebardjo yang berhasil mengetahui keberadaan Soekarno-Hatta membawanya kembali ke Jakarta untuk membahas pelaksanaan proklamasi kemerdekaan.

Naskah proklamasi memang tidak dirancang di rumah Bung Karno, tetapi di kediaman Admiral Tadashi Maeda, di Jalan Imam Bonjol No 1 (pada masa kolonial bernama Nassau Boulevard, sedangkan pada masa Jepang bernama Myakodoori). Maeda adalah seorang perwira penghubung angkatan laut yang berkuasa di wilayah Indonesia timur dan bermarkas di Makassar.

Akan tetapi, rumah Bung Karno kembali berperan penting dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Suatu pilihan yang kondisional mengapa akhirnya proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di halaman rumah Bung Karno.

Fakta historis ini haruslah diterangkan dalam konteks masa ketika itu. Jadi, memang tidak mungkin dilakukan dengan cara demonstratif.

Seperti dalam rencana semula, terutama oleh keinginan pemuda, proklamasi hendak (-nya) dilaksanakan di Lapangan Ikada. Proklamasi dengan cara ini hanya akan mengundang pasukan Jepang memberondongkan peluru atau tusukan bayonet, atau setidaknya poporan gagang senapan terhadap rakyat yang menghadirinya.

Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, rumah Bung Karno berfungsi sebagai tempat penting bagi kegiatan pemerintahan awal Republik Indonesia. Di halaman depan rumah Bung Karno pula Kabinet Pertama Republik Indonesia berfoto. Konferensi pers pertama mengenai berdirinya Republik Indonesia dengan wartawan luar negeri pun diselenggarakan di beranda depan rumah Bung Karno.

Situs sejarah

Dalam masa revolusi kemerdekaan, keluarga Presiden Soekarno menempati rumah tersebut sampai awal 1946. Mengingat situasi keamanan di Jakarta semakin buruk, terutama setelah kedatangan pasukan Sekutu dan tentara NICA Belanda, Presiden dan Wakil Presiden hijrah ke Yogyakarta. Sejarah kemudian mencatat, pemerintahan Republik Indonesia (Serikat) baru kembali lagi ke Jakarta pada akhir 1949.

Betapa pun mau disesali, hilangnya rumah Bung Karno sudah merupakan kenyataan yang tidak bisa diubah. Sekali suatu bangunan bersejarah (di-) hancur (-kan), maka hilang untuk selamanya.

Hapusnya situs sejarah yang otentik sebagai media untuk mengenang kembali peristiwa masa lampau yang begitu bermakna kini tidak ada lagi. Yang ada hanya ingatan bahwa di sekitar itu dulu merupakan tempat proklamasi dibacakan.

Mengapa tidak dibuat kembali rumah Bung Karno? Dari seorang mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, saya memperoleh informasi seputar rencana pembangunan rumah tersebut. Rupanya, presiden kedua Republik Indonesia tidak ”berkenan” mengizinkan rencana tersebut.

Ucapan halus yang berupa penolakan itu terungkap dari perkataannya ”itu sudah menjadi sejarah”. Artinya, pembongkaran atas bangunan itu sudah terjadi, maka biarkanlah ia jadi sejarah.

Akan tetapi, bukankah belajar sejarah dapat juga dengan melestarikan atau membangun monumen dari masa lampau yang bermakna? Ketika monumen historis itu telah hilang-lenyap, tidak bisakah dibangun kembali?

Dalam kaitan ini pula, tidakkah sebaiknya dibangun saja sekaligus sebuah museum beserta dioramanya. Ataukah kita masih harus menunggu ”dihakimi” oleh sejarah karena mengulangi kekeliruan yang sama?

Susanto Zuhdi Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia

Jakarta Fashion Week 2008 Adalah Mimpi Yang Jadi Kenyataan

”Ini seperti mimpi jadi kenyataan,” kata Gubernur Jakarta Fauzi Bowo. Ucapan itu disampaikan Fauzi Bowo saat membuka Jakarta Fashion Week 2008, Rabu (20/8) malam di Pacific Place, Jakarta.

Pernyataan Fauzi Bowo itu tidak berlebihan bila melihat pengalaman lalu. Tahun 1997, Jakarta pernah menyelenggarakan Pekan Mode Jakarta. Penyelenggaraan itu dikaitkan dengan keinginan menjadikan Ibu Kota sebagai kota jasa dalam pameran serta penyelenggaraan konferensi, rapat, dan pertemuan.

Saat itu pun, sudah muncul keinginan menjadikan Jakarta sebagai kota mode internasional. Sebagai Kepala Dinas Pariwisata yang ikut menggagas pekan mode itu, Fauzi Bowo mendatangkan konsultan penyelenggara pekan mode dari Milan, Italia. Sayang, setahun kemudian krisis ekonomi Asia juga melibas Indonesia.

”Saya yakin mode adalah industri kreatif unggulan Jakarta,” kata Fauzi Bowo. Gubernur juga menyatakan komitmennya untuk membantu menyelenggarakan pekan mode ini secara rutin di Jakarta.

”Industri mode Jakarta lebih besar daripada Bandung dan banyak UKM-nya, tetapi memang tempatnya menyebar. Kami sedang memetakan industri ini,” kata Fauzi dalam wawancara seusai pembukaan.

Dalam perkembangan terakhir, selain menggunakan gedung pencakar langit, kota besar dunia juga menggunakan mode sebagai penanda kemodernan urban dan mendapat status internasional. Pada saat yang sama, mode juga menggunakan budaya sebagai pendorong industri mode.

Dari Mumbai hingga Sao Paulo, dari Shanghai hingga Singapura, dari Madrid hingga Moskwa, dari Beirut hingga Sydney, kota-kota tersebut menyelenggarakan pekan mode. Mereka ingin mencontoh Paris, Milan, London, dan New York yang sudah lebih dulu mendapat status sebagai pusat mode.

Sumbangan signifikan mode bukan hanya pendapatan dan lapangan kerja. Status sebagai kota mode juga memberi citra muda, dinamis, dan berubah mengikuti suasana zaman.

Pekan mode

Pekan Mode Jakarta atau Jakarta Fashion Week datang pada saat Jakarta semakin ramai oleh toko yang menjual produk mode kelas dunia. Bahkan, merek yang konsumennya sangat khusus untuk laki-laki pun, seperti Brioni, ada di Jakarta.

Warga Jakarta hampir di semua lapisan sadar mode. Mereka tak ragu-ragu membeli produk mode terbaru seharga Rp 100.000 dari Mangga Dua dan Tanah Abang atau jutaan rupiah dari Chanel atau Stella McCartney.

Pada saat yang sama, warga Jakarta juga tak ragu memakai karya perancang atau produk Indonesia. Batik adalah salah satu contohnya.

Pada pembukaan Pekan Mode Jakarta, para perancang tampil bersama muse mereka. Maka, Carmanita mengajak bekas model Chrisye Subono, sebagai sosok yang menjadi sumber inspirasinya, mengenakan atasan batik berlengan kimono dipadu celana harem. Priyo Oktaviano menggandeng model Sigi Wimala yang mengenakan gaun berbentuk dasar kimono berbahan tenun klungkung dari Bali berbenang emas hasil kerja sama Priyo dengan penenun setempat.

Ari Seputra muncul bersama socialite Andrea Risjad, Era Sukamto dengan penyanyi Alena, Jeanny Ang menggandeng pemandu acara Maudy Koesnaedi, dan Lenny Agustin bersama pesinetron Ririn Dwi Ariyanti.

Atau, saat acara terpisah pergelaran busana Sebastian Gunawan di Hotel Mulia, Kamis (21/8) malam. Lobi ballroom seperti panggung pergelaran sendiri ketika para sosialita Jakarta memakai baju karya perancang itu, beberapa bahkan dalam tema desain terbaru seperti yang akan digelar malam itu.

Pekan mode yang diharapkan menjadi acara milik semua komponen industri mode ini diselenggarakan oleh kelompok majalah Femina Group, Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Pacific Place, Sunsilk, serta media internet Kompas.com dan berlangsung hingga Minggu (24/8) malam di Pacific Place, Jakarta.

Pergelaran ini pun menghadirkan perancang dari Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) dan Ikatan Perancang Mode Indonesia, perancang nonorganisasi, serta empat perancang dari Australia, yakni Akira Isogawa, Jayson Brunsdon, Eileen Kirby, dan Aime Cristie.

Chief Operating Officer Femina Group sekaligus ketua penyelenggara pekan mode, Svida Alisyahbana, menyebutkan, perancang dari Inggris, Perancis, dan Italia juga diundang. ”Dari Inggris mereka mengatakan tertarik, tetapi waktu belum cocok, sementara dari Milan dan Paris masih adem ayem,” kata Svida.

Konsisten

Sebagai kegiatan pekan mode dengan tujuan menjadikan Jakarta sebagai pusat aktivitas mode, setidaknya di Asia Tenggara, salah satu tuntutannya adalah acara ini bukan sekadar pertunjukan sosial yang hanya dihadiri pelanggan atau konsumen langsung perancang.

Penyelenggara menyadari tuntutan ke arah sana dan mengatakan akan mengundang para pembeli dari usaha ritel dalam dan luar negeri pada penyelenggaraan berikut. Langkah awal adalah memasukkan acara ini sebagai agenda kegiatan Pemprov DKI.

Upaya tersebut jelas besar tantangannya, seperti dialami penggagas Bali Fashion Week (BFW), Mardiana Ika. Hanya konsistensi kerja serta berjejaring dengan perancang dan pembeli dari berbagai negara membuat BFW yang kembali digelar pekan ini secara bertahap mendapat kepercayaan dari industri mode di luar Indonesia.

Selain penyelenggaraan yang ajek, perancang pun harus kontinu ikut serta bila produknya ingin dikenal pembeli ritel, seperti telah dilakukan beberapa anggota APPMI melalui Hong Kong Fashion Week.

Orisinalitas desain menjadi isu penting karena Asia, juga Indonesia, telanjur mendapat stigma tidak peduli pada hak cipta alias tukang bajak desain. Keterkaitan antara pelaku industri, mulai dari tekstil, industri garmen, industri pendukung lain, ritel, hingga ketersediaan sumber daya manusia, adalah isu yang tak dapat diabaikan.

Meskipun semua pihak berulang kali menyebut budaya Indonesia luar biasa kaya yang mewujud dalam berbagai bentuk seni dan punya kain amat beragam, menerjemahkan kekayaan itu ke dalam desain yang dapat diterima masyarakat urban internasional adalah persoalan tersendiri.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu yang telah memetakan industri kreatif Indonesia menyadari semua tantangan itu dan dalam percakapan seusai acara pembukaan kembali memberikan komitmennya untuk memfasilitasi melalui kebijakan agar industri kreatif tumbuh. Begitu juga Gubernur Fauzi Bowo yang menyebut industri ritel, termasuk mode, menyumbang 30 persen dari produk domestik regional DKI Jakarta.

Sekarang yang ditunggu adalah kesediaan semua pihak mewujudkan janji mereka. Dengan penyelenggaraan Jakarta Fashion Week 2008 yang cukup rapi ini, harapan tersebut tampaknya tak terlalu muluk.

Memahami Informasi Keuangan Agar Dapat Menjadi Kaya

Anda tentu pernah mendengar istilah OKB (orang kaya baru). Istilah ini kerap ditafsirkan secara negatif, misalnya, seseorang yang asal muasalnya melarat, tetapi mendadak kaya raya karena berbagai sebab.

Apa pun penybabnya, tentu saja menjadi kaya adalah hak mereka. Yang jauh lebih masuk akal adalah mempertanyakan kalau orang lain bisa menjadi kaya, kenapa Anda tidak.

Secara umum, Anda mungkin mengatakan, mereka menjadi kaya karena melakukan investasi. Ya, benar, tetapi tidak semuanya berhasil. Malah ada yang tambah miskin. Lantas, bagaimana investasi yang benar?

Banyak rumusannya. Kali ini kita membahas satu faktor yang kerap diabaikan, yakni memahami informasi keuangan.

Informasi keuangan bukan seperti membaca laporan keuangan perusahaan di surat kabar, tetapi jauh lebih luas. Utamanya, informasi yang bisa memberi dampak terhadap jagat keuangan, termasuk investasi. Lalu yang tidak kalah penting bagaimana memperoleh, mengolah, dan menganalisis informasi itu sehingga menjadi sesuatu yang bernilai.

Informasi keuangan bisa diperoleh dari mana saja: berita di koran, omongan tetangga, atau mencari di internet. Yang mesti diingat, yang penting adalah apa dampak informasi dan siapa yang memberi informasi tersebut.

Sebagai contoh, Anda diberi tahu teman nilai dollar Amerika Serikat akan anjlok. Lalu, dia menyarankan agar membeli dinar banyak-banyak. Asumsinya, harga dinar akan melonjak dan Anda pasti meraih untung. Ini bukan contoh ”asbun”. Di sebagian kalangan masyarakat, beberapa waktu lalu informasi seperti ini beredar luas. Apakah kenyataannya demikian? Belum tentu.

Dalam realitasnya tidak ada seorang pun bisa meramal pasti apakah nilai suatu mata uang akan naik dan turun karena variabelnya sangat banyak dan berubah sangat cepat.

Yang juga perlu ditelaah, apakah profesi dan keahlian pemberi informasi memadai untuk menyampaikan informasi tersebut?

Persyaratan informasi

Dewasa ini banyak sekali orang merasa pintar, sok tahu, dan malah merasa paling tahu tentang segala hal. Dus, ketika Anda menerima informasi, tentu saja tidak bisa menelannya bulat-bulat. Informasi hanyalah alat bantu untuk mengambil keputusan. Ada persyaratan yang mesti dipenuhi sehingga sebuah informasi layak digunakan. Salah satunya, si pemberi informasi memiliki kredibilitas.

Ringkasnya, untuk memahami informasi yang berdampak pada aspek keuangan, banyak hal layak dipertimbangkan. Beberapa di antaranya, pertama, masalah waktu. Intinya, apakah informasi yang Anda terima itu masih valid atau tidak.

Kembali ke contoh di atas, mengenai nilai tukar dollar yang merosot dan kemudian ada kalangan yang menyarankan untuk membeli mata uang dinar. Boleh jadi informasi semacam itu mengemuka ketika harga minyak melonjak dan mata uang dinar mengalami penguatan. Tetapi, siapa bisa meramal harga minyak terus berada di atas. Saat ini saja harga minyak mulai turun, seperti tercermin pada harga bensin pertamax dan pertamax plus. Demikian juga dengan perkiraan penguatan mata uang dinar. Jika informasi itu Anda terima saat ini, tentu sudah tidak valid lagi. Dengan kata lain, hal yang benar pada masa lalu belum tentu benar masa kini, apalagi masa datang.

Kedua, soal kredibilitas pemberi informasi. Juga seperti contoh di atas, apakah yang menginformasikan ke Anda tentang membeli mata uang dinar adalah seseorang yang memiliki kapabilitas dan bisa dipercaya? Atau tentang agen asuransi atau agen penjual produk keuangan apa pun.

Jangan lupa, dengan seribu maaf, mereka adalah penjual produk yang sudah tentu akan memberi informasi yang baik-baik saja. Tujuannya agar produknya laku.

Lebih kacau lagi jika Anda ditawari investasi pada bidang tertentu dengan janji akan memperoleh hasil luar biasa. Sementara yang menawarkan investasi tersebut hidupnya sendiri masih penuh dengan masalah keuangan. Dus, informasi yang disampaikannya menjadi tidak logis karena si pemberi informasi tidak kredibel.

Ketiga, klasifikasi informasi. Jika Informasi yang Anda terima bersifat umum di mana semua orang bisa mengetahuinya, tidak akan banyak manfaat yang bisa Anda peroleh dari informasi itu. Tetapi, jika Anda bisa mengetahui informasi dengan fakta lebih dahulu ketimbang orang lain, Anda bisa menjadikan informasi itu untuk membuat keputusan dan bisa menghasilkan dampak positif bagi keuangan Anda.

Misalnya, Anda mendengar di suatu daerah akan dibangun jalan tol atau pusat perbelanjaan, maka harga tanah di daerah tersebut berkemungkinan akan meningkat. Bila informasi seperti itu Anda dengar lebih dahulu ketimbang orang lain, manfaatnya juga akan lebih dahulu Anda nikmati.

Kesimpulannya, memahami berbagai informasi yang berdampak terhadap keuangan sebenarnya merupakan salah satu kunci sukses dalam berinvestasi. Silakan Anda gali lebih jauh.

Bentara Budaya Jakarta Putar Film-film Perang Pasifik Dalam Memperingati Hari Perang Pasifik 1945

Memperingati berakhirnya Perang Pasifik pada Agustus 1945, Bentara Budaya Jakarta (BBJ) akan memutar enam film bertema Perang Pasifik. Dimulai dari penyerangan Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii, dan diakhiri dengan penggunaan bom atom di kota Hiroshima yang memaksa Jepang menyerah dan mengantar kemerdekaan Indonesia.

Film pertama adalah Tora! Tora! Tora! yang merupakan produksi gabungan Amerika dan Jepang. Film tahun 1970 berdurasi 144 menit ini disutradari oleh Richard Fleischer, Kinji Fukasaku, dan Toshio Masuda. Film kedua, Midway (produksi 1976, 132 menit), mencipta ulang pertempuran laut di Midway, yang merupakan titik balik kekalahan armada Jepang. Film ketiga, Windtalkers (2002, 134 menit), didasarkan atas operasi yang memang terjadi selama Perang Pasifik, yaitu penggunaan bahasa sandi yang memakai bahasa suku Navajo yang nyaris punah yang tak dipahami pemecah sandi Jepang. Film ini dibintangi Nicolas Cage dan disutradarai oleh John Woo.

Film keempat, Letters from Iwo Jima, merupakan film garapan sutradara Clint Eastwood, salah satu kandidat film terbaik Oscar 2007. Film ini mencoba menampilkan pertempuran di Pulau Iwo Jima dari sudut pandang tentara Jepang sehingga dikategorikan dalam genre anti-perang. Film kelima, MacArthur (1977, 128 menit), menampilkan sosok Jenderal Douglas MacArthur yang diperankan Gregory Peck. Film terakhir, Hiroshima (1995, 205 menit), merupakan produksi gabungan Kanada-Jepang, mengisahkan proyek pembuatan bom atom yang dijatuhkan berturut-turut di Hiroshima dan Nagasaki itu akhirnya mengubah wajah perang modern. (ij)

Senin, 25 Agustus 2008:

Jam 14.00 : Tora! Tora! Tora!

Jam 16.30 : Midway

Jam 19.00 : Windtalkers

Selasa, 26 Agustus 2008:

Jam 14.00 : Letters from Iwo Jima

Jam 16.30 : MacArthur

Jam 19.00 : Hiroshima

Ini Baru Ini

Vivi yip art room akan melakukan ”grand opening” dengan memamerkan karya 36 seniman dalam pameran bertajuk ”Ini Baru Ini”. Pameran menampilkan lukisan, art object, seni instalasi, video art, dan digital print. ”Dilihat dari kuantitasnya, pameran ini terbilang berskala besar,” tulis Aminudin TH Siregar yang bertindak sebagai kurator. ”’Ini Baru Ini’ mengingatkan kita pada ’Pasar Raya Dunia Fantasi’ tahun 1987. Perbedaannya, kalau yang dulu diiringi kontroversi, sementara dewasa ini karya-karya, hemat saya, akan menuai apresiasi,” lanjut Aminudin.

Dari perupa yang terbilang muda seperti Andi Cakra Abbas, W Alimin SW, Badru Zaman, sampai Hanafi akan ambil bagian. Sedang dari negara lain muncul Eric Chan (Singapura), Ruel Cassi (Filipina), Bembol de la Cruz (Filipina), serta Wong Perng Fey dan Liew Choong Ching, keduanya dari Malaysia. Pembukaan pameran dari art room di Jalan Warung Buncit Raya 98 Jakarta ini tanggal 30 Agustus pukul 17.00. Host Cicilia King berikut penampilan khusus Alakazam rock band. (IAM)

Himpunan Senyap

Emmitan Fine Art Gallery di Jalan Walikota Mustajab 76 Surabaya akan menggelar pameran ”Himpunan Senyap” dengan menampilkan dua perupa, Albert Yonathan Setyawan dan Syah Fadil. Bekerja dengan medium berbeda, kedua perupa menunjukkan kesejajaran pandangan di sekitar pokok keheningan-kesenyapan.

Syah Fadil lahir di Medan tahun 1979 dan Albert Yonathan lahir di Bandung tahun 1983. Keduanya memperoleh pendidikan di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Pembukaan pameran tanggal 29 Agustus 2008 pukul 19.30, akan berlangsung sampai 10 September 2008. Kurator Hendro Wiyanto. (*/BRE)

Membaca Tanda-tanda

Perupa Tommy Wondra, keluaran Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, akan berpameran tunggal di Edwin’s Gallery, Jalan Kemang Raya 21 Jakarta. Pameran bertajuk ”Membaca Tanda-tanda” itu akan dibuka tanggal 27 Agustus 2008 pukul 19.30 dan akan berlangsung sampai 7 September 2008. Pembukaan pameran dilakukan oleh Rektor Institut Kesenian Jakarta Prof Sardono W Kusumo.

Perahu Kuni Zaman Besi Yang Ditemukan Di Bengawan Solo Akhirnya Dijual Sebagai Barang Bekas

Temuan perahu kuno gabungan besi dan kayu di Bengawan Solo di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk, Bojonegoro, Jawa Timur, rencananya dijual kepada penjual barang bekas.

“Kalau memang tidak ada perhatian dari Pemkab Bojonegoro ya saya jual sebagai barang bekas, uangnya dibagi kepada warga yang ikut mengangkat,” kata Koordinator warga Desa Banjarsari, Lugito (43) yang memimpin pengangkatan perahu itu, Minggu.

Perahu kuno gabungan besi dan kayu tersebut, panjangnya mencapai 8 m, lebar 1,5 m dan ketinggiannya sekitar satu m lebih, berhasil diangkat warga setempat, Sabtu (23/8).

Tetapi, badan kayu bagian depan sepanjang sekitar 4 m, sudah hancur hanya tinggal patahan beberapa kayu.

Sedangkan badan besi sepanjang empat meter masih utuh dilengkapi dengan baling-baling. Dari hasil pengamatan warga, baling-baling perahu itu bahannya dari kuningan, sedangkan lainnya dari tembaga.

Sedangkan paku di kayu perahu tersebut bahannya dari baja. “Bagian kayunya hancur ketika diangkat, ” katanya menjelaskan.

Perahu itu, awalnya diketahui seorang warga setempat yang sedang menjala ikan di Bengawan Solo.

Ketika jalanya ditebarkan, tidak bisa diangkat dan setelah diselami ternyata menyangkut di baling-baling perahu yang posisinya terbalik di tengah-tengah dasar Bengawan Solo.

Menurut Lugito, perahu tersebut, karena gabungan besi dan kayu, juga memiliki baling-baling tetap dianggap unik, sehingga kalau memang perahu itu dianggap benda yang memiliki nilai sejarah, tidak menjadi masalah kalau diserahkan Pemerintah.

Lugito dengan warga lainnya yang seharian ini membersihkan badan perahu termasuk baling-baling belum berhasil menemukan tulisan yang menandakan pembuatnya atau pemilik perahu.

Hanya diperkirakan, perahu tersebut merupakan perahu patroli Belanda atau Jepang. “Kisah orang-orang tua dulu, ketika perang Kemerdekaan selain jembatan Kalikethek dihancurkan tentara Republik juga perahu milik Belanda banyak yang dibakar, “kata Lugito yang juga anggota Kodim 0813 Bojonegoro itu.

Lugito mengaku sudah melaporkan temuan perahu itu, kepada Polsek Kecamatan Kota Bojonegoro juga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Setelah perahu berhasil diangkat, sekarang ini ditempatkan di tepi Bengawan Solo di desa setempat dan menjadi tontonan warga.

“Secara pasti kami belum mendapakan petunjuk dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, hanya khabarnya perahu ini bukan termasuk benda kuno yang memiliki nilai sejarah,” katanya

Pemerintah Kota Surabaya Akan Menerapkan Program Car Free Day Setelah Jakarta Sukses Menerapkannya Untuk Mengurangi Pencemaran Udara

Program “car free day” (sehari tanpa kendaraan motor) yang diterapkan Pemkot Surabaya pada Minggu (24/8) diharapkan bisa mengurangi beban pencemaran udara akibat emisi gas buang.

Pelarangan kendaraan bermotor roda empat dan dua kali ini meliputi akses utama Kota Surabaya khususnya di Jalan Darmo. Acara tersebut dimulai sekitar pukul 06.00 WIB dan diakhiri pukul 12.00 WIB.

Pada jam-jam tersebut suasana di Jalan Darmo tampak lengang karena tidak ada kendaraan bermotor yang lalu lalang melintasi jalan tersebut. Kendaraan yang diperbolehkan melewati jalan tersebut hanya ambulans dan mobil pemadam kebakaran (PMK).

“Saya baru pertama kali melihat Jalan Darmo sepi, biasanya kalau hari-hari kerja Jalan ini rame,” kata salah seorang warga Kedongdoro, Surabaya, Hadi.

Sementara itu Jalan Diponegoro dan Jalan Kupang mengalami kepadatan kendaraan akibat pengalihan jalur dari Jalan Darmo.

“Kendaraan merambat hingga 70 meter,” kata salah seorang supir angkot, Sukardi yang mengeluhkan kemacetan yang terjadi di Jalan Diponegoro.

Hal yang sama juga dialami, Hardi (45), pengendara kendaraan roda empat yang juga mengeluhkan kemacetan yang terjadi di Jalan Kupang.

“Cuaca disini juga panas, badan saya jadi gerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Pemkot Surabaya, Togar Arifin Silaban mengatakan program “Car Free Day” kali ini rencananya akan dijadikan agenda rutin Pemkot Surabaya.

“Namun program itu akan dilakukan evaluasi dulu, terutama pada efektivitas untuk menekan tingkat polusi di Surabaya,” katanya.

Jika program kali ini dianggap berhasil, kata dia, tidak menutup kemungkinan akan ditindak lanjuti secara kontinyu minimal dalam setahun dilakukan dua atau tiga kali.

Untuk mengukur tingkat polusi, kata dia, tim BPLH Surabaya juga memasang dua alat pengukur guna menilai seberapa banyak polusi udara di Jalan Raya Darmo ditekan pada program Car Free Day.

“Kita juga berharap, program ini bisa menjadi pemicu gerakan masyarakat untuk mengurangi polusi udara,” katanya.

Udara baik di Surabaya selama 2002-2007 rata-rata hanya 10 persen. Setiap tahun warga Kota Surabaya menikmati udara baik itu tidak lebih dari kisaran 35 hari. Artinya, dalam 12 bulan warga Surabaya hanya sebulan merasakan udara bersih.

Berdasarkan data dari Satlantas Polwiltabes Surabaya tahun 2006 diketahui, jumlah kendaraan bermotor di Surabaya mencapai 1.000.042 unit meliputi 202.882 unit mobil penumpang, 72.106 unit mobil beban (mobil bak terbuka dan truk), 932 unit mobil penumpang, dan 724.122 unit kendaraan roda dua

Sistem Pendidikan Yang Lebih Banyak Mendikte Murid Harus Segera Diperbaiki Apabila Ingin Menciptakan Tenaga Kerja Siap Pakai

Pemerintah harus secepatnya mengubah sistem pendidikan nasional ke sistem yang lebih mengutamakan kompetensi dan keahlian peserta didik. Sistem yang berjalan sekarang dinilai berkontribusi besar terhadap tingginya tingkat pengangguran terbuka, yang separuhnya minimal lulusan sekolah menengah atas.

Sistem pendidikan selama ini cenderung berorientasi menghasilkan lulusan yang memiliki nilai akademis sesuai norma yang ditetapkan. Bakat dan minat peserta didik terhadap sesuatu hal kurang mendapat perhatian.

Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Sumarna F Abdurrahman di Jakarta, Jumat (22/8), mengatakan, sistem pendidikan berbasis kompetensi yang sudah mulai berjalan saat ini belum optimal. Pemerintah masih lebih mengedepankan prestasi akademis dari sisi lembaga pendidikan, belum dari sisi penyerapan pasar kerja.

”Modul pendidikan yang dipakai saat ini masih banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Seharusnya, standar kompetensi pendidikan dibangun berdasarkan kebutuhan pasar kerja,” kata Sumarna.

Sebanyak 5.660.036 orang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka berusia 15-24 tahun. Walau secara umum tingkat pengangguran terbuka nasional turun, tingkat pengangguran terdidik terus meningkat.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Djimanto mengungkapkan, saat menguji 100 lulusan SMA mengikuti pelatihan perbengkelan, hanya 10 anak yang layak dilatih. Selebihnya tidak lolos. ”Seharusnya program pendidikan formal difokuskan pada jalur kejuruan, mulai sekolah menengah kejuruan sampai tingkat diploma kejuruan,” ujarnya.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban mengatakan, semua pihak harus mewaspadai peningkatan jumlah penganggur terdidik. Sebagai orang yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, tingginya penganggur terdidik bisa memicu persoalan sosial yang sangat besar.

Tekan angka pengangguran

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Fasli Jalal mengungkapkan, untuk menekan angka pengangguran, Depdiknas mengembangkan dan merevitalisasi pendidikan politeknik. Kemampuan lulusan berwirausaha juga semakin diperhatikan semenjak belajar di politeknik.

Menurut Fasli, pihaknya tengah bekerja sama dengan 14 kabupaten/kota dan satu provinsi untuk mengembangkan politeknik, di mana pemerintah daerah itu sudah mengembangkan analisis kebutuhan dan pihak industri sepakat bahwa dibutuhkan lulusan di bidang-bidang tertentu. Sudah ada gambaran mengenai daya serap lulusan politeknik tersebu

Ambruknya Perguruan Tinggi Indonesia

Di tengah gencarnya ikhtiar menjawab tantangan global, banyak perguruan tinggi swasta di Indonesia yang nyaris ambruk.

Berita Kompas dua pekan lalu menyebutkan, hanya 50 persen dari 2.756 PTS di Indonesia saat ini yang dinyatakan ”sehat” dalam hal jumlah mahasiswa, rasio dosen- mahasiswa, dan ketersediaan fasilitas. Di Jawa Tengah 174 dari 323 PTS terancam ditutup karena kurang diminati mahasiswa. Di Yogyakarta jumlah mahasiswa baru PTS cenderung turun. Situasi ini sangat memprihatinkan!

Ambruknya sejumlah PTS merupakan efek privatisasi dan deregulasi pendidikan. Di sisi lain, kondisi ini mencerminkan mutu manajemen pendidikan tinggi kita, khususnya PTS, amat buruk.

Seberapa siap PT(S) di Indonesia menghadapi persaingan yang semakin terbuka? Pantaskah pemerintah berdiam diri menyaksikan ratusan PTS sekarat?

Melalui pergeseran skema pembiayaan, pemerintah mengurangi subsidi. Inilah yang membuat perguruan tinggi negeri (PTN) harus mencari biaya sendiri. Bersamaan dengan itu, syarat pendirian program relatif tidak diperketat. Tak peduli sudah berapa jumlah suatu program studi pada PTS di sebuah wilayah, PTN ”bebas” mendirikan program yang sama dan menentukan benchmark akuntabilitasnya masing-masing.

Di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan Malang, universitas bekas IKIP membuka berbagai program studi yang sudah dimiliki universitas di kota-kota tersebut dan nyaris tanpa perbedaan kekhasan program. Sementara itu, universitas-universitas badan hukum milik negara (BHMN) memperluas seleksi mahasiswa melalui aneka jenjang pendidikan.

Akibatnya, peluang PTS memperoleh mahasiswa susut karena pasar calon mahasiswa relatif tetap. Namun, di berbagai jenjang jumlah program studi yang sama semakin besar. Dalam konteks ini, PTS yang (nyaris) ambruk adalah korban langsung deregulasi dan persaingan memperebutkan calon mahasiswa.

Karena itu, pemerintah harus segera mengendalikan ”ekspansi” PT BHMN dan universitas-universitas bekas IKIP. Selain itu, pemerintah sebaiknya mengambil alih PTS yang sekarat! Diperlukan terobosan kebijakan untuk merevitalisasi PTS, misalnya melalui program bantuan likuidasi PTS.

Revitalisasi PTS perlu diintegrasikan dengan rencana restrukturisasi SMA dan SMK. Di banyak negara maju, jumlah universitas dibatasi dan seleksi mahasiswa diatur berdasarkan jenis sekolah menengah.

Jika di Indonesia lulusan SMK hanya dapat melanjutkan studi ke akademi ataupun politeknik, maka nasib lembaga-lembaga perguruan tinggi vokasional tersebut akan terselamatkan. Selain itu, mutu kevokasionalan lulusan dipastikan meningkat karena kesinambungan pendidikan kejuruan tingkat menengah dan perguruan tinggi.

Pada sisi lain, jika universitas hanya menerima lulusan SMA dan tidak menyelenggarakan pendidikan vokasional, peluang mengembangkan riset bermutu di universitas semakin besar.

Rangkaian panjang

Di luar itu harus disadari bahwa privatisasi yang kita saksikan saat ini merupakan rangkaian panjang desakan global dan tuntutan negara berkembang pascakolonial.

Berawal dari kesadaran pentingnya memperkuat semangat kebangsaan, pengelolaan perguruan tinggi dirasakan perlu dilakukan secara mandiri dan berdaya saing. Maka, belum satu dekade Proklamasi Kemerdekaan, gagasan privatisasi telah dibabarkan melalui sebuah RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) 1953. Selama puluhan tahun berikutnya, gagasan pembentukan BHP raib akibat kuatnya politik ideologi penguasa.

Namun, tahun 1990-an karena skema pinjaman lembaga-lembaga donor, pemerintah meratifikasi The General Agreements on Trade in Services (GATS) tentang layanan pendidikan. Dengan itu, pemerintah menghidupkan kembali gagasan privatisasi.

Tahun 2000 privatisasi ”diujicobakan” melalui pemberian status BHMN kepada empat PTN, yang disusul dengan PTN lain. Dalam rentang 1990-2000-an pula IKIP ramai-ramai diubah menjadi universitas.

Tidak jelas apakah pemerintah sempat memikirkan dampak kebijakan-kebijakan tersebut bagi PTS. Yang jelas, privatisasi justru akan dimasifkan melalui UU BHP yang rancangannya sedang diolah DPR.

Jika UU BHP diberlakukan, PTS dipastikan mengalami guncangan lebih dahsyat daripada sekarang. Kendati demikian, upaya membendung gelombang pasar bebas pendidikan merupakan utopia karena ketergantungan pada GATS-WTO dan tahap-tahap privatisasi yang telah dilalui dunia pendidikan Indonesia.

Selain privatisasi, ada dua penyebab ambruknya PTS kita. Pertama, krisis ekonomi berkepanjangan melemahkan daya beli masyarakat atas layanan perguruan tinggi dan daya tahan finansial yayasan- yayasan penyelenggara PTS.

Kedua, sikap latah pengelola PTS. Misalnya, setelah wabah ”universitas riset”, akhir-akhir ini sejumlah pengelola PT(S) mencanangkan institusinya menjadi universitas kepengusahaan. Namun, apa maksudnya dan mengapa memilih visi tersebut tidak dikaji mendalam.

Agus Suwignyo Pedagog FIB UGM, Menulis Pendidikan Tinggi dan Goncangan Perubahan (2008), Sedang Meneliti Sejarah Pendidikan Guru

Pertanda Buruk Gerhana Bulan Pada Hari Peringatan ke 63 Kemerdekaan Indonesia

Gerhana bulan sebagian yang terjadi pada Minggu dini hari mulai sekitar pukul 02:40 WIB bersamaan dengan peringatan ulang tahun KE-63 kemerdekaan RI.

Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) membenarkan terjadinya gerhana bulan sebagian itu. “Memang terjadi gerhana bulan dan Observatorium Boscha di Bandung sudah melaporkan akan terjadinya fenomena alam itu beberapa hari lalu,” kata Imam petugas BMG yang dihubungi melalui telepon.

Peristiwa alam ini dapat disaksikan dari seluruh wilayah Indonesia pada Minggu dini hari hingga menjelang matahari terbit.

Gerhana bulan dapat diamati lebih dari 3 jam antara pukul 2.36 WIB-5.45 WIB dengan puncaknya pada pukul 4.10 WIB. Tahapan gerhana bulan tidak dapat disaksikan secara penuh dari kawasan Indonesia Timur karena pada tahap terakhir, matahari telah terbit.

Dari lantai 20 Wisma ANTARA,Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat, gerhana bulan dapat disaksikan langsung dengan mata telanjang. Wartawan ANTARA bersama karyawan lainnya menyaksikan langsung gerhana bulan yang hingga pukul 03.50 WIB terlihat 3/4 bulan tertutup (gelap).

Peristiwa kali ini merupakan gerhana bulan sebagian sehingga tidak semua cahaya Bulan tertutup bayangan Bumi. Bulan yang seharusnya bersinar penuh dan bulat karena sedang dalam fase purnama saat itu menjadi gelap di bagian bawahnya.

Gerhana bulan terjadi karena matahari, bumi, dan bulan sejajar pada satu garis lurus. Karena tidak benar-benar berada pada posisi yang lurus sempurna, pada 17 Agustus yang terjadi hanya gerhana sebagian.

Untuk mengamatinya dapat dilakukan dengan mata telanjang dan tidak perlu pelindung mata. Namun, untuk melihat lebih dekat atau merekam peristiwa tersebut akan lebih baik menggunakan teleskop.

Tidak hanya bertepatan dengan momentum peringatan Hari kemerdekaan RI, gerhana Bulan kali ini juga tepat pada malam pertengahan bulan Sya`ban, bulan ke-9 dalam penanggalan Hijriah/Arab yang biasa diperingati sebagian pemeluk Islam sebagai malam Nisyfu Sya`ban, bulan ke-9 dalam penanggalan Arab/Hijriah

Penyebaran Pariwisata Di Bali Belum Merata

Periode Juli-September menjadi musim panen wisatawan mancanegara bagi Provinsi Bali. Namun, penyebaran wisatawan belum merata di seluruh wilayah Bali.

”Wisatawan masih terpusat di Bali bagian selatan dan Ubud. Sementara itu, Bali bagian utara (Lovina) dan Bali timur (Candi Dasa dan Karangasem) masih belum terlalu ramai meskipun sudah lebih baik. Semester pertama tahun ini rata-rata okupansi penginapan di Bali utara dan timur sekitar 30 persen,” kata Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Perry Markus, Jumat (15/8).

PHRI Bali mencatat, sejak Mei hingga saat ini tingkat kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4.000-5.500 orang per hari, dengan lama tinggal rata-rata sepekan. Sementara itu, Dinas Pariwisata Bali mengakumulasikan, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali sejak Januari-Mei tahun ini mencapai sekitar 753.000 orang.

Kecenderungan

Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Ngurah Wijaya menduga, telah terjadi perubahan kecenderungan tempat favorit kunjungan wisatawan selama di Bali. Hal itu kemungkinan besar juga dipengaruhi oleh profil wisatawan itu sendiri.

Data BTB menunjukkan, menurut kebangsaan, wisatawan asal Jepang yang paling banyak berkunjung ke Bali, yakni 24,16 persen, disusul Taiwan (10,71 persen), China (8,62 persen), Australia (8,03 persen), dan Korea Selatan (7,42 persen).

”Orang Jepang dulu tidak terlalu suka pantai, tapi sekarang kaum mudanya menyenangi pantai. Maka, mereka memilih Kuta dan Nusa Dua,” kata Wijaya.

Ketut Nuryasa, salah satu pengurus BTB, mengungkapkan, kalangan pelaku wisata di Karangasem dan Buleleng tengah mencari upaya merevitalisasi kawasan wisata mereka.

Perdagangan Uang Kuno Melonjak Tajam Di Indonesia

Pasar 16 Ilir Palembang bukan hanya menyediakan berbagai barang kebutuhan sehari-hari, tetapi para kolektor juga bisa berburu mata uang kuno di pasar terbesar di Sumsel tersebut. Sejumlah pedagang mata uang kuno yang sekaligus berdagang perhiasan mudah ditemukan di Pasar 16 Ilir.

Para pedagang mata uang kuno biasanya menggelar dagangannya di emperan toko emas di Pasar 16 Ilir. Para kolektor mata uang kuno dari berbagai daerah banyak yang datang ke Pasar 16 Ilir untuk mendapat mata uang yang diinginkan.

Ian (43), pedagang mata uang kuno di Pasar 16 Ilir, Jumat (15/8), menuturkan, koleksi mata uang yang dimilikinya mulai dari mata uang zaman VOC, mata uang bergambar Raja dan Ratu Belanda, mata uang zaman Jepang, sampai mata uang rupiah tahun 1950-an, 1970-an, dan 1990-an.

Menurut Ian, harga mata uang kuno paling murah Rp 5.000 per lembar, yaitu uang kertas Rp 100 yang sudah tak dicetak lagi. Mata uang kuno yang mahal adalah uang logam bergambar Ratu Belanda karena mengandung perak 25 gram. Uang logam bergambar Raja Belanda malah mengandung perak 34 gram yang nilai jualnya mencapai Rp 150.000.

Banyak pemasok

Para pedagang mata uang kuno di Pasar 16 Ilir mengaku tidak pernah kekurangan stok mata uang kuno. Banyak orang yang datang untuk menjual uang kuno koleksinya. Kalau kehabisan stok, para pedagang akan meminjam koleksi mata uang kuno dari pedagang lainnya.

Menurut Zamzam (45), seorang pedagang uang kuno, pembeli yang cukup rutin adalah anak-anak sekolah. Mereka membutuhkan uang kuno untuk tugas sekolah.

”Berdagang uang kuno dengan berdagang perhiasan sama saja untungnya, apalagi sekarang harga emas sedang turun,” kata Zamzam.

Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Pollycarpus

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana dalam kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir, yang mengajukan pengujian Pasal 23 Ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meski begitu, MK menilai Mahkamah Agung seharusnya tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang secara limitatif telah mengatur jaksa penuntut umum tidak termasuk yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Putusan ini dibacakan secara bergantian oleh Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Harjono dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (15/8). Putusan ini tak bulat, hakim konstitusi Muhammad Alim mengajukan alasan berbeda (concurring opinion) dan dua hakim konstitusi, Harjono dan Abdul Mukthie Fadjar, mengajukan pendapat berbeda.

Sebelumnya, Pollycarpus yang diwakili kuasa hukumnya, Idrus Mony, mengajukan permohonan bahwa Pasal 23 Ayat 1 UU No 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasa 28 D Ayat 1 UUD 1945.

Pasal 23 Ayat 1 UU No 4/2004 berbunyi, Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Sidang dengan terdakwa mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwopranjono akan digelar pertama kalinya pada 21 Agustus 2008. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu nantinya dipimpin majelis hakim yang beranggotakan Suharto, Haswandi, dan Ahmad Yusak.

Mari Mobilisasi Semua Potensi Dirimu dan Bangsa Untuk Menyambut 100 Tahun Hari Kebangkitan Nasional

Refleksi tentang 100 tahun kebangkitan Indonesia masuk akal jika mencapai titik klimaksnya pada perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2008. Kita memasuki refleksi dengan mengacu pada kuliah di Istana Presiden oleh Prof Kishore Mahbubani, Dekan School of Lee Kuan Yew Public Policy, di Universitas Nasional Singapura, 31 Juli. Kebetulan syarat kebangkitan dan kemajuan bangsa dan negara sejalan dengan pandangan yang sudah berkali-kali kita kemukakan di Kompas.

Dikemukakannya pendapat para ahli, seperti dari Golden Sachs, pada tahun 2050 empat ekonomi terbesar di dunia terdiri dari China, India, AS, dan Jepang. Tiga belas negara di Asia Tenggara pertumbuhan ekonominya 7 persen per tahun, termasuk Indonesia. Kini pun kemajuan ekonomi China dan India menakjubkan. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan juga sudah lebih dulu maju. Malaysia tidak ketinggalan, demikian pula Thailand, sedangkan Vietnam sedang melangkah maju. Ilmuwan Singapura itu berpendapat, Indonesia akan melangkah maju. Kenyataannya, sekarang ini kita ketinggalan. Untuk mengatasi ketertinggalan itu, digerakkan peringatan 100 tahun kebangkitan, dimulai dari Kebangkitan Budi Utomo tahun 1908.

Sesungguhnya, dewasa ini pun, pemerintah dan kita, bangsa Indonesia, sedang menata dan menghimpun momentum kebangkitan nasional itu, terutama untuk mengatasi ketertinggalan kita dari negara-negara tetangga dalam perikehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang sejahtera. Gerakan dan tindakan memberantas korupsi sedang gencar dilakukan dengan tujuan ganda, menghukum koruptor dan dengan hukuman itu sekaligus penyalahgunaan kekuasaan dan kesempatan kekayaan negara berhenti. Korupsi tak lagi kita tenggang berkembang biak sebagai ”budaya”.

Apa saja faktor-faktor yang oleh Mahbubani dikemukakan sebagai syarat kemajuan suatu bangsa? Suatu kesimpulan yang dibuatnya dari pengalaman China, India, negara-negara Amerika Latin, dan negara-negara ”macan” lainnya di Asia?

Faktor pertama, hapuskan feodalisme dalam pemerintahan dan dalam masyarakat. Feodalisme diasosiasikan dengan hadirnya privilese, hak istimewa bagi mereka yang memegang kekuasaan. Hal itu bukan saja berkonsekuensi pada suburnya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk korupsi. Kekuasaan bukan untuk melayani, tetapi justru untuk dilayani, suatu hak istimewa, suatu privilese.

Kita menyaksikan gejala itu di negeri kita. Budaya feodal begitu kuat sehingga sedasawarsa reformasi prodemokrasi dan keadilan sosial belum berhasil mengikis, bahkan oleh maraknya korupsi digelar efek demonstratifnya. Budaya kekuasaan feodal tanpa disadari juga mempunyai implikasi, tak meratanya pengembangan kesempatan maju bagi seluruh warga dan terhambat pula pengamanan potensinya. Mobilisasi sumber dan kekuatan bangsa terhambat.

Faktor kedua, meritokrasi. Meritokrasi mengacu ke meratanya tanpa diskriminasi penempaan potensi warga, termasuk bahkan terutama dari kelompok yang tertinggal karena pendidikan dan kemiskinan. Pada tingkat pertama, tujuannya memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada setiap warga untuk mengembangkan bakat dan potensi, berprestasi dalam karya, serta dihargai sesuai kontribusi, prestasi, dan daya upayanya.

Meritokrasi menumbuhkan lebih tinggi produksi nasional. Dicontohkannya, tahun 1960, produk domestik bruto Filipina 6,9 miliar dollar AS, sedangkan Korea Selatan 1,5 miliar dollar AS. Tahun 2007 PDB Filipina mencapai 144,1 miliar dollar AS, sedangkan Korsel 969,8 miliar dollar AS. Hapusnya kekuasaan yang feodal dan berlakunya meritokrasi membuat pejabat lebih peduli terhadap meratanya kesempatan kerja dan mendorong munculnya talenta warga.

Faktor lain adalah ilmu dan teknologi, asas dan supremasi hukum, budaya damai, dan pendidikan, bukan hal baru bagi kita. Kita bahkan juga sedang mengerjakannya. Hal itu diakui pula oleh pembicara dari Singapura itu. Kita bahkan telah meninggalkan sistem kekuasaan otoriter dan menerapkan sistem kekuasaan demokrasi.

Kita juga menyadari, beralihnya secara formal kekuasaan otokrasi ke demokrasi tidak dengan sendirinya menanggalkan sekaligus budaya kekuasaan feodal. Kita bahkan tidak berhenti hanya pada perubahan orientasi dan kinerja sesuai prinsip meritokrasi, ilmu dan teknologi, pemerataan kesempatan, asas hukum, dan pendidikan. Kita juga mencermati sisa-sisa nilai dan sikap budaya yang kita warisi.

Di antaranya kita sadar dan berusaha serius untuk menumbuhkan budaya perikehidupan bersama yang kreatif dan produktif. Seperti memperkuat saling percaya, tidak apriori berprasangka, diskriminasi adalah tabu. Setiap warga Indonesia berhak mengembangkan diri, berkreatif, dan berkontribusi kepada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Hal-hal elementer, seperti kerja keras, hemat, peduli, percaya, dan disiplin, semakin kita pahami dan sadari juga sebagai jalan konkret ke kemajuan dan kesejahteraan.

Demokrasi, ya, demokrasi haruslah mengekspresikan energi semua warga. Kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, jelas konsekuensinya. Seperti dialamatkan UUD, bekerja keras untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemajuan rakyat.

Kita saksikan berbondong- bondong warga dan putra bangsa memilih mengabdikan hidupnya lewat politik. Sistem presidensial, tetapi sekaligus sistem multipartai. Silakan berpacu, bertanding, adu kemauan, pengabdian, dan program untuk sebesar-besarnya mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat. Tidak bisa lain, semangatnya adalah semangat pengorbanan. Kepercayaan atau kredibilitas dalam hal itu masih merupakan tantangan dewasa ini. Meskipun zaman berubah, ada yang tetap, di antaranya perut tak bisa menunggu, seperti sering dikatakan Bung Karno, ”Stomach can not wait”.

Abad kemajuan dunia telah bergeser ke Asia, seperti China, India, serta negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara. Indonesia saat ini kita akui ketinggalan. Namun, kita sanggup dan bertekad menyusul. Ketulusan dan kekhusyukan kita bersama memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2008, marilah kita hayati sebagai kebangkitan bersama bagi segera tercapainya Indonesia makmur, maju, dan terhormat di antara bangsa. Terutama bagi para pemimpin dan politikus, serta bagi semua kekuatan masyarakat, seyogianya memobilisasikan potensi untuk kebangkitan Indonesia. Yang berarti, maju, makmur, aman, dan sentosa.

Industri Indonesia Kian Melemah Kalaupun Ada Pertumbuhan Belum Cukup Untuk Menyerap Tenaga Kerja

Pertumbuhan ekonomi kembali ditopang oleh kinerja ekspor komoditas perkebunan. Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi yang padat modal juga kian melaju. Sebaliknya, pertumbuhan industri pengolahan yang diandalkan untuk menyerap tenaga kerja makin melemah.

Badan Pusat Statistik (BPS), Kamis (14/8), mengumumkan perekonomian pada semester I-2008 terhadap semester I-2007 (year on year) tumbuh 6,4 persen.

Pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor kelistrikan dan gas, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan, serta perdagangan, hotel, dan restoran.

Data BPS menunjukkan, sektor-sektor tersebut sudah mengalami pertumbuhan tinggi beberapa tahun terakhir. Namun, laju pertumbuhan sektor-sektor padat modal tersebut meningkat makin pesat pada semester ini.

Pengangkutan dan komunikasi, misalnya, merupakan sektor yang tumbuh paling tinggi pada semester I-2007 dengan laju 11,6 persen. Pada semester I-2008, laju pertumbuhan sektor ini mencapai 20 persen.

Sebaliknya, industri pengolahan yang pada semester I-2007 masih tumbuh 5,4 persen, pada semester I-2008 hanya tumbuh 4,1 persen.

Deputi Kepala BPS Bidang Neraca dan Analisis Statistik Slamet Sutomo mengingatkan, nilai penting pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja perlu mendapat perhatian.

”Ekonomi kita masih bertumpu pada sektor-sektor yang kurang menyerap tenaga kerja,” ujar Slamet. Ditinjau dari sisi komponen pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan tertinggi terdapat pada ekspor barang dan jasa sebesar 15,8 persen.

Namun, data BPS menunjukkan, dominasi komoditas primer terhadap ekspor semakin besar. Pada semester I-2008, nilai ekspor lima komoditas primer utama, yakni minyak sawit mentah (CPO), minyak mentah, gas, batu bara, dan karet, menyumbang 45,17 persen dari total nilai ekspor Indonesia.

Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia M Chatib Basri berpendapat, tingginya harga komoditas membuat ekspor kian bergantung pada komoditas primer.

Produk mentah

”Beberapa waktu terakhir, ada kecenderungan ekspor yang tumbuh kembali ke sumber daya alam mentah, bukan olahan. Ini namanya ’penyakit Belanda’, ketika komoditas booming, manufaktur stagnan,” ujar Chatib.

Secara keseluruhan, perekonomian semester I-2008, menurut Chatib, berada pada tingkat pertumbuhan yang baik. Investasi juga mulai menggeliat.

Namun, pertumbuhan dan investasi itu belum beranjak dari sektor padat modal dan perkebunan menghasilkan komoditas mentah.

Untuk mendorong penyerapan tenaga kerja, industri manufaktur perlu dijadikan tumpuan. ”Industri manufaktur perlu ditolong dengan inflasi yang rendah dan aturan tenaga kerja yang lebih baik,” ujar Chatib.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melambat – Target Sulit Tercapai dan Penganguran Makin Bertambah

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara semester I tahun 2008 cenderung melambat dibandingkan semester yang sama tahun lalu. Kelambanan disinyalir merupakan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak dan langkanya pasokan listrik di Sumatera Utara.

Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, Kamis (14/8), melaporkan, pada semester I-2007 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 8,53 persen, sementara pada semester I-2008 pertumbuhan ekonomi 5,37 persen. Target pertumbuhan ekonomi Sumut sendiri tahun ini 7,54 persen.

”Sebagai pegawai pemerintah, kami merasa optimistis target pertumbuhan ekonomi tetap tercapai, tetapi memang perlu kerja keras,” tutur Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Utara Alimuddin Sidabalok.

Pendapat itu berbeda dengan pengamat ekonomi Universitas Sumatera Utara, Murbanto Sinaga. Murbanto menyatakan tidak yakin target 7,54 persen pertumbuhan ekonomi di Sumut akan tercapai. ”Kalau melihat tahun lalu pada periode yang sama hasilnya lebih tinggi, tahun ini target itu tidak akan tercapai karena kenaikan harga BBM dan kelangkaan listrik,” kata Murbanto. Tahun lalu target pertumbuhan ekonomi Sumut sebesar 7 persen dan terealisasi 6,9 persen.

Pertumbuhan semester ini melambat, terutama pada sektor industri pengolahan. Semester pertama tahun lalu, industri pengolahan tumbuh 7,42 persen, sementara tahun ini hanya 0,53 persen.

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran tahun lalu tumbuh 9,96 persen, tahun ini tumbuh 4,07 persen. Adapun sektor pertambangan dan penggalian tahun lalu tumbuh 12,26 persen, tahun ini tumbuh 5,29 persen.

Kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi semester ini didukung oleh sektor pertanian sebesar 1,66 persen.

Sementara itu, sektor lain memberi kontribusi di bawah 1 persen. Adapun sumber pertumbuhan sebagian besar bersumber pada pengeluaran konsumsi rumah tangga dan ekspor.

Dibandingkan kinerja perekonomian triwulan I-2008, kinerja perekonomian Sumatera Utara pada triwulan II tahun 2008 minus 0,96 persen.

Penurunan terjadi di sektor pertanian dengan angka minus 2,32 persen; industri pengolahan minus 2,21 persen; perdagangan, hotel, dan restoran minus 2,08 persen; serta sektor pengangkutan dan komunikasi minus 0,35 persen

Apa Arti Kemerdekaan Bila Untuk Merdeka Dalam Perundingan Konfrensi Meja Bundar Dengan Belanda Indonesia Harus Menyuap Sebesar 6,3 Milyar Gulden?

Masyarakat diminta bisa secara kritis memaknai arti kemerdekaan dan tidak menerima begitu saja atau menganggap gampang kemerdekaan, yang sekadar diartikan sebagai pembacaan teks Proklamasi oleh Ir Soekarno dan Moh Hatta pada 17 Agustus 1945.

Salah satu kesimpulan di atas mencuat dalam diskusi putaran kedua Lingkar Muda Indonesia (LMI), Selasa (12/8), menyambut HUT Kemerdekaan RI. Diskusi yang digelar di Gedung Gramedia, Jakarta, bertema ”Republik Kaum Muda: Hak Asasi sebagai Parameter Imperatif Kemerdekaan”.

”Selama ini, kita taken for granted kalau Proklamasi adalah kemerdekaan. Padahal, ada proses dialektika di balik proses kemerdekaan. Jika tidak, bisa dibayangkan kalau semua pihak kemudian dengan gampang memproklamasikan diri dan menyatakan merdeka,” ujar ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Revrisond Baswir.

Hadir sebagai pembicara, pendiri pendidikan alternatif ”sekolah untuk kehidupan” Butet Manurung, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Agung Putri, Asfinawati dari LBH Jakarta, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Chalid Muhammad, dan praktisi film Nia Dinata.

Menurut Revrisond, selama ini banyak terjadi penggelapan sejarah Indonesia.

Salah satu fakta sejarah yang sering kali dilupakan, ujar Revrisond, pasca-Konferensi Meja Bundar (KMB) Indonesia diharuskan membayar utang Pemerintah Belanda selama menjajah Indonesia. Besarnya mencapai 3,3 miliar gulden Belanda untuk utang dalam negeri dan 3 miliar gulden Belanda untuk utang luar negeri.

”Indonesia sudah harus membayar utang, bahkan ketika dia belum berutang kepada negara mana pun seperti sekarang. Selama ini yang disampaikan, Indonesia memenangi perundingan (KMB) dan mendapat pengakuan kedaulatannya. Padahal, masih ada embel-embel lagi yang tidak diceritakan,” ujar Revrisond.

Pada kesempatan yang sama, Chalid mengingatkan bahwa kondisi Indonesia sekarang sudah semakin jauh dari cita-cita para pendiri bangsa, yaitu Indonesia yang berdaulat dan bermartabat.

Dalam diskusi, Asfinawati mendesak tentang perlunya negara menghormati sekaligus menjamin hak-hak sipil dan politik, yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Semua Pihak Harus Ikut Menjaga Ketertiban dan Perdamaian Di Aceh

Semua pemangku kepentingan, Pemerintah RI, masyarakat, dan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka, diharapkan ikut menjaga dan merawat perjanjian damai yang baru berusia tiga tahun ini.

Semua ucapan dan tindak tanduk atau perilaku semua pemangku kepentingan harus dijaga agar tidak menodai perjanjian damai yang sudah disepakati bersama antara kedua pihak yang pernah bertikai, yaitu Pemerintah RI dan GAM.

Hal demikian dinyatakan para mantan delegasi perjanjian damai antara RI dan GAM di Helsinki, Finlandia, saat berbicara pada seminar dan lokakarya ”Merajut Persaudaraan Menuju Damai Abadi di Aceh” yang berlangsung di Banda Aceh, Selasa (12/8). Hadir dalam acara itu mantan Menteri Luar Negeri GAM Zaini Abdullah, mantan negosiator Pemerintah RI Hamid Awaluddin dan Farid Husein, pimpinan Badan Reintegrasi Damai Aceh Nur Djuli dan Azwar Abubakar. Dua pemimpin Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar, tidak hadir dalam kegiatan tersebut.

Zaini Abdullah mengatakan, pascaperjanjian damai, masih banyak utang dalam penerapan perjanjian damai tersebut. Selain itu, pemerataan pembangunan untuk seluruh masyarakat Aceh harus menjadi tema besar.

Lebih lanjut dia mengata- kan, tiga tahun pascaperjanjian damai akan sangat menentukan langkah masyarakat Aceh untuk menjadi masyarakat yang makmur dan berkeadilan merata

Kisah Duka Yang Mengundang Isak Tangis Dari Situs Warisan Dunia Sangiran

Mengaku sejak pagi dagangan belum terjual, tiba-tiba Samiyem (45) dan pedagang lain, Minggu siang, tersenyum. Satu bus penuh wisatawan dari Jakarta dan satu bus wisatawan dari Jepang berkunjung ke Museum Manusia Purba Sangiran, Kabupaten Sragen.

Ketika wisatawan meninggalkan museum, dua jam kemudian, wajah Samiyem, Tuti Martini, Sutini, dan pedagang lain tampak nelangsa.

”Tak ada satu pun barang yang terjual. Beginilah sehari- hari menjalani hidup, banyak susahnya,” ujar Samiyem. Suaminya yang memburuh, katanya, juga belum ada kepastian bakal pulang membawa uang recehan ribuan.

Para pedagang wanita itu menjajakan berbagai barang cendera mata, seperti kapak batu pualam, tiruan bentuk kapak batu zaman purba, dan asbak rokok dengan patung manusia purba. Juga ada fosil-fosil ”kecil” binatang laut yang diperkirakan hidup 2 juta sampai 200.000 tahun lalu.

”Kalaupun ada barang yang laku terjual, paling untungnya cuma Rp 2.000-Rp 3.000,” kata Suryani. Barang yang mereka jual diambil dari koperasi.

Mereka ingin ada usaha lain yang bisa jadi penopang hidup keluarga. Sebab, berharap banyak dari dagangan suvenir, menurut mereka, sesuatu yang tak mungkin. Situs Sangiran tidak banyak dikunjungi baik wisatawan domestik maupun asing.

Tanah mereka pun tak diperkenankan diolah untuk kepentingan apa pun sebab Situs Sangiran sudah menjadi Warisan Budaya Dunia. Khawatir ada fosil atau peninggalan yang rusak, kawasan seluas 56 kilometer persegi tersebut tak boleh diolah sama sekali.

Warisan Budaya Dunia

Indonesia mungkin bangga dengan predikat Warisan Budaya Dunia (World Culture Heritage) yang diberikan UNESCO pada 5 Desember 1996. Namun, di balik kebanggaan sejak 12 tahun lalu itu, pemerintah seolah lupa dan seakan lebih peduli dengan potensi fosil manusia purba dibandingkan manusia bernyawa sekitar 175.000 jiwa, yang bermukim di sekitarnya.

Ketika pemerintah mengucurkan dana Rp 25 miliar untuk membangun Museum Fosil Manusia Purba, tanyalah masyarakat, apa yang mereka peroleh?

Sejumlah warga Sangiran mengatakan, mereka hanya pernah mendapatkan pelatihan bagaimana membuat patung-patung kecil manusia purba.

”Warga tak dibolehkan lagi menggarap lahan. Alternatif perekonomian warga dialihkan untuk menjadi perajin, membuat oleh-oleh patung kecil manusia purba,” kata Tuti Martini, warga Desa Krikilian, Sangiran.

Susahnya hidup digambarkan Sutini dengan seringnya berutang. ”Untuk keperluan sekolah anak, saya sampai ngutang. Dan entah kapan bisa melunasinya,” kata Sutini, yang anak tertuanya masuk SMP negeri harus membayar Rp 1.250.000 untuk keperluan seragam, sepatu, tetapi belum termasuk buku-buku.

Warga yang bermukim di sekitar Sangiran berharap, kalaupun mereka tidak boleh menggarap lahan, alangkah baiknya jika mereka boleh menggembalakan kambing, kerbau, atau sapi di sekitar situs. Tentunya hewan ternak tersebut pengadaannya dilakukan pemerintah. ”Tetapi, sudahlah, itu cuma mimpi,” kata Sutini putus asa.

Fosil diperjualbelikan

Kepala Balai Pelestarian Manusia Purba Sangiran Harry Widiyanto mengatakan, soal ganti rugi lahan warga bukan wewenangnya. Namun, Sangiran harus dilindungi karena mempunyai nilai yang sangat penting bagi ilmu pengetahuan. Kawasan ini menyimpan berbagai fosil berusia sekitar dua juta sampai 200.000 tahun yang lalu. Dari kawasan ini juga bisa diungkap proses evolusi manusia purba, budaya, dan lingkungannya.

Yang menjadi persoalan, areal Situs Sangiran yang luasnya 56 kilometer persegi berada di kawasan permukiman. Tak kurang dari 175.000 jiwa bermukim di kawasan itu yang mencakup tiga kecamatan di Kabupaten Sragen serta satu kecamatan di Kabupaten Karanganyar.

”Sekarang Situs Sangiran dianggap rusak karena sekitar 80 persen kawasannya sudah dirambah. Bahkan, fosil-fosilnya diperjualbelikan,” ujar Harry.

Secara terpisah, Kepala Subdirektorat Pemahaman Nilai Sejarah Direktorat Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI Amurwani Dwi Lestari mengakui, secara ekonomi, seperti Sangiran, memang masyarakat belum mendapatkan kompensasi yang seimbang. ”Ini yang menjadi sumber masalahnya,” ujarnya.

Jenuh Akan Reformasi Kini Rakyat Mulai Beralih Pada Isu Kesetaraan Politik dan Kesetaraan Hukum

Setelah berjalan lebih dari satu dasawarsa, agaknya orang mulai jenuh membicarakan proses reformasi yang bagai lorong tanpa ujung. Bahkan, di lingkungan rakyat bawah, kian banyak suara yang merindukan kembalinya tatanan lama.

Atau, sisi lain dari mata uang yang sama, makin merebaknya sikap apatis dalam melihat proses transisi demokratis(asi). Reaksinya bisa beragam. Ada yang memilih jalan lama dan mengembangkan sikap golput. Atau, ada yang merasa, proyek transisi makan banyak biaya, tenaga, dan melelahkan sehingga jika perlu dicari jalan pintas. Atau, ada yang merasa, tidak ada jalan pintas lain kecuali perombakan radikal, termasuk mengganti dasar negara.

Kelompok terakhir ini jumlahnya kecil, tetapi amat vokal dalam menyuarakan tuntutan radikalnya. Proposisi yang diajukan sungguh menantang meski jalan keluar yang ditawarkan tidak realistis. Menurut kalangan ini, sudah enam dekade Pancasila membawa negeri ini jatuh ke kebangkrutan, maka berilah giliran pada dasar kenegaraan lain.

Masalahnya, mengganti dasar negara tidaklah mudah. Apa yang dipertaruhkan dalam dasar negara adalah prinsip dan landasan fundamental tatanan kehidupan bersama masyarakat majemuk. Terlepas dari cacat yang ada, serta pengalaman traumatis politisasi ideologi Pancasila di bawah rezim Orde Baru, Pancasila masih merupakan prinsip dan landasan paling baik. Sebab, menurut saya, Pancasila mengajukan hal paling dasar dalam penataan masyarakat modern, saya sebut ”politik kesetaraan”.

Esai ini mau membuka diskursus itu, untuk menggariskan kembali arah transisi demokratis(asi) yang akhir-akhir ini kabur. Apa yang mau diajukan baru kerangka awal yang dagingnya masih harus diisi bersama.

Ketegangan kreatif

”Politik kesetaraan” sengaja digunakan untuk menggarisbawahi dimensi politis dari tuntutan kesetaraan—atau, dalam rumusan negatif, ”antidiskriminasi”. Maksudnya, perkara jaminan konstitusional kesetaraan antarwarga, yang menjadi landasan politik kewargaan (citizenship) adalah perkara politik, yang harus diperjuangkan lewat mekanisme dan aturan politik, bukan pemberian cuma-cuma.

Persis pada ranah inilah nasib pluralisme—atau nasib Indonesia sebagai ”rumah bersama” bagi tiap kelompok—dipertaruhkan. Di dalamnya, kebhinnekaan dijunjung tinggi sekaligus dibuka ruang bagi critical engagements yang mendorong dan memperkuat kesatuan. Tanpa kesatuan, kebhinnekaan akan hilang menjadi keterpecahbelahan. Tetapi, tanpa menghargai kebhinnekaan, kesatuan hanya tinggal selubung penyeragaman—sesuatu yang dengan amat baik dilakukan rezim Orde Baru selama lebih dari tiga dekade! Pancasila mensyaratkan ketegangan kreatif di antara keduanya sebagai jalan untuk mengelola kemajemukan yang makin menyuburkan kemanusiaan.

Di situlah politik kesetaraan menjadi bagian inti yang harus terus diperjuangkan. Kiranya, ini pula semangat awal dan élan vital proses reformasi Mei 1998 yang melahirkan amandemen UUD 1945. Meskipun banyak cacat konseptual di dalamnya, amandemen UUD 1945 merupakan terobosan penting yang dihasilkan transisi demokratis(asi) kita. Apa yang diubah oleh proses amandemen itu amat mendasar sehingga perlu didedah lebih lanjut.

Kita tahu, rezim totalitarian Orde Baru berakar pada staatsidee yang bersifat integralistik, yang menafasi pembuatan UUD 1945 dan mengebiri cita-cita pemerintahan konstitusional Proklamasi. Sejarah jatuh bangunnya pemerintahan pasca-Proklamasi menunjukkan bagaimana loopholes ini berulang kali dimanfaatkan berbagai rezim yang berbeda karakternya, mulai dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin sampai demokrasi Pancasila.

Karena itulah, saat reformasi Mei 1998 mencapai titik zenithnya, ada kebutuhan fundamental untuk mengubah paradigma integralistik itu. Amandemen UUD 1945, pada hakikatnya, mau mengembalikan sistem pemerintahan pada cita-cita demokrasi-konstitusional di mana ada, pertama, pembatasan kekuasaan lewat trias politica. Kedua, dihormatinya HAM yang menjamin kesetaraan antarwarga. Dua prinsip dasar yang tidak dimungkinkan dalam staaatsidee integralistik.

Terlepas dari berbagai cacat reformasi yang terjadi, amandemen UUD 1945 sudah berhasil mengembalikan élan vital cita-cita Proklamasi. Masuknya HAM ke dalam konstitusi dan penegasan prinsip antidiskriminasi sebagai landasan pemerintahan yang demokratis-konstitusional adalah titik tolak penting untuk membangun tatanan hidup bersama yang adil dan beradab bagi setiap kelompok masyarakat, apa pun suku, warna kulit, tradisi, etnis, adat istiadat, kepercayaan, agama, pandangan ideologis, bahkan orientasi seksualnya. Karena konstitusi mengamanatkan, ”setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu” (Pasal 28I Ayat 2, UUD 1945).

Mambang agama

Akhir-akhir ini, pengalaman menunjukkan, jaminan konstitusional itu seperti ”macan ompong” saat diperhadapkan dengan arus radikalisasi pandangan keagamaan. Keberhasilan Pancasila dalam memberi ”rumah bersama” bagi tiap kelompok telah digugat secara mendasar.

Seperti ditunjukkan berbagai telaah, pada dasarnya Pancasila merupakan kompromi yang (selalu) goyah sehingga melahirkan cara pengelolaan ala neither-nor, bukan-ini bukan-itu. Karena itu, khususnya saat menghadapi masalah relasi agama dengan negara, kita menemukan posisi serba taksa. Pada satu sisi ditolak separasi mutlak yang diinginkan sistem sekuler, di sisi lain juga ditolak penundukan mutlak negara oleh agama maupun sebaliknya. Di sini, kita kembali menemukan ketegangan kreatif yang harus terus dijaga.

Mungkin ini sejenis kebijaksanaan lokal yang harus diambil guna mempertahankan kebhinnekaan maupun kesatuan. Namun, soalnya menjadi amat pelik ketika mambang agama ikut mewarnai amandemen konstitusi, yang pada gilirannya membatasi pemberlakuan HAM.

Dalam tata aturan HAM internasional pun dikenal pembatasan atas prinsip-prinsip HAM, yang menyangkut public order, public morality, public health, serta kebebasan asasi orang lain. Tetapi dalam Pasal 28J(2) UUD 1945, pembatasan terhadap HAM juga memasukkan unsur ”nilai-nilai agama” yang definisi maupun cakupannya amat kabur dan kerap menjadi labirin pertarungan tafsir yang melelahkan.

Kiranya di situlah terletak ranah pertaruhan fundamental ke depan untuk menegakkan cita-cita pemerintahan yang demokratis-konstitusional dan menghormati HAM. Ini juga ranah di mana agama, berangkat dari kekayaan tradisi masing-masing, mampu menyumbang bagi kemaslahatan semua orang. Karena itu, sudah selayaknya politik kesetaraan menjadi rallying point bagi tiap kelompok untuk membangun tatanan hidup bersama yang beradab.

Kita perlu menegaskan wawasan kebangsaan kembali, saat merayakan 63 tahun Proklamasi yang melahirkan Indonesia, ”rumah bersama” kita semua.

Trisno S Sutanto Mahasiswa STF Driyarkara; Bekerja di Madia (Masyarakat Dialog Antaragama)

Bin Laden Berinvestasi Di Pertanian Padi Di Papua

Kelompok usaha Bin Ladin Group dari Arab Saudi berencana untuk berinvestasi senilai 4,3 miliar dollar Amerika Serikat di bidang agrobisnis padi di Merauke, Provinsi Papua.

Hal tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden RI untuk Timur Tengah Alwi Shihab, Selasa (12/8) di Jakarta. ”Mereka bukan hanya berminat, tetapi sudah memutuskan untuk melakukan investasi agrobisnis padi minimal untuk lahan seluas 500.000 hektar,” ujarnya seusai pertemuan Menteri Pertanian Anton Apriyantono dengan pihak Bin Ladin Group.

Bin Ladin Group adalah kelompok usaha yang melaksanakan beberapa proyek strategis dari Pemerintah Arab Saudi.

Dari pertemuan itu, Departemen Pertanian merekomendasikan wilayah Merauke apabila kelompok usaha itu ingin berinvestasi di bidang agrobisnis.

Sebelumnya, sudah ada lima investor lokal yang berminat berinvestasi di Merauke, mereka adalah Grup Medco, PT Bangun Cipta Sarana, PT Wolo Agro Makmur, PT Comexindo, dan PT Digul Agro Lestari (Kompas, 22/7).

Meski, menurut Alwi Shihab, Bin Ladin sudah dalam tahap memutuskan, realisasi investasi itu menunggu keputusan dari tim yang akan dikirim Bin Ladin Group untuk melakukan pengkajian.

”Padi yang akan ditanam khusus jenis Basmati (padi premium untuk konsumen wilayah Timur Tengah),” kata Alwi Shibab.

Undangan Deptan

Vice Chairman Bin Ladin Group Syekh Hassan M Bin Ladin menyatakan, rencana investasi itu untuk menumbuhkan usaha agrobisnis di Indonesia.

Menurut Mentan, kedatangan pengusaha dari Arab Saudi itu atas undangan Departemen Pertanian.

Terkait dengan masalah infrastruktur di Merauke, Mentan menyatakan pemerintah akan membangun infrastruktur utama, seperti jalan. Infrastruktur yang lebih kecil, akan dibangun bekerja sama dengan pihak swasta.

Departemen Pekerjaan Umum direncanakan membangun beberapa proyek infrastruktur sumber daya air. Dalam jangka pendek, yang dilakukan adalah mendesain ulang pompa di Wapeko dan Topeko bagian hulu, sepanjang 10 kilometer.

Departemen Pekerjaan Umum juga akan membangun saluran air dari Sungai Kumbe ke sawah-sawah di Kecamatan Semangga dan Tanah Miring di Merauke.

Selain itu, juga akan dilakukan optimalisasi pengambilan air dari Rawa Burung. Kabupaten Merauke mempunyai lahan datar seluas 3 juta hektar, yang potensial untuk sawah sekitar 1,94 juta hektar dan untuk ladang 0,55 juta hektar.

Hingga Maret 2008, luas tanaman padi di Merauke baru 22.066 ha. Saat ini, dari 25.000 ha sawah di Merauke, hanya 6.000 ha yang beririgasi, tetapi belum terintegrasi

Rute Busway Trans Jakarta Akan Dirubah Menjelang 17 Agustus Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Sejumlah rute transjakarta mengalami perubahan saat berlangsungnya Peringatan HUT ke-63 Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, 17 Agustus 2008, mulai pukul 06:00 – 12:00 dan pukul 15:00-18:00.

Perubahan itu, Koridor I Kota-Blok M dialihkan Djuanda-Pasar Baru-Lapangan Banteng Utara/Barat-Pejambon-Medan Merdeka Timur-Tugu Tani-Merdeka Selatan-Air Mancur-Merdeka Barat-Bank Indonesia selanjutnya ke Blok M.

Koridor II Blok M-Kota melewati Sudirman-Budi Kemuliaan-Abdu Muis-Tanah Abang-Ketapang-Harmoni-Kota. Sementara Koridor III Pulogadung-Harmoni, dari Atrium Senin-Gunung Sahari-Pasar Baru-Gajah Mada-Halte Sawah Besar lanjut ke Harmoni. Koridor IV Harmoni-Pulogadung, dialihkan ke Djuanda-Gunung Sahari-Simpang V-Senin selanjutnya ke Pulagadung.

Menurut Kepala Biro Pers dan Media Istana Kepresidenan DJ Nachrowi, Selasa (12/8), di luar jam tersebut di atas rute Busway kembali ke rute seperti biasa.

Menunggak Tagihan Listrik Akan Langsung Diputus Oleh PLN

PLN Area Pelayanan Jaringan (APJ) Bekasi, mulai kemarin memutus aliran listrik konsumen yang menunggak batas pembayaran.

“Telat sebulan juga akan terkena pemutusan,” kata Suparman, kordinator supervisi pemutusan tunggakan listrik.

Tim Pemutusan yang beranggotakan 102 orang ini akan diterjunkan di 9 unit pelayanan jaringan (UPJ) yang ada di Kota dan Kabupaten Bekasi. “Untuk saat ini, daerah yang terkena pemutusan di UPJ Bekasi Kota , UPJ Cikarang dan UPJ Lemahabang.

Dasar pemutusan itu setelah PLN mencatat tunggakan pelanggan hingga akhir Juli 2008 mencapai Rp23 miliar. “Jumlah itu untuk pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri kecil,” katanya.

Kekeringan Memaksa Petani Untuk Bergiliran Antri Air Irigasi Pertanian

Petani di Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, menerapkan sistem bergiliran air irigasi dari Bendungan Komering ke lahan pertanian sebagai upaya mengatasi dampak kekeringan.

Demikian kesimpulan dari kegiatan ”Panen Padi Gaduh 2008” di Desa Sukanegara, Kecamatan Belitang, Sabtu (9/8), yang dihadiri Bupati Ogan Komering Ulu Timur Herman Deru.

Sukur (42), tokoh petani di Belitang, mengatakan, sistem penggiliran air irigasi merupakan cara yang baru diterapkan di Belitang sehingga pada panen gadu ini baru terlihat hasilnya. Sistem ini diterapkan agar tak ada panen raya yang sering kali merugikan petani karena harga gabah selalu jatuh.

Sementara itu, Kelompok Tani Bangun Mulyo, Desa Kirig, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu, memanen padi hasil teknologi system of rice intensification (SRI). Produksinya rata-rata 5 ton gabah kering panen per hektar.

Menurut Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus Hendi Hendro, teknologi SRI merupakan teknologi budidaya tanaman padi yang hemat air, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Di Kabupaten Purworejo, Jateng, musim panen kali ini produktivitas gabah kering giling (GKG) meningkat. Jika pada panen gadu tahun sebelumnya produksi GKG 5,3 ton per hektar, panen sekarang mencapai 5,5 ton per hektar

Pejabat Yang Korupsi Harus Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Dan Tidak Boleh Dipilih Kembali

Kesaksian Hamka Yandhu di Pengadilan Tipikor yang mengaku menyerahkan uang dari Bank Indonesia kepada beberapa anggota DPR, memunculkan desakan agar Presiden memberhentikan Paskah Suzetta dan MS Kaban (Kompas, 31/7/2008). Pimpinan parpol yang anak buahnya terseret kasus itu tampak ragu.

Ketua Fraksi PDI-P di DPR Tjahjo Kumolo mengatakan akan menindak tegas anggotanya jika terbukti menerima uang haram itu. Namun, katanya, anggota yang disebut-sebut itu mengaku tak menerima ”langsung” dari Hamka Yandhu. Ketua Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin menyatakan akan meminta klarifikasi anggotanya yang disebut-sebut Hamka Yandhu dan akan memberhentikan jika benar menerima uang haram itu. Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengatakan takkan melindungi anggotanya dan pasti memberhentikan mereka jika telah dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan.

Jadi, tunggu dulu sampai mereka mengaku, memberi klarifikasi, atau sampai ada putusan pengadilan.

Tak perlu menunggu

Sebenarnya tak salah jika pimpinan partai atau Presiden bersikap menunggu, baik menunggu pengakuan maupun menunggu putusan pengadilan. Menunggu dapat dilihat sebagai sikap kehati-hatian sebelum mengambil tindakan yang mungkin dapat membunuh karier dan masa depan seseorang. Namun, dari segi lain, menunggu bisa menghambat upaya pemberantasan korupsi.

Perlu diingat, dalam hampir semua kasus korupsi tidak ada orang yang mau mengaku. Pengakuan biasanya baru diberikan jika sudah dipepet alat bukti. Maka, di peradilan pidana, pengakuan tak selalu diperlukan sebab yang dipentingkan adalah kebenaran materiil yang didukung alat-alat bukti lain. Artalyta Suryani tetap dihukum dan dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan meski sampai akhir persidangan bersikeras tidak mau mengaku telah menyuap.

Juga untuk mengambil tindakan atas jabatan, tak harus menunggu putusan pengadilan. Proses peradilan bisa berlangsung lama, padahal secara moral mereka yang masih menjabat tidak kredibel untuk terus menjabat. Jika menunggu putusan pengadilan, proses hukum mungkin belum selesai hingga masa jabatan orang itu berakhir.

Apalagi dengan kedudukannya, seorang pejabat dapat melakukan aneka langkah, termasuk membeli kasus melalui judicial corruption, agar proses hukum tak selesai-selesai, bahkan tak cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan. Dalam kasus ”Ayin-Urip Tri Gunawan” yang telah divonis Pengadilan Tipikor, di Indonesia koruptor bisa membeli kasus kepada penegak hukum.

Karena itu, untuk menindak pejabat yang ”menurut logika umum” sudah cacat dan korup tak perlu menunggu ”pengakuan” atau ”putusan pengadilan.”

Landasan etik

Tindakan dapat segera diambil dengan menggunakan logika umum (common sense) berdasarkan etika dan moral. Terhadap pejabat yang sudah diindikasi korup secara terbuka—sementara yang bersangkutan tidak dapat memberikan alibi yang masuk akal untuk membalik logika yang dipercaya umum—dapat dijatuhi tindakan administratif tanpa harus menunggu vonis pengadilan.

Maka, sejak tahun 2001, MPR memberi dua ketetapan, Tap No VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Tap No VIII/MPR/2001 tentang Arah dan Rekomendasi Pemberantasan KKN.

Tap No VI/MPR/2001 mengatur, pejabat publik yang terlibat kasus hukum, membuat kebijakan yang meresahkan atau mendapat sorotan publik, harus mau mengundurkan diri (dan dapat dimundurkan) tanpa harus dibuktikan lebih dulu di pengadilan. Tap MPR No VIII/2001 menegaskan, pejabat yang terlibat kasus hukum dapat dibebaskan dari jabatannya meski belum diputus pengadilan. Ini memang terkait fatsun politik dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan hanya formalitas kepastian hukum.

Instrumen hukum ini dibuat berdasarkan pengalaman tentang banyaknya pejabat korup yang tak pernah mau mengaku saat kasusnya mulai diungkap, bahkan ikut bermain melalui judicial corruption, agar kasusnya tidak masuk ke pengadilan.

Ketentuan itu sama sekali tidak melanggar hukum, HAM, atau asas praduga tak bersalah yang berlaku umum. Ia merupakan ”tindakan administratif” yang berlaku khusus bagi pejabat publik yang bermasalah dengan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang bersangkutan dapat segera mundur atau dimundurkan, sementara proses hukumnya terus berjalan.

Karena itu, bagi pejabat yang kini disebut-sebut menerima uang haram dari BI, yang menurut logika umum benar adanya, harus tahu diri untuk segera meninggalkan jabatannya. Demi kredibilitas institusi, pimpinan mereka pun perlu menindak mereka berdasarkan Tap MPR No VI dan VIII Tahun 2001.

MOH MAHFUD MD Hakim Konstitusi

Medali Pertama Indonesia Pada Olimpiade Bejing Diraih Eko Yuli

Eko Yuli Irawan membuka lembaran baru. Ia menjadi lifter putra pertama Indonesia yang meraih medali di ajang olimpiade. Turun di kelas 56 kilogram putra, Minggu (10/8), Eko mampu meraih medali perunggu, yang sekaligus menjadi medali pertama Indonesia di Olimpiade Beijing 2008.

Dengan angkatan total 288 kilogram (snatch 130 kg, clean and jerk 158 kg) Eko menempati urutan ketiga. Ia kalah dari lifter tuan rumah, Long Qingguan, yang meraih emas (total angkatan 292 kg) dan peraih perak, Hoang Anh Tuan, asal Vietnam (total angkatan 290 kg).

Wajah Eko berseri-seri saat keluar dari arena perlombaan menuju ruangan konferensi pers. Ia tersenyum simpul sambil memegang bunga merah yang sebelumnya didapat dalam upacara pengalungan medali. ”Senang banget rasanya,” ujarnya.

Angkat besi Indonesia sudah dua kali meraih medali lewat lifter putri Raema Lisa Rumbewas. Medali perak pertama diraih Lisa pada Olimpiade 2000 dan medali perak kedua pada Olimpiade 2004. Kemarin, Lisa gagal meraih medali pada Olimpiade 2008 ini.

Ketegangan menyelimuti kubu Indonesia kala Eko gagal melakukan angkatan snatch 130 kg pada kesempatan kedua setelah sebelumnya sukses dengan angkatan 125 kg. ”Waktu itu teknik yang saya lakukan agak berbeda,” ujar Eko. Akhirnya ia bisa melakukan angkatan snatch 130 kg pada kesempatan ketiga.

Kegagalan sempat terulang pada angkatan clean and jerk. Setelah mampu melakukan angkatan 152 kg pada kesempatan pertama, beban dinaikkan menjadi 158 kg pada kesempatan kedua, tetapi Eko gagal mengangkat. Namun, dengan tenang Eko naik ke panggung dan melakukan angkatan clean and jerk 158 kg pada kesempatan ketiga atau terakhir. Ia pun berhasil.

A Tomy Trinugroho dari Beijing, China

Golput Adalah Hak Asasi Warga Negara Dan Tidak Dapat Dipidana Tetapi Mengajak Orang Golput Adalah Tindakan Pidana

Imbauan untuk golput dalam Pemilu atau pilkada dapat dikategorikan sebagai provokasi yang berujung pidana sehingga pemerintah harus menindak tegas kelompok atau seseorang yang melakukannya.

“Golput memang hak asasi setiap warga tetapi ajakan untuk melakukannya sama dengan menyumbat dan pemaksaan aspirasi politik orang lain. Itu yang dapat dipidana,” kata Sekretaris Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (Grashi) Sumut, Ibenk S. Rani, SH kepada wartawan di Medan, Senin.

Ia menjelaskan, banyaknya masyarakat yang memilih golput dalam Pemilu atau pilkada di suatu daerah memang merupakan fenomena yang wajar dan sering terjadi.

Keputusan untuk golput merupakan sikap dan aspirasi politik seseorang yang mungkin merasa jenuh atas tidak hadirnya perubahan yang diharapkannya.

Namun, sikap dan aspirasi tersebut tidak boleh dianjurkan, apalagi sampai dipaksakan karena justru “blunder” dan menjadi pelanggaran hak asasi politik orang lain.

Keputusan untuk golput tidak boleh diimbau, apalagi dipaksa karena justru menyebabkan tersumbatnya saluran politik orang lain. “Apalagi alasan masyarakat untuk memilih golput berbeda antara satu dengan yang lain,” kata Ibenk.

63 Tahun Indonesia Merdeka Tetapi Bukan Makin Merdeka Tapi Terjajah Oleh Bangsa Sendiri Yang Koruptor

Di tengah beragamnya pemaknaan orang atas kata ”merdeka”, ternyata cukup banyak juga warga yang masih merasa belum merdeka. Mereka juga merasa, bangsa Indonesia masih terjajah oleh tekanan bangsa sendiri.

Demikian kesimpulan yang dihasilkan jajak pendapat menyambut hari jadi ke-63 Indonesia terhadap 863 pemilik telepon di sepuluh kota di Indonesia.

Sebanyak 32,4 persen responden menyatakan, mereka belum merasa merdeka. Enam dari setiap sepuluh (60,1 persen) responden juga menyatakan, saat ini Indonesia belum merdeka dari tekanan bangsa sendiri.

Jika pada periode awal kemerdekaan orang memaknai kemerdekaan sebagai kemenangan persatuan bangsa dan terbebasnya Indonesia dari dominasi dan eksploitasi bangsa asing, saat ini publik disodorkan dialektika soal kemerdekaan dari dominasi dan eksploitasi model baru oleh bangsa sendiri. Dalam konteks perkembangan global, kemandirian Indonesia sebagai bangsa kembali digugat.

Arus globalisasi yang menjadi tren abad ke-20, oleh sebagian orang, dimaknai sebagai bentuk penjajahan jenis baru yang tak kalah garangnya. Tujuannya tetap sama, yakni eksploitasi. Lebih jauh, dampak yang dikhawatirkan pun sama, yakni kemelaratan.

Kolonialisme baru

Arus modal asing yang masuk berbanding lurus dengan eksploitasi sumber daya yang lebih banyak dinikmati negara-negara lain. Sebagian warga menilai inilah jenis kolonialisme baru yang menjadi ancaman bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang karena gemar korupsi membiarkan bangsa asing masuk demi keuntungan pribadi para pejabatnya.

Dahnan (54), responden asal Medan, misalnya, mengkhawatirkan globalisasi sebagai ancaman baru. Ia menyatakan bahwa arus globalisasi yang mengikis batas antarbangsa dan mengusung semangat liberalisasi secara membabi buta bisa menjadi ancaman besar bagi kemajuan Indonesia.

Globalisasi yang lebih banyak dibungkus dalam kesepakatan kerja sama ekonomi dinilai dapat memperburuk kondisi negara-negara berkembang yang rapuh secara ekonomi.

Kerja sama ekonomi antara negara berkembang dan negara maju tak jarang menjerat negara yang lebih lemah dalam kesepakatan-kesepakatan yang kian memperparah kondisi ekonomi mereka.

Apa respons warga atas kondisi perekonomian bangsa Indonesia saat ini? Sebanyak 65 persen responden mengaku malu dan kecewa atas kondisi perekonomian saat ini dan hanya 5 persen mengaku bangga dengan kondisi perekonomian sekarang.

Sebagian warga memaknai secara sederhana arah perkembangan bangsa Indonesia setelah 63 tahun kemerdekaannya. Kemajuan atau perbaikan kualitas hidup adalah indikasi yang lebih sering digunakan sebagai ukuran mereka.

Sebut saja Habil (74), responden asal Makassar, yang menjadi saksi hidup atas proses tumbuhnya negara ini. Ia mengungkapkan bahwa secara fisik memang banyak hal yang berubah lebih baik tetapi tidak berguna karena apabila hasil pembangunan tersebut dijual maka hutang untuk membangun itu lebih besar daripada hasil pembangunan itu sendiri.

”Saya, pada tahun 1945, ke mana-mana cuma bisa jalan kaki, sekarang transportasi bagus, tapi mahal. Pendidikan maju, tapi banyak yang enggak mampu bayar. Sistem pemerintahan pun jauh lebih baik, dari sentralistik jadi desentralisasi, tapi justru memperkuat lagi semangat kedaerahan,” kata Habil.

Lelaki pensiunan guru itu mengilustrasikan betapa kemajuan Indonesia di satu sisi tampak nyata, tetapi di sisi lain ternyata bersifat semu.

Menurut dia, banyak yang secara fisik sepertinya berubah, tapi secara maknawi tidak berubah. Kemajuan yang baik menjadi percuma jika tidak dapat diakses secara merata.

”Merdeka soal apa dulu, Mas. Dulu, di tahun ’60-an, ibu saya ngantre minyak tanah dan susah nyari beras. Kemarin-kemarin ini tetangga saya masih banyak yang ngantre minyak tanah dan susah beli beras karena mahal. Belum lagi minyak goreng langka, biaya pendidikan mahal, harga BBM melambung. Lah, apanya yang merdeka kalo kita tambah susah?” demikian kata Anin (47), responden dari Jakarta.

Begitulah suara-suara rakyat yang menjadi entitas riil dalam konsep negara bangsa ini, berkutat pada pertanyaan soal kondisi bangsa yang sudah merdeka, tapi di banyak hal belum merdeka.

Bangga atau malu?

Menghadapi berbagai tekanan dari luar, tampaknya Indonesia harus menghitung ulang kekuatannya. Padahal, sejumlah modal bangsa terasa kedodoran saat ini.

Kebanyakan responden menilai kian lemahnya tenggang rasa dan solidaritas sosial, toleransi terhadap perbedaan suku dan agama, toleransi terhadap perbedaan pendapat, dan lemahnya rasa keadilan.

Selain itu, mereka juga merasakan lemahnya kerelaan warga negara Indonesia berkorban untuk bangsanya serta menipisnya penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (lihat grafis).

Citra Indonesia juga diperlemah oleh aneka kasus korupsi yang terjadi di dalam negeri. Stigma sebagai negara korup tidak hanya diutarakan oleh pihak asing, warga bangsa ini juga menyadari bahwa hal paling buruk yang membuat malu adalah lekatnya korupsi dengan budaya elite.

Korupsi dirasa semakin parah dilakukan oleh elite-elite yang berada di pusaran kebijakan. Terbongkarnya sejumlah kasus korupsi menggiring kekecewaan publik terhadap situasi bangsa ini.

Kasus terakhir adalah terkuaknya dugaan korupsi yang secara massal dilakukan oleh anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004, yang disebut oleh Hamka Yandhu menerima dana aliran dana Bank Indonesia. Ini menggenapi ilustrasi yang menggiring persepsi publik atas citra elite pemimpin bangsa ke titik terendah. ”Korupsi makin menggila, pemerintah pun tidak tegas. Kayaknya banyak intervensi atas penyelesaian korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat negara,” kata Ifan (30), responden asal Jakarta.

Ifan mewakili hampir separuh responden (48 persen) yang menyatakan korupsi sebagai hal yang paling membuat malu sebagai orang Indonesia. Inilah yang memurukkan rasa bangga publik terhadap sistem yang berjalan di negeri ini.

Hanya 5,7 persen dari 863 responden dalam jajak pendapat ini yang merasa bangga dengan lembaga tempat wakil-wakil mereka duduk di Senayan. Sementara 30,6 persen bersikap apatis dan 49,9 persen mengaku kecewa atas lembaga legislatif. Bahkan, 13,1 persen sisanya menyebutkan malu dengan lembaga perwakilan rakyat yang ada.

Demikian juga terhadap tokoh-tokoh pemimpin nasional saat ini. Hanya 18,2 persen responden yang mengaku bangga terhadap para pemimpin bangsa ini. Sementara 36 persen merasa kecewa dan malu dengan para pemimpin nasional itu. Sisanya (44,1 persen) bersikap apatis.

Publik pun ragu menakar kemampuan para pemimpin saat ini.

Lebih dari separuh responden (51,3 persen) menaruh harapan bahwa para pemimpin ini akan mampu membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik, sedangkan yang lainnya (43,4 persen) meragukan kemampuan para pemimpin bangsa saat ini. Jika demikian, ke arah mana bangsa ini hendak di bawa dan oleh siapa, mungkin baru bisa dilihat setelah pemilu mendatang.

Baca Juga: Apa Arti Kemerdekaan Indonesia ….

Keris Berbentuk Daun Gelombang Cinta Makin Populer

Keris berbentuk daun anturium? Ya, Gelombang Cinta. Mumpung sedang ngetren orang menanam tumbuhan yang diburu keunikan bentuk daunnya ini, Ki Sukamdi pun membuat keris Gelombang Cinta.

Sebenarnya Ki Sukamdi—seorang pembuat keris yang tinggal di Desa Jetis, Banyuagung, Nusukan Solo—mula pertama punya inisiatif membuat keris ber”dapur” (dapur–istilah khas kalangan perkerisan untuk menyebut bentuk atau model keris) ”Gelombang Cinta” karena kejengkelan.

Sekitar setahun silam, Sukamdi mengaku ikut-ikutan tergerak membeli dua pot tanaman anturium dari jenis gelombang cinta yang sudah bertongkol, seharga Rp 12 juta. Seperti halnya orang lain di berbagai kota di Jawa belakangan ini, Sukamdi terbuai mimpi: ”tanaman ini laku jutaan, apalagi jika tongkolnya sudah menghasilkan ribuan anak-tanaman, bisa menghasilkan uang….”

”Enggak tahunya, seminggu setelah saya membeli, ’gelombang cinta’ sudah tidak musim lagi. Sudah terlalu banyak orang yang memilikinya. Dikasihkan orang pun tak banyak yang mau ambil,” ujar Ki Sukamdi. Perasaan ”kejeglong” (terperosok, Jawa) ini ternyata justru membuahkan kreativitas kepada Ki Sukamdi yang di kalangan para penggemar keris di Jawa sudah dikenal luas namanya karena garapan bilah kerisnya indah.

Sukamdi pun kemudian membentuk keris—di bengkel keris sederhana di halaman depan rumahnya (tak selengkap ”besalen” atau tempat empu membuat keris dengan tungku pijar dan arang kayu jati). Sebuah keris, yang meniru daun anturium gelombang cinta, lengkap dengan bentuk tulang-tulang daun serta lekuk-lekuk pinggir daunnya. Hanya saja, detail di bawah pangkal daun dibuat benar-benar detail pangkal keris, lengkap dengan gelung yang disebut sebagai ”sekar kacang” maupun ”ganja” (dasar bilah, yang biasanya dibuat terpisah dari bilah)-nya.

Dalam waktu singkat, keris Gelombang Cinta Ki Sukamdi pun ”disambar” orang. Setidaknya sudah tiga keris Gelombang Cinta—yang sungguh-sungguh berkualitas garap keris—terbang ke tangan kolektor. Harganya? Berkali lipat jika dibandingkan dengan jumlah uang yang ia keluarkan untuk membeli dua pot gelombang cinta—yang akhirnya malah hanya ia onggokkan di halaman depannya, tanpa takut dicuri orang.

”Tanaman (gelombang cinta) sudah menghasilkan ribuan tumbuhan, tapi tidak ada yang laku, hanya saya bagi-bagikan cuma-cuma kepada tetangga,” ujar Ki Sukamdi.

Geram korupsi

Tak hanya demam anturium yang menggerakkan Ki Sukamdi mencipta ”dapur” baru keris-keris buatannya. Belakangan ia kini juga tengah menggarap sebuah mata tombak yang nantinya ia akan sebut sebagai ”Kiai Kopek”. (Jangan disalahmengertikan dengan keris pusaka Keraton Yogyakarta, Kanjeng Kiai Kopek). Akan tetapi, menurut Ki Sukamdi, Kiai Kopek bikinannya adalah kepanjangan dari ”Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Bentuknya? ”Wah, bisa-bisa penguasa nanti marah. Soalnya, selain lambang partai di ujung tombak, di bawah lambang ada tikusnya…,” kata Ki Sukamdi. Benar, menurut gambar sketsanya, lambang partai itu ”dijunjung” dua tikus kembar dalam posisi bertolak-belakang, tetapi anehnya buntut tikus itu jadi satu (cuma satu).

Ki Sukamdi geram, ternyata saat ini para koruptor—yang dilambangkan dengan tikus itu—saling berkait satu-sama lain. Andai yang satu ditarik, tikus yang kembarannya akan ikut tertarik pula lantaran ekornya hanya satu. Jadi, tikus itu harus selalu berjalan bareng. Salah-salah bisa adu tarik-menarik buntut. Kasihan tikus koruptor itu….

Jika dulu masyarakat Jawa banyak memaknai hidup mereka dalam berbagai simbol—termasuk dalam mewujudkan karya-karya seni tradisi, di antaranya keris, Jawa masa kini—setidaknya Ki Sukamdi—juga perlu mengekspresikan keseharian, kenyataan yang dialami dan dilihat, dalam bentuk simbol-simbol baru.

”Saya pun yakin, dulu leluhur kita membikin keris berdapur Nagasasra (keris berlekuk, dengan bentuk naga bermahkota di bilahnya) juga mempunyai maksud sesuai zamannya,” kata Ki Sukamdi. Kenapa keris ”naga” atau ”singa barong”, tentu bukan hanya simbol tanpa makna.

Bukan hanya sekali dua kali ini Ki Sukamdi menciptakan ”dapur baru” kerisnya. Sebelum ini, di kalangan perkerisan di Jawa, Ki Sukamdi juga pernah dikenal menciptakan dapur (model) keris Peksi Dewata. Ia memodifikasi bentuk keris lama Majapahitan, Megantara (keris kombinasi lekuk dan lurus—luk (lekuk) tujuh, tetapi ujungnya lurus) dengan imbuhan dua burung (peksi) berjambul, berparuh indah di ujung ”gandhik” (bagian depan pangkal bilah), serta di belakang ”wadidang” (bagian belakang pangkal bilah).

Atau, baru-baru ini ia juga membuat ”dapur kamardikan”, berupa keris bermata dua, tetapi hanya satu pangkal bilah. Yang satu mata keris lurus (melambangkan angka satu), yang satu bilahnya lagi berlekuk tujuh. ”Tujuh belas Agustus, Kamardikan,” ujar Ki Sukamdi. (Keris ini akan dipamerkan dalam kesempatan Pameran Keris Kamardikan di Bentara Budaya 12-16 Agustus mendatang).

Meski bentuknya aneh dan baru, keris bermata dua bernama Kamardikan ciptaan Ki Sukamdi itu tetap memakai sarung keris normal, jenis warangka ”sandang walikat” (warangka informal, bukan jenis resmi ladrang dan bukan pula bentuk sehari-hari gayaman).

Pamor ”poleng”

Keris memang merupakan salah satu bentuk seni kriya, tradisi di Nusantara. Akan tetapi, dalam perjalanan tradisi itu bukan tanpa disertai kemunculan hal-hal yang baru. Pada tahun 1980-an, misalnya. Pembuat keris lainnya dari Solo, Empu Pauzan Pusposukadgo, juga pernah melakukan hal baru yang memancing perhatian kalangan perkerisan pada masa itu.

Empu yang mengaku ”otodidak” (ia berhenti dari profesinya pengemudi bus malam, bus antar kota dan kemudian menekuni profesi sebagai pembuat keris, meski kini ia sudah pensiun bikin keris) yang tinggal di Yosoroto, Solo, ini pernah membuat ”pamor baru”, yang dinamai pamor ”poleng wengkon”. Pamor adalah motif yang muncul di bilah, akibat lipatan besi yang berbeda, biasanya logam putih dan hitam.

Tentunya tak mudah bagi empu yang mendapat gelar resmi dari keraton Surakarta ini untuk mewujudkan guratan-guratan pamor dalam tempaan bilah, yang terdiri atas garis vertikal dan horizontal.

”Pamor itu didesain seorang pelaut Jerman yang mencintai keris Indonesia, Dietrich Drescher, dan saya diminta membikinnya,” kata Pauzan, yang pernah mendapat jabatan dari Raja Paku Buwono XII sebagai ”mantri pande” (menteri pandai keris) Keraton Surakarta ini pula.

Oleh sesepuh perkerisan Keraton Surakarta, KRT Hardjonagoro (kini Panembahan) waktu itu, karya empu Pauzan berupa keris berdapur ”betok-gumbeng” (keris lurus, berbilah lebar) dengan pamor ”poleng wengkon” itu diserahkan kepada ketua panitia pembangunan kembali Keraton Solo yang terbakar, Menko Surono, waktu itu. Keris itu kemudian diberi nama Kiai Surengkaryo….

Setidaknya Empu Pauzan sudah mengerjakan tujuh pesanan keris dengan pamor ”poleng” seperti itu, di antaranya dipesan oleh seorang warga Amerika Serikat, William Koh. Juga tentunya sejumlah kolektor dari Jakarta .

Pauzan juga pernah menciptakan pamor (guratan-guratan di bilah, hasil dari lipatan tempa dari jenis logam berbeda, sehingga menghasilkan guratan motif-motif indah) yang ia namakan ”pamor kalpataru”. ”Saya memang mencoba meniru gurat-gurat pohon kalpataru,” kata Pauzan, yang dijumpai di rumahnya pada Selasa lalu.

Pauzan kini memang tidak memproduksi keris lagi. Ia mengaku ikut ”lengser” dari membuat keris setelah ”lengsernya” penguasa Orde Baru, Soeharto, menjelang tahun 2000. Maksud Pauzan, setelah Soeharto lengser, pesanan-pesanan dari para pejabat pun berhenti.

”Apalagi, sekarang sudah banyak pembuat keris muda, ada Subandi (Empu Subandi Supaningrat), Yanto, Yantono, Daliman, dan lain-lain. Di samping pula, tempaan pembuat-pembuat keris di Madura kini semakin maju pesat,” ujar Pauzan, yang kini pilih menekuni jualan barang-barang antik di kawasan Pasar Triwindu, Pasar Pon, Solo.

Sempat mati suri

Setelah sempat mengalami ”mati suri” semenjak zaman pendudukan Jepang, dunia pembuatan keris—sebuah tradisi asli negeri ini—belakangan ini kembali bangkit. Berbagai kalangan anak muda, mahasiswa seni rupa di Institut Seni Indonesia (ISI) di Surakarta, mulai menekuni seni pembuatan keris.

Di Solo, saat ini setidaknya terdapat empat besalen (tempat pembuatan keris, lengkap dengan tungku perapian untuk tempa). Selain di Kampus ISI di Kenthingan, juga ada besalen-besalen pribadi milik empu-empu muda, semacam KRT Subandi Supaningrat, Yanto, dan Yantono. Selain mengerjakan keris-keris untuk pesanan lokal, mereka juga sesekali melayani pesanan dari mancanegara (Australia, Belanda, dan Amerika).

Meningkatnya minat terhadap pembikinan keris ini terutama terpacu setelah Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) memproklamasikan pernyataan bahwa keris merupakan ”warisan budaya lisan dan tak benda karya kemanusiaan dari Indonesia” (oral and intangible heritage of humanity).

Keris, seperti halnya teater tradisional Jepang Kabuki dan musik terkenal asal Brasil Samba, diakui dunia sebagai mahakarya warisan kemanusiaan yang sampai kini masih hidup dan dihayati di Indonesia. UNESCO mengumumkan pengakuannya ini di markasnya di Paris, Perancis, 25 November 2005.

”Tradisi keris masih berlanjut di Indonesia. Berbeda dengan budaya samurai di Jepang, yang kini sebenarnya sudah mati,” kata Direktur Jenderal UNESCO Koichiro Matsuura dalam jumpa pers dengan wartawan-wartawan Indonesia di Jakarta akhir Desember 2005.

Selain dinilai masih berakar dari tradisi budaya dan sejarah masyarakat Indonesia, keris sampai saat ini memang masih berperan sebagai jati diri bangsa, sumber inspirasi budaya, dan masih menduduki posisi peran sosial di negeri ini. (Dua tahun sebelum itu, tahun 2003, UNESCO juga memproklamasikan wayang sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia).

Meski demikian, dunia perkerisan (pembikinan keris) di Indonesia sempat mengalami masa ”mati suri”. Budaya masih berlanjut, tetapi tiada empu pembuat keris yang melakukan kegiatan tradisi nenek moyang itu. Praktis mati, semenjak pendudukan Jepang tahun 1942 sampai sekitar tahun 1975.

Sekitar tahun 1975 itu, Dietrich Drescher—yang mencintai keris—mendorong semangat Ki Yosopangarso di Godean, Yogyakarta, untuk kembali menempa keris. Ki Yoso sempat bingung lantaran ayahnya, empu keris Ki Supowinangun yang sudah mendahuluinya, tidak sempat mewariskan pengetahuan turun-temurun itu kepadanya. (Supowinangun adalah turunan dari empu-empu Majapahit).

Dietrich Drescher membangun besalen di Desa Jitar untuk Ki Yosopangarso, dibantu adik-adik Ki Yoso, yakni Genyodiharjo, Wignyosukoyo, dan Djenoharumbrojo. Kembalinya Ki Yoso menjadi pembuat keris dipandang sebagai tonggak baru dalam sejarah perkerisan Indonesia, khususnya di Jawa.

Apalagi, ternyata Dietrich Drescher yang bulan lalu mampir ke Jakarta ini juga membangkitkan keturunan ”pande” (pembuat keris) di Bali, seperti yang terjadi di Klungkung. Setelah ayahnya dibiayai Dietrich Drescher, Ktut Mudra pun meninggalkan profesinya sebagai ahli perhiasan emas, kini menjadi pembuat keris seperti dulu ayahnya.

Dietrich Drescher juga membimbing dan mengarahkan empu otodidak, Pauzan Pusposukadgo, dalam hal metode pembuatan pamor baru (pamor poleng wengkon, salah satunya), dengan desain-desainnya. Belakangan ini juga melakukan serangkaian eksperimen menyangkut pasir besi dari berbagai lokasi di pantai selatan Jawa, yang diduga dulu menjadi salah satu sumber logam untuk pembikinan keris-keris Jawa.

”Pasir-pasir penelitian dikumpulkan dari Cilacap, Kutoarjo, dan tempat lain, serta diolah di besalen saya untuk dijadikan lempeng logam penelitian,” kata Empu Subandi, yang ditemui di besalennya, di Palur, Solo, Rabu lalu. Dietrich Drescher mengumpulkan pasir-pasir laut selatan dengan mempergunakan magnet, lalu pasir-pasir besi itu dilebur di tungku besalen Subandi. Jadilah lempeng-lempeng logam—yang di antaranya sudah ada yang dimanfaatkan untuk pembuatan bahan pamor keris. Sebuah eksperimen yang tentunya berguna untuk pengembangan pengetahuan keris di Jawa pada masa mendatang.

Dietrich Drescher sendiri, di Jerman, mendorong seorang akademisi yang juga kurator museum, Achim Weihrauch, untuk menyusun disertasi akademis tentang keris. Dalam suatu kesempatan kedatangannya ke Jakarta beberapa tahun silam, Achim bahkan mengungkapkan niatnya untuk membuat katalog keris-keris Indonesia yang disimpan di berbagai museum dunia….

Nah, budaya keris yang sempat mati suri ini hidup lagi.

Konfrensi Tentang Keberagaman Dan Pluralisme Di Bubarkan Paksa

Demonstran memaksa parlemen Malaysia membubarkan konferensi tentang perpindahan agama, Sabtu (9/8) di Kuala Lumpur, Malaysia. Demonstran mengatakan, konferensi itu adalah bagian dari upaya menentang status resmi Malaysia sebagai negara Islam.

Polisi memerintahkan Dewan Pengacara menghentikan konferensi dengan alasan demi stabilitas. Sekitar 300 orang demonstran berkumpul di luar markas dewan tersebut.

Presiden Dewan Pengacara Ambiga Sreenavasan membubarkan forum setelah sempat berlangsung kurang dari satu jam. Dewan mengatakan, pembubaran konferensi untuk menghormati aspirasi demonstran dan ”tak mau ribut-ribut dengan siapa pun”.

Konferensi bertujuan membahas bagaimana mengatasi persoalan yang dihadapi keluarga di Malaysia, khususnya keluarga yang terjebak dalam konflik hukum terkait perpindahan agama.

Politisi Muslim Malaysia telah meminta Dewan Pengacara membatalkan konferensi yang juga mengundang ahli hukum syariah dan nonsyariah. Politisi tersebut mengatakan, konferensi bisa mengganggu kestabilan.

Menangkap pesan

Menteri Dalam Negeri Malaysia Syed Hamid Albar, dikutip kantor berita Bernama, mengatakan agar Dewan Pengacara menangkap pesan, ”Ada hal tertentu yang tidak bisa didiskusikan.”

Akan tetapi, Lim Kit Siang, seorang pemimpin oposisi Malaysia, mengatakan, pembubaran konferensi memperlihatkan Malaysia telah gagal dalam ujian utama soal pembangunan bangsa. Menurut Lim, isu sensitif, seperti keagamaan, adalah bagian dari proses pembangunan bangsa dan hal itu bisa dibahas dengan bertanggung jawab dan sopan.

Lie Poo Djian Anggota Piala Thomas Indonesia Pertama Meninggal Dunia

Lie Poo Djian, salah seorang anggota tim Thomas Indonesia yang meraih gelar pertama pada tahun 1958, meninggal dunia. Poo Djian meninggal dunia di rumahnya di Jakarta, Sabtu (9/8), dalam usia 75 tahun.

Seperti dituturkan Tan Joe Hok, salah seorang rekan di tim Thomas 1958, Poo Djian meninggal karena penyakit stroke yang sudah cukup lama dideritanya.

”Sudah beberapa tahun beliau kena stroke. Beberapa waktu lalu sempat dibawa ke rumah sakit, tetapi saat meninggal sedang berada di rumah. Beliau akan dimakamkan Rabu nanti di San Diego Hills, Karawang. Sebelumnya akan disemayamkan di Rumah Sakit Dharmais,” kata Joe Hok.

Joe Hok menceritakan, Poo Djian yang lahir di Purwokerto, 25 Agustus 1932, itu meninggalkan seorang istri, lima anak (tiga putra dan dua putri), serta sembilan cucu. Joe Hok sendiri memiliki hubungan kekerabatan dengan Poo Djian karena istri mereka merupakan kakak adik.

”Sekarang tinggal saya yang merupakan perintis tim Thomas. Kami mengikuti babak kualifikasi di Australia tahun 1957, lalu lolos ke challenge round pada tahun berikutnya dan menjadi juara untuk pertama kalinya,” kenang Joe Hok tentang tim Thomas 1958 yang menjadi juara setelah menaklukkan kejayaan juara bertahan Malaya di challenge round. Saat itu Malaysia diperkuat pemain berpengalaman, seperti Eddy Choong dan Wng Peng Soon.

Selain Joe Hok dan Poo Djian, pemain yang memperkuat tim Thomas 1958 adalah Eddy Yusuf, Tan King Gwan, Ferry Sonneville, Olich Solihin, dan Njoo Kim Bie. ”Poo Djian, saya, dan Olich bermain di nomor tunggal, sementara Tan King Gwan dan Njoo Kim Bie di nomor ganda,” tutur Joe Hok.

Sebelum Poo Djian, pemain terakhir yang meninggal adalah Kim Bie. Kim Bie meninggal dalam usia 80 tahun, Januari lalu, di Surabaya karena didera kelainan pembuluh darah di otak.

Selain juara pada tahun 1958, Poo Djian juga tergabung di tim Thomas 1961, tahun ketika mereka mempertahankan gelar juara. Kali ini keberhasilan Indonesia diperoleh setelah mereka mengalahkan Thailand di challenge round

Penipu Yang Raja Tega Di Indonesia

Penipu memang orang yang tak pandang bulu. Tak hanya orang berkelebihan korbannya. Orang susah pun jadi sasaran.

Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, mengamankan sepasang suami-istri yang diduga sebagai calo testing polisi hutan (polhut) yang berlangsung belum lama ini di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

”Keduanya, M (40) dan R (35), sudah kami amankan untuk dimintai keterangan terkait kegiatan penipuan yang dilakukannya,” kata Kepala Polres Aceh Selatan Ajun Komisaris Besar Cahyo Budisiswanto melalui Kepala Polsek Meukek Aiptu Saifullah di Tapaktuan, Jumat.

Terkuaknya kasus calo polhut itu berawal dari laporan korban kepada polisi, keduanya minta uang Rp 4 juta-Rp 6 juta per orang, dengan janji akan diterima sebagai pegawai kontrak polhut di jajaran Dinas Kehutanan Provinsi NAD maupun kabupaten/kota. Akibat ulah tersangka, diperkirakan sekitar 30 warga Kecamatan Meukek telah menjadi korban penipuan tersebut.

Tak hanya itu. Dalam pemeriksaan terungkap, ternyata tersangka M juga kerap melakukan penipuan terhadap kaum fakir miskin di kecamatan yang berjarak sekitar 40 km arah barat Kota Tapaktuan itu.

Hal itu dilakukan dengan cara mendatangi dan mendata rumah korban yang diiming-imingi akan mendapat rumah baru dari pemerintah, dan untuk ”keperluan administrasi” tersangka meminta uang Rp 25.000 hingga Rp 300.000 per unit.

Pencuri Yang Benar Benar Percaya Diri Tak Bakal Tertangkap

Ini adalah contoh pencuri yang terlalu percaya diri. Sabtu pagi sekitar pukul 10.30, Adi Nugroho (26) datang ke Perum Perhutani di Jalan Pahlawan, Semarang. Ia berpakaian necis, pakai hem lengan panjang warna abu-abu, celana bahan warna hitam, dan sepatu pantofel hitam berkilau.

Datang ke lokasi kantor boleh meloncat pagar, tetapi dengan modal kulit putih bersih, ia tampak seperti benar- benar orang kantoran.

Bisri (45), petugas keamanan yang saat itu bertugas di gerbang depan, merasa curiga karena tidak biasanya karyawan masuk kantor pada hari Sabtu. Apalagi orang yang tidak dikenal tersebut tidak menyapa petugas sama sekali.

Masuk ke lantai satu, Adi dengan cuek naik ke lantai empat, juga tanpa permisi kepada petugas keamanan. Setelah merusak pintu salah satu ruangan di divisi pemasaran dan industri di lantai empat, Adi pun menggasak satu unit CPU di ruangan itu. Sialnya, ketika hendak membawa keluar CPU itu, seorang petugas kebersihan gedung itu, Arif Setiawan (26), memergokinya.

”Karena curiga, saya tanya saja, dia siapa, kok bawa CPU? Dia cuma jawab, ’disuruh Pak Rudi buat benerin komputer’,” ungkap Arif yang ditemui di Kepolisian Resor Semarang Selatan.

Adi kemudian turun dari lantai empat. Padahal, Arif sudah memberi tahu kawan-kawannya di bawah untuk mencegat karena ia yakin pemuda tidak dikenal itu pencuri.

Sesampai di bawah, Adi ditanya petugas. Namun, ia masih bersikukuh dengan alasannya hendak memperbaiki komputer. Namun, karena tidak bisa memberi keterangan yang masuk akal, ia pun habis diringkus petugas keamanan dan dilaporkan ke Polres Semarang Selatan.

Berdasarkan KTP-nya, Adi adalah warga Kampung Cijambu, Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Ia mengaku sudah berada di Semarang selama satu tahun dan saat ini masih menganggur.

”Mau dijual buat beli makan,” begitu jawab Adi ketika ditanya akan diapakan CPU yang dicurinya itu. Kini, ia pun harus mendekam di sel tahanan dan dikenai Pasal 363 KUHP tentang pencurian.

Gunung Merapi Kembali Terbakar dan Siap Meletus

Penanganan kebakaran di hutan Tlogolele, Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah, belum tuntas, Sabtu (9/8) pagi api muncul dan menjilat hutan di Desa Wonodoyo, juga di kawasan Balai Taman Nasional Gunung Merapi. Hingga pukul 17.00, kebakaran belum bisa dikendalikan dan sudah 15 hektar lahan yang ditanami akasia dan pinus habis terbakar.

Titik api yang muncul di Wonodoyo diketahui pada pukul 08.00. Sumardi (35), warga Dusun Pedut, Desa Wonodoyo, mengatakan, sebelum menghubungi petugas pemadam kebakaran hutan, warga berupaya mendatangi lokasi dan mencegah penyebaran api. Namun, upaya itu hanya bisa dilakukan untuk wilayah tertentu karena lokasi kebakaran yang lainnya curam.

Menurut Sekretaris Kecamatan Cepogo, Karyono Utomo, api berada di petak 61 dan 62 Gunung Bibi yang merupakan anak Gunung Merapi. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut.

12 personel

Sebanyak 12 personel dari Balai Taman Nasional (BTN) Gunung Merbabu segera diturunkan untuk mengatasi kebakaran di Wonodoyo. ”Kami sudah selesai memadamkan dua titik api di Tlogolele kemarin (Jumat) sore, sehingga saat ini (kemarin) diperbantukan ke Merapi,” kata Kepala Balai Taman Nasional (BTN) Gunung Merbabu Untung Sugiyono yang memimpin pemadaman di Wonodoyo.

Petugas pemadam kebakaran BTN Gunung Merbabu sehari sebelumnya menjinakkan api yang telah menghanguskan lebih dari 23 hektar hutan di Tlogolele. Kobaran api di wilayah ini baru tuntas teratasi kemarin siang.

Kemarin petang, kobaran api di Wonodoyo belum teratasi. Warga khawatir api mengenai pipa penyaluran air bersih dari sumber air di Gunung Bibi yang menuju sejumlah perkampungan di Kecamatan Selo dan Cepogo, yang dihuni sekitar 2.000 orang.

”Api berjarak sekitar 300 meter dari paralon. Kami berharap api tidak sampai merusak saluran air ini. Sebagian paralon ada yang dipotong untuk memadamkan api, tetapi masih belum terlalu efektif,” kata Karyono Utomo.

Sumber air

Masih terkait kemarau, dari Blora, Jawa Tengah, dilaporkan, sejumlah sumber air bersih di Pegunungan Kendeng Utara, di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, mengering sejak satu bulan lalu. Akibatnya, warga kekurangan air.

Sumber air utama di Desa Gandu adalah Sendang Kambang, Mangir, dan Jantungan. Rata-rata air bersih di tiga sendang itu kini hanya mengisi kubangan kecil. Sendang Kambang, di Dukuh Gendono, misalnya, kemarin siang hanya mengisi kubangan seluas 50 sentimeter persegi.

Wasini (33), warga Dukuh Gendono, mengatakan, air dalam kubangan itu menyurut setiap 1-2 kali ditimba. Setiap warga rata-rata harus menunggu sekitar 10 menit untuk mendapatkan kubangan penuh dan airnya dapat ditimba kembali.

”Dalam kondisi normal, ketinggian air sendang yang dibentengi tembok setinggi sembilan meter itu sekitar tujuh meter,” kata Wasini menambahkan.

Di sekitar desa itu memang ada sumber air lainnya, seperti Sumber Cemplung yang menjadi mata air Sungai Lusi dan Sumber Jemblung yang menjadi mata air anak Sungai Lusi. Namun, menurut Suwarno (60), warga Gendono, pada musim kemarau ini, sumber-sumber itu juga tidak mengalirkan banyak air.

Menurut petugas penjaga Kawasan Lindung Mata Air Sungai Lusi Desa Gandu, Sujoko Mulyono, Pengelola Sumber Daya Air Jawa Tengah tengah berupaya menjaga ketersediaan air bersih ini.

Bau Sampah Mengganggu Penerbangan Di Bandara Soekarno Hatta

Kawasan Bandara Soekarno-Hatta dan permukiman penduduk di sebelah barat bandara terganggu sebaran bau tidak sedap dan asap dari Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang berlokasi di Rawa Kucing, Kota Tangerang. Bau tak sedap yang terbawa angin menyebar ke mana-mana.

Bau tidak sedap dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing itu terasa menyesak di dada mulai dari permukiman penduduk di Rawa Kucing, Perumahan Korpi, Perumahan dan Pergudangan Bandara Mas, hingga bagian barat bandara internasional tersebut.

”Kadang-kadang kalau malam, baunya sampai Terminal II Bandara,” kata Agus, petugas di bandara tersebut, Sabtu (9/8).

Beberapa warga di Perumahan Korpri yang ditemui Kompas juga merasakan hal yang sama. Bahkan di Perumahan Korpri yang berada di sebelah barat bandara itu, bau tak sedap tak hanya malam, siang dan pagi hari pun sering menyengat hidung. ”Asap bakaran sampah di Rawa Kucing juga sering menyelimuti perumahan ini,” tutur salah seorang warga.

Sudah bertahun-tahun polusi udara seperti itu dikeluhkan warga. Hal ini juga sudah disampaikan kepada Pemerintah Kota Tangerang. Akan tetapi, hingga sekarang tidak ada penyelesaian.

Juru bicara Pemerintah Kota Tangerang Saeful Rahman mengakui kadang-kadang bau sampah dari TPA Rawa Kucing menyebar tergantung arah angin, tetapi tak sampai wilayah bandara. ”TPA itu masih bisa dipakai 4-5 tahun lagi,” kata Saeful.

Sudah disediakan lahan

Secara terpisah, Sekretaris Daerah Pemkot Tangerang Harry Mulya Zein, Sabtu malam, mengatakan, pihaknya akan mengecek keluhan warga soal bau dan asap sampah dari Rawa Kucing.

Menurut Harry, sebenarnya Pemkot Tangerang memiliki lahan yang direncanakan untuk TPA. Lokasinya berada di Jatiwaringin, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. Luas lahan sekitar 20 hektar, tetapi jauh dari kota. ”Ya, kalau memang Rawa Kucing tak mampu menampung sampah lagi, akan kami pertimbangkan segera memakai Jatiwaringin,” kata Harry.

Dikatakan oleh Harry, keterbatasan armada pengangkut sampah menjadi kendala pemindahan TPA dari Rawa Kucing ke Jatiwaringin. Pemkot Tangerang sudah membeli lahan di Jatiwaringin tahun 2002 dengan uang dari pinjaman Bank Pembangunan Asia (ADB).

Bantar Gebang terbakar

Sementara itu, bukit sampah di Zona V Tempat Pembuangan Akhir Sampah Bantar Gebang, Kota Bekasi, Sabtu (9/8) siang, terbakar lagi. Kobaran api melalap bagian atas tumpukan sampah di TPA milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu.

Kebakaran kemarin merupakan yang ketiga kalinya dalam sepekan terakhir pada lokasi sama di TPA Bantar Gebang yang kini disebut Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Kebakaran sebelumnya terjadi Selasa dan Rabu.

Berbeda dengan dua kebakaran sebelumnya, upaya pemadaman kebakaran kemarin tidak lagi dibantu Unit Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi.

Petugas TPA Bantar Gebang hanya dibantu dua mobil tangki air dan empat alat berat jenis backhoe untuk memadamkan kebakaran.

Ketua Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Persampahan Nasional Bagong Suyoto, yang berdiam di Kelurahan Sumur Batu, Bantar Gebang, menyatakan, selain karena faktor musim kemarau, kebakaran di bukit sampah TPA Bantar Gebang juga dipengaruhi buruknya pengelolaan sampah di TPA Bantar Gebang.

Menurut Bagong, yang juga Ketua Dewan Daerah Walhi Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, yang kini mengelola TPA Bantar Gebang, seharusnya secara ketat menerapkan mekanisme penimbunan sistem sanitary landfill.

Semua Setuju Korputor Harus Di Hukum Mati

Tuntutan hukuman mati terhadap para koruptor ditanggapi pro di kalangan praktisi hukum. Bagi yang pro sangat setuju sekali vonis yang dijatuhkan hakim kepada koruptor seberat-beratnya bahkan bila perlu mati.

Advokat ibukota H. Djunaidi,SH, menyatakan hukuman mati ini perlu dijatuhkan mengingat perbuatannya sudah sangat merugikan bangsa ini. “Bangsa ini jadi sengsara, ya, salah satunya karena korupsi terus saja menjamur dan sulit diberantas,” ucapnya, Korupsi yang dibiarkan ini membuat rusak moral bangsa dan membuat generasi muda tidak mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, akibatnya banyak sekali tindakan pronografi dan porno aksi ditengah masyarakat apabila korupsi ini mampu diberantas maka kegiatan pornografi dan porno aksi ini juga pasti akan musnah dengan sendirinya.

Menurutnya, kemungkinan dengan diterapkan hukuman mati ini, minimal biasa membuat efek jera para koruptor dan shock terapi, bagi mereka yang punya peluang untuk melakukan tindak pidana tersebut,” tambahnya sambil menyebutkan hukuman mati ini memang sudah diatur dalam undang-undang, bahkan dalam UU Tipikor pun hal ini sudah ada.

Dia mengakui hukuman mati bagi para koruptor sebaiknya diterapkan mengingat kondisi negara ini sudah sangat terpuruk dengan ulah para koruptor. “Jadi hukuman mati itu jangan hanya dilakukan kepada pembunuh sadis atau kejahatan narkoba. Mungkin kalau kejahatan pidana biasa korbannya hanya satu atau dua saja, tapi koruptor, korbannya seluruh rakyat negeri ini,” tandasnya. Artinya koruptor lebih sadis dari pembunuh karena ia juga ikut menjerumuskan orang lain dalam kejahatan, kita harus menghentikan pemujaan yang berlebihan terhadap para koruptor.

Menurutnya perlu adanya keberanian aparat penegak hukum untuk bisa menerapkan hukuman mati guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. “Apalagi usaha ini didukung pemerintah,” katanya.

UBAH UNDANG-UANGNYA
Praktisi hukum Petrus Balla Patyona menyatakan tidak setuju dengan hukuman mati. “Kalau hukuman seberat-beratnya saya setuju saja,” katanya seraya menyebutkan hukuman mati bukan berarti dapat memberatas atau membuat efek jera pelakunya.

“Saya pikir dengan dihukum seberat-beratnya saja, dia sudah jera, karena tak bisa lagi menikmati hasil yang dikorup. “Nah, kalau memang perlu dihukum mati, ubah saja UU nya dengan diharuskan semua hakim memvonis mati pelaku koruptor,” paparnya.

Festival Jalan Jaksa Semarak Dan Meriah

Festival Jalan Jaksa 2008 berlangsung semarak dan meriah. Gelar seni dan budaya yang dibuka oleh Walikota Jakpus Hj. Sylviana Murni, Sabtu (9/8) malam, dipenuhi warga yang ingin menonton berbagai pentas kesenian tradisional, termasuk turis-turis asing yang berada di kawasan itu.

Sejak sore masyarakat telah berdatangan dan memenuhi kawasan wisata malam di Jakpus tersebut. Suasana makin semarak, begitu Walikota Jakpus bersama rombongan yang naik delman dari Kantor Balaikota datang. Sebanyak 44 kelompok kesenian Marawis berjajar di sepanjang jalan menyambut kedatangannya dan mengantar ke panggung utama.

Berbagai macam kesenian dan kegiatan di gelar pada Festival Jalan Jaksa ini. Mulai dari pemutaran film legendaris almarhum Benyamin Sueb, pernak pernik almarhum Benyamin Sueb, pagelaran musik betawi seperti alat musik tanjidor, gambang kromong, tari betawi, ondel-ondel, musik dangdut, pop dan jazz, hingga ke makanan khas betawi juga meramaikan festival ini. “Sudah jarang di Jakarta, pemutaran film sosok budayawan betawi ini masih dapat dipertahankan,”tutur Yanti, warga Jalan Kebon Sirih Barat Dalam I, Jakarta Pusat, saat menonton pemutaran film layar lebar.

DIPENUHI TURIS ASING
Walaupun menggunakan proyektor yang sederhana, nampaknya para pekerja pemutar film tersebut nampak sabar mengganti rol film yang telah rusak itu, sehingga menimbulkan bunyi krek…krek dan filmnya terputus-putus. Sekalipun demikian para penonton tetap antusias menyaksikan film kocak almarhum Benyamin Sueb.

Sejumlah Café seperti Memoris Café, Absolut, Café Betawi, BFC Café dan Café-Café lainnya yang tersebar di Jalan Jaksa dipenuhi turis asing maupun turis lokal. Puluhan stan yang menjual produk makanan, minuman, pakaian dan pernak-pernik khas Bali dan Betawi juga terpampang di jalan tersebut. Sejumlah makanan khas Betawi seperti kerak telor, nasi uduk betawi, bir pletok dan asinan betawi juga tersedia.

Warga Kamal Berharap Mendapat Pasokan Air Bersih

Warga Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tidak pernah lepas dari persoalan krisis air bersih. Meskipun masalah ini sudah berkali-kali dibahas dalam berbagai rapat koordinasi, tetap saja sampai saat ini warga tidak mendapatkan pasokan air bersih.

”Berkali-kali masalah krisis air bersih dibahas dalam rapat, mulai di tingkat kelurahan, lalu rakorbang (rapat koordinasi pembangunan) di kecamatan, seterusnya di pemerintah kota hingga provinsi, namun tidak juga terwujud,” kata Ketua RW 01, Kelurahan Kamal, Supardi pada Jumat (8/8).

Warga Kamal tersebar di empat RW dengan jumlah penduduk sekitar 2.250 keluarga. Warga yang didera krisis air bersih terkonsentrasi di RW 01, yakni 1.073 keluarga. Adapun di RW 04 ada 600 keluarga yang mengalami krisis air. Sisanya, RW 02 dan 03 yang meliputi permukiman elite Pantai Indah Kapuk, yang memiliki jaringan air bersih sendiri.

Menurut pengakuan warga, saat ini sudah tersedia sumur bor di 24 wilayah tersebut, yakni 14 di RW 01 dan 10 di RW 04. Lukman (34), salah seorang warga, mengatakan, dirinya membeli air dari sumur itu Rp 250 per jeriken isi 20 liter. Airnya hanya untuk mandi, cuci, dan kakus karena airnya asin. ”Buat minum dan masak pakai air isi ulang,” katanya.

Lurah Kamal Muara Tambah Suhadi mengakui sudah ada 24 sumur bor yang dibangun Pemprov DKI Jakarta, beberapa instansi pemerintah, dan swasta. Namun, air itu tidak bisa dikonsumsi. ”Warga harus membeli air isi ulang,” kata dia.

Swadaya masyarakat

Rencana pembangunan pipa distribusi air yang tak kunjung terealisasi mendorong warga melakukan swadaya. Menurut Ketua RW 04 Hamide, warga Kamal Muara akhirnya membangun sendiri jaringan pipa yang terhubung dengan pipa perusahaan air minum dari Tangerang.

Untuk mendapatkan air bersih melalui jaringan pipa air dari Tangerang itu, warga mengeluarkan dana sekitar Rp 46 juta. ”Dengan uang itu, warga bisa memasang pipa sepanjang 1 kilometer dari pipa jaringan air bersih PAM Pemkab Tangerang,” kata Hamide.

Akan tetapi, air untuk konsumsi itu hanya dialirkan ke satu wilayah di RW 04. Warga membeli per pikul yang terdiri dari dua jeriken seharga Rp 3.000

Warga Jakarta Menunggu Pelayanan Busway Transjakarta Yang Optimal Dan Tidak Kebanyakan Antri Dan Menunggu

Secara umum angkutan publik di Jakarta belum memadai. Penumpang tidak memperoleh kenyamanan selama menggunakan angkutan umum. Bus transjakarta yang diharapkan bisa mengatasi kemacetan di Ibu Kota pun belum optimal pelayanannya.

Warga Kalibata, Jakarta Timur, Iwan (29), mengakui, sebagai salah satu alat transportasi publik, bus transjakarta memang lebih baik dibandingkan dengan angkutan umum yang lain. Namun, tetap masih jauh dari ideal sebagai angkutan umum di perkotaan seperti Jakarta.

”Kadang-kadang pendingin dalam bus mati. Jumlah busnya kurang. Akibatnya, calon penumpang menumpuk di halte. Coba saja lihat saat jam berangkat kerja, makan siang, dan pulang kerja setiap hari. Pasti orang-orang mengantre,” tutur Iwan.

Sepanjang pengamatan Kompas pada bus transjakarta jurusan Blok M-Kota, Jumat (8/8), calon penumpang yang kebanyakan hendak berangkat kerja mengantre di loket tiket. Di tempat tunggu pun mereka masih harus antre sambil menunggu datangnya bus. Waktu kedatangan bus sekitar lima menit.

Namun, karena penumpang banyak, akhirnya bus cepat terisi sehingga dalam waktu singkat bus meninggalkan halte. Akibatnya, penumpang harus menunggu lagi bus yang datang dengan waktu lebih dari lima menit.

Di dalam bus, penumpang terpaksa ada yang berdiri. Setidaknya ada 50 orang yang berdiri di tengah-tengah penumpang yang duduk. Karena penuh sesak, pendingin dalam bus menjadi tidak terasa lagi.

Antrean tidak hanya terjadi di Blok M, tetapi juga di beberapa halte seperti Halte Masjid Agung Al-Azhar.

Bahkan, di Halte Harmoni ada satu bus dari arah Monas yang memindahkan semua penumpangnya ke bus lain. Akibatnya, beberapa penumpang terpaksa berdiri tempat duduk yang kosong tinggal sedikit.

Manajer Operasional dan Pengendalian Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta Rene Nunumete mengatakan, penumpukan penumpang di Koridor I terjadi karena merupakan rute yang padat terutama pada saat jam berangkat dan pulang kerja.

Di Koridor I setiap hari ada 82 dari 91 bus yang beroperasi. Sebanyak 22 di antaranya khusus dioperasikan pada jam puncak kepadatan, yakni pukul 06.30- 08.30 dan 15.30-19.30.

”Selama ini tidak ada masalah di Koridor I. Waktu kedatangannya pun 1-3 menit. Yang masih menjadi kendala adalah bus transjakarta harus mengisi bahan bakar gas,” kata Rene. (ADH)

Satir Dan Mimpi Buruk Yang Bernama Kebebasan Demokrasi

Kebebasan mungkin memiliki makna seperti wanita bagi lelaki. Ia bergerak, bergeser, atau berubah sesuai waktu. Tentu saja wanita, yang semula dekat, kemudian kita cintai, akhirnya menjadi istri, menjadi ibu dari anak-anak, dan dalam finalnya, menjadi sahabat di ujung hayat: adalah makna yang tidak pernah tetap.

Begitu pula kebebasan yang kita dapatkan, katakanlah sejak manusia Indonesia mengenal ide itu, merebutnya dari pemerintahan kolonial Belanda, merenggutnya kemudian pada akhir masa Soekarno, lalu mendapatkannya saat Soeharto tumbang, dan akhirnya memeluknya atas nama ”demokrasi”: kebebasan atau kemerdekaan tidak saja mengalami evolusi makna, tetapi juga berakibat ganda.

Kegandaan itu kadang bersifat paradoksal, kadang dilematis dalam praksis. Semacam ”kebebasan” yang kerap dimaknai sebagai ”kebolehan” (bahasa lain: akomodasi) untuk ekspresi-ekspresi konyol, rendah, bias, bahkan patetik. Katakanlah, misal, rumusan kita belakangan tentang siapa itu ”pahlawan”.

Sebagaimana makna kebebasan bergeser, kini banyak pahlawan baru tidak lagi dimaknai atas dasar biografi, standar nilai dan normatif, atau kebutuhan yang sama, yang katakanlah membuat seorang Sutomo, Syahrir, atau Imam Bonjol menjadi pahlawan. Saat ini seorang mahasiswa lugu yang melintasi sebuah demonstrasi, sekonyong tertembak—entah oleh siapa, dengan alasan apa—dan mati, maka berramai kita menyebutnya ”pahlawan”.

Kasus lain, seorang siswa baru dan naif Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran mati dipukuli seniornya. Ayahnya tidak menuntut apa pun kepada pada para pembunuh atau lembaga sekolahnya. Dengan kalimat sederhana, ia ”hanya” meminta dibuatkan patung diri atau monumen anaknya di sekolah itu. ”Karena anak saya adalah pahlawan,” katanya, dengan wajah datar close up, di satu stasiun TV.

Kita rindu pahlawan, rindu pemimpin

Satir rindu ”kepahlawanan” itu boleh menjadi paralel dengan satu rindu lain, rindu pemimpin.

Apa itu pemimpin di tingkat lokal hingga nasional? Apa itu pemimpin dari tingkat kelurahan hingga kenegaraan? Sebagaimana keropos, naif, dan konyolnya pemahaman akan pahlawan, makna seorang presiden pun kini mengalami degradasi luar biasa.

Kebebasan demokratis, yang konon berkah itu, seperti sebuah izin formal bagi eksploitasi nafsu, juga apresiasi rendah kita akan makna seorang pemimpin, presiden di tingkat negara.

Lihat, bagaimana berbondong-bondong orang mendaftarkan diri menjadi pemimpin. Bahkan, seorang tukang soto dapat menjadi walikota atau pelawak hendak menjadi senator. Di tingkat nasional, kita tahu artis sinetron medioker atau pengacara nyelebritis pernah mencalonkan diri menjadi presiden melalui sebuah partai.

Belakangan, lihat di berbagai tempat, forum, billboard, media massa, hingga milis atau sarana komunikasi virtual (internet) lainnya. Tidak peduli latar belakangnya, tidak peduli apa yang pernah dilakukan, tak peduli pepesan kosong yang selama ini dibuat, mereka mencalonkan diri menjadi presiden. Menjadi pahlawan bagi 230 juta manusia, yang dia sendiri mungkin tak tahu apa-siapa 230 juta orang itu.

Kita tahu, bukan hanya nama-nama basi seperti presiden incumbent, menteri, wakil presiden, atau ketua partai yang kini berlomba dalam pacuan presiden, tetapi juga kritikus politik, demonstran, presenter TV, pemimpin LSM, rektor, hingga seniman teater telah menyiapkan diri secara serius menjadi calon presiden pada Pemilu 2009. Kebebasan adalah kartu garansinya.

Mimpi buruk

Kebebasan ini mungkin buah demokrasi yang paling asam. Saat kita membiarkan posisi yang tanak oleh sejarah diisi figur yang mentah. Maka, tingkat apresiasi, kedalaman pemahaman kita tentang hidup pun tergelincir ke jurang kenadiran. Bahkan, urusan negara pun kita pahami sebatas kebiasaan kita ber-window shopping atau memijit tuts mengirim SMS memilih seorang idola.

Lalu, seseorang atau sekelompok masyarakat merasa pantas menjadi atau mendaulat calon presiden tanpa political history memadai. Riwayat mileniatik negeri ini pun dipertaruhkan melalui pertimbangan pragmatis seperti: roti isi apa yang kita makan pagi ini? Hingga kita pun menjadi dangkal, banal, dan begitu miskin dalam wawasan, visi, dan imajinasi.

Jika demikian, apa demokrasi dan kebebasan memberi kita dompet masa depan yang berisi mimpi buruk? Bila Anda sepakat dengan idola sistem politik itu, berikhlaslah menerima mimpi buruk yang sembunyi di dalamnya. Mimpi yang menghapus abad-abad kegemilangan kita sebagai sebuah bangsa. Mimpi yang akan membawa pada remuknya adab dan masa depan retoris kita. Mimpi… yang mudah-mudahan memang hanya mimpi.

Atau jangan-jangan, saat ini pun kita memang sedang bermimpi?

Radhar Panca Dahana Sastrawan, Tinggal di Tangerang

Penderita Tuberkolosis Meningkat Pesat Di Kebon Jeruk

Pencemaran yang ditimbulkan oleh usaha pencucian dan pencelupan jins di Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdampak kepada warga sekitar. Setiap bulan jumlah penderita baru penyakit tuberkulosis atau TB paru bertambah dua sampai empat orang.

”Bulan Juli lalu saja ada sekitar 27 penderita TB paru yang merupakan pasien lama. Bulan Agustus ini, pasien baru bertambah empat orang menjadi 31 orang,” kata Nani, perawat di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kelurahan Sukabumi Selatan, Jumat (8/8).

Nani mengatakan, sebagian besar penderita TB paru adalah karyawan usaha pencucian dan pencelupan jins. ”Ada juga beberapa warga yang terkena penyakit ini, tetapi yang paling banyak adalah karyawan dari laundry,” papar Nani.

Meskipun Nani belum dapat memastikan penyebabnya, diduga warga sakit karena menghirup udara dari pabrik, baik yang berasal dari zat-zat kimia yang digunakan untuk mencuci jins maupun asap dari pembakaran batu bara.

Berdasarkan rekapitulasi data pasien yang berobat selama tahun 2008 yang ada di papan besar di salah satu sudut di puskesmas itu jumlah penderita paru mendominasi dibandingkan dengan penderita penyakit lainnya. Berdasarkan data bulanan rata-rata berada di atas 28 penderita. Bahkan pernah mencapai 38 penderita.

Sementara penyakit diare dan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), rata-rata hanya di atas 10 pasien. Nani membenarkan bahwa penderita diare dan ISPA masih tergolong lebih sedikit ketimbang penderita TB paru.

Tahun 2010

Secara terpisah, Wali Kota Jakarta Barat Djoko Rahmadan mengatakan, pelaksanaan relokasi usaha pencucian dan pencelupan jins ini akan dilakukan tahun 2010. ”Tidak mungkin merelokasi usaha ini begitu saja. Butuh waktu lama karena harus mencari lokasi yang tepat untuk usaha ini,” kata Djoko.

Alternatif tempat untuk relokasi antara lain Semanan (Jakarta Barat) dan Kawasan Industri Pulo Gadung (Jakarta Timur).

Menurut mantan Bupati Administrasi Kepulauan Seribu yang baru beberapa minggu menjabat wali kota ini, meski relokasi tertunda, pelaku usaha itu harus melakukan upaya perbaikan lingkungan.

”Mereka tidak boleh lagi menggunakan air dari air tanah atau sumur bor. Mereka wajib menggunakan air dari PDAM,” ujar Djoko tegas.

Bersamaan dengan itu, pelaku usaha diwajibkan membuat instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal. ”Jika ada pelaku usaha yang tidak bisa membuat IPAL, tidak ada alasan lain usahanya harus ditutup,” ujar Wali Kota.

Hal terpenting yang harus dilakukan pelaku usaha itu, tambah Djoko, adalah membuat pernyataan tertulis untuk bersedia direlokasi. ”Bila tidak mau menandatangani surat pernyataan ini, usaha tersebut harus segera ditutup,” kata Djoko. Rencana relokasi ini sudah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Di Balaikota, Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Muhayat mengatakan, saat ini Pemprov DKI tengah mengkaji langkah-langkah yang terkait dengan rencana relokasi usaha pencucian dan pencelupan jins.

Penderitaan warga

Ketua Komunitas Peduli Masyarakat Kebon Jeruk Firman Yunus mengatakan, menunda relokasi usaha pencucian dan pencelupan jins berarti menambah banyak penderitaan warga.

”Dua tahun warga dibiarkan menunggu agar usaha ini direlokasi. Selama itu akan semakin banyak warga kami yang terkena TB. Apa pemerintah mau semua masyarakatnya terkena TB paru?” kata Firman

Arah Demokrasi Harus Dirubah Supaya Tidak Membebani Rakyat Kecil

Demokratisasi yang berlangsung selama sepuluh tahun terakhir ini harus diubah arahnya. Jika tidak, proses demokrasi yang memakan banyak biaya seperti saat ini semakin membebani rakyat.

”Kita menyaksikan betapa penyelenggaraan pilkada memakan banyak biaya. Seperti pilkada di Jawa Timur, berapa besar anggaran yang dikeluarkan oleh anggaran negara. Belum lagi dana yang disediakan oleh masyarakat dan peserta pilkada,” ujar Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali, Kamis (8/8).

Menurut dia, dana politik yang menghabiskan miliaran bahkan bisa mencapai triliunan rupiah itu akan sangat bermanfaat jika langsung dipergunakan untuk usaha yang langsung bisa memberikan kesejahteraan rakyat.

”Problem lain dari demokrasi yang sudah dijalankan adalah betapa bangsa Indonesia seperti kehilangan nilai budayanya. Seolah-olah tak ada lagi rasa saling menghormati, yang tersisa hanya mau menang sendiri,” ujarnya.

Yang lebih menyedihkan, menurut Suryadharma, hilangnya nilai ini sudah merambah di kalangan calon intelektual.

”Kalangan mahasiswa seperti tidak lagi memegang norma kesopanan, mereka memaki dan mencaci semaunya. Yang lebih buruk lagi sering kali proses demokrasi menghasilkan tindakan destruktif,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal PPP Irgan Chairul Mahfiz menilai, proses demokratisasi yang baru menekankan kelembagaan demokrasi ini memang harus disempurnakan. ”Masih banyak kelemahan, namun itu semua proses. Artinya, bangsa Indonesia, jika serius, pasti akan bisa membangun Indonesia dengan sistem demokrasi yang lebih baik,” ujarnya.

Kabut Asap Mengganggu Jadwal Penerbangan

Kabut asap yang melanda Provinsi Riau mulai mengganggu jadwal penerbangan dari dan ke Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Pada Jumat (8/8), tujuh penerbangan tertunda untuk lepas landas dan mendarat akibat pendeknya jarak pandang sehingga membahayakan penerbangan.

”Kami terpaksa menunda sejumlah penerbangan akibat jarak pandang kurang dari 1.000 meter. Bahkan pukul 06.00, jarak pandang hanya 100 meter,” ujar Ibnu Hasan, Manajer Operasional Bandara SSK II di Pekanbaru, Jumat (8/8).

Menurut Ibnu, pada pukul 07.00, seharusnya pesawat Mandala dan Lion Air lepas landas menuju Jakarta. Namun, kabut asap tebal membuat kedua penerbangan ditunda satu jam.

Pendaratan pesawat dari Jakarta baru dapat dilakukan pada pukul 10.00. Pesawat yang tertunda antara lain Garuda Indonesia, Lion Air, Air Asia, dan Pelita Air. ”Jika dipaksakan, bisa berakibat fatal bagi keselamatan penumpang,” kata Ibnu.

Kamis (7/8), pesawat Pelita Air dari Jakarta tujuan Bandara Pinangkampai, Dumai, tidak dapat mendarat akibat kabut asap. Jarak pandang hanya 800 meter.

Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Blucher Doloksaribu memaparkan, jarak pandang minim di Pekanbaru tidak hanya disebabkan asap, tetapi juga campuran kabut dan asap. Kamis malam, di Pekanbaru turun hujan deras yang menimbulkan kabut.

Tidak tahu

Kebakaran lahan di Sumatera Selatan terus terjadi. Di antaranya di wilayah Unit Permukiman Transmigran Rambutan di Kecamatan Inderalaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Jumat.

Menurut warga setempat, Muslim (35), kebakaran lahan biasa terjadi tiap musim kemarau. ”Lahan yang terbakar memang milik transmigran, tetapi kami tidak tahu mengapa bisa terbakar. Kami juga tidak bisa memastikan apakah lahan itu sengaja dibakar atau tidak karena tiba-tiba muncul api,” ujar Muslim.

Pantauan satelit terhadap titik panas, Jumat, menunjukkan jumlah titik panas di Sumsel mencapai 121 titik. Menurut Kepala Seksi Kebakaran Hutan Dinas Kehutanan Sumsel Achmad Taufik, yang terbanyak di Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ilir sebanyak 25 titik.

Sementara itu, kebakaran hutan melanda lagi kawasan Taman Nasional Gunung (TNG) Ciremai, Jawa Barat, serta TNG Merapi dan Merbabu, Jawa Tengah

PT Agincourt Resources Perusahaan Tambang Emas Yang Beroperasi di Batang Toru Melakukan Eksplorasi Emas di Kawasan itu Sebanyak 6,3 ton Per Tahun Selama 10 Tahun

PT Agincourt Resources, perusahaan tambang emas yang beroperasi di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, siap melakukan eksplorasi emas di kawasan itu sebanyak 6,3 ton per tahun selama 10 tahun. Proses eksplorasi akan dimulai pada awal 2010.

Perusahaan ini juga akan menambang perak sebanyak 60,7 ton per tahun selama 10 tahun.

”Angka itu berasal dari studi kelayakan yang dilakukan perusahaan,” tutur Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumatera Utara Washington Tambunan selepas mengikuti pertemuan antara tim PT Agincourt dan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin, Jumat (8/8).

Menurut Washington, di luar lokasi juga terus dilakukan eksplorasi untuk mencari sumber tambang emas dan perak lain yang memungkinkan kontrak karya diperpanjang.

Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ML Tobing menambahkan, konstruksi eksplorasi akan dilakukan akhir 2009, sementara produksi pada awal 2010. Hadir juga dalam pertemuan itu CEO OZ Mineral PT Agincourt Mineral Australia Andrew Nichiermore, GM PT Agincourt Indonesia Dominic Heaton, dan Pelaksana Tugas Badan Perencanaan dan Pembangunan Sumatera Utara Riadil Akhir Lubis.

Washington menambahkan, tidak ada istilah bagi hasil dalam proses eksplorasi ini, tetapi menggunakan royalti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Pemerintah diperkirakan akan menerima bagian sekitar 2 persen dari hasil tambang yang diproduksi perusahaan.

Dari angka 2 persen itu, 20 persen merupakan bagian pemerintah pusat, 64 persen bagian pemerintah kabupaten, dan 16 persen merupakan bagian pemerintah provinsi.

Pemerintah daerah juga akan mendapatkan kepemilikan saham sebesar 5 persen. Sebanyak 3,5 persen diperuntukkan bagi Kabupaten Tapanuli Selatan, sisanya 1,5 persen untuk Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, PT Aneka Tambang juga akan menguasai 10 persen saham dengan nilai 65 juta dollar AS.

Meski demikian, 5 persen saham yang dimiliki pemerintah daerah Sumut dan Tapanuli Selatan bernilai sekitar 10 juta dollar AS. ”Kami tidak membayar sampai 30 juta dollar AS, dari mana kami punya uang. Angka 5 persen itu dibayarkan dari dividen yang kami (pemerintah daerah) peroleh,” kata Washington. Dan ini, kata Washington, membuat pemerintah daerah tidak menanggung kerugian jika perusahaan merugi.

Gubernur Sumut Syamsul Arifin dalam kesempatan itu mengingatkan agar perusahaan menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan supaya tidak terjadi pencemaran dan gejolak sosial yang tidak diharapkan

Persoalan Lalu Lintas Butuh Komitmen Yang Tinggi Dari Pemerintah

Petugas Dinas Perhubungan Sumatera Utara menindak 853 kendaraan tanpa izin. Penindakan itu baru dilakukan dalam lima hari saja di sekitar Medan dan daerah pesisir timur Sumut. Masih banyak kendaraan angkutan tanpa izin beroperasi di wilayah Sumut yang belum menerima sanksi hukum.

”Semua kendaraan penumpang yang kami tindak itu masa berlaku izinnya habis. Mereka mestinya belum bisa beroperasi sebelum memperpanjang izinnya,” kata Kepala Subdinas Darat Dinas Perhubungan Sumut Darwin Purba, Jumat (8/8) di ruang kerjanya.

Darwin mengatakan, mereka yang terjaring razia itu menerima bukti pelanggaran (tilang) dan menjalani proses peradilan. Petugas melakukan razia berdasarkan Surat Edaran Direktorat Perhubungan Darat Nomor 003 Tahun 2008. Dalam razia itu, petugas memeriksa 2.113 kendaraan angkutan. Kendaraan itu adalah angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP) 325 kendaraan, antarkota dalam provinsi (AKDP) 537, angkutan kota 376, angkutan pedesaan 485, angkutan sewa 323, dan wisata 67 kendaraan.

Hasil razia ini, tutur Darwin, masih bersifat sementara. Masih banyak daerah yang belum memberikan laporan kepada Dinas Perhubungan Sumut. Laporan ini merupakan laporan pada akhir Juli di sejumlah daerah. ”Kami masih menunggu laporan dari daerah lain,” katanya.

Dia mengaku kesulitan menertibkan kendaraan angkutan pelat hitam. Mereka rata-rata tidak mempunyai izin, tetapi masih saja beroperasi. Beroperasinya kendaraan angkutan pelat hitam itu mendapat protes dari pengemudi angkutan pelat kuning.

”Mereka yang setiap tahun membayar retribusi merasa dirugikan dengan kendaraan angkutan pelat hitam,” ungkap nya.

Hadirnya kendaraan angkutan tanpa izin, katanya, menambah keruwetan lalu lintas, terutama di kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo atau dikenal dengan Mebidangro. Pertumbuhan kendaraan, tuturnya, tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan yang ada. ”Saya meminta ke pemangku kepentingan agar pertumbuhan kendaraan di kawasan ini untuk sementara dihentikan. Paling tidak untuk lima tahun ke depan. Tujuannya agar secara alami ada pengurangan kendaraan angkutan,” katanya.

Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Kota Besar Medan Komisaris Polisi Sabilul Alif mengatakan, persoalan lalu lintas di Medan bukan membutuhkan wacana, melainkan komitmen nyata.

Pemerintah Pusing Para Pebisnis Diminta Mengatur Dirinya Sendiri

Pebisnis di sektor perdagangan bersama PT Perusahaan Listrik Negara diharapkan dapat mengatur sendiri langkah-langkah penghematan listrik tanpa campur tangan pemerintah. Prioritas pemerintah saat ini adalah implementasi peraturan bersama lima menteri tentang penghematan listrik sektor industri.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyatakan hal itu, Jumat (8/8) di Jakarta. ”Sementara (asosiasi) pusat belanja akan mencari jalan dengan PLN menyusun langkah-langkah sendiri untuk anggotanya dalam upaya menghemat energi,” tuturnya.

Rancangan surat keputusan bersama (SKB) lima menteri untuk mengatur penghematan listrik di sektor perdagangan, termasuk pusat belanja (mal), hotel, restoran, dan gedung perkantoran, semula ditargetkan rampung pekan ini. Dengan demikian, implementasinya diharapkan bisa dimulai pada September.

Lima menteri yang terlibat dalam rancangan SKB itu adalah Menteri Perdagangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Menurut Direktur PT PLN untuk Jawa Bali Murtaqi Syamsuddin, tanpa SKB, penghematan bagi konsumen bisnis tetap dilakukan. PLN akan menerbitkan surat edaran tentang pola penghematan pada minggu ketiga Agustus.

”Kami akan menerbitkan surat edaran ke semua PLN wilayah agar mal, hotel, restoran, dan perkantoran mengikuti pola yang ditetapkan. Sosialisasi kepada semua pelanggan dalam dua minggu ini,” katanya.

Pola penghematan yang dilakukan adalah meminta konsumen bisnis beralih menggunakan genset pada waktu beban puncak, yaitu pukul 17.00-22.00. Setiap konsumen mendapat jatah memakai genset dua kali dalam seminggu.

Murtaqi mengakui, pengalihan itu akan berdampak pada biaya bahan bakar konsumen bisnis. ”Namun, dampaknya ke buruh tidak banyak. Beda dengan industri,” ujarnya.

PLN menargetkan penghematan dari konsumen bisnis mencapai 200 megawatt. Adapun realisasi pengurangan beban dari konsumen industri sebesar 178 MW, dari target PLN sebesar 180 MW.

Tolak tarif naik

Sementara itu, Forum Lintas Asosiasi (FLA) mengukuhkan penolakannya terhadap rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Dari 23 asosiasi yang pekan lalu menolak, saat ini telah menjadi 29 asosiasi.

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani mengatakan,” Kalau TDL dinaikkan, posisi industri domestik tidak lagi kompetitif. Inflasi dikhawatirkan akan jebol.”

FLA meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat kebijakan energi, tanpa mempertimbangkan risiko yang dihadapi industri. Perbaikan manajemen internal PLN, khususnya ketersediaan pasokan bahan baku pembangkit listrik, seharusnya menjadi prioritas.

80 Persen Sumber Air Mati Pasca Gempa Di Gunung Kidul

Hasil pemantauan oleh aparat Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dan akademisi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menunjukkan, 80 persen mata air mati akibat gempa dua tahun lalu.

Mayoritas mata air dan sumur di Kecamatan Gedangsari dan Kecamatan Patuk tak lagi mengeluarkan air selama musim kemarau.

Warga Dusun Jatirejo, Desa Hargomulyo, Gedangsari, Sugiyanto (46), kaget karena sumur yang sebelumnya ada air sepanjang tahun, sejak tiga bulan terakhir mengering. Sugiyanto serta warga lain di dusun itu kini harus mengambil air dari sumur yang digali di tepi sungai.

Menurut Camat Gedangsari Sujoko, Jumat (8/8), bantuan air gratis dari pemerintah kabupaten bagi warga miskin sudah dilakukan tahun ini. Namun, penyaluran bantuan terkendala sulitnya lokasi rumah warga yang umumnya di perbukitan. Selain itu, warga belum memiliki bak penampungan air. Sebelum gempa, warga memanfaatkan mata air yang tersebar di perbukitan.

Beberapa lembaga telah memberi bantuan berupa bak air dan instalasi perpipaan, antara lain PT Angkasa Pura, Palang Merah Indonesia, Palang Merah Jerman, dan Palang Merah Jepang.

Kesulitan air juga dikeluhkan warga yang tinggal di perbukitan di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. Bantuan air bersih dari Pemkab Sleman yang dikirim sepekan sekali hanya cukup untuk kebutuhan dua hari.

Menurut Sukeni (40), warga Dusun Klumprit, Desa Wukirharjo, kebutuhan air selanjutnya diperoleh dengan mencari atau membeli air dari desa tetangga berjarak 4 km dari dusunnya.

Di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, warga di sebagian wilayah itu diperkirakan akan kesulitan air bersih akhir September mendatang.

Saat ini air telaga yang dimanfaatkan warga untuk kebutuhan sehari-hari telah menyusut. Telaga Suci Kecamatan Manyar dan di Guyangan telah kering. Adapun air telaga di Desa Metatu, Kedungrukem, Kalipadang (Benjeng), Kandangan (Cerme), Kedungsumber, Klotok, Paco, Babatan dan Tanggor (Balongpanggang) menyusut

Rekor Baru Di Indonesia Dimana 10.000 Orang Makan Tahu Gejrot

Sebuah rekor dari Musium Rekor Indonesia (MURI) diserahkan kepada PT Karya Bersama Takarub menyusul aksi 10 ribu orang memakan tahu gerjot, makanan khas Cirebon, Sabtu siang, yang diselenggarakan di Cirebon Super Blok (CSB).

Soetjipto Handoko, GM PT Karya Bersama Takarob, selaku developer CSB, mengatakan tahu gejrot sengaja dipilih sebagai menu pemecah rekor karena merupakan kuliner jajanan khas Cirebon dan diharapkan pemecahan rekor ini akan mengangkat nama Kota Cirebon sebagai salah satu daerah yang kaya masakan kuliner.

“Kami semula menyediakan 11.000 cup tahu gejrot, namun kemudian ditambah lagi 1.000 cup karena peserta membludak, dan sampai penutupan tercatat ada 14.000 pendaftar,” katanya.

Jumlah tahu yang disediakan mencapai 120 ribu tahu dan semua peserta yang mendaftar mendapatkan jatah mereka. “Hari ini mungkin sulit cari tahu gejrot karena tahunya semua teserap di sini,” katanya setengah guyon.

Selain pemecahan rekor di lokasi proyek CSB juga diadakan peresmian Tenca CSB sebuah pusat kuliner yang diklaim terbesar se-Jawa Barat karena mempunyai 51 tenant dengan ratusan menu kuliner dari lokal maupun cita rasa internasional.

“Saya klaim ini terbesar se-Jawa Barat karena yang tersebesar saat ini di Hiper Square Bandung hanya mempunyai kurang dari 40 tenant,” katanya.

Walikota Cirebon Subardi SPd hadir meresmikan Tenda CSB dengan pengguntingan pita disertai pelepasan balon ke udara.

Menurut Walikota, semakin banyak pusat kuliner yang tumbuh maka diharapkan bisa menjadi daya tarik wisata di Kota Cirebon.

“Jakarta-Cirebon hanya tiga jam dengan kereta sehingga dengan beregam kuliner diharapkan warga Jakarta bisa berkunjung ke Cirebon untuk menikmati beragam makanan, dan pulangnya bisa membawa berbagai cindera mata khas Cirebon,” katanya.

Ia juga meminta pengelola kuliner bisa terus mempromosikan makanan khas Cirebon sehingga bisa terkenal ke seluruh nusantara

Tahun 2030 Pulau Jawa Akan Dilanda Kekeringan Hebat Karena Ulah Penduduknya Yang Cendrung Tidak Peduli Lingkungan

Pada 2030, Pulau Jawa akan kehabisan air akibat kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS). Maraknya pengalihan fungsi lahan, tekanan politis atas kebijakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah turut mempengaruhi kondisi ini. Demikian disampaikan Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa Kementerian Lingkungan Hidup, Sudarsono.

“Dengan jumlah penduduk sebanyak 163 juta orang dan dengan daya dukung lingkungan yang rusak maka secara terukur kekurangan air benar-benar akan terjadi,” katanya seusai berdiskusi di Kantor Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda di Bandung, Jumat.

Ia menjelaskan beberapa langkah tengah dipersiapkan dalam menghadapi krisis air tersebut diantaranya adalah melakukan perbaikan di 13 DAS di sepanjang Jawa diantaranya Brantas, Serayu, Cisanduri, Cidano dan Jatunselung.

“Kerusakan yang paling banyak terjadi terdapat di wilayah Jawa Barat dimana reboisasinya kurang berhasil sehingga kerusakan daerah aliran sungainya tidak dapat dihindari,” tutur Sudarsono.

Pengaruh penanaman pohon jati di wilayah Jawa juga ikut andil dalam berkurangnya tangkapan air di Pulau Jawa karena secara ekologis pohon jati tidak dapat menyerap air. Ia menyatakan, perbaikan di sekitar hulu secara kuantitatif, kualitatif, dan kontinuitas menjadi prioritas pembangunan saat ini.

“Pekerjaan rumah saat ini adalah melakukan reboisasi di hulu, memperluas tangkapan air, pembuatan sumur resapan, pengelolaan limbah yang berakhir pada pengendalian baku mutu air,” jelasnya. Sudarsono mengatakan kendala yang dihadapi saat ini terkait dengan lingkungan hidup adalah pembuatan aturan tentang Tata Ruang yang berlainan sejak tingkat Pusat hingga Daerah.

“Perbedaan tata ruang ini telah merusak lingkungan secara langsung sehingga seluruh tangkapan airnya berkurang akibat dialih fungsikan lahannya,” katanya.

Hotel Formula 1 Di Resmikan Oleh Walikota

Perusahaan properti dan investasi PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk melalui anak perusahaannya PT Hotel Cikini Realty telah membangun dan mengoperasikan hotel baru di kawasan Cikini Jakarta Pusat dengan nama Hotel Formule 1.

Pengoperasian hotel yang dibangun di kawasan eks kolam renang Cikini itu, dibuka secara resmi oleh Walikota Jakarta Pusat, Sylviana Murni, Jumat.

Dalam sambutannya, Sylviana mengatakan, pembangunan hotel Formule 1 diharapkan dapat meningkatkan citra Kota Jakarta sebagai destinasi (tujuan) wisata, selain juga dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Kepada Jakarta Setiabudi Internasional, Sylviana berpesan agar perusahaan itu dalam mengembangkan properti dan perhotelan tetap memelihara ruang terbuka hijau.

Sylvana mengaku gembira karena dalam membangun hotel Formula 1 di eks kawasan kolam renang Cikini itu, keberadaan kolam renang yang legendaris bagi warga Jakarta tersebut tetap dipertahankan.

Mengenai kepariwisataan di Jakarta Pusat, Sylviana menyebut jumlah wisatawan yang mengunjungi Jakarta dari tahun ke tahun terus meningkat.

Pada 2006 tercatat ada 1,31 juta wisatawan berkunjung ke Jakarta, kemudian naik menjadi 1,57 juta pada 2007, dan ditargetkan 2008 mencapai 2 juta orang.

Menurut keterangan Jakarta Setiabudi Internasional, hotel Formule 1 ini dibangun mulai Juli 2007 dan selesai Juli 2008. Pembangunan hotel tersebut merupakan kerjasama Grup Jakarta Setiabudi Internasional dengan Accor Asia Pasific.

Sebelum membangun Formule 1 Cikini, Grup Jakarta Setiabudi juga sudah mengoperasikan Formula 1 Menteng dengan rata-rata tingkat hunian 90 persen. Hotel Formule 1 Menteng maupun Cikini merupakan bagian dari jaringan 380 hotel Formule 1 yang tersebar di Eropa, Australia, Brazil, Afrika Selatan, dan Jepang.

Berdasarkan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2007, Jakarta Setiabudi Internasional membukukan pendapatan Rp811,76 miliar, naik dibanding 2006 yang hanya Rp657,95 miliar.

Dengan pendapatan yang menguat itu, Jakarta Setiabudi membukukan laba bersih Rp26,65 miliar.

Amerika Serikat Mendeportasi 60 WNI Karena Melanggar Peraturan

Pemerintah Amerika Serikat melalui Kantor Pusat Imigrasi dan Pabean-nya di Washington DC menyatakan akan memulangkan lebih kurang 60 Warga Negara Indonesia, yang ditangkap di negara itu akibat melanggar ketentuan keimigrasian.

Menurut keterangan dari Jurubicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah di Jakarta pada Jumat, seluruh warga Indonesia tersebut ditahan tersebar di beberapa wilayah negara bagian Amerika Serikat.

Mereka dijadwalkan dipulangkan menggunakan pesawat sewaan pada 12-14 Agustus 2008 melalui jalur Hawai-Guam-Manila dan kemudian Jakarta.

Keenampuluh orang itu adalah sebagian dari sekitar 120 warga asing di Amerika Serikat, yang tertangkap Badan Imigrasi dan Pabean Amerika Serikat serta telah melalui alur penahanan, persidangan dan diputuskan untuk dipulangkan ke negara masing-masing.

Negara asal 120 orang tersebut adalah Indonesia, Filipina dan Kamboja.

Pemulangan menggunakan pesawat sewaan itu merupakan yang kedua kali dilakukan pemerintah Amerika Serikat setelah pada 10 April 2008, negara tersebut memulangkan 54 warga negara Indonesia.

Pemulangan warga negara Indonesia dari Amerika Serikat dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah Amerika Serikat dengan semua perwakilan Indonesia di negara itu.

Perwakilan Indonesia dengan tetap menghormati peraturan keimigrasian Amerika Serikat senantiasa berkomitmen untuk melindungi warga negara Indonesia, yang tinggal di Amerika Serikat, termasuk yang menetap secara tidak sah, kata Faiza.

70 Persen Kakao Rusak Parah Di Sulawesi

Petani biji kakao, bahan dasar pembuatan cokelat, di Sulawesi menderita akibat serangan hama dan penyakit berupa penggerek buah kakao (Cocoa pod borer), penyakit busuk buah (Black pod), kanker batang, serta penyakit (Vascular streak dieback). Kerusakan melanda 70 persen dari 800.000 hektar lahan kakao di pulau itu. Akibatnya, petani kehilangan potensi produktivitas kakao sebesar 40 persen.

”Tingkat kerusakannya sudah ada yang mencapai 68 persen dari kondisi pohon. Kondisi terparah terjadi di Kabupaten Mamuju, Luwu, Pinrang, hingga Soppeng,” ujar Mohammad Hussin, Manajer Operasional Program Kemitraan Petani Kakao Berkelanjutan PT Mars Symbioscience Indonesia, eksportir utama kakao di Indonesia, di Palopo, Sulawesi Selatan, Kamis (7/8).

Sulawesi merupakan penghasil 80 persen biji kakao di Indonesia. Saat ini, produksi biji kakao di Indonesia sekitar 500.000 ton per tahun, terbesar ketiga di dunia. Sentra kakao antara lain di Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Aceh.

Presiden Direktur PT Mars Symbioscience Indonesia Noel D Janetski mengatakan, jika hama dan penyakit bisa dihilangkan, Indonesia seharusnya bisa menghasilkan kakao 900.000 ton per tahun. Itu artinya, Indonesia bisa menjadi penghasil kakao kedua terbesar di dunia.

Saat ini, biji kakao yang dihasilkan dunia 3 juta ton per tahun. Penghasil biji kakao terbesar adalah Pantai Gading dengan produksi 1,2 juta ton per tahun. Disusul Ghana (700.000 ton). Produsen kakao lain dari Amerika Selatan, seperti Brasil.

Deraan hama dan penyakit menyebabkan petani kakao di Sulawesi tidak dapat memanfaatkan kesempatan meraup keuntungan maksimal pada saat harga kakao di pasar dunia sedang naik. Jika seluruh potensi kehilangan produksi itu dijual dengan harga kakao basah Rp 7.000 per kilogram, nilai penghasilan petani yang hilang Rp 1,12 miliar per tahun. Jika dijual dalam bentuk kakao kering dengan harga Rp 25.000 per kg, nilai potensi yang hilang Rp 4 miliar per tahun

Gempa Berkekuatan 6,6 SR Mengguncang di Dompu, 533 Bangunan Rusak

Setidaknya 533 bangunan rusak akibat diguncang gempa berkekuatan 6,6 skala Richter di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Kamis (7/8) pagi. Empat desa yang letaknya paling jauh 200 meter dari laut mengalami guncangan sangat kuat.

”Data yang ada baru tentang kerusakan rumah dan fasilitas umum,” kata Abdurrahman H Abidin, Camat Pekat, di Pekat, sekitar 120 kilometer arah utara Dompu, ibu kota Kabupaten Dompu, menjelaskan tentang musibah tersebut kemarin.

Kejadian itu, kata Abdurrahman, membuat warga panik. ”Begitu bangunan diguncang gempa, sebagian besar warga berteriak dan berhamburan keluar rumah,” paparnya.

”Saya baru saja bersiap sarapan ketika gempa terjadi. Untung pintu rumah sudah terbuka sehingga saya bisa cepat lari keluar rumah,” ujar Abdurrahman.

Empat desa

Gempa berlangsung pukul 06.07 Wita. Pusat gempa diperkirakan terjadi di 8,16 derajat lintang selatan dan 117,74 derajat bujur timur atau sekitar 51 kilometer timur laut Sumbawa, Pulau Sumbawa. Dari 10 desa yang ada di Kecamatan Pekat, empat desa di antaranya, yakni Desa Nangamiru, Kadindi, Calabai, dan Pekat, mengalami guncangan sangat kuat. ”Desa-desa itu pada umumnya berjarak maksimal 200 meter dari laut,” kata Abdurrahman.

Belum diketahui jumlah kerugian akibat musibah tersebut. Pemerintah Kabupaten Dompu dan aparat kecamatan serta desa masih sibuk mendata dan menenangkan warga. ”Mereka sebagian sudah diberi bantuan makanan secukupnya dan tenda plastik,” kata Abdurrahman.

Dari 533 bangunan yang rusak, yang mengalami rusak cukup berat (dinding bangunan retak-retak) antara lain rumah jabatan Camat Pekat, Kantor Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Desa Pekat, beberapa masjid, dan gedung SD Negeri Nangamiru. Yang mengalami rusak sedang tercatat enam bangunan, sedangkan yang rusak ringan 410 bangunan.

Menurut Abdurrahman, tidak ada bangunan yang ambruk, tetapi masyarakat cukup khawatir mengingat masih ada sejumlah gempa susulan.

Hingga pukul 15.30 masih banyak warga yang membangun tenda darurat di halaman rumah mereka. Dipastikan, sementara ini mereka tidur di luar rumah.

Menurut Heryadi Rachmat, geolog yang juga Wakil Kepala Dinas Pertambangan dan Energi NTB, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami karena gerakannya horizontal.

Kredit Lebih Didominasi Oleh Korporasi Raksasa Dari Pada Pengusaha Kecil Menengah

Seiring melonjaknya harga komoditas pertanian, penyaluran kredit ke sektor pertanian tumbuh pesat. Namun, kredit pertanian lebih banyak tersalur ke korporasi ketimbang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), posisi kredit pertanian per Mei 2008 mencapai Rp 59,21 triliun, tumbuh 41 persen dibandingkan dengan periode sama tahun 2007 senilai Rp 42,06 triliun.

Kredit pertanian tumbuh di atas rata-rata laju kredit seluruh sektor yang sekitar 32 persen.

Dari total kredit pertanian, porsi yang disalurkan kepada korporasi mencapai 71 persen. Adapun sisanya disalurkan kepada UMKM.

Dalam setahun terakhir, kredit pertanian untuk korporasi tumbuh 47 persen, lebih cepat dibandingkan dengan kredit UMKM yang hanya tumbuh 29 persen.

Ekonom BRI, Djoko Retnadi, mengatakan, seiring melonjaknya harga komoditas pertanian, banyak korporasi yang melakukan ekspansi, seperti di perkebunan kelapa sawit, jagung, dan karet.

Perbankan lebih senang membiayai korporasi karena nilai kreditnya tergolong besar. Bagi bank yang tidak memiliki banyak jaringan di pelosok, penyaluran kredit ke korporasi lebih menguntungkan ketimbang UMKM.

Kredit pertanian untuk UMKM tumbuh lebih lamban antara lain disebabkan tidak optimalnya implementasi kredit program, seperti kredit pengembangan energi nabati revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) dan kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE).

KPEN-RP disalurkan untuk komoditas kelapa sawit, karet, dan kakao, sedangkan KKPE dikucurkan untuk komoditas tebu dan singkong.

Salah satu kendala implementasi kredit program tersebut adalah sulitnya pembebasan lahan.

Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom mengingatkan kalangan perbankan agar euforia penyaluran kredit ke sektor pertanian yang sedang naik daun tak mengorbankan prinsip kehati- hatian bank (prudentiall banking) dan kelestarian lingkungan. Hal ini mengingat porsi terbesar kredit pertanian diambil para debitor besar.

Menurut Miranda, saat ini kebijakan BI lebih diarahkan untuk mendukung pengembangan UMKM, terutama yang berbasis komoditas unggulan, agar dapat dibiayai perbankan.

BI, kata Miranda, telah meneliti pola pembiayaan berbagai komoditas. Saat ini terdapat 88 pola pembiayaan konvensional dan 21 pola pembiayaan syariah untuk komoditas pertanian skala UMKM.

BI juga mendorong terjadinya kemitraan antara korporasi dan UMKM untuk meningkatkan akses kredit UMKM terhadap perbankan

Hematologi Bila Darah Membeku Dan Menjadi Penyumbat

Di era modernisasi, dunia makin tanpa batas. Perjalanan lintas benua dengan pesawat selama belasan jam pun kian banyak dilakukan sebagian masyarakat di berbagai belahan dunia untuk berbagai urusan. Akan tetapi, perjalanan panjang itu ternyata bisa membahayakan kesehatan, bahkan mengancam jiwa penumpang.

Dalam sebuah rute perjalanan dari Asia ke Amerika Serikat, misalnya, para penumpang pesawat kelas ekonomi harus duduk selama belasan jam. Siapa menduga jika perjalanan itu berujung maut bagi salah seorang penumpang pesawat akibat mengalami darah beku yang menyumbat pembuluh vena.

”Ini dikenal sebagai sindroma penumpang pesawat kelas ekonomi. Karena otot kaki tidak bergerak saat duduk di pesawat dalam waktu lama, penumpang bisa mengalami terjadinya darah beku yang menyumbat pembuluh vena (venous thromboembolism/VTE) di paru-paru,” kata Direktur Institut Riset Thrombosis, London, Inggris, Prof Ajay Kakkar.

Gumpalan darah yang membeku dapat merusak dan memblokir sirkulasi darah dalam tubuh. Salah satu bagian dari bekuan darah itu kemungkinan bisa pecah dan pada akhirnya memblokir pembuluh darah sehingga memotong pasokan darah ke sejumlah organ penting dalam tubuh. Proses bekuan darah yang pecah dan menyumbat pembuluh darah vena dikenal sebagai VTE.

Menjaga sirkulasi

Ada sejumlah faktor utama yang berperan penting dalam menjaga sirkulasi darah agar tidak membentuk bekuan darah. Jika darah mengalir bersama pembuluh darah, itu akan mengurangi risiko terjadinya bekuan darah. Ketika aliran darah dalam pembuluh vena tidak lancar, hal ini memberi kesempatan bagi darah untuk membeku.

Faktor lain adalah menjaga agar dinding pembuluh darah tetap utuh, karena hancurnya dinding pembuluh darah, misalnya akibat pembedahan atau terluka, bisa menyebabkan aliran darah membentuk gumpalan darah yang membeku. Pemeliharaan tubuh untuk menjaga keseimbangan antara pengenceran dan pembekuan darah juga perlu dijaga agar tidak terbentuk bekuan darah.

Komplikasi

Darah beku yang menyumbat pembuluh darah vena dapat menimbulkan komplikasi yang berakibat fatal bagi penderitanya. Untuk menghindari terjadinya komplikasi yang membahayakan keselamatan jiwa pasien, upaya pencegahan perlu dilakukan kepada mereka yang berisiko terserang VTE.

”VTE merupakan salah satu isu utama kesehatan masyarakat yang sebenarnya dapat dengan mudah dicegah, baik pada pasien medik akut maupun yang dioperasi,” kata konsultan vaskular Dr Alexander Cohen dari Departemen Bedah King’s College Hospital London, dalam Pertemuan Asia Pasifik Pakar VTE, Sabtu (26/7) di Nusa Dua, Bali.

VTE dapat terjadi pada semua tempat dalam pembuluh darah vena, tetapi manifestasi paling umum adalah deep vein thrombosis (DVT) atau trombosis vena dalam, biasanya terjadi di bagian kaki. DVT merupakan pembentukan bekuan darah pada satu dari pembuluh vena dalam. Jenis trombosis ini dapat terjadi setelah proses pembedahan.

”Bila tidak segera ditangani secara tepat, kondisi ini dapat menimbulkan komplikasi yang bisa berakibat fatal. Salah satunya adalah emboli paru atau pulmobary embolism (PE),” kata Ajay.

Emboli paru terjadi apabila darah beku lepas dari lokasi terbentuknya bekuan darah dan masuk ke aliran darah menuju jantung lalu menyumbat di paru-paru sehingga mengancam jiwa pasien.

Emboli paru dialami 2-4 persen dari pasien DVT. ”Mayoritas pasien DVT yang mengalami emboli paru tidak menunjukkan gejala spesifik sehingga sulit dideteksi,” ujarnya. DVT atau PE bisa terjadi pada pasien medis akut yang dirawat dan tirah baring seperti penderita iskemik stroke akut, pasien infark jantung akut, penderita infeksi paru akut, dan hampir semua jenis kanker.

Pasien yang baru menjalani operasi seperti bedah ortopedi juga merupakan faktor risiko terjadinya DVT. Beberapa faktor risiko lain adalah, usia di atas 40 tahun, obesitas, ketidakmampuan bergerak, bepergian dengan pesawat lebih dari delapan jam, kehamilan, dan terapi hormon.

”Faktor risiko utama DVT adalah usia lanjut, penderita kanker, gagal jantung, dan penyakit paru-paru kronis,” ujar Cohen.

Di Amerika Serikat, kasus VTE mencapai 745.000 pasien per tahun dan 235.000 orang di antaranya berakibat fatal. Laporan lain menyebutkan, insiden DVT 145 per 100.000 penduduk, sedangkan emboli paru tanpa DVT 69 per 100.000 penduduk yang artinya emboli paru itu tidak selalu disertai DVT. Sementara itu, di Inggris, VTE menyebabkan 60.000 kematian setiap tahun.

Hasil studi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menunjukkan, dari 17 pasien yang dioperasi, 13 orang menjalani pemeriksaan venografi dan sembilan di antaranya positif DVT.

”Banyak pasien tidak terdeteksi mengalami bekuan darah pada pembuluh vena sehingga menghambat kesembuhan,” ujar ahli hematologi-onkologi dr Djumhana.

Pencegahan

”Darah beku yang menyumbat pembuluh darah vena sebenarnya dapat dicegah dengan sering berjalan-jalan atau menggerakkan otot kaki, termasuk bagi penumpang pesawat dengan lama perjalanan lebih dari 8 jam,” kata Djumhana. Dengan berlatih menggerakkan otot, terutama bagian kaki, secara teratur, serangan VTE dapat dihindari.

Bagi pasien yang harus dirawat dan tirah baring dalam waktu lama atau sulit bergerak, pencegahan dilakukan dengan pemberian antikoagulan, baik suntikan maupun oral. Suntikan dapat diberikan intra vena langsung atau disuntik subkutan. Obat suntikan parenteral seperti Heparin, sedangkan yang subkutan adalah Heparin berbobot molekuler rendah (LMWH), bertujuan mencegah pembekuan darah pada pembuluh vena atau arteri.

”Low molecular weight Heparin (LMWH) lebih aman, efektif mengurangi angka kematian karena emboli paru, tidak meningkatkan risiko perdarahan, dan mengurangi efek samping penggunaan jangka panjang, seperti pengeroposan tulang dibanding jenis terapi pencegahan lain,” ujarnya. Pemberian obat antikoagulan ini diberikan pada mereka yang berisiko mengalami DVT atau PE, terutama sebelum dilakukan operasi besar dan bedah ortopedi.

Karena tingginya angka kematian akibat pembekuan darah yang menyumbat pembuluh vena, tutur Ajay, saat ini obat antikoagulan telah direkomendasikan di banyak negara sebagai pencegahan komplikasi pada pasien dengan faktor risiko mengalami DVT. Akan tetapi, perlu diantisipasi efek samping penggunaan obat ini dalam jangka panjang terutama perdarahan dan osteoporosis pada pasien.

Kurang peduli

Hasil studi global ENDORSE yang dipublikasikan dalam jurnal The LANCET memperlihatkan, 52 persen dari total jumlah pasien di rumah sakit itu berisiko mengalami VTE, mereka adalah pasien yang dioperasi dan pasien yang dirawat. Studi tersebut melibatkan 60.000 pasien di 358 rumah sakit di 32 negara di Eropa, Amerika, Timur Tengah, Asia, Australia, dan Afrika Utara.

Akan tetapi, hanya sekitar 50 persen dari semua pasien dengan risiko terkena VTE yang mendapat terapi pencegahan dengan tepat. Dengan rincian, 59 persen dari pasien yang menjalani operasi dan berisiko terkena VTE, serta 40 persen dari pasien medik yang berisiko mengalami VTE.

”Tidak ada perbedaan nyata antara kondisi di Asia, Eropa, Amerika, Timur Tengah, dan Afrika,” kata Cohen.

Kondisi ini disebabkan, antara lain, VTE belum dianggap sebagai masalah, khawatir terjadi perdarahan, ditambah dengan keterbatasan waktu, kurangnya staf dan sumber daya di rumah sakit, mahalnya biaya pencegahan,” kata Cohen yang ikut memimpin tim riset global itu. Penyebab lain adalah, kurangnya informasi tentang efektivitas terapi dan sulitnya mengubah perilaku petugas.

Temuan ENDORSE ini dinilai penting dalam upaya memperbaiki sistem pelayanan kesehatan nasional di berbagai negara. ”Jika kita ingin memperbaiki hasil terapi pada pasien, kita perlu mengidentifikasi semua pasien yang dioperasi maupun pasien medik yang memiliki faktor risiko VTE dan memberi terapi untuk mencegah VTE,” ungkapnya.

Maka dari itu, kesenjangan antara pedoman penerapan pencegahan VTE dan praktik di berbagai rumah sakit di seluruh dunia perlu diatasi. Rendahnya kesadaran mengenai prevalensi pasien yang berisiko mengalami VTE merupakan alasan utama terjadinya kesenjangan ini. ”Dokter harus menginformasikan kepada pasien bahwa mereka berisiko terserang VTE,” katanya.

Parpol Harus Cari Orang Berkualitas Untuk Jadi Pemimpin

Partai politik harus bisa mencari orang berkualitas untuk memimpin negara ini. Selain itu, pemimpin yang diajukan juga harus memiliki keberpihakan yang jelas kepada rakyat. Jika tidak, jangan harapkan kesejahteraan rakyat yang diharapkan bisa terwujud.

Hal itu disampaikan Sultan Hamengku Buwono X dalam seminar penutupan Konferensi Warisan Otoritarianisme di FISIP Universitas Indonesia, Depok, Kamis (7/8). Sultan didampingi politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung, dan Nursyahbani Katjasungkana dari Partai Kebangkitan Bangsa.

”Salah satu cara mencari pemimpin berkualitas adalah dengan tidak menjadikan modal sebagai faktor utama dalam proses politik dan demokratisasi di Indonesia,” ujar Sultan.

Dia mencontohkan sejumlah pernyataan pemimpin yang tidak seharusnya dilakukan jika ingin menyejahterakan rakyat, di antaranya pernyataan yang mengaitkan pemberian kemudahan kepada investor agar mereka mau berinvestasi di Indonesia.

”Ini omong kosong jika ada yang mengatakan kalau kita tidak mau memberikan kemudahan, investor tak akan datang. Namanya investor, mereka akan mencari peluang yang menguntungkan jika mereka melihat peluang yang menguntungkan di Indonesia. Meskipun harus ikut aturan, mereka tetap akan datang,” ujarnya.

Akbar mengatakan, parpol saat ini memang diberikan kesempatan untuk melahirkan kepemimpinan. Itu sebabnya masyarakat perlu mendorong partai agar mampu mengajukan calon pemimpin yang bisa mengatasi beragam problem negara. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memberi perhatian terhadap masalah yang dihadapi rakyat.

”Yang tak kalah penting adalah pemimpin harus berani mengambil keputusan yang tegas dan bisa menjadi solusi bagi problem rakyat,” ujarnya.

Itu sebabnya, menurut Akbar, seorang pemimpin tidak bisa tiba-tiba muncul di pentas politik. Seorang pemimpin juga harus mengalami pahit getirnya menghadapi beragam persoalan masyarakat. ”Tanpa itu semua, rasanya sulit mengharapkan pemimpin yang baik dan bisa memberi solusi bagi masyarakat,” ujarnya.

Pramono sepakat bahwa partai harus melahirkan calon pemimpin yang memiliki kredibilitas. Itu sebabnya partainya mengharapkan bisa mengajak orang- orang yang punya kredibilitas yang baik dari perguruan tinggi dan secara moral juga tidak mempunyai masalah.

”Sayangnya, memang proses demokratisasi yang terjadi saat ini lebih banyak menghasilkan kegaduhan politik ketimbang kesejahteraan yang diharapkan,” ujarnya

Kasus Penerimaan CPNS Diselidiki Oleh Menneg

Kantor Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara menurunkan tim ke Pematang Siantar, terkait kasus manipulasi seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2005. Mereka akan meminta keterangan.

Deputi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur Ramli Effendi Idris Naibaho akan meminta keterangan pejabat terkait kasus ini, termasuk Wali Kota Pematang Siantar RE Siahaan yang menjadi penanggung jawab seleksi CPNS.

Menurut Ramli, dia bersama pejabat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan meminta keterangan langsung dari Wali Kota, Sekretaris Daerah, hingga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pematang Siantar.

”Kami sudah mendapat laporan ini sejak lama. Bahkan BKN sudah meminta Wali Kota Pematang Siantar membatalkan nomor induk pegawai (NIP) dari 19 CPNS yang bermasalah ini. Namun, ini kan baru sepihak sehingga kami harus datang langsung meminta keterangan pejabat terkait di Pematang Siantar,” ujar Ramli di Medan, Kamis (7/8).

Rencananya, Jumat ini Ramli akan meminta keterangan RE Siahaan di Pematang Siantar.

”Saya juga akan datang bersama anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) asal Sumut, Parlindungan Purba, yang melaporkan kasus ini ke Menneg PAN,” ujarnya.

Sanksi

Menurut Ramli, jika nanti memang terbukti ada pelanggaran dalam proses seleksi CPNS formasi tahun 2005 di Pematang Siantar, pemerintah tak akan segan memberi sanksi kepada pejabat terkait.

”Sanksinya bisa administratif, seperti penundaan pangkat dan gaji, hingga pemberhentian atau sanksi pidana dan ditangani langsung aparat hukum,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, 19 CPNS di Pematang Siantar diduga tak memenuhi ketentuan seleksi tes CPNS, tetapi oleh Pemkot Pematang Siantar mereka tetap diusulkan mendapat NIP ke BKN

DPR Panggil Perusahaan Raksasa Perminyakan Untuk Tanyakan Kenaikan Harga Minyak

Perusahaan-perusahaan raksasa yang bergerak di bidang minyak bakal dipanggil Panitia Angket Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak sebagai saksi.

Dalam kompilasi program Panitia Angket yang diusulkan fraksi-fraksi, paling tidak ada sepuluh nama perusahaan yang tercantum. Perusahaan itu adalah Chevron, Unocal, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Expan, Pertamina, Conoco Phillips, Inpex, Total E&P, Amerada Hess, dan Petrochina.

Usulan ini terungkap dalam rapat Tim Kecil Panitia Angket yang berlangsung terbuka di Gedung DPR, Rabu (7/8). Rapat dipimpin Ketua Panitia Angket Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Kompilasi ini masih bersifat usulan dan masih akan disempurnakan oleh pimpinan Panitia Angket yang berjumlah lima orang. Selanjutnya, pimpinan Panitia Angket akan membawa ke rapat pleno, 15 Agustus 2008.

Empat wakil ketua Panitia Angket adalah Azhar Ramli (F-Partai Golkar), Bambang Wuryanto (F-PDIP), Sutan Bhatoegana (F-Partai Demokrat), dan Efiyardi Azda (F-Partai Persatuan Pembangunan).

Kompilasi program ini menjadi alot diperdebatkan karena selain mencantumkan nama-nama perusahaan minyak raksasa sebagai saksi, juga menyebut mantan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai penanda tangan draf RUU Migas dan memberi izin penjualan gas murah Tangguh ke Fujian; serta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menaikkan harga BBM 2008.

”Kalau mau jujur, harus mulai dari pemerintahan Soeharto agar dapat rangkaian kebijakan-kebijakan sebelumnya,” papar Zainudin Amali dari F-PG.

Irmadi Lubis dari F-PDIP juga mempertanyakan pemanggilan Megawati sebagai wakil presiden. Menurut dia, meski Megawati yang menandatangani draf RUU Migas, yang harus bertanggung jawab tetap Presiden Abdurrahman Wahid.

Tidak ada kerugian

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dalam suratnya yang diterima Kompas membantah analisis Forum Serikat Pekerja BUMN Strategis dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Angket PAN. Forum menduga ada kerugian negara dari penerimaan minyak bumi dan gas Indonesia tahun 2000-2007 Rp 413,49 triliun (Kompas, 2/8). ”Kami menilai berita itu tendensius dan menyesatkan,” demikian surat yang ditandatangani Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen ESDM Sutisna Prawira.

Menurut Sutisna, pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara apa yang diterima bersih dari kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas) dan apa yang disetor ke negara sebagai angka realisasi APBN. (

Program Keluarga Berencana KB Harus Rasional

Indikasi akan terjadi ledakan penduduk di Tanah Air menguat. Bukti empiris menunjukkan, angka fertilitas total atau total fertility rate/TFR lebih tinggi daripada angka ideal untuk mencapai penduduk stabil.

Terindikasi, penduduk terus bertambah sekitar 1,3 persen/tahun. Jika angka itu bertahan, jumlah penduduk akan berlipat dua (doubling population) dalam tempo 53 tahun dari saat ini. Tak mengherankan bila Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarif menilai Indonesia berpotensi mengalami baby boom tahap kedua (Kompas, 22/7/2008).

Rasionalitas

Perubahan tingkat kelahiran itu, antara lain, karena kendurnya program KB. Perubahan sistem pemerintahan diikuti otonomi daerah dinilai ikut mengendurkan program KB di Tanah Air.

Untuk menurunkan tingkat kelahiran, pentingkah program KB? Turunnya kelahiran di Eropa Barat menunjukkan, program KB bukan faktor penting, tetapi modernisasi dengan ciri rasionalitas dalam cara berpikir (David Yaukey, Demography: The Study of Human Population, 1985).

Cara berpikir rasional yang termanifestasi dalam perubahan perilaku pengambilan keputusan guna mencapai tujuan (termasuk ber-KB) umumnya berdasarkan pertimbangan ekonomi dan efisiensi. Padahal, di masyarakat tradisional, suatu keputusan tidak berubah dari generasi ke generasi.

Adapun faktor pendorong lahirnya cara berpikir rasional masyarakat Eropa Barat adalah perkembangan sosial ekonomi yang ditandai pergeseran masyarakat dari pedesaan ke perkotaan, dari pertanian ke industri dalam lapangan kerja dan aktivitas ekonomi (Yaukey, 1985).

Salah satu wujud nyata cara berpikir rasional adalah dalam menilai anak (child value). Pada masyarakat modern, nilai anak tidak dikaitkan faktor produksi tetapi penerus keturunan. Maka, kualitas anak perlu dijaga dan itu memerlukan biaya sosial, ekonomi, dan psikologi. Akibatnya, keputusan memiliki jumlah anak disesuaikan kemampuan dalam membesarkan anak, yang umumnya menginginkan sedikit anak. Keputusan memiliki sedikit anak ini menjadi pendorong transisi fertilitas di Eropa Barat. Faktor terpenting lain adalah keputusan penundaan usia kawin dan tidak kawin (Coale, 1973).

Sedangkan pada masyarakat tradisional, anak dinilai sebagai investasi faktor produksi untuk membantu penghasilan keluarga. Akibatnya, keputusan untuk memiliki banyak anak tidak berubah dari generasi ke generasi.

Informasi KB

Celakanya, cara berpikir rasional masyarakat Eropa Barat tidak sama dengan masyarakat di Tanah Air. Kenyataan ini terdeteksi dari perilaku yang belum berubah, seperti banyak penduduk menikah pada usia muda, dan cenderung beranak banyak. Maka, kemandirian ber-KB pada masyarakat Eropa Barat tidak bisa diharapkan kepada masyarakat kita sehingga peran pemerintah (program KB) amat diperlukan.

Namun, peran pemerintah tidak dapat dilakukan sembarangan karena program KB terkait hak asasi manusia (HAM). Keputusan seseorang untuk ber-KB dari keinginan sendiri tidak bisa dipaksakan (Watson, 1982).

Watson mengingatkan, ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam menjalankan program KB, yaitu informasi, ketersediaan alat/cara, dan layanan KB. Ketiga aspek itu harus berjalan paralel dan seimbang. Berdasarkan ketentuan ini, belum terlihat apakah mengendurnya program KB nasional karena aspek informasi, ketersediaan alat/cara, dan layanan KB atau kombinasi ketiganya.

Lebih komunikatif

Ditengarai, aspek ketersediaan alat/cara dan layanan KB kerap dituding sebagai penyebab mengendurnya program KB. Padahal, aspek informasi yang sering terabaikan memberi andil besar dalam program KB. Bahkan, aspek informasi KB diperkirakan memiliki kekuatan melebihi aspek ketersediaan alat/cara dan layanan KB. Salah satu faktor penting yang mendasari kekuatan informasi adalah pada unsur pengetahuan dan pembelajaran.

Informasi KB bernuansa pengetahuan dan pembelajaran amat diperlukan mengingat tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah serta pengaruh kultur, khususnya pada masyarakat pedesaan. Maka, informasi KB dapat diarahkan membentuk pemikiran rasional, terutama dalam keputusan penundaan usia kawin dan pembatasan kelahiran.

Rasionalitas ber-KB di masyarakat perlu terus diupayakan guna menurunkan fertilitas di Tanah Air. Caranya, mendesain informasi KB lebih komunikatif, edukatif, dan persuasif.

Untuk menghasilkan desain informasi KB yang efektif mungkin perlu dilakukan pemerintah pusat, sementara untuk aspek alat/cara KB dan layanannya dilakukan pemerintah daerah. Cara demikian sekaligus dapat menjembatani gap antara kebijakan KB pada level makro (nasional) ke keputusan ber-KB pada level mikro (rumah tangga). Eloknya, rasionalitas ber-KB sejalan dengan HAM.

Razali Ritonga Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Rachman Halim alias Tjoa To Hing Meninggal Dunia di Mount Elizabeth Hospital

Gemerlap pesta ulang tahun ke-50 PT Gudang Garam masih belum usai, bahkan beberapa pegawai perusahaan rokok itu sedang sibuk menyambut hajat akbar yang digelar di GOR Sanjaya, Kediri, Jawa Timur.

Di gedung olahraga yang berada di tengah kompleks pabrik rokok papan atas di Tanah Air itulah para petenis meja dari berbagai generasi akan merayakan HUT Gudang Garam dengan cara mereka.

Namun kabar duka datang dari Singapura. Bos Gudang Garam, Rachman Halim alias Tjoa To Hing, meninggal dunia di Mount Elizabeth Hospital di usianya yang ke-61.

Presiden Komisaris PT Gudang Garam, Tbk itu meninggal dunia pada 27 Juli 2008, tepat pukul 05.16 WIB karena penyakit jantung.

Tentu saja kabar duka itu sangat mengejutkan, lantaran belum lama sang putra mahkota itu tampil di depan publik saat puncak peringatan HUT Gudang Garam ke-50 di lokasi pabrik Unit III pada 25 Juni 2008 lalu.

Dalam acara yang dihadiri mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan suami, Taufik Kiemas itu, Rachman Halim yang saat itu terlihat sehat wal afiat naik ke panggung bersama saudara kandungnya, Susilo Wonowidjojo.

Keduanya menyampaikan terima kasih kepada tamu undangan, termasuk beberapa menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu dan Gubernur Jawa Timur Imam Utomo yang hadir dalam acara yang menyuguhkan atraksi dari berbagai ragam budaya itu.

Rachman pun menyatakan, terima kasinya kepada masyarakat Indonesia yang masih menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap hasil produksi perusahaan yang dirintis ayahnya, Surya Wonowidjojo alias Tjoa Jien Hwie.

Bahkan sebagai bentuk terima kasih dan penghargaan, Rachman dan dua saudara kandungnya (Susilo dan Juni Setyawati), menyerahkan 11 kunci rumah kepada para karyawan yang dinilainya sudah cukup lama mengabdi.

Di usia perusahaannya yang sudah mencapai setengah abad itu pula, Rachman tengah menyusun kekuatan untuk membangun kembali kejayaan warisan yang ditinggalkan sang ayah itu.

Hal ini ditunjukkan Rachman dengan membangun sebuah gedung megah di Jalan Mayor Bismo atau di sekitar Unit I. Gedung yang berada di seberang Sungai Brantas itu nantinya akan digunakan sebagai kantor pusat administrasi PT Gudang Garam.

Kemudian, Rachman juga mendirikan gedung berarsitektur multi etnis yang dinamakannya dengan Sasana Kridha Surya Kencana. Dua kemegahan itu seakan menandai awal kebangkitan Gudang Garam dari keterpurukan.

Namun Tuhan berkata lain, ketika baru sebulan diangkat kembali sebagai Preskom Gudang Garam dan ketika hendak merayakan ulang tahunnya yang ke-61, Rachman meninggalkan dunia fana ini untuk selama-lamanya.

Pengawas Pabrik

Pria kelahiran Kediri pada tahun 1947 itu awalnya diberi kepercayaan oleh ayahnya untuk mengawasi perluasan pabrik. Sebagai anak sulung, dia juga ditunjukkan cara-cara meracik saus dan membedakan cita rasa rokok.

Setelah terlibat dalam manajemen perusahaan selama beberapa tahun, dia diberi kepercayaan oleh ayahnya sebagai Presiden Direktur pada 1984.

Bersamaan dengan usia setengah abad Gudang Garam, Globe Asia mendudukkan Rachman Halim sebagai orang kaya keenam di Indonesia dengan total nilai harta benda yang mencapai dua miliar dolar AS.

Sebelumnya dia juga menempati daftar orang terkaya di kawasan Asia dan dunia sebagaimana dirilis Majalah Forbes.

Pria yang pendidikan SD dan SMA-nya di Kediri itu meninggalkan seorang istri bernama Feni Olivia alias Oiy Fen Lang, putri seorang pemilik restoran di Bima, Nusa Tenggara Barat, dan dua orang anak.

Hingga sekarang manejemen perusahaan belum memikirkan pengganti pria yang akrab di sapa Pak Tohing itu. “Keluarga almarhum dan keluarga besar Gudang Garam masih berduka, sehingga belum terpikirkan siapa yang layak menggantikan posisi beliau,” kata Humas PT Gudang Garam, Vidya R Budianti.

Peti Seberat 1,5 Ton

Kamis (7/8) siang sekitar pukul 12.30 WIB peti jenazah Rachman Halim seberat 1,5 ton yang terbuat dari kayu jati telah diuruk dengan tanah di Pemakaman Cina, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri melalui prosesi upacara pemakaman adat Tiongkok.

Ribuan warga memberikan penghormatan terakhir pada Bos Gudang Garam itu. Mereka berduyun-duyun di sepanjang jalan yang dilalui mobil jenazah dan iring-iringan rombongan pelayat.

Jenazah berangkat dari rumah duka di Jalan Demak nomor 1, Kelurahan Dandangan, Kota Kediri pada pukul 10.00 WIB.

Sebelum menuju jalan raya, kereta jenazah telah diarak mengitari Sasana Kridha Surya Kencana yang berada beberapa meter dari rumah duka.

Setelah itu jenazah masuk di lokasi pabrik Unit III lalu menyeberang ke Unit V kemudian melanjutkan perjalanan sejauh lima kilometer menuju makam melalui Jalan Tunggul Wulung, Jembatan Semampir, dan Jalan Dr Sahardjo.

Warga rela sejak pagi berada di kompleks pemakaman Cina itu karena rasa cintanya pada almarhum.

“Dia yang membantu mensejahterakan ekonomi kami, wajar kalau kami dan beberapa warga lainnya rela sejak pagi ingin memberikan penghormatan terakhir,” kata Mulyati, buruh linting pabrik rokok Gudang Garam itu.

Untuk memberikan kesempatan kepada karyawan yang hendak memberikan penghormatan terakhir terhadap bosnya itu, manajemen perusahaan meliburkan mereka.

Sebelumnya, jenazah Rachman Halim itu akan dimakamkan pada Minggu (3/8) lalu, namun diundur sehingga baru terlaksana Kamis siang.

Biarkan dulu, dia istirahat untuk selamanya, karena beberapa saudaranya pun telah siap melanjutkan perjuangan untuk menopang ekonomi masyarakat. Selamat jalan, Pak Tohing….

Makanan Atlit PON 2008 Mengandung Formalin

PON XVII-2008 Kalimantan Timur sudah berlalu –ditutup resmi pada 17 Juli lalu– namun ternyata masih menyisakan sebuah persoalan cukup serius karena diduga makanan untuk atlet dan Panpel (panitian pelaksana) di Balikpapan mengandung berbahaya, yakni formalin.

Kepala Seksi Sertifikasi BBPOM Samarinda, Ismail, kepada wartawan di Samarinda, Kamis mengaku bahwa telah menerima 156 sampel makanan dan minuman dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan, pada tanggal 18 Juli 2008.

Dari beberapa sampel makanan untuk atlet PON pertama di regional Kalimantan itu, salah satunya yang diduga mengandung formalin adalah tahu.

Tahu tersebut dicurigai mengandung formalin karena kenyal, padat dan setelah dilakukan “rapid tes” air tahu tersebut berwarna kuning. Ciri-ciri itu merupakan tanda tahu dicampur dengan formalin.

Makanan dan minuman bagi Panpel dan atlet PON-XVII 2008 itu disiapkan oleh salah satu katering pemenang tender konsumsi untuk PON.

BBPOM Samarinda, Kaltim kini tengah meneliti sampel makanan saat pelaksanaan PON XVII 2008 yang diduga mengandung formalin.

Kepala Seksi Sertifikasi BBPOM Samarinda menyatakan bahwa pihaknya tidak berwenang mengeluarkan hasil penelitian. “Kami hanya menerima sampel lalu melakukan pengujian dan tidak berhak menyampaikan hasilnya,” katanya.

Dari 156 sampel itu, kata Ismail terdiri atas, makanan ringan, es cendol, tahu, bakso, sirup dan berbagai jajajan ringan yang diambil dari para pedagang yang menjual di beberapa venue, hotel, restaurant, hotel serta makanan panitia pelaksana PON XVII 2008.

“Kami mengakui bahwa sampel itu diuji karena dicurigai mengandung zat berbahaya. Namun, untuk keterangan lebih rinci, silahkan konfirmasi langsung ke Dinkes Balikpapan,” katanya.

Pengujian sampel makanan dan minuman tersebut lanjut Ismail, merupakan sampling rutin yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

“Setiap tiga bulan, Dinkes Balikpapan mengirim sampel makanan dan minuman untuk diuji. Kebetulan, setelah pelaksanaan PON XVII 2008, Dinkes Balikpapan kembali mengirimkan sampel yang dicurigai mengandung bahan berbahaya,” katanya.

Sampai kini, hanya Dinkes Balikpapan yang mengirimkan sampel makanan dan minuman usai pelaksanaan PON XVII 2008.

“Salah satu sampel yang kami kirim ke BBPOM Samarinda itu memang berasal dari makanan yang dikomsumsi panitia Pelaksanan PON XVII 2008. Kecurigaan semakin besar ketika kami melakukan rapid tes,” kata Kepala Seksi Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Balikpapan, Asna, saat dikonfirmasi, Kamis petang

Hasil Audit Dana Kampanye Publik Di Pastikan Tidak Akan Memuaskan Masyarakat

Hasil audit dana kampanye partai politik peserta Pemilu 2009 dipastikan tidak akan memuaskan publik. Selain persoalan keterbatasan jumlah akuntan publik yang tidak sebanding dengan laporan keuangan kampanye yang harus diaudit, auditor juga tidak dapat mengaudit dana partai politik secara keseluruhan.

Demikian diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Ahmadi Hadibroto di Jakarta, Rabu (6/8).

Kondisi tersebut diperparah dengan belum adanya standar pembukuan laporan dana kampanye yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk parpol.

”Hal ini dipastikan membuat laporan kampanye parpol belum tentu dapat diaudit,” katanya.

IAI tidak ingin hasil audit dana kampanye diklaim parpol bahwa dana mereka bersih dan legal karena sudah diaudit oleh auditor. Audit hanya dilakukan pada dana kampanye yang dimasukkan parpol pada tiga hari setelah penetapan parpol peserta pemilu dan ditutup seminggu sebelum diserahkan ke kantor akuntan publik yang telah ditunjuk KPU.

Sementara itu, dana kampanye parpol banyak yang dikumpulkan sebelum rentang waktu itu atau juga dikumpulkan pada rekening lain yang tidak dilaporkan ke KPU. Bagi parpol lama, dana kampanye biasanya sudah dikumpulkan sejak selesai pemilu sebelumnya.

”Kondisi ini membuat sebagian besar dana kampanye yang digunakan parpol tidak bisa ditentukan legalitasnya,” kata Hadibroto.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Ibrahim Zuhdhy Fahmy Badoh menyayangkan kekurangpedulian KPU dalam menata pelaporan dana kampanye parpol. Padahal, masa pencatatan dana kampanye sudah berjalan hampir satu bulan.

Koalisi lembaga swadaya masyarakat yang peduli soal anggaran sudah sejak beberapa bulan lalu mempertanyakan hal ini ke KPU. Namun, KPU selalu menjawab bahwa standar pencatatan dan pelaporan itu akan segera dibuat

Indonesia Tidak Memiliki Manajemen Demokrasi Yang Baik

Demokrasi di Indonesia belum menjadi berkah bagi kemajuan kehidupan rakyat, bahkan justru menambah beban mereka. Hal itu bukan dikarenakan sistem yang salah, melainkan manajemen demokrasi yang tidak baik.

Hal itu diungkapkan pengamat politik Eep Saefulloh Fatah dalam diskusi terbatas di Grha Kompas Gramedia, Bandung, pada Selasa (5/8) malam.

Peserta yang hadir ialah para pengamat politik, akademisi, aktivis partai politik, dan penggiat demokrasi di Kota Bandung, antara lain Tjetje Hidayat Padmadinata, Dede Mariana, Asep Warlan Yusuf, Upa Sapari, dan Kang Acil dari Bandung Spirit.

Eep menuturkan, selama sepuluh tahun reformasi, demokrasi berjalan tanpa manajemen yang baik. Akibat yang timbul antara lain ialah biaya demokrasi yang mahal dan ketidakmampuan demokrasi memenuhi hak rakyat.

”Bayangkan saja, dalam setahun, rakyat bisa mengikuti hampir sebelas kali coblosan pemilu, yakni mulai dari pemilihan kepala desa, camat, bupati, gubernur, legislatif tingkat satu dan dua, lalu DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan Presiden,” ujar Eep. Indonesia, kata Eep, rata-rata mengadakan pemilu sepuluh kali dalam sebulan.

Rakyat di satu sisi telah jenuh dan letih menghadapi proses demokrasi yang berlarut-larut, sementara mereka tidak merasakan dampak positif dari penyelenggaraan itu. Kualitas pemilu yang buruk, lanjut Eep, disebabkan oleh tugas Komisi Pemilihan Umum yang makin berat karena KPU kini mengurusi pula pemilihan kepala daerah. ”Wewenang KPU besar, tapi kompetensi mereka masih kecil,” kata Eep.

Muda soal ideologis

Mengenai isu generasi tua dan muda dalam Pemilu 2009, Eep mengungkapkan bahwa usia bukan menjadi jaminan. ”Muda bukan soal biologis, tetapi soal ideologis,” ujarnya. Akan menjadi sia-sia apabila pemimpin berusia muda tampil dengan membawa pandangan-pandangan yang lama.

Meski demikian, Eep menilai demokrasi Indonesia akan kembali memiliki harapan jika yang muncul dari Pemilu 2009 adalah para pembaru dari politisi generasi kedua reformasi. ”Selama ini generasi kedua tidak bisa muncul karena sistem yang tidak mendukung,” ujarnya.

Tjetje Hidayat mengungkapkan, kualitas legislatif terpilih pada Pemilu 2009 nantinya tidak bisa diharapkan karena ada permainan uang di balik pencalonan. Siapa pun calon yang memiliki uang, kata Tjetje, bisa menempati nomor urut teratas.

Praktik tersebut lazim berjalan di dalam mekanisme internal partai politik. ”Saya mungkin akan golput saat memilih calon legislatif karena sudah tahu kebobrokan mekanismenya,” ujar Tjetje.

Adapun solusi untuk buruknya manajemen demokrasi, kata Asep Warlan Yusuf, ialah dengan menyiapkan desain yang jelas tentang arah kehidupan bernegara

Pesatnya Perkembangan Pariwisata Mempengaruhi Kemasan Seni Tradisional

Pesatnya perkembangan dunia pariwisata di Indonesia telah menimbulkan berbagai permasalahan industri budaya. Seni pertunjukan tradisional yang akhir-akhir ini menjadi primadona dalam perkembangan pariwisata menjadi kehilangan ”roh” karena terjadi perubahan dimensi bentuk dan dimensi waktu sebuah seni pertunjukan.

Demikian salah satu persoalan yang diungkapkan Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Prof Dr Timbul Haryono, pada seminar ”Globalisasi dan Kebudayaan” yang digelar Komunitas Budaya Indonesia, Rabu (6/8) di Jakarta.

Mengambil contoh pertunjukan wayang kulit, Timbul menjelaskan, di masa lalu, pertunjukan wayang kulit mengandung aspek tuntunan. Dengan durasi pertunjukan delapan jam, penonton dapat menikmati isi pendidikan moral. Namun, sekarang terjadi perubahan secara fungsional menjadi tontonan semata-mata. Sebagian pertunjukan wayang kulit telah kehilangan ”rohnya” karena aspek hiburan lebih dominan.

Direktur PT Kharisma Starvision Plus Edison Nainggolan, yang mempresentasikan persoalan industri film, mengatakan bahwa industri perfilman sekarang dihantui pembajakan. Apabila film kalah cepat main, akan sulit memperoleh hasil untuk mendorong roda produksi berikutnya.

Adapun Sapto Raharjo, salah seorang tim inti Komunitas Budaya Indonesia, mengatakan, industri budaya bisa menjadi bahaya besar karena orang muda dibuat untuk menjadi berpikiran pendek. Mereka hanya dipandang sebagai konsumen, bukan partner kehidupan.

Perumahan Kelas Menengah Bawah Tertekan Akibat Suku Bunga SBI Yang Naik

Penjualan perumahan untuk segmen masyarakat menengah ke bawah di kawasan Bogor, Tangerang, dan Bekasi diprediksi tertekan sampai akhir tahun 2008.

Hal itu dipengaruhi kenaikan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR), laju inflasi, dan harga bahan bakar minyak (BBM). Chief Executive Officer PT Procon Indah Siswanto Widjaja mengemukakan hal itu, Rabu (6/8) di Jakarta.

Laju inflasi tahunan yang mencapai 11,9 persen dan suku bunga KPR yang naik hingga 9 persen per tahun memukul daya beli masyarakat. Ini berimbas pada berkurangnya suplai perumahan baru untuk segmen menengah ke bawah.

”Pada kuartal III-2008, penawaran dan penyerapan perumahan diperkirakan sulit meningkat karena kondisi makroekonomi yang melamban. Tanpa insentif, pembangunan perumahan menengah ke bawah sulit berkembang,” katanya.

Kenaikan harga BBM dan konstruksi menyebabkan harga jual rumah meningkat antara 3-10 persen pada Juni 2008.

Sementara itu, harga tanah di perumahan Jabotabek meningkat rata-rata 3-5 persen. Berdasarkan survei Procon Indah terhadap 44 pengembang perumahan, unit rumah baru yang ditawarkan pada kuartal II-2008 sebanyak 1.882 unit atau turun dibandingkan dengan kuartal I- 2008, yaitu 6.610 unit. Dari jumlah unit rumah baru itu, 63 persen di antaranya ditujukan bagi segmen menengah ke bawah.

Associate Director Strategic Advisory Group Procon Indah Utami Prastiana mengemukakan, hanya delapan pengembang di Tangerang dan Bogor yang meluncurkan perumahan baru.

”Kebanyakan pengembang masih fokus dalam menjual sisa unit yang belum terjual sebagai dampak kenaikan harga konstruksi dan BBM,” katanya.

Jumlah rumah yang belum terjual di Bogor, Tangerang, dan Bekasi hingga kuartal II-2008 sebanyak 60.453 unit. Tingginya jumlah rumah yang belum terjual mendorong sebagian pengembang melakukan rekayasa fisik di kawasan perumahan.

Sementara penawaran rumah untuk segmen menengah atas diperkirakan tetap tinggi, di antaranya kondominium. Golongan ini tidak terlalu terpengaruh inflasi dan suku bunga

Ketidak Becusan Manajemen Membuat PLN Akhirnya Merugi 5 Milyar Setiap Bulan

PLN Wilayah Sumatera Utara mengalami kerugian rata-rata Rp 5 miliar setiap bulan akibat pencurian listrik. Dari penelitian lebih lanjut diketahui, kasus pencurian listrik di Sumatera Utara didominasi oleh konsumen rumah tangga. Persoalan teknis menjadi penyebab kerugian berikutnya.

Menurut Deputi Manajer Komunikasi PLN Wilayah Sumatera Utara (Sumut) Raidir Sigalingging, dari total kerugian sebesar 10 persen setiap bulan, 5 persen di antaranya karena kasus pencurian listrik. ”Sementara 5 persen lainnya karena persoalan teknis kelistrikan, seperti rusaknya jaringan atau trafo. Kami perkirakan dari pencurian listrik, setiap bulannya PLN mengalami kerugian hingga Rp 5 miliar,” ujar Raidir di Medan, Rabu (6/8).

Raidir mengungkapkan, dari hasil operasi penertiban aliran listrik (OPAL), pencurian paling banyak justru dilakukan oleh konsumen rumah tangga. Konsumen skala besar, seperti kalangan industri, karena pengawasan yang cukup ketat, termasuk jarang melakukan pencurian.

”Kalau industri kami pelototin terus. Justru yang paling banyak melakukan pencurian adalah konsumen rumah tangga,” katanya.

Menurut Raidir, secara nasional saat ini PLN tengah mencoba menurunkan tingkat kerugian akibat pencurian listrik hingga di bawah 10 persen dari total kerugian perusahaan. ”Kami memang sekarang sedang menekan hingga di bawah satu digit saja,” ujar Raidir.

Untuk menekan tingkat kerugian akibat pencurian listrik di Sumut, PLN bakal bekerja sama dengan Pemprov Sumut untuk melakukan OPAL. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Washington Tambunan menjadi Koordinator Tim OPAL. Menurut Washington, dalam waktu dekat tim terpadu OPAL dan pemerintah daerah akan bergerak di kabupaten/kota.

Terkait kemungkinan pemadaman bergilir selama bulan puasa, Raidir mengatakan PLN berusaha untuk tidak melakukannya. Menurut dia, jadwal pemeliharaan mesin pembangkit sudah diselesaikan sebelum bulan puasa mulai. Namun, PLN tetap tidak bisa menjamin tak bakal terjadi pemadaman bergilir. Apalagi jika terjadi gangguan pada mesin pembangkit.

”Kondisi daya listrik sekarang ini masih pas-pasan. Artinya bila tak terjadi gangguan, ya tidak akan ada pemadaman. Namun bila ada gangguan, tetap ada pemadaman sebesar daya yang hilang akibat gangguan tersebut,” katanya.

Sementara itu, dari Padang dilaporkan, defisit listrik yang terus terjadi di jaringan interkoneksi Sumatera bagian tengah dan selatan berdampak pada pemadaman bergilir hingga akhir tahun. Kondisi ini sulit dihindari karena adanya aneka jenis perawatan pembangkit serta keterbatasan sumber energi untuk menggerakkan pembangkit.

General Manager PT PLN Wilayah Sumatera Barat Hudiono mengatakan, pada bulan Agustus ini setidaknya dua kali pemadaman bergilir yang besar akan dilakukan di enam provinsi, yakni Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung.

”Setelah pemadaman listrik yang agak berat pada awal hingga pertengahan bulan Juli, PT PLN berusaha mengurangi pemadaman pada akhir Juli hingga awal Agustus karena pembangkit unit II PLTU Ombilin sudah kembali memasok listrik ke jaringan interkoneksi,” katanya.

Akan tetapi, awal Agustus ini kembali ada pemadaman berat. Pemadaman kemungkinan besar masih akan dilakukan sampai akhir tahun ini meskipun jadwal pemadaman sangat mungkin berubah-ubah, bergantung pada pemakaian listrik oleh konsumen dan ketersediaan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit.

Dua Mortir Zaman Hindia Belanda Di Temukan Di Padang

Dua mortir yang diperkirakan masih aktif ditemukan di rumah warga Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Selasa (5/8). Mortir yang ditemukan tertimbun tanah ini diperkirakan merupakan sisa-sisa penjajah Belanda.

Kepala Kepolisian Kota Padang Komisaris Besar Bambang Ramelan, Rabu, mengatakan, kedua mortir yang mempunyai panjang sekitar 20 sentimeter ini ditemukan oleh Indra, warga Kuranji, yang tengah membangun rumah.

”Saat hendak membuat fondasi rumah, dia menemukan ada dua mortir ini di kedalaman sekitar setengah meter di dalam tanah,” kata Bambang.

Temuan itu segera dibawa oleh Indra ke Kepolisian Sektor Pauh, Selasa sekitar pukul 16.00. Oleh polisi yang bertugas, benda itu dibawa ke Poltabes Padang sekitar pukul 21.00.

Hingga Rabu siang, mortir itu masih disimpan di ruang penerima laporan Poltabes Padang.

Baru sekitar pukul 15.00, mortir dipersiapkan untuk dibawa ke markas Gegana Padang dengan menumpang mobil minibus milik Gegana.

Kedua mortir hanya ditempatkan di kardus bekas air mineral dengan dibungkus kertas koran. Pengemasan serupa dilakukan Tim Gegana setelah melihat tombol ledak mortir tidak lagi berbahaya.

Rencananya, mortir tersebut akan dimusnahkan oleh Tim Gegana.

Bambang Ramelan memperkirakan kedua mortir itu masih aktif kendati tidak terlampau berbahaya. Pengaktifan mortir bisa terjadi kalau benda ini dipanasi atau digergaji. Untuk menembakkan mortir ini dibutuhkan senjata pelontar. Jarak lontaran mortir bisa mencapai 15 sampai 20 meter.

Bentuk mortir

Mortir ini diperkirakan berasal dari masa penjajahan Belanda. Salah satu indikasinya adalah bentuk mortir yang tidak lagi ditemui saat ini.

Bentuk mortir umumnya berubah-ubah sesuai dengan masa pembuatannya sehingga dari bentuknya bisa diperkirakan waktu pembuatan.

Salah satu ujung mortir ini agak mengecil, sedangkan yang lainnya terdapat seperti sirip. Bagian tengah mortir ini menggembung dibandingkan bagian lain. Besi yang membungkus mortir ini berwarna coklat kemerahan, seperti karat.

Pemusnahan

Pemusnahan mortir yang sudah tidak terlalu berbahaya biasanya dilakukan di tengah laut atau diledakkan secara tertutup, sementara kalau mortir masih berbahaya, pemusnahan dapat dilakukan di pulau yang tidak berpenghuni.

Kendati ditemukan di lingkungan masyarakat, Bambang merasa belum perlu melakukan penyisiran di sekitar tempat permukiman warga itu.

Wide Wild West Indonesia Dimana Para Bandit Berkuasa Dan Berkeliaran

Sebanyak 52 anggota DPR terlibat suap. Begitu berita harian ini delapan hari lalu. Banyak orang mengatakan mungkin lebih banyak lagi. Mungkin semuanya. Masyarakat yang tak lagi percaya kepada anggota DPR mengusulkan agar DPR dibubarkan.

Ketika 10 tahun lalu penguasa tunggal dijatuhkan, orang berharap kejadian korupsi sejenis yang dilakukan Soeharto tak akan lagi terjadi karena rakyat akan mengawasinya. Ternyata si pengawas sendiri terlibat korupsi.

Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah setelah kita menjalankan reformasi yang ditegakkan atas dua pilar, demokrasi dan pasar bebas, reformasi mestinya berjalan mulus?

Keganjilan ini dapat diterangkan secara sederhana dengan mengikuti karya Mancur Olson, Power and Prosperity (2000). Olson juga bertanya tentang reformasi, tetapi reformasi di Rusia: mengapa setelah rezim represif runtuh, bukan kesejahteraan yang muncul, melainkan kelompok jaharu? The lifting of the iron curtain revealed something else that the developed nations of the West, whether they had been winners or losers in World War II, did not expect to see: an extraordinary amount of official corruption and Mafia-style crime? Sama seperti kita di Indonesia, reformasi di Rusia juga dijalankan dengan memakai program demokratisasi dan pasar bebas.

Dua macam bandit

Olson menerangkan keanehan ini dengan model bandit menetap (stationary bandits) dan bandit berkeliaran (roving bandits). Pada masa rezim represif, seorang bandit berkuasa, tetapi dia bandit menetap. Artinya, dia tak akan menguras habis wilayahnya. Ia bahkan akan menjaga wilayahnya, memberi keleluasaan kepada penduduknya untuk terus maju. Dengan cara itu, ia akan terus dapat menarik berbagai pungutan yang merupakan sandaran hidupnya. Setelah rezim represif runtuh, muncullah bandit berkeliaran.

Sebagaimana di zaman kuno, jenis bandit ini mendatangi sebuah wilayah, menjarah habis wilayah, lalu pergi. Begitu cara kerjanya. Berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, menguras habis kekayaan di tempat itu tanpa menyisakan apa pun.

Ketika Indonesia di bawah Soeharto, ”orang kuat” ini menguasai seluruh Indonesia dan rakyatnya. Kekuatan Soeharto berhasil membuat semua orang bergantung kepadanya. Sementara itu, orang-orang di sekitar Soeharto merasa senang dan nyaman. Tak hanya mendapat perlindungan, juga sedikit kekayaan. Memang Soeharto terkenal membagi-bagikan kemurahan hatinya kepada semua orang yang mau mengabdinya. Hal ini berlaku bagi pegawai negeri, pengusaha swasta, dan militer.

Maka, penguasa tunggal itu berstatus bandit menetap dan menimbulkan stabilitas yang lumayan sehingga Indonesia dipuji Bank Dunia akan menjadi ”macan Asia”. Hal ini membuat orang percaya, ada hubungan erat antara stabilitas dan sukses ekonomi. Namun, ini merupakan kelihaian Soeharto. Sebagai bandit menetap, ia tak menguras habis kekayaan Indonesia, juga tak mengembangkannya. Ia membiarkan Indonesia pada tingkat tertentu yang cukup bagi penduduk untuk berusaha dan cukup untuk dikuras. Indonesia memang maju, tetapi tak akan pernah maju sampai ke titik maksimal.

Zaman bandit berkeliaran

Menurut Olson, begitu bandit menetap runtuh, muncullah bandit berkeliaran yang tak lagi terikat pada sang ”bos”. Jika mereka semula tertunduk dan terbungkuk di depan bos, kini gerak mereka bebas tak terikat menjalankan perintah apa pun. Tak ada yang ditakuti. Mereka menancapkan diri sebagai pemalak dan pemeras yang siap menjalankan aksinya.

Situasi ini persis sama dengan di Rusia sebagaimana dianalisis Olson. Ketika bandit menetap (Partai Komunis) disingkirkan, muncullah bandit berkeliaran yang menguasai daerah-daerah maupun wilayah kekuasaan lain. Mereka nyaris mengabaikan kendali oleh pusat, bergerak sendiri sesuai dengan kebutuhannya.

Di Indonesia datangnya demokratisasi dan otonomi daerah sejak tahun 1999 memberi sumbangan signifikan bagi meluasnya bandit berkeliaran ini. Sistem yang lebih tepat diberi nama ”demokrasi prosedural” ini pada dasarnya membebaskan rakyat Indonesia dari cengkeraman kekuasaan otoriter Soeharto sekaligus menciptakan banyak aktor dalam perpolitikan Indonesia. Aktor-aktor ini—entah tergabung dengan parpol entah tidak—belajar bagaimana memanipulasi pemilu/ pilkada menjadi kepala eksekutif atau anggota legislatif.

Sistem demokrasi sebenarnya adalah sistem yang tak stabil. Semua politikus—di tingkat nasional, lebih-lebih di tingkat daerah—sadar, kesempatan terus duduk di kursinya hanya sekali itu saja karena sistem demokrasi menuntut rotasi pemimpin. Daripada memanfaatkan masa baktinya secara optimal, mereka malah mendapat insentif menjalankan penjarahan dan menguras habis. Mumpung berkuasa, mereka memanfaatkannya sebaik mungkin.

Khusus tentang anggota DPR/ DPRD. Yang membuat mereka makin kalap dan tak terkendali adalah sistem pemilihan anggota legislatif yang tak menganut sistem distrik: nasib mereka bergantung pada pemimpin umum partai, bukan rakyat tempat pemilihan mereka. Sebagai pion partai, mereka menyetor hasil kepada partai. Dalam sistem ini, oknum memang penting, tetapi partai lebih penting. Hasil sogok- menyogok ini hanya sebagian masuk kantong sendiri. Selebihnya untuk setoran partai.

Begitulah para bandit berkeliaran menerjang memasuki wilayah-wilayah Indonesia, menguras kekayaan di situ, lalu pergi. Sementara itu, bandit berkeliaran lain telah menunggu!

I Wibowo Koordinator ”Dijkstra Society” Jakarta

Krimininalitas Dipicu Oleh Budaya Materialisme

Tindak kriminalitas saat ini juga merupakan dampak dari gejala konsumtifisme yang menjangkiti masyarakat, di tengah kondisi sosial ekonomi yang mengomodifikasikan segala hal. Kondisi ini makin memprihatinkan karena tindak kriminal juga cenderung makin impulsif dan ”berkualitas”.

”Gambaran kondisi saat ini adalah segala sesuatu dikomodifikasikan, dikemas, dijual. Apapun itu, bahkan juga manusia dan organ-organnya adalah komoditi yang punya pasar. Komodifikasi juga mewujud gejala konsumerisme, yang berbuah menjadi salah satunya kriminalitas,” papar Sosiolog dari Universitas Indonesia Tamrin Amal Tomagola, Senin (5/8).

Tamrin mengatakan, meski kebutuhan ekonomi dasar tetaplah motif sebagian besar tindak kriminal, gejala konsumtifisme mempertajam motif itu. Sebab, gaya hidup konsumtif memang mempertajam kesenjangan dan menerbitkan kecemburuan sosial di kalangan bawah yang hanya bisa menjadi penonton.

Sementara, kecenderungan alami manusia adalah mendapat pengakuan dari lingkungannya. Di tengah masyarakat yang materialistik, eksistensi atau kesuksesan orang pun diukur dari hal-hal yang bersifat materi, yang tak melulu hal yang primer.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Komisaris Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan kecenderungan motif ekonomi dan budaya konsumerisme memang saling bertautan memancing praktik kriminal.

Menurut Bambang, tingginya angka kriminalitas berjenis pencurian (pemberatan) turut merefleksikan hal itu. Januari hingga Mei 2008 ini sudah terjadi 21.739 kasus pencurian di 31 wilayah polda di Indonesia.

Bambang menambahkan, kepolisian juga memberi atensi khusus pada jenis-jenis kejahatan yang menimbulkan keresahan orang yang lebih mencekam seperti perampokan (dengan kekerasan), perkosaan, dan penculikan. Rasa resah yang mencekam lebih kuat karena kerap nyawa menjadi taruhan. Terlebih, kecenderungannya kini, jenis kejahatan semakin impulsif. Namun, cukup banyak juga yang ”berkualitas”, dilakukan secara terorganisasi dan terencana.

Tren Pembunuhan

Data dari Bareskrim Mabes Polri menunjukkan, pada Januari-Mei 2008, pembunuhan di Indonesia secara kuantitas menunjukkan tren meninggi yaitu, sudah mencapai 559 kasus. Sementara di sepanjang tahun 2007, terjadi 941 pembunuhan. Dengan demikian, dalam lima bulan di 2008, jumlah kejadian pembunuhan sudah melampaui 50 persen jumlah di tahun 2007.

Selain kuantitas yang meninggi, kualitas pembunuhan juga cenderung makin nekat. Kepala Direktorat I Keamanan Transnasional Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Badrodin Haiti mencontohkan kasus pembunuhan berantai oleh Very Idam Henyansyah alias Ryan. Pembunuhan itu meski awalnya seperti dipicu kecemburuan pribadi, belakangan mulai terkuak Ryan membunuh juga demi harta secara terencana. Namun, harta itu lebih untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup ketimbang kebutuhan mendasar yang mendesak.

”Membunuh orang sepertinya makin mudah saja dilakukan. Cepat reaktif lalu membunuh. Secara umum, kejahatan juga cenderung makin berkualitas atau serius ketika persaingan hidup makin tinggi,” kata Badrodin.

Di Temanggung, Jawa Tengah, pembunuhan misalnya dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak bayinya. Walsiyem (33), warga Desa Kwarakan, Kecamatan Kaloran, Temanggung, memotong kepala bayi yang baru ia lahirkan. Polisi sejauh ini memperkirakan perbuatan itu dilatarbelakangi kesulitan ekonomi. Walsiyem dan suaminya kerap mengeluhkan soal keuangan dan kesulitan membesarkan ketiga anaknya.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Carlo Brix Tewu mencatat, tahun 2008 ini pemicu pembunuhan memang menunjukkan gejala impulsif. ”Sejak Januari sampai Agustus ini, motif pembunuhan adalah karena rasa cemburu dan tersinggung. Meski demikian, bila diurai ada faktor ekonomi juga,” tutur Carlo.

Keluarga Rapuh

Zakarias Poerba, Kriminolog dari Kajian Ilmu Kepolisian UI, menambahkan, kejahatan di kota-kota besar juga dipengaruhi rapuhnya sistem paguyuban, menguatnya individualisme dan materialisme, rapuhnya keluarga, dan minimnya kesempatan berekreasi. Semua ini menyebabkan meningkatnya ketegangan individu yang jadi mesiu praktik kriminal.

Badrodin menguatkan, perubahan tatanan sosial yang makin materialistik memang menjadi lahan subur bagi kriminalitas. ”Misalnya, seorang remaja ingin handphone karena semua temannya punya handphone. Ketika orangtuanya enggak mampu membelikannya, ia tertekan dan cari jalan lain yang bisa berujung kriminal. Tapi kalau nilai-nilai di keluarganya kuat, itu bisa tercegah,” imbuhnya.

Baik Tamrin, Badrodin, dan Zakarias mengatakan, keluarga merupakan jaring pengaman pertama merebaknya kriminalitas di masyarakat. ”Sayangnya unit keluarga memang makin rapuh sehingga nilai-nilai hidup yang sejati terus tereduksi. Sebenarnya, nilai-nilai itu tadi sederhana, 'ambil segala hal secukupnya dan berbagi dengan sesama',” ujar Tamrin

Lokiga Hukum Pemberantasan Korupsi Yang Aneh Dimana Penerima Uang Alias Yang Disuap Tidak Menjadi Tersangka

Para penerima uang korupsi, baik dalam kasus aliran dana Bank Indonesia maupun dana APBD, jangan cuma menjadi saksi dalam perkara korupsi. Para penerima uang korupsi itu seharusnya juga menjadi tersangka karena mereka merupakan pihak yang turut serta (medepleger) tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Rudy Satryo Mukantardjo, dalam acara diskusi panel yang diselenggarakan Lembaga Advokasi Kepala Daerah Seluruh Indonesia dengan tema ”Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pembangunan di Daerah Sebuah Dilema dalam Perspektif Penegakan Hukum” di Jakarta, Senin (4/8).

Menurut Rudy, hal yang menjadi kurang lengkap dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun kejaksaan adalah para penerima uang selama ini hanya dijadikan saksi.

Padahal, lanjutnya, para penerima uang ini justru kadang yang memicu munculnya praktik korupsi, seperti mereka mengajukan proposal permohonan dana.

”Ini tidak menjadi perhatian yang baik dari penegak hukum. Seharusnya pihak yang menerima uang, terlebih kalau mereka yang meminta dana, harus diminta pertanggungjawabannya, tidak semata-mata dihadirkan sebagai saksi di pengadilan saja. Pihak yang meminta ini adalah pihak yang turut serta melakukan tindak pidana. Mereka memiliki peranan,” kata Rudy.

Rudy malah mengatakan, pihak-pihak yang menerima uang ini, apalagi jika mereka mengajukan proposal, merupakan biang kerok penyalahgunaan uang negara, baik uang di pemerintah pusat maupun dana APBD.

”Mereka biang-biang kerok penyalahgunaan uang negara. Sebab, kepala daerah khawatir, kalau permintaan mereka tidak dipenuhi, kepala daerah akan diganggu kerjanya,” ujar Rudy.

Pengadaan barang

Ketua Board of Trustee Kongres Advokat Indonesia Teguh Samudera mengatakan, untuk menghindari terjadi kasus hukum dalam pengadaan barang dan jasa di daerah, para kepala daerah ataupun pimpinan unit sebaiknya mengajak aparat penegak hukum untuk terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa. ”Pimpinan daerah dan pimpro selalu mendalami dan membuat check list apa saja unsur-unsur tindak pidana korupsi,” kata Teguh.

Sedangkan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Suwardi mengatakan, apabila seorang pejabat publik dalam membuat keputusan secara fretes ermessen (diskresi), ada kemungkinan bisa melanggar produk-produk hukum yang ada.

Namun, kata Suwardi, para hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu bilamana dapat dibuktikan bahwa dalam proses pembuatan keputusan tersebut terdapat unsur pengutamaan penyelenggaraan kepentingan publik dan negara tidak dirugikan, maka dia dapat dibebaskan.

Para Pebisnis Mendominasi Wisatawan Domestik

Kunjungan tamu hotel di Kota Palembang dari segmen wisatawan domestik masih didominasi kalangan pebisnis untuk kegiatan MICE atau meeting, incentive, conference, dan exhibition. Wisatawan yang berkunjung untuk tujuan murni berwisata masih minim jumlahnya. Untuk mendongkrak angka kunjungan wisata sesuai dengan tujuan Visit Musi 2008, pemerintah disarankan lebih membangun sinergi dengan para pelaku pariwisata lokal dalam membangun sistem promosi pariwisata yang tepat.

Menurut Public Relation Officer Hotel Horizon Palembang Prayudi Tama, Selasa (5/8), dari profil tamu hotel di Hotel Horizon selama dua tahun terakhir, sekitar 70 persen berasal dari kalangan wisatawan pebisnis dan MICE, sedangkan sisanya merupakan wisatawan keluarga, kelompok, dan perorangan.

Menurut dia, itu menandakan Kota Palembang sangat diminati untuk kegiatan MICE, tetapi belum begitu digemari untuk tujuan murni berwisata. Salah satu indikatornya adalah tingkat okupansi hotel yang selalu penuh justru pada hari kerja Senin-Jumat.

”Sedangkan pada akhir pekan, tingkat okupansi justru menurun. Jika wisatawan yang datang adalah untuk tujuan murni berwisata, maka pada akhir pekanlah biasanya tingkat okupansi penuh,” katanya.

Belum bersinergi

Ditanya tentang peran pemerintah dalam mempromosikan Visit Musi 2008 di sektor perhotelan, Yudi menjawab sampai sekarang masih minim dan masih belum terbangun sinergi dengan pelaku pariwisata tingkat lokal. Selama ini pelaku perhotelan seperti dirinya selalu membentuk sistem promosi pariwisata sendiri tanpa ada keterlibatan pemerintah setempat.

”Kami menyadari keterbatasan pemerintah dalam hal dana dan kemampuan. Untuk itu, kami juga membuat sistem promosi sendiri,” katanya.

Sejumlah upaya yang pernah dilakukan pelaku pariwisata lokal, misalnya, pembuatan peta wisata Kota Palembang, pemberian fasilitas gratis wisata keliling kota pada akhir pekan, dan penerapan sistem tarif hotel yang terjangkau bagi semua jenis wisatawan.

Yudi menyarankan agar pemerintah mulai membangun sinergi dengan pelaku pariwisata tingkat lokal. Hal ini penting karena bisa meningkatkan angka kunjungan untuk segmen wisatawan domestik, terutama yang tujuannya berwisata.

Menurut dia, sinergi tersebut seharusnya bisa diwujudkan dalam pengemasan promosi pariwisata dan menggagas kegiatan kesenian-kebudayaan yang secara langsung mendukung sektor pariwisata

Hutan Ciremai Terbakar

Beberapa hari terakhir, kebakaran melanda wilayah hutan di beberapa daerah. Di Jawa Barat, hingga Selasa (5/8) api sudah membakar 58 hektar kawasan hutan Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan. Di Jawa Timur, kebakaran hutan terjadi di wilayah Kabupaten Madiun dan Mojokerto.

Kebakaran yang terjadi kali ini berada di wilayah Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) yang melanda dua wilayah yang menjadi area tangkapan air, yakni di Desa Cirendang dan blok telaga remis di Desa Kaduela, Kecamatan Pesawahan.

Api diketahui sudah membesar pada Senin (4/8) sekitar pukul 15.00 dan akhirnya bisa dipadamkan pukul 18.00. Namun, api sudah telanjur menghanguskan pepohonan hasil Gerakan Rehabilitasi Nasional (Gerhan) hutan dan tanaman yang ditanam di daerah tangkapan air di Telaga Remis dan Situ Ciceren.

Kepala Seksi Pengelolaan TNGC Wilayah I Linggarjati Maman Surahman mengungkapkan, akibat kebakaran itu, fungsi area tangkap air bisa menurun dan rusak karena tanaman yang seharusnya bisa menyimpan air kini sudah terbakar.

Kepala TNGC Muhtadin Nafari menyatakan, ada kemungkinan area itu sengaja dibakar atau akibat aktivitas wisatawan.

Peristiwa itu adalah kebakaran hutan ketiga kali dalam dua bulan terakhir. Pada 12 dan 19 Juli lalu, api juga menghanguskan sekitar 180 ha lahan di lokasi yang berdekatan dengan kebakaran kemarin. Jika tahun 2007 area yang terbakar adalah semak, kini daerah hutan pinus pun ikut terbakar.

Guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran lagi, TNGC memperketat pengawasan hutan dengan mengerahkan 65 petugas untuk berpatroli ke daerah rawan hutan. Namun, jumlah itu tergolong kecil ketimbang luas area hutan TNGC yang mencapai 15.500 ha.

Di Jatim, kebakaran melanda areal hutan pada wilayah Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Madiun dan wilayah Desa Ketapan Rame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto.

Kebakaran di Madiun sudah terjadi beberapa kali dalam dua minggu terakhir, sedangkan di Mojokerto terjadi Sabtu (2/8) sore hingga Selasa.

Wakil Kepala Administratur KPH Madiun Dedi Siswandhi mengatakan, sejak 20 Juli lalu, kebakaran hutan di wilayahnya terpantau beberapa kali terjadi. Namun, dia belum merekapitulasi luas hutan yang telah terbakar.

Kabut asap

Kabut asap yang melanda Provinsi Riau dalam beberapa hari terakhir berpeluang menyebar sampai ke negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Sebaran asap itu dimungkinkan dengan bertiupnya angin yang cukup kencang dari arah barat daya-selatan ke arah utara. Kesehatan warga juga akan terganggu.

Wakil Kepala Dinas Kesehatan Riau Abdullah mengimbau agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Bila berada di luar, masyarakat disarankan menggunakan masker.

Berdasarkan pantauan Kompas, Selasa, udara di Kota Pekanbaru masih diselimuti asap. Kualitas udara, berdasarkan catatan alat pengukur indeks standar pencemaran udara di pusat Kota Pekanbaru, sudah mulai menurun ke tingkat sedang.

Suku Bunga BI Naik Untuk Tekan Laju Inflasi

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Selasa (5/8), memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 9 persen. Keputusan itu dimaksudkan untuk memantapkan stabilitas perekonomian dan sistem keuangan Indonesia.

Keputusan menaikkan BI Rate juga untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi dalam jangka menengah. ”BI masih melihat adanya risiko tekanan inflasi ke depan yang bersumber dari gejolak harga minyak dan pangan dunia serta tekanan permintaan dalam negeri,” kata Gubernur BI Boediono.

Masih tingginya risiko tekanan inflasi tersebut menjadi pertimbangan BI untuk kembali menaikkan BI Rate bulan ini. Namun, dampak kenaikan BBM terhadap inflasi sudah berkurang.

Guna mengefektifkan kebijakan moneter, kenaikan BI Rate tersebut juga diiringi optimalisasi penggunaan instrumen kebijakan moneter lainnya, seperti pengendalian volatilitas nilai tukar dan penyerapan ekses likuiditas melalui operasi pasar terbuka.

Penyaluran kredit

Angka inflasi Juli 2008 tercatat 1,37 persen sehingga realisasi inflasi tahunan menjadi 11,9 persen, meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 11,03 persen.

Inflasi Januari-Juli 2008 mencapai 8,85 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, 2,72 persen. Dengan memperhitungkan beberapa faktor risiko serta tekanan inflasi yang masih akan timbul hingga akhir tahun ini, BI memperkirakan inflasi pada akhir 2008 akan berada pada kisaran 11,5-12,5 persen (year on year/YOY).

Kendati suku bunga telah memasuki tren meningkat dan harga berbagai komoditas berada dalam level tinggi, hingga akhir semester I-2008 penyaluran kredit perbankan tetap kencang.

Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Halim Alamsyah mengatakan, kredit perbankan cenderung merata di semua sektor.

Ekonom BNI Ryan Kiryanto mengatakan, kenaikan BI Rate direspons perbankan dengan menaikkan bunga kredit 0,5-1 persen. ”Kenaikan bunga kredit yang tipis tidak akan menurunkan permintaan kredit,” kata Ryan.

Direktur PT Astra International Tbk Priyono Sugiarto mengatakan, ”Kalau BI Rate naik terus dan di sisi lain daya beli masyarakat turun, ya orang enggak bisa beli apa-apa.”

Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Bambang Soesatyo mengatakan, kenaikan BI Rate merupakan pukulan telak di tengah daya beli masyarakat yang masih rendah

Rencana Induk Transportasi Jakarta Sudah Tidak Sesuai Lagi Dan Perlu Direvisi

Rencana induk transportasi terpadu Jabodetabek yang dibuat tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan wilayah saat ini sehingga harus direvisi. Sudah banyak persoalan yang muncul empat tahun lalu belum dikaji secara tuntas.

Masalah itu mengemuka dalam rapat tentang revisi rencana induk transportasi terpadu Jabodetabek di Jakarta, Selasa (5/8). Rapat dipimpin Deputi Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Menko Perekonomian Bambang Susantoro, diikuti pejabat dari Bappenas, Departemen Perhubungan, Pekerjaan Umum, dan para kepala dinas dan suku dinas terkait di Jabodetabek.

Bambang menjelaskan, pihaknya sedang membahas dan melakukan berbagai kajian terhadap pesatnya perkotaan di Jabodetabek. Pembangunan infrastruktur transportasi selama ini mengacu pada Studi Rencana Induk Transportasi Terpadu Jabodetabek (SITRAMP), sebuah kajian paling komprehensif tentang transportasi pada tahun 2004.

Setelah melihat berbagai perkembangan kota dan sebagai antisipasi akan terbitnya Keppres Tata Ruang Jabodetabek dan Bogor- Puncak- Cianjur (Bopunjur), diperlukan suatu revisi atau pembaruan data dari hasil studi terdahulu. ”Untuk itu juga diperlukan suatu survei dan kajian seperti yang terungkap dalam rapat,” kata Bambang.

SITRAMP 2004 belum mengkaji secara tuntas mengenai pembangunan 15 koridor jalur khusus bus transjakarta, jalur lingkar luar kereta api, enam ruas tol dalam kota, jalur logistik utama antara Jakarta dan kota-kota sekitarnya. ”Pesatnya permukiman skala besar di sekitar Jakarta juga belum diperhitungkan,” katanya.

Pada saat ini kata dia, harus dilihat lagi pola pergerakan terakhir warga atau penumpang di Jabodetabek, mengingat kota satelit di sekitar Jakarta tumbuh pesat. Sementara itu, masih banyak permasalahan yang menunjukkan belum efisiennya sistem transportasi kota.

Kata dia, bicara transportasi Jakarta sudah tidak bisa lepas dengan Bodetabek. Kalau selama ini pembangunan infrastruktur transportasi di Jakarta merujuk bangunan pola transportasi massal (PTM), ke depan perlu dikaji bagaimana dengan infrastruktur transportasi yang meliputi Jabodetabek.

”Oleh karena itu, sudah saatnya rencana induk transportasi Jabodetabek yang dibuat tahun 2004 direvisi sesuai kebutuhan,” kata dia.

Awas Ranjau Paku Di Kawasan Semanggi

Rajau paku kembali marak. Sedikitnya satu kilogram paku berbagai ukuran ditemukan petugas dari kolong jalan layang Semanggi dan sejumlah ruas jalan protokol, Minggu (3/8) malam.

“Paku-paku berukuran antara 3 hingga 5 Cm ditemukan saat petugas menyisir dengan menggunakan kendaraan yang dilengkapi mahnet,” kata Kompol Sambodo, Koordinator Traffik Managemen Center (TMC) Polda Metro Jaya.

Paku disebar dipinggir jalan bersama kerikil dan sampah sehingga sulit ketahui oleh pengendara, khususnya roda dua. Satlantas Polda Metro Jaya kini lebih memfokuskan patroli di titik–titik rawan ranjau paku, antara lain Jalan gatot Subroto, daerah Cawang dan Pancoran serta wilayah lainnya.

“Memang kami sudah sering melakukan penyisiran di jalan-jalan yang dicurigai sebagai tempat penebar paku. Tapi setiap kali melakukan penyisiran masih ada saja paku yang ditebar di jalanan,”ujar Sambodo.

Dia juga mengaku belum mengetahui pasti maksud dan tujuan pelaku penebar paku itu, apakah agar ban kendaraan bocor lalu ditambal di bengkel terdekat atau diincar harta bendanya.

Pengendara sepeda motor dan mobil diimbau lebih berhati-hati terutama bila ada sampah ditutupi koran atau jalan yang berlubang.

MUI Majelis Ulama Indonesia Menegaskan Bahwa An Nazir masih bebas dari sebutan sesat dan menyesatkan

Majelis Ulama Indonesia (MUI), beberap bulan lalu, menegaskan Al-Qiyadah merupakan aliran “sesat dan menyesatkan”.

Pengadilan pun sudah menjatuhkan vonis kepada pimpinannya Ahmad Mushaddeq disusul dengan pernyataan tobatnya akan kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya.

Dalam prespektif sejarah Islam, selain Al-Qiyadah, masih banyak aliran serupa dan menyita perhatian publik. Sebut saja Qur`an Suci yang mengalir di seputar kota-kota di Jawa Barat.

Bagaimana dengan An-Nazir? Jemaah berambut pirang, berjenggot panjang dan berjubah hitam yang bermukim di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Formalnya, An-Nazir (biasa juga ditulis Annazir) adalah sebuah yayasan yang didirikan di Jakarta. Alamat pertama di Jalan Bougenville Nomor Z-16 Kompleks Nyiur Melambai, Jakarta Utara.

Yayasan itu pada 8 Februari 2003 didirikan sesuai akta notaris Hariana Wahab Yusuf SH. Dalam akta pendirian itu, An-Nazir, antara lain disebutkan melakukan kegiatan keagamaan.

Kegiatan tersebut melakukan pembinaan terhadap umat untuk berakhlaqul-karimah mulai diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Kegiatan keagamaan yang lain adalah menegakkan visi penegakan hukum Allah, sunnah Rasulullah, dan peradaban Islami. Tokoh yang dihormati dalam An-Nazir adalah K.H. Syamsuri Abdul Majid yang bergelar Syeikh Muhammad Al-Mahdi Abdullah yang meninggal di Jakarta pada 2006.

Beberapa sumber menyebutkan bahwa Syamsuri merupakan sosok Kahar Mudzakar.

Syamsuri secara tersirat diyakini oleh para pengikutnya akan terlahir kembali menjelang hari kiamat dengan sosok Imam Mahdi.

Berita bernada minor tentang An-Nazir muncul seputar pelaksanaan shalat yang hanya tiga waktu, haji yang tidak perlu ke Makkah, pernikahan yang tidak perlu dicatat di kantor urusan agama kecamatan.

Kabar buruk tersebut semakin menguat setelah munculnya sebuah penelitian terhadap An-Nazir di Palopo yang dilakukan pada 2005 oleh Ramlah Hakim dari Departemen Agama (Depag).

Apakah benar semua itu?

Kantor Departemen Agama Kabupaten Gowa, yang mendapat kabar tersebut, tidak tinggal diam. Gerak-gerik An-Nazir yang kelihatannya tidak lazim di mata umat muslim umumnya diamati secara terus-menerus.

Kepala Kantor Depag Goa, M. Ahmad Muhajir, lantas memperlihatkan dokumen yang mencatat adanya dua kali diadakan pertemuan para tokoh organisasi massa (ormas), kepolisian, dan An-Nazir, pada 9 Oktober dan 14 November.

Di antara catatan pertemuan itu memang ada sedikit menyimpan curiga terhadap An-Nazir, namun belum sampai pada satu kesimpulan.

Ustadz Lukman didampingi panglimanya, Rangka, memberikan penjelasan yang diawali dengan pengucapan salam, basmalah, dan syahadatain secara benar.

Pertama, misi An-Nazir adalah menegakkan hukum Allah. Menurut Lukman, saat ini hukum Allah dan Rasulnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tidak ada sedikit pun ada niat pada An-Nazir untuk mendirikan negara Islam.

“Tidak ada gunanya mendirikan negara Islam karena yang akan ditanya pada hari kiamat nanti bukan tentang kenegaraan, tapi tentang keislaman diri kita masing-masing,” katanya.

Tentang waktu shalat, katanya, shalat fardu yang dilakukan oleh jamaah An-Nazir tetap lima rakaat. Hanya waktu pelaksanaannya yang tidak lazim.

Misalnya, menurut dia, shalat zuhur yang dilaksanakan pada akhir waktu mendekati ashar. Sedangkan, shalat ashar dilakukan pada awal waktu, sehingga terjadi “pemepetan” kedua waktu shalat.

Shalat maghrib dilaksanakan tersendiri sebagaimana shalat maghrib pada umumnya umat Islam. Shalat isya dan subuh dilaksanakan dengan pemepetan mirip dengan pelaksanaan shalat zuhur dan ashar.

Dengan demikian dari luar terkesan waktu shalat hanya tiga waktu.

Penentuan waktu shalat pun unik. Awal waktu zuhur terjadi manakala bayang-bayang benda di bawah sinar matahari sudah sepanjang bendanya.

Sedangkan, ia mengemukakan, jika bayang-bayang itu sudah dua kali lipat bendanya, maka masuklah waktu ashar.

Menyangkut haji, dijelaskannya, tidak benar kalau An-Nazir menganggap haji itu tidak perlu ke Makkah.

Hanya, An-Nazir melihat bahwa pelaksanaan haji oleh jamaah Indonesia sudah tidak memiliki nilai ibadah lagi karena memaksakan diri berangkat haji dengan uang yang penuh dengan riba dan uang tidak bersih lainnya.

Menurut Lukman, itu menentang Allah namanya. Pada tahun ini, sebanyak 60 orang jamaah An-Nazir melakukan umrah.

Keempat, An-Nazir tidak anti-pemerintah, termasuk dalam hukum perkawinan.

Ia mengemukakan, “Kami memang menikahkan sendiri calon pengantin dari kalangan kami, tapi peristiwa nikah disaksikan dan dicatat oleh petugas pencatat nikah dari KUA setempat.”

Mujahid, Kepala KUA Kecamatan Bonto Marannu, yang ikut mendampingi membenarkan hal itu.

Lukman mengaku bahwa jemaah yang dipimpinnya tak menentang pemerintah. An-Nazir juga hidup tidak eksklusif terhadap pemerintah dan masyarakat.

An-Nazir tidak ingin merepotkan pihak lain, kata Lukman, terutama dalam hal pendanaan kegiatan ekonomi. Namun, ia mengemukakan, jika ada bantuan yang dikucurkan, maka pihaknya menerima dengan ikhlas.

Oleh karena itu, ia menyatakan, ketika beberapa pejabat dari Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Depag pada akhir Juli 2008 memberi bantuan modal usaha, maka pihaknya menerimanya secara suka cita.

Menyangkut perihal penghitungan kalender hijriyah, jemaah tersebut mempunyai metode yang diyakininya benar. Fenomena alam memang menjadi pertanda, tapi bukan satu-satunya.

Untuk menetapkan tanggal 1, An-Nazir menghitung peredaran bulan pada bulan sebelumnya. Pergantian bulan ujar Lukman tidak selalu terjadi pada sore menjelang malam, tapi bisa juga pada tengah hari.

“Pada Idul Fitri kemarin, 1 Syawal sebetulnya jatuh pada tanggal 10 Oktober siang, namun karena kami akan melaksanakan shalat ied pagi hari, maka kami mengambil esok harinya,” ungkapnya.

Fenomena alam, berupa naiknya air laut ke permukaan, adalah pertanda terjadinya gaya tarik bulan dan matahari menjelang tanggal 1.

Posisi matahari-bumi-bulan saat itu berada pada garis lurus.

An-Nazir tidak pernah memaksakan pemahamannya kepada orang lain. Mereka hanya menarik jamaah dari keluarga terdekat.

Apakah mereka takut dengan resistensi masyarakat? Lukman pun membantah hal itu.

Berdakwah ke luar perlu pengondisian secara matang, katanya, lantaran ketika berdakwah, maka Rasulullah pun menempuh cara itu.

Cara mereka mengelola potensi ekonomi untuk menghindari pembebanan kepada pihak lain diyakini akan menarik simpati orang lain.

Jika merujuk kepada parameter “rukun tidak sesat” berupa 10 kriteria bagi sebuah aliran dinilai sesat yang ditetapkan Departemen Agama, maka An-Nazir belum menyentuhnya.

Dengan kata lain, An Nazir masih bebas dari sebutan sesat dan menyesatkan

Indonesia Akan Menjadi Produsen Bonsai Terbesar Dunia Mengalahkan Jepang

Ketua Umum Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) Pusat, Sapto Darsono mengatakan, wilayah Nusantara sebagai daerah tropis yang memiliki jenis pepohonan terbanyak kedua di dunia setelah Brasil, potensial aneka macam bibit bonsai.

“Kita berpeluang mendapatkan aneka jenis pepohonan sebagai bibit atau bakal bonsai. Jenis apa yang diminati mudah kita dapatkan,” kata Sapto Darsono pada pembukaan Kontes Bonsai Nasional 2008 serangkaian kegiatan Sanur Village Festival (SVF) ke-3 di Sanur, Bali, Minggu malam.

Ia mengatakan, aneka jenis bonsai di Indonesia terus berkembang seiring bertambahnya penggemar, yakni yang menjadi anggota PPBI saja sudah mencapai sekitar 70.000 orang tersebar di berbagai daerah.

Seiring perkembangan tersebut, Bali sebagai pusat pariwisata diharapkan menjadi gerbang promosi bonsai untuk pasar dunia. “Seperti saat ini, tanpa kita undang wisatawan manacanegara banyak yang datang,” kata Sapto.

Sementara Koordinator Kontes Bonsai Nasional 2008, I Wayan Jelantik mengatakan, ratusan bonsai dari berbagai daerah ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Padahal kontes seni pohon kerdil tersebut baru digelar yang kedua kalinya dalam SVF. “Sebagai karya seni yang terus berkembang, bonsai memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi,” ucapnya seraya menyebutkan, di Bali seni bonsai berkembang sejak tahun 1980-an.

Tanaman bonsai semakin akrab dengan kehidupan masyarakat, bahkan banyak warga yang telah memanfaatkan seni bonsai sebagai komoditi bisnis. Satu bonsai ada yang bernilai hingga ratusan juta rupiah.

“Seni bonsai tidak lepas dari budaya. Kendati seni bonsai diadopsi dari luar negeri, tetapi di di tanah air memiliki banyak keunggulan,” kata Jelantik

Trotoar Di Jakarta Adalah Untuk Sepeda Motor Bukan Pejalan Kaki

Kondisi sebagian besar trotoar di Jakarta semakin memprihatinkan. Sebagian besar jalur pejalan kaki yang sudah terbangun itu dalam kondisi rusak parah. Paving block banyak copot dan berantakan. Sebagian trotoar bergelombang, terputus, dan paving block-nya hancur. Banyak juga Kantor Partai Politik ataupun Surat Kabar yang seenaknya mengambil trotoar untuk lahan parkir, ini semua menunjukkan bahwa Parpol dan Surat Kabar tidak lagi menjadi cermin suara hati nurani rakyat.

Selain itu, trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki kini berubah fungsi jadi tempat pedagang kaki lima menggelar dagangan dan usaha tanaman hias.

Sejauh pengamatan Kompas hingga Minggu (3/8), trotoar yang rusak parah dan beralih fungsi terjadi di lima wilayah Jakarta. Trotoar yang bergelombang, blok campuran pasir, dan semenan yang patah dan mengelupas terdapat di sejumlah wilayah di sepanjang Jalan Arteri Palmerah hingga Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pemandangan serupa terjadi di Jalan Fatmawati dan TB Simatupang.

Trotoar rusak juga terjadi di beberapa wilayah di sepanjang Jalan Raya Bogor, Pondok Gede, Inspeksi Kalimalang, serta Jatinegara Timur dan Barat (Jakarta Timur).

Di Jakarta Barat, trotoar dalam kondisi rusak di antaranya terdapat di Jalan Joglo Raya, Pos Pengumben, Kebayoran Lama, Rawa Belong, hingga Palmerah Barat dan Kemanggisan.

Trotoar rusak di Jakarta Pusat terjadi antara lain di Jalan Palmerah Selatan, KS Tubun, Tanah Abang, Jatibaru, Cideng, KH Mas mansyur, dan Bendungan Hilir. Adapun trotoar yang rusak di Jakarta Utara antara lain di Jalan Teluk Gong dan Kamal Muara.

Sempit

Selain rusak, kondisi sebagian besar trotoar di lima wilayah Jakarta tergolong sempit. Lebar trotoar 1 meter sampai 4 meter. Kondisi trotoar seperti ini terjadi di sejumlah wilayah sepanjang jalan-jalan tersebut.

Lebih parah lagi, trotoar sempit itu digunakan pedagang kaki lima untuk berjualan dan sebagai tempat usaha tanaman hias. Akibatnya, hak pejalan kaki terampas sehingga arus lalu lintas di sekitar jalan tersebut terganggu karena pejalan kaki berjalan di badan jalan.

Tanggung jawab PU

Kepala Subdinas Bina Program Dinas Pertamanan DKI Jakarta Catharina Soerjowati mengatakan, pembangunan trotoar ialah tugas Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Dinas pertamanan hanya bertugas memperbaiki, membangun, dan meningkatkan trotoar yang ada menjadi jalur pejalan kaki.

Selain memperlebar trotoar, di jalur pejalan kaki ini ditanami sejumlah pohon sebagai peneduh. Di beberapa kawasan trotoarnya sudah diperlebar, antara lain di Jalan Kebon Sirih, Jenderal Sudirman, MH Thamrin, Veteran Raya, serta sebagian Kramat Raya dan Matraman. Tahun anggaran ini, pelebaran dilakukan di Jalan Rasuna Said, Gatot Subroto, dan Satrio.

Benarkah Penjualan Motor Yang Meningkat Menandakan Perekonomian Di Daerah Mengalami Peningkatan Pesat

Penjualan sepeda motor selama semester I tahun 2008 mengalami peningkatan pesat. Berdasarkan kinerja semester itu, sepanjang tahun 2008 penjualan sepeda motor diperkirakan mencapai enam juta unit.

Demikian juga penjualan mobil, selama semester I tahun 2008 telah mencapai 290.000 unit sehingga target penjualan sepanjang tahun sebanyak 520.000 unit tampaknya akan terlampaui.

Yang menarik, industriawan sepeda motor maupun mobil itu menunjuk tingginya pertumbuhan penjualan di luar Jawa. Bahkan, penjualan sepeda motor dikatakan telah mencapai 50 persen untuk luar Jawa dan 50 persen untuk Jawa. Ini berarti suatu pergeseran peran yang cukup besar antara pasar di Jawa dan luar Jawa.

Dewasa ini pengalaman bisnis semacam itu terjadi hampir di segala sektor. Kompor gas Rinnai, misalnya, merasakan pesatnya pertumbuhan penjualan di luar Jawa. Demikian juga produk barang-barang konsumsi, seperti sabun, pasta gigi, serta produk lain, permintaan dari luar Jawa mengalami peningkatan amat pesat. Banyak pihak mengatakan, perkembangannya amat fenomenal. Semua ini akhirnya bermuara pada cerita kebangkitan perekonomian di luar Jawa.

PDRB dan kebangkitan ekonomi

Dengan melihat perkembangan itu, kita bisa berharap, pertumbuhan ekonomi di luar Jawa tentu jauh lebih cepat dibanding di Jawa. Bahkan, untuk perekonomian provinsi yang relatif kecil, tingkat pertumbuhan yang tinggi akan wajar jika potensi daerah itu memungkinkan. Riau, Kalimantan Timur, dan Papua, misalnya, adalah provinsi yang memiliki potensi ekonomi amat besar. Pertanyaannya, apakah potensi itu, serta pertumbuhannya, tecermin dari statistik produk domestik regional bruto (PDRB) yang ada?

Jawaban atas pertanyaan itu jauh dari yang kita bayangkan. Sebagai permulaan, satu hal yang agak mencengangkan adalah pertumbuhan ekonomi antardaerah.

Pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera secara keseluruhan mencapai 4,8 persen pada tahun 2007, turun dari 5,3 persen dari tahun 2006. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa justru mencapai 6,1 persen, di atas Pulau Sumatera. Dengan perkecualian pada tahun 2002, sejak tahun 2001, secara konsisten, pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa lebih tinggi dibanding Pulau Sumatera.

Jika demikian, bagaimana kita menjelaskan pertumbuhan penjualan berbagai produk ke Sumatera yang jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan penjualan di Jawa? Dari manakah pendapatan ini diperoleh jika pertumbuhan ekonomi Sumatera kalah dibanding Pulau Jawa?

Jika penjualan berbagai produk mengalami peningkatan amat pesat di Sumatera, logikanya tanpa ada pendapatan yang tinggi, ini berarti ada penggunaan tabungan mereka. Dalam kenyataan, tabungan masyarakat di perbankan di Sumatera menunjukkan pertumbuhan jauh lebih tinggi dibanding di Pulau Jawa. Tahun 2007, dana pihak ketiga (DPK) perbankan di Sumatera menunjukkan jumlah sekitar Rp 200 triliun. Angka ini meningkat dua kali lipat dibanding tahun 2003 yang mencapai sekitar Rp 100 triliun. Suatu peningkatan amat tinggi dalam empat tahun terakhir. Sementara itu, di Pulau Jawa, DPK perbankan pada tahun 2007 mencapai Rp 1.153 triliun, meningkat 60 persen dibanding dengan Rp 718 triliun (2003).

Ini berarti tingkat pertumbuhan DPK perbankan di Sumatera meningkat lebih tinggi dibanding di Jawa selama empat tahun terakhir. Apa yang bisa menjelaskan fenomena ini kecuali pertumbuhan ekonomi yang seharusnya lebih tinggi di Sumatera dibanding di Jawa?

Jika melihat secara lebih rinci apa yang terjadi pada masing-masing provinsi, akan kian terlihat kesenjangan statistik itu. Sebagai contoh, provinsi yang menghasilkan PDRB terbesar di Sumatera adalah Provinsi Riau. Jumlahnya mencapai Rp 209,4 triliun, naik dibanding Rp 167,1 triliun tahun 2006. Provinsi itu menghasilkan minyak melalui Chevron Pacific (dulu Caltex) serta Bumi Siak Pusako.

Selain itu, provinsi itu juga kaya hasil perkebunan, seperti kelapa sawit dan karet, kehutanan yang menghasilkan kayu, kertas, dan pulp, serta berbagai sektor ekonomi lainnya. Jika kita hanya melihat minyak bumi saja, maka produksi minyak di provinsi itu mencapai lebih dari 500.000 barrel per hari. Jika harga minyak per barrel mencapai 100 dollar AS saja, nilai penjualan minyak itu mencapai 50 juta dollar AS per hari. Dalam setahun, penjualan bisa mencapai sekitar 18 miliar dollar AS, setara Rp 170 triliun.

”Under-reporting”

Sementara itu, kelapa sawit dan kertas juga memberi penghasilan tinggi pada provinsi itu. Ditambah sektor lain, seperti pertanian, perhubungan, perdagangan, perhotelan, perbankan, dan jasa lainnya, angka PDRB sebesar itu menunjukkan tanda-tanda under-reporting.

Provinsi di Sumatera yang menghasilkan PDRB atas dasar harga yang berlaku paling kecil adalah Bangka Belitung. Pada tahun 2007, PDRB-nya mencapai Rp 17,9 triliun, naik Rp 2 triliun dibanding 2006. Data ini juga menunjukkan under-reporting yang besar. Sebagai rujukan, penjualan timah dari PT Timah Tbk selama 2007 saja mencapai Rp 7.786,2 miliar.

Diyakini, seluruh nilai tambah dari perusahaan itu masuk ke provinsi bersangkutan, yaitu Bangka Belitung (Babel). Angka itu menunjukkan, hanya dari satu perusahaan saja sudah menyumbangkan hampir separuh PDRB daerah.

Untuk industri timah, angka ini harus ditambah dengan penjualan PT Koba Tin maupun smelter swasta lain yang jumlahnya ada beberapa dan ukuran operasinya lumayan besar. Artinya, dari seluruh industri timah saja akan dihasilkan kontribusi sekitar Rp 12 triliun- Rp 13 triliun bagi PDRB. Kita tahu, industri timah adalah satu kegiatan di provinsi itu. Sementara itu, Babel juga memiliki sektor perdagangan yang kuat, sektor pertanian, seperti kelapa sawit dan lada, kaolin untuk industri keramik dan sebagainya.

Dengan melihat fakta-fakta itu, kemungkinan terjadinya under-reporting dari PDRB di provinsi-provinsi Sumatera lumayan besar. Angka PDRB itu merupakan angka penting yang bisa dimanfaatkan para pengusaha dalam menentukan strategi pengembangan usaha. Banyak perusahaan yang tergagap-gagap memenuhi permintaan yang membeludak dari daerah-daerah di luar Jawa karena mereka memperkirakan pertumbuhan permintaan itu tidak sebesar di Jawa.

Karena itu, Badan Pusat Statistik diharapkan dapat melihat lebih jeli perkembangan di lapangan sehingga data statistiknya dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan baik oleh pemerintah maupun dunia usaha.

Cyrillus Harinowo Rektor ABFII Perbanas

Para Koruptor Tidak Perlu Diberi Remisi Kalau Perlu Selamanya Di Penjara

Presiden diminta tidak memberi remisi atau pengurangan hukuman terhadap terpidana korupsi pada perayaan Hari Kemerdekaan, 17 Agustus nanti. Jika remisi diberikan, artinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingkari komitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Seruan itu disampaikan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Yudhoyono tertanggal 1 Agustus 2008. Surat itu dikirim dua hari yang lalu melalui pos.

Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto di Semarang, Sabtu (2/8), mengatakan, setiap 17 Agustus Presiden memberi remisi kepada narapidana yang berkelakuan baik. Namun, seharusnya pengurangan hukuman itu tidak berlaku pada terpidana korupsi sebagaimana pelaku terorisme tidak mendapatkan remisi. Ini juga untuk menimbulkan efek jera pada pelaku korupsi.

”Korupsi adalah ideologi terlarang dan bahaya laten. Pada hakikatnya sama dengan kejahatan terorisme, yang pelakunya tidak berhak mendapat remisi,” kata Eko. KP2KKN juga berpendapat, korupsi adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat sehingga pemberian remisi merupakan pelanggaran HAM.

”Jika Presiden memberi remisi kepada narapidana korupsi, berarti Presiden tidak mendukung program pemberantasan korupsi. Hal itu juga berarti Presiden mengkhianati Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang pemberantasan korupsi,” kata Eko.

Permohonan ini, menurut Eko, merupakan upaya KP2KKN untuk mewacanakan penghapusan ketentuan remisi untuk kasus korupsi. Kelakuan baik yang dilakukan terpidana di sel tahanan tidak dapat menghapus kejahatan korupsi yang dilakukannya.

Sebelumnya, Presiden Yudhoyono pernah memberikan remisi kepada terpidana kasus korupsi mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh pada 2007. Terpidana korupsi dana reboisasi hutan tanaman industri, Probosutedjo, juga mendapat remisi saat Hari Ulang Tahun Ke-62 RI.

Dukung dihukum mati

Dari Solo, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung koruptor dijatuhi hukuman seberat-beratnya untuk menimbulkan efek jera. Bentuk hukuman itu adalah hukuman mati.

”Penting untuk menghadirkan efek jera. Salah satu efek jera itu jika menerapkan hukum yang seberat-beratnya dan secepat-cepatnya, yakni hukuman mati,” kata Hidayat seusai pembukaan Asia Pacific Regional Conference on Islamic Education di Solo, Jateng, Sabtu.

Menurut Hidayat, hukuman mati pantas untuk koruptor yang terbukti merusak tatanan hukum Indonesia dalam skala besar dan menimbulkan kerugian besar terhadap masyarakat dan keuangan negara. ”Seseorang yang dituduh korupsi, melakukan penyuapan, masih bisa tampil di sidang dengan dandanan menor, senyum sana-sini, dan dari balik penjara bisa mengatur perkara. Ini karena tidak ada efek jera dari koruptor,” katanya.

Hidayat menegaskan, hukuman mati juga harus dieksekusi secepat-cepatnya agar fungsi efek jera tidak hilang.

Demokrasi Di Indonesia Belum Mampu Untuk Meningkatkan Kesehjateraan Rakyat

Demokrasi yang saat ini berlaku di Indonesia hanya berhasil pada tataran proses dan masih belum mampu memberikan manfaat yang substantif, yaitu membaiknya kesejahteraan rakyat.

Demikian disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Warsito pada Temu Akbar Alumni dan Dies Natalis Ke-42 FISIP Undip, Minggu (3/8) di Semarang, Jawa Tengah. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono (HB) X juga menghadiri acara itu.

Oleh karena demokrasi belum mampu menyejahterakan rakyat, lanjut Warsito, terjadi fenomena menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. ”Hal itu bisa dilihat dari semakin tingginya angka golongan putih (golput atau orang yang sengaja tak menggunakan hak pilihnya) dalam pemilihan kepala daerah,” ucap Warsito.

Jika terus seperti itu, Warsito menuturkan, dalam proses demokrasi yang terus berkembang di Indonesia, dimungkinkan untuk memunculkan sikap apatis dari rakyat. Bahkan, bisa memicu naiknya penguasa yang bersikap otoritarian.

Sejak reformasi bergulir, Warsito menambahkan, hingga kini Indonesia belum memiliki sistem nilai penyelenggaraan pemerintahan yang mapan. ”Nilai lama mulai dilepaskan, tetapi nilai baru belum terbentuk,” tuturnya.

Strategi kebudayaan

Sebaliknya, Sultan HB X menegaskan, tidak ada jalan lain untuk membangun sebuah kultur demokratis di Indonesia selain dengan menggelar strategi kebudayaan. ”Konkretnya, membangun sistem pendidikan yang menjadi prinsip kemandirian dan nalar publik sebagai pijakan konseptual,” kata dia.

Sistem pendidikan ini, lanjut Sultan HB X, berfokus pada penciptaan individu yang otonom dan kritis dalam daya pertimbangan. ”Otonom di sini bukan berarti egosentris dari pemerintahan yang ada,” ucapnya.

Menurut Sultan, dalam kehidupan politik sehari-hari, biaya dan manfaat tidak selalu hadir dalam bentuk fisik dan material, tetapi juga dapat diurai dalam bentuk nilai simbolik, seperti kepercayaan, stabilitas, solidaritas, serta loyalitas.

Sultan HB X juga menuturkan, kondisi negara sekarang ini membutuhkan prioritas untuk dilakukan perbaikan pada aspek seperti penyediaan pangan, pendidikan, dan kesehatan. ”Hal itu adalah faktor utama untuk membangun bangsa,” ucapnya. Tanpa itu, rakyat bisa semakin tak percaya pada demokrasi

Kasus Korupsi Di DPR Hanya Sedikit Yang Terungkap Oleh KPK

”DPR yang melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi kok bisa disebut lembaga terkorup? Ini Ironis!”

Reaksi tersebut di atas dilontarkan dengan percaya diri oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono saat menolak hasil survei Transparansi Internasional Indonesia (TII) yang menyimpulkan bahwa DPR sebagai lembaga terkorup, Januari 2007.

Survei TII yang memotret persepsi publik tentang korupsi di lembaga-lembaga negara mendapat penolakan yang cukup kuat dari para anggota Dewan. Banyak anggota DPR, termasuk sang ketua, mengaku tersinggung atas hasil yang menyebutkan lembaga tempat mereka ”mengabdikan diri” sebagai lembaga yang paling banyak korupsinya.

Resistensi anggota DPR cukup kuat terhadap kritik-kritik keras yang dialamatkan kepada mereka. Beberapa bulan lalu, lagi-lagi DPR dibikin ”panas” oleh kritik pedas yang disuarakan kelompok musik Slank lewat lagu mereka yang berjudul Gosip Jalanan.

”Mau tau gak mafia di Senayan? Kerjanya tukang buat peraturan. Bikin UUD, ujung-ujungnya duit.” Petikan syair itulah yang membikin para wakil rakyat gerah. Bahkan, alih-alih mengintrospeksi diri, Badan Kehormatan DPR sempat berniat memperkarakan grup musik ini dan pencipta lagunya, meski kemudian dibatalkan.

Sah-sah saja kalau anggota DPR merasa gerah dan tersinggung dengan berbagai kritik tajam terhadap mereka. Para wakil rakyat itu merasa nama baik mereka tercemar oleh sejumlah kasus yang melibatkan kawan- kawan mereka di lembaga itu.

Barangkali memang tidak semua anggota DPR bermoral korup. Namun, berbagai skandal yang dibombardir lewat publikasi media itu menggiring persepsi buruk terhadap lembaga negara yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat itu.

Mereka yang merasa ”baik-baik saja” itu sering kali menampik persepsi buruk tentang DPR dengan argumen, skandal-skandal itu hanya dilakukan oleh oknum dari segelintir pemilik kursi di Senayan. Maka, penolakan atas generalisasi persepsi tak jarang dijadikan tameng sebagai upaya mempertahankan citra.

Resistensi terhadap upaya pembersihan lembaga legislatif dari korupsi memang sering dilakukan oleh DPR. Pada akhir tahun 2006, misalnya, Panitia Kerja DPR tentang Penegakan Hukum dan Pemerintahan Daerah memprotes maraknya proses hukum yang dilakukan terhadap anggota DPRD yang tersangkut korupsi. Panja tersebut dalam rekomendasi yang disampaikan dalam rapat Badan Musyawarah DPR, Oktober 2006, menganggap upaya hukum tersebut sebagai kriminalisasi politik dan meminta Presiden merehabilitasi nama baik dan hak anggota DPRD yang diduga terlibat kasus korupsi.

Namun, resistensi DPR yang dibarengi dengan realitas semakin banyaknya anggota Dewan yang terseret kasus korupsi malah memperkuat persepsi buruk publik terhadap lembaga itu.

Kasus korupsi dalam lembaga negara ibarat fenomena gunung es. Publik meyakini kasus-kasus yang mengemuka hanya sebagian kecil saja, kasus-kasus yang tertutup dan terlindungi jauh lebih banyak. Sebanyak 56,7 persen responden jajak pendapat Kompas meragukan kasus-kasus korupsi yang melibatkan sejumlah anggota Dewan akan dapat dituntaskan secara hukum.

Sejumlah skandal yang melibatkan anggota DPR yang terungkap ke ruang publik meningkatkan apatisme masyarakat terhadap mereka. Alih-alih memperbaiki kinerja dan memperjuangkan aspirasi konstituennya, banyak anggota Dewan yang justru memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi.

Sepanjang paruh pertama tahun ini, sedikitnya lima anggota DPR ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Saleh Djasit (Partai Golkar, daerah pemilihan Riau) ditahan KPK, Maret lalu, terkait kasus pengadaan alat pemadam kebakaran saat menjabat sebagai Gubernur Riau. Sebulan kemudian, Al Amin Nur Nasution (Partai Persatuan Pembangunan, DP Bengkulu) juga ditahan KPK atas kasus suap pengalihan fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan.

Seminggu setelah penahanan Al Amin, KPK menahan Hamka Yandhu (Partai Golkar, DP Sulawesi Selatan I) dan Anthoni Zeidra Abidin (Partai Golkar, DP Jambi). Keduanya ditahan atas kasus aliran dana Bank Indonesia. Sarjan Tahir (Partai Demokrat, DP Sumatera Selatan II) ditangkap Mei lalu terkait kasus alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Penangkapan Bulyan Royan (Partai Bintang Reformasi, DP Riau), akhir Juni, menambah panjang daftar anggota DPR yang terseret korupsi. Kasus Bulyan Royan semakin menelanjangi DPR di tengah citranya yang terus menurun di mata publik.

Pengungkapan kasus yang kian memperburuk wajah DPR rupanya tak berhenti sampai di situ. Pada akhir Juli, 52 anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 disebut oleh Hamka Yandhu telah menerima dana dari Bank Indonesia. Termasuk di dalamnya, terdapat nama Paskah Suzetta (kini Kepala Bappenas) dan MS Kaban (kini Menteri Kehutanan).

Kepercayaan masyarakat pun semakin luntur terhadap lembaga yang menjadi ujung tombak negara demokrasi ini. Publik semakin apatis.

Citra buruk DPR di mata publik terus meningkat selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2005, sebanyak 58,8 persen responden menilai buruk citra DPR. Dalam jajak pendapat bulan April lalu, sekitar tujuh dari setiap sepuluh responden menyatakan citra DPR buruk dan dalam jajak pendapat kali ini, publik yang menilai buruk citra DPR meningkat lagi menjadi 81,3 persen responden.

Selain kasus korupsi, skandal perselingkuhan yang terekam dalam video yang berisi adegan syur anggota DPR pun memperburuk persepsi publik terhadap para anggota Dewan yang (seharusnya) terhormat itu. Sorotan publik tidak hanya pada soal kinerja, tetapi juga moralitas anggota Dewan.

”Memalukan! Bagaimana mungkin mereka (anggota DPR) mengontrol pemerintah jika mereka sendiri melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya mereka perangi,” kata Ita Luay (40), responden dari Surabaya.

Suara Ita mewakili 81,9 persen dari 812 responden lainnya yang menyatakan kecewa atas kinerja dan integritas moral anggota DPR. Anggota Dewan, dalam konsep demokrasi, merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Maka, di tangan merekalah suara rakyat, dalam hal ini suara konstituen yang memilih mereka, dipercayakan.

Sayangnya, sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat, langkah DPR justru makin jauh dari kepentingan rakyat. Apresiasi publik pun terus turun terhadap fungsi aspirasi DPR. Kalau pada September 2004 kepuasan masyarakat atas fungsi tersebut berada di kisaran 24,4 persen, kini tinggal separuhnya (13,1 persen).

Di seluruh bidang yang ditangani oleh komisi-komisi di DPR, ketidakpuasan juga terlihat jauh lebih menonjol daripada kepuasan.

Kontrol DPR atas kinerja pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok adalah yang paling mengecewakan. Sebanyak 87,4 persen responden menyatakan ketidakpuasannya.

Hal lain yang juga menuai tingginya ketidakpuasan adalah kontrol atas bidang kependudukan dan ketenagakerjaan, pengelolaan sumber daya energi dan sumber daya manusia, hukum dan hak asasi manusia, pembenahan aparatur negara, serta kontrol atas kebijakan pemerintah di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Jika dalam hampir semua lini kinerja anggota DPR mendapat penilaian negatif, siapa yang harus bertanggung jawab? Sulit menjawabnya. Yang jelas, rakyat memang harus ekstra hati-hati dalam memilih wakilnya. (Litbang Kompas)

Petani Hampir Bentrok Karena Rebutan Air Di Bendingan Senjoyo

Puluhan petani dari sejumlah kelurahan di Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga dan Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sempat bersitegang, Sabtu (2/8 ), karena memperebutkan aliran air Bendung Senjoyo. Sejumlah petani Tingkir Lor dan Kalibening berupaya membongkar pintu air yang membagi aliran Bendung Senjoyo.

Ketegangan terjadi di Pintu Air Ajiawur yang berada di Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Pintu air itu berfungsi mengatur aliran air dari Bendung Senjoyo ke arah timur, yaitu ke Tingkir Tengah dan sejumlah kelurahan di Kecamatan Suruh, serta arah utara menuju Tingkir Lor dan Kalibening.

Petani dari Tingkir Lor dan Kalibening yang sudah datang sekitar pukul 08.00 dengan membawa palu dan linggis sempat berusaha membongkar pintu air yang menuju arah utara. Itu dilakukan agar aliran air lebih banyak menuju ke wilayah mereka.

Kondisi ini membuat sejumlah petani dari Tingkir Tengah dan sejumlah kelurahan di Suruh tidak puas. Mereka menghalangi sehingga terjadi adu mulut.

”Selama ini meski pintu air rusak, air tetap mengalir ke Tingkir Lor dan Kalibening. Kalau pintu dibobol, kami di arah timur tidak akan kebagian air karena tanah lebih tinggi,” kata Zamzuri (53), petani Tingkir Tengah.

Konflik yang lebih jauh berhasil dicegah setelah petani yang saling memperebutkan air dilerai Kepala Desa Tegalwaton Agus Suranto. ”Kalau ada yang berani merusak fasilitas umum, saya akan laporkan ke polisi,” kata Agus.

Menurut Kepala Ranting Pengairan Kecamatan Tengaran, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, Dalwandi, kisruh perebutan air disebabkan pasokan air dari Bendung Senjoyo yang semakin menurun. Saat ini debit air Bendung Senjoyo sekitar 393 liter per detik atau turun separuh daripada saat musim hujan. Bendung itu dimanfaatkan untuk mengaliri 2.904 hektar sawah di arah utara dan 700 hektar sawah di arah timur bendung.

Musim kering ini juga membuat sejumlah petani di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, kian sulit mendapatkan air. Sebagian besar tanah sawah sudah merekah. Untuk menyelamatkan tanaman, mereka terpaksa mengintensifkan penggunaan mesin pompa air sehingga menaikkan biaya produksi.

Muslim (60), petani di Desa Kepandean, Kecamatan Dukuhturi, Minggu, mengatakan, ketersediaan air sudah tidak memadai. Petani di daerahnya sudah tidak mendapatkan air dari saluran irigasi sejak lebih dari satu bulan lalu. ”Lihat saja, tanah-tanah sudah merekah dan kering,” ujarnya.

Sumatera Utara Kekurangan Biji Kecambah Kelapa Sawit

Kecambah kelapa sawit dari Malaysia, Kosta Rika, dan Papua Niugini masuk ke Sumatera Utara. Itu terjadi karena permintaan kecambah berkualitas meningkat, seiring pembukaan lahan dan penanaman lahan lama, sementara produksi dalam negeri tak mampu memenuhi kebutuhan.

”Para pengusaha tidak punya banyak pilihan. Sebagian dari mereka mendatangkan kecambah impor. Permintaan dalam negeri sangat banyak,” tutur Sekretaris I Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumut Timbas Ginting, Minggu (3/8) di Medan.

Timbas menuturkan, sebagian kecambah impor yang masuk ke Sumut ilegal. Peredaran kecambah impor ilegal itu paling banyak di Kabupaten Labuhan Batu. Di daerah ini sebelumnya tidak pernah dijumpai pembibitan kelapa sawit. Namun, belakangan banyak pembibitan mendadak.

”Saya yakin kecambah di sana itu ilegal asal Malaysia,” katanya.

Timbas mengatakan, sebagian pengusaha sawit membeli kecambah impor ilegal karena pengurusan kecambah bersertifikat impor cukup sulit. Krisis kecambah bersertifikat sudah terjadi sejak empat tahun silam.

Akibat krisis kecambah bersertifikat ini, terjadi lonjakan harga. Kecambah produksi perusahaan perkebunan swasta nasional mencapai Rp 12.000 per biji. Padahal, kecambah produksi Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Rp 4.000-Rp 4.500 per biji.

Direktur PPKS, Witjaksana Darmosarkoro, membenarkan lonjakan permintaan kecambah bersertifikat. ”Kemampuan kami memproduksi kecambah 45 juta per tahun. Kami tidak mampu memenuhi semua permintaan pasar,” tutur Witjaksana.

PPKS memprediksi kekurangan di Sumut 6,4 juta kecambah.

Benih stroberi

Sementara itu, rencana petani stroberi di kawasan wisata Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, untuk meremajakan tanaman stroberi mereka dipastikan gagal setelah 500.000 benih stroberi dari Amerika Serikat dimusnahkan, Sabtu (2/8) lalu di Surabaya, Jawa Timur. Benih tersebut diduga membawa bakteri Xylella fastidiosa.

Benih itu hibah dari USAID dan diadakan Lassen Canyon International dengan jenis varietas camarosa, chandler, dan gaviota.

”Ini menjadi pukulan berat bagi petani stroberi di Kecamatan Rancabali, Bandung, karena mereka sudah menyiapkan lahan untuk benih baru itu,” ujar Ketua Kolektif Kelompok Tani Asosiasi Agribisnis dan Pariwisata Warsid Nasrudin di Bandung, Minggu.

Dia menjelaskan, petani sudah menyiapkan polybag untuk menampung tanaman stroberi tersebut sebanyak 60.000 buah dengan biaya Rp 5.000 per buah.

Generasi Anak Muda Harus Diberdayakan Dalam Pengari Narkoba

Dalam perang melawan narkoba, sering kali suara anak muda terabaikan. Padahal, merekalah yang paling rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi korban. Karena itu, peran kaum muda sudah saatnya diperbesar dalam gerakan antinarkoba.

”Usaha pencegahan selalu merupakan usaha yang membutuhkan waktu dan proses sampai kita dapat melihat hasil nyata. Kaum muda harus berada di garda terdepan untuk mengampanyekan gerakan antinarkoba. Hal itu akan sangat berguna, khususnya bagi kaum sebaya mereka. Sebab, kita tidak dapat memungkiri bahwa kaum muda menjadi salah satu sasaran terbesar penyalahgunaan narkoba di dunia,” kata Tay Bian How, Konsultan Program Penanganan Narkoba dan Obat-obatan, Sekretariat The Colombo Plan (CPDAP), sehari menjelang pembukaan Kongres Pemuda Asia (AYC) Ke-6 di Nusa Dua, Bali, Minggu (3/8).

Imbauan agar pemerintah memberi peran lebih besar bagi kaum muda dalam gerakan antinarkoba sudah diperdengarkan sejumlah pihak. Namun, dalam praktiknya, hal itu tidak pernah terealisasi secara simultan. Sejumlah aktivis muda antinarkoba di Bali—yang bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah setempat—misalnya, dalam beberapa tahun terakhir berusaha membuat gerakan antinarkoba dengan mengerahkan kelompok remaja. Namun, tanggapan Pemerintah Provinsi Bali terhadap hal tersebut terkesan minim dan cenderung insidental.

AYC, menurut Bian How, diadakan dengan tujuan agar anak muda termotivasi berperan dalam memerangi masalah narkoba. Selain itu, mengingatkan pihak-pihak lainnya tentang pentingnya peran kaum muda dalam memerangi peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal.

Pencapaian

Ditanya tentang hal apa saja yang telah dicapai AYS, Bian How mengatakan, mungkin sulit memberi penjelasan rinci. Yang pasti, paparnya, dia senang ketika mengetahui salah satu peserta AYC dari Filipina termotivasi untuk melakukan program yang sama di tempat tinggalnya.

”Dia berinisiatif mengumpulkan anak muda dan membuat kongres pemuda di kotanya. AYC ini ternyata menjadi salah satu inisiatif terbesar dalam hal mobilisasi anak muda untuk tingkatan regional,” kata Bian How.

AYC diadakan sebagai sarana bagi kaum muda yang peduli dan berdedikasi melaksanakan program-program pencegahan narkoba di berbagai negara di kawasan Asia Pasifik. AYC Ke-6 yang digelar tanggal 4-7 Agustus 2008 antara lain merupakan hasil kerja sama CPDAP dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa dan atas dukungan Badan Narkotika Nasional dan Media Group. Senin ini kongres rencananya dibuka Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Irjen Gories Mere

Bersihkan Aparat Penegak Hukum Yang Berkolusi Dengan Bandar Narkoba

Kesuksesan pemberantasan narkoba tak bisa hanya diukur dari pengungkapan kasus. Selain itu, polisi juga harus mampu membekukan dan menyita semua aset milik sindikat narkoba, termasuk segala bisnis yang didanai dari narkoba. Untuk itu, jajaran aparat hukum harus lebih dulu bersih.

Hal itu disampaikan Profesor Arturo Alvarado, peneliti dalam bidang keamanan, hukum, dan hak asasi manusia dari Centro de Estudios Sociologicos, El Colegio de Mexico, Meksiko, kepada Kompas melalui surat elektronik, Sabtu (2/8).

Sebelumnya, Alvarado sempat memberikan kuliah umum mengenai perdagangan narkoba internasional dan kejahatan transnasional di Habibie Center, Jakarta, akhir Juli 2008.

”Konsumsi narkoba dan volume perdagangan narkoba di dunia di tahun-tahun mendatang cenderung tetap meninggi. Hanya dua antisipasi darurat yang harus dilakukan negara-negara, yaitu mengatasi dampak ketergantungan para korban dan membabat segala macam korupsi sekuat mungkin,” kata Alvarado menjelaskan.

Alvarado mengatakan, pembersihan korupsi di birokrasi, khususnya aparat hukum, merupakan kunci utama kesuksesan pemberantasan narkoba. Alvarado meyakini, aset para bos mafia narkoba bisa disita jika aparat hukum sudah jauh lebih bersih.

”Ini sangat penting, jangan biarkan pemerintah, termasuk aparat hukum di negeri kalian, terlibat dalam kegiatan ilegal apa pun,” kata Alvarado.

Seperti yang kerap terjadi, bisnis narkoba selalu diikuti dengan praktik pencucian uang atau money laundering. Hanya saja, Polri sejauh ini belum pernah berhasil menyita dan membekukan semua aset sindikat narkoba yang dibongkar. Hal itu diakui Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto dalam rapat koordinasi Badan Narkotika Nasional pada 21 mei 2008.

”Langkah penting untuk mengatasi kegiatan ilegal apa pun, khususnya pencucian uang, adalah meningkatkan kapasitas intelijen dan memperkuat kerangka hukum yang memadai untuk menjangkau aset yang berasal dari kegiatan ilegal,” papar Alvarado.

Menurut Alvarado, Meksiko saat ini sudah cukup mampu menjangkau aset para mafia narkoba. Hal itu juga karena bantuan Amerika Serikat cukup gencar. Sebab, AS berkepentingan langsung dalam hal tersebut.

Alvarado mengatakan, Meksiko dan Indonesia memiliki kemiripan, yaitu sebagai wilayah perlintasan strategis dalam perdagangan narkoba internasional. Meksiko menjadi perlintasan suplai narkoba ke AS. Sebanyak 90 persen kokain yang masuk ke AS didistribusikan dari Meksiko. Selain itu, Meksiko juga penyuplai ganja terbesar untuk AS.

Perdagangan narkoba di Meksiko dikuasai kartel yang banyak beroperasi di kawasan perbatasan Meksiko. Kekuasaan mafia narkoba sudah begitu kuat sehingga peperangan terbuka, seperti baku tembak atau pembunuhan, kerap memakan korban jiwa dari kalangan aparat hukum hingga jurnalis.

Militer

Salah satu tindakan radikal yang dilakukan Presiden Meksiko Felipe Calderon adalah mengikutsertakan kekuatan militer dalam perang melawan narkoba. Sejak menjabat sebagai presiden 2006 lalu, Calderon sudah menurunkan 30.000 pasukan militer untuk bekerja bersama polisi federal di sembilan negara bagian, termasuk Michoacan, Guerrero, dan segitiga emas Sinaloa-Durango-Chihuahua. Salah satu alasan keterlibatan militer itu adalah karena korupsi yang menjangkiti polisi Meksiko sudah demikian parah.

Namun, Alvarado mengatakan, keterlibatan militer dalam isu keamanan dalam negeri, termasuk soal narkoba, akan lebih menjadi ancaman ketimbang solusi. ”Dampaknya, terjadi kejahatan terhadap HAM yang sistematis. Transparansi program perang melawan narkoba juga menjadi lebih sulit diakses,” kata Alvarado.

Alvarado tetap meyakini militer tidak sepatutnya diikutsertakan dalam perang melawan narkoba. Alvarado banyak mengkritik keterlibatan militer Meksiko dalam operasi narkoba. ”Kalau alasannya polisi korupsi, di kalangan militer pun di Meksiko banyak yang terlibat dalam bisnis narkoba,” ujarnya.

Pakar kriminologi dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, dalam diskusi Evaluasi Reformasi Polri yang diselenggarakan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Kompas, Sabtu, mengatakan, setelah lewat 10 tahun Polri terpisah dari TNI, seharusnya tidak lagi ada pemakluman bagi Polri untuk tidak menunjukkan reformasi yang menyeluruh.

Adrianus mengatakan, salah satu bidang yang masih jauh dari perbaikan adalah budaya Polri yang masih diwarnai praktik korupsi dan penyelewengan wewenang. ”Pertanyaannya, apakah ini karena Polri tidak tahu caranya atau memang tidak serius?” ujar Adrianus

Polisi Berhasil Membongkar 50 Laboratorium Narkoba Yang Diduga Makin Marak Menjamur Di Indonesia

Dalam satu dekade terakhir, Polri telah membongkar sedikitnya 50 laboratorium narkoba di Indonesia. Pertumbuhan laboratorium itu diprediksi akan semakin marak di masa mendatang. Penyebabnya adalah impor prekursor atau bahan baku kimia untuk narkoba tak bisa diawasi ketat karena tiada perangkat hukum yang tegas.

Wakil Direktur Direktorat IV Narkoba Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Besaar Badaruzzaman Hidir mengatakan, tiadanya perangkat hukum yang tegas terhadap prekursor itu menjadi celah besar yang sangat disadari oleh jaringan sindikat narkoba. Oleh karena itu, tren yang berkembang, sindikat lebih memilih mengimpor prekursor, lalu meraciknya di Indonesia menjadi narkoba. Cara itu lebih kecil risikonya ketimbang menyelundupkan narkoba siap pakai ke Indonesia.

”Dalam beberapa tahun ke depan cara itu akan semakin marak dipakai sindikat karena mereka tahu celah hukumnya sangat besar. Oleh karena itu, negara ini makin bertransformasi menjadi negara produsen karena secara hukum memang kondusif. Padahal, di negara-negara tetangga saja prekursor ini diawasi sangat ketat dan kepemilikannya secara gelap diancam hukuman sangat berat,” tutur Badaruzzaman.

Data Bareskrim Polri menyebutkan, dari 50 laboratorium narkoba yang pernah diungkap Polri, salah satu yang sangat besar kapasitas produksinya adalah di Tangerang, Banten (2002), dengan pelaku utama Ang Kim Soei. Kapasitas laboratorium ekstasi milik Ang Kim Soei itu mencapai lebih dari satu juta tablet per hari. Drug Enforcement Administrations (DEA) Amerika Serikat meyakini kapasitas produksi laboratorium itu terbesar di dunia ketika itu.

Namun, perkembangan terkini, menurut Badaruzzaman, sindikat cenderung memproduksi narkoba dalam sejumlah laboratorium yang skalanya lebih kecil. ”Jadi, laboratoriumnya dipecah-pecah di beberapa tempat. Dan, cara itu lebih menyulitkan polisi untuk melacaknya,” kata Badaruzzaman.

Prekursor

Selain itu, dalam beberapa kali kasus ditemukan jaringan narkoba mencoba menyelundupkan prekursor dengan modus impor. Saat ini di Indonesia terdapat dua macam impor prekursor, yaitu untuk kepentingan nonfarmasi dan kepentingan farmasi. Untuk kepentingan nonfarmasi, seperti pembuatan cat dan sol sepatu, diatur Departemen Perdagangan, sedangkan untuk kepentingan farmasi diatur Departemen Kesehatan.

”Impor nonfarmasi sejauh ini harus mendapatkan dulu rekomendasi dari Bareskrim dan BNN (Badan Narkotika Nasional) sehingga lebih terawasi. Namun, impor farmasi belum. Tetapi isunya yang lebih penting adalah kita sangat butuh payung perundangan yang mengatur prekursor, bukan soal izin-izin. Itu tanpa meniadakan kepentingan sediaan farmasi,” papar Badaruzzaman.

Di Thailand, kepemilikan prekursor seperti pseudoephedrine dan ephedrine diancam 5-20 tahun penjara. Di Hongkong dapat diancam hukuman 15 tahun penjara. Di Malaysia, kepemilikan 50 gram ketamine saja diancam hukuman mati. Sementara di Indonesia, memiliki prekursor gelap hanya dikenai sanksi administratif. ”Perundangan khusus tentang prekursor, baik prekursor psikotropika maupun narkotika, sudah sangat mendesak,” imbuh Badaruzzaman.

Hingga kini di Indonesia ketamine belum digolongkan sebagai psikotropika. Padahal, di negara tetangga dan belahan dunia lain, ketamine tegas merupakan psikotropika. Bahan pencampur ekstasi itu belakangan menjadi tren baru dalam dunia narkoba.

Barang Selundupan Kuasai 40 Persen Pangsa Pasar Indonesia

Tidak tanggung – tanggung sekitar 40 persen produk elektronik yang beredar di pasaran adalah barang selundupan.

Ini berdasarkan data GABEL (Gabungan Elektronik Indonesia) yang diperkuat Klub Pemasar Elektronik (EMC) yang mewakili 90 persen produsen elektronik di Indonesia.

Padahal pada 2007 nilai penjualan barang elektronik perusahaan yang menjadi anggota EMC mencapai sekitar Rp14 triliun dari perkiraan pasar elektronik nasional yang mencapai Rp27,6 triliun.

“Dari total pasar elektronik di Indonesia tersebut, produksi lokal hanya menguasai sekitar 34 persen, atau sebesar Rp9,3 triliun,” kata Ketua Umum GABEL, Rachmat Gobel.

Karena itu, Rachmat Gobel yang juga Preskom PT Panasonic Gobel Indonesia (PGI) mengharapkan pemerintah terus memperketat pengawasan pintu masuk pasar Indonesia terutama di pelabuhan agar angka penyelundupan barang elektronik semakin kecil.

BEBAS PAJAK
Untuk menekan penyelundupan, menggairahkan pasar dan mendorong kinerja industri elektronik di dalam negeri, pemerintah tetap akan memperluas penurunan dan pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) barang elektronik.

“Posisi kami tetap akan memperluas pembebasan PPnBM barang elektronik, mengikuti dinamika tipe dan jenis barang elektronik tersebut,” ujar Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT) Depperin, Budi Darmadi.

Budi menjelaskan, rencana pemerintah cq Depkeu, yang disetujui DPR, menaikkan tarif PPnBM dari maksimal 75 persen menjadi 200 persen dan minimal 10 persen, tidak berpengaruh terhadap rencana kebijakan penurunan dan penghapusan PPnBM barang elektronik.

“Perluasan pembebasan tarif PPnBM barang elektronik sudah kami usulkan dan telah dua tahun belum diputuskan (Tim Tarif Depkeu). Mudah-mudahan segera direalisasikan.

Penghapusan ini penting untuk menekan ‘insentif’ barang selundupan dan produk legal juga lebih bisa bersaing,” kata Budi.

Anak Indonesia Super Kreatif

Dalam kondisi bangsa yang masih sulit ini, kemandirian seorang anak sangatlah diperlukan untuk kemajuan bangsa. Anak Indonesia harus bersikap sejati, kreatif dan mandiri. Sikap ini menunjukkan kemandirian anak Indonesia dan tidak bersikap cengeng.

Hal ini dikatakan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh setiap 23 Juli di Taman Mini Indonesia Indah, Rabu.

Menurut Mensos, permasalahan yang menyangkut anak masih sangat tinggi. Baik menyangkut pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial anak.

Itu sebabnya, kata Mensos, persoalan anak perlu melibatkan departemen terkait seperti Depdiknas dan Depkes. “Persoalan yang menyangkut anak ini memang ujungnya adalah faktor kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia”.

Sementara itu pada puncak peringatan HAN di TMII, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpesan kepada anak-anak Indonesia untuk tetap kreatif, belajar, mandiri dan beribadah.

Bukan berarti anak yang kreatif tidak boleh nakal, karena diakui Presiden SBY dirinya pun sewaktu kecil juga nakal. Tapi kalau sudah mendapat nasehat orangtu dan guru, kita harus dengarkan dengan baik nasehat itu.

“Bahkan siapa sangka, sewaktu kecil saya nakal, dewasa bisa menjadi Presiden. Tentu kalianpun bisa menjadi Presiden jika ada kemauan dan belajar sungguh-sungguh”, ujar Presiden SBY.

Jangan Naik Mandala Airlines Karena Mesin Sering Rusak dan Delay Hingga 12 Jam Tanpa Ada Ganti Rugi

Ratusan penumpang pesawat Mandala RI 270 Boeing 737-400 tujuan Jakarta-Surabaya membentak-bentak petugas maskapai tersebut. Ada di antara mereka menggedor-gedor meja dan kaca di Terminal 1 C, Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Cengkareng.

Aksi ini dilakukan karena 9 jam terkatung-katung di bandara tanpa pemberitahuan yang jelas, Minggu.

Awalnya sekitar 180 calon penumpang ini sudah masuk ke dalam pesawat pk.09:15, tapi lebih dari 40 menit pesawat belum juga terbang. Malahan, tiba-tiba petugas kabin memberitahukan kalau ada kerusakan mesin sebelah kiri dan penumpang diminta turun kembali ke ruang tunggu.

Setelah 45 menit menunggu, petugas mengabarkan bahwa pesawat yang akan ditumpangi baru bisa berangkat pk.16:00. Secara spontan penumpang mulai gaduh, satu persatu mendatangi petugas Mandala yang ada di sekitarnya, tudingan, cacian dan amarah penumpang menyatu.

Akhirnya penumpang yang sudah check in langsung menyerbu ke kantor Mandala di Terminal 1 C untuk menuntut pertanggungjawaban pihak Mandala terhadap tertundanya pemberangkatan dan mendapat jawaban mereka akan diterbangkan pk. 14:00.

Sampai pk. 14:00 pesawat masih belum selesai diperbaiki dan mendapat kabar delay hingga pk.22:00. Mendengar berita tersebut ratusan penumpang tidak terkontrol lagi. Mereka langsung menggerak-gebrak meja kantor Mandala serta memukul-mukul kaca dan nyaris terjadi bentrokan.

ADA GANGGUAN TEKNIS
Mengetahui situasi panas, sekitar 10 petugas dari Polres Bandara dibantu security Angkasa Pura II berusaha menenangkan calon penumpang dan menjaga kantor Mandala. Bagi calon penumpang yang tidak sabar langsung me-refund atau mengembalikan tiket dan mencari pesawat lainnya. Calo tiket pun menawarkan harga lebih tinggi 30 persen.

“Terpaksa saya beli soalnya nguber waktu, ada janji dengan teman bisnis saya,” kata Hendra.

Humas atau Head of Corporate Communication Mandala Airlines, Trisia Megawati mengatakan pesawatnya mengalami gangguan teknis.

“Sesuai prosedur jika sedikit saja pesawat ada gangguan kami tidak akan menerbangkan sebelum teknisi kami memperbaikinya. Jika dipaksakan khawatir terjadi sesuatu dan semua pihak akan menanggung kerugian dan kami memilih delay tanpa ganti rugi karena delay ini untuk kepentingan kita semua. Delay ini adalah bentuk kebaikan bagi kita semua demi keselamatan”

Trisia mengatakan sebagai bentuk permintaan maaf, Mandala telah memberikan makanan dan minuman kepada calon penumpang. Hingga pk.16:00 kemarin pesawat belum terbang.

Sempitnya Ruang Bagi Keberagaman Akibat Pemerintah Tidak Peduli Pada Rakyat Kecil

Penggusuran ibarat lagu lama yang didendangkan kembali sebagai nada tunggal dalam penataan kota-kota kita. Satu per satu proyek pembangunan yang dibangun untuk rakyat miskin ditinggalkan dan gagal meregenerasi.

Jakarta, yang pernah bereksperimen dengan membangun tanpa menggusur, melalui Kampung Improvement Program (KIP), juga menyerah. Pemerintah memilih mengekstraksi penghuni lokal dan membangun kota dengan seribu menara.

Pemerintah memilih menggusur daripada menata perkampungan spontan—meminjam terminologi dari arsitek Antonio Ismael, untuk menggantikan istilah perkampungan kumuh. Hasil dari program itu digusur tanpa pemerintah mampu memberikan solusi penyediaan permukiman bagi yang tergusur.

Di Yogyakarta, Kampung Code yang didesain YB Mangunwijaya untuk mewadahi pemukim spontan di bantaran sungai di pusat Kota Yogyakarta juga makin lapuk, gagal meregenerasi diri. Perkampungan yang didesain sebagai rumah sementara atau transisi akhirnya menjadi rumah tinggal tetap yang diperjualbelikan penghuninya.

Selain Citra Niaga yang mendapat AKAA pada tahun 1989, bangunan lain yang pernah mendapatkan penghargaan AKAA adalah Pondok Pesantren Pabelan di Jawa Tengah dan penataan taman Bandara Soekarno-Hatta, masing-masing pada tahun 1980 dan 1995. Selain itu, program penataan kampung Kebalen di Surabaya dan Masjid Said Naum di Jakarta pada tahun 1986 memperoleh penghargaan Honourable Mentions.

”Hampir semua proyek yang mendapat penghargaan Aga Khan karena dinilai berpihak kepada rakyat sekarang hancur,” kata Johan Silas, guru besar Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). Silas pernah mendapatkan penghargaan Aga Khan tahun 1986 dan The World Habitat Award (1992) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk proyek KIP di Surabaya.

Menurut Silas, penguasa saat ini cenderung berpikir kampung kota tidak bisa dipertahankan lagi. ”Penguasa tergoda untuk mencari jalan pintas menata kota dengan menggusur,” katanya.

Sebagai komoditas

Ketua Jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Gadjah Mada Sudaryono menyebutkan, yang berlaku pada kota-kota di Indonesia saat ini adalah perspektif liberal-klasik. Pendekatan ini mendudukkan lahan sebagai komoditas.

Untuk mendapatkannya harus melalui suatu mekanisme pasar terbuka. Akibatnya, mereka yang dapat menikmati pelayanan perumahan adalah mereka yang mampu membayar. Orang yang tidak mampu membayar dipersilakan menyingkir. Mereka yang tidak membayar, tetapi menikmati akses perumahan dianggap melawan hukum karena hukum melindungi hak-hak dan kepemilikan individu. Dalam cara pandang ini, penggusuran terhadap permukiman-permukiman liar adalah sah atas nama hukum.

Dulu, penguasa pernah bereksperimen dengan ideologi yang tidak membenarkan dilakukannya penggusuran-penggusuran. Contoh-contoh kasusnya adalah pembangunan Rumah Susun Kemayoran dengan konsep ”membangun tanpa menggusur” serta relokasi warga Kampung Sawah ke Perumnas Karawaci Tangerang. Penataan kampung di Jakarta melalui KIP juga dilandasi perspektif ini.

Namun. dalam perjalanannya, proses ini gagal karena terjadi gentrifikasi. Banyak pemilik lama menjual rumah susun mereka kepada orang-orang baru yang tak punya keterkaitan sejarah dengan tempat itu. Penyebab utamanya adalah kurangnya sosialisasi perubahan cara hidup dari rumah biasa ke rumah susun, karena yang dipindahkan adalah manusia, bukan barang.

Kawasan tak tertata terus bermunculan karena hanya warga yang memiliki bukti kepemilikan berhak atas rumah susun di kawasan itu. Penyebab lain terkait dengan kebijakan ekonomi makro yang menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi hanya di kota besar, khususnya Jakarta, yang sampai saat ini masih memegang porsi terbesar (65 persen lebih) dalam peredaran uang di Indonesia. Migrasi penduduk ke kota besar untuk mencari penghidupan tak terelakkan.

”Bank Dunia waktu itu getol mengucurkan dana pinjaman untuk program KIP. Namun, begitu Bank Dunia kemudian menyetop dananya, pemerintah DKI kebingungan. Akhirnya mereka memilih menyerahkan ruang kota kepada kepentingan swasta pemilik modal,” tutur Sudaryono.

Keputusan pembangunan ruang perkotaan pun kemudian tidak lagi berada di tangan pemerintah, tetapi di tangan pemilik modal. Pemerintah kota atas nama hukum telah menjadi pembela para pemilik modal karena mereka adalah mesin pencetak pendapatan asli daerah.

Tentang AKAA

Sebagian rancangan yang mendapat penghargaan AKAA di Indonesia, khususnya yang merupakan prakarsa genius untuk berpihak kepada rakyat, tinggal sebagai sejarah. Padahal, penghargaan internasional sekelas AKAA mempunyai jejak kemanusiaan yang senantiasa hendak dipertahankan.

AKAA merupakan prakarsa Pangeran Aga Khan IV pada tahun 1977, untuk memberikan penghargaan kepada proses pembangunan dan perancangan yang diciptakan bagi kesejahteraan komunitas Islam di seluruh dunia khususnya, dan kesejahteraan masyarakat umumnya.

Yang berbeda dari penghargaan internasional lainnya di bidang arsitektur adalah prosesnya. Jangan harap anggota dewan juri AKAA bisa ”dibeli”. Proses seleksinya amat ketat dan anggota dewan jurinya, yang terdiri atas berbagai bangsa dan latar belakang agama, selalu berbeda pada setiap putaran AKAA yang berlangsung tiga tahun sekali.

Perbedaan lain yang amat berarti adalah filosofinya. Meski penghargaan ini diprakarsai Pangeran Aga Khan, imam ke-49, pemimpin kaum Muslim Shiah Ismaili, karya yang mendapatkan penghargaan tidak terbatas pada arsitektur dan arsitek Islam dalam pengertian sempit.

Romo Mangun yang menerima AKAA tahun 1992 atas karya penataan permukiman di pinggir Kali Code adalah rohaniwan Katolik. AKAA diberikan kepada arsitektur rumah sakit kusta yang dikelola gereja di kota Chopda Taluka, India, tahun 1998. Penataan Kota Lama Jerusalem adalah contoh lainnya. Penataan yang menyasar pada perbaikan kualitas hidup itu tak hanya bermanfaat bagi komunitas Muslim, tetapi juga bagi komunitas lainnya.

Aga Khan, sebagaimana kakeknya, Sir Sultan Mohamed Shah Aga Khan yang digantikannya, telah menegaskan pandangan mengenai Islam sebagai suatu pemikiran, iman spiritual, yang mengajarkan kasih dan toleransi dan menegakkan martabat manusia.

Karena itu, penekanan dari semua prakarsanya sejak awal adalah nilai pluralisme dan kemanusiaan, bukan agama. Ismael Seregeldin, mantan anggota direktur Bank Dunia, yang aktif dalam organisasi yang diprakarsai Pangeran Aga Khan mengibaratkan, prakarsa-prakarsa ini adalah upaya menyuburkan taman keberagaman.

Sebagai pemimpin, sesuai dengan tradisi Islam, Pangeran Aga Khan tak hanya bertanggung jawab atas pembinaan keagamaan, tetapi juga atas peningkatan kualitas kehidupan pengikutnya dan lingkungan masyarakat tempat kaumnya tinggal. Ia mendapatkan mandat menjaga hak setiap individu untuk pencarian intelektual pribadi dan untuk memberikan ungkapan praktis kepada pandangan etis masyarakat tentang pesan-pesan Islam yang telah memberi inspirasi.

Pangeran Aga Khan secara aktif mendanai berbagai ikhtiar menyangkut masalah kemanusiaan tanpa membedakan bangsa dan agama. Ikhtiar ini dijabarkan dalam tiga kelompok besar, meliputi pembangunan sosial, pembangunan ekonomi dan kebudayaan, di mana arsitektur dan perencanaan kota menjadi fokus utama.

Namun, semua upaya itu tampaknya harus terus bertarung dengan pergeseran dan perubahan ideologi di dalam tata ekonomi, politik, dan sosial, yang menyebabkan terjadinya pertarungan antara desakan keseragaman dan upaya mempertahankan keberagaman.

Di Indonesia, upaya mempertahankan keberagaman di ruang publik semakin sempit. Hancurnya Program KIP, melapuknya Citra Niaga, dan meredupnya penataan Kali Code adalah cermin dari penyerahan kepada kekuasaan modal

Perusahaan Multi Level Marketing K-Link Menolak Bertanggung Jawab Atas Terbakarnya Lab School

PT K-Link Nusantara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebakaran yang terjadi di Teater Besar Universitas Negeri Jakarta, SD Percontohan, dan SMP/SMA Labschool, Rabu (30/7) lalu. Alasannya, acara tersebut bukan diselenggarakan oleh PT K-Link Nusantara ataupun karyawan K-Link.

Acara itu diselenggarakan oleh distributor PT K-Link Nusantara. Kegiatan itu secara hukum tidak terkait sama sekali dengan manajemen PT K-Link Nusantara.

Menurut kuasa hukum PT K-Link Nusantara, Hamdan Zoelva, Jumat (1/8 ) di Jakarta Selatan, PT K-Link Nusantara merupakan perusahaan multi level marketing sehingga tidak terkait secara hukum dengan distributornya.

Selain itu, Hamdan mengklarifikasi bahwa Deden Sudrajat bukanlah karyawan PT K-Link dan tidak memiliki kapasitas untuk memberi pernyataan mewakili perusahaan itu. Sebelumnya, Deden mengaku sebagai karyawan PT K-Link Nusantara dan menyebutkan perusahaannya akan bertanggung jawab atas kebakaran itu.

Kebakaran itu, kata Hamdan, disebabkan oleh penyalahgunaan produk pencegah ledakan xploprotect, yang seharusnya digunakan untuk mobil. Namun, Deden memperagakan penggunaan produk tersebut untuk sepeda motor. Perbedaan kapasitas tangki kedua jenis kendaraan dan adanya bensin yang tercecer dinilai menjadi pemicu kebakaran. Jadi alat pencegah ledakan itu dibuat khusus untuk menahan ledakan besar bukan untuk menahan ledakan kecil dari sepeda motor karena itu alat tersebut gagal berkerja.

Penegasan perlu disampaikan karena pernyataan itu terlalu dini. Padahal kasus itu sendiri saat ini masih dalam tahap penyelidikan kepolisian Jakarta Timur

Kenaikan Harga Elpiji Picu Inflasi

Selama Juli, inflasi harga di Jakarta mencapai 1,26 persen. Hal ini membuat angka inflasi sepanjang Januari-Juli mencapai 8,78 persen. Salah satu pemicu tingginya inflasi adalah kenaikan harga elpiji dan biaya pendidikan di tingkat sekolah dasar.

Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik DKI Jakarta Tanda Sirait, Jumat (1/8 ) di Jakarta Pusat, mengatakan, tingkat inflasi selama tujuh bulan ini lebih tinggi daripada tingkat inflasi selama 2007 yang hanya mencapai 6,04 persen. Angka inflasi ini diperkirakan masih terus akan naik karena masih ada bulan puasa, Lebaran, Natal, dan Tahun Baru.

Kelangkaan dan kenaikan harga elpiji, kata Tanda, menyumbang inflasi 0,6282 persen. Kebijakan konversi energi dari minyak tanah bersubsidi ke elpiji di seluruh Jakarta mendorong konsumsi masyarakat akan gas meningkat.

Begitu terjadi kenaikan harga pada komoditas itu langsung membuat angka inflasi meningkat. Apalagi, perdagangan makanan olahan dipengaruhi elpiji sebagai bahan bakar.

Biaya sekolah

Di sisi lain, tingginya biaya untuk memasukkan anak ke SD, terutama SD swasta, juga ikut mendorong inflasi. Inflasi dari subsektor ini mencapai 0,1369 persen.

Komoditas daging ayam ras menyumbang inflasi 0,0673 persen, telur ayam ras 0,0607 persen, dan cabai merah 0,0162 persen. Ketiga bahan pangan itu mengalami kenaikan harga secara perlahan di pasar.

Harga cabai merah juga diperkirakan akan kembali mendorong terjadinya inflasi menjelang dan selama bulan puasa dua bulan mendatang

Mafia Senayan dan Orang Dalam SBY Susilo Bambang Yudhoyono

Hamka Yandhu, anggota DPR dari Fraksi Golkar, menjadi salah satu kunci aliran dana ilegal Bank Indonesia ke sejumlah politikus Senayan.

Dana Bank Indonesia (BI) itu dimaksudkan untuk memuluskan regulasi bidang perbankan. Yandhu yang ”terpaksa” mengembalikan Rp 300 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tinggal diam. Ia menyebut 52 nama yang terlibat, di antaranya Paskah Suzetta (Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), MS Kaban (Menteri Kehutanan), dan Baharudin Aritonang (anggota BPK). Sisanya, banyak yang masih berperan sebagai ”wakil rakyat” dan siap maju lagi sebagai calon anggota legislatif (caleg) parpol.

Paskah Suzetta—Ketua Komisi IX (bidang keuangan) DPR periode 1999-2004—kata Yandhu, merupakan penerima uang dengan jumlah terbanyak: Rp 1 miliar, sementara yang lain, termasuk MS Kaban, menerima kucuran dalam jumlah bervariasi (berkisar Rp 250 juta-Rp 500 juta).

Watak politisi

Sebagian politisi yang masuk dalam ”syair nyanyian” Hamka Yandhu itu lalu membantah: ”tak menerima uang seperti dituduhkan”. Bahkan, ada yang mengancam akan mengadukan koleganya ke kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Reaksi seperti itu wajar terjadi, apalagi dikaitkan kecenderungan watak politisi kita. Mengapa?

Pertama, mereka ingin melindungi diri dari label sebagai koruptor, apalagi sedang menjabat pada posisi strategis.

Kedua, pelaku kejahatan biasanya berkelit dulu sebelum akhirnya ”menyerah” setelah ditunjukkan atau ada bukti-bukti kuat.

Ketiga, yang terakhir, ini amat tergantung kecanggihan para penyidik KPK dan saksi terkait. Namun, KPK harus serius mengembangkan metode penyidikan yang canggih dan tak gentar dengan gertakan politisi (apalagi dari parpol besar) yang dulu memilih mereka.

Apa pun hasilnya, fenomena itu menunjukkan kuatnya ”korupsi atau penyalahgunaan jabatan secara berjemaah” di kalangan politisi pengambil kebijakan pada era reformasi ini. Skandal aliran dana BI plus sejumlah kasus lain yang dilakoni ”para mafia” di Senayan—di mana kini sedang ditangani KPK—jelas tak bisa dilepas dengan pergeseran sentrum kekuasaan, yakni dari executive heavy pada era Orde Baru ke legislative heavy pada era Reformasi.

Konstitusi hasil amandemen dan undang-undang pasca-Orde Baru memang telah memberi kewenangan begitu besar kepada DPR, utamanya dalam menentukan kebijakan pemerintahan. Tak ada kekuatan yang menjadi pengimbang atau pengendali perilaku dan produk substansinya.

Kondisi itu tampaknya amat dinikmati menjadi sistem dengan kebiasaan yang sungguh mengenakkan secara pribadi dan kelompok. Dengan demikian, bisa dimengerti jika setiap tawaran perubahan sistem (amandemen UUD) untuk menciptakan check and ballances—dalam rangka penyehatan parlemen atau parlemen yang bermartabat sesuai kehendak reformasi—selalu mereka tolak dengan dukungan jaringan dan kepemimpinan (elite) parpol yang oligarkis.

Teorinya amat sederhana, para aktor yang sudah merasa enak dengan kebiasaan dan sistem akan selalu resisten dengan ajakan perubahan.

Orang dalam

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang telah berupaya memberantas para koruptor dan atau kalangan aparat/pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya. Bahkan, tak berlebihan jika dikatakan hal itu merupakan ikon Presiden SBY.

Ironisnya, ada orang dalam— dua anggota kabinet—yang masuk daftar penerima uang haram semasa di parlemen. Itu pun kemungkinan baru yang sempat terbuka sebagai penerima uang sogokan dalam jumlah besar, sementara yang lain mungkin belum diketahui. Lalu, bagaimana mungkin masyarakat bisa percaya penuh terhadap kesungguhan pemerintah membersihkan birokrasinya jika sebagian pemimpin lembaganya adalah ”orang- orang kotor”?

Barangkali saat mengangkat para menteri dari anggota parlemen atau unsur parpol, Presiden SBY tak sempat meneliti rekam jejak lebih dulu, apakah mereka terkait perilaku korup atau tidak. Maklum, prosesnya amat singkat, apalagi ada tekanan dari parpol untuk memasukkan orang-orang mereka sebagai anggota kabinet, sebagai jatah parpol, dengan alasan:

Pertama, telah berjasa dalam membantu proses pemenangan.

Kedua, sebagai parpol koalisi untuk memperkuat pimpinan eksekutif dalam bermitra dengan DPR.

Semua itu dianggap sebagai konsekuensi logis dari sistem ”presidensial yang menyalahi filosofi dan konsep dasarnya” di mana presiden menganggap ”harus” menempatkan orang parpol dan atau anggota parlemen dalam kabinetnya. Padahal, hasilnya tak selalu menjamin mulusnya agenda-agenda strategis pemerintah untuk disetujui parlemen. Sebaliknya, koalisi parpol di pemerintahan SBY tidak sejalan dengan dukungan di Senayan.

Terlebih lagi terkait pembahasan anggaran, di mana DPR sampai intervensi pada level costing (masuk menelusuri setiap cost items dari draf anggaran yang diajukan pemerintah), sesuatu yang dianggap melampaui fungsi budgetting-nya.

Namun, bagi anggota DPR, melakukan itu karena sudah mengetahui ”akal bulus” pihak eksekutif dalam merencanakan anggaran, seperti melakukan mark up. Maka, pada saat itulah, pihak DPR terkait melakukan tawar- menawar yang intinya ”minta bagian” dari rencana penyimpangan anggaran eksekutif.

Kepentingan pragmatis

Para anggota parlemen yang sudah terbiasa dan atau berpengalaman dengan cara-cara seperti itu mungkin yang didorong oleh parpolnya untuk masuk menjadi anggota kabinet. Harapannya, diakui atau tidak, agar pendanaan parpol asalnya terbantu. Caranya, dengan menyiasati anggaran departemen atau lembaganya, terutama disiasati melalui proyek- proyek yang ada, dan proses persetujuannya dengan DPR (konco-konco para menteri parpol itu) sudah saling tahu kepentingan pragmatisnya.

Gambaran itu jelas amat memprihatinkan, sekaligus menjadi cela terbuka dari SBY untuk dijadikan sasaran tembak oleh para lawan politiknya, apalagi jika tak segera mengambil langkah politik untuk menonaktifkan (sementara) para menteri yang diketahui tercemari itu, maka label ”tak tegas” akan melekat pada Presiden RI, pilihan rakyat yang pertama ini.

Laode Ida Wakil Ketua DPD RI; Pendapat Pribadi

Omzet Daging Trenggiling Illegal Mencapai Milyaran Rupaih

Perdagangan trenggiling secara ilegal yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan, diperkirakan beromzet ratusan miliar rupiah per bulan. Jaringan perdagangan trenggiling yang dibongkar di Palembang itu merupakan pemasok trenggiling ke China, Laos, dan Vietnam.

Berdasarkan data Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri, harga trenggiling dari pengumpul lokal Rp 250.000 per kilogram. Di pasar internasional, harga daging trenggiling mencapai 112 dollar AS per kg (sekitar Rp 1 juta). Harga jual daging trenggiling di restoran mencapai 210 dollar AS per kg (sekitar Rp 1,9 juta) dan harga sisik trenggiling mencapai 1 dollar AS per keping.

Saat meninjau gudang tempat pengumpulan di Jalan Irigasi, Palembang, Jumat (1/8), Direktur V Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) Sunardjono menyatakan, trenggiling dipasok dari Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu dalam keadaan hidup. Di gudang itu, trenggiling dibunuh dengan cara dipukul kepalanya, kemudian direbus untuk melepaskan sisiknya.

”Untuk menyamarkan perdagangan trenggiling, mereka memakai nama perusahaan PT Ikan Mas Jaya yang bergerak dalam bidang pengolahan ikan. Daging trenggiling dikemas bersama ikan untuk mengelabui petugas kemudian dibawa ke Jakarta untuk diekspor,” kata Sunardjono.

Dari gudang itu, polisi menyita 13,8 ton daging trenggiling beku yang disimpan dalam empat peti kemas. Polisi juga menyita 478 kilogram labi-labi beku, 85 empedu trenggiling, dan 50 kilogram sisik trenggiling.

Warga asing terlibat

Polisi telah menahan tiga tersangka: EKS (29), warga Malaysia, serta HSH (38) dan MRS (56), warga Palembang.

Direktur Penyidikan Departemen Kehutanan M Awriya Ibrahim mengungkapkan, pihaknya pernah membongkar perdagangan trenggiling di Kalimantan Selatan, Bali, dan Sumatera Utara, tetapi hanya di Palembang yang melibatkan warga negara asing.

Jaringan perdagangan trenggiling di Palembang termasuk yang terbesar. Mereka mampu mengekspor 20 ton daging trenggiling dalam satu kali pengiriman.

Saat ditanya kemungkinan keterlibatan anggota Polri dalam jaringan perdagangan trenggiling, Kepala Kepolisian Daerah Sumsel Inspektur Jenderal Ito Sumardi menyatakan, polisi akan mengusut semua oknum yang terlibat dalam perdagangan trenggiling itu.

”Daging trenggiling bisa sampai ke luar negeri tentu ada keterlibatan oknum dari instansi lain,” kata Ito.

Pemberian ASI Eksklusif Menurun

Menurut Sensus Dasar Kesehatan Indonesia, pemberian air susu ibu eksklusif terus menurun. Pada tahun 1997 sebesar 42,4 persen, menurun menjadi 39,5 persen tahun 2003. Pemakaian susu botol justru meningkat dari 10,8 persen tahun 1997 menjadi 32,4 persen pada tahun 2003.

”Dua bulan pertama, sekitar 80 persen bayi baru lahir mendapat ASI eksklusif. Tetapi, ketika masuk usia tiga bulan, pemberian ASI eksklusif umumnya terputus,” kata dr I Gusti Ayu Nyoman Partiwi dari Satuan Tugas ASI Pengurus Besar Ikatan Dokter Anak Indonesia (PB IDAI), Jumat (1/8) di Jakarta.

Terhentinya pemberian ASI eksklusif terjadi pada ibu bekerja, terutama di perkotaan. Mereka kembali bekerja setelah cuti melahirkan—3 bulan.

Sebagian besar perempuan kesulitan menyusui bayinya maupun memerah ASI di tempat kerja. Selain padatnya aktivitas kerja, masih sedikit perusahaan yang menyediakan tempat khusus untuk menyusui bayi maupun memerah ASI. Padahal, jika tidak diperah secara teratur, produksi ASI akan terus turun.

Ketidaktahuan para ibu tentang manajemen laktasi, seperti cara memerah dan menyimpan ASI, turut menghambat proses menyusui. Banyak ibu tidak percaya diri produksi ASI-nya mencukupi sehingga memberi susu formula kepada bayinya.

Maih banyak ibu yang tidak mengerti soal laktasi. Menurut Partiwi peran rumah sakit amat penting. Rumah sakit seharusnya mengajarkan soal laktasi sejak pemeriksaan kehamilan hingga paska kelahiran.

Nutrisi terbaik

Untuk mendukung para ibu dapat memberi ASI eksklusif enam bulan, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) menyelenggarakan acara ”Menyusui Serentak Ibu Indonesia”, Sabtu (2/8) ini, pada acara puncak dalam rangka Pekan ASI Sedunia.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan pemberian ASI pertama kali dilakukan satu jam setelah bayi lahir. ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa tambahan makanan dan minuman, juga termasuk air putih. Menyusui juga seharusnya dilakukan sesuai keinginan bayi sesering mungkin dan diupayakan tidak menggunakan botol

Umat Islam Harus Instropeksi Diri

Umat Islam harus menggeser paradigmanya dengan tidak hanya bangga sebagai penganut ajaran Islam, tetapi juga terus mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan dari ajaran-ajaran Islam itu. Ajaran-ajaran Islam yang toleran dan cinta damai harus semakin dipraktikkan sehingga manfaat dari ajaran Islam bisa dirasakan seperti pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Dr KH A Hasyim Muzadi ketika berpidato pada penutupan International Conference of Islamic Scholars (ICIS) ke-3 di Jakarta, Jumat (1/8). Pertemuan yang dimulai sejak 29 Juli itu menghasilkan ”Jakarta Message” yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, khususnya dunia Islam.

”Jika tidak, kita mungkin tetap berada di sisi pihak yang kalah dan kemudian menjadi frustrasi. Lebih buruk lagi, kita mungkin akan jatuh ke dalam lingkaran keputusasaan, membiakkan landasan bagi kekerasan. Kita akan cepat menggunakan kekerasan sebagai cara untuk menampilkan diri kita,” papar Hasyim.

Ditambahkan, umat Islam tidak perlu dengan segera menggunakan kekerasan ketika merasa terancam atau ketika dihina. ”Islam mengajarkan kita untuk merespons dengan menahan diri dan moderasi terhadap setiap tantangan di depan kita. Kita harus sangat berhati-hati mengenai penggunaan kekerasan sebagai upaya terakhir untuk mempertahankan diri hanya bila dilarang untuk beribadah dan bukan sebagai solusi atas setiap permasalahan,” ujar Ketua Umum PBNU.

Pertemuan ICIS ke-3 yang dihadiri sekitar 350 ulama dan intelektual Islam dari 67 negara, dalam ”Jakarta Message” sepakat membentuk ”Ulama Sans Frontieres” atau ulama lintas batas yang akan membantu penanganan konflik di dunia Islam.

Ulama lintas batas itu memegang prinsip-prinsip sensitif dan dilandasi pemahaman mendalam; menggunakan cara dialog, keterbukaan, dan kesabaran; mengedepankan solidaritas kemanusiaan; menjunjung tinggi keadilan; memiliki visi kepemimpinan dan wawasan ke depan.

Perbuatan baik

KH Hasyim mengingatkan, konsep lain yang harus dicermati adalah jihad. Jihad tidak boleh terbatas diasosiasikan dengan perang atau pertempuran, tetapi harus lebih sering dipraktikkan dengan perbuatan-perbuatan baik, seperti terus mengejar ilmu pengetahuan atau memberantas korupsi atau menjadikan keluarga kita ikut mendorong kesejahteraan seluruh masyarakat.

”Untuk benar-benar menempatkan diri kita untuk memperjuangkan perdamaian global, kita harus terus memperkokoh persatuan. Ketika kita terpecah dan saling mencurigai satu sama lain, tidak banyak yang bisa diperoleh. Kita tidak bisa menjadi juru damai bagi pihak lain sebelum menjadi juru damai untuk kita sendiri, sebagaimana ditegaskan juga dalam Al Quran,” ungkapnya.

KH Hasyim menyampaikan, pertemuan tingkat internasional ICIS berikutnya akan dilaksanakan setiap empat tahun sekali, tetapi setiap dua tahun akan diselenggarakan konferensi tingkat regional di Asia Timur dan Pasifik, Asia Tengah dan Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Amerika, serta Eropa.

ICIS juga akan memperkuat sekretariatnya dengan menunjuk para pakar di berbagai bidang dan membentuk kelompok pemikir dalam hal pencegahan konflik dan pemajuan perdamaian.

Dalam Jakarta Message juga diserukan agar para ulama lintas batas bekerja sama dengan para profesional dan pakar-pakar lainnya untuk meningkatkan kemampuan para ulama dalam pemajuan perdamaian dan pencegahan konflik. Ulama juga diminta melakukan penelaahan mendalam dan memetakan konflik-konflik di dunia Muslim serta membangun sistem peringatan dini di tingkat akar rumput sehingga bisa merespons dengan cepat dan memadai.

Indonesia Negeri Para Kurawa

Saat orang ragu pada 34 partai peserta Pemilu 2009 yang mengumbar janji, warga ragu dan bingung memilih.

Keraguan juga tampak saat menunggu pemimpin baru yang mampu mengubah penderitaan warga di negeri kaya sumber alam ini tetapi sangat miskin moral. Saat pemimpin muda belum tampil meyakinkan, yang senior sudah ketahuan belangnya.

Di saat kritis seperti itu, banyak orang tertarik membaca kembali kisah pewayangan. Sejarah, ajaran agama, dan tradisi lokal di Nusantara juga menyimpan kisah-kisah magis kehadiran pemimpin yang dibutuhkan zamannya. Kisah-kisah itu patut disimak kembali. Dan apa yang sedang terjadi di negeri ini mungkin representasi kisah itu.

Masyarakat merasakan elite partai berbasis agama tidak bebas dari korupsi berjemaah dengan teman seasas (seagama atau seideologi) atau luar asas dari penegak hukum dan pemerintahan. Putusan pengadilan bisa ditawar, undang-undang dan peraturan disusun untuk memuluskan perilaku jahat dan selingkuh sehingga tampak tidak melanggar tata krama.

Aparat pemerintah yang harusnya menjadi pelayan rakyat bertindak bagai majikan yang harus dilayani, bukan hanya dengan sikap hormat, tetapi juga dengan rupiah. Cerdik pandai dan agamawan bukan tidak ada. Fatwanya terus mengalir, tetapi lebih beredar di antara menara gading tidak menyentuh hajat publik.

Nafsu menang sendiri

Gambaran melodramatik penyelenggaraan pemerintahan itu terlukis dalam kehidupan suatu negeri di dunia pewayangan yang dikenal Negeri Kurawa dengan pusat pemerintahan di Astina Pura, kadang disebut Negeri Astina. Dalam upacara resmi, para cendekia dan agamawan ditempatkan di panggung kehormatan, ke mana sang penguasa menunjukkan sikap hormat.

Sesekali para cerdik pandai dan agamawan dimintai pendapat, bukan untuk dipraktikkan, tetapi sekadar menunjukkan kepada publik atas kepedulian sang penguasa pada kebenaran. Bahasanya jauh dari kesadaran publik umat dan rakyat jelata karena lebih berorientasi kitab yang telah diseleksi sang penguasa.

Gaya hidup penggawa (aparat) kerajaan Astina itu terlukis, disebut julik. Suatu pola hidup penuh tipu daya, selingkuh menjadi pakerti (perilaku), ambisi menang sendiri, kaya sendiri, kenyang sendiri, pintar sendiri menjadi etika (meminjam Protestan Etiknya Max Weber) hidup komunitas (baca: partai politik).

Warga dan rakyat bukan hanya kehilangan panutan, pemerintahan tidak mengenal sistem keteladanan dan nilai moral. Posisi sosial politik seseorang tidak diukur dari perilaku baik, tetapi dari kemampuan dan keberanian menggunakan kekuasaan guna kepentingan diri dan kelompok.

Oleh Nietzsche, praktik hidup dan pemerintahan itu bisa digambarkan sebagai sistem sosial politik yang didominasi persona ubermensch. Persona demikian ialah pola hidup manusia bermoral tuan, manusia atas atau super yang bernafsu menang sendiri. Berbagai kisah fiksi tentang superman terinspirasi konsep manusia bermoral tuan itu.

Dalam sistem sosial politik dan pemerintahan demikian, kebenaran tidak diukur dari nilai obyektif yang didukung mayoritas, tetapi nilai subyektif penguasa yang memerintah dengan tangan besi dan Machiavelis. Moralitas baik ialah moral tuan saat nafsu menjadi komando kehidupan, bukan moral budak yang lemah. Kebaikan ialah kemegahan, bangga diri, bukan kedamaian dan ke-welas-asih-an yang menunjukkan kelemahan jiwa.

Dongeng demokrasi

Pemerintahan dan orang baik yang tergambar dalam Kerajaan Ngamarto dan Pandawa hanya mimpi indah yang enak dikisahkan sebagai dongeng.

Praktik pendidikan bagai sebuah festival dongeng tentang orang-orang bijak, baik, berbudi, dan dijanjikan surga. Kisah pahlawan dan orang suci terlukis dalam kalimat sastra yang indah dan enak didengar, tetapi kosong dari kenyataan.

Sementara fakta-fakta di lapangan bercerita tentang kisah kelaparan, penderitaan, pembunuhan berantai, korupsi, elite yang selingkuh jabatan, moral, dan seks. Berita anggota dewan, pejabat tinggi pemerintahan, elite keagamaan yang korupsi dan selingkuh seksual, mencerminkan kehidupan mayoritas warga seperti Negeri Kurawa. Wargalah yang memilih elite partai, sosial dan keagamaan, anggota dewan, dan memilih presiden yang kemudian menyusun kabinet.

Situasi kehidupan Negeri Kurawa itu tidak jauh berbeda dengan praktik demokrasi prosedural negeri ini. Suatu eufemisme tentang cara hidup ngurawa melalui sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan modern yang disebut demokrasi. Banyak alasan untuk membela diri dengan fakta buruk kehidupan negeri ini setelah 10 tahun reformasi, 60 tahun merdeka, dan satu abad kebangkitan nasional.

Sebagian melihat fakta buruk demokrasi prosedural itu sebagai kewajaran dalam kehidupan ekonomi dan tingkat pendidikan mayoritas warga Nusantara. Pada tahap sosial ekonomi seperti ini, praktik demokrasi belum menjanjikan peningkatan kesejahteraan warga kebanyakan, kecuali segelintir orang.

Sebagian berpendapat, fakta demokrasi negeri ini adalah suatu tahap yang harus dilalui bangsa yang memulai praktik demokrasi. Beberapa yang lain berpendapat, demokrasi yang baik memerlukan tingkat pendidikan dan ekonomi warga yang sudah sampai titik ekuilibrium setelah dipraktikkan berabad-abad.

Mencari takdir sosial

Berbagai pandangan ini berarti kita menerima apa adanya praktik demokrasi sebagai kebenaran. Suatu etika hidup ngurawa. Para cendekia dan agamawan terperangkap etika ngurawa yang digambarkan dalam dunia pewayangan sebagai Pandita Durno. Ia pandai dan waskita, tetapi semuanya hanya digunakan untuk membela Raja Astina.

Semua agama meramalkan kedatangan zaman akhir seperti gambaran Negeri Kurawa. Dajal tiba, saat kekuatan jahat keliwat-liwat, sebagai penanda datangnya Al-Mahdi Al-Masih, Ratu Adil, atau Satria Piningit. Mungkin manusia telah gagal membuat sistem yang mampu mengendalikan kejahatan sehingga perilaku jahat menjadi dominan. Hal itu merupakan pengantar Perang Baratayuda yang dalam dunia keagamaan dikenal dengan Hari kiamat. Pada saat itulah Tuhan menunjukkan kekuasaan-Nya mengganti penduduk bumi atau negeri ini dengan warga baru.

Dalam situasi demikian, tersedia aneka pilihan tindakan. Kita cukup menyesali nasib dan berdoa meminta Tuhan mengubah yang jahat berhati malaikat atau minta menunda kiamat. Pilihan lain, menggunakan sisa waktu yang ada untuk mengubah perilaku yang mentradisi yang mengakibatkan penderitaan bukan hanya orang miskin, tetapi juga anak cucu sendiri.

Paling mudah ialah menunggu Godot, Satria Piningit, atau Sang Mahdi. Kapan akan datang? Mungkin sudah terlambat saat semua sudah hancur. Kita hanya bisa membayangkan betapa derita yang harus ditanggung anak cucu nanti.

Nasib lebih baik hanya mungkin diraih jika mengubah perilaku sebagai doa. Mungkin dengan mulai menjadikan diri kita satria pinigit kecil untuk lingkungan sendiri dengan pengabdian tanpa pamrih? Tetapi apa masih ada yang mau?

Abdul Munir Mulkhan Anggota Komnas HAM; Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahan Makanan Memacu Laju Inflasi

Badan Pusat Statistik memperhitungkan, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak pada 24 Mei sudah nyaris tak tecermin pada inflasi Juli 2008.

Meskipun demikian, inflasi bulan Juli relatif masih tinggi, mencapai 1,37 persen. Penyebabnya, terutama karena ada gangguan suplai bahan makanan dan kenaikan harga elpiji.

Kepala BPS Rusman Heriawan, Jumat (1/8) di Jakarta, mengingatkan, ketersediaan suplai dan kelancaran distribusi bahan makanan akan menentukan laju inflasi hingga akhir tahun 2008.

Pemerintah menargetkan inflasi tahun ini 11,2 persen. Untuk menjaga tingkat inflasi itu tidak mudah bagi pemerintah. Dalam periode Januari sampai Juli saja, inflasi secara kumulatif sudah mencapai 8,85 persen. ”Apalagi, ada bulan puasa dan Lebaran pada September-Oktober,” ujar Rusman.

Inflasi Juli 2008 terhadap Juli 2007 (year on year) mencapai tingkat tertinggi sepanjang 2008, yakni 11,90 persen. Kenaikan harga daging ayam ras, telur ayam ras, dan elpiji penyumbang inflasi terbesar pada Juli 2008.

”Inflasi kali ini mencerminkan adanya supply shock, gangguan suplai yang riil di pasar,” ujarnya. BPS mencatat, harga telur dan daging ayam meningkat 12,27 dan 6,51 persen pada bulan Juli dibandingkan dengan Juni 2008.

”Harga pakan ternak melonjak sehingga menjadikan produksi turun. Pasokan berkurang sehingga harga jual ke konsumen naik tinggi,” ujar Rusman.

Di luar kelompok bahan makanan, harga elpiji juga meningkat 12,3 persen pada Juli dibandingkan bulan Juni.

Bukan faktor moneter

Menurut Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom, BI menganalisis, sampai akhir tahun 2008, angka inflasi masih akan dobel digit. Namun, BI akan berusaha keras membawa tingkat inflasi ke angka 6-7 persen pada akhir tahun 2009.

Miranda berpendapat, agar efektif dan ongkosnya murah, upaya menekan inflasi harus berbarengan dengan upaya perbaikan di sektor riil. Alasannya, inflasi yang terjadi adalah akibat dua sisi yang bergerak bersamaan, yakni permintaan dan pasokan, selain karena faktor luar.

”Sekarang ini inflasi menjadi isu besar karena menghantam rakyat miskin. Namun, BI sangat bersyukur dengan dukungan yang diberikan pemerintah, terutama Departemen Keuangan,” kata Miranda di Nusa Dua, Bali.

Ekonom Senior BNI, Ryan Kiryanto, berpendapat, tingginya inflasi pada Juli 2008 murni dibentuk oleh mekanisme pasokan dan permintaan, bukan pengaruh faktor moneter. ”Inflasi ini bukan pengaruh moneter karena BI sudah menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 8,75 persen untuk menyerap kelebihan likuiditas. Dorongan konsumsi masyarakat yang menyebabkan inflasi susah ditekan,” ujarnya.

Pergerakan mekanisme suplai dan permintaan di pasar tecermin pada inflasi year on year maupun kumulatif Januari-Juli yang tinggi. Untuk itu, dibutuhkan keseriusan pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan dengan memperbaiki infrastruktur jalan, listrik, dan transportasi umum.

Menurut Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Bambang Soesatyo, tingginya inflasi Juli karena kinerja sisi fiskal belum maksimal untuk mereduksi inflasi yang terjadi akibat biaya mahal.

Pola pasok dan distribusi barang, kata Bambang, masih kacau. Pemerintah juga belum tegas menyingkirkan spekulan dari pasar.

Ryan Kiryanto memperkirakan, tingginya inflasi Juli akan mendorong BI menaikkan lagi BI Rate minimal 25 basis poin menjadi 9 persen.

Presiden Direktur dan CEO Bank Mandiri Agus Martowardojo menyatakan, pihaknya akan menyesuaikan diri dengan kebijakan BI. Ini sudah dilakukan, antara lain, dengan merevisi penyaluran kredit. ”Yang tadinya pada awal 2008 kami akan tumbuh 22 persen, kami turunkan menjadi sekitar 18 persen. Paling tidak memberikan sinyal, Bank Mandiri tidak perlu memaksakan mencari bisnis seandainya memang situasinya secara umum akan ada penurunan pertumbuhan,” ujarnya.

Agus memprediksi suku bunga acuan pada akhir tahun mencapai 9-9,5 persen.

Semua Harta Kekayaan Pejabat Perlu Dilihat Dengan Kritis

Masyarakat Sumsel perlu mengkritisi kekayaan pasangan kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Masyarakat bisa menilai kejujuran para kandidat melalui LHKPN.

Pengamat politik Universitas Sriwijaya, Ardian Saptawan, Kamis (31/7), mengungkapkan hal itu menanggapi pengumuman LHKPN keempat pasangan kandidat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Ardian, hal yang perlu dicermati apakah kekayaan para kandidat berlatar belakang pejabat publik sudah sesuai dengan jabatan yang mereka pegang. Masyarakat akan menilai apakah para kandidat jujur atau tidak dalam melaporkan kekayaannya.

”Itu bisa diukur dari besarnya gaji mereka dibandingkan kegiatan-kegiatan mereka untuk meraih dukungan yang memerlukan banyak uang. Masyarakat Sumsel, khususnya di perkotaan, perlu mengkritisi hal itu,” kata Ardian.

Tidak wajar

Ardian mengatakan, LHKPN itu perlu dipertanyakan kepada KPK jika jumlahnya melebihi kewajaran dari seorang pejabat publik.

”Mungkin tidak semua kekayaan mereka dilaporkan. Justru diperlukan sikap kritis masyarakat menilai kejujuran para kandidat kalau dilihat dari kegiatan mereka selama ini,” ujarnya.

Menurut Ardian, bisa jadi kekayaan para kandidat memakai nama orang lain sehingga jumlah LHKPN mereka tidak besar.

Ardian juga menuturkan, kalau kekayaan para kandidat dinilai tidak sesuai dengan banyaknya kegiatan mereka, masyarakat harus mempertanyakan dari mana biayanya berasal.

”Kalau uangnya berasal dari sumbangan, harus disebutkan siapa yang memberikan sumbangan dan berapa jumlahnya,” ungkap Ardian.

Ardian berpendapat, LHKPN itu sangat kecil pengaruhnya terhadap pilihan masyarakat dalam pilkada nanti. Masyarakat di pedesaan, menurut dia, tak akan ambil pusing dengan jumlah LHKPN para kandidat dibanding banyaknya kegiatan mereka.

LHKPN tersebut ditempelkan di Kantor KPU Sumsel sehingga masyarakat bisa melihat LHKPN secara langsung.

Transportasi Integral Untuk Jakarta

DKI Jakarta harus segera mulai mengintegrasikan semua moda angkutan umum untuk merealisasikan pola transportasi makro atau PTM. Setelah jalur bus transjakarta dibangun dan dioperasikan, pola angkutan umum yang ada belum ditata ulang sehingga memicu kemacetan arus lalu lintas.

Ketua Dewan Transportasi Kota DKI Jakarta Edie Toet Hendratno, hari Kamis (31/7) mengatakan, saat ini semua moda angkutan umum, mulai dari ojek, bajaj, bus kecil seperti mikrolet, bus sedang, bus besar, sampai bus transjakarta, dapat beroperasi di jalan yang sama. Belum ada pengaturan jelas sehingga semua moda angkutan memenuhi jalan.

Di sisi lain, perilaku pengendara angkutan umum yang tidak tertib sering memicu kemacetan di berbagai tingkat jalan, mulai jalan kolektor sampai jalan protokol. Akumulasi kemacetan di sejumlah lokasi memperparah kemacetan di Jakarta yang terjadi karena ketidakseimbangan antara daya tampung jalan dan jumlah kendaraan.

”Perlu dibuat ketentuan mengenai batas layanan setiap moda angkutan umum dan diwujudkan dengan perubahan trayek. Setiap moda transportasi berfungsi sebagai pengumpan bagi moda yang lain. Jika dilakukan, lalu lintas Jakarta tidak akan seruwet ini,” kata Edie.

Pakar transportasi dari Universitas Trisakti, Fransiskus Trisbiantara, mengatakan bahwa pelayanan angkutan umum di jalan-jalan protokol harus diberikan kepada bus besar dan bus transjakarta. Bus sedang, bus kecil, dan bajaj seharusnya tidak boleh turut mengisi jalur itu.

Jalan-jalan kolektor sebaiknya dilayani bus sedang. Para pemilik bus kecil perlu bergabung untuk menyediakan bus sedang. Pola ini dapat mengurangi jumlah bus kecil yang mencapai 14.080 dan selalu membuat macet arus lalu lintas di perempatan.

Bus kecil, bajaj, dan ojek, kata Trisbiantara, sebaiknya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan angkutan di tingkat lingkungan. Dengan demikian, setiap kawasan di Jakarta terlayani angkutan umum, tetapi jalurnya tidak tumpang tindih.

”Pengaturan semua moda yang ada saat ini penting sebelum Jakarta mengoperasikan MRT dan monorel. Pada gilirannya, bus transjakarta akan menjadi pengumpan bagi kedua moda transportasi massal itu,” kata Trisbiantara.

Edie mengakui adanya masalah sosial yang mungkin muncul dengan penataan semacam itu. Masalah yang paling besar adalah peningkatan jumlah penganggur akibat pengurangan sebagian moda angkutan umum.

”Bajaj dan bemo, dengan berbagai alasan termasuk tingginya tingkat polusi yang dihasilkan, pada akhirnya harus dihapus. Namun, pemilik atau para sopirnya bisa dialihkan sebagai pengemudi moda transportasi lain atau bisa juga pindah ke jenis usaha lain, dengan catatan harus dibimbing oleh pemda,” kata Edie.

Selain pengaturan moda transportasi di dalam Ibu kota, Dewan Transportasi Kota Jakarta juga menyoroti perlunya dibentuk sistem transportasi terintegrasi antara Jakarta dan kota-kota penyangga, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta M Tauchid mengatakan, pihaknya belum memiliki konsep untuk mengatur ulang pola angkutan umum yang sudah ada. Pengurangan jumlah bus kecil yang lebih banyak daripada jumlah penumpang, dalam rangka mengurangi kemacetan, juga belum mungkin dilakukan. ”Dishub perlu melakukan kajian mendalam dan detail sebelum mengubah pola angkutan umum yang ada,” kata Tauchid.

Harta Mantan Pimpinan KPK Tidak Berubah

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Erry Riyana Hardjapamekas tercatat sebagai pimpinan KPK periode 2003- 2007 yang terkaya dibandingkan dengan empat rekannya, sedangkan Amien Sunaryadi merupakan yang termiskin.

Namun, secara umum, seperti disampaikan Wakil Ketua KPK Haryono hari Kamis (31/7), kekayaan kelima mantan pimpinan KPK itu tidak banyak mengalami perubahan. Dalam laporannya pada 31 Desember 2007, Erry menyebutkan memiliki kekayaan Rp 3,749 miliar dan 5.000 dollar AS.

Jumlah itu sedikit menurun dibandingkan dengan kekayaannya pada 31 Desember 2005, yang dilaporkan Rp 3,89 miliar dan 21.237 dollar AS. ”Kekayaan saya mayoritas berupa rumah dan tanah,” kata Erry.

Kekayaan Amien Sunaryadi, berdasarkan laporan pada 28 Desember 2007, sebesar Rp 599 juta. Meski jumlah tersebut adalah terkecil dibandingkan dengan keempat rekannya, kekayaan Amien ini naik sekitar Rp 212 juta dibandingkan dengan laporannya pada 3 Oktober 2007 yang besarnya hanya Rp 387 juta.

Amien yang mulai hari Jumat ini akan bekerja di Bank Dunia menuturkan, pertambahan kekayaannya itu berasal dari tabungan tunjangan hari tua KPK.

Sementara itu, kekayaan mantan Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki berdasarkan laporan 5 Juni 2008 sebesar Rp 956.953.145 dan 10.000 dollar AS.

Sjahruddin Rasul dalam laporan pada 17 Maret 2008 punya kekayaan Rp 3,232 miliar, sedangkan Tumpak Hatorangan Panggabean dalam laporan 18 Maret 2008 tercatat punya kekayaan Rp 1,79 miliar.

Menurut Ruki, program utama pada 2003-2007 adalah menyiapkan KPK agar mampu mengatasi berbagai kasus korupsi. ”Saya senang KPK telah bekerja dengan baik. Namun, pemberantasan korupsi tidak akan maksimal jika tidak diikuti reformasi birokrasi,” ujarnya

Baru Empat Partai Politik Serahkan Laporan Dana Kampanye

Pada minggu ketiga masa kampanye Pemilu 2009, baru empat partai politik yang sudah menyerahkan laporan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum.

Keempat parpol itu adalah Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Anggota KPU, Abdul Aziz, Kamis (31/7), mengatakan, saat ini parpol memang belum mempunyai kewajiban menyerahkan laporan dana kampanye. Hanya saja, parpol wajib mencatat penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tiga hari sejak kampanye dimulai.

”Kami berharap, lebih cepat parpol menyerahkan laporan dana kampanye akan lebih baik,” katanya,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mewajibkan partai politik dan calon anggota DPD menyerahkan laporan dana awal kampanye dan rekening khusus dana kampanye pada tujuh hari sebelum pelaksanaan kampanye dengan bentuk rapat umum.

Aziz mengatakan, KPU telah bertemu dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang mempunyai tugas mengaudit rekening khusus dana kampanye partai politik. KPU dibantu IAI juga akan membuat aturan tata cara audit dana kampanye.

Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan, mengatakan, KPU harus tegas mendorong parpol untuk segera menyerahkan laporan dana awal kampanye. ”Kewajiban parpol itu kan sudah ada dalam undang-undang dan ditegaskan lagi dalam peraturan KPU. Jadi, KPU harus mempunyai komitmen kuat untuk melaksanakan peraturan,” ujarnya.

KPU juga harus segera mengeluarkan peraturan khusus mengenai pelaporan dana kampanye. ”Apalagi masa kampanye sudah hampir satu bulan berlangsung,” ujar Abdullah