Presiden Harus Orang Indonesia Asli. Tapi Mana Yang Asli?

Kata Undang-Undang Dasar, presiden ialah orang Indonesia asli. Mari kita kaji asli menurut pemaknaan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pertama, ’tidak ada campurannya, tulen, murni’. Bagaimana menilai kemurnian orang Indonesia? Yang murni itu badannyakah, atau jiwanya? Kalau jiwanya, manakah lebih murni Indonesia, si asing Multatuli pembela rakyat kecil atau si pribumi bupati penindas rakyat? Kalau badannya, seseorang dengan ayah warga negara Indonesia ibu bukan, tapi lahir di Indonesia sebagai warga negara Indonesia, itu tulen atau campuran? Banyak sekali orang Indonesia mendukung Barack Hussein Obama, yang ayahnya orang Kenya tulen, jadi presiden Amerika. Akankah mereka juga mendukung orang Indo mata biru jadi presiden Indonesia?

Kedua, ’bukan peranakan’ alias ’pribumi’. KBBI yang sama bilang pribumi itu ’penghuni asli’. Ini definisi kepala kejar buntut yang tidak menjelaskan apa-apa. Peranakan diartikan ’keturunan anak negeri dengan orang asing’; anak negeri artinya ’penduduk suatu negeri’. Dengan definisi ini si Indo tidak bakalan jadi presiden. Di sini tidak tercakup definisi populer pribumi yang mengecualikan anak cucu cicit orang Tionghoa yang lahir di Indonesia sebagai warga negara Indonesia, termasuk keturunan anak buah Laksamana Cheng Ho yang sudah ratusan tahun bermukim di Semarang, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Bahkan suku Batak ternyata juga berasal dari India yang menurut definisi ini adalah bukan orang pribumi, masih banyak suku-suku di Indonesia yang bukan asli dari Indonesia.

Keempat (makna ketiga, ’bukan salinan’, tidak relevan), ’baik-baik’; ’tidak diragukan asal-usulnya’. Mengapa hanya orang yang kita tahu asal-usulnya dianggap orang baik-baik? Wallahualam bissawab. Apakah ini berarti siapa pun, asal orang baik-baik, bisa jadi presiden Indonesia? Lalu, siapa yang berhak menentukan bahwa seseorang itu baik-baik? Siapa yang pantas jadi polisi moral di negeri ini?

Kelima, ’yang dibawa sejak lahir (sifat perbawaan)’. Dari contoh yang diberikan, tampaknya yang dimaksud adalah karakter, sifat sejati yang bisa disembunyikan tapi pasti akan muncul pada saat-saat tertentu. Persoalannya sama dengan definisi keempat, bagaimana menentukan kriterianya. Mungkin bisa mencontoh negeri Obama. Masa lalu calon presiden dibongkar luar dalam habis-habisan oleh media massa sehingga rakyat lebih tahu siapa sebenarnya orang yang mereka pilih.

Keenam, ’(tempat) asal’. Ini agak mudah dipenuhi, kalau jelas yang dimaksudkan adalah asal dirinya sendiri. Seseorang yang lahir di Indonesia sebagai orang Indonesia dengan sendirinya asli. Namun, kalau yang dicari adalah asal-usul nenek moyangnya, rasisme membayang. Kalau asal-usul nenek moyang jadi perkara, bukankah semua orang Indonesia berasal dari tempat lain? Kata almarhum YB Mangunwijaya, kita semua adalah orang perahu, hanya waktu tibanya saja yang berbeda. Jadi, kapankah batas waktu masuk ke Nusantara ini untuk dianggap asli?

Lebih ilmiah lagi, para pakar sekarang umumnya mengakui bahwa nenek moyang Homo sapiens sapiens berasal dari Afrika. Kita semua yang hidup di sini tidak ada yang asli.

95 Persen Korban Pelacuran Anak Mengidap Sakit Kelamin

Sebanyak 95 persen anak Indonesia korban pelacuran di luar negeri mengidap pelbagai jenis penyakit kelamin hingga terpapar virus HIV. Head Social Worker International Organization for Migration Anna Sakreti yang dihubungi hari Selasa (16/12) menjelaskan, temuan itu didapat dari 807 anak korban trafficking (perdagangan), usia antara 15 tahun dan 18 tahun yang didampingi Maret 2005 hingga September 2008.

”Dari jumlah itu, 21,68 persen adalah korban eksploitasi seksual. Mereka terkena pelbagai penyakit menular seksual dan diobati di RS Polri Kramat Jati lalu mendapat rawat jalan. Observasi terus dilakukan kepada mereka,” kata Anna.

Jenis penyakit menular seksual (PMS) yang dialami anak korban pelacuran adalah chlamydia (76,6%), gonorrhea (6,3%), hepatitis B (3,8%), trichomoniasis (3%), condilloma accuminata (2%), sifilis (1,8%), dan HIV positif (1,1%).

Secara berurutan, lima besar negara tujuan utama trafficking anak adalah Malaysia, Indonesia, Arab Saudi, Mauritius, dan Jepang. Menurut Anna, jumlah anak korban pelacuran yang ditangani IOM merupakan fenomena gunung es. Masih banyak anak korban pelacuran yang belum terpantau.

Biasanya, anak-anak korban pelacuran yang ditangani IOM merupakan rujukan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Terminal IV Bandara Soekarno-Hatta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Entikong-Kalimantan Barat, Batam, Riau, Mabes Polri, dan terkadang Departemen Sosial. Begitu diserahkan, para anak korban pelacuran mendapat tes kesehatan menyeluruh.

Para korban dipulihkan psiko-sosial dan fisik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Rata-rata mereka dirawat selama dua minggu di rumah sakit.

Selama 2005-2007 kondisi para korban masih dimonitor di daerah oleh 80 mitra LSM yang mendampingi mereka. Namun, sejak tahun 2008, program itu tidak dilanjutkan karena negara donor menghentikan bantuan. Negara donor menganggap Indonesia dianggap sudah memiliki perangkat undang-undang yang memadai.

Namun di lapangan, pendampingan terhadap anak korban pelacuran tidak berlanjut, termasuk dalam hal pemantauan kesehatan oleh pemerintah daerah. Sementara untuk daerah Jabodetabek, pemantauan kesehatan masih terus berlangsung.

Dirawat KBRI

Anna Sakreti menambahkan, kini para korban trafficking itu juga mendapat pemeriksaan kesehatan awal di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Malaysia. Anak korban trafficking juga mendapat perawatan kesehatan.

”Anak yang menjadi korban trafficking usianya bervariasi, dari 3 tahun hingga 18 tahun. Sebagian besar dari mereka dieksploitasi sebagai pembantu rumah tangga (33,58%), eksploitasi di tempat transit (23,54%), dan eksploitasi seksual (21,68%).

Daerah asal anak-anak yang menjadi korban trafficking adalah Kalimantan Barat (30,98%), Jawa Barat (16,11%), Jawa Timur (9,9%), Nusa Tenggara Barat (8,43%), dan Sumatera Utara (8,3%)

Tahun 2008 Sebagai Tahun Kebangkitan UKM Sudah Gagal Total

Menjelang berakhirnya masa efektif penggunaan anggaran tahun 2008, diputuskan dana bergulir untuk perkuatan modal usaha mikro, kecil, dan menengah tidak dicairkan oleh Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dana itu dikembalikan ke kas Departemen Keuangan.

Dengan keputusan itu, praktis semangat Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemennegkop dan UKM) menjadikan tahun 2008 sebagai Tahun Kebangkitan UMKM pupus sudah.

Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM Suryadharma Ali dalam rapat regional wilayah IV Pemberdayaan Koperasi dan UKM di Balikpapan, Kalimantan Timur, akhir November, menegaskan, ”Dana tersebut dikembalikan kepada Departemen Keuangan. Jika tidak, saya khawatir akan terjadi kecerobohan dan kasusnya berujung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).”

Anggaran yang dikembalikan ke Departemen Keuangan itu sebesar Rp 381 miliar. Dana itu sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan dana bergulir.

Keputusan mengembalikan dana tersebut ke Departemen Keuangan terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99 Tahun 2008 yang mewajibkan dana bergulir harus dikembalikan.

Sebelumnya, sejak pengucurannya tahun 2005, dana bergulir tidak perlu dikembalikan. Ketentuan mengembalikan dana bergulir itulah yang membuat kalangan Kemennegkop dan UKM kalang kabut.

Padahal, terbitnya PMK No 99/2008 semata-mata bertujuan menertibkan keuangan negara, yaitu setiap sen yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Keluarnya PMK No 99/2008 beralasan bila dikaitkan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang memberi status disclaimer terhadap laporan keuangan Kemennegkop dan UKM.

Selain itu, sebagai dana penguatan modal, dana bergulir pada dasarnya adalah dana investasi, bukan dana sosial. Oleh karena itu, harus dikembalikan.

Selama ini, karena tidak ada ketentuan untuk mengembalikannya, pengguliran dana bergulir acapkali menjadi ajang seremonial pejabat. Ini setidaknya tampak dari catatan pengguliran dana bergulir yang belum diterima BPK secara utuh.

Meski demikian, beberapa deputi di Kemennegkop dan UKM menyatakan dapat menunjukkan jumlah pengucuran dana tersebut, termasuk bunganya, yang masih terus berjalan.

Kredit usaha rakyat

Ketentuan untuk mengembalikan dana bergulir seharusnya tidak perlu dirisaukan. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah menunjukkan kemampuannya mengembalikan setiap rupiah yang dipinjamkan kepadanya.

Hal itu setidaknya telah dibuktikan dalam program kredit usaha rakyat (KUR), yang diluncurkan pemerintah untuk menggerakkan UMKM.

Para pelaku usaha banyak yang telah memanfaatkan KUR. Ini terlihat dari nyaris dicapainya target penyaluran KUR, yaitu Rp 14,5 triliun.

Dengan keberhasilan itu, pada penghujung tahun 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen akan meningkat program KUR pada tahun 2009, yaitu dengan menaikkan jumlah kredit yang disalurkan menjadi Rp 20 triliun.

Namun, karena penjaminannya yang disetujui dalam APBN baru Rp 1 triliun, kepastian kredit yang bisa dikucurkan baru Rp 10 triliun. Untuk mewujudkan komitmen pemerintah mengucurkan Rp 20 triliun, menunggu persetujuan DPR dalam Perubahan APBN 2009.

KUR dapat menjadi cermin bagi pembelajaran masyarakat bahwa menjalankan bisnis, sekecil apa pun, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada kata ”gratis” dalam membangun usaha dan mengembalikan utang adalah kewajiban yang harus dipenuhi.

Begitu pula yang seharusnya terjadi pada dana bergulir. Jika tidak ada kewajiban mengembalikan, program yang bernuansa kerakyatan itu bisa tergelincir dimanfaatkan untuk ”permainan” politik.

Oleh karena itu, kehadiran PMK No 99/2008 seharusnya tidak perlu ditanggapi emosional karena sebenarnya hanya sebuah aturan untuk menertibkan pengelolaan keuangan negara.

Era pembelajaran

Anggaran Kementerian Negara Urusan Koperasi dan UKM tahun 2008 ditetapkan Rp 1,098 triliun. Itu terdiri atas anggaran yang direalisasikan Rp 761 miliar (65,26 persen) dan anggaran yang direalisasikan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) Rp 381 miliar (34,71 persen).

Sebagian besar dana yang dialokasikan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dimasukkan dalam pos belanja sosial, bukan belanja modal.

Bantuan perkuatan bagi kelompok usaha mikro pun dimasukkan ke dalam belanja sosial. Dengan demikian, perlakuannya pun penuh ”nuansa sosial”. Mengabaikan sisi bisnis.

Perlakuan ”bernuansa sosial” itu telah membuat usaha mikro dan kecil yang mendapat dana penguatan kurang berkembang sisi bisnisnya.

Sebaliknya, apabila diberi perkuatan modal berbasis komersial, usaha mikro dan kecil tidak mampu menjangkaunya. Mereka tidak menguasai prosedurnya, tidak mampu menyediakan agunan, dan tidak dapat memenuhi persyaratan bank.

Jalan keluar mengatasi dilema itu dinyatakan dalam UU No 20/2008 tentang UMKM. Pasal 21 (1) undang-undang tersebut menyebutkan, pemerintah pusat dan daerah menyediakan pembiayaan untuk UMKM.

Memberdayakan UMKM setidaknya dapat dilakukan dalam tiga l;angkah. Pertama, menciptakan skim pendanaan yang lebih bervariasi, produktif, dan inovatif, serta dapat diakses oleh usaha mikro. Selama ini skim kredit untuk UMKM sangat terbatas.

Kedua, mendorong perbankan agar melaksanakan skim-skim tersebut sebagai produk bank. Selama ini, usaha mikro seolah dipaksa untuk mempunyai kriteria layak bank (bankable), yakni mengharuskan usaha mikro memiliki kelayakan usaha sesuai ukuran perbankan.

Ketiga, memobilisasi potensi dan sumber daya berbagai instansi, baik di pemerintah pusat maupun daerah, untuk menyediakan paket pembiayaan usaha khusus bagi skala mikro. Persyaratan paket ini hendaknya lebih longgar dan dapat berupa subsidi bunga, penjaminan, bantuan pemasaran, ataupun pendampingan.

Mau tidak mau, tanggung jawab pemberdayaan usaha mikro dan kecil ada pada pemerintah. Ini karena perbankan dan lembaga keuangan mikro (LKM) kurang insentif melayani usaha mikro.

Skala usaha yang kecil dengan tingkat risiko bervariasi, dengan lokasi geografis yang tersebar luas, membuat biaya layanan (service cost) per debitor relatif tinggi.

Komitmen memberdayakan usaha rakyat sangat ditunggu. Namun, syaratnya, harus dengan prosedur yang sederhana. Prosedur dan syarat yang rumit hanya akan membuat pelaku usaha mikro dan kecil enggan. Ini pula yang membuat mereka enggan berurusan dengan bank.

Laju Inflasi 2008 Sulit Menyentuh Batas Bawah

Laju inflasi selama 2008 diperkirakan sulit menyentuh batas bawah (11,5 persen) karena tidak mungkin akan terjadi deflasi selama Desember 2008.

“Dengan adanya penurunan harga BBM seharusnya pada Desember terjadi deflasi, tapi saya tak yakin terjadi deflasi karena ada natal dan tahun baru,” kata Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR, Harry Azhar Azis di sela rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, perayaan natal dan tahun baru pasti akan mendorong meningkatnya inflasi, kecuali natal dan tahun baru dirayakan dengan prihatin atau sama sekali tak ada perayaan.

“Itu kan tidak mungkin terjadi sehingga saya pesimis akan terjadi deflasi pada Desember ini sehingga inflasi selama 2008 bisa menyentuh batas bawah,” kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu.

Ketika ditanya apakah dapat terjadi deflasi jika pemerintah menurunkan harga BBM khususnya premium untuk ketiga kalinya, Harry mengatakan, tidak bisa juga karena pasti ada time lag antara keputusan penurunan harga BBM dengan harga lainnya.

“Tidak mungkin efeknya langsung menurunkan inflasi sekarang, efeknya mungkin baru akan terjadi satu hingga dua bulan kemudian. Jadi kalau diputuskan sekarang, mungkin Januari 2009 baru ada efeknya,” katanya.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi bulan Nopember 2008 sebesar 0,12 persen, laju inflasi tahun kalender pada November 2008 sebesar 11,10 persen, dan inflasi tahunan pada November 2008 sebesar 11,68 persen.

Selama bulan November, produksi dan penyediaan bahan pokok sangat memadai, tidak ada gejolak harga beras, migor dan lain-lain.

Inflasi November sangat rendah antara lain karena harga-harga komoditas dunia yang turun, seperti migor yang tiga bulan terakhir terus turun sehingga kebutuhan CPO untuk dalam negeri mudah dipenuhi

Kampung Ampel Ikon Kota Surabaya Dan Jejak Islam Di Tanah Air

Kampung Ampel adalah ikon kota Surabaya. Bukan hanya menjadi jejak sejarah penyebaran Islam, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi. Kampung komunitas Arab itu bukan hanya ramai oleh peziarah ke makam Sunan Ampel, tetapi juga bisnis perlengkapan busana muslim hingga suvenir berupa tasbih, gelang, minyak wangi, air zamzam, dan kurma.

Pasar Kampung Ampel adalah pasar tertua di Surabaya. Diperkirakan menjadi pusat transaksi jual-beli sejak tahun 1420, setelah Kampung Ampel Denta menjadi pusat penyebaran Islam yang dilakukan Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Pada tahun 2003, pasar tradisional itu dipercantik.

Pasar itu tampak lebih baik, antara lain, dengan atap dari bahan fiber yang menggantikan kain terpal. Sayangnya, sirkulasi udara kurang tertata secara baik sehingga pengunjung merasa kegerahan.

Aminuddin Kasdi, ahli sejarah dari Universitas Negeri Surabaya, menuturkan, Kampung Ampel, yang dalam bahasa Jawa ampyal berarti bambu kuning, kala itu berupa hutan pantai. Pertemuan Sungai Pegirian dengan Sungai Surabaya (Kalimas), setelah Bandar Genteng yang pertama ada di Surabaya, bergeser ke utara di Nyamplungan.

”Baru pada tahun 1420, Raden Rahmat menjadikan Ampel sebagai pusat penyebaran Islam di Surabaya dan Jawa Timur atas legitimasi Majapahit,” kata Aminuddin.

Kampung Ampel dikenal luas lantaran eksistensi Sunan Ampel sebagai Wali Songo. Ampel juga identik dengan perkampungan Arab di Surabaya. Di perkampungan itulah komunitas keturunan Arab dari Hadromi/Hadralmaut (Yaman) bermukim.

Perdagangan

Jejak-jejak keturunan imigran asal Hadralmaut yang dikenal sebagai saudagar setidaknya masih tampak dalam komunitas keturunan Arab. Mereka turun-temurun bermukim di perkampungan Ampel, yang sampai sekarang ini menggeluti sektor perdagangan, salah satunya berjualan kain kiloan.

”Sebagian memang masih berdagang dan membuka usaha bisnis pabrik sarung, sedangkan sebagian lainnya bekerja pada sektor lain, termasuk menjadi pegawai atau karyawan,” kata Moh Barmen (72), tokoh keturunan Arab di Surabaya. Barmen pernah menerima anugerah penghargaan sebagai pembina terbaik sepak bola nasional 1974 dari SIWO PWI Pusat Jakarta.

Darah asli Arab sudah melebur dalam diri keturunan Arab yang tinggal di perkampungan Ampel yang meliputi Kampung Ampel Mulia, Ampel Kesumba, Ampel Suci, Ampel Cempaka, Ampel Wirai, Ampel Kembang, dan Ampel Masjid Rahmat.

Komunitas keturunan Arab itu telah menjadi arek alias bagian dari bangsa ini karena lahir, besar, dan melakoni kehidupan di negeri ini. ”Saya sudah tidak lagi merasa Arab, begitu juga dengan ketururan Arab Ampel,” kata Barmen.

Oleh karena itu, yang sekarang ini dilakukan Abdullah Albathati, arek kampung Kalimas Udik, Surabaya, dengan menggelar Festival Kampoeng Ampel di Gedung Utama, Balai Pemuda, Surabaya, merupakan upaya mempertautkan kembali masa silam dan masa sekarang ini. Selama empat hari, Rabu (10/12) malam hingga Sabtu (13/12), potret Kampung Ampel hadir antara lain melalui wisata kuliner (nasi kebuli, roti maryam, dan kebab) dan pergelaran kesenian (gambus dan hajir marawis).

”Kami mencoba mengangkat potensi ekonomi Ampel melalui wisata kuliner khas kampung Arab Ampel, selain kehendak membaurkan diri karena kami bagian dari bangsa ini,” kata Abdullah Albathati, keturunan Arab Yaman

Gelora Bung Karnopun Kini Dijadikan Aset Gadaian Oleh Pemprov Jakarta

Pemerintah menetapkan pusat bisnis dan olahraga Gelora Bung Karno Jakarta sebagai tambahan aset yang dijaminkan dalam penerbitan sukuk ritel. Seluruh aset di kawasan itu nilainya Rp 51 triliun, tetapi hanya sekitar Rp 28 triliun yang bisa digunakan sebagai aset yang dijaminkan untuk penerbitan sukuk.

Pemerintah akan menerbitkan sukuk ritel pada Februari 2009. Menurut Direktur Kebijakan Pembiayaan Syariah Departemen Keuangan Dahlan Siamat, Jumat (12/12) di Jakarta, aset yang sudah disiapkan untuk jaminan penerbitan sukuk ritel adalah seluruh aset bangunan dan tanah Depkeu di seluruh Indonesia senilai Rp 13,6 triliun.

”Namun, jika permintaan atas sukuk itu besar, kami menyiapkan aset Gelora Bung Karno senilai Rp 51 triliun sebagai tambahannya,” ujarnya dalam acara Investor Gathering yang bertemakan ”Strategi dan Peluang Utang 2009”.

Dijelaskan, tidak seluruh aset di kawasan Gelora Bung Karno layak menjadi jaminan penerbitan sukuk. Ini karena di kawasan tersebut ada fasilitas hotel dan pusat perbelanjaan yang memberikan layanan tidak sesuai prinsip-prinsip syariah. Ketidaksesuaian itu antara lain tidak menerapkan syarat ketat kepada tamu hotel yang berpasang-pasangan serta penjualan minuman beralkohol yang diharamkan ajaran Islam.

”Dengan demikian, mungkin tidak seluruhnya bisa digunakan sebagai underlying assets, hanya aset senilai Rp 28 triliun yang bisa digunakan,” ujarnya.

Selain aset, pemerintah juga menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur sebagai jaminan dalam penerbitan sukuk. Nilai proyek yang disiapkan Rp 35 triliun. Proyek-proyek itu sebagian besar dikelola Departemen Pekerjaan Umum.

Jaminan aset proyek biasanya digunakan dalam penerbitan sukuk jenis Istisna. Adapun aset fisik biasanya untuk jaminan penerbitan sukuk Ijarah.

”Penerbitan sukuk berbasis proyek diharapkan bisa dilakukan akhir 2009,” kata Dahlan.

Dahlan menjelaskan, pemerintah telah mempersiapkan berbagai fasilitas untuk menarik minat investor sukuk ritel, antara lain tidak membatasi jumlah pembelian. Dalam penerbitan obligasi ritel konvensional (ORI), pemerintah membatasi satu orang investor maksimal hanya dapat membeli Rp 3 miliar.

”Dengan adanya sweetener (fasilitas) seperti itu, kami harap basis investor semakin luas,” tutur Dahlan.

Minat rendah

Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto menyayangkan rendahnya minat perbankan nasional membeli produk sukuk. Ini terjadi baik pada bank umum maupun syariah.

”Rendahnya minat itu terlihat dari pencalonan agen penjual sukuk ritel dari perbankan. Dalam penerbitan ORI, jumlah bank yang bersedia menjadi agen penjual mencapai 18 bank, sekarang untuk sukuk ritel hanya ada empat bank,” ujarnya.

Menurut Direktur Bank Syariah Mandiri Hanawijaya, rendahnya minat perbankan nasional atas sukuk terutama terjadi terhadap sukuk perdana pada bulan Agustus 2008.

Saat itu, kata Hanawijaya, ada penarikan dana pembiayaan haji dalam jumlah besar ke Departemen Agama. Ini menyebabkan dana yang masih tersedia di perbankan syariah untuk membeli sukuk menjadi terbatas.

”Begitu juga untuk 2009, kami berharap pemerintah mempertimbangkan faktor pemilihan umum. Pada masa pemilu akan banyak penarikan dana untuk membiayai pemilu. Ini akan jadi masalah bagi perbankan yang masih kesulitan likuiditas,” paparnya.

Pendidikan Anti Korupsi Sebaiknya Dimulai Dari Anak-Anak

Pendidikan anti korupsi harus dimulai dari keluarga khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.

“Orang tua dalam hal ini ayah maupun ibu berperan memberikan pendidikan anti korupsi tersebut kepada anak-anak mereka sejak dini,” ujar Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) Meutia Hatta di sela-sela bakti sosial menyambut Hari Ibu ke-80.  Meskipun beliau tidak dapat menjelaskan bagaimana seorang ayah atau ibu yang koruptor mampu mengajarkan anaknya untuk tidak menjadi koruptor.

Menurut Meutia, ayah maupun ibu di dalam rumah tangga harus melatih anak-anaknya untuk jujur dalam melakukan berbagai hal khususnya yang menyangkut uang.

“Kalau kita menyuruh anak belanja sesuatu ke warung, dia harus diajarkan mengembalikan uang sisa belanja tersebut dan dia tidak boleh mengantongi uang sisa belanja tersebut untuk dirinya sendiri,” tandas Meutia.

DPR RI Tutup Mulut Meskipun Kualitas Seseorang Terlihat Dari Caranya Menangani Masalah Pribadi

Belum ada anggota DPR yang mau bicara tentang pernyataan seorang perempuan yang mengaku dinikahi Ketua Komisi V DPR, Achmad Muqowam.

“Saya belum tahu, lagi pula itu urusan pribadi kalaupun benar,” kata Ketua DPR Agung Laksono sambil berlalu meninggalkan wartawan saat ditanya beredarnya berita pernikahan tersebut.  Padahal kualitas seorang pemimpin dapat dilihat dari cara mengurus masalah pribadi, seorang yang suka selingkuh tidak mungkin bisa jujur dalam mengelola pemerintahan karena bagaimana seorang yang mampu dan tega menipu istrinya sendiri dapat jujur kepada rakyat yang tidak memiliki ikatan apa-apa?

Dalam pemberitaan sebuah situs internet, anggota DPR dari FPPP Achmad Muqowam dikabarkan menikah dengan seorang perempuan bernama Pauline Hutauruk. Tapi dua bulan belakangan, Pauline mengaku ditelantarkan oleh anggota DPR tersebut.

Berkali-kali nomor telepon Muqowam dihubungi tetapi tidak aktif sama sekali. Demikian pula SMS yang dikirim bermaksud konfirmasi tidak mendapatkan jawaban.

Anggota Komisi V Rendy Lamadjido yang mengaku kenal dengan Pauline juga menolak berkomentar mengenai berita yang beredar tersebut.

Meski Pauline pernah menjadi staf yang membantunya di bidang politik, tapi kalau soal pribadi tak mungkindicampurinya.

“Meski saya pernah dengar tapi saya nggak mau campur tangan, saya jangan dikait-kaitkan apa itu benar atau tidak saya juga tidak mau tahu,” katanya. “Saya kenal Pauline saya juga teman Pak Muqowam, tapi kalau urusan pribadi saya tidak mau tahu.”

ITU URUSAN PRIBADI
Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Syaifuddin juga mengungkapkan hal sana. Dia tidak mau berkomentar mengenai berita yang menyangkut anggotanya tersebut.

“Sebagai ketua fraksi, dirinya harus bicara soal rakyat Indonesia bukan orang perorang apalagi masalah orang.”

Menurutnya, berita-berita yang menyangkut urusan pribadi hendaknya langsung dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. “Silahkan saja anda hubungi dan konfirmasi kepada yang bersangkutan,” katanya.

Mengenai ancaman Paulina yang akan melapor ke Badan Kehormatan (BK) DPR, Lukman mengatakan tak ada masalah

Buah Salak Berhasil Menembus Pasar Ekspor Dunia

Satu lagi kekayaan hortikultura Sumatera Utara mampu menembus pasar ekspor buah, yaitu salak jambon (Salacca zalacca edulis). Meski pengembangannya masih terbatas, Pemerintah Provinsi Sumut mengusulkan menjadi produk unggulan nasional yang bernilai ekonomi menjanjikan.

”Permintaan selalu datang dari Singapura dan Malaysia setiap bulan. Selebihnya kami memenuhi pasar di Medan dan sekitarnya,” tutur Ketua Kelompok Tani Berdikari, Desa Jatikesuma, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Adi Rafii (55), Kamis (11/12), saat ditemui di ladangnya.

Rafii mengatakan, salak ini di pasar bertengger pada harga Rp 8.000-Rp 11.000 per kilogram.

Nama jambon merupakan kependekan dari Jatikesuma, Bogor, dan Namorambe. Asal muasal benih dari Bogor yang dibawa petani Jatikesuma pada 1970-an.

Bertahun-tahun Rafii mengawinkan dengan serbuk palem-paleman Jatikesuma dan Namorambe. ”Saat ini saya mempunyai lahan salak seluas satu setengah hektar dan seluruh luas lahan salak petani di sini 15 hektar,” tutur Rafii.

Produk unggulan

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Sumut tahun ini mengusulkan salak jambon sebagai produk unggulan nasional bersama mangga malaba (Mangifera indica sp) dan mangga kelong. Ketiga buah unggulan tersebut berasal dari Deli Serdang.

”Presentasi produk ini sudah kami lakukan Agustus lalu di Departemen Pertanian,” kata Kepala BPSB Sugeng Prasetyo.

Sebelumnya Sumut dikenal mempunyai produk buah salak sidimpuan dan salak sibakua yang berkembang di Tapanuli Selatan. Jenis salak ini mempunyai daging kemerah-merahan. Adapun salak jambon berwarna krem dengan daging lebih lembut, mirip salak pondoh yang berkembang di Jawa. Hadirnya salak jambon memperkaya Sumut sebagai daerah penghasil salak.

”Produk unggulan ini kebanggaan daerah yang harus mendapatkan paten,” tuturnya. Sumut sementara ini mempunyai 23 jenis buah unggulan lokal yang sudah mendapat pengakuan dari pemerintah

Ketidak Kompetenan Pertamina Dalam Pengadaan Gas 3kg Memakan Korban Ribuan Usaha UKM Yang Menjadi Tulang Punggung Ekonomi Indonesia

Kelangkaan gas tabung isi 3 kilogram yang terjadi tiga hari terakhir mengakibatkan sejumlah pedagang makanan keliling di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi tidak menjajakan dagangan mereka mulai Rabu dan Kamis (11/12). Jika kelangkaan terus terjadi, usaha sektor informal ini bakal hancur.

”Selasa saya mencari gas ke mana-mana, tapi enggak dapat. Karena enggak punya gas, saya tidak jualan hari ini,” kata Sarbin (40), pedagang mi ayam keliling di Salemba, Jakarta Pusat.

Hari Rabu, Sarbin tidak berdagang. Dia hanya mengunjungi teman sesama pedagang mi ayam di Kemayoran, Jakarta Pusat. Akibat tidak berdagang Sabrin kehilangan pendapatan kotor sebesar Rp 250.00 per hari.

Maman (36), pedagang mi ayam di Kemayoran, Jakarta Pusat, mengalami nasib sama dengan Sabrin. Kamis ini, dia tak menjajakan makanan lagi karena belum mendapatkan pasokan gas. ”Saya enggak tahu kapan gas akan datang,” kata Maman saat ditemui di Kemayoran.

Ketua Paguyuban Mi Ayam Tunggal Rasa Wakidi membenarkan bahwa sejumlah penjaja mi ayam yang berada di bawah binaannya satu per satu mulai tidak berjualan.

”Hari Rabu, ada lima pedagang mi ayam binaan saya di Salemba enggak berdagang karena gas habis. Saya mau bantu memasok gas untuk pedagang binaan saya, tetapi di sini gas juga langka,” kata Wakidi, pedagang mi yang memiliki binaan sebanyak 120 pedagang mi ayam.

Dipasok

Pemilik usaha bakmi Kondang di Jakarta dan Tangerang mengatakan, beberapa penjaja mi ayam keliling miliknya di Mayestik dan Ciledug (Tangerang) hari Selasa mengeluh kekurangan bahan bakar.

”Saya terpaksa memasok gas dari sini karena kebetulan di daerah sekitar Pertukangan ini gas masih ada,” kata Sakijan yang membawahkan 120 penjaja mi ayam keliling.

Di Bekasi, gas tabung isi 3 kg menembus harga Rp 20.000 per tabung, Selain harga tinggi, produk itu menghilang di pasaran. Nesi (34), penjual gorengan tahu, tempe, dan singkong di Perumnas I, Bekasi Selatan, mengaku terpaksa berkeliling ke sejumlah warung untuk memperoleh gas tabung isi 3 kg. Dia akhirnya mendapatkan gas seharga Rp 20.000 per tabung.

Keluhan senada diungkapkan Saryat (37), pedagang bubur ayam di ruko Sentra Niaga Kayuringin, Bekasi Selatan, dan Warno (60), pedagang mi ayam di Kranji, Bekasi Barat. Mereka mengaku kelangkaan gas membebani usaha kecil mereka

Pelabuhan Buleleng Tempat Waktu Terasa Berhenti dan Kini Terlupakan

Nama besar Pelabuhan Buleleng nyaris tak berbekas. Pusat jajan serba ada menggantikan tempat yang dulu digunakan sebagai dermaga terbesar di Pulau Bali itu hingga tahun 1950-an. Bekas kantor kepabeanan pun dibiarkan telantar, kosong.

Di sisi timur berdiri deretan bangunan tua yang kini dijadikan gudang bahan bangunan. Gudang-gudang itu dulunya adalah tempat pengurusan administrasi perjalanan, termasuk tempat pembelian tiket kapal. Pada musim hujan seperti saat ini, air hujan masih menggenang di depannya sekalipun hujan sudah berhenti sejak malam sebelumnya.

Pelabuhan Buleleng di Kabupaten Singaraja sebagai pintu utama Bali sejak masa pendudukan Belanda hingga menjadi ibu kota Provinsi Sunda Kecil, periode tahun 1950-1958, memang sudah cerita usang. Cerita itu hanya ”terkunci rapat” di sejumlah literatur serta mulut- mulut pelaku sejarah yang usianya menjelang senja.

Buku Republik Indonesia Provinsi Sunda Ketjil (1953) memberi gambaran kejayaan Pelabuhan Buleleng. Di zaman pendudukan Belanda, pelabuhan itu dipakai untuk bongkar muat barang dan juga kapal pesiar asing yang membawa wisatawan menikmati Pulau Dewata. Saat itulah pamor pantai utara mengalami zaman keemasan.

Kondisi itu tetap bertahan saat Singaraja dipilih sebagai ibu kota Provinsi Sunda Kecil. Sebagai salah satu dari 10 provinsi di Indonesia, yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No 21/1950, Sunda Kecil meliputi Bali, Lombok, Bima, Flores, Timor (barat) dan Sumba, serta pulau kecil di sekitarnya.

Pelabuhan Buleleng kala itu adalah pelabuhan paling penting di Bali. Melalui Pelabuhan Buleleng, sebagian besar dari 750 ekor sapi dan atau 4.000 ekor babi, serta hasil perkebunan, seperti kopi dan cengkeh asal Bali, diekspor ke Singapura.

Di pelabuhan itu pula, berlabuh kapal-kapal besar yang menghubungkan Bali dengan kota-kota pelabuhan, seperti Surabaya dan Makassar, serta kota-kota di Sunda Kecil, seperti Ampenan dan Kupang.

”Setiap akhir pekan, suasana Pelabuhan Buleleng dibumbui suasana sentimentil. Ada sorak-sorai dan peluk cium warga yang sanak saudaranya baru datang. Namun, ada juga pemudi yang menangis karena ditinggal pacar keluar pulau,” kata Gde Darna (78), Sekretaris Legiun Veteran RI Singaraja.

Kehidupan ekonomi dan sosial Buleleng ketika itu begitu hidup. Bank Perniagaan Indonesia di pusat kota Singaraja melayani simpanan dan pinjaman masyarakat. Para bekas pejuang diberi hak istimewa menjalani profesi baru sebagai pedagang, eksportir, atau menjadi pegawai pemerintah. Sejumlah sekolah hingga tingkat SMA didirikan.

Pindah ke selatan

Pengaruh pesisir utara Bali memudar saat Sunda Kecil berdasarkan Undang-Undang (UU) No 64/1958 dimekarkan menjadi tiga provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52/2/36-136 Tahun 1960 yang menetapkan ibu kota Bali dipindahkan dari Singaraja ke Denpasar membuat Buleleng kehilangan urat nadi perekonomiannya.

Pelabuhan Buleleng pun tidak difungsikan lagi dan mati, khususnya sejak Bandara Ngurah Rai melayani penerbangan internasional pada tahun 1959. Kiblat Bali dari utara ke selatan benar-benar ”menyingkirkan” peran dan pamor Buleleng.

Pelabuhan Celukan Bawang yang dibangun di Gerokgak, 50 kilometer barat Singaraja 30 tahun lalu dan menjadi pusat bongkar muat angkutan barang dari pulau lain, tetap tidak maksimal mengembangkan perekonomian warga Buleleng.

Seperti digambarkan Darna, sejak ibu kota Bali beralih ke Denpasar, masyarakat sempat kaget. Warga yang kehilangan pekerjaan di sekitar pelabuhan kembali ke desanya, bertani dan berkebun, atau pegawai negeri.

Sejak itu, perkembangan masyarakat dan fisik Buleleng minim, bahkan dapat dikatakan stagnan. Warna Bali dengan jejak masa lalunya masih terlihat jelas di Singaraja. Salah satu yang paling mencolok adalah Kantor Bupati Buleleng. Selain bangunan yang dijadikan Kantor Dinas Pendidikan Buleleng, semua bangunan di perkantoran itu masih asli buatan zaman Belanda. Kawasan pecinan di jalan-jalan di belakang Pelabuhan Buleleng pun nyaris tak berubah. Waktu serasa berhenti ketika masuk ke Buleleng saat ini.

Timpangnya pembangunan dan derap wilayah antara utara dan selatan Bali membuat warga Singaraja banyak bekerja ke Denpasar, Gianyar, dan Badung. Mereka bekerja di sektor pariwisata sebagai penopang utama kehidupan masyarakat Bali.

Sektor pariwisata Buleleng sendiri, dengan hanya mengandalkan pariwisata di Pantai Lovina dan kawasan konservasi Tejakula, memang tidak bisa berbuat banyak selama masih berharap bola muntah dari wisata di Bali bagian selatan. Lapangan udara perintis Kolonel Wisnu di Gerokgak tak berhasil mengangkat potensi pariwisata Buleleng.

Sektor yang butuh gebrakan sebagai penopang utama struktur perekonomian Buleleng adalah pertanian. Bupati Buleleng Putu Bagiada menyatakan, pembangunan pertanian dimaknai sebagai upaya meningkatkan budidaya (kuantitas dan kualitas produksi) sekaligus penanganan pascapanen (termasuk pengolahan hasil/industri kecil) dan pemasaran.

”Kegiatan hulu sampai hilir sektor pertanian harus tumbuh dan berkembang di pedesaan. Kondisi ini akan meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan, dan masyarakat pedesaan pada umumnya. Kemajuan pedesaan akan berdampak positif mendukung pengentasan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antara pedesaan dengan perkotaan,” kata Bagiada.

Ketidak Becusan Pertamina Dalam Merencanakan Perbaikan Menyebabkan Rakyat Indonesia Menderita

Terhambatnya pasokan gas dari Pertamina menyebabkan warga Jakarta dan sekitarnya kesulitan memenuhi kebutuhan elpijinya. Sebagian warga terpaksa berkeliling kota dan antre memesan isi ulang gas hingga tiga hari. Harga elpiji pun melambung Rp 1.000-Rp 10.000 per tabung.

”Sudah tiga hari ini saya terus mencari isi ulang tabung gas ukuran 3 kilogram. Sampai keliling Bogor, tetapi tanpa hasil. Semua agen dan pangkalan tidak punya stok,” kata Ari Husnul (32), warga Bogor yang bekerja di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Selasa (9/12). Hal senada diungkapkan Tarta, warga Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sopir agen gas turut mengeluh karena ketidakpastian ketersediaan pasokan dari Pertamina. Hingga kemarin antrean puluhan truk pengangkut tabung kosong elpiji 3 kg dan 12 kg masih terjadi di stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di Jalan Abdul Wahab, Sawangan, Depok, yang juga melayani agen elpiji dari Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.

Mahbub, sopir agen gas di Serang, Banten, menambahkan, dalam kondisi normal mereka harus mengantre 4-5 hari untuk dapat mengisi ulang 600-700 tabung kemasan 3 kg di SPBG Serang. Kini, antrean dipastikan akan lebih lama lagi.

Ketua Himpunan Wiraswastawan Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Banten Rahmat Halim mengatakan, ketersediaan elpiji memang belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Di Banten, kebutuhan elpiji mencapai 99.000 tabung per hari. Namun, pasokan yang diterima hanya 14.000-21.000 tabung per hari.

Kondisi itu membuat warga kebingungan karena jatah minyak tanah sudah ditarik. Saat ini Banten hanya mendapat pasokan 106 kiloliter minyak tanah per hari, berkurang 75 persen dari sebelumnya.

Menurut juru bicara PT Pertamina (Persero), Anang R Noor, pasokan elpiji tersendat karena ada masalah teknis terkait perawatan rutin di kilang Balongan, Indramayu, dan lalu lintas kapal pengangkut gas terhalang gelombang laut tinggi.

Harga naik

Kekisruhan penyediaan elpiji oleh Pertamina ini ujung-ujungnya berdampak pada kenaikan harga isi ulang gas 3 kg dan 12 kg di pasaran.

Isdiyanto, pengecer gas ukuran 3 kg di Jalan Tanah Abang I, menambahkan, akibat terputusnya pasokan, harga elpiji pun melambung. Bulan November lalu, Isdiyanto masih bisa membeli tabung berisi gas 3 kg di agen Rp 13.000. Kini, agen menjual minimal Rp 14.000- Rp 15.000 per tabung. Isdiyanto dan para pengecer lainnya terpaksa menjual ke konsumen seharga Rp 16.000-Rp 18.000 per tabung.

Di sejumlah pengecer lain, isi ulang gas 12 kg yang seharusnya Rp 72.000-Rp 75.000, kini menjadi Rp 80.000-Rp 85.000

Tetap Fokus Dengan Cita Cita Dalam Kehidupan

Latar belakang keluarga dan budaya ikut membentuk pribadi Lenny yang muncul dalam rancangannya. Dia sendiri berdarah campuran Jawa, Madura, dan Kalimantan dari kakeknya, dibesarkan di Surabaya, berkarier di Jakarta.

Suaminya tinggal dan besar di Jakarta, berdarah Tionghoa, bersekolah dan bergerak di bidang teknologi informasi, selalu bersekolah di luar negeri.

”Saya lebih ke seniman, sementara suami saya orang yang IT banget. Mungkin karena itu kami jadi cocok, kalau ngobrol ada yang diomongin,” kata ibu tiga anak dari pernikahannya dengan Sofian Susantio (45).

Beda umur 10 tahun dan latar belakang tak menghalangi hubungan keduanya. Salah satunya adalah karena menurut Lenny, suaminya tipe laki-laki masa kini: tidak menghalang-halangi istri berkarier, selalu memberi semangat, dan mau berbagi kerja mengurus anak-anak.

Berbagi kerja mengasuh anak menjadi penting untuk Lenny karena bagi dia keluarga penting. Apalagi Lenny tinggal di Lippo Karawaci, Tengerang, sementara kantornya di kawasan Setiabudi, Jakarta Pusat.

Jam kerja Lenny dimulai sekitar pukul 09.00 ketika berangkat ke kantor hingga sekitar pukul 20.00 saat beranjak pulang. Rabu dia mengajar di Asride ISWI dan Kamis hanya menemani anaknya berlatih biola.

”Masih ada waktu kok untuk ketemu anak-anak. Malam sudah pasti, juga pagi. Kadang-kadang kalau mereka mau, mereka tidur bareng kami,” papar Lenny.

Maka, Lenny menjalani hari-hari dengan seharusnya. Kadang harus menahan diri, kali lain membuat loncatan. Sebagai perancang, sebagai pengusaha, sebagai perempuan, istri dan ibu.

Dia juga berusaha menjalani hidupnya dengan konsekuen. Dua tahun terakhir dia mengaku berhasil menahan diri tidak membeli tas, sepatu, atau baju merek luar negeri karena dia ingin produk dalam negeri menjadi tuan di negeri sendiri.

Ketika masih belajar di Asride, dia sempat cuti satu tahun karena menikah dan kemudian hamil. Tahun terakhir dia selesaikan sambil membesarkan anak pertamanya. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya tahun 1999, dia menunggu hingga tahun 2002 karena hamil dan melahirkan anak kedua, sebelum terjun penuh sebagai perancang dan pengusaha mode.

Itu semua dia jalani dengan ringan, meskipun dia lama memendam cita-cita menjadi perancang busana. ”Meskipun waktu itu saya mengurus dulu anak- anak, tetapi saya tetap fokus pada cita-cita dan ambisi. Kalau kenyataannya keadaan tidak memungkinkan, ya dijalani saja. Dalam hati ada keyakinan suatu saat akan bisa mulai lagi,” cetus Lenny

Kisah Teladan Tan Joe Hok Yang Mengembalikan Uang Hadiah

Sepertinya sudah menjadi kelaziman saat ini, jika atlet berprestasi, hadiah uang pun mengalir. Tetapi pernahkan ada atlet menolak pemberian uang?

Tan Joe Hok rupanya pernah melakukannya. Dan tidak tanggung-tanggung: mengembalikan uang pemberian Bung Karno, sebanyak 1.000 dollar AS.

”Saya kan sudah mendapat beasiswa dari Baylor University (Texas). Kenapa saya mesti menerima uang lagi? Kasihan, masih banyak mereka yang membutuhkannya. Uang saku, saya pun sudah bisa mendapatkannya sendiri dengan bekerja di kampus,” tutur Tan Joe Hok, ketika ditemui di rumahnya di Pancoran, Tebet, Kamis (4/12) lalu.

Ketika itu, menurut Tan Joe Hok, jumlah 1.000 dollar AS besar sekali untuk ukuran masa itu. Sebagai mahasiswa perantauan (Tan Joe Hok mendapat beasiswa studi sampai selesai S-1 di Baylor University, jurusan premedical dengan major kimia dan biologi sejak 1959-1963), tentu, ia bukan tak butuh uang.

”Saya kembalikan uang itu melalui Prof Dr Prijono, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ke alamat pengirimnya,” tutur Tan Joe Hok. Gile. Kan pengirimnya Bung Karno?

Kisah hadiah uang itu bermula dari keberhasilan Tan Joe Hok, yang bersama Ferry Sonneville, pulang kembali dari negeri seberang guna mempertahankan Piala Thomas di Jakarta (1961), setelah untuk pertama kalinya mereka dan timnya merebut lambang supremasi beregu bulu tangkis itu pada tahun 1958.

”Saya cari-cari nomor telepon Ferry di Amsterdam (Belanda), dan berhasil saya hubungi pagi-pagi pukul 01.30. Saya bilang kepada Ferry, ayo Fer kita pulang untuk mempertahankan Piala Thomas,” tutur Tan Joe Hok. Ferry yang tengah studi ekonomi di Amsterdam setuju pulang. Dan dengan biaya serta kesadaran sendiri, Tan Joe Hok pun kembali ke Jakarta. Sementara Ferry berhasil ”didatangkan” dari Belanda dengan dana yang digalang oleh pembaca-pembaca koran Star Weekly.

Begitu pertandingan usai dan Indonesia berhasil mempertahankan Piala Thomas, Tan Joe Hok segera kembali ke AS untuk menyelesaikan studinya.

”Yang saya hargai bukan pemberian uangnya, akan tetapi falsafah di baliknya. Sebagai pemimpin tertinggi, Bung Karno sangat menghargai rakyatnya,” tutur Tan Joe Hok. Ia bahkan ingat benar kata-kata Bung Karno ketika Indonesia berhasil mempertahankan Piala Thomas 1961.

”Kamu mewakili bangsa dan negaramu. Banyak doktor, insinyur…., tetapi orang yang seperti kamu itu hanya bisa dihitung dengan jari. Saya bangga,” kata Tan, menirukan sang pemimpin besar revolusi itu. Sambil menunjuk-nunjuk, Bung Karno itu berkata, ”I’ll give you scholarship.”

Dan ternyata, begitu tiba di kampus di Texas, sudah ada sepucuk amplop yang menerangkan bahwa Tan Joe Hok mendapat kiriman uang sejumlah 1.000 dollar AS dari seseorang di Indonesia….

Lapindo Brantas Perusahaan Milik Orang Paling Kaya Di Indonesia Bakrie Mengaku Tidak Bisa Membayar Tunai

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo menyatakan, pemerintah sudah menekan PT Lapindo Brantas untuk membayar ganti rugi kepada korban lumpur pada 1 Desember 2008. Namun, Lapindo menyatakan tidak mampu membayar tunai sehingga dilakukan bertahap.

”Itulah kemampuan maksimal yang bisa dilakukan. Ada kompromi antara pemerintah, masyarakat, dan Lapindo,” ujar Djoko di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/12).

Djoko menampik anggapan bahwa kesepakatan baru itu melanggar Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang BPLS. Dalam Perpres memang tidak ada klausul tentang pembayaran sisa ganti rugi 80 persen dengan cara dicicil. Namun, menurut dia, Presiden memberi arahan kalau ada kesulitan, semua pihak harus mencari jalan keluar.

”Karena Lapindo kesulitan keuangan, pembayaran sisa ganti rugi dengan cara itu sudah maksimal. Hal itu akan diberlakukan untuk semua korban lumpur Lapindo. Kita akan imbau warga untuk tidak menolak,” katanya.

Saat ditanya wartawan seusai shalat Jumat, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan tidak akan mengambil alih penanganan penyelesaian ganti rugi korban lumpur Lapindo.

”Soal Lapindo kan sudah ada sikap jelas dari Presiden dan pemerintah. Nirwan Bakrie sudah setuju untuk itu (pembayaran ganti rugi),” katanya, Jumat di Istana Wapres, Jakarta.

Menurut Wapres Kalla, dengan adanya persetujuan chief executive officer PT Lapindo Brantas, seharusnya semua berjalan lancar.

Dinilai melenceng

Para korban lumpur Lapindo dari empat desa di Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang tergabung dalam Gabungan Bersama Pendukung Keppres, akan menghadap Presiden dalam waktu dekat. Tujuannya adalah mendesak pembayaran sisa ganti rugi secara tunai.

Mereka beranggapan, hasil negosiasi tim 16 mengaburkan kesepakatan pembayaran ganti rugi yang telah ditetapkan sebelumnya.

”Sebelumnya, kami sepakat dengan tim 16 untuk menghadap bersama. Kenyataannya mereka berangkat sendiri dan menyetujui pembayaran secara bertahap. Ini sama saja sia-sia karena PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) sejak awal memang menawarkan pembayaran secara cicilan,” kata Koordinator Lapangan Gabungan Bersama Pendukung Keppres, Hari Suwandi, di Sidoarjo.

Menurut Hari, saat ke Jakarta pada 29 Agustus 2008, setelah bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial, BPLS, Badan Pertanahan Nasional, PT MLJ, dan PT Lapindo Brantas, terjadi kesepakatan antara perwakilan warga dari Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo, dan Kedungbendo bahwa surat tanah berupa Letter C dan Petok D dibayar sama dengan sertifikat. Pembayaran ganti rugi 80 persen dilakukan satu bulan sebelum jatuh tempo, yaitu Juni 2008.

Namun, hasil kesepakatan antara tim 16, PT Lapindo Brantas, dan Menteri Pekerjaan Umum, Rabu lalu, mementahkan kesepakatan itu.

Dihubungi secara terpisah, Koordinator Warga Perumtas (tim 16), Koes Sulassono, mengakui, tim 16 dan Gabungan Bersama Pendukung Keppres pernah berkoordinasi untuk menyatukan visi bersama. Namun, tidak terjadi kesepakatan bersama.

Karena tak ada kesepakatan, tim 16 berinisiatif untuk berangkat ke Jakarta tanpa mengikutsertakan wakil Gabungan Bersama Pendukung Keppres. Menurut Koes, kesepakatan yang dihasilkan di Jakarta hanya berlaku pada warga 16. Jika warga lain bersikeras pada pembayaran tunai, mereka harus memperjuangkan kembali.

Mari Jalan Jalan dan Mencicipi Masakan Khas Korea

Masakan dari negara-negara di Asia memiliki ciri memakai banyak bumbu dan tak lepas dari tradisi. Kali ini mari mengenal lebih dekat masakan Korea yang sudah mendunia, tetapi di Jakarta dan sekitarnya belum sepopuler masakan Jepang yang sudah diadopsi pedagang kaki lima. Setidaknya, melalui masakannya, kita mulai mengenali kebudayaan Negeri Ginseng itu.

Ingin mulai mencoba masakan Korea yang otentik? Susurilah restoran Korea di kawasan Senayan dan Blok S, Jakarta Selatan. Apabila tinggal di wilayah Tangerang, datanglah ke Ruko Pinangsia Lippo Karawaci. Di kedua kawasan itu sedikitnya ada belasan restoran Korea, supermarket, salon kecantikan, karaoke, dan pijat refleksi ala Korea.

Jumat siang kemarin kami mengunjungi restoran Korea Myeong-ga-Myeon-ok di Blok G Nomor 6-7 Ruko Pinangsia Lippo Karawaci, Tangerang. Di dalam restoran ada beberapa warga Korea tengah makan siang. Menurut Ade Kurniasih, manajer restoran itu, Myeong-ga penuh tamu saat malam hari pada hari Jumat dan Sabtu.

”Tamu harus pesan tempat dulu bila ingin makan di sini,” katanya. Begitu memasuki restoran tersebut, Mrs Jeon, pengawas restoran, menyambut dengan ramah. ”Selamat siang,” katanya mengucap salam sembari membungkukkan badan.

Berdasar keterangan Atun, pramusaji di sana, saya memilih menu seng gal bi, daging iga sapi, dan u sam gyeb, daging sapi diiris tipis-tipis dan dua nasi putih. Dua macam daging akan dibakar pramusaji dengan kadar kematangan sesuai keinginan tamu. Selain menu tersebut, di sana juga tersedia nasi campur (bibimbab) dalam mangkok batu panas. Ada man du guk, gal bi tang, dan yuk je jang.

Menu serupa juga dapat ditemukan di Restoran Mapo di Jalan Senayan, Kebayoran Baru. Menu nasi campur yang berupa nasi hangat yang di atasnya ditaburi irisan timun Jepang, wortel, jamur, sayur-sayuran lain, daging sapi cincang, dan telur ceplok setengah matang. Lalu nasi diaduk dengan pasta sambal khas korea (gochujang) dan ditetesi minyak wijen.

Serunya, banchan (side dishes) yang menyertai bibimbab ini sampai 10 macam! Gratis pula…. Banchan, semacam lauk-pauk, termasuk kimchi, yang disajikan dalam piring-piring kecil. Bisa berupa tumis jamur, ikan goreng, atau kacang-kacangan. ”Jadi tamu senang kan,” ujar Ny Lee, pemilik restoran Mapo sekaligus juru masak utama.

Di Mapo kita juga bisa memesan samgyetang, sup dengan seekor ayam kecil utuh berisi nasi, ginseng, dan rempah-rempah. Hmm, rasanya betul-betul otentik seperti di restoran khusus samgyetang di Seoul.

Restoran Korea juga memerhatikan detail teknis. Di Myeong-ga, misalnya, alat pemanggang ada dua macam. Panggangan daging berlubang pori besar untuk iga sapi dan pemanggang berpori kecil untuk irisan daging yang tipis.

Atun di restoran Myeong-ga dengan cekatan memanggang dua irisan iga sapi tebal di atas bara, lalu mengguntingnya menjadi beberapa bagian. Daging matang ditaruh di tepi pemanggang. Cara makan daging iga ini dengan mencelupkan ke saus usama gyep dari minyak wijen dicampur garam atau mencocolkannya ke saus samjang dari tauco, lalu meletakkannya di atas daun selada atau kenip (daun pohon wijen).

Oh ya, bawang putih dan minyak wijen adalah unsur penting dalam masakan Korea. Tak heran di Korea, warganya khususnya perempuan kerap membawa sikat gigi ke mana-mana. Setiap seusai makan, mereka sikat gigi, mengusir aroma bawang putih itu….

Tan Joe Hok Pahlawan Indonesia dan Pangharum Nama Bangsa Yang Selalu Dipersulit Oleh Pemerintah Indonesia

Selalu punya cita-cita, punya tujuan. Sikap hidup inilah yang membuat Tan Joe Hok—satu-satunya pebulu tangkis anggota tim Piala Thomas 1958 yang masih tersisa—meraih sukses demi sukses dalam hidupnya. Bahkan, dalam usia senja sekalipun, ia masih punya cita-cita.

Kita hidup, menurut Tan Joe Hok (71), memang selalu harus punya attainable goal, tujuan yang bisa kita capai. Kalau tidak punya cita-cita, itu sama halnya dengan kapal yang tanpa tujuan di tengah lautan, lalu limbung diombang-ambingkan ombak.

Ketika ia masih kecil, misalnya. Mungkin sekitar umur 12 tahun. Si kecil Tan Joe Hok di Kampung Pasir Kaliki, Bandung, juga punya cita-cita sederhana, ”ingin hidup berkecukupan, bisa makan”.

Maklumlah. Masa itu, setelah perang kemerdekaan, sungguh sebuah masa yang sangat sulit. Bisa makan pun masih untung.

”Saya bawa keinginan itu dalam doa, ’Ya Tuhan, bawalah saya kepada apa yang saya impikan, apa yang saya tuju…’,” tutur Tan Joe Hok.

Si kecil Tan lalu merintis tujuannya itu melalui bulu tangkis. Berlatih di lapangan yang dibangun ayahnya, di depan rumah mereka. Dan, ikut bergabung di klub Blue White, Bandung, ketika ia ditawari Lie Tjuk Kong. Siapa tahu bisa berkecukupan dari bulu tangkis….

Tentu bukan tanpa upaya untuk meraih cita-citanya. Ia biasa berlatih keras dari pagi-pagi buta (sampai sekarang pun Tan Joe Hok terbiasa bangun pukul 04.15 dan senam di gym pribadinya untuk tetap menjaga kebugarannya di usia senja, di rumahnya di kawasan Jalan Mandala, Pancoran, Tebet, Jakarta).

Pintu menuju tujuan sederhananya mulai terkuak lima tahun kemudian di Surabaya tahun 1954.

”Saya mengalahkan Njoo Kiem Bie dan tampil sebagai juara nasional pada usia 17 tahun,” katanya. Setelah sukses pertamanya itu, pintu-pintu cita-cita seperti mulai terbuka.

”Saya mulai diundang ke kanan, ke kiri, dan saya pun diundang ke India bersama (pasangan juara All England) Ismail bin Mardjan dan Ong Poh Lin,” tutur Tan.

Mulailah Tan pergi keliling India—ke Bombay, New Delhi, Calcutta, Ghorapur, Jabalpur, dan kota lainnya di India. Keliling lebih dari setengah bulan, pulangnya mampir di Bangkok dan Singapura (Malaya, waktu itu).

”Ismail tidak hanya menjadi kawan seperjalanan saya, tetapi juga sahabat saya,” ungkap Tan Joe Hok, tentang pemain Melayu itu. Dari mulut Ismail pula terembus cita-cita kedua Tan Joe Hok yang mulai ”bisa hidup berkecukupan”.

”Ismail bin Mardjan bilang kepada saya, ini saya tak akan lupakan, ’Eh, Joe Hok, kamu akan menjadi yang terbaik di dunia. Asalkan kamu latihan keras seperti sekarang. Tetapi jangan hidupnya kayak saya ini…’,” tutur Ismail bin Mardjan.

Ketika mampir di rumah Ismail di Malaya, barulah mengerti apa arti kata Ismail ”jangan hidupnya kayak saya”.

”Jangan bayangkan Singapura seperti sekarang ini. Rumah Ismail ada di kampung, kotor, dan sungainya hitam, berbau,” tutur Tan. Sore hari, pukul 18.00, Ismail selalu pamit kepada Tan Joe Hok. Ternyata, guna menyambung hidupnya, sang juara All England itu harus bekerja jadi petugas satpam, dari pukul 6 petang sampai pukul 6 pagi.

”Doa” Ismail kepada Tan Joe Hok itu rupanya terwujud. ”Saya kerja keras dan rupanya doa itu dikabulkan. Saya diundang ke (kejuaraan bulu tangkis paling bergengsi—sebuah kejuaraan dunia tak resmi) All England, ke Kanada dan Amerika Serikat. Ketiga-tiganya saya juara dalam kurun waktu sekitar tiga minggu,” tutur Tan Joe Hok.

Tak hanya berhasil tampil sebagai orang Indonesia pertama yang mampu juara All England, pada tahun 1959, Tan Joe Hok rupanya juga memikat publik di Amerika Serikat.

”Saya dimasukkan di majalah Sports Illustrated,” tutur Tan Joe Hok. Majalah itu masih rapi disimpannya dan, memang, profil Tan Joe Hok menghiasi dua halaman majalah tersebut, terbitan 13 April 1959.

”Wonderful World of Sports. Tan Joe Hok Takes Detroit…”, tulis majalah tersebut. Ada satu foto besar Tan Joe Hok yang berselonjor dengan kedua telapak kaki telanjangnya melepuh-darah, blood-blister, setelah menjuarai AS Terbuka.

”Ketika dioperasi, isinya darah dan nanah,” tutur Tan Joe Hok. Hadiah juaranya? Tan Joe Hok mendapat kesempatan untuk meninjau pabrik mobil di Detroit.

Cita-cita apa lagi? Menurut Tan Joe Hok, semua impiannya sejak masa kecil dan juga ketika remaja sudah tercapai semua. Cita-cita berikutnya, Tan Joe Hok ingin menggapai sukses dalam studi.

Sejak tahun 1959 itu, Tan Joe Hok studi di Texas, memenuhi beasiswa dari Baylor University Jurusan Premedical Major in Chemistry and Biology.

”Antara tahun 1959-1963 (saat menyelesaikan studi di Baylor), saya masih sempat pulang untuk mempertahankan Piala Thomas 1961 di Jakarta serta 1964 di Tokyo. Tahun 1962, saya juga pulang untuk Asian Games,” kata Tan Joe Hok, yang menjadi atlet bulu tangkis pertama yang meraih medali emas di arena Asian Games.

Meski demikian, ada juga ”pengorbanan” yang dilakukan Tan Joe Hok untuk bulu tangkis. Gara-gara ia harus pulang untuk mempertahankan Piala Thomas di Tokyo 1964, studi S-2-nya di Baylor gagal lantaran kurang empat jam kredit (credit hours), maka dia tak lulus, tutur Tan Joe Hok.

Situasi konfrontasi, Bung Karno mencanangkan ”Ganyang Malaysia” dan ”Ganyang Antek Imperialis”, membuat Tan Joe Hok mengurungkan niatnya untuk kembali ke AS meneruskan studi S-2. Ia lalu tinggal di Tanah Air.

”Apa kata Bung Karno, saya nurut saja. Saya malah sempat main di perbatasan Kalimantan sampai ke Mempawah, menghibur sukarelawan kita di medan perang,” ungkap Tan Joe Hok.

”Dulu Ganyang Amerika, eh, tahun 1965 giliran Ganyang China. Dampaknya, kita yang nggak ngerti apa-apa jadi kena,” tutur Tan Joe Hok.

Di pelatnas Senayan pun terjadi perubahan drastis. Suatu siang, di flat atlet—kini Plaza Senayan—Kolonel Mulyono dari CPM Guntur, Jakarta Pusat, mengumpulkan para atlet.

”Kami semua disuruh ganti nama begitu saja. Pak Mulyono yang tentukan,” tutur Tan.

Maka, anggota-anggota Piala Thomas pun ”diberi nama” Indonesia, Ang Tjing Siang menjadi Mulyadi, Wong Pek Sen menjadi Darmadi, Tan King Gwan menjadi Dharmawan Saputra, Lie Tjuan Sien menjadi Indra Gunawan, Tjiong Kie Nyan menjadi Mintarya, Lie Poo Djian menjadi Pujianto, dan Tjia Kian Sien menjadi Indratno.

”Saya diberi nama Hendra oleh (Panglima Kodam Siliwangi) HR Dharsono. Kartanegara saya karang sendiri, pokoknya ada ’tan’- nya,” papar Tan Joe Hok.

Ternyata tak sesederhana pergantian nama. Perlakuan terhadap Tan Joe Hok dan kawan- kawannya itu ternyata ”dibedakan”.

Mengurus KTP dan paspor, mereka harus menunjukkan bukti Surat Bukti Kewarganegaraan RI (SBKRI) meski nyata-nyata bertahun-tahun mereka sebenarnya telah berjuang untuk negeri ini. Itulah namanya dinamika hidup, terkadang manis, ada waktunya pula pahit-getir

Penjualan Mobil Indonesia Tahun 2009 Diperkirakan Akan Turun 30 Persen

Penjualan mobil di tahun 2009 diproyeksikan akan turun hingga 30 persen dari tahun 2008 yang melebihi angka 580.000 unit.

“2009, perkiraannya turun 30 persen dibanding 2008. Saya pikir bisa 350.000 sampai 450.000 unit,” kata Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Bambang Trisulo, di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, penurunan BI Rate 0,25 persen akan berpengaruh, walaupun akan terasa beberapa bulan kemudian. Namun penurunan harga minyak dunia yang paling akan berpengaruh terhadap penjualan otomotif.

Dia merasa optimis Pemilu 2009 tetap akan menyumbang penjualan otomotif walaupun tidak sebanyak yang diperkirakan sebelumnya.

“Pemilu saya yakin bisa angkat penjualan kok. Memang agak sulit sekarang ya sekarang kalau mau nyumbang partai sekarang ini, harus pakai NPWP kalau nilainya besar, tapi bagus juga sih,” ujar dia.

Menurut dia, penurunan premium walaupun sedikit tetap akan berpengaruh pada tingkat inflasi. Jika tingkat inflasi terjaga daya beli diharapkan tetap ada.

Untuk ekspor mobil, menurut dia, akan tetap ada walaupun ada penurunan. Jika tahun 2008 ekspor meningkat 60 persen maka tahun 2009 diproyeksikan akan mencapai 60 persen dari tahun 2008.

“Kita coba cari pasar baru memang supaya tidak terlalu turun ekspornya. Kita coba ke Iran nanti, ya tidak langsung kan bertahap,” katanya.

Sementara itu, menurut Presiden Direktur PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, Gunadi Sindhuwinata, tahun 2008 ekspor Suzuki APV telah mencapai 25.000 unit. Setiap bulannya ekspor mencapai 2.000 unit.

Untuk tahun 2009, dia mengatakan, agak sulit memprediksi berapa jumlah ekspor karena kebanyakan pasar ekspornya adalah negara-negara berkembang yang juga menghadapi penurunan daya beli.

“Tapi saya rasa masih ada ekspor walaupun terpotong. Ekspor tetap dari APV, komponen, dan Nissan,” ujar dia

Pulau Bali Menyatakan Kejadian Luar Biasa Wabah Rabies

Pulau Bali dinyatakan berstatus wabah rabies. Pernyataan status wabah itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1637/2008, yang ditandatangani Menteri Pertanian Anton Apriyantono pada 1 Desember 2008.

Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tjeppy D Soedjana dalam keterangan persnya, Jumat (5/12) di Jakarta, mengungkapkan, wabah rabies di Pulau Bali ini yang pertama dalam sejarah. Selama ini Pulau Dewata bebas penyakit rabies.

Penetapan wabah rabies tersebut dikeluarkan setelah melalui kajian gejala klinis, yang tampak pada anjing sebagai hewan penular rabies (HPR) ataupun manusia sebagai korban gigitan.

Selain itu, kata Tjeppy, penetapan wabah mengacu pada epidemiologi penyakit dan hasil pengujian laboratorium terhadap spesimen otak anjing liar ataupun anjing piaraan yang menggigit masyarakat. Uji laboratorium spesimen dilakukan di Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Denpasar, Bali dan dikonfirmasi pada BB-Vet Maros, Sulawesi Selatan tanggal 28 November 2008.

Penyakit rabies di Bali terungkap setelah ada empat orang dari tiga desa di Bali digigit anjing dalam periode September-November 2008. Dari empat orang itu, dua positif tertular rabies, sedangkan dua orang lain memiliki riwayat digigit anjing. Tiga desa yang dimaksud adalah Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan serta Desa Kedonganan dan Jimbaran di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

Tjeppy menyatakan, karena Kabupaten Badung tak memiliki batas alam bagi terisolasinya anjing rabies dan agar penyakit rabies tidak menyebar ke wilayah di luar Pulau Bali, status wabah rabies ditetapkan di seluruh Pulau Bali.

Tertutup

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian, Gubernur Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 88/2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera, atau Hewan Sebangsanya dari dan ke Provinsi Bali per 1 Desember 2008. Pulau Bali juga dinyatakan sebagai kawasan karantina.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Turni Rusli menambahkan, berdasarkan standar operasional prosedur (SOP), apabila ditemukan ada satu kasus penyakit hewan menular pada daerah yang sebelumnya berstatus bebas, wabah harus segera dinyatakan. ”Pemerintah berharap dalam waktu tiga bulan wabah rabies dapat dikendalikan,” katanya.

Tjeppy menyatakan, hingga 4 Desember tercatat 110 ekor anjing divaksinasi untuk mengantisipasi penularan rabies dan 196 ekor anjing yang tertular rabies, anjing liar, atau yang diliarkan dieliminasi atau dimusnahkan.

Secara terpisah, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyatakan, Depkes sudah menyediakan vaksin rabies sebanyak 400 dosis untuk masyarakat di Kabupaten Badung, Bali. Hingga 27 November tercatat telah ditemukan 74 kasus gigitan.

Rabies, lanjut Menkes, merupakan penyakit menular yang berbahaya dan bisa menimbulkan kematian. Oleh karena itu, Depkes telah menerjunkan tim kesehatan khusus

Pajak Penghasilan Pph Rumah Susun Sederhana Diusulkan Untuk Diturunkan

Pajak Penghasilan final bagi pengembang rumah susun sederhana milik dan rumah sederhana sehat diturunkan dari 5 persen menjadi 1 persen. Penurunan pajak itu diharapkan merangsang pengembang untuk melanjutkan kembali proyek-proyek perumahan bersubsidi yang tersendat.

Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan (PPh), Pemotongan, Pemungutan dan PPh Orang Pribadi Direktorat Jenderal Pajak Dasto Ledyanto, Jumat (5/12) di Jakarta, mengemukakan, sistem baru perhitungan pajak itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2008 tertanggal 4 November 2008.

”Ketentuan PPh final itu berlaku mulai 1 Januari 2009. Aturan itu diharapkan menggairahkan pembangunan perumahan rakyat dan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah,” kata Dasto.

Adapun bangunan nonrumah susun sederhana (rusuna) dan komersial lainnya tetap dikenai nilai PPh 5 persen.

PP No 71/2008 merupakan perubahan ketiga atas PP No 48/1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Berdasarkan PP No 48/1994, nilai PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan 5 persen dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Deputi Perumahan Formal Kementerian Negara Perumahan Rakyat Zulfi Syarif Koto mengemukakan, penetapan PPh final diharapkan dapat mempercepat penyerapan rumah sederhana sehat (RSh) karena penjualan produk rusuna dan RSh hanya dipotong pajak 1 persen.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Teguh Satria, penetapan PPh final itu meringankan pengembang dalam membangun rusuna dan RSh di tengah ketatnya likuiditas dan krisis ekonomi global.

”Pengembang tidak perlu dipusingkan lagi oleh pemeriksaan pajak. Pemerintah juga diuntungkan karena ada kepastian untuk pemasukan pajak,” kata Teguh.

Hal senada dikemukakan Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Fuad Zakaria. Penurunan PPh itu meringankan beban pengembang di tengah berbagai kendala pembangunan rumah bersubsidi.

Kendala itu, antara lain, adalah tingginya biaya produksi, meliputi bahan bangunan, listrik, maupun proses perizinan yang berbelit.

Usulan aturan PPh final atas rumah susun sederhana milik (rusunami) dan RSh digulirkan pengembang sejak tahun 2007. Pengembang semula berharap aturan itu ditetapkan mulai awal tahun 2008.

Teguh mengatakan, pihaknya tetap meminta pemerintah menaikkan harga jual rusunami dari maksimal Rp 144 juta per unit menjadi maksimal Rp 180 juta per unit. Alasannya, biaya produksi meningkat.

Masih dikaji

Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asy’ary mengemukakan, pemerintah akan membentuk tim antardepartemen dan pemangku kepentingan guna mengkaji usulan pengembang untuk menaikkan harga jual rusunami.

Ia menilai sebagian pengembang masih berkomitmen menawarkan harga jual rusunami Rp 144 juta per unit. ”Tidak semua pengembang mengusulkan kenaikan harga rusunami. Pemerintah harus mempertimbangkan semua kepentingan, baik kepentingan rakyat yang membutuhkan rumah maupun pengembang,” katanya

Dua Kali Menghadapi Krisis Perekonomian Sampai Saat Ini Pemerintah Belum Tahu Bagaimana Mengatasinya

Hingga saat ini menghadapi krisis keuangan global, pemerintah belum memutuskan apakah akan fokus pada kebijakan membantu meningkatkan daya beli buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, atau menolong pengusaha. Padahal, pemutusan hubungan kerja telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

”Yang sedang kami rumuskan adalah respons yang paling tepat. Karena jika berbicara tentang PHK, mana yang akan dibantu, pekerja, pengusaha, atau kedua-duanya. Lalu apakah apakah bantuannya sementara atau jangka panjang,” ujar Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Jumat (5/12).

Namun demikian, Sri Mulyani menegaskan, pihaknya akan merevisi seluruh paket kebijakan yang telah disusun untuk menghadang dampak krisis ekonomi global. ”Paket kebijakan pasti akan disesuaikan, karena kami juga mendengarkan suara pengusaha dan industri. Kami akan lihat berdasarkan statistik, penarikan pajaknya, volume penjualan, dan perkembangan harga komoditas,” ujarnya.

Pengamat Ekonomi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-UI) M Ikhsan mengakui pemerintah berada pada posisi sulit. Sektor usaha yang meminta pertolongan pemerintah sangat banyak, padahal dana yang tersedia sangat terbatas.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk fokus pada penetapan pihak-pihak yang akan ditolong terlebih dahulu.

Jika pemerintah memilih menolong buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), maka itu termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI) yang kemungkinan akan kehilangan pekerjaannya di Malaysia, dan harus kembali ke tanah air tanpa pekerjaan. Malaysia menjadi negara yang paling parah terkena dampak krisis keuangan global.

Hampir 100 persen produk domestik bruto Malaysia berasal dari ekspor. Krisis finansial global telah membuat permintaan pasar dunia terhadap produk Malaysia turun drastis. Banyak usaha yang berbasis ekspor di negeri jiran itu menghentikan produksinya, dan itu mengancam lapangan kerja bagi 2 juta TKI yang ada disana.

“Kita tidak bisa bergantung pada PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) atau proyek padat karya, karena buruh yang kehilangan pekerjaan itu terbiasa hidup enak. Mereka belum tentu mau dipekerjakan di proyek padat karya. Masalah sosialnya tidak sederhana,” ujar Ikhsan.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah terus melakukan penyesuaian kebijakan yang tanggap terhadap krisis sepanjang 2009. “Ini sedang kami formulasikan, seluruhnya akan dibahas dalam sidang kabinet, kemudian baru diumumkan,” kata Sri Mulyani.

Dijelaskan, sementara ini, pemerintah akan menggunakan ruang fiskal yang telah dimiliki dalam APBN 2009, untuk mengakomodasi pertolongan terhadap sektor-sektor yang mengalami perlambatan akibat tekanan krisis global.

Setidaknya ada anggaran Rp 12,5 triliun yang dialokasikan untuk memberikan stimulus fiskal berupa keringanan pajak dan bea masuk atau bea keluar. “Sementara ini, kami sudah menghimpun berbagai permohonan pelaku usaha. Ada yang minta pertolongan yang lebih cepat, meminta subsidi, penurunan suku bunga, hingga potongan pajak. Kami akan mencari mekanisme yang paling bisa memastikan dampaknya sampai ke pihak yang paling membutuhkan, dan paling tepat waktu dalam menyelesaikan masalahnya,” ujarnya.

Pada 28 Oktober 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan 10 instruksi untuk menanggulangi dampak krisis nilai tukar rupiah dan gejolak ekonomi global.

Yaitu, antara lain memberlakukan kontrol devisa untuk BUMN, menjaga ketersediaan likuiditas di pasar, mengurangi risiko spekulasi valas dengan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, dan menahan penjualan surat utang negara dengan mendongkrak harganya.

Pemerintah juga menjamin pembiayaan ekspor serta memanfaatkan tukar menukar (swap) valas dari bank sentral negara lain jika diperlukan.

Selain itu, sebelumnya pada 13 Oktober 2008, pemerintah menerbitkan tiga peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu), untuk meredam krisis moneter dan menghindarkan Indonesia dari krisis seperti yang terjadi tahun 1997.

Melalui tiga Perpu itu pemerintah membolehkan perbankan nasional meminjam dana ke Bank Indonesia (BI) dengan jaminan aset yang lebih ringan.

Kebijakan lain, yakni dana simpanan nasabah yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dinaikkan dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar per nasabah per bank.

Posisi sulit

Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri Bambang Soesatyo menyarankan, pemerintah dan BI melakukan tindakan yang lebih kuat, tidak hanya menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) 25 basis poin menjadi 9,25 persen.

Turunnya suku bunga acuan BI baru berdampak besar bagi sektor riil jika turun ke 8,5 persen. ”Selain itu, harga BBM harus diturunkan minimal Rp 1.000 per liter, dan beri kelonggaran pada pengusaha untuk menunda pembayaran pajak. Stimulus yang disediakan jangan setengah-setengah,” ujarnya.

Indonesia Segera Ratifikasi Konvensi Penyandang Cacat

Para penyandang cacat Indonesia berharap pemerintah segera meratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Cacat karena konvensi tersebut sangat detail mengakomodasi kebutuhan dan hak penyandang cacat.

”Diharap seluruh peraturan perundangan terkait penyandang cacat dapat diharmonisasi atau disempurnakan,” ujar Ketua Panitia Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca) Afrizar Zakaria pada acara Hipenca di Depok, Jumat (5/12).

Hipenca, yang diperingati setiap 3 Desember, tahun ini bertema ”The International Convention of Persons with Disability, Dignity, and Justice for All of Us” dan tema nasional ”Pemenuhan Hak dan Martabat serta Keadilan bagi Penyandang Cacat Melalui Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Cacat”.

Untuk memperingati Hipenca digelar berbagai kegiatan berupa pentas seni, pameran kerajinan tangan hasil karya penyandang cacat, pameran foto, dan bazar dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang peduli.

Pada pentas seni ditampilkan tari kuda lumping yang disajikan para siswi tunarungu Pangudi Luhur. Diferensia, band penyandang tunanetra, menampilkan lagu Sahabat (Nidji) diiringi bahasa isyarat tangan murid-murid Panti Sosial Tuna Rungu Wicara Melati Bambu Apus. Begitu juga saat mengiringi Bondan Prakoso dan Fade 2 Black yang menggabungkan musik keroncong dan rap.

Acara itu bertujuan memperlihatkan kepada khalayak umum, penyandang cacat bisa berkarya dan berprestasi seperti warga lain. Juga memperlihatkan kepada dunia usaha di Indonesia agar penyandang cacat bisa diterima sebagai tenaga kerja sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang sampai saat ini masih jauh dari harapan.

UU itu telah ada 10 tahun lalu serta mengharuskan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta mempekerjakan lebih dari 100 karyawan atau 1 persen dari total karyawannya

Mata Uang Rupiah Adalah Mata Uang Terburuk Ke Enam Di Dunia

Rupiah merupakan mata uang terburuk keenam di dunia.

“Dari 10 mata uang terburuk, rupiah masuk urutan keenam yang tidak punya nilai atau junk money,” kata Pengamat Pasar Modal Bursa, Farial Anwar saat berbicara dalam Workshop Wartawan Ekonomi dan Moneter, di Bandung,Jumat (5/12).

Ke-10 mata uang terburuk di dunia antara lain Zimbabwe, Somalia, Turmekistan, Vietnam, Indonesia, Iran, Laos dan Paraguay.

Selama ini, ia mengungkapkan nilai tukar rupiah selalu turun tajam dibanding mata uang lain.

Pada Desember 2007 dibanding Desember 2008, nilai tukar rupiah turun 28 persen dari level Rp9.000 menjadi Rp12.000/dolar AS.

Fahrial mengakui melemahnya nilai tukar rupiah yang begitu tajam ini, terkait dengan kebijakan pemerintah yang tetap memegang teguh rezim bebas devisa. “Karena saya mengusulkan agar diubah,” ujarnya.