Peran Agama Diruang Publik

Peran agama di ruang publik selalu mengundang kontroversi. Agama seolah sulit menemukan batu pijakannya di ruang publik karena adanya perspektif, interpretasi, dan ekspektasi yang sangat beragam dari pemeluknya tentang bagaimana agama harus berperan dalam kehidupan publik. Pada ujung spektrum terdapat mazhab pemikiran yang menganjurkan sentralitas peran agama di tengah-tengah ruang publik. Pada ujung spektrum lainnya terdapat mazhab pemikiran sebaliknya yang menghendaki sublimasi agama ke wilayah privat.

Terlepas dari polemik di atas, pertanyaan yang layak dikemukakan adalah seberapa jauh agama bisa dan diperbolehkan memainkan perannya di ruang publik? Pertanyaan ini penting dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan (baca: politisasi) bahasa-bahasa agama untuk kepentingan politik jangka pendek. Fakta empiris mengajarkan, logika kepentingan sering kali justru lebih dominan ketimbang logika ketulusan di balik penghadiran agama dalam ruang publik. Akibatnya, penghadiran agama dalam ruang publik sering kali memicu ketegangan-ketegangan, skisme politik dan konflik horizontal yang diakibatkan oleh gesekan kepentingan, baik intra maupun antarpemeluk agama yang berbeda. Kondisi semacam ini tentu saja kontraproduktif dengan etos kehidupan publik yang bertumpu pada prinsip tata-kelola yang baik (good governance).

Akar masalah disensus antara agama dan prinsip tata-kelola yang baik sebenarnya berawal dari modus keberagamaan yang cenderung replikatif-karikatif. Modus keberagamaan semacam ini hanya mereproduksi model-model kesalihan masa lalu yang abai terhadap moralitas publik kekinian. Personifikasi kesalihan hanya bekerja pada tataran simbolik yang tidak menyahuti kebutuhan publik. Pada derajat ini, kehadiran agama dalam ruang publik menjadi anakronistik dan agama semakin tidak menemukan titik pijakan yang kokoh di tengah konfigurasi ruang publik yang semakin kompleks.

Padahal, agama dituntut untuk tetap keep updated dengan etos kehidupan publik yang terus berubah jika agama ingin tetap mempertahankan relevansinya di ranah publik. Diperlukan kerendahhatian di kalangan pemeluk agama untuk mengakui dan menemukan loopholes yang menjadi titik lemah bagi disensus di antara keduanya, untuk kemudian merumuskan sebuah sistem teologi tata-kelola yang menopang keberlangsungan etos peradaban publik. Modus keberagamaan harus dibangun dari paralelitas antara kesalihan soliter dan kesalihan publik—bukan sekadar kesalihan sosial! Dalam perspektif ini, kesalihan publik merupakan continuum dari kesalihan soliter. Sebaliknya, kesalihan soliter merupakan sine qua non bagi kesalihan publik.

Memang betul bahwa demokrasi meruangkan peran agama secara lebih leluasa. Namun, di sisi lain, demokrasi pulalah yang menyensor hal-hal apa dari agama yang boleh berperan di ruang publik. Dalam diskursus demokrasi dan ruang publik, paradigma Rawlsian mengandaikan tereduksinya peran agama dalam ruang publik sebatas nilai-nilai yang koinsiden dengan rasionalitas publik (John Rawls, 1993). Selebihnya, agama harus mampu mengendalikan diri untuk tidak terlalu jauh mengintervensi kehidupan publik. Dari koinsidensi inilah agama dituntut mampu bersenyawa dengan fitur-fitur demokrasi yang bersifat embedded seperti good governance, hak asasi manusia, ketertiban sipil, dan ketaatan hukum.

Ritual berbasis merit

Gagasan ”ritual berbasis merit” bukanlah konstatasi kosong yang dipaksakan, tetapi sebuah keniscayaan agar agama tetap memiliki relevansi dengan tuntutan kekinian. Menurut hemat saya, ritual haruslah fungsional bagi perbaikan moralitas privat-soliter maupun publik. Pelaksanaan ritual bukan lagi sekadar ”ritual untuk ritual” atau ”ritual untuk Tuhan”, tetapi ”ritual untuk kebajikan manusia dan alam semesta”.

Oleh karena itu, pemaknaan-pemaknaan ”tebal” yang lebih segar dan relevan atas ritual harus menjadi kebutuhan manusia beragama, terutama agar agama mampu memberikan merit atau kemaslahatan bagi pemeluknya, yang kemudian memancarkan aura transformatif bagi terbentuknya tatanan kehidupan publik yang beradab. Pemaknaan atas puasa, misalnya, perlu ”dipertebal” ke arah pembangunan etos kehidupan publik yang semakin antropomorfis dan beradab.

Jika selama ini pendulum tafsir atas ritual puasa atau zakat lebih banyak diarahkan pada peningkatan ketaatan terhadap Tuhan dan tumbuhnya empati sosial, sudah saatnya pendulum tafsir atas kedua ritual tersebut digerakkan untuk melahirkan moralitas publik yang lebih terstruktur. Nilai-nilai yang terkandung di balik kedua ibadah tersebut perlu ditarik benang merahnya dalam rangka membangun sebuah sistem kehidupan publik seperti kedisiplinan, ketaatan terhadap peraturan dan keteraturan, kejujuran, dan sportivitas.

Sejujurnya, narasi kitab suci tentang teologi tata-kelola dalam kehidupan publik belum tergali secara maksimal. Padahal, narasi semacam inilah yang sangat relevan dengan kebutuhan bangsa kita. Memang ada kecenderungan pergerakan pendulum tafsir yang lebih kontekstual dengan munculnya wacana ibadah individual versus ibadah sosial, atau ibadah vertikal versus ibadah horizontal, tetapi pendulum tafsir belum mengelaborasi ibadah privat-soliter versus ibadah publik. Istilah ”publik” perlu dibedakan dari istilah ”sosial” sebagai nomenklatur tersendiri yang berada di atas nomenklatur ”sosial”. Jika nomenklatur ”sosial” lebih merujuk pada munculnya sikap-sikap empatik-humanis kepada sesama manusia, nomenklatur ”publik” lebih menekankan pentingnya sistem tata kelola kehidupan bersama yang baik, tertib, dan beradab. Narasi ”tebal” semacam inilah yang absen dari blantika tafsir keagamaan di Indonesia.

Namun, jangan salah, konstruksi teologi tata-kelola di sini tidak identik dengan sistem pemerintahan teokrasi yang menempatkan agama sebagai urat nadi kehidupan publik melalui replikasi-replikasi kesalihan simbolik. Teologi tata-kelola, di sisi lain, bekerja pada tataran nilai melalui penyerapan saripati (substance) agama ke dalam jejaring rasionalitas publik (Masdar Hilmy, Islam Profetik, 2008).

Teologi tata-kelola di sini merujuk pada persenyawaan antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip-prinsip tata-kelola modern seperti penegakan hukum, imparsialitas keadilan, impersonalitas kekuasaan, kesetiaan terhadap ”cetak biru” bersama, asas kewarga(negara)an yang setara, serta pemerintahan berbasis akuntabilitas dan aksesibilitas publik. Al Quran, misalnya, memang tidak pernah membahas secara eksplisit prinsip-prinsip tata-kelola tersebut. Tetapi, dalam perspektif konstruktivisme, ia banyak menyediakan ayat-ayat yang bisa dijadikan inspirasi bagi terumuskannya teologi tata-kelola yang baik.

Teologi tata-kelola yang baik berawal dari kebiasaan publik, dan kebiasaan publik lahir dari kesadaran individu akan pentingnya tatanan hidup bersama yang baik. Meminjam kerangka teoretik Robert N Bellah, dkk. (1985), kebiasaan publik tidak akan lahir tanpa habits of the heart, yakni kebiasaan hati nurani dari setiap warga Negara untuk hidup lebih beradab.

Pada saatnya nanti, habitus individu semacam ini akan mengerucut menjadi habitus bersama yang terefleksi dalam sebuah sistem kehidupan publik yang beradab, tertib, dan menghargai kehidupan. Semoga.

Masdar Hilmy Dosen Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya

Pembatasan Industri Seks Tetapi Tidak Menyentuh Industri Korupsi Yang Terus Tumbuh

Mendesaknya pengesahan Rancangan Undang-Undang Pornografi adalah untuk segera membatasi semakin bebas dan maraknya industri seks yang nyaris tidak terkontrol. Karena itu, jika tidak dapat ditempuh dengan musyawarah, voting merupakan langkah penyelesaian untuk mengakhiri pro-kontra.

Ketua Panitia Khusus RUU Pornografi Balkan Kaplale di Jakarta, Jumat (19/9), mengatakan, pansus sudah melakukan studi banding ke Amerika Serikat dan Turki sebagai negara yang dianggap bebas dan sekuler. Di kedua negara tersebut, pornografi diawasi secara ketat oleh beberapa lembaga negara setingkat departemen.

Penjualan produk pornografi dibatasi di tempat-tempat tertentu dan hanya boleh dikonsumsi oleh mereka yang berumur minimal 17 tahun. Sanksi berat pun diberikan bagi mereka yang melanggar ketentuan pembatasan pornografi.

Di dalam negeri, pansus juga telah melakukan uji publik di tujuh provinsi dan menerima masukan dari berbagai lembaga kemasyarakatan yang pro maupun kontra. Menurut Balkan, penolakan yang terjadi di sejumlah daerah hanya dilakukan kelompok-kelompok tertentu.

Dari 10 fraksi di DPR, lanjutnya, hanya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Damai Sejahtera yang menolak. Jika memang kesepakatan dengan musyawarah tak dapat ditempuh, penyelesaiannya adalah dengan voting.

Balkan menambahkan, pengaturan pornografi di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 43/1999 tentang Pers, UU No 32/2002 tentang Penyiaran, dan UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum.

Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, juga menunggu ada perundang-undangan yang mengatur pornografi secara khusus. ”Sanksi dalam RUU ini juga lebih berat dan tegas untuk memberikan efek jera,” kata Balkan.

Mengancam

Seniman dari Bali, Sugi Lanus, bersama dengan anggota DPRD Bali dan sejumlah tokoh Bali, Jumat, menemui anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta. Rombongan yang menamakan diri Komponen Rakyat Bali itu menyampaikan penolakan mereka atas RUU Pornografi yang saat ini tengah dibahas di DPR.

Kehadiran RUU Pornografi dinilai dapat membunuh hak eksistensial warga negara. Adanya beberapa pasal pengecualian dan definisi yang multi-interpretasi dinilai menyebabkan kekayaan budaya terancam tereduksi sebagai produk pornografi.

Mereka menilai RUU Pornografi telah mengingkari janji kebangsaan dan entitas Indonesia sebagai bangsa majemuk. ”Kenyataan itu tidak dapat direduksi di bawah formalitas kesusilaan tertentu,” kata Sugi Lanus.

Anggota DPD dari Bali, Ida Ayu Agung Mas, menyatakan, RUU tidak boleh membunuh hak-hak eksistensial warga negara. Menurut dia, lebih baik pemerintah menegakkan hukum atas ketentuan yang telah ada seperti KUHP, UU No 32/2002 tentang Penyiaran, atau PP No 7/1994 tentang Lembaga Sensor Film.

Sedangkan SETARA Institute for Democracy and Peace dalam surat terbukanya menolak tegas rencana pengesahan RUU Pornografi. Alasannya, antara lain, materi muatan RUU Pornografi dibangun atas dasar pandangan yang diskriminatif terhadap perempuan karena meletakkan perempuan sebagai obyek kriminalisasi.

Jalan Tol Dengan Seribu Aroma Kopi Yang Merangsang

Sewindu lalu tempat persinggahan dan peristirahatan (rest area) di sepanjang jalan tol belumlah segenit saat ini. Bahkan, pinggir jalan tol menjelang rest area telah menjadi arena beriklan luar ruang yang strategis. Jalan tol makin semarak. Saat mudik Lebaran nanti, jangan lupa segarkan diri di tempat yang penuh fasilitas ini.

Pemudik yang akan mudik ke Banten dan Sumatera atau ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan jalan darat pasti akan melalui jalan tol Jakarta-Merak dan Jakarta-Cikampek.

Di sepanjang tol Jakarta-Merak, serta tol Jakarta-Cikampekdan sebaliknya, saat ini telah tersedia 10 lokasi rest area yang nyaman dan modern. Tempat itu seakan menenggelamkan rest area lama yang amat sederhana milik PT Jasa Marga.

Di jalan tol Jakarta-Merak mulai dari kilometer atau KM 13,5, kilometer 42, dan kilometer 67. Sementara, untuk Merak-Jakarta, juga terdapat tiga titik rest area, yaitu di KM 67, 45, dan 14. Pada di KM 19, KM 34, KM 57 dan KM 61 tampak digarap sangat serius dan dipoles semodern mungkin.

Keseriusan bisnis rest area ini tampak tercermin adanya penamaan. Tengok saja rest area di kilometer 13,5, yang dinamai Palm Square. Areal seluas 4,1 hektar ini dikelola oleh swasta, yakni PT Marga Cipta Rest Area. Palm Square terbilang baru yaitu sejak September 2007.

Di rest area ini segalanya boleh dibilang tersedia dari restoran atau kafe internasional sampai warteg dan gerai jamu.

”Wanginya kopi aduk warteg sampai kopi pencet, maupun kopi Amerika semua ada di sini,” ujar Kepala Pemasaran Zadeqh P Tambunan.

Keadaan dan fasilitas sama juga di jalan tol Jakarta-Cikampek dan sebaliknya. Keberadaan tempat istirahat yang wah itu begitu mencolok mata. Bayangkan ada tempat mirip mal di sisi jalan bebas hambatan yang para pengemudinya biasa memacu kendaraan dengan kecepatan sedang hingga tinggi. Sulit bagi mata pengendara atau penumpang mobil untuk tak menengok tempat yang pada malam hari terang benderang tersebut.

Gerai-gerai besar yang menyewa tempat di sana pun seolah berlomba mempercantik diri dan memberi fasilitas lebih guna menarik pengunjung.

Dipastikan, momen lebaran yang akan tiba bakal menjadi saat ”seru”. Fasilitas di area peristirahatan bertambah misalnya bengkel, tambah angin gratis.

Finance Manager PT Marga Cipta Rest Area Meilan B Binowo. menyebutkan, saat ini ada sekitar 20 penyewa di Palm Square, di luar SPBU. Meilan mengatakan, menjelang Lebaran nanti di rest area itu akan digelar pelayanan pemeriksaan ban dan aki gratis yang diselenggarakan oleh GT Radial.

Kondisi rest area KM 19 dan KM 57 jalan tol Jakarta-Cikampek yang sampai Jumat (19/9) dinihari masih biasa-biasa saja. Mulai H-7 sampai H+7 akan diramaikan kehadiran perusahaan mobil yang menggelar fasilitas bengkel. Tak hanya itu, sponsor lain seperti perusahaan minuman dan telepon seluler akan membuka layanan khusus bagi pelanggan.

Di luar even Lebaran pengelola Palm Square mengadakan Gimmick lainnya yang selama ini dilakukan oleh pengelola adalah memberikan kupon undian untuk setiap pengisian bensin sebanyak 20 liter. Undian itu diundi setiap bulan dengan hadiah yang bermacam-macam mulai dari telepon seluler sampai televisi 21 inchi. Peserta rutin undian itu sebagian besar pengemudi truk-truk besar yang memang menjadi pelanggan utama SPBU di Palm Square.

”Kita akan terus menggali ide-ide baru untuk menyelenggarakan berbagai acara di sini. Bahkan, rest area ini tidak sekadar jadi tempat singgah, tetapi justru menjadi tempat tujuan para pengemudi,” kata Meilan.

Areal yang hidup selama 24 jam ini punya saat-saat padat tertentu. Saat bulan puasa seperti ini, menjelang waktu berbuka tampak padat oleh pengunjung. Sementara, dini hari mulai padat sejak pukul 02.00 hingga subuh oleh truk-truk.

Kamis petang (18/9) lalu, misalnya, menjelang waktu buka puasa, tampak mobil-mobil mulai memasuki areal parkir, yang tentu saja gratis. Tak hanya mobil-mobil pribadi, namun juga truk-truk berukuran besar. Pengendara mobil sebagian besar memilih menuju pujasera atau berbagai restoran yang tersedia. Sementara, pengendara truk tampak memilih warteg sebagai tempat mengisi perut.

Berkembang pesat

”Saban hari sekitar 7.000 kendaraan keluar masuk di sini. Setiap yang singgah biasanya dibatasi maksimal singgah dua jam, supaya tidak menumpuk,” kata Meilan.

Potensi bisnis rest area ini sungguh besar. Hal ini nampak antara lain dari banyaknya mobil mampir ke sana sampai mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan tol. Maklumlah, orang datang tak hanya butuh istirahat di sana, tetapi juga mengisi bahan bakar, mencari makanan dan keperluan lain.

Direktur Operasi PT Jasa Marga Adityawarman menyatakan, banyaknya pengemudi kendaraan yang mampir ke rest area membuat perjalanan dari Cawang ke Cikampek sejauh 90 kilometer menjadi begitu lambat, enam jam !

”Kami akan coba batasi, tahun ini perjalanan harus dipercepat paling tidak menjadi empat jam,” ujar Adityawarman. Upaya mempercepat perjalanan antara lain dengan membatasi jam istirahat kendaraan di rest area maksimal dua jam saja.

Maka, jangan heran jika Anda sedang asyik bersantai di rest area sesekali terdengar seruan petugas lewat pengeras suara agar pengemudi yang sudah istirahat lebih dari dua jam segera meninggalkan tempat istirahat tersebut.

Budianto, salah seorang petugas rest area di KM 19 pada Kamis (18/9) malam tampak sibuk mengatur arus kendaraan masuk dan keluar dari tempat istirahat tersebut.

Sementara seorang rekannya sedang menunggui mobil Avanza yang parkir sendirian di tengah-tengah rest area itu. ”Enggak tahu ini mobil siapa, sudah diminta untuk dipindah eh pemiliknya tak muncul juga,” kata petugas itu. Rupanya saat buka puasa, tempat itu penuh oleh mobil yang ingin berbuka puasa, sekaligus istirahat. Bisa jadi saking kenyangnya, si pengemudi mobil itu tak mendengar saat di panggil lewat pengeras suara.

Adityawarman mengakui, bisnis rest area ini berkembang pesat. Jasa Marga membuka peluang investasi bagi swasta untuk mengelola rest area sejak 3-4 tahun lalu. ”Waktu itu kami lebih fokus membangun jalan tol ke Cipularang,” katanya.

Akan tetapi melihat cemerlangnya bisnis ini, Jasa Marga akan terjun pula ke pembukaan rest area. Menurut Direktur Operasi Jasa Marga tersebut, pihaknya kini sedang membangun rest area di jalan tol Jakarta-Cipularang.

Kini investasi rest area sudah ditutup karena jumlahnya sudah cukup. Tinggallah Jasa Marga mengawasi rest area yang sudah beroperasi agar tetap mengedepankan layanan kepada publik dan tidak hanya mencari untung gedhe

Kemanakah Pergi dan Hilangnya Moralitas Publik

”The criminal law has served better to punish the crimes of citizens than the crimes of government against citizens.” (Dennis F. Thompson, Political Ethics and Public Office, 66)

Beberapa tahun terakhir korupsi diperlakukan sebagai kejahatan luar biasa dan sejumlah koruptor dijerat hukum. Sebelumnya, korupsi sulit diberantas. Sistem hukum lama tak mampu menjerat pejabat publik yang ditengarai terlibat skandal keuangan.

Negara sulit menghukum pejabat, tetapi mudah menghukum rakyat. Padahal, yang dikorupsi adalah uang rakyat. Tiada efek jera bagi pejabat yang melihat uang negara sebagai obyek untuk dijarah. Pengeluaran negara dibuat jauh lebih besar daripada seharusnya. Penerimaan negara dibuat jauh lebih kecil daripada seharusnya. Politik anggaran penuh rekayasa.

Kehormatan institusi

Dalam rezim otoriter, hukum didesain lebih untuk rakyat daripada untuk penguasa. Hukum ditujukan kepada kasus pelanggaran warga dan tidak disiapkan untuk menghadapi kejahatan terstruktur yang melibatkan pejabat. Saat ada terobosan dalam peradilan dan pejabat menjadi tersangka korupsi, penegak hukum gamang. Kehormatan institusi bisa tercoreng. Maka, tersangka akhirnya bebas dengan dalih bukti tidak cukup. Uang negara gagal diselamatkan.

Ketika pemerintah mengatur mekanisme untuk menghukum diri sendiri (diwakili pejabat terkait), keadilan menjadi bias. Pemerintahan korup berkepentingan dengan sistem hukum yang lemah agar sesedikit mungkin pejabat terjerat hukum untuk menjaga kehormatan institusi. Semakin tinggi jabatan atau dekat lingkaran kekuasaan, semakin banyak alasan untuk melindunginya dari jerat hukum.

Kendati suatu kebijakan publik terbukti keliru, pejabat terkait tidak dikriminalkan. Kebijakan keliru dianggap produk kelembagaan, bukan produk individu. Pejabat bertindak sebagai otoritas publik dan lolos dari jerat hukum meski keuangan negara amat dirugikan. Daripada mengabdi untuk kehormatan institusi, pejabat korup berlindung di balik kehormatan itu dan melakukan kolusi lintas institusional.

Kendati selalu ada kemauan politik untuk menghukum pejabat yang salah, dalam praktiknya pemerintah cenderung defensif. Pejabat kerap berkelit jika dikatakan korupsi mewabah nyaris di semua institusi negara. Yang disalahkan selalu oknum. Tiap penyimpangan dikembalikan kepada kesalahan pribadi, kelemahan nurani yang bersangkutan. Padahal, yang terjadi adalah penyimpangan korps. Semangat koruptif korps. Nurani korps bermasalah.

Di kantor-kantor layanan administrasi publik, warga yang taat aturan terpaksa menunggu lama untuk dilayani dibandingkan mereka yang menggunakan jasa calo. Sudah biasa calo bebas masuk-keluar ruang petugas. Mustahil prosedur seperti itu hanya inisiatif satu dua petugas di loket tanpa dukungan korps. Itu sebabnya Rancangan Undang-Undang Layanan Publik mendesak untuk disahkan.

Perang melawan korupsi tidak cukup hanya dicanangkan, tetapi harus menular di level pejabat struktural. Administrasi layanan publik sarat pungutan liar. Inspeksi mendadak selalu diperlukan untuk menimbulkan efek jera, terutama bagi kepala kantor yang dengan sengaja membiarkan praktik koruptif merajalela. Indonesia belum belajar dari negeri tetangga yang dipercaya para investor dan menjadi kaya karena tertib administrasinya.

Negeri kaya sumber daya alam macam Indonesia tak kunjung kaya. Negara dirugikan oleh kleptokrasi. Oknum birokrasi dengan mudah melakukan pungutan ilegal. Yang tidak tunduk dipersulit. Rakyat kecil harus membayar segala macam layanan publik yang mestinya gratis atau murah. Tertib bernegara ditentukan oleh kekuatan uang, bukan oleh tata kelola pemerintahan.

Darurat moralitas

Kasus korupsi yang melibatkan pejabat di lingkungan eksekutif-legislatif-yudikatif menunjukkan lemahnya disiplin anggaran dan tata kelola pemerintahan. Pejabat lebih merasa berutang kepada (oligarki) partai, bukan kepada rakyat. Kepentingan asing pun bermain dalam proses legislasi yang akhirnya mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pejabat terjebak hiruk-pikuk demokrasi yang tak berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat.

Pelayan publik mengabdi demi uang, bukan untuk kepentingan publik. Pengabdian mendua itu menghasilkan perilaku koruptif. Darurat moralitas publik. Solusinya bukan menjadikan negara sebagai polisi moral bagi warga, tetapi rakyat terus menekan birokrasi agar mentalitas koruptif terkikis. Jika perang melawan korupsi dilakukan dengan semangat jihad, niscaya Indonesia melesat maju meninggalkan banyak negeri lain sekawasan.

Rakyat sering terjebak dengan keberagamaan lahiriah pejabat. Padahal, substansi keberagamaan pejabat adalah integritas moralnya. Kesalehan publiknya. Kecintaannya kepada rakyat. Pengabdiannya tanpa pamrih. Berhadapan dengan jerat korporasi yang bersandar pada mekanisme pasar dan hukum-hukum impersonal, negara mestinya berperan sebagai regulator, tidak ikut-ikutan memakai bahasa pasar berhadapan dengan rakyat.

Harga jual gas kita kepada asing dalam kerangka kontrak bisnis jangka panjang masih lebih murah dibandingkan harga gas subsidi di dalam negeri. Namun, pemerintah membiarkan harga jual di dalam negeri berlaku sesuai mekanisme pasar. Rakyat kecil menjerit dengan harga gas yang cenderung naik dan pontang-panting menghadapi kelangkaan. Mudahnya pejabat kita mengingkari kontrak sosial dengan rakyat (baca: konstitusi).

Di negara demokrasi yang kuat penegakan hukumnya, (calon) pejabat mudah membuat pengakuan salah di depan publik. Meski dikenal sebagai negeri yang lemah penegakan hukumnya, jarang sekali pejabat kita mengaku salah. Makin tinggi posisi, makin sulit mengaku salah. Citra publik di atas moralitas publik. Kesenjangan antara moralitas individual dan moralitas publik.

Banyak yang tidak beres dengan penyelenggaraan negara, tetapi terlalu sedikit pejabat yang mengaku salah atau dikenai sanksi berat. Ketidakberesan ditutupi kebohongan publik. Ketidakberesan terus berlangsung karena ketidaktegasan atasan dan lemahnya kontrol dari atas. Reformasi birokrasi jalan di tempat. Krisis ekonomi berlanjut dan kini menggerogoti pranata sosial. Figur publik membanjir di tengah kelangkaan moralitas publik.

Yonky Karman Pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta

Plaza Indonesia Meledak Tadi Pagi

olres Jakarta Pusat memeriksa 4 saksi terkait ledakan di Lantai 1 pusat perbelanjaan Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Jum’at (19/9) dinihari. Ledakan itu mengakibatkan tiga dari tujuh pekerja menderita luka bakar serius. Mereka dirawat di RS Pelni, Petamburan, Jakarta Pusat.

“Keempat orang yang kami panggil sebagai saksi itu merupakan pekerja di sekitar lokasi kejadian. Belum ada yang dijadikan tersangka,” kata Kapolres Jakarta Pusat, Kombes. Pol. Ike Edwin.

Dalam peristiwa sekitar pukul 00.30 tersebut, ledakan diduga berasal dari sambungan pipa gas bocor. Polisi olah TKP langsung memasang garis polisi untuk penyelidikan.

Ike Edwin mengatakan, “Kita masih bekerja, jadi biarkan dulu sampai ada hasilnya baru dikabarkan ke media.”

Tiga pekerja yang dirawat adalah Suhartono, 23, warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, Sunarto, 39, warga Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sriwidi, 22, warga Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

DPRD DKI Jakarta mendesak pemda mencabut izin penggunaan bangunan Plaza Indonesia karena dinilai bangunannya belum layak huni. “Dinas Penataan Pengawasan Bangunan (P2B) harus meninjau ulang izin penggunaan bangunan gedung tersebut,” kata Maringan Pangaribuan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Penegasan tersebut disampaikan berkaitan dengan ledakan di gedung tersebut. Dari data, peristiwa tersebut merupakan yang kedua setelah sebelumnya sempat terbakar.

Sesuai aturan, seluruh gedung di Jakarta harus terlebih dulu mengantongi izin penggunaan bangunan sebelum digunakan.

Gubernur DKI Jakarta H. Fauzi Bowo, memerintahkan Dinas P2B meneliti ulang izin penggunaannya. “Prosedurnya harus benar –benar diikuti,” tandasnya.

Operator Telekomunikasi Jatuh Bertumbangan Karena Berbiaya Tinggi dan Tidak Efisien

Ramalan tentang kemungkinan beberapa operator telekomunikasi (seluler) bertumbangan dalam dua tahun ke depan mulai terlihat tanda-tandanya. Paling tidak sudah ada sinyal keengganan pemilik operator meneruskan bisnis ini karena persaingan yang sangat ketat yang menguras energi yang tidak diketahui kapan dan di mana ujungnya.

Bulan lalu media mengungkapkan niatan petinggi PT Global Mediacom, Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo, untuk menjual bisnis di luar bisnis intinya, media. PT Mobile-8 (Fren-seluler dan Hepi-nirkabel tetap-fixed wireless access/FWA) merupakan milik PT Global Mediacom Tbk yang juga punya RCTI, TPI, MNC, dan Global TV sebagai bisnis inti.

Hary Tanoe mengatakan akan menjual 15,58 persen saham Mobile-8 seharga Rp 457,54 miliar sehingga kepemilikan Global di M8 tinggal 51 persen. Walau tidak tegas disebutkan siapa pembelinya, isyarat yang muncul, Hary akan menjual sahamnya kepada PT Bakrie Telecom (BTel).

BTel dan M8 memiliki layanan yang sama, walau BTel belum menjalankan layanan seluler, baru FWA (Esia) di 50-an kota. Pengambilalihan secara bertahap M8 oleh BTel atau mungkin merger keduanya akan memperkuat posisi BTel di industri telekomunikasi dari posisi kelima atau keenam menjadi urutan keempat.

Industri telekomunikasi nirkabel di Indonesia dikuasai tiga operator GSM besar, PT Telkomsel dengan 58 juta pelanggan, PT Indosat dengan 32 juta pelanggan, dan PT Excelcomindo Pratama (XL) 24 juta pelanggan. Mereka menguasai 84 persen pangsa pasar dari 135 juta nomor yang aktif digunakan.

Sisanya yang 16 persen diperebutkan 8 operator, yaitu Indosat (StarOne-FWA), BTel, M8, Hutchison (3), Sampurna (Ceria), Natrindo (Axis), Telkom (Flexi), dan Sinar Mas (Smart). Mereka baru memiliki 21,6 juta pelanggan, 4 juta dikuasai M8, BTel (5,4 juta), Telkom (9 juta), lalu Natrindo 600.000, Hutchison, dan Sinar Mas masing-masing satu juta, StarOne 400.000, dan Sampurna 200.000-an.

Saat ini, dengan tarif yang makin menukik, walau diimbangi belanja modal (capex-capital expenditure) relatif lebih murah, operator dengan pelanggan di bawah 10 juta akan sesak napas. Kecuali bila mereka melakukan penghematan besar-besaran di biaya operasi, misalnya menekan biaya pegawai, transpor, dan sebagainya. PT Telkomsel yang punya pelanggan terbanyak pun mulai memangkas beberapa biaya, termasuk promosi dan entertain.

Industri seluler berbasis CDMA, terutama yang bekerja di frekuensi 800 MHz, dianggap lebih punya masa depan karena capex dan opex (operation expenditure-belanja operasi) mereka jauh lebih murah dibanding operator GSM. Jumlah stasiun pemancar dna penerima (base transceiver station/BTS) mereka jauh lebih sedikit dibandingkan GSM untuk satu wilayah cakupan yang sama, jumlah kanal yang bisa disediakan oleh tiap BTS CDMA 10 kali lebih banyak dibanding GSM, modal perangkat teknologinya yang sangat murah, sepertiga harga di GSM.

Namun, tetap saja, operator yang memiliki pelanggan sedikit dalam waktu dekat akan tumbang juga. Buntut kebijakan pemerintah, mungkin satu operator akan menyusul M8 karena frekuensi yang digunakannya akan diambil balik pemerintah, sementara operator lain harus melakukan terlalu banyak penyesuaian teknis jika akan mengambilalihnya.

Keunggulan belanja operator CDMA, di samping performansi keuangan yang sangat baik dari BTel, membuat investor malah ingin mengakuisisinya, setidaknya oleh Altimo dari Rusia dan PT Telkom, dengan alasan berbeda. Altimo butuh kendaraan untuk mengakuisisi saham PT Indosat, sementara PT Telkom lebih ke keinginan menyingkirkan kerikil yang menancap di sela jari kaki Flexi yang pertumbuhannya terganjal Esia.

Flexi bisa tumbuh pesat jika statusnya tidak hanya sebagai bagian PT Telkom bersama unit usaha lainnya, karenanya tidak lentur dalam menghadapi gejolak pasar. Ini sama dengan StarOne yang dikembangkan setengah hati oleh Indosat karena bagi Indosat, lebih baik membesarkan gajah GSM-nya dibanding membesarkan semut yang tak mungkin menjadi sapi.

Tahun depan, kalau perang tarif tetap berlaku, bukan tidak mungkin beberapa operator kecil harus menjual perusahaannya ke operator lebih besar, atau merger atau lempar handuk, angkat tangan. Dan, sesungguhnya, 11 operator untuk Indonesia sudah terlalu banyak, cukup 5 atau enam saja.

Moch S Hendrowijono Wartawan; Mukim di Cisarua, Bandung

Undang Undang Antipornografi dan Antipornoaksi Siap Disahkan Mumpung Masyarakat Sibuk Merayakan Idul Fitri

Pada tahun 2006 sebuah Panitia Khusus DPR menyiapkan teks RUU Antipornografi dan Antipornoaksi. RUU itu menimbulkan kontroversi di masyarakat, akhirnya menghilang dari peredaran.

Kini kita dikagetkan bukan hanya oleh sebuah RUU Antipornografi baru, tetapi oleh berita bahwa RUU itu, dengan memanfaatkan bulan Ramadhan, mau cepat-cepat disahkan dengan menghindar dari debat publik. Bak maling memanfaatkan terang remang-remang. Apa mereka tidak tahu malu?

Dengan tepat pernah ditegaskan filsuf Immanuel Kant, setiap kebijakan politik yang takut mata publik adalah kotor. Mengesahkan RUU antiporno dengan menghindar dari sorotan publik adalah politik porno sendiri!

Lebih gawat lagi, dalam beberapa media, RUU itu disebut ”hadiah Ramadhan”. Menghubungkan sebuah undang-undang yang kontroversi dengan bulan suci Ramadhan yang ingin kita hormati, tak lain adalah sebuah pemerasan, sebuah ancaman tersembunyi.

Orang yang berani menyuarakan kritiknya disindir kurang menghormati bulan suci Ramadhan! Dan kita tahu nasib orang yang dicap kurang menghormati unsur agama di negara ini. Sindiran ini sebuah cara amat keji untuk membungkam kebebasan menyatakan pendapat!

Debat publik dulu

Tentang apakah kita perlu sebuah UU khusus untuk memberantas pornografi—yang kita sepakati sedang merajalela dan memang perlu diberantas—bisa ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan, semua sarana hukum untuk memberantas pornografi sudah tersedia; jadi buat apa sebuah UU khusus? Dan ada yang berpendapat, hanya dengan sebuah UU khusus pornografi bisa betul-betul diberantas.

Akhirnya DPR harus memutuskan hal ini, dengan keputusan mayoritas. Tetapi, dan itu yang menentukan, sebelum publik diberi kesempatan membahas RUU itu secara bebas dan terbuka.

Mengingat RUU itu bukan tentang kebijakan politik biasa, tetapi menyangkut kehidupan dan cara kerja sehari-hari masyarakat. Tak bisa sebagian masyarakat menentukan bagaimana semua harus membawa diri. Semua berhak menyatakan pendapat. Semua wajib didengar dulu sebelum akhirnya diambil keputusan.

Karena itu harus dituntut bahwa RUU Antipornografi dibuka kepada publik lebih dulu, baru diambil keputusan. Dari yang sekarang saja diketahui, ada beberapa kekurangan yang perlu pembahasan. Definisi ”pornografi” tetap kabur (memang sulit, tetapi justru karena itu definisi tidak boleh sepihak), kurang dibedakan antara orang di bawah umur dan orang dewasa (cukup serius itu), serta, amat mengkhawatirkan, ada anjuran tak langsung agar masyarakat mengambil hukum dalam tangannya sendiri (apa kita mau membongkar sendiri negara hukum dan menyerahkan negara kita ke tangan laskar-laskar vigilantes?)

Maka, sekali lagi, menghindar dari debat publik atas suatu rencana undang-undang yang begitu peka, yang dalam bahaya melanggar keutuhan asasi orang di Indonesia, akan merupakan tindakan tidak etis. Jangan kita mau memberantas pornografi dengan politik yang porno sendiri.

Franz Magnis-Suseno SJ Rohaniwan; Guru Besar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta

Danar Hadi – Tuhan Yang Membuka Jalan

Santosa Doellah mengaku, orang yang paling berjasa dalam hidupnya adalah neneknya, Ny Wongsodinomo, yang mengasuhnya sejak kecil dan tampaknya juga mengajarinya soal lika-liku usaha batik.

Sedangkan dari kakeknya, Wongsodinomo, ia mewarisi bakat seni. Berbekal pendidikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung, Santosa menggabungkan semua unsur itu ketika bersama Danarsih, yang dia nikahi tahun 1967, memulai usaha batiknya yang diberi cap Danar Hadi.

Kini, tiga dari empat anaknya (seorang meninggal)—Diana Hariyadi, Dewanto Santosa, dan Dian Santosa—masing-masing memegang anak usaha PT Batik Danar Hadi.

Kalau kelak Anda, maaf, tiada, bagaimana dengan kelangsungan usaha Batik Danar Hadi?

Saya serahkan semua ini kepada Gusti Allah. Tuhan akan memberikan mereka jalan hidup masing-masing. Kepada anak-anak, saya berpesan agar meneruskan usaha (batik) ini sekalipun mungkin tidak suka batik. Alhamdulillah mereka kini ada yang terjun di batik, ada yang di pemintalan, ada yang di pertenunan. Begitu pula menyangkut pengelolaan House of Danar Hadi (eks Ndalem Wuryaningratan).

>w 9538m<(KPH Wuryaningrat, 1885-1967, menant>w 9738m<u Paku Buwono X, aktif dalam gerakan organisasi Boedi Oetama (BO) dan pernah menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar BO, 1916-1935. Bangunan paviliun di Ndalem Wuryaningratan dijadikan Kantor Pengurus Boedi Oetama. Ia memprakarsai pendirian Tugu Kebangsaan di Solo (1933). Bersama dr Soetomo, Wuryaningrat mendirikan Partai Indonesia Raya (Parindra) dan menjadi Ketua Parindra (1938-1940). Atas jasa dan kepahlawanannya itu, Pemerintah Indonesia menganugerahinya Bintang Mahaputra sebagai pejuang perintis kemerdekaan.)

Apa punya obsesi lain yang belum kesampaian?

Tidak. Selama ini saya tidak pernah mengangankan ingin ini atau itu. Saya pasrahkan semua kepada kehendak Yang Kuasa. Saya mengalir dan menjalani saja.

Dalam kasus dualisme di Keraton Kasunanan Surakarta, ada kesan Anda berpihak pada kubu Paku Buwono Tedjowulan karena menggunakan bangunan di Ndalem Wuryaningratan (Sasana Mangunsuka) untuk kegiatan Keraton kubu Tedjowulan?

Oh tidak. Saya tak pernah berpihak ke mana pun. Saya baik kepada Gusti Hangabehi dan baik pada Gusti Tedjowulan. Gusti Mung (Koes Moertiyah) memang sempat marah-marah kepada saya karena saya dianggap memberi tempat kepada Gusti Tedjo. Saya jelaskan, kediaman saya (Sasana Mangunsuka) itu tempat umum yang disewakan. Siapa saja boleh menyewa, termasuk Gusti Tedjo….

Punya kenangan khusus dengan mendiang Sinuhun Paku Buwono XII?

Saya ini amat sangat dekat dengan suwargi Sinuhun. Hubungannya seperti bapak dan anak atau sahabat. Sinuhun pernah menawari saya untuk mengambil salah satu keris di keraton, asal bukan yang pusaka, tetapi saya tolak. Juga ketika beliau menawari saya sebuah bros berupa laba-laba yang semuanya terbuat dari berlian, tetapi saya tolak. Mboten, Sinuhun, sampun, matur sembah nuwun. Belakangan, bros itu malah raib…

Bulan Ramadhan Perjudian Menghilang Dari Jalanan dan Pindah Ke Stasiun Televisi

Majelis Ulama Indonesia atau MUI menilai program-program Ramadhan di hampir seluruh stasiun televisi swasta nasional yang memberikan kuis berhadiah adalah kategori judi. Apalagi pertanyaan-pertanyaan di kuis itu tidak berbobot dan cenderung menganggap bodoh pemirsa.

Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia HM Said Budairy mengemukakan hal itu, Jumat (12/9) di Jakarta, ketika memaparkan hasil pemantauan selama sepekan pertama Ramadhan terhadap program siaran televisi Ramadhan 1429 H. ”Pemantauan MUI mengacu pada Undang-Undang tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia, serta harapan umat yang disampaikan kepada MUI khususnya untuk siaran Ramadhan,” katanya.

Bersamaan dengan itu, Komisi Penyiaran Indonesia juga mengemukakan hasil pemantauannya terhadap 802 adegan dari sejumlah program televisi, yang 59 persen di antara adegan itu berupa kekerasan psikis, lainnya kekerasan fisik, dan merendahkan martabat manusia.

Said Budairy menjelaskan, MUI mengategorikan kuis sebagai judi karena kuis yang pesertanya bisa ikut dengan cara mengirim >small 2<sms>small 0< (pesan singkat) yang tarif biaya >small 2<sms>small 0<-nya dinaikkan tinggi dari yang standar, pemenangnya ditetapkan berdasarkan hasil acak nomor telepon seluler (HP) peserta kuis. Sedangkan hadiahnya diambilkan dari sebagian dana yang dibayarkan peserta tadi.

MUI memuji sinetron Para Pencari Tuhan Jilid 2 (SCTV), yang memberikan tuntunan kepada pemirsa tentang berbagai hal yang berangkat dari bersikap dan berperilaku Islami dalam kehidupan sehar-hari.

Batik Alam Berbahan Ulat Liar

Tadinya, kokon atau kepompong ulat sutra liar yang banyak bertebaran di kawasan pedesaan di Yogyakarta sering disia-siakan masyarakat. Paling-paling ulatnya dimakan manusia, dan kupunya dijadikan makanan ayam.

Tapi kini tidak lagi. Kepompong-kepompong itu telah bersalin rupa menjadi benang dan kain berharga hingga jutaan rupiah. Semuanya berkat kreativitas 41 orang perajin di perusahaan kerajinan tangan PT Yarsilk Gora Mahottama.

Pemimpin Yarsilk, Gusti Kanjeng Ratu Pembayun, menjelaskan bahwa perusahaan ini bergiat di usaha pengolahan kokon, pembuatan benang, serta pengerjaan aneka kerajinan. “Kepompong sutra liar itu jenis yang spesial,” kata putri sulung Sri Sultan Hamengku Buwono X ini kepada Tempo di Yogyakarta, Rabu lalu.

Kepompong sutra liar yang dimaksud Pembayun adalah jenis Attacus dan Criculla. Berbeda dengan kepompong ulat sutra budidaya yang hidup di pohon murbei, ulat sutra liar hidup alami di pohon-pohon inangnya, seperti mahoni, jambu mete, sirsak, dan alpukat.

Keunggulan kepompong ulat sutra liar itu disebutkan pula dalam hasil penelitian guru besar Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, J. Situmorang, pada 1995. Ia menemukan warna sutra liar lebih natural dan tidak memerlukan pewarnaan lagi.

Warna asli Criculla adalah kuning emas, dan Attacus cokelat. Warna-warna ini bergantung pada masing-masing pohon inangnya. Keunggulan lainnya, jika dibuat pakaian, tidak menimbulkan gatal, tidak panas, mampu menyerap keringat, serta lebih lembut.

Temuan itulah yang memicu Pembayun merintis usaha lewat pendirian Yarsilk, yang berlokasi di Jalan Ahmad Dahlan, Yogyakarta, pada 1998 dengan modal awal Rp 500 juta.

Kegiatan produksi Yarsilk dimulai pada 1 Juni 1999 dengan membuat kebun percontohan hingga mempunyai lahan sendiri pada 2002 di Desa Karangtengah, Bantul. Letaknya di sisi selatan Yogyakarta seluas 55 hektare, yang diolah warga setempat bersama 100 keluarga transmigran.

Lahan tersebut dikelola Yayasan Royal Silk, yang berkolaborasi dengan Yarsilk. Di Yayasan Royal, Pembayun menjadi pembina, sedangkan ketuanya adalah Fitriana Kuroda, yang sekaligus menjadi Direktur Pemasaran Yarsilk.

Dalam sehari Yarsilk bisa membeli kepompong dari warga sebanyak 3 kilogram atau sekitar 7.500 buah kepompong. Satu kilogram benang Attacus dihargai Rp 1,5 juta. Adapun 1 kilogram benang Criculla dibanderol Rp 1,7 juta. “Tujuan kami adalah ekspor ke Jepang,” tutur Pembayun.

Untuk mencapai tujuan itu, perajin Yarsilk dibimbing tim ahli dari Jepang mulai dari riset hingga pembuatan benang. “Kami menganggap, kalau sudah bisa diterima di Jepang, di negara lain pasti lebih mudah,” ucapnya. Kini Yarsilk telah mempunyai ruang pamer di Tokyo, Jepang.

Dalam sebulan, sekitar 20-23 kilogram benang sutra liar telah dikirim ke Jepang. Sampai di sana, barulah benang tersebut diolah menjadi kain untuk dibuat kimono. “Menurut orang Jepang, kualitas kimono yang baik adalah yang keawetannya bisa sampai 50 tahun,” ucapnya.

Kain yang ditenun dari benang sutra liar bisa berwujud kain dengan motif batik yang langsung dari alatnya. Itu berkat keunggulan kepompong sutra liar yang selain menghasilkan warna kemilau, mempunyai gradasi garis yang unik.

Dia pun mantap menjadikan Jepang sebagai pangsa pasar utamanya. Alasannya, baru negara itu yang bisa mengapresiasi produk-produk mereka. “Tidak cuma untuk dikenakan, orang Jepang juga mengapresiasi produknya dari sisi seni,” tutur Pembayun.

Konsumen di Yogyakarta maupun Indonesia belum banyak. Meski demikian, Yarsilk tetap menjual benang yang dibutuhkan konsumen dalam negeri untuk membuat stola dan aneka kerajinan dari benang sutra liar.

Perusahaan Pembayun mampu membuat benang sebanyak 25 kilogram dalam sebulan. Satu kilogram kokon bisa menghasilkan benang sekitar 10 meter. Sisa benang ekspor digunakannya membuat produk yang dipasarkan sendiri di Indonesia, seperti stola, kain, dan aneka kerajinan tangan.

Pembayun menjelaskan, ada dua alasan yang menggerakkan Yarsilk memilih usaha pemintalan sutra liar. Pertama, mereka ingin memanfaatkan barang berharga yang selama ini terabaikan, sekaligus membuka peluang bagi petani untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Kedua, produknya ramah lingkungan. Artinya, tidak satu pun hewan serangga yang dikorbankan. Seluruh proses berlangsung secara alamiah. Yakni, setelah kepompong itu menjadi kupu-kupu, maka pelindungnya (sutranya) akan jatuh.

Produk-produk yang dihasilkan dari bahan baku kepompong ulat sutra pun cukup banyak, sebagaimana yang dipajang di ruang pamer Ahmad Dahlan. Di dalam bangunan kuno yang dulu dipakai penjajah Belanda sebagai balai kota itu terdapat aneka kerajinan tangan dengan bermacam bentuk.

Misalnya tas, buku, sampul payung, penyekat ruangan, kain, kimono, obi atau pengikat pinggang pada kimono, dan baju. Harga kerajinan tangan berkisar Rp 15 ribu sampai Rp 300 ribu. Aneka tas Rp 60-380 ribu. Sedangkan kain bisa mencapai Rp 500 ribu per meter.

Pembuatan produk Yarsilk saat ini masih bersifat non-mass production, sehingga kapasitas produknya pun terbatas. “Karena kami ingin kualitas yang baik, bukan pada banyaknya produk,” kata Pembayun.

Kendala yang dihadapi Yarsilk adalah mahalnya harga jual produk karena proses produksinya yang sangat panjang dan rumit. Ihwal itu pula yang membuat minimnya minat konsumen Indonesia.

Tantangan lain, kedua jenis ulat sutra itu hanya menghasilkan kokon selama musim penghujan. Akibatnya, Yarsilk selalu harus menimbun berton-ton bahan baku pada musim penghujan untuk mencukupi kebutuhan produksi selama sembilan bulan. “Jangan khawatir, benang sutra bisa tahan hingga puluhan tahun,” ujarnya.

Bisnis Islami Mulai Menggeliat dan Menjadi Trend

Tulisan besar “lelaki dilarang masuk” yang tertempel di pintu depan menyambut pelanggan salon Moz5 di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Menempati ruko dua lantai, bangunan salon itu didominasi jendela berkaca gelap dan bergorden pink. Kondisi itu seakan meyakinkan bahwa tak mungkin bisa melihat kegiatan yang berlangsung di dalam salon khusus muslimah tersebut.

Begitu memasuki Moz5, alunan musik nasyid menyergap. Di lantai satu salon itu, sejumlah perempuan belia tengah menjalani perawatan rambut dan facial. Mereka dilayani para kapster perempuan berbusana muslimah. Para kapster itu tampak serius melayani pelanggan. Tidak ada suara tawa cekikikan atau obrolan santai sesama kapster, yang biasanya dijumpai di salon-salon umum. Hanya sesekali terdengar percakapan antara kapster dan pelanggan yang dilayaninya.

Suasana lebih tenang lagi ditemui di lantai dua, yang dipergunakan sebagai ruang pelayanan spa. Beberapa perempuan muda terlihat sedang menikmati layanan spa, luluran, dan massage.

Boleh dibilang, suasana tenang itu kontras dengan kenyataan salon yang dikunjungi sekitar 40 pelanggan setiap harinya tersebut. “Sejak salon berdiri, animo masyarakat memang tinggi,” kata Fauzia Rahmawati. “Tak hanya mahasiswi, karyawati, dan ibu rumah tangga juga menjadi pelanggan kami,” petugas operasional Moz5 itu menambahkan.

Menurut Fauzia, sejak didirikan pada 2003, salon itu memang mengkhususkan pelayanan bagi muslimah. Pendirinya, dua bersaudara Yuli Astuti dan Lindawati, memang gemar ke salon. Hanya, kedua bersaudara muslimah itu kesulitan menemukan salon khusus muslimah. Akhirnya, mereka sepakat mendirikan Moz5 di bilangan Margonda, Depok. “Alasannya karena kawasan itu sebagai pusat lalu lalang mahasiswa Universitas Indonesia dan kampus lainnya yang banyak berjilbab,” Fauzia menerangkan.

Kini Moz5 telah memiliki tiga cabang yang tersebar di Jabodetabek. Ditambah empat cabang lainnya melalui waralaba di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan. Menurut Fauzia, untuk fee waralaba salon itu sekitar Rp 50 juta. “Tapi belum termasuk gedung, listrik, dan beberapa hal lainnya,” katanya.

Moz5 adalah salah satu salon dan spa muslimah yang kini menjamur di kota-kota besar di Indonesia. Sebetulnya, perawatan kecantikan yang diberikan salon dan spa itu hampir sama dengan salon dan spa pada umumnya. Yang berbeda, salon dan spa di Moz5 mengkhususkan buat perempuan muslim. Para pegawai di salon dan spa muslimah itu juga semuanya perempuan muslim dan berjilbab.

Segmen khusus muslimah itulah yang mendorong sejumlah pengusaha muslim mendirikan salon dan spa tersebut. Nur Aisyah Haifani, misalnya, membuka salon dan spa muslimah Azzahra di Yogyakarta sejak November 2004. “Saya memilih membuka salon khusus muslimah karena waktu itu di Yogya belum ada,” kata Aisyah. “Dan saya ingin memberi rasa nyaman kepada sesama perempuan muslim dalam perawatan tubuhnya sekaligus dakwah,” sarjana teknik pertambangan Universitas Pembangunan Nasional Veteran itu menambahkan.

Menurut Aisyah, ia membuka salon pertamanya di Jalan Jogokaryan, Yogyakarta. Pada 2005, ia juga mengembangkan salonnya itu dengan membuka pelayanan spa. Aisyah kemudian membuka lagi salon dan spa di Jalan Nyai Ahmad Dahlan, yang menempati lantai dasar rumah dua lantai tempat tinggalnya sekaligus dijadikan kantor pusat Azzahra.

Yang menarik, tempat tinggal dan salonnya di Kampung Kauman itu merupakan rumah warisan dari tokoh Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan. “Ruang spa itu dulunya kamar tidurnya Nyai Ahmad Dahlan (istri KH Ahmad Dahlan),” ujar Aisyah, yang juga cicit tokoh Muhammadiyah itu, menjelaskan.

Setiap pengunjung yang datang ke Azzahra akan disambut poster bergambar perempuan berkerudung panjang dengan telunjuk diacungkan. Pada bagian bawahnya tertera tulisan “Khusus Wanita. Pria Dilarang Masuk”. Poster itu ditempel di pintu masuk berbahan kaca gelap. Aisyah menyatakan pada bulan ini Azzahra membuka cabang ketiganya di Ambarukmo Plaza, Yogyakarta.

Azzahra menyediakan lima jenis perawatan: rambut, wajah, tangan dan kaki, ratus vagina, perawatan tubuh, serta perawatan pranikah. Yang menarik, untuk perawatan rambut, salon itu tak melayani penyambungan rambut. Menurut Aisyah, karena itu bertentangan dengan syariat Islam. Adapun pewarnaan rambut bisa dilakukan asalkan pori-pori kulit kepalanya tak tertutup dan mengganggu aliran air wudu.

Lalu perawatan tubuh, Azzahra menyediakan tiga paket–Zahra, Wardah, dan Jasmine–yang berbeda rangkaiannya. Paket Zahra merupakan paket yang paling lengkap. Paket itu meliputi steam, massage, scrub tradisional, lulur tradisional, masker, rendam dengan susu atau rempah, dan bilas body lotion. Tarif layanan yang disediakan Azzahra bervariasi, dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Bergantung pada paket perawatan yang dipilih. Yang jelas, menurut Aisyah, salon dan spa-nya senantiasa berupaya memberikan kenyamanan bagi pelanggannya.

Riyana, 39 tahun, yang menjadi pelanggan Azzahra sejak 2004, mengakui kenyamanan yang diberikan salon dan spa khusus muslimah itu. “Bisa bebas buka-buka baju,” kata perempuan berjilbab warga Gedung Kiwo, Yogyakarta, yang siang itu tengah menjalani hair spa di Azzahra. “Sebelumnya saya kerap ke salon umum.”

Kenyamanan pelayanan Azzahra juga dirasakan Heni. Siang itu, perempuan berusia 37 tahun asal Surabaya, Jawa Timur, tersebut tengah menjalani perawatan tubuh di ruang spa. “Wah, nyaman sekali di sini,” ujar perempuan yang sehari-hari berbusana muslimah itu seraya tersenyum simpul.

Begitulah. Selain salon dan spa khusus muslimah, akhir-akhir ini juga menjamur butik yang menyediakan busana khusus muslim. Salah satu butik muslimah yang cukup terkenal dan berkembang adalah Shafira. Hingga kini, Shafira yang berpusat di Bandung, Jawa Barat, itu telah memiliki 19 cabang di 12 kota plus puluhan gerai di sejumlah pusat belanja.

Menurut Chief Executive Officer Shafira Group Companies Gilarsi W. Setijono, bisnis butik muslimah itu bermula dari diskusi aktivis Masjid Salman Institut Teknologi Bandung pada 1980-an. “Waktu itu kami prihatin karena busana muslim punya label kampungan dan tak modis,” kata Gilarsi.

Diskusi itu membuahkan kesepakatan menciptakan busana yang sesuai dengan kaidah Islam tapi tetap fashionable. Salah satu perancang model busana tersebut adalah Fenny Mustafa, yang sekarang namanya bisa ditemukan di hampir setiap label busana merek Shafira.

Boleh dibilang, mayoritas pelanggan Shafira adalah kelas menengah-atas, termasuk pejabat dan selebritas. Maklum, harga busana yang dijual butik itu berkisar Rp 200 ribu hingga Rp 6 juta. Menurut Gilarsi, salah satu pembeli koleksi busana Shafira adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono.

Saat ini, kata Gilarsi, Shafira juga mulai membidik segmen menengah-bawah dengan desain baju siap pakai. Meski begitu, Shafira tetap mempertahankan desain busana eksklusifnya demi menjaga pelanggan setianya dari kalangan menengah-atas.

Shafira juga mulai melebarkan sayap ke pasar internasional. Gilarsi menyatakan, mulai 12 September nanti, Shafira membuka cabang di Kuala Lumpur, Malaysia. “Malaysia sebagai tempat yang pas karena sering menjadi tempat pertemuan internasional komunitas muslim dunia,” ujar sarjana teknik kimia ITB itu menerangkan.

Pakar bisnis, Rhenald Kasali, menyatakan menjamurnya bisnis islami–salon, spa, dan butik muslimah–adalah pertanda produk dan jasa islami kini bukan sekadar simbol identitas dalam urusan agama. “Bukan semata-mata identitas, tapi telah menjadi gaya hidup,” katanya.

Perubahan itu, Rhenald menambahkan, terjadi lantaran produk dan jasa islami tersebut tak lagi dikemas secara tradisional. Ia melihat belakangan ini desain produk dan bentuk layanannya sudah lebih ramah terhadap konsumen umum.

Lalu, faktor yang mendorong tumbuhnya bisnis islami itu, menurut Rhenald, adanya penerimaan masyarakat terhadap produk dan layanan jasa tersebut. Contohnya busana muslimah. “Dulu kesannya hanya buat orang tertentu, tapi sekarang sudah biasa saja melihat orang berbusana muslimah,” ujar dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu.

Memang, masih banyak bisnis islami yang hanya laris menjelang Ramadan dan Lebaran. Padahal, kata Rhenald, peluang bisnisnya sebenarnya cukup besar di luar bulan tersebut dan bisa laku sepanjang tahun. Untuk sampai ke sana, Rhenald menyarankan, “Para pebisnis islami terus menciptakan inovasi dan tak hanya berfokus pada masa Ramadan dan Lebaran.”

Tujuh Ton Daging Ayam Hero Supermarket Busuk

Balai Karantina Hewan Kelas II Mimika, memusnahkan tujuh ton ayam potong milik Supermaket Hero Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.. “Ayam-ayam itu busuk,”  kata  Kepala Balai Karantina Hewan Mimika, Abdul Rahman, Jumat (12/9).

Penyebab busuknya ayam, menurut Abdul,  karena pendingin udara yang rusak. Kerusakan itu diketahui belakangan setelah aroma daging ayam menebarkan bau tak sedap. Daging ayam tersebut masih dalam kontainer. “Seluruhnya milik Supermarket Hero,” ujarnya.

Cara pemusnahan  daging ayam yaitu dengan dibakar kemudian abunya ditimbun di dalam tanah. Balai Karantina Mimika juga memusnahkan 104 tanaman jeruk milik seorang pegawai negeri karena tidak dilengkapi dokumen. Dikhawatirkan tanaman jeruk tersebut membawa virus. “Ini bagian dari rasia  untuk mencegah masuknya penyakit,” katanya.

Para Pendukung Impor Gula Rafinasi Memprediksi Akan Terjadi Kelangkaan Makanan Karena Impor Yang Dihentikan Meskipun Stok Gula Nasional Surplus

Penghentian izin impor gula rafinasi diperkirakan akan memicu  kelangkaan produk makanan-minuman pada akhir tahun nanti. Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gula, Franky Sibarani, mengatakan tidak semua produk dapat menggunakan gula rafinasi dalam negeri. “Ada kemungkinan beberapa produk akan diberhentikan dulu produksinya,” kata dia.Untuk Lebaran, kata dia, industri makanan-minuman sudah memasok barang sejak bulan lalu sehingga tidak akan ada kelangkaan barang. Namun, untuk Natal dan Tahun Baru 2009, produksi barang baru dilakukan bulan ini saat impor gula rafinasi dibatasi.

Menurut Franky,  kebutuhan industri makanan-minuman akan gula rafinasi sebesar satu juta ton per tahun. Pada 2006, dari jumlah kebutuhan itu sekitar 15 persen menggunakan gula rafinasi dalam negeri. Pada 2007 gula domestik yang mereka gunakan mencapai 20 persen. Sedangkan pada skema awal tahun ini, gula rafinasi lokal yang digunakan sebesar 30 persen.

Dari skema itu, pada semester I 2008 industri makanan-minuman mengimpor 700 ribu gula rafinasi dan menggunakan 300 ribu gula lokal. Namun, memasuki semester II, pemerintah mencabut izin impor gula rafinasi sebesar 200 ribu. “Sehingga kami hanya menggunakan gula impor 500 ribu ton,” kata dia.

Dampak lainnya, kata dia, kenaikan omzet sebesar 20 persen yang biasanya didapat industri makanan-minuman menjelang akhir tahun tidak akan tercapai kali ini. “Malah tidak tertutup kemungkinan mereka akan merugi,” ujarnya.

Saat ini pengusaha industri makanan-minuman melakukan negosiasi dengan pabrik gula rafinasi untuk menyesuaikan kualitas gula lokal dengan kebutuhan mereka. “Semoga saja kualitasnya bisa mendekati kualitas gula impor,” kata dia.

Cara dan Tips Agar Sukses Berpuasa Dibulan Ramadhan

1. Niat dari dalam hati buat ngejalanin puasa secara all-out, itu yang paling penting. Ini adalah dasar kita untuk melakukan ibadah puasa. Jangan sampe niat kita hanya buat ngedapetin hadiah kalau puasanya penuh. Dari awal puasa, tancapkan niat dalam hati buat ngejalanin puasa dengan sungguh-sungguh.

2. Tahan diri. Jangan buat diri sendiri jadi nafsu sehingga hasilnya malah ngilangin niat kita. Siang bolong di tengah teriknya matahari yang enggak mau kompromi, jangan ngeracunin diri sendiri dengan ngeliatin tukang es cendol yang tanpa rasa bersalah lewat di depan rumah. Dateng, deh, bisikan setan buat ngebatalin puasa.

3. Behave! Pacaran yang berlebihan itu enggak boleh pas bulan puasa. Kalau bisa intensitas, ketemunya dikurangi. Kalaupun mau ketemu, enggak perlu kan buat mesra-mesraan berlebihan yang kesannya gimana… gitu. Buat yang cewek jangan malah bermanja-manja sama pacar. Terus buat yang cowok, dijaga tuh, ’keegoisan lelaki’-nya!

4. Jangan bikin orang lain marah! Misalnya kita enggak sengaja nginjek sandal seorang ibu sampe putus. Kita harus langsung minta maaf. Kalo perlu, kita ganti sandalnya. Jangan sampe si ibu itu jadi marah karena kita malah langsung pergi dan enggak bilang maaf. Minta maaf penting banget lho, jangan gengsi! Bukan berarti karena kita sedang lapar dan haus, terus kita doang yang boleh marah-marah. Semua orang juga sama, jadi kita juga perlu tenggang rasa.

5. Jaga omongan. Kalau posisi kita jadi si ibu yang sandalnya putus, jangan langsung memaki-maki tersangka pemutus sandal dengan kata-kata ’sensor’. Hadapilah dengan senyuman. Walaupun susah, jangan sampe puasa kita enggak makna cuma gara-gara hal sepele. Kalau bisa, jaga omongannya, jangan hanya di bulan puasa. Tetap lanjut dong setelah itu.…

6. Dilarang gosip. Buat cewek-cewek, tolong keinginan buat ngumpul-ngumpul sambil bergosip ria-nya ditahan dulu. Nonton tayangan gosip yang banyak berlalu lalang di layar kaca juga distop dulu. Seru sih memang, ngeliat berita si artis A pacaran sama artis B. Tapi selama puasa, yang kayak gini enggak ada salahnya ditahan dulu ya.
7. Buat teman-teman yang ulangan bloknya pas lagi bulan puasa, belajar yang benar. Ini supaya kita enggak perlu nyontek gara-gara enggak bisa ngejawab soal ulangan. Pilih mana, puasanya enggak sah cuma gara-gara nyontek atau ngeluangin waktu buat belajar dan puasa tetap lancar?
8. Bikin kata-kata pengingat yang ngena buat diri sendiri. Kalo bisa, tulis segede-gede gaban terus tempel di kamar, atau dijadiin wallpaper buat handphone atau komputer. Misalnya nempel tulisan ”JANGAN BIKIN DOSA MELULU! INGET NIAT!” di pintu kamar.
9. Ngikutin filosofi bijak Three Wise Monkeys. Tahu kan? Karikatur tiga ekor monyet yang berpesan, Hear No Evil, See No Evil, Talk No Evil.
Kalo udah bisa ngejalanin semua hal tersebut, selamat, Anda sudah berhasil menjadi orang yang lebih baik!

Semoga puasa yang para MuDa-ers jalanin bisa lebih berarti daripada tahun kemarin. Inget, dosa kecil tetap berarti….

Angka Kematian Ibu Di Asia Tenggara Paling Tinggi Di Dunia

Para ahli dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan menteri kesehatan negara-negara Asia Tenggara yang bertemu di New Delhi, India, pada 8-11 September 2008, melakukan pembahasan khusus tentang angka kematian ibu di kawasan Asia Tenggara yang tergolong masih tinggi.

Siaran pers dari kantor perwakilan WHO Jakarta yang diterima ANTARA, Kamis, menyebutkan kematian ibu di kawasan Asia Tenggara menyumbang hampir sepertiga jumlah kematian ibu dan anak global.

WHO memperkirakan, sebanyak 37 juta kelahiran terjadi di kawasan Asia Tenggara setiap tahun, sementara total kematian ibu dan bayi baru lahir di kawasan ini diperkirakan berturut-turut 170 ribu dan 1,3 juta per tahun.

Sebanyak 98 persen dari seluruh kematian ibu dan anak di kawasan ini terjadi di India, Bangladesh, Indonesia , Nepal dan Myanmar.

Dalam hal ini, hampir semua negara anggota telah berupaya menurunkan kematian ibu dan anak dengan meningkatkan penyediaan pelayanan kelahiran oleh tenaga kesehatan trampil.

Namun demikian, semua negara masih harus bekerja keras untuk mewujudkan akses universal pelayanan persalinan berkualitas oleh tenaga kesehatan trampil supaya bisa mencapai target Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs), menurunkan separuh angka kematian ibu dan anak tahun 1990 menjadi pada 2015.

Selain menyoroti masalah kematian ibu dan anak, pertemuan itu juga membahas soal penanganan epidemi infeksi virus dan sindroma merapuhnya kekebalan tubuh (HIV/AIDS) yang juga terus menyebabkan kematian di Asia Tenggara.

Dengan sekitar 3,6 juta orang dengan HIV/AIDS dan 260 ribu kasus baru setiap tahun, kawasan ini merupakan kawasan dengan jumlah infeksi tertinggi kedua di dunia.

Penularan infeksi virus tersebut juga masih terus berlanjut dan utamanya ditularkan melalui hubungan seks antara pekerja seks komersial dengan kliennya, penggunaan narkoba dengan jarum suntik dan hubungan sesama jenis.

Direktur WHO Regional Asia Tenggara Dr. Samlee Plianbangchang mengatakan, guna mengatasi masalah itu kini negara-negara di kawasan Asia Tenggara sudah meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan.

Namun demikian, katanya, masih ada kesenjangan berupa cakupan pelayanan yang rendah, alokasi anggaran kesehatan yang rendah serta kurang optimalnya koordinasi dan penggunaan dana yang ada dari para donor.

Oleh karena itu, katanya, WHO memromosikan pendekatan kesehatan masyarakat untuk memerangi HIV/AIDS yakni melalui pendefinisian masalah, identifikasi metode penanganan yang tepat, intensifikasi intervensi yang dinilai efektif serta melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap dampak intervensi beserta pembiayaannya.

Komisi Penyiaran Tegur Stasiun TV Penyiar Tarian Erotis Dibulan Suci Ramadhan

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Jawa Barat menegur sebuah stasiun televisi lokal di Kota Bandung yang menyiarkan acara musik dengan kostum dan tarian erotik pada Bulan Ramadhan.

“Stasiun itu ditegur dan diminta untuk tidak menayangkan tayangan serupa, terlebih pada Bulan Ramadhan seperti saat ini,” kata Ketua KPI Jabar, Dadang Rachmat, di Bandung, Kamis.

Tidak disebutkan stasiun TV yang mendapat teguran KPI Jabar, namun yang jelas surat teguran dari komisi pemantau lembaga penyiaran radio dan televisi itu dilayangkan pada minggu ini juga.

“Yang jelas Bulan Ramadhan atau bukan, tayangan itu tidak etis ditayangkan kepada publik. KPI sudah meminta tayangan itu tidak diulangi lagi,” katanya.

Namun secara umum Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Provinsi Jawa Barat menilai pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran televisi nasional maupun lokal menurun signifikan.

“Pelanggaran oleh lembaga penyiaran, khususnya televisi dalam setahun ini turun sekitar 60 persen dari periode yang sama tahun lalu,” kata Ketua KPI Jawa Barat itu.

Ia menyebutkan, pelanggaran oleh lembaga penyiaran televisi masih di atas pelanggaran oleh lembaga penyiaran radio.

Dadang menyebutkan, bila pelanggaran oleh lembaga radio cenderung lebih banyak pelanggaran penggunaan frekwensi sedangkan pelanggaran lembaga penyiaran televisi didominasi isi (konten) acara.

“Pelanggaran oleh televisi lebih banyak isi atau tayangan acaranya, namun kecenderungannya stasiun televisi kooperatif dan segera melakukan perbaikan. Saya kira itu sangat positif,” katanya.

Ia menyebutkan, beberapa pelanggaran isi tayangan tahun lalu antara lain tayangan mistik, pornografi, kekerasan dan jurnalisme menyimpang.

“Acara pornografi dan mistik pada tahun ini sudah tidak ada. Sedangkan acara kekerasan dan jurnalisme menyimpang cenderung menurun, meski angka kasus pelanggarannya belum jauh beda dengan tahun lalu,” katanya

PT Plaza Indonesia Realty Tbk Belum Sepenuhnya Peduli Pemanasan Global Karena Membuat Listrik Berbahan Baku Gas dan Bukan Listrik Tenaga Surya Atau Angin

PT Plaza Indonesia Realty Tbk akan memasang sembilan generator set atau pembangkit listrik berbahan bakar gas berkapasitas 24 megawatt di areal kompleks pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan hunian.

Pemakaian genset itu diprediksi menghemat tarif pemakaian listrik hingga 25 persen. Direktur Properti PT Plaza Indonesia Realty Tbk Herman Bunjamin, Selasa (9/9) di Jakarta, mengemukakan, pemasangan instalasi sembilan genset berbahan bakar gas itu ditargetkan selesai pada Desember 2008.

Pasokan bahan bakar gas berasal dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN). ”Kami sedang menunggu kesiapan pasokan gas dari PGN. Penggunaan genset listrik berbahan bakar gas merupakan solusi penghematan tarif listrik,” ujar Herman.

Herman menuturkan, beban tarif listrik PLN rata-rata berkisar Rp 800 per kWh. Namun, dengan genset berbahan bakar gas, biaya listrik dapat ditekan 25 persen menjadi Rp 600 per kWh.

Pemasangan genset yang membutuhkan investasi 12 juta dollar AS itu untuk memasok kebutuhan listrik di pusat perbelanjaan Plaza Indonesia, gedung perkantoran The Plaza, Hotel Grand Hyatt, dan tempat tinggal mewah Keraton di Jakarta.

Pemasangan genset diprioritaskan untuk memasok kebutuhan listrik pada jam-jam sibuk, yaitu pukul 06.00-22.00. Di luar jam sibuk, pasokan listrik akan dipenuhi dari PT PLN.

Selain pemasangan genset, ujar Herman, pihaknya juga mengoperasikan pengolahan limbah cair dengan mengolah kembali 80 persen dari pemakaian air di kompleks bisnis dan hunian masyarakat kelas atas tersebut.

Direktur Marketing PT Plaza Indonesia Realty Tbk Mia Egron mengatakan, penggunaan genset merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan pelayanan di kompleks Plaza Indonesia.

Pihaknya, ujar Mia, kini sedang menyelesaikan tahap akhir pembangunan perluasan pusat perbelanjaan Plaza Indonesia, 41 tingkat gedung perkantoran The Plaza, dan 48 tingkat tempat tinggal mewah Keraton berkapasitas 68 unit

Menu Masakan Beragam yang Menggugah Selera

Makanan ala warung tenda memiliki keunikan. Tanpa tema khusus, tetapi percayalah beragam makanan dan minuman yang dijajakan di warung tenda sekitar masjid tertentu akan mampu menggugah selera.

Pedagang di seberang Masjid Al Hakim punya menu nasi goreng, bakso, sate, mi ayam, nasi uduk, tahu gejrot Cirebon, steak, dimsum, dan siomay. Di dekat Masjid Al Azhar ada es campur, bandrek, bir pletok, soto betawi, kerak telor, masakan Padang, kebab, dan steak. Sedangkan mereka yang biasa makan di depan Masjid Sunda Kelapa menyebut tongseng kambing sebagai makanan populer.

Makanan dan minuman olahan warung tenda dekat Masjid Al Azhar juga beragam, ada masakan khas Indonesia dan menu gaya mancanegara. Sebut saja, wedang ronde, pecel lele, bebek goreng, sate, siomay, bubur ayam, roti bakar, serta aneka makanan Jepang ala pinggir jalan.

Di Keyaki, warung tenda penjual masakan Jepang, tersedia puluhan menu ala Jepang. Ada menu goreng- gorengan, semur, atau tumisan ala Jepang. Namanya juga warung tenda, tak mungkin ada sushi atau sashimi. Akan tetapi, harganya tentu murah meriah ketimbang restoran Jepang.

Beberapa yang favorit adalah chicken katsu, macam-macam tempura, juga yasai tempura (tempura sayuran). Belum lagi aneka nasi goreng. Enaknya, semua masakan itu relatif cepat disajikan. Ridwan, pemilik Keyaki, bercerita, menu-menu sajian Keyaki merupakan hasil ”memata-matai” restoran Jepang kebanyakan atau warung tenda bermenu Jepang yang lebih dulu ada. Ridwan juga tak segan belajar dengan bertanya kepada tukang masaknya.

Menu goreng-gorengan di Keyaki cukup mengesankan. Ada yang menggunakan baluran tepung panir dan ada yang memakai tepung ala tempura. Keduanya bercita rasa Indonesia yang menyukai rasa lebih berani, tetapi masih bisa ditoleransi.

Ebi tempura, yakni udang segar berbalut tepung, sangat renyah. Bahkan, ketika sudah dingin, masih lumayan renyah. Cumi tempuranya juga tak mengecewakan. Jika bosan dengan sajian menu buka puasa pada acara-acara berbuka puasa resmi, ada baiknya mencoba buka dan sahur bersama di Raden Patah. Pasti seru!

Cara Menyajikan Mie Kepiting Agar Enak Dimakan

Suami-istri Basri tidak merahasiakan resep mi kepiting mereka. Seperti pada umumnya masakan mi, bumbu dasar di warung mi kepiting milik Basri adalah bawang putih dan lada, ditambah sayuran kubis dan sawi.

Cara memasaknya juga sama seperti cara memasak mi biasa. Mula-mula dituangkan minyak goreng di wajan besar, setelah panas dimasukkan bawang putih yang telah diiris halus. Setelah tumisan bawang berbau harum, kepiting dimasukkan dan ditambahkan air sehingga seluruh badan kepiting terendam. Setelah itu wajan ditutup, sesekali diaduk-aduk, dan dituangi air sampai kepitingnya masak. Berikutnya masukkan mi kering, kemudian sayur, lada bubuk, garam dan penyedap rasa bila memang menginginkan. Setelah mi masak, kemudian dituang ke piring.

Namun, tunggu, jangan buru-buru menikmatinya karena masih sangat panas. Cicipilah kuahnya dengan sendok sedikit demi sedikit, hemmm, sedap dan rasa manis kepiting tak terkatakan!

Berbeda dengan mi yang dijual oleh restoran-restoran di kota besar yang biasanya ditambahkan minyak wijen serta saus arak putih, bumbu mi di warung Basri tidak diberi itu semua. Mungkin jika ditambahkan berbagai macam penyedap rasa, aroma dan rasa kepiting akan hilang, tenggelam oleh tambahan bumbu sehingga rasa kepiting yang terkenal tinggi protein menjadi kurang dominan.

Bagi para pemburu kuliner yang kebetulan mampir ke Meulaboh, ibu kota Kabupaten Aceh Barat, ada baiknya mencoba mi kepiting di kedai Basri, Harkat Syedara, yang sederhana di Jalan Makam Pahlawan, Kelurahan Runding, Meulaboh.

Jika datang, usahakan jangan waktu malam. Biasanya pada malam hari kedai kecil itu akan penuh sesak, terutama oleh orang asing yang menetap di Meulaboh karena tugas ataupun hanya berkunjung sementara.

Mi dan kepiting merupakan perpaduan yang agak kurang lazim karena selama ini yang lebih dikenal adalah mi ayam, mi udang, atau mi babi, yang menggunakan daging babi.

Ternyata, karena Meulaboh merupakan kota pantai, mi sea food merupakan hal lazim. Oleh karena itu, di samping mi kepiting, Basri juga menyediakan mi udang dan mi kerang.

Penggemar makanan laut tentu telah paham bahwa hasil laut yang namanya berakhiran ”ng” biasanya memiliki kandungan protein dan lemak yang tinggi. Bahkan dewasa ini, teripang atau mentimun laut sudah dibudidayakan dalam berbagai kemasan obat karena diyakini memiliki daya penyembuh berbagai macam penyakit.

Di warung Basri yang kecil dan sederhana, kepiting yang katanya dibeli dari Calang, ibu kota Kabupaten Aceh Jaya, dilepaskan di kotak keranjang di depan dapurnya. Para pembeli boleh memilih kepiting yang diinginkan. Basri akan mengambil kepiting itu, memotong-motong, mencuci bersih, kemudian memasak.

Sebesar paha ayam

Ukuran kepiting itu bervariasi, mulai dari yang hanya 200 gram sampai 2.000 gram per ekor. Sekadar untuk dibayangkan, kepiting dengan berat 1,6 kilogram memiliki cangkang kaki sebesar paha ayam potong seberat 1 kilogram.

Jika kepiting yang Anda pilih seberat 1,6 kilogram, tinggal mengira-ira saja berapa harga satu porsi mi yang Anda nikmati. Menurut Basri, harga kepiting mentah itu Rp 45.000 sekilogramnya. Apabila Anda ingin sekadar mencoba, tidak ada salahnya memilih kepiting kecil yang beratnya sekitar 0,25 kilogram sampai 0,5 kilogram.

Sambil menunggu kepiting masak, Basri mengeluarkan piring kosong di depan setiap konsumen yang di atasnya ada semacam alat untuk menjepit. Piring itu nantinya digunakan untuk menampung kulit kepiting.

Di samping piring kosong dan alat penjepit, pelayan juga mengeluarkan tempat air dari plastik yang ditaruh di dalam ember plastik kecil. Jangan salah paham, air tersebut bukan untuk diminum melainkan untuk mencuci tangan. Jadi, sebagai pengganti wastafel.

Ketika mi kepiting telah terhidang, bau kepiting yang khas memenuhi warung. Pertama-tama, cicipi kuahnya yang kental dengan rasa manis kepiting yang lezat. Setelah mi dan kepiting agak dingin, tibalah saat memotong-motong kepiting yang masih terlalu besar.

Untuk memotong kepiting, ada kiatnya. Cangkang kepiting setebal kira-kira 3 milimeter itu di samping keras juga sangat licin.

Caranya, alat penjepit itu harus diletakkan di antara kaki-kaki kepiting yang masih tersisa sehingga tidak mudah meleset karena licin. Kalau belum berhasil juga membelah cangkang kepiting, Anda bisa meminjam pisau besar milik Basri.

Nah, setelah cangkang kaki dipecahkan, tarik pelan-pelan dagingnya yang sebesar paha ayam, kemudian gigit sedikit demi sedikit. Lebih nikmat jika daging kepiting itu dicelup ke kuah di piring. Tiada kata lain yang tepat untuk melukiskan, kecuali nikmat.

Pascatsunami

Basri berjualan mi kepiting baru saja, yaitu setelah Aceh terkena tsunami pada 26 Desember 2004 pagi.

Sebelumnya, dia berjualan buah-buahan dengan menggunakan becak untuk berkeliling menyusuri seluruh kota. Kata Basri, menjual buah membutuhkan modal relatif besar, dengan risiko cukup tinggi. Jika tidak laku, cepat membusuk dan harus dibuang.

Namun, mengapa pilihannya mi kepiting?

Di samping modalnya tidak harus sebesar modal berjualan buah, alasan lain adalah karena risikonya tidak sebesar berjualan buah. Kemudian dia ingat, sewaktu dia masih kecil, neneknya sering memasak mi kepiting. Maka ia hanya melanjutkan resep neneknya tersebut.

Menurut Rizal, pengemudi mobil yang kami carter, banyak orang kulit putih yang telah diantarkannya ke warung Harkat Syedara (kata Rizal, artinya berkat saudara). Sebagian dari mereka menyatakan puas dan ingin kembali lagi makan di situ, meskipun mereka juga mengeluhkan antrenya yang lama sekali.

Itulah mungkin sebabnya, jika di Jalan Makam Pahlawan itu dahulunya hanya Basri yang berjualan mi kepiting dan buka siang-malam, tetangga depan rumah belakangan juga ikut-ikutan berjualan mi kepiting walaupun hanya buka malam hari. Bisa jadi bermaksud menampung limpahan dari warung Basri yang tidak sabar antre.

Setiap harinya warung Basri menghabiskan 25 kilogram sampai 50 kilogram kepiting. Jika dulu dia pergi sendiri membeli kepiting ke Calang, sekarang peternak kepiting dari Calang secara teratur mengirimkan kepiting untuk warung Basri.

HellBoy Kalah Menarik dan Populer

Hellboy, anak setan yang menjadi superhero penyelamat manusia, kembali dengan misi menyelamatkan bumi dari rencana jahat Pangeran Nuada dalam film lanjutan Hellboy II: The Golden Army.

Nuada (diperankan Luke Goss) adalah putra mahkota Raja Balor, raja peri yang pernah membuat perjanjian damai dengan umat manusia. Nuada berniat melanggar perjanjian itu dan ingin memusnahkan manusia di muka bumi dengan mengerahkan Pasukan Emas. Rencana itu dihambat saudari kembarnya, Putri Nuala (Anna Walton), yang enggan menyerahkan peta dan kunci tempat penyimpanan Pasukan Emas.

Hellboy (masih diperankan Ron Perlman) dan para agen Biro Pertahanan dan Riset Paranormal (Bureau for Paranormal Research and Defense/BPRD) diperintahkan untuk menghentikan rencana jahat Nuada itu.

Selain dibantu pacarnya, Liz Sherman (Selma Blair), dan sahabatnya, Abe Sapian (Doug Jones), Hellboy juga dibantu Johann Krauss (John Alexander), makhluk protoplasma dari Jerman yang mengenal seluk-beluk dunia peri ini.

Dalam usaha perburuan Nuada ini, Abe jatuh cinta kepada Putri Nuala, sementara Hellboy nyaris terbunuh setelah terkena tombak Nuada. Hellboy dihadapkan pada kenyataan bahwa sosoknya tetap tidak diterima di lingkungan manusia meski ia bertaruh nyawa untuk menyelamatkan mereka. Ia sempat tergoda untuk kembali ke dunianya yang sesungguhnya, yakni dunia setan dan makhluk gaib, dan berbalik melawan manusia.

Namun, Hellboy diyakinkan untuk menyelesaikan misinya setelah Liz mengungkapkan rahasia. Cerita selanjutnya bisa ditebak, Hellboy dan kawan-kawan menghadapi pertempuran terakhir dengan Nuada yang berhasil membebaskan Pasukan Emas.

Dari segi cerita, Hellboy II masih kalah menegangkan dibandingkan film pertama, Hellboy (2004), yang lebih menggambarkan pertempuran batin Hellboy saat harus memilih antara dunia setan dan dunia manusia.

Di luar itu, film ini tidak menawarkan sesuatu yang baru, kecuali jorjoran menampilkan berbagai sosok makhluk gaib. Sosok-sosok makhluk gaib di Pasar Peri, misalnya, justru mengingatkan pada makhluk alien yang lazim ditemui di film tentang angkasa luar, seperti Star Wars, Star Trek atau Babylon 5.

Eksplorasi Bunyi Mengendalikan Gairah

I’m controlling!” seru Rizki dari band Asturiaz ketika ditanya apa yang dia lakukan di atas panggung.

Seruan itu persis seperti yang diteriakkan perintis musik elektronik asal Jerman, Kraftwerk, yang sejak tahun 1970 telah membuat cetak biru bentuk musik yang dikembangkan Open Labs.

Bagi Rizki, mengutak-atik komputer untuk mencipta bunyi itu mengasyikkan. Pernah pada saat pentas ada penonton nyeletuk, ”Mas, lagi YM-an (mengobrol lewat Yahoo Messenger), ya?”

”Mungkin karena saking asyiknya ha-ha-ha,” ujar Rizki.

Rizki mengaku membutuhkan sekitar lima jam untuk menghasilkan satu bentuk bunyi. ”Nah, bisa berhari-hari untuk menyusun satu bunyi itu jadi komposisi lagu. Kalau sudah jadi pun, sering kami bongkar lagi karena kurang puas,” sambung Gin dari Grup Damina Tilada.

Eksplorasi bunyi tidak dibatasi dan diikat oleh komputer saja. Beberapa dari mereka menggabungkannya dengan sumber bunyi lain.

Angkuy dari BottleSmoker memasukkan unsur bunyi analog dalam album Slow Mo Smile (2007) yang telah dirilis netlabel asal AS, Probablyworse, lewat internet. Bebunyian tambahan itu berasal dari mainan keyboard dan piano.

Pentas adalah saat yang ditunggu. Rasanya bergairah keluar dari kamar dan mempertontonkan karya kepada publik. Penyelenggara acara yang rutin mengajak Open Labs adalah Indie Music Movement Bandung dengan pentasnya yang dinamai Electric Youth.

Pada acara itu, kata Okkie dari Europe in de Tropen, dua dari tiga band yang tampil berasal dari komunitas Open Labs.

”Senang sekali bisa sering main. Masyarakat jadi tahu musik elektronik, bukan cuma DJ-ing saja, tetapi juga intelligent dance music seperti yang kami mainkan,” kata Angkuy

Kreatifitas Dimulai Dari Dalam Kamar

Inilah sekelompok anak muda Bandung yang gemar mengutak-atik komputer dan alat musik hingga melahirkan bunyi-bunyian unik. Sekadar hobi? Tidak juga. Daya kreatif seperti ini laku dijual.

Jauh sebelum pemerintah mendengung-dengungkan industri kreatif atau ekonomi kreatif, Bandung (dan mungkin kota-kota lain) sudah memulainya, khususnya di bidang busana dan musik.

Denyutnya terasa makin kuat ketika anak-anak muda Bandung unjuk diri melalui Helar Fest pada Juli-Agustus yang digagas Bandung Creative City Forum.

Di ajang itu muncul beragam komunitas yang semuanya mengusung kreativitas. Satu komunitas bernama Open Labs, cukup unik. Komunitas ini adalah wadah buat para penggemar musik elektronik, seni visual, dan media eksperimental.

Apa jenis musiknya seperti yang diperagakan disc jockey (DJ)? Sama sekali bukan. Pertanyaan seperti itu memang kerap dilontarkan.

”Musik kami sering dikira musik dugem. Memang akarnya sama seperti musik yang biasa di kelab malam yang pakai DJ. Tetapi, ya… bedalah,” kata Rimba, awak kelompok Europe in de Tropen.

”Sebal juga sih, tetapi kami maklum. Nanti kalau jenis musik ini booming, orang pasti tahu bedanya,” tukas Deon (22), anggota komunitas Open Labs yang mahasiswa Jurusan Sastra Inggris Universitas Padjadjaran.

Untuk memudahkan penjelasan, sebut saja musik ini musik elektronik. Mereka mengendalikan bunyi-bunyian yang keluar dari rangkaian perangkat elektronik, meliputi komputer jinjing, synthesizer, mixer, dan speaker.

Musik ini juga biasa dijuluki musik kamar lantaran diciptakan di kamar dan paling enak didengarkan di kamar. Musik ini kebanyakan berupa instrumental meski ada pula beberapa grup yang kemudian mengisi musik dengan lirik untuk kemudian dinyanyikan sang vokalis. Ditambah keyboard, lengkaplah performa satu grup musik elektronik.

Berawal dari Myspace

Terbentuknya komunitas ini tak lepas pula dari teknologi. Mereka bertemu lewat situs www.myspace.com. Rupanya, banyak musisi elektronik yang mencatatkan karyanya lewat situs ini, sekalian bisa curhat.

Kebetulan ada beberapa musisi elektronik yang suka berkumpul di Common Room, semacam lembaga independen pemersatu komunitas. Gagasan mengumpulkan hobi kreatif ini ke dalam satu komunitas pun menjadi klop. Di Common Room, anggota Open Labs bisa bertukar pikiran untuk mengkreasikan ide baru bermusik.

Anggota Open Labs yang aktif saat ini ada sebelas grup dan perorangan, yakni M.U.S.I.K[elektrik], Europe in de Tropen, BotttleSmoker, These R Fakes, Damina Tilada, Slylab, Texture, Killafternoon, Desklap, Asturiaz, dan Elemental Gaze. Namun, ada belasan musisi elektronik yang bergabung secara cair, kadang aktif kadang tidak nongol.

Grup musik elektronik, seperti Homogenic dan Souldelay, adalah dua grup yang cukup senior dan menjadi tempat konsultasi awak Open Labs yunior.

Apa saja yang dikerjakan Open Labs? Mereka biasa berkumpul tiap pekan untuk mengobrol soal peranti lunak, konser kecil-kecilan, jam session berimprovisasi main musik bareng, dan mencoba-coba alat musik. Untuk pergelaran tahunan, Open Labs mempunyai Nu Substance, presentasi karya, dan pentas bareng.

”Di sini (Common Room) kami biasa berbagi bunyi baru, software baru, dan teknik-teknik mengomposisi lagu,” kata Okkie dari Europe in de Tropen.

Dengan berkumpul bareng, kata Gin dari grup Damina Tilada, mereka bisa mengeksplorasi kemampuan menghasilkan bunyi dan mengeksploitasi berbagai plugin, fitur dalam perangkat lunak virtual studio technologies (VST), seperti Steinberg Cubase yang berfungsi seperti amplifier.

Momen berkumpul bagaikan membuka jendela kamar dan melihat hal baru di luar. Maklum, hampir seluruh musisi elektronik adalah orang yang betah berjam-jam duduk di depan komputer. ”Setiap kumpul pasti dapat pencerahan,” kata Angkuy dari BottleSmoker.

Open Labs juga berperan menjadi semacam ”manajemen artis” bagi band yang berkumpul di sini. ”Pembuat acara biasanya kontak ke Open Labs. Nanti kami tentukan siapa yang akan tampil. Terbuka saja, siapa yang mau lebih dulu,” jelas Okkie.

Pempek Makanan Wajib Buka Puasa

Sundari (38) tampak kerepotan karena harus mengolah bahan baku pempek dari ikan giling yang dicampur dengan tepung sagu untuk disantap saat berbuka puasa.

Ibu dari seorang anak laki-laki tersebut mengaku lebih baik membuat pempek sendiri karena dijamin lebih enak dan murah.

Menurut dia, saat ini, untuk mendapatkan satu pempek yang ukuran kecil atau lebih akrab disebut pempek “kecik” mesti membayar Rp1.500. Itu merupakan yang paling murah, karena kalau ditoko pempek terkenal, setidaknya mesti membayar sebesar Rp2.500 untuk sebuah pempek.

Mahalnya harga pempek tersebut memicu semangat ibu-ibu di Palembang untuk mengelolah pempek sendiri.

“Apalagi, suami saya setiap berbuka wajib disediakan pempek, dan sedikitnya ia mengkonsumsi enam,” kata Sundari. Jika dia harus membeli, maka besar sekali dana harian untuk mendapatkan pempek tersebut,” katanya.

Dua kilogram tepung sagu dan dua kilogram ikan laut giling, biasanya dari ikan tenggiri, diolah menjadi puluhan pempek kecil dan sejumlah pempek lenjeran serta pempek kapal selam yang berisi sebuah telur ayam.

Biasanya dalam waktu seminggu pempek tersebut habis dilahap keluarga Sundari, karena mereka termasuk keluarga pemakan pempek sejati, seperti kebanyakan orang Palembang.

Pempek memang menjadi ikon Kota Palembang karenanya kalau ada wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang tidak mencoba pempek ketika berkunjung ke kota tersebut maka mereka disebut belum sah menginjak daerah yang juga dikenal dengan sebutan Bumi Sriwijaya.

Pempek dimakan menggunakan saus atau kuah bercuka.

Cuka merupakan perpaduan dari gula merah, bawang putih dan cabai rawit serta tidak ketinggalan ditambahkan asam jawa sebagai perasa asam cuka tersebut.

Walaupun campuran cuka pempek cukup keras jika langsung diminum selagi perut kosong usai berpuasa, biasanya warga Palembang yang sebagian besar memang mengandrungi makanan tersebut tidak mau melewatikan penganan itu untuk berbuka.

Banyak yang mengaku, kalau tidak ada pempek di saat berbuka seperti tidak berbuka puasa saja, karenanya hidangan tersebut menjadi makanan wajib setelah segelas air putih melewati kerongkongan, tambah Sundari.

Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Iskandar Badaruddin mengatakan, pempek memang merupakan makanan khas Palembang yang telah menjadi santapan wajib bagi “wong Plembang” sejak jaman kesultanan.

Pempek merupakan salah satu makanan yang masih eksis sampai kini di antara sejumlah makanan khas Palembang yang biasanya wajib dihidangkan kepada sultan saat masih berjayanya Kesultanan Palembang Darussalam, katanya.

Sejak memasuki bulan puasa biasanya ratusan pedagang pempek musiman berjualan di sejumlah daerah strategis di Kota Palembang, termasuk di kawasan padat penduduk dan pinggiran kota.

Tetapi Pasar Cinde menjadi salah satu tujuan utama warga untuk membeli berbagai makanan dan minuman untuk berbuka dan sahur.

Di Pasar Cinde juga terdapat puluhan pedagang pempek yang berjualan setiap hari dan di saat bulan puasa jumlah penjual pempek meningkat.

Pempek tersebut dijual dengan harga Rp1.500 per buah untuk pempek kecil dengan berbagai jenis, seperti pempek telok, adaan, kerupuk atau pempek kulit yang terbuat dari kulit ikan.

Sedangkan pempek kapal selam yang berisi sebuah telur ayam dijual dengan harga Rp8.000 per buah, pempek lenjer Rp10.000 per lenjer.

Sementara itu, dari ratusan toko atau kedai pempek di Kota Palembang baru dua toko yang bersertifikasi halal dari Lembaga Pemeriksaan Obat dan Makanan dari Majelis Ulama Indonesia (LPOM MUI) Sumsel.

H. Nasruddin Ilyas dari LPOM MUI Sumsel membenarkan bahwa saat ini baru dua pengusaha pempek yang telah bersertifikat halal.

Sedangkan, ratusan pengusaha pempek lain belum terdaftar atau memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan lembaga tersebut.

Menurut dia, diharapkan para pengusaha pempek yang belum mendaftarkan kehalalan makanan produksi mereka untuk segera mengurus sertifikat, sehingga setiap warga yang mengkonsumsi pempek tidak ragu terhadap kehalalan produk tersebut.

Kepala Dinas Perindagkop Palembang Wantjik Badaruddin juga mengimbau pengusaha pempek untuk mendaftarkan produk mereka sebagai makanan halal yang dibuktikan dengan sertifikat dari LPOM MUI Sumsel.

Sertifikat halal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi pempek terutama wisatawan yang berasal dari negara Islam, seperti Malaysia dan Arab Saudi serta Brunei Darussalam, ujar Wantjik

Berkas Sertifikasi Hilang Terselip Maka Pembayaran Tunjungan Guru Di Yogyakarta Tertunda

Hal ini dilakukan menyusul informasi berkas sertifikasi asli 719 guru tersebut hilang dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Jakarta.

“Menurut informasi yang saya terima, seluruh berkas hilang ketika kantor mereka pindah,” kata Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Marsudi ketika ditemui di kantornya, Yogyakarta, Rabu.

Marsudi menuturkan, berkas yang terdiri atas tiga kardus itu tiba di Jakarta Sabtu (30/8). Surat keputusan (SK) hasil sertifikasi untuk guru Kota Yogyakarta kuota 2007 dijanjikan selesai dua pekan setelahnya.

Setelah penyusunan ulang yang memakan waktu sekitar dua pekan, berkas sertifikasi yang hilang itu diantar langsung ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) di Jakarta dengan mobil dinas.

Marsudi mengungkapkan, hilangnya berkas sertifikasi itu adalah alasan tertundanya proses sertifikasi kuota tahun 2007 untuk wilayah Kota Yogyakarta. Hingga saat ini belum satu pun guru di Kota Yogyakarta yang lolos sertifikasi kuota 2007 menerima tunjangan sertifikasi.

Padahal, sejak 19 Agustus, tunjangan sertifikasi tersebut sudah bisa diambil oleh guru yang lolos sertifikasi kuota 2007 di empat kabupaten di DIY lainnya, yaitu Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Bantul.

Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan DIY Baskara Aji mengemukakan, tunjangan belum bisa mengucur karena SK pengucuran tunjangan sertifikasi untuk Kota Yogyakarta belum terbit. “Tanpa SK, kami tidak berani mengucurkan tunjangan,” ujarnya.

Resah

Keterlambatan ini telah menimbulkan keresahan di kalangan para guru yang lolos sertifikasi 2007. Salah satunya adalah Maruli Taufiq yang telah menerima pengumuman lolos sertifikasi pada Desember 2007. Selain itu, Maruli telah menerima sertifikat profesi pada pertengahan Agustus.

“Sudah dua kali terima pengumuman, kok, belum ada tanda-tanda tunjangan akan turun, padahal itulah yang kami harapkan-harapkan,” tuturnya

Indonesia Dalam Keadaan Sangat Gawat Darurat

Kondisi Indonesia saat ini diibaratkan sedang sakit berat dan masuk ruang perawatan khusus. Karena itu, Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa mengambil langkah-langkah tepat dan cepat, bukan hanya menawarkan konsep-konsep normatif.

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto menyampaikan itu dalam Dialog Kenegaraan yang diadakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (3/9).

”Indonesia sedang sakit, sakit berat, bahkan sudah di ICU. Maka terapinya tak bisa simtomatis, tetapi perlu penanganan khusus. Oleh karena itu butuh konsep yang gila-gilaan dan bisa diaplikasikan, bukan yang normatif,” kata Wiranto.

Anggota DPD dari Sulawesi Tengah, Ichsan Loulembah, berpandangan, pemimpin Indonesia ke depan harus mendorong kemajuan daerah-daerah, misalnya memindahkan kantor pusat badan usaha milik negara terkait pariwisata ke Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sedang- kan terkait hutan ke Kalimantan.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang belakangan ini banyak muncul dalam iklan partainya masing-masing.

Menurut Soetrisno Bachir, hal itu tidak pantas karena seakan- akan Presiden dan Wakil Presiden hanya pemimpin partai masing-masing, bukan pemimpin seluruh bangsa.

Pengamat politik militer Ikrar Nusa Bhakti juga mengingatkan agar publik tidak mudah tertipu oleh iklan. Publik harus diajak melihat visi dan misi calon serta melihat sejauh mana calon telah berkeringat untuk memajukan bangsa.

Para Relawan di Perlintasan Kereta Api Yang Tidak Dipedulikan Oleh PT. KAI

Priiit… priiit… priiit…. Peluit hitam di mulut Samino (45) berbunyi nyaring. Tak cukup itu, Samino melanjutkan dengan berteriak, ”Awas kereta mau lewat…!”

Samino bukan polisi lalu lintas. Namun, di perlintasan kereta di kolong Jalan Layang Kranji, Kampung Rawa Bambu, Kelurahan Kali Baru, Medan Satria, Kota Bekasi, hari Selasa (2/9) siang, teriakan Samino dipatuhi.

Tak lama setelah Samino berteriak, kereta api melaju kencang. Ekor kereta baru lewat, tetapi beberapa pengendara sepeda motor dari arah Kranji langsung melajukan kendaraan mereka melintasi rel.

Sebuah gerobak masih terdiam di seberang rel. Si penarik tidak kuat menyeberangkan gerobaknya melewati bagian rel yang berbatu. Samino langsung turun tangan. Dengan sigap dia mendorong gerobak itu menyeberangi dua rel kereta. Untuk kerjanya itu, Samino mendapat imbalan Rp 500.

”Cukuplah buat beli rokok. Tidak ada paksaan, seikhlasnya saja,” ujar lelaki asal Wonogiri, Jawa Tengah, yang mengaku sudah 20 tahun lebih menetap di Kota Bekasi.

Inisiatif warga

Menurut Samino, menjadi penjaga perlintasan liar hanyalah inisiatif anak-anak kampung. Sebelum dijaga ”anak-anak kampung” alias warga setempat, perlintasan yang biasanya menjadi jalan pintas pengendara sepeda motor, pengayuh becak, dan penarik gerobak itu sering memakan korban jiwa.

”Alhamdulillah sejak dijaga anak-anak sini jarang yang kecelakaan,” kata Samino yang mengaku bekas pedagang mi ayam itu.

Alasan sama juga diungkapkan Wawan dan Andi. Dua pemuda itu, Selasa siang kemarin menjaga palang di perlintasan liar bekas Stasiun Rawa Bebek, Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat.

Perlintasan itu menjadi jalur pintas dari Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai, Kranji, ke perumahan Harapan Baru Regency atau permukiman warga di Kampung Rawa Bebek.

”Yang ngecrek di sini ya anak-anak (Rawa Bebek) sini. Kerjanya giliran karena sampai jam 12 malam,” tutur Wawan. Ngecrek berarti menyodorkan sambil menggoyang-goyangkan ember plastik bekas atau kaleng cat berisi uang receh kepada para pelintas.

Menurut pihak PT Kereta Api, itu merupakan perlintasan liar karena tidak dibangun PT Kereta Api. Kepala Humas PT KA (Persero) Daerah Operasi I Jakarta Akhmad Sujadi mengatakan, masih ada kira-kira 50 perlintasan liar di sepanjang jalur kereta Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

”Di wilayah Jabodetabek ada kira-kira 350 perlintasan,” kata Akhmad Sujadi. ”Dari jumlah itu, yang dijaga petugas ada kira-kira 150 perlintasan, sisanya sekitar 200 perlintasan tidak ada petugasnya.”

Perlintasan liar itu muncul seiring dengan tumbuhnya permukiman baru di sisi jalan kereta. Rel kereta pun menjadi akses tersingkat menuju jalan raya.

Perlintasan semacam itu rawan kecelakaan. Berdasarkan data Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi periode Januari-Agustus 2008, ada 11 laporan kecelakaan di perlintasan kereta di wilayah Kota Bekasi. Dalam kecelakaan itu, 12 nyawa melayang. Sebagian dari kecelakaan itu terjadi di perlintasan yang dinyatakan tidak resmi.

Beberapa perlintasan berpalang yang rawan kecelakaan adalah perlintasan Jalan Agus Salim di Bekasi Timur, perlintasan Mekar Sari di Tambun, dan perlintasan Cikarang di Kabupaten Bekasi.

”Biasanya karena (penyeberangnya) ceroboh dan enggak sabaran,” kata Sujatmoko, seorang pengojek di dekat persimpangan Bulak Kapal, Bekasi Timur. ”Palang sudah turun masih diterobos, ya, lewatlah,” ujarnya.

Menurut Pasal 124 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, pemakai jalan diwajibkan mendahulukan perjalanan kereta api pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan.

Titik rawan

Masih soal rawan kecelakaan. Pihak PT KA Daop I mencatat sedikitnya ada tiga perlintasan yang rawan kecelakaan, yakni di Cipinang, Tambun, dan Karawang. Ketiga perlintasan itu dinilai rawan karena tidak dilengkapi palang (Kompas, 2/9).

Kepala Stasiun Bekasi Rudi Krisno mengatakan, dari Stasiun Bekasi sampai Stasiun Tambun terdapat dua perlintasan kereta yang sampai sekarang tidak dilengkapi palang dan tidak dijaga petugas. Satu perlintasan di wilayah Duren Jaya, Bekasi Timur, yakni perlintasan Jalan Ampera. Satu lagi perlintasan di wilayah Bulak Kapal, Bekasi Timur, yaitu perlintasan Jalan Pahlawan.

Akhmad Sujadi mengatakan, pemasangan palang perlintasan memang membutuhkan biaya besar. Namun, biaya terbesar adalah untuk menggaji petugas penjaga perlintasan. ”Satu perlintasan minimal ada tiga petugas. Mereka bekerja shift,” kata Sujadi.

Poniran, salah seorang penjaga di perlintasan Jalan Pahlawan, Bulak Kapal, mengatakan, mereka ada di sana untuk membantu pengguna jalan agar dapat menyeberang perlintasan dengan selamat.

Seperti halnya Samino atau Wawan, Poniran mengaku keberadaan mereka karena inisiatif anak-anak kampung. Mereka pun memakai sistem kerja shift, alias bergantian. Namun jangka waktunya lebih singkat, yakni bergantian setiap dua jam atau kurang. Jam ganti itu tergantung dari daya tahan mereka untuk berdiri di tengah perlintasan.

”Soal imbalan, ya, saling pengertian saja,” kata lelaki berkulit gelap yang di awal perkenalan mengaku bernama Black. Umumnya, saling pengertian itu lebih sering berarti rupiah.

Pengusaha Pencucian dan Pencelupan Jins Sepakat Buat Instalasi Pengolahan Air Limbah IPAL

Pengusaha laundry and dry cleaning atau pencucian dan pencelupan jins di Sukabumi Selatan, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, menyanggupi direlokasi tahun 2010.

Mereka bersedia membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di sekitar kawasan industri tersebut, menutup sumur tanah, dan tidak menggunakan air tanah untuk kebutuhan industri dan bersedia direlokasi ke tempat yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pernyataan kesepakatan itu terungkap dalam sosialisasi rencana relokasi industri pencucian dan pencelupan jins antara Pemerintah Kota Jakarta Barat dengan 48 pengusaha pencucian dan pencelupan jins Sukabumi Selatan, Rabu (3/9) di Kantor Kelurahan Sukabumi Selatan. Sosialisasi itu dipimpin langsung Wali Kota Jakarta Barat Djoko Ramadhan.

Menurut Djoko, sosialisasi ini dibuat untuk menjawab protes masyarakat atas kehadiran usaha tersebut yang telah membuat warga sekitar menderita selama belasan tahun karena air tercemar limbah, sumur tanah kering, dan polusi udara.

”Kami mendukung pemerintah menerapkan peraturan mengatasi permasalahan limbah laundry,” ujar Ketua Asosiasi Laundry dan Garmen Sukabumi Selatan Rozali MZ.

Selain membangun IPAL, pengusaha juga bersedia membuat treatment untuk mengurangi limbah cair dari zat kimia yang digunakan saat pencucian dan pencelupan jins. Selain itu, mereka juga bersedia membuat treatment untuk mengurangi pencemaran udara akibat pembakaran kayu dan batu bara.

Pemkot Jakarta Barat memberikan batas waktu hingga November kepada pengusaha untuk membersihkan lingkungan yang tercemar. Wali Kota Jakarta Barat mengancam akan menutup usaha laundry jika tidak mengindahkan kesepakatan yang telah dibuat itu. ”Kalau pengusaha tidak merealisasikan kesepakatan itu, saya akan tutup usahanya,” ujar Djoko tegas.

Djoko mengakui kondisi di lokasi usaha itu tidak kondusif lagi untuk usaha laundry. ”Tetapi tidak mungkin kami menutup usaha tersebut saat ini juga karena ada 4.000-an lebih tenaga kerja yang hidup dari usaha itu,” kata Djoko

Sidang Pengadilan Korupsi Diwarnai Keributan Di Maluku

Keributan mewarnai persidangan pertama perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Kepala Dinas Kesehatan Maluku Rukiah Marasabessy di Pengadilan Negeri Ambon, Rabu (3/9). Seusai persidangan, keluarga terdakwa bersitegang dengan wartawan.

Keluarga terdakwa menghalang-halangi wartawan yang ingin mengambil gambar Rukiah. Mereka menyatakan, pemberitaan sejumlah media massa selama ini tidak berimbang dan telah menyudutkan posisi Rukiah. Karena itu, mereka tidak mau Rukiah diabadikan.

Adu mulut dengan wartawan pun akhirnya terjadi sehingga polisi harus turun tangan melerainya.

Sidang perdana kasus tersebut hanya mendengarkan dakwaan jaksa. Jaksa Luvy Huwae dan Oceng Al Amadali dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Imam Supriyadi menyebutkan, Rukiah Marasabessy telah menerima uang Rp 70 juta dalam proyek kalibrasi alat-alat kesehatan senilai Rp 900 juta.

Uang tersebut, lanjut jaksa, berasal dari Raymond Sutanto (kontraktor) dan diserahkan ke pada Rukiah melalui Harry Hitijahubessy (pimpinan proyek). ”Tindakan terdakwa melanggar Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan,” kata jaksa.

Tujuh tersangka

Masih soal kasus korupsi, dari Surabaya, Jawa Timur, dilaporkan, jajaran Kepolisian Daerah Jatim kemarin menahan tujuh tersangka yang diduga tersangkut kasus dana sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD Situbondo 2005. Dua dari tujuh tersangka tersebut adalah aparat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, Jatim.

”Modusnya (korupsi) dilakukan dengan menggunakan dana silpa APBD Situbondo untuk investasi. Padahal, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan adanya persetujuan DPRD untuk menggunakan dana sisa (silpa) itu,” kata Kepala Satuan Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jawa Timur Ajun Komisaris Besar I Nyoman Komin di Surabaya. Dalam kasus ini, negara dirugikan sekitar Rp 86 miliar.

Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Kepala Bagian Keuangan Pemkab Situbondo I Nengah Swartana dan pejabat bagian Keuangan Pemkab Situbondo, Yulianingsih.

Selain itu, yang ditetapkan sebagai tersangka adalah tiga karyawan PT Sarana Artha Utama, yakni Nur Setiadi Pamungkas, Ikhwansyah, dan Endang Yani, serta mantan Kepala Bank BNI Cabang Situbondo Darwin Siregar dan Amsyah Bastian.

Nyoman Komin menambahkan, kasus tersebut berawal saat Pemkab Situbondo menyimpan dana silpa APBD 2005 di Bank BNI Cabang Situbondo

Omzet Pegadaian Meningkat Tajam Menjelang Lebaran

Memasuki bulan Ramadhan, omzet Perusahaan Umum Pegadaian Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta meningkat. Ini disebabkan tingginya keinginan masyarakat untuk mengagunkan barangnya demi memenuhi kebutuhan keluarga pada hari raya Idul Fitri.

Kepala Hubungan Masyarakat Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Wilayah Jateng dan DI Yogyakarta Norbertus Ambardhi, Rabu (3/9) di Semarang, mengatakan, kenaikan omzet mencapai 20 persen. ”Diperkirakan puncaknya pada H-4 (empat hari sebelum Lebaran) yang bisa mencapai 30 persen lebih,” katanya.

Perum Pegadaian Jateng dan DIY membawahi 300 outlet yang terdiri atas 183 kantor cabang dan 117 unit pelayanan. Dari semua outlet tersebut, lanjut Ambardhi, rata-rata omzet yang diperoleh Rp 303 miliar per bulan atau Rp 10,1 miliar per hari.

Pada awal Ramadhan ini, menurut Ambardhi, jumlah omzet menjadi Rp 13 miliar per hari.

Sri Utami (56), nasabah Pegadaian Cabang Karangturi Semarang, misalnya, mengagunkan gelang emas 22 karat seberat 10 gramnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya pada saat Lebaran.

Kepala Pegadaian Karangturi Djoko Setyono menyebutkan, kebanyakan barang yang diagunkan masyarakat untuk mengajukan kredit pinjaman adalah perhiasan emas yang mencapai 90 persen dari total barang agunan. ”Sisanya adalah barang elektronik seperti telepon seluler, laptop, dan televisi,” ujarnya.

Memasuki bulan Ramadhan ini, perajin pakaian muslim di Desa Tembok Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jateng, juga kebanjiran pesanan. Selain dari Tegal dan sekitarnya, permintaan pakaian muslim juga berasal dari Cirebon, Jakarta, dan sebagian Sumatera.

Mujahidin (45), perajin pakaian muslim anak-anak, Rabu, mengatakan, kenaikan permintaan pakaian mencapai 200 persen jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. Hal tersebut terjadi sejak pertengahan Agustus lalu

Sehat Lagi Tanpa Sakit Hati Bagi Keluarga Miskin

Tubuh mungil Vanesa Sabrina Aulia Asogo (1,5 bulan) tergolek di dalam inkubator. Putri pertama pasangan keluarga miskin, Nur Husna Asogo (28) dan Darsono (30), yang lahir prematur ini terselamatkan setelah dirawat intensif di Rumah Sehat Masjid Agung Sunda Kelapa di Menteng, Jakarta Pusat.

Nur Husna Asogo mengatakan, Vanesa lahir 16 Juli lalu di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ketika usia kehamilannya masih delapan bulan. Beratnya kala itu hanya 800 gram. Vanesa sempat dirawat di RSCM selama satu bulan, tetapi kemudian disuruh pulang. Padahal, saat itu bayi Vanesa sedang terserang flu.

”Atas saran teman, kami datang ke Rumah Sehat. Tanpa banyak persyaratan, dokter langsung memeriksa anak saya dan memasukkannya ke dalam inkubator. Dokter juga bilang, Vanesa akan dirawat sampai semua hasil pemeriksaan menyatakan anak saya stabil tanpa mempersoalkan harus berapa hari atau berapa minggu lagi di sini,” kata Darsono, warga Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur, Rabu (3/9).

Menurut Darsono, pelayanan di Rumah Sehat memang berbeda. Kalau di rumah sakit bukannya sembuh, tetapi mungkin yang ada hanya sakit hati karena sering kali orang miskin dianggap peminta-minta, dilayani setengah hati.

Darsono hanyalah seorang kenek bus Metromini 52 jurusan Kampung Melayu-Cakung. Karena metromini makin kehilangan penumpang, penghasilan Darsono pun cekak, kurang dari Rp 30.000 per hari.

Pengobatan gratis dan profesional bagi putrinya membangkitkan semangat Darsono untuk mencari pekerjaan yang lebih baik demi membesarkan Vanesa kecil yang baru lolos dari maut.

Rasa syukur dan rasa puas atas pelayanan pengobatan gratis juga meliputi hati Maman (35), buruh bangunan, dan Muslikhah (32). Anak mereka, Vicky (5), yang menderita luka bakar di sebagian badannya, kini sudah hampir pulih setelah dirawat di Rumah Sehat.

Dikelola mandiri

Rumah Sehat Masjid Agung Sunda Kelapa (RS MASK) di Jalan Taman Sunda Kelapa No 16, Menteng, Jakarta Pusat, bukan satu-satunya rumah sakit yang memberikan layanan pengobatan gratis bagi kaum papa. Ada juga Lembaga Kesehatan Cuma-cuma (LKC) di Jalan Ir H Juanda No 34, Megamal Ciputat, Tangerang, yang cakupan layanannya lebih banyak dan luas.

Juga rumah pengobatan gratis di Duren Sawit, Jakarta Timur, serta pos-pos sehat mirip puskesmas yang tersebar di beberapa kecamatan di Jakarta. Semuanya dikelola oleh pihak swasta, di luar campur tangan pemerintah.

Keberadaan layanan kesehatan gratis ini memang menjadi jawaban atas kegundahan warga miskin di Ibu Kota dan sekitarnya yang amat sulit mengakses pelayanan kesehatan.

Pusat pengobatan gratis yang mendapat aliran dana dari para donatur, baik sesama warga masyarakat maupun perusahaan, berusaha mengimbangi program layanan kesehatan bagi warga miskin dari pemerintah yang selama ini dinilai belum maksimal.

Pimpinan RS MASK dr HM Fachrizal Achmad MSi mengatakan, di rumah sakit pemerintah maupun swasta tidak semua layanan bagi warga miskin digratiskan. Ada beberapa jenis obat maupun perawatan atau biaya administrasi yang harus dibayar pasien.

Di RS MASK semuanya cuma-cuma. Bahkan, ketika pasien harus dirujuk ke rumah sakit lain untuk operasi besar, biaya ditanggung RS MASK. Bangunan RS setinggi lima lantai ini masih berstatus tempat praktik bersama dokter umum, tetapi sudah mampu menyediakan klinik gratis 24 jam bagi kaum miskin.

Menurut Fachrizal, dengan biaya operasional sekitar Rp 90 juta per bulan, RS MASK memiliki total 28 tenaga pelayanan pasien, yakni 8 dokter umum, 1 dokter gigi, 5 perawat, 4 bidan, 2 apoteker, dan beberapa petugas.

Kini, RS MASK sedang berusaha memperoleh status sebagai tempat praktik bersama dokter spesialis. Jika status baru itu bisa didapat, RS MASK diperbolehkan menerima pasien rawat inap sehingga pelayanan kesehatan bagi kaum miskin bakal lebih maksimal.

Ide awal pengobatan gratis adalah manajemen uang zakat agar lebih bermanfaat, tidak sekadar membagikan uang kontan. Zakat dan donasi dari masyarakat dikumpulkan dan dikelola untuk biaya operasional pelayanan kesehatan. ”Di LKC, kami menghabiskan biaya operasional Rp 4,8 miliar per tahun,” kata Kepala Humas LKC Ciputat Muhammad Hasan, yang akrab dipanggil Hendra.

LKC Ciputat setara dengan RS tipe D, dengan ruang rawat inap sebanyak 25 tempat tidur dan memiliki dokter spesialis, seperti dokter anak, kandungan, penyakit dalam, saraf, bedah, dan jantung. Dalam waktu dekat, LKC akan mendirikan pusat pelayanan pengobatan gratis setara dengan RS tipe C di Parung, Bogor.

”Kalau biasanya untuk operasi bedah kami masih harus merujuk pasien ke RSCM atau rumah sakit besar lainnya di Jakarta, dengan berdirinya LKC Parung diharapkan semua dapat ditangani sendiri. Semua fasilitas operasi nanti akan dibangun di sana dan dipastikan semuanya tetap gratis bagi warga miskin,” kata Hendra.

Pasien yang hendak berobat wajib membawa surat keterangan keluarga tidak mampu dari RT/RW/kelurahan/kecamatan setempat. Tim survei dari LKC atau RS MASK memastikan keadaan ekonomi pasien dengan mendatangi rumah mereka.

Namun, bagi pasien berpenyakit parah atau kecelakaan dan butuh pelayanan cepat, instalasi gawat darurat akan menangani pasien tanpa mempersoalkan persyaratan. Bahkan, demi kenyamanan pasien dan keluarganya, biaya akomodasi pulang pergi dari rumah ke rumah sakit terkadang juga dipenuhi RS MASK atau LKC.

RS MASK telah melayani 1.400 keluarga (sekitar 7.000 jiwa), LKC melayani 11.352 keluarga (sekitar 58.000 jiwa). Pasien miskin itu berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, juga dari Kalimantan, tanpa membedakan latar belakang agama, suku, dan ras.

Fachrizal dan Hendra berharap manajemen pelayanan pengobatan gratis dapat dicontoh oleh daerah lain. Semakin banyak pelayanan kesehatan gratis, hak warga miskin atas pelayanan kesehatan terpenuhi.

HIV/AIDS Telah Menjadi Epidemi di Sumatera Utara

Pengidap Human Immunodeficiency Virus atau HIV dan AIDS dalam sepuluh tahun terakhir telah menjelma menjadi epidemi di Sumatera Utara. Jumlah penderita HIV/AIDS meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan terbesar dipicu oleh penderita yang juga pencandu narkotika jenis suntik.

Menurut Sekretaris Pelaksana Harian Komite Penanggulangan AIDS Sumatera Utara (Sumut) Achmad Ramadhan, dari tahun ke tahun jumlah temuan kasus HIV/AIDS terus meningkat. Jumlah penderita HIV/AIDS yang tercatat di Sumut hingga Juni 2008 sebanyak 1.316 orang.

Achmad mengungkapkan, jumlah tersebut hanya 10 persen saja dari jumlah penderita HIV/AIDS yang sebenarnya. Dia menyatakan, masih banyak penderita HIV/AIDS yang tak terdata karena masih minimnya klinik VCT (voluntary counseling testing), tempat layanan konseling dan tes HIV/AIDS secara suka rela di Sumut.

”Ini kan fenomena gunung es, artinya penderita yang terdata saja yang ada dalam catatan kami. Sementara penderita yang tidak terdata, jumlahnya lebih dari itu. Kami memperkirakan, penderita yang terdata ini hanya 10 persen dari total jumlah penderita HIV/AIDS yang sebenarnya, jadi kalau di Sumut mungkin saat ini sudah lebih dari 13.000 orang menderita HIV/AIDS,” kata Achmad di Medan, Rabu (3/9).

Di Sumut, data di Komisi Penanggulangan AIDS mencatat Medan sebagai tempat yang paling banyak penderitanya, hingga 969. Namun, dari 28 kabupaten/kota, baru 22 yang melaporkan ada penderita HIV/AIDS.

”Sebenarnya kota/kabupaten dengan tingkat penderita HIV/AIDS dihitung berdasarkan temuan kasusnya di kota/kabupaten tersebut. Bisa saja, penderitanya berasal dari luar Medan, tetapi karena dia berobat ke Medan, maka kasusnya ditemukan di Medan dan menjadi catatan jumlah penderita di kota ini. Pada banyak kasus, pasien yang dirawat di Medan memang berasal dari luar Medan,” kata Achmad.

Komisi Penanggulangan AIDS semakin mengkhawatirkan peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS di Sumut. Bila tak ada program intervensi, jumlah kasus HIV/AIDS hingga tahun 2014 bisa mencapai 157.829.

”Kalau di pusat sudah ada mekanisme penemuan kasus secara dini. Seseorang yang baru terinfeksi HIV tahap awal, bisa dilakukan pencegahan agar tak menularkan virusnya kepada orang lain. Tindakan penemuan kasus secara dini ini yang belum banyak dilakukan di Sumut,” katanya.

Achmad menuturkan, jumlah penderita yang terkena HIV/AIDS untuk kategori pencandu narkotika jenis suntikan lonjakannya sangat luar biasa. ”Setiap tahun bisa meningkat hingga 60 persen dari penderita yang terdata. Bayi dan pasangan pencandu narkoba suntik menjadi sangat rentan tertular HIV/AIDS,” katanya.

Data perkiraan Komisi Penanggulangan AIDS tentang orang terinfeksi virus HIV/AIDS di Sumut menyebutkan, 60 persen merupakan pencandu narkoba suntik, 14 persen pelanggan wanita penjaja seks, 9 persen pasangan pencandu narkoba suntik, 5 persen lelaki homoseksual, sedangkan sisanya merupakan wanita penjaja seks, pasangan pelanggan wanita penjaja seks, waria dan pelanggannya, serta penghuni penjara.

Komisi Penanggulangan AIDS Sumut, menurut Achmad, saat ini tengah menjalin kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan layanan konseling dan pusat informasi di beberapa perusahaan.

”Ini merupakan program penanggulangan di tempat kerja. Selain itu, kami juga tengah memberdayakan komisi penanggulangan AIDS di kabupaten dan daerah,” ujarnya.

Terkait upaya Komisi Penanggulangan AIDS Sumut, Pemprov Sumut mengakui masih sangat terbatas dalam memberikan bantuan meski ancaman epidemi AIDS di Sumut sudah terjadi. Setiap tahun, bantuan APBD Sumut untuk program penanggulangan AIDS masih sangat minim, jumlahnya, tak lebih dari Rp 125 juta.

Jumlah klinik VCT di Sumut juga masih sangat terbatas. Selain Medan, kota lain yang memiliki klinik VCT di Sumut, antara lain, Lubuk Pakam, Serdang Bedagai, Simalungun, Langkat, dan Balige. Keberadaan klinik-klinik tersebut, ujar Achmad, juga berperan dalam menjamin distribusi obat antiretroviral (ARV).

”Sejauh ini untuk Sumut distribusi obat antiretroviral memang masih belum bermasalah. Hanya saja pendistribusiannya masih terbatas pada tempat-tempat di mana terdapat klinik VCT,” katanya.

Kepala Bidang Humas Pimpinan Pemprov Sumut ML Tobing menuturkan, Pemprov Sumut saat ini sebatas mengimbau agar tokoh masyarakat dan agama ikut terlibat membantu upaya pencegahan AIDS

Sanksi Minimal 2 Tahun Bagi Pejabat Pemberi Izin Yang Merusak Lingkungan

Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengajukan usulan sanksi minimal 2 tahun bagi pemrakarsa dan pemberi izin usaha yang merusak lingkungan akibat ketidaklayakan kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal. Pejabat pemberi izin pun dapat diberhentikan dengan tidak hormat.

Adapun denda minimal yang diusulkan senilai Rp 100 juta dan denda maksimal Rp 5 miliar. Usulan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kini di tangan DPR.

”Revitalisasi amdal kami harap dapat dukungan,” kata Deputi I Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Hermien Roosita di Jakarta, Selasa (2/9). Selama puluhan tahun, amdal diperlakukan sebatas prasyarat administrasi yang tidak memiliki kekuatan menentukan.

Dukungan nyata revitalisasi amdal diharapkan meningkatkan peran amdal. Jika sebelumnya menjadi salah satu prasyarat izin usaha, nantinya diharapkan dapat membatalkan izin usaha/kegiatannya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Sonny Keraf menyatakan dukungannya. Kini, revisi UU No 23/1997 dijadikan hak inisiatif DPR yang diharapkan disahkan paling lambat tahun 2009.

”Kami sedang memintakan dukungan hak inisiatif minimal 13 orang. Saya kira lebih dari itu dapat kami peroleh,” kata dia. Seusai dukungan diperoleh, rencana pembahasan disahkan dalam sidang paripurna.

Lisensi komisi penilai

Tahun 2008 ini, Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengeluarkan Peraturan Menteri Negara LH No 6/2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota. Lisensi dapat diberikan jika lembaga dipimpin pejabat minimal setingkat eselon II, memiliki kantor sekretariat, memiliki tim teknis yang lulus pelatihan penyusunan amdal (2 orang) dan lulus latihan penilaian amdal (3 orang).

Komisi penilai juga memiliki tenaga ahli, melibatkan LSM lingkungan, dan ada kerja sama dengan laboratorium terakreditasi. ”Kami bukan mempersulit, tetapi memperketat proses demi kualitas dokumen kajian amdal yang lebih baik,” kata Hermien.

Jika daerah merasa ada keterbatasan kemampuan untuk menilai, pemerintah provinsi dan pusat akan membantu. ”Persoalan amdal bukan pada batas administrasi, tapi ekosistem,” tutur Hermien.

Revitalisasi amdal pun memperoleh dukungan perguruan tinggi, seperti diungkapkan Suyud Warno Utomo dari Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan (PSML) Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Harapan yang muncul adalah sanksi hukum atas amdal bermasalah.

Pengalamannya sebagai konsultan penyusunan amdal menunjukkan, permasalahan seringkali muncul ketika proses masih dalam penyusunan. Misalnya, penilaian tidak substantif, lampiran kurang, dan ada keterbatasan kemampuan anggota penilai.

Bahkan, beberapa kali ia menemui kesalahan fatal. Banyak pemerintah daerah yang tidak tahu bahwa amdal harus disusun sebelum izin dikeluarkan.

Bahkan, tak sedikit di antaranya yang menilai amdal berakhir pada keluarnya izin usaha. Padahal, amdal hanyalah awal sebelum pengawasan rutin melalui rencana kelola lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL/RPL). ”Tindak lanjut kajian amdal harus ada. Percuma kalau tidak ada,” ujarnya.

Maestro Salim Seorang Pelukis Indonesia Berumur 70 Tahun Berkarya di Paris

Maestro pelukis Salim, Rabu (3/9), berusia 100 tahun. Satu-satunya pelukis Indonesia yang berusia mencapai 100 tahun. Ia masih sehat, tetapi tiga tahun terakhir tak melukis lagi karena penglihatannya terganggu. Cemara 6 Galeri bekerja sama dengan Pusat Kebudayaan Perancis atau CCF Jakarta dan didukung Galeri Nasional, Selasa (2/9)-14 September di Galeri Nasional, menggelar karya-karya Salim.

”Pameran ini bertujuan untuk memberikan cakrawala kepada khalayak seni di Tanah Air terhadap kekaryaan Salim, selama 70 tahun berkiprah di dunia seni lukis. Salim seorang pelukis yang kurang dikenal di negerinya sendiri, tetapi sangat terkenal di Eropa,” kata Toeti Heraty, The Founder of Cemara 6 Galeri dan kolektor lukisan Salim.

Dari sekitar 50 karya yang dipamerkan, delapan lukisan di antaranya diboyong langsung dari Paris, Perancis, tempat di mana Salim kini bermukim. Lainnya bersumber dari pinjaman beberapa kolektor, seperti Pia Alisyahbana, Mien Soedarpo, Ajip Rosidi, Toeti Heraty, dan sejumlah kolektor lainnya.

Mencermati karya-karya Salim yang kelahiran Sumatera Barat, 3 September 1908, mulai dari tahun 1950-an sampai 2005, terlihat jelas konsistensi dan kreativitas Salim berkarya dengan kecenderungan bergaya kubistik dengan garis lirisnya yang efektif, warna-warni berbaur satu sama lain.

”Melalui sejumlah karya dari berbagai periode itu, karya-karya Salim telah menjadi investasi penting bagi perbendaharaan seni rupa Indonesia di tataran mancanegara,” kata Kepala Galeri Nasional Indonesia Tubagus ’Andre’ Sukmana.

Karya-karya Salim seperti Kenang-kenangan dari Sate (1989), Kota di Perancis (1990), Istana Merah (1990), Catalugna (1977), Pelabuhan Tegal (1956), Gadis Bali (1989), dan Chatedral (1985) umumnya menghadirkan komposisi yang cermat dengan warna-warna yang spontan.

”Karya-karya Salim mengingatkan kita pada pelukis Perancis Jacques Villon,” kata ahli sejarah seni, Agus Burhan.

Hindari Hepatitis B dengan Vaksinasi

Virus hepatitis B bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu, mulai anak-anak hingga usia dewasa. Jika tidak segera diatasi, penyakit itu akan berkembang menjadi penyakit hati kronis yang mengancam keselamatan jiwa penderitanya.

Oleh karena itu, menurut Ketua Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia (PPHI) Unggul Budihusodo, Selasa (2/9) di Jakarta, dalam diskusi terbuka yang diprakarsai Radio 68H, hindari penyakit hepatitis B dengan menerapkan gaya hidup sehat dan vaksinasi hepatitis B bagi mereka yang tidak memiliki kekebalan terhadap virus itu.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, hingga saat ini sekitar dua miliar orang terinfeksi virus hepatitis B di seluruh dunia dan 350 juta orang di antaranya berlanjut jadi infeksi hepatitis B kronis. Diperkirakan, 600.000 orang meninggal dunia per tahun karena penyakit itu.

Di Indonesia, angka kejadian infeksi hepatitis B kronis diperkirakan mencapai 5-10 persen dari jumlah penduduk. Menurut Unggul, angka kejadian hepatitis B paling tinggi di Kawasan Timur Indonesia. Penyakit itu lebih banyak menyerang orang dewasa atau pada usia produktif, yaitu 30-50 tahun.

Hepatitis B adalah penyakit infeksi pada hati yang disebabkan virus hepatitis B. Infeksi hepatitis B kronis atau jangka panjang dapat mengakibatkan kerusakan hati yang parah, seperti pengerasan hati atau sirosis dan kanker hati yang dapat mengakibatkan kematian.

Bursa Saham IPO Trada Maritime Diwarnai Perjokian

Setelah tertunda hampir satu bulan, penawaran umum perdana saham atau initial public offering/IPO PT Trada Maritime akhirnya dilaksanakan pada Selasa (2/9) di Gedung Bulu Tangkis, Senayan, Jakarta. Seperti IPO perusahaan-perusahaan lain, ”perjokian” saham juga mewarnai pelaksanaan IPO saham Trada. Lebih dari 100 ”joki” turut antre agar dapat memesan saham Trada.

Vice President Investment Banking PT Danatama Makmur Steffen Fang, selaku penjamin pelaksana emisi, mengatakan telah berusaha meminimalkan praktik ”perjokian”. Pihaknya mensyaratkan hanya nasabah perusahaan sekuritas yang dapat memesan saham perdana Trada. ”Kalau bukan nasabah, tidak dilayani,” katanya.

Namun, di lapangan, ternyata setiap ”joki” telah memiliki selembar kertas bertuliskan ”investor portfolio”, yang menjadi bukti bahwa mereka nasabah sebuah perusahaan sekuritas.

Dalam sejumlah kesempatan, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Fuad Rahmany berjanji menghentikan praktik ”perjokian” saham yang mewarnai setiap IPO di Indonesia.

Empat miliar saham

IPO PT Trada Maritime dilaksanakan hingga Kamis (4/9). Perusahaan jasa angkutan laut di sektor energi dan sumber daya mineral itu melepas empat miliar saham atau 45,81 persen dari total saham perseroan ke publik.

Dengan harga Rp 125 per saham, diharapkan dapat terhimpun dana Rp 500 miliar. Direktur Utama PT Trada Maritime Darmansyah Tanamas mengatakan, sekitar 93 persen atau Rp 465 miliar dana dari IPO akan digunakan untuk menambah pembelian kapal-kapal baru, terutama armada muatan kering (dry bulk). Sisanya, sebesar 7 persen, untuk modal kerja perseroan.

Direktur Keuangan Trada Danny de Mita menuturkan, tahun ini Trada akan membeli tiga kapal jenis Panamax kapasitas 70.000-80.000 DWT (deadweight tonnes). Total harga tiga kapal tersebut 180-210 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,65-Rp 1,93 triliun.

Selain dari hasil IPO, Trada Maritime akan memenuhi kebutuhan pendanaannya dari pinjaman bank.

Rencana awal, IPO Trada akan dilaksanakan tanggal 6-8 Agustus, tetapi ditunda karena pernyataan efektif dari Bapepam-LK baru dikeluarkan tanggal 27 Agustus.

Pencatatan saham Trada di Bursa Efek Indonesia direncanakan akan dilakukan pada 10 September 2008.

Komisi Pemilihan Umum KPU Berencana Jalan Jalan Keluar Negeri

Rencana Komisi Pemilihan Umum pergi ke 14 kota di luar negeri dinilai sangat tidak tepat waktunya. Alasan KPU pergi untuk melakukan sosialisasi dan supervisi Panitia Pemilihan Luar Negeri dinilai belum diperlukan, terutama ketika belum ada ketentuan teknis mengenai cara pemberian suara.

Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan (Fraksi Partai Golkar, Jawa Barat II), Selasa (2/9), mempertanyakan materi sosialisasi yang hendak disampaikan anggota KPU kepada pemilih di luar negeri. Perubahan terpenting dalam Pemilu 2009 adalah cara pemberian suara. Berbeda dari sebelumnya, pemberian suara tidak lagi dengan mencoblos.

Karena itu, mestinya KPU terlebih dulu menyelesaikan format surat suara dan ketentuan teknis pemberian suara, termasuk mengenai sah-tidaknya surat suara.

Secara terpisah, anggota Komisi II DPR, Jazuli Juwaini (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Banten II), juga menyebutkan, langkah KPU ke luar negeri sangat tidak tepat, terlebih ketika persoalan amat menumpuk di dalam negeri. Jika alasannya untuk sosialisasi, lebih baik KPU berkonsentrasi di dalam negeri. ”Kalaupun hendak sosialisasi, teknologi telekomunikasi jarak jauh bisa dimanfaatkan,” katanya.

Jazuli juga mengingatkan, KPU mesti berhemat anggaran. Dari alokasi dana sebesar Rp 6,6 triliun yang diminta, masih Rp 2,6 triliun yang ditahan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Nur Hidayat Sardini dan mantan anggota KPU, Mulyana W Kusumah, secara terpisah juga mengingatkan, setidaknya ada empat tahapan pemilu yang sedang berjalan tak optimal. Ketiga tahapan itu adalah penyelenggaraan kampanye partai politik peserta pemilu, pendaftaran calon anggota legislatif parpol dan Dewan Perwakilan Daerah, serta penyusunan Daftar Pemilih.

”Sosialisasi di dalam negeri saja jauh dari maksimal karena alasan dana. Sebaiknya keberangkatan ke luar negeri ditunda dulu,” kata Mulyana.

Sementara itu, Nur menilai KPU sebaiknya memprioritaskan pembentukan lembaga penyelenggara pemilu di dalam negeri yang belum terbentuk seluruhnya, seperti Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa/kelurahan serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. ”KPU sebaiknya memprioritaskan pembentukan penyelenggaraan pemilu di dalam negeri,” katanya.

Anggota Badan Pengawas Pemilu lainnya, Wahidah Suaib, menilai pembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri dapat dilakukan dengan meminta bantuan perwakilan Indonesia yang ada di berbagai negara atau dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU.

Walaupun mendapat sorotan dan menuai kritik, tujuh anggota KPU tetap akan bepergian ke 14 kota di luar negeri. Alasannya, pembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri dan sosialisasi pemilu adalah perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. ”Ini urgent (penting), jadi kami akan pergi karena merupakan bagian tugas penyelenggara pemilu,” kata anggota KPU, Abdul Aziz.

KPU memperkirakan ada 13 juta penduduk Indonesia di luar negeri yang berpotensi menjadi pemilih.

Menyangkut kotak suara, KPU menyerahkan pemilihan bahan pembuatan kotak suara kepada pengurus KPU di daerah. Dalam peraturan yang sedang disusun, KPU hanya memberikan pilihan bahan kotak suara, yaitu kayu lapis atau plastik.

Abdul Aziz, Senin lalu di Jakarta, mengatakan, pengadaan penambahan kotak suara di daerah itu menggunakan dana dari APBN. KPU memperkirakan pengadaan penambahan kotak suara berjumlah 613.656 buah. Jumlah kotak suara itu untuk menggantikan kotak suara berbahan aluminium yang rusa

Undang Undang Pajak Penghasil PPh Disahkan Dan Berlaku Efektif Mulai 1 Januari 2009

Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau RUU PPh secara resmi disahkan menjadi UU. Dengan demikian, perhitungan PPh, baik bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi, akan mengacu pada UU tersebut yang berlaku mulai 1 Januari 2009.

”Pelaksanaan undang-undang ini sangat memengaruhi target dan proyeksi penerimaan pemerintah dalam Rancangan APBN 2009. Namun, kami menyadari, perubahan-perubahan dalam UU ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih baik,” ujar Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (2/9) di Jakarta.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Darmin Nasution menyebutkan, akibat berbagai aturan baru dalam UU PPh tersebut, potensi penerimaan pajak tahun 2009 akan menurun dari 29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), menjadi 21 persen atas PDB.

Penurunan itu setara dengan Rp 40 triliun. Penyebab turunnya penerimaan pajak, antara lain, adalah penurunan tarif PPh, yakni dari paling tinggi 35 persen menjadi maksimal 30 persen bagi wajib pajak pribadi.

Selain itu, ada penurunan tarif PPh wajib pajak badan dari maksimal 30 persen menjadi 28 persen dan bisa diturunkan lagi ke 25 persen.

Penyebab lainnya adalah dinaikkannya batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar 20 persen dari Rp 13,2 juta per tahun menjadi Rp 15,84 juta per tahun. Begitu juga dengan tanggungan istri dan tiga orang anak yang dinaikkan PTKP-nya dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta per tahun per orang.

Anggota Komisi XI DPR, Andi Rahmat, mengatakan, penurunan PTKP tidak akan menolong masyarakat berpenghasilan rendah jika tidak diikuti dengan kebijakan lain.

”Aturan itu sebaiknya dibarengi kebijakan penerapan upah bruto pekerja. Jangan sampai peningkatan PTKP itu hanya menguntungkan pengusaha,” ujar Andi.

Daging Sapi Illegal Asal India Beredar di Kalimantan Barat

Daging sapi India ditengarai masih beredar di sejumlah daerah di Kalimantan Barat. Daging yang diselundupkan dari perbatasan darat Malaysia itu dinilai bisa membahayakan kesehatan konsumen karena dimungkinkan membawa penyakit mulut dan kuku serta sapi gila.

”Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan tengah menunggu saat tepat menangkap basah pelakunya,” kata Kepala Dinas Kehewanan dan Peternakan (Diswanak) Kalbar Abdul Manaf, Selasa (2/9).

Daging sapi ilegal dari India itu masih diperdagangkan di Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, serta sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, seperti di Kecamatan Entikong, Kembayan, hingga Sosok. ”Biasanya marak menjelang Lebaran,” katanya.

Stok Lebaran

Mengantisipasi lonjakan kebutuhan selama bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran, Diswanak Kalbar bersama pengusaha peternakan menyiapkan 17.162 ekor sapi siap potong dan mendatangkan sekitar 8 ton daging sapi dari Australia. Sejumlah 2,7 juta ekor ayam potong dan 83 ton telur pun disiapkan.

Di Palembang, Sumatera Selatan, cuaca buruk beberapa pekan menyebabkan pasokan sejumlah bahan pokok menipis, terutama daging ayam. Hanifah (34), pedagang sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Cinde, mengatakan, harga daging ayam saat ini melejit hingga Rp 29.000 per kg. ”Padahal, sebelumnya hanya Rp 24.000 per kg,” ujarnya.

Di Yogyakarta, Ramadhan ini harga daging ayam juga naik. Namun, untuk daging sapi, harganya stabil. Rajinem (63), pedagang daging ayam ras di Pasar Kranggan, mengatakan, dalam tiga hari ini harga ayam naik dari Rp 24.000 per kg menjadi Rp 25.000 per kg.

Minyak Hitam Bekas Kapal Singapura Mulai Cemari Pantai Batam

Minyak hitam yang diduga berasal dari hasil pembersihan kapal-kapal tanker di perairan Selat Singapura mulai menyebar di perairan Batam. Diperkirakan, pada musim utara, minyak hitam semakin banyak mengotori perairan di Batam.

Seorang warga di Kampung Nongsa Pantai, Batam, Abbas, mengungkapkan, minyak hitam sedikit-sedikit mulai muncul akhir-akhir ini. ”Di laut mungkin sudah banyak. Kalau musim utara, baru terbawa arus ke sini (Nongsa Pantai),” kata Abas di Batam, Selasa (2/9).

Dari pengamatan Kompas, gumpalan minyak hitam berceceran di pasir putih di pantai. Pasir putih pantai pun berbau minyak. Warga yang berenang di kawasan Nongsa Pantai terkena air laut yang tercemar minyak hitam. Minyak hitam itu diduga berasal dari pembersihan kapal-kapal tanker atau kapal-kapal minyak yang keluar masuk di perairan internasional (out port of limit/OPL).

Dari data yang ada, jumlah kapal yang datang ke Singapura tahun 2007 mencapai 128.568 kapal. Kapal-kapal itu, antara lain, terdiri dari kapal pengangkut peti kemas sebanyak 19.946, kapal tanker sebanyak 19.312 kapal, dan kapal-kapal pengangkut barang curah 8.653 kapal.

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam Dendi Purnomo mengatakan, Pemerintah Kota Batam telah membentuk tim penanggulangan tumpahan minyak. Tugas tim itu adalah mengoordinasikan penanggulangan pencemaran minyak di laut bersama aparat terkait.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, akhir pekan lalu, mengungkapkan, pihaknya meminta aparat keamanan menindak pelaku-pelaku yang membuang minyak hitam hasil pembersihan kapal-kapal tanker di perbatasan perairan Selat Singapura. Pihak Kementerian Negara Lingkungan Hidup tidak dapat menindak para pelaku tersebut.

”Aparat keamanan harus menindak kalau di lapangan ada yang membuang minyak atau limbah,” kata Rachmat. Ia menambahkan, sesuai Konvensi Basel yang telah diratifikasi tahun 1993, suatu negara tidak boleh mencemarkan lingkungan suatu negara lain. ”Kalau ada, hal itu bisa dilaporkan ke Mahkamah Internasional,” katanya.

Terkait dengan pembuangan minyak dari hasil pembersihan kapal-kapal tanker di Selat Singapura, lanjut Rachmat, hal itu merupakan tindakan pelanggaran atau pencemaran di laut.

Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut atau kepolisian diminta untuk menindak

BAT Indonesia Membeli Pejabat, Politisi, Ilmuwan dan Wartawan Indonesia Untuk Menentang Upaya Kampenye Anti Rokok Hingga Menteri Kesehatan Siti Fadilah Juga Enggan Turun Tangan

Tanggal 12 Mei 1994, sebuah paket berisi 4.000 halaman dokumen internal rahasia industri rokok tiba di kantor Prof Stanton Glantz di Institut Pengkajian Kebijakan Kesehatan Departemen Kedokteran Universitas California, San Francisco. Pengirimnya anonim.

Dokumen yang dikirim itu ternyata amat mengejutkan karena membeberkan aktivitas dan kebohongan publik perusahaan rokok Brown & Williamson, anak perusahaan British American Tobacco (BAT). Tahun 1996, Prof Glantz dan timnya memublikasikan buku The Cigarette Papers, yang menawarkan intipan lewat lubang kunci bagaimana industri rokok bekerja. Buku ini tidak hanya mengubah secara mendasar persepsi masyarakat Amerika Serikat tentang industri rokok dan bagaimana mengubah kebijakan publik untuk meregulasi dan melitigasi industri rokok.

Pada dekade 1980-an industri rokok sudah terpojok ketika Surgeon General dijabat C Everett Koop pada 1981-1989, yang dengan laporannya Nicotine Addiction (1988) menyatakan nikotin adalah bahan aktif yang menimbulkan kecanduan mirip heroin dan kokain. Koop makin membuat industri rokok kelabakan dengan tudingan ”perokok pasif” yang disebabkan asap lingkungan tembakau (environmental tobacco smoke/ETS) terancam kanker paru.

Menurut Koop dalam pengantar buku The Cigarette Papers, buku itu memastikan bahwa para ilmuwan dan eksekutif perusahaan rokok B&W dan BAT sejak awal 1960-an sudah tahu sifat dan efek biologis nikotin, bahkan mengeksploitasinya untuk membuat para perokok makin kecanduan. ”Buku ini adalah senjata vital untuk perang melawan rokok,” tulisnya.

Indonesia patut malu

Bagai gelindingan bola salju, dokumen-dokumen rahasia B&W dan enam perusahaan rokok AS lainnya tahun 1998 diperintahkan oleh pengadilan untuk diungkapkan kepada umum. Demikian Mardiyah Chamim, wartawati Tempo dalam buku Kemunafikan dan Mitos di Balik Kedigdayaan-Penelusuran Dokumen Industri Rokok (2007). Di antaranya terdapat memo internal PT BAT Indonesia tentang upaya melobi pejabat, legislator, ilmuwan, hingga wartawan.

Acara ”Media Briefing on Smoking Issues” bulan September 1992 di Nusa Dua, Bali, yang dihadiri wartawan Asia Pasifik adalah salah satu contoh kegiatan untuk menyatakan bahwa rokok tidak seberbahaya yang digembar-gemborkan media AS. Liputan Kompas (13/9/1992) berjudul ”Industri Rokok Mulai Lancarkan Kampanye Tandingan” dipelintir dengan terjemahan ”Cigarette Industries Begin to Launch Equal Campaign” dilaporkan dalam salah satu memo laporan Humas BAT Indonesia kepada markas besarnya. Jika tak hati-hati membaca dokumen semacam ini, bisa ditafsirkan bahwa semua wartawan sudah ”terbeli” oleh industri rokok.

Liputan Kompas (31/8) tentang kehidupan petani tembakau di Temanggung yang mempersoalkan upaya Komnas Perlindungan Anak meminta MUI mengeluarkan fatwa haram bagi rokok juga telah disalahpahami sebagai tidak mendukung kampanye antirokok. Seorang guru besar ilmu politik yang belakangan menjadi aktivis antirokok mengirimkan >small 2<sms>small 0< ke mana- mana karena liputan Kompas itu.

Ada lagi beberapa LSM, termasuk YLKI, yang melakukan litigasi kepada Presiden dan DPR yang hingga kini belum menandatangani dan meratifikasi Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC), padahal 168 negara lain sudah melakukannya. FCTC yang disepakati dalam Dewan Kesehatan Dunia (WHA) tahun 2003 merupakan traktat internasional pengendalian tembakau.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Menkes Achmad Sujudi berkali-kali mengusulkan agar Indonesia mendukung FCTC, tetapi ditentang oleh menteri-menteri yang membidangi pertanian, tenaga kerja, industri, dan keuangan. Tak jelas bagaimana upaya Menkes Siti Fadilah Supari empat tahun terakhir, tetapi yang jelas Indonesia patut malu karena dinilai dunia tidak serius mengendalikan rokok sehingga posisinya sejajar dengan negara-negara gurem, seperti Andorra, Eritrea, dan Guinea Bissau.

Padahal, Dirjen WHO Margaret Chan dalam buku WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008 mengingatkan, pada abad ke-20, epidemi tembakau telah membunuh 100 juta penduduk dunia dan pada abad ke-21 ini jika tak ada upaya serius dapat membunuh 1 miliar orang! Tahun ini diperkirakan ada 5,4 juta kematian akibat rokok, lebih banyak dibandingkan gabungan kematian akibat TBC, HIV/AIDS, dan malaria. Menurut Suwarta Kosen (2007), biaya kesehatan akibat rokok yang dikeluarkan Indonesia pada tahun 2006 sebesar 18,1 miliar dollar AS atau sekitar 5,1 kali pendapatan negara dari cukai tembakau pada tahun yang sama.

Sayang sekali, kegiatan kampanye antirokok di Indonesia berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi/bersinergi. Seyogianya pemerintah dan masyarakat menggunakan strategi pengendalian dampak tembakau yang dilancarkan WHO tahun ini, yaitu enam kebijakan disingkat MPOWER: (M)onitor penggunaan tembakau dan kebijakan pencegahannya; (P)erlindungan terhadap asap rokok; (O)ptimalkan dukungan untuk berhenti merokok; (W)aspadakan masyarakat akan bahaya tembakau; (E)liminasi iklan, promosi dan sponsor rokok; (R)aih kenaikan cukai rokok.

Pengendalian epidemi akibat merokok memang tak cukup hanya dengan upaya mengharamkan rokok yang malah kontroversial dan tak produktif. Iklan rokok harus ditandingi dengan iklan layanan masyarakat dan ”gerilya media” yang cerdas dengan biaya murah, yang terbukti efektif, seperti dilakukan Tony Schwartz di AS. Juga tak cukup dengan desakan kenaikan cukai rokok atau perda larangan merokok di tempat umum, yang di Jakarta ternyata cuma jadi ”macan kertas”.

Jalan Buntu Demokrasi Indonesia

Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Amien Rais bakal tampil di panggung pemilihan presiden 2009. Lengkaplah potret elite lama di etalase politik nasional.

Dari sudut hak politik, siapa pun boleh mencalonkan atau dicalonkan. Namun, dominasi elite lama di pentas politik kebangsaan dan rumitnya aktualisasi politik kaum muda menjelang Pemilu 2009 melengkapi kotak pandora demokrasi di Indonesia. Lalu, apa yang dapat dikatakan tentang politik di Tanah Air?

Sulit diukur

Mungkin pekerjaan paling rumit bagi ilmuwan sosial-politik saat ini adalah merumuskan postulasi ilmiah yang akurat soal dinamika demokrasi di Indonesia, apalagi jika bertendensi mengukur kuantitatif kemajuan demokrasi seperti obsesi Inkeles (On Measuring Democracy, 1991). Inkeles terbukti gagal di Afrika, sebagaimana studi Staffan I Lindberg (2002), di mana demokrasi sulit terukur. Masalahnya ada pada penyebaran tak merata demokrasi dan laju transisi yang acak di berbagai negara.

Di Indonesia, masalahnya lebih dari sekadar ketidakjelasan laju transisi. Yang paling mendasar adalah tidak adanya substansi demokrasi, yang dalam terminologi Diamond (2008) disebut ”roh demokrasi” (the spirit of democracy). ”Roh” tak hanya berbicara soal nilai keadilan, kesejahteraan, kedaulatan rakyat, atau kesetaraan, tetapi juga visi, dorongan, keyakinan, dan komitmen untuk berbakti kepada publik.

Fenomena golput di berbagai pilkada sejak tahun 2005—yang lahir sebagai kecenderungan politik baru—tak terpisahkan dari penyelenggaraan demokrasi yang krisis substansi. Golput jelas ancaman serius Pemilu 2009 (di sini kita tak bicara golput teknis karena buruknya pendataan pemilih).

Masalahnya, apakah pemilu menghasilkan perubahan substansial? Pertanyaan ini tak pernah terselesaikan dengan pemilu berulang-ulang dan melelahkan. Maka, kesimpulan dialog publik ”Problematika Penyelenggaraan Demokrasi Elektoral” yang digelar Pusat Pengkajian Strategis Merdeka di Jakarta (23/8/2008) amat kontekstual. Demokrasi di Indonesia mengalami degradasi mutu dan Pemilu 2009 sulit berkualitas (Kompas, 25/8). Degradasi terkait kepemimpinan yang kurang adaptif dengan tuntutan dan tantangan politik yang ada.

Oleh karena itu, pada dua aras dapat ditemukan alasan degradasi kualitas demokrasi.

Pertama, sirkulasi elite yang tidak berlangsung secara natural dan demokratis. Natural artinya selaras dengan tuntutan dan tantangan di tengah lingkungan politik. Demokratis artinya sirkulasi terbuka terhadap siapa pun yang berkualitas. Dominasi elite lama dan perekrutan anggota keluarga ke dalam posisi-posisi strategis partai menjadi preseden bahwa sirkulasi elite masih terseok-seok dan terbatas di lingkaran sentral kekuasaan. Dengan demikian, tak mengherankan jika dalam daftar calon anggota legislatif tercantum nama anak, cucu, atau keponakan ketua umum partai. Kalaupun ada tokoh-tokoh muda yang baru masuk, mereka hanya vote getter yang difungsikan sebagai umpan. Di garis linear yang sama, belakangan dapat dibaca motif pelibatan artis ke dalam politik.

Kedua, para elite politik gagal merumuskan definisi yang jelas dan pasti tentang ideologi, visi, dan misi politik. Indikasi paling jelas ditemukan dalam lobi koalisi. Meski lobi strategis setelah pemilu legislatif April 2009, dan belum ada partai yang menyepakati rekan koalisi, namun sudah ada manuver. Konon, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hendak ”kawin” lagi dengan Partai Golkar. Jika perkawinan kedua itu terjadi, PDI-P rela jatuh pada lubang yang sama setelah perkawinan tahun 2004 saat Golkar tak mampu membuktikan kesetiaannya. Apakah ini masalah?

Machiavelli

Sebagai seni segala kemungkinan, politik memungkinkan apa pun terjadi sehingga perkawinan PDI-P-Golkar pun bukan masalah. Namun, rakyat bisa menilai, proses politik di tingkat elite yang power-oriented dan menghalalkan segala cara merupakan jalan menuju kebuntuan fatal.

Padahal, Machiavelli, setidaknya dalam pembacaan Pocock (The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition, 1975), menjustifikasi penghalalan segala cara karena konteks politik Italia masa itu, di mana kaum Republikan bertikai soal instabilitas politik mereka sendiri. Jika Machiavelli menolak penghalalan segala cara, Italia bisa hancur di tangan para tentara bayaran atau berakhir di tangan rezim hipokrit. Inilah yang Pocock sebut sebagai the machiavellian moment.

Indonesia tidak sedang dalam ”Momen Machiavelli”. Kita sudah 63 tahun berdemokrasi tetapi tendensinya mau mengekalkan strategi Machiavellian yang temporal.

Nasib demokrasi elektoral di Indonesia yang masih dimonopoli elite lama dan transisi yang tidak disertai perubahan paradigma politik di teras elite, pada titik tertentu berdampak fatal dalam arah ganda. Pertama, fatal untuk politisi karena kebangkrutan demokrasi menyuburkan perilaku golput yang paling ditakuti politisi dalam pemilu. Arah kedua, membunuh inspirasi dan imajinasi sebagian rakyat yang masih percaya politik.

Pada arah pertama, kita mungkin tak begitu tertarik untuk peduli. Namun, pada arah kedua, karena menyangkut masa depan politik dan peradaban demokrasi, kita semua harus peduli. Maka, segenap elemen harus mendorong terjadinya perubahan dan hal itu bisa dilakukan dengan menentukan pilihan yang tepat pada pemilu.

Boni Hargens Mengajar Ilmu Politik di Universitas Indonesia

Supir Bus TransJakarta Mogok Menuntut Kenaikan Gaji Yang Sejak Januari 2008 Dijanjikan Akan Naik

Sekitar 357 karyawan Trans Batavia, salah satu operator bus transjakarta, mogok kerja. Mereka berdemo di pul bus Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, Senin (1/9), menuntut dicabutnya keputusan manajemen untuk memotong gaji pekerja 30 persen jika pekerja tidak masuk kerja.

Aksi unjuk rasa itu memaksa ribuan penumpang yang biasa menggunakan jasa bus transjakarta Koridor II dan Koridor III mencari alternatif angkutan lain.

Dari 114 bus yang setiap hari beroperasi di kedua koridor ini, hanya 10 bus yang beroperasi. Untuk mengatasi penumpukan penumpang, Badan Layanan Umum (BLU) meminta bantuan 53 bus dari koridor lain.

Menurut Suryo Wahyu, salah seorang karyawan Trans Batavia (TB), ada tiga tuntutan yang mereka ajukan ke pihak manajemen. Ketiga tuntutan itu adalah mereka minta kenaikan gaji seperti yang dijanjikan tahun lalu, adanya tunjangan, dan menolak pemotongan gaji sebesar 30 persen jika karyawan tidak masuk tanpa alasan.

Selama ini karyawan TB mendapatkan gaji Rp 1.050.000 per bulan dan masih ditambah tunjangan harian sebesar Rp 40.000 per hari.

Sementara itu, Direktur Operasional BLU Rene Nunumete mengatakan, demo ini juga disebabkan karyawan tidak puas karena jika terjadi kecelakaan, gaji mereka juga akan dipotong.

”Tetapi pemotongan ini sesuai dengan Pasal 28 UU No 14/1993 tentang lalu lintas angkutan jalan, yaitu perusahaan dan sopir bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan,” kata Nunumete.

Nunumete mengimbau agar pemogokan ini tidak berlarut-larut karena akan merugikan penumpang. ”Jika besok mereka masih mogok, TB harus bertanggung jawab mencarikan sopir pengganti. Jika tidak bisa, mereka akan kami kenai sanksi,” kata Nunumete tegas.

Sementara itu, di sejumlah halte terjadi antrean penumpang. Di Halte Deplu (Jakarta Pusat) dan Halte Jelambar (Jakarta Barat) calon penumpang antre mengular hingga ke luar halte, bahkan sampai di tangga penyeberangan.

Agus, petugas keamanan di Halte Harmoni, mengatakan, terjadi antrean penumpang karena jumlah bus pengganti amat kurang.

”Pemberitahuannya cuma lisan dari para petugas keamanan di halte. Itu pun setelah kami tidak sabar menunggu lama dan bertanya pada mereka, baru ada penjelasan. Kalau tahu dari awal, mungkin kami bisa mencoba angkutan umum lain,” kata Prambudi, calon penumpang yang telantar di Harmoni