Monthly Archives: April 2010

Festival Budaya Ritual Nadran Pesta Nelayan Di Lampung Timur Setahun Sekali


Hari beranjak siang, suasana di halaman Pusat Pendaratan Ikan Muara Gading Mas, Labuhan Maringgai, Lampung Timur, Provinsi Lampung, Rabu (28/4), makin hiruk-pikuk. Anak-anak, para ibu, nelayan, dan warga lain larut dalam suasana pesta.

Hari itu warga di wilayah terujung timur Lampung ini menggelar pesta nadran. Pesta ini hanya dilakukan setahun sekali.

PPI yang biasanya hanya diramaikan kegiatan bongkar muat kapal nelayan dan hasil tangkapan, pagi itu tampak lebih meriah. Sebuah panggung berdiri lengkap dengan sistem suara. Umbul-umbul berwarna-warni, bahkan spanduk produk rokok dan layanan seluler, berkibar di banyak tempat.

Begitu pentingnya pesta, tidak seorang nelayan pun melaut. Mereka memilih ikut merayakan dengan menghiasi kapal-kapal dengan beragam hiasan, umbul-umbul, dan berbagai hasil bumi yang digantung dengan tali-tali di atas kapal layaknya warung terapung.

Tidak ketinggalan, anak-anak antusias meramaikan pesta dengan mengenakan pakaian adat. Termasuk pula Riana (10). Meskipun asli orang Jawa, ia mengenakan baju penghulu (pakaian adat Minang). ”He-he-he, soalnya dapat minjamnya itu. Yang penting bisa meramaikan saja,” tutur ibu Riana, Cati (30).

Meskipun hanya nelayan yang identik kaum termarjinal, dengan segala keterbatasan, mereka tidak ingin melewatkan ritus budaya yang lazim disebut nadran atau pesta laut itu.

Edi Susilo, Ketua Panitia Nadran XXVIII, mengungkapkan, pesta ini menelan dana Rp 152 juta. Sebagian besar dana berasal dari saweran nelayan.

Dalam rangkaian tasyukuran laut, fragmen terpenting adalah melarung (menabur) sesajen di tengah laut. Sesajen berisikan kepala kerbau (mahesa) dan beragam makanan hasil bumi, termasuk perlengkapan rumah tangga, lalu ditaruh di sebuah kapal replika dan diarak beramai-ramai ke tengah laut.

Aroma klenik memang demikian kental terlihat di dalam ritus budaya ini. Warga sempat berebut air yang disucikan. Air yang diambil dari berbagai muara di Lamtim dan kemudian didoakan ini konon diyakini dapat menyembuhkan berbagai penyakit serta mendatangkan rezeki.

Warga pun berebut air ini. Biasanya, air ini disiram pula ke perahu untuk menolak bala. ”Ya, percaya enggak percaya. Setelah diadakannya ruat laut ini, tangkapan nelayan biasanya meningkat. Sudah jadi kepercayaan ini,” ungkap Turanda

Pemerintah Kota Tangerang Lupa Sejarah Cina Benteng


Rencana penggusuran 350 keluarga warga Kampung Neglasari di tepi Sungai Cisadane oleh Pemerintah Kota Tangerang dinilai para ahli sosiologi dan antropologi Universitas Indonesia sebagai tindakan yang melupakan sejarah. Masyarakat Cina Benteng merupakan salah satu unsur utama pembentuk Jakarta dan megapolitan modern saat ini, yang memiliki hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang tidak bisa ditindas pemkot.

Pakar sosiologi Lugina Setyawaty dalam ”Diskusi Akbar Penggusuran Cina Benteng” di Kampus UI, Depok, Kamis (29/4), mengatakan, rencana penggusuran tersebut sangat melupakan faktor sejarah dari keberadaan masyarakat Cina Benteng. ”Di lain pihak, ada upaya melestarikan sejarah dengan menjadikan kawasan Pasar Lama sebagai museum hidup,” kata Lugina.

Adapun pakar antropologi LIPI, Thung Ju Lan, mengatakan, kasus Koja sudah mendapat jalan keluar lewat dialog. Namun, kasus Neglasari belum mendapat kepastian.

”Ini merupakan langkah mencabut hak sosial, budaya, dan ekonomi terhadap suatu komunitas yang sebetulnya menjadi perintis Kota Tangerang,” kata Thung Ju Lan.

Warga dianggap sebagai penghuni liar meski mereka membayar Pajak Bumi dan Bangunan, mendapat fasilitas listrik, jalan yang dibangun dengan dana APBD, dan ikut dalam pemilihan umum.

Korban erosi Cisadane

Antropolog UI, Dave Lumenta, seusai mengunjungi warga Neglasari menerangkan, warga di sana dianggap melanggar hukum karena jarak hunian berdekatan dengan bibir Sungai Cisadane. Padahal, dekatnya jarak hunian warga dengan bibir sungai ini karena kegagalan pemerintah mengatasi erosi yang menggerus tepian sungai sehingga mendekati permukiman warga.

”Mereka mengaku, puluhan tahun lalu perkampungan berada jauh dari tepian sungai. Kini bibir sungai berada di dekat hunian karena kerusakan lingkungan, tetapi warga yang disalahkan,” kata Dave.

Lugina mendukung dilakukannya class action terhadap kegagalan Pemkot Tangerang mengatasi kerusakan Sungai Cisadane.

Pakar antropologi hukum, Sulistyowati Irianto, menjelaskan, masyarakat Cina Benteng tidak memiliki akses terhadap hukum dan proses pembuatan kebijakan Pemkot Tangerang. ”Ini persoalan kelas sosial, bukan masalah kelompok etnis. Penggusuran itu berarti peraturan daerah digunakan untuk mengalahkan Undang-Undang Pokok Agraria,” ujarnya

Kondisi Tabung Gas 3 Kg Memang Dibuat Tidak Sama


Sejumlah pedagang gas ukuran tiga kilogram mengakui bahwa kondisi tabung tidak selalu prima. Kendati tidak sering, temuan adanya tabung yang bocor masih ada. Karena itu, pedagang juga tetap waspada agar kebocoran bisa dideteksi sedini mungkin sehingga tidak menyebabkan ledakan.

Esti, pedagang kelontong yang juga menjual tabung gas ukuran 3 kg di Jalan Harapan Mulia I, Kelurahan Kemayoran, Jakarta Pusat, mengaku pernah menemukan tabung yang bocor. Gas keluar dari celah di antara sambungan baja di badan tabung.

”Saya mencium ada bau gas dari tumpukan tabung yang saya jual. Segera saya dan suami mencari sumber bau. Kiranya ada tabung yang bocor sehingga menyebabkan gas keluar,” ucap Esti, Kamis (29/4).

Suaminya segera mengangkut tabung yang bocor itu ke bagian loteng rumah. Di situ, tabung ditambal. Baru keesokan hari, Esti menukarkan tabung yang bocor itu ke agen yang biasa mengantarkan gas ke tokonya.

Kondisi serupa sempat dialami juga oleh Latif. Pedagang gas keliling ini sempat menemukan tabung gas yang bocor saat tengah berkeliling menjual gas.

Sama seperti Esti, kebocoran gas bersumber dari sambungan baja di badan tabung. ”Ada bau gas keluar dari tumpukan tabung. Segera saja saya cari. Untung saja ketemu tabung yang bocor. Segera saya balik ke agen dan menukarkan tabung yang bocor itu.

Latif mengatakan, penukaran tabung yang bocor itu diperkenankan oleh agen. Dia juga tidak harus membayar ganti rugi atas tabung yang rusak itu.

”Kalau mau menukar tabung yang bocor, tidak ditarik biaya. Saya dapat ganti tabung yang baru. Tabung yang rusak segera ditarik,” ucap Latif yang biasa menjajakan gas di sekitar kawasan Petojo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Di Jakarta Selatan, kondisi fisik tabung gas kemasan 3 kg lebih buruk ketimbang kemasan 15 kg. Amin (28), penjaga kedai isi tabung gas di Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, mengeluhkan banyaknya tabung kemasan 3 kg yang sudah rusak. Tabung tersebut karatan, warna kemasan kabur, dan badan tabung penyok.

Tabung kemasan 3 kg hanya memiliki segel plastik satu lapis, sedangkan tabung isi 15 kg memiliki segel dua lapis dengan label PT Pertamina. Dia khawatir buruknya kondisi tabung dapat memicu ledakan dari gas yang belakangan sering terjadi di sejumlah tempat.

Nina, pengguna gas 3 kg yang tinggal di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, mengaku mendapati tabung gas yang bocor pada hari Rabu kemarin.

”Saya baru ganti tabung. Awalnya, saya tidak mencium bau gas dan tidak ada suara mendesis. Lalu, saya pakai untuk memasak. Tidak lama, mulai tercium bau gas dari tabung. Segera saja saya matikan kompor dan copot regulator. Tabung itu saya bawa untuk ditukar ke warung tempat saya beli,” kata Nina.

Sosialisasi minim

Pelanggan tabung kemasan 3 kg, tutur Amin, banyak yang tidak tahu cara memasang pipa yang menyambung pada kompor gas. ”Saya sering memasangkan pelanggan karena mereka banyak yang khawatir tak bisa memasang,” tuturnya.

Pemilik kedai makan di Pasar Minggu, Agus (37), mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai penggunaan tabung gas. Agus memakai tabung gas milik saudara yang tak terpakai. Saudara dia tak berani memakai tabung tersebut karena takut meledak, lantaran itu dia membelinya. ”Banyak orang yang mengalami hal ini. Penerima bantuan tabung pemerintah (ukuran 3 kg) kemudian menjualnya kepada orang lain,” tutur Agus.

Kemasan tabung 3 kg belakangan sepi peminat. Masyarakat lebih memilih tabung kemasan 15 kg karena alasan keamanan. Dila (18), penjaga toko kelontong di Desa Bojongsari, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, mengakui hal tersebut.

”Tabung kemasan 3 kg ini laku tiga tabung sehari,” katanya

Menanti Kepunahan Gajah Di Indonesia


Sebagian besar orang beranggapan, gajah adalah hewan lucu yang selalu menjadi bintang atraksi di sirkus. Binatang bertubuh tambun itu terlihat jinak di kebun binatang atau taman safari.

Pernahkah Anda membayangkan mamalia darat terbesar di dunia itu hadir di sekitar rumah Anda? Mereka berkeliaran bebas, tidak dalam kondisi terikat atau didampingi pawang. Bukan hanya sehari, melainkan berminggu-minggu. Gerombolan hewan raksasa itu bahkan mengambil segala macam benda yang dapat dijadikan makanannya. Tidak hanya tanaman di halaman depan, belakang, samping kiri atau kanan yang habis diganyangnya, kawanan hewan langka yang berjumlah sampai puluhan ekor itu bahkan masuk dan mengobrak-abrik rumah Anda. Apakah itu lucu?

Anda pasti sepakat, tidak lucu. Melihat tubuh raksasanya dan lengkingan suaranya tanpa penghalang, dipastikan lutut Anda bergetar keras menahan ketakutan luar biasa. Apalagi apabila gajah itu sampai mengejar, menginjak-injak, melilit, dan membanting tubuh kecil manusia seperti ranting kecil yang tidak berarti.

Cemas, takut luar biasa, pasrah, marah, itulah perasaan campur aduk yang dialami ribuan warga yang hidup di Kelurahan Pematang Pudu, Desa Pinggir dan Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Mandau, Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau, sekarang ini. Nyaris tidak ada seorang pun warga di sana yang tidak pernah berhadapan dengan gajah, langsung maupun secara tidak langsung.

Syafriwan, Ketua RT 06 RW 10 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, mengatakan, semua warganya yang berjumlah 40 keluarga pernah mengungsi selama sepekan, pada tahun 2008, karena gajah tidak mau pergi dari sekitar rumah mereka. Seluruh tanaman dari jenis sayur-sayuran di sekeliling rumah habis ludes, sementara tanaman kebun seperti kelapa sawit luluh lantak nyaris tidak bersisa.

”Saya lahir di sini 35 tahun lalu. Dahulu gajah memang berkeliaran di hutan yang tidak jauh dari rumah kami. Namun, sekarang gajah-gajah itu sudah berada di halaman rumah kami dan acap kali masuk ke dalam rumah karena hutan sudah tidak ada,” ucap Syafriwan.

Icap, begitu sapaan Syafriwan, mengatakan, dahulu apabila mereka membuat api unggun atau bunyi-bunyian keras, gajah itu akan lari menjauh dan segera masuk ke hutan. Namun, sekarang ini, api dan suara keras hanya membuat kawanan gajah itu menjauh beberapa langkah saja karena hutan sudah tak ada. Apabila warga berani merangsek lebih dekat, risikonya bisa fatal. Gajah-gajah itu bukannya semakin menjauh, melainkan berbalik arah mendekat. Kalau manusia lari, semua hewan itu akan ikut mengejar juga.

Sunardi, tetangga Syafriwan, warga Desa Petani, pada akhir Maret lalu harus mendapat perawatan serius di Rumah Sakit Ibnu Shina, Pekanbaru, akibat beberapa tulang rusuk dan lengannya remuk diinjak gajah tatkala ikut mengusir gajah di desanya. Sunardi merasa kesal karena seluruh tanaman sawitnya yang baru ditanam habis dilantak gajah yang diperkirakan berjumlah 25 ekor.

Dengan obor di tangan, Sunardi mencoba mengusir gajah-gajah itu lebih jauh dari kebunnya. Namun, seekor gajah bertubuh paling besar dengan gading paling panjang berbalik mengejarnya. Puluhan warga desa yang semula berada di belakang Sunardi langsung berlarian. Malang, tubuh Sunardi terperosok ke dalam parit, dan gajah besar tadi sempat menginjak bagian dadanya. Masih untung, injakan kaki besar itu hanya mematahkan beberapa tulang rusuk dan lengannya. Ketika gajah menjauh, Sunardi baru dapat ditolong.

”Itulah risiko apabila kami mengusir gajah. Masih untung Sunardi masih hidup. Tahun lalu, seorang kakek mati dengan tubuh nyaris tidak berbentuk karena dibanting gajah-gajah itu di Desa Balai Makam,” timpal Hendrik, warga Desa Pinggir.

Saat gajah memasuki desa, semua lelaki di desa itu harus berjaga di pinggir rumah atau di kebun dengan api unggun. Jangan sampai tertidur atau api mati, alamat sayuran dan tanaman kebun habis dilahap. Tidak hanya itu, rumah akan diobrak-abrik gajah untuk mengambil makanan berupa beras dan garam.

”Kalau datuk (sebutan warga desa untuk gajah) itu sudah masuk, kami pasti kurang tidur. Siangnya kami tidak bisa bekerja karena malamnya harus ronda lagi,” ungkap Suhadi, warga RT 04, Desa Pinggir.

Menurut Syafriwan, ritual menyambut kedatangan gajah sebenarnya sudah berlangsung sejak sepuluh tahun terakhir. Namun, pada lima tahun terakhir, frekuensi kedatangan gajah menjadi lebih sering. Apabila dahulu gajah-gajah hanya masuk kampung satu tahun sekali, berangsur-angsur menjadi dua kali dan tahun-tahun terakhir ini, kawanan gajah yang diperkirakan mencapai 45 ekor itu bisa datang tiga sampai empat kali setahun. Gajah-gajah itu semakin berani dan tidak merasa asing lagi berhadapan dengan manusia.

Rute perjalanan gajah selalu tetap. Biasanya dimulai dari Pelapit Aman di Kelurahan Pangkalan Pudu, lalu menuju Teggar, Pusat Penghijauan, Lapangan Helikopter (milik PT Chevron), Simpang Lima, Koperasi Unit Desa di Desa Pinggir, Belading, Balai Makam, dan Kulim di Kelurahan Balai Makam. Setelah sampai di Kulim, gajah-gajah tadi kembali berputar menuju Pelapit Aman, begitu seterusnya. Di lokasi-lokasi itu, gajah-gajah ini kadang bersatu dalam satu kelompok besar atau berpencar dengan anggota 5 sampai 25 ekor. Jadwal singgah tidak tetap, tetapi berkisar tiga hari sampai dua minggu per lokasi.

Konflik gajah dan manusia tentu saja membawa korban. Korbannya bergantian, antara gajah dan manusia. Pada suatu ketika, gajah menyerang manusia, tetapi kali lain gajah ditemukan mati karena diambil gadingnya atau mati membusuk terkena racun. Sudah tidak terhitung kerugian di dua pihak selama kurun lima tahun terakhir.

Syamsidar, juru bicara WWF Riau, mengatakan, konflik gajah dan manusia di Duri dipastikan belum akan berakhir dalam waktu dekat. Jalan keluarnya hanya satu, yakni gajah-gajah itu direlokasi ke tempat lain dalam kawasan hutan yang lebih aman. Tanpa relokasi, konflik baru akan berhenti apabila semua gajah itu mati.

Konflik

Mengapa terus terjadi konflik itu? Apakah tidak ada perhatian pemerintah untuk mengatasinya?

Pada tahun 1986, ketika era hutan tanaman industri dimulai di Riau, areal hutan bekas HPH seluas 18.000 hektar dikeluarkan dari konsesi PT Arara Abadi (anak perusahaan PT Indah Kiat Pulp and Paper, grup Sinar Mas) untuk dijadikan Suaka Margasatwa (SM) Balai Raja. Suaka itu terletak di Sebanga, dekat dengan sumur minyak PT Chevron.

Ketika suaka itu dibuka, tujuannya hanya satu, yakni lahan konservasi untuk merelokasi gajah-gajah dari Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Mandau yang semakin sering memasuki desa atau kawasan penduduk.

Bahkan, lewat Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 387/VI/1992 tertanggal 29 Juni 1992, sebagian dari SM Balai Raja seluas 5.873 hektar diperuntukkan secara khusus sebagai Pusat Latihan Gajah (PLG) yang dikelola oleh Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Riau.

Namun, saat Kompas berkunjung ke PLG Balairaja, boleh dikatakan suaka itu sudah musnah. Sudah tidak ada lagi hutan di sana. Nama PLG semestinya diubah menjadi perusahaan kelapa sawit saja. Di sekeliling PLG hanya ada kelapa sawit dan kelapa sawit semata. Kecuali lahan semak belukar seluas 50 hektar di belakang PLG. Lahan itu pun sudah diklaim sebagai milik warga. Untungnya atau sialnya, lahan tersisa itu ternyata berupa rawa-rawa sehingga warga tak bisa menanam sawit. Kalau saja tanah itu sedikit keras, dipastikan kawasan PLG sudah lenyap total dari muka bumi ini.

Jadi sangat wajar apabila gajah-gajah tadi terus berkonflik dengan manusia karena rumahnya yang semestinya dijaga oleh pemerintah negeri ini sudah hilang.

Zulfahmi, juru bicara Greenpeace di Riau, menyebutkan, hilangnya SM Balairaja adalah bentuk ketidakmampuan pemerintah menjaga kawasan hutannya. Pemerintah bukan saja tidak menjaga, melainkan juga membiarkan kerusakan tanpa mengambil tindakan apa pun.

”Lihat saja, di depan pintu masuk PLG saja ditanami kelapa sawit. Itu artinya orang-orang di PLG itu tahu kapan peristiwa itu terjadi, tetapi tidak ada tindakan. Mengapa orang-orang semakin banyak menanam sawit, karena kepala desanya mengeluarkan surat tanah. Tanpa alas hak itu, para perambah itu pasti tidak akan berani. Persoalan itu berlangsung bertahun-tahun tanpa ada yang peduli. Sekarang ketika semuanya sudah rusak, apa yang akan dilakukan pemerintah?” ujar Zulfahmi.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Trisnu Danisworo sebenarnya sudah mengetahui persis kondisi riil SM Balai Raja. Hanya saja, ketika dipertanyakan masalah itu, dia mengatakan masih mempelajari dan mengumpulkan bahan tentang kawasan hutan konservasi itu.

Ada beberapa solusi untuk penyerobotan lahan itu.

Pertama, pemerintah menghapus kawasan konservasi itu untuk diserahkan kepada petani kelapa sawit yang sudah mengeluarkan uang banyak sebagai investasi usahanya.

Kedua, dilakukan penegakan hukum dengan menghancurkan kelapa sawit warga. Atau dilakukan negosiasi setengah-setengah. Artinya, warga harus mau menyerahkan setengah sawitnya untuk dihutankan kembali.

”Tak mungkin melepas status hutan itu tanpa persetujuan dari DPR. Kami akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk solusi suaka itu,” kata Trisnu tanpa memberikan solusi nyata.

Dalam perbincangan dengan Kompas, Gubernur Riau Rusli Zainal sempat memikirkan untuk meminta Menteri Kehutanan memberikan kewenangan penanganan hutan konservasi kepada daerah. Bila pengawasan hutan konservasi masih di tangan pusat, seperti sekarang, daerah hanya akan mendapat getahnya.

Ketika hutan rusak, seperti SM Balai Raja, masyarakat awam pasti berkata, Riau tidak mampu menjaga hutannya. Padahal, seluruh wewenang pengawasan dan dana ada di pemerintah pusat (baca: Kementerian Kehutanan). Persoalan atau benang merah masalah hutan di Indonesia sebenarnya hanya satu, yakni sentralisasi kewenangan pusat tadi. Pada era reformasi sekarang ini, persoalan kehutanan nyaris tidak mengenal pola desentralisasi.

Persoalan hutan di Riau dapat dianalogikan dengan sebuah rumah yang tak dihuni atau dijaga pemiliknya. Kawanan maling dengan gampang menyatroni rumah dan mengambil seluruh harta benda yang ada di rumah itu. RT setempat justru mendapat cap jelek karena wilayahnya disebutkan rawan maling. Ketika kondisi itu diberitahukan kepada si empunya rumah, dia tidak merasa kehilangan. Ternyata, pemilik rumah itu merasa dia hanya sebagai penjaga malam.

Wajah Pertanian Indonesia Terkini


Sejak Indonesia merdeka, sudah banyak tokoh yang menjadi menteri pertanian. Mereka telah berkontribusi bagi pembangunan pertanian di negeri ini. Mereka telah jatuh bangun menyusun bagian demi bagian untuk membentuk profil pertanian Indonesia. Prof Bungaran Saragih menjadi salah satu menteri pertanian (2000-2004) yang ikut memberi wajah pertanian Indonesia.

Melihat-lihat kembali berita-berita pangan dan pertanian periode 2000-2004 di koran Kompas, tidak salah bila seorang pengamat mengatakan, berita-berita saat itu ”keras” mengkritisi kebijakan Bungaran. Akan tetapi, sebenarnya tidak sedikit capaian dan perjuangan Bungaran sebagai pengambil kebijakan pertanian di Indonesia. Tidak sedikit perjuangan dan prestasi Bungaran dalam memberi wajah pertanian Indonesia.

Saat Bungaran menjadi menteri pertanian, ia berhadapan dengan sejumlah kebijakan yang meliberalisasi sektor pertanian. Tidak sedikit kebijakan itu muncul setelah Indonesia tunduk kepada Dana Moneter Internasional (IMF) seusai krisis ekonomi 1998. Salah satu situasi yang menekan saat itu adalah pembebasan impor beras. Akibat kebijakan itu, petani di sejumlah daerah menjerit. Di samping itu, penyelundupan juga merajalela.

Sudah pasti kritik keras kepada pemerintah dilancarkan media. Bungaran harus menghadapi hal ini meski sebenarnya porsi terbesar untuk memecahkan masalah ini sudah pasti bukan di tangan dia karena masalah ini berujung pada kebijakan perdagangan. Akan tetapi, Bungaran dalam porsinya berusaha memberikan insentif untuk usaha tani padi. Kebijakan kredit ketahanan pangan dengan subsidi dari pemerintah muncul pada eranya. Sejumlah kebijakan lain seperti irigasi, benih, dan pupuk juga dimunculkan.

Kebijakan yang sangat berani adalah ketika pemerintah melalui menteri perindustrian dan perdagangan menutup impor beras pada 2003. Meski kebijakan ini muncul dari menteri perindustrian dan perdagangan, sudah barang tentu argumen-argumen dari menteri pertanian menjadi dasar bagi keputusan itu. Keyakinan menteri pertanian mengenai pasokan beras menjadi pertimbangan krusial bagi menteri perindustrian dan perdagangan untuk menghentikan impor beras.

Sejak saat itu harga beras naik sehingga di banyak daerah petani merasa diuntungkan. Buruh di perkotaan banyak kembali ke desa karena usaha tani di desa lebih menguntungkan dibandingkan dengan menjadi buruh di kota. Penulis mendapatkan data soal ini ketika mendatangi sejumlah petani di sebuah desa di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Dampak yang paling berharga setelah penghentian impor beras, media lebih mudah memantau penyelundupan beras. Dengan penutupan itu, beras yang masuk ke Indonesia dari luar negeri pasti menyelundup, termasuk ketika Perum Bulog mengimpor, dengan mudah media bisa mendapatkan kapal yang menyelundup di luar kapal-kapal yang dipesan Perum Bulog. Petani padi benar-benar merasa terlindungi saat itu.

Ketika Bungaran memimpin Departemen Pertanian, pada saat yang bersamaan muncul banyak masalah dalam perdagangan produk-produk pertanian. Saat itu sejumlah penyakit juga menjadi perhatian dunia, seperti penyakit mulut dan kuku, penyakit sapi gila, dan penyakit flu burung.

Risiko

Perdagangan yang cenderung makin terbuka membuka risiko-risiko berbagai penyakit masuk ke sebuah negara. Sejumlah upaya dilakukan dengan kerja keras dan tentu saja diplomasi yang cerdik. Impor kulit hewan, jagung, daging, produk asal hewan, dan lain-lain dapat dicegah. Berkali-kali Departemen Pertanian harus mempertahankan argumen untuk melarang masuk berbagai produk agar Indonesia tetap bebas dari sejumlah penyakit. Salah satu langkah yang berani adalah melarang masuk sekitar 200.000 ton jagung asal Argentina dan Brasil karena dikhawatirkan bisa membawa penyakit mulut dan kuku.

Saat itu pejabat tertinggi di Pusat Karantina Pertanian (nama lama) masih termasuk dalam eselon dua. Dengan melihat perdagangan yang makin terbuka dan kompleks ”kekuasaan” Pusat Karantina Pertanian tidak memadai, pada masa Bungaran kepala Badan Karantina Pertanian (nama baru) diusulkan naik menjadi eselon satu. Usulan ini disetujui presiden setelah melalui perjuangan keras, bahkan harus melalui sebuah pertemuan yang dilakukan menjelang subuh.

Keputusan pemerintah itu menjadikan kewibawaan Badan Karantina Pertanian makin kokoh. Di sejumlah daerah, terutama di perbatasan dan pelabuhan, peralatan karantina dan kapasitas pegawai karantina ditambah. Bila sekarang kita melihat petugas karantina makin menunjukkan gigi, salah satunya karena perjuangan Bungaran yang memperkuat posisi Badan Karantina Pertanian itu.

Pada masa-masa Bungaran, pegawai-pegawai badan karantina yang mempunyai integritas tinggi muncul. Penulis bisa melihat hal ini ketika menginvestigasi pengiriman vaksin flu burung pada saat Indonesia belum mengumumkan adanya kasus flu burung di Indonesia. Sudah pasti impor ini tergolong ilegal. Tidak sedikit pegawai karantina yang tetap mempunyai pendirian agar vaksin itu tidak masuk ke Indonesia di tengah tekanan dari sejumlah pihak. Dengan risiko kehilangan jabatan, mereka berupaya agar vaksin itu ditahan.

Apakah yang dilakukan Bungaran melihat situasi itu? Bungaran memberikan sinyal yang membuat pegawai karantina mantap pada pendiriannya. ”Apa yang kau anggap baik dan benar lakukan saja,” kata seorang pejabat menirukan Bungaran ketika dia melaporkan masalah ini.

Pada masa kepemimpinan Bungaran, Departemen Pertanian menghadapi masalah yang sangat berat di sektor peternakan. Hal ini terkait dengan wabah berbagai penyakit hewan di sejumlah negara dan kasus-kasus lain. Bungaran terpaksa harus mengadakan rapat pada hari Natal ketika AS mengumumkan kasus penyakit sapi gila sehari menjelang Natal. Bungaran harus berjuang menolak impor paha ayam dari AS. Bungaran juga menolak rencana pemasukan hampir 50.000 domba Australia yang ditolak Arab Saudi. Banyak hal yang dilakukannya pada subsektor ini sehingga peternakan Indonesia semakin maju.

Masih banyak yang dilakukan Bungaran yang tak akan cukup ditulis di sini, seperti diplomasi Bungaran sehingga Departemen Pertanian diberikan kesempatan mengajar petani Afganistan ketika negara ini mulai bangkit dari soal konflik. Belum lagi Bungaran berjuang agar petani tebu terlindungi. Program perbaikan kebun tebu dirintis oleh Bungaran sehingga impor gula terus menurun.

Sudah waktunya banyak hal yang dikerjakan Bungaran untuk mengangkat wajah pertanian Indonesia ditulis. Apalagi belum lama ini ia menyampaikan orasi purnabakti yang bertepatan dengan usianya yang mencapai 65 tahun. Semoga Ompung terus berkarya! Horas!

30 Pesepeda Akan Tempuh Jakarta Surabaya Promosikan Pariwisata


Sebanyak 30 pesepeda akan menempuh jarak Surabaya-Jakarta sejauh lebih kurang 1.100 kilometer, 23 Juni-4 Juli 2010. Kegiatan yang diikuti berbagai komunitas sepeda itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan perayaan ulang tahun ke-45 harian umum Kompas.

Pertemuan pertama para pendukung acara dan peserta bersepeda Surabaya-Jakarta tersebut berlangsung di Kantor Kompas Jakarta, Kamis (29/4).

Mereka yang hadir, antara lain, perwakilan dari Komunitas Jalur Pipa Gas, Jalur Jatiasih, serta Komunitas Onthel. Selain itu juga hadir

Ketua Bike to Work (B2W) Toto Sugito, Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia Komisi MTB Tino, serta Promotion Manager Polygon Peter Mulyadi.

Dua tahun lalu, Kompas sukses menyelenggarakan sepeda lintas Anyer-Panarukan bersamaan dengan ekspedisi peliputan di jalur jalan raya Jalan Raya Pos (De Grote Postweg) yang dibangun pada masa pemerintahan kolonial Gubernur Jenderal Herman Willem.

Kegiatan Jelajah Sepeda Surabaya-Jakarta akan dilaksanakan 12 hari melewati 12 kota. Dalam kesempatan itu, secara simultan juga akan dilaksanakan program pemberian bantuan buku untuk 45 perpustakaan di Malang, Yogyakarta, Semarang, dan Bandung. Selain itu juga akan dilaksanakan pelayanan kesehatan di sejumlah kota.

Tepat pada hari ulang tahun ke-45 Kompas pada 28 Juni 2010, akan dirayakan di Yogyakarta. Acara hari itu, antara lain, diisi dengan bersepeda malam bersama (night ride) dan sejumlah acara hiburan rakyat.

Kebebasan Mendapatkan Informasi Untuk Publik Kini Dijamin Undang Udang


Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berlaku mulai 1 Mei 2010 dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat. Kepedulian masyarakat akan sangat memengaruhi akuntabilitas dan transparansi lembaga publik sehingga mempersempit ruang korupsi.

Peran akuntansi

Wakil Ketua Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan hal tersebut seusai seminar ”Peran Akuntansi dalam Pemberantasan Korupsi” di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Jawa Tengah, Rabu (28/4). Sebagai pembicara lain adalah Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Suradji dan akademisi Theodorus M Tuanakota.

”Jika UU itu tak dimanfaatkan publik, lembaga pemerintah dan badan publik tidak akan menyediakan. Itu kecenderungan yang akan terjadi. Kalau tak dibumikan, ada satu kecenderungan UU itu tak banyak berarti,” ujarnya.

UU KIP yang disahkan pada 30 April 2008 baru dinyatakan berlaku dua tahun kemudian. UU itu melindungi hak masyarakat untuk mengakses informasi dari lembaga pemerintahan ataupun badan lain yang menggunakan dana APBN atau APBD.

Terkait pemberlakuan UU itu, BPKP mulai memilah informasi publik. Menurut Suradji, klasifikasi informasi itu diharapkan siap saat UU tersebut berlaku. Adapun informasi BPKP dipilah menjadi informasi yang setiap hari bisa diakses, berkala, dan yang bukan konsumsi publik.

”Misalnya hasil audit. Auditor itu memiliki kode etik, antara lain, memberikan hasil audit hanya kepada pemberi tugas. Kalau hanya informasi garis besar bisa, tetapi tidak bisa terbuka sama sekali,” ujarnya.

Informasi pertahanan

Di Jakarta, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, kementeriannya berhak menentukan informasi atau apa saja yang dapat dikecualikan atau dirahasiakan sesuai dengan Pasal 17 UU KIP. Hal tersebut dikatakan Purnomo seusai membuka Sidang Umum Ke-13 Ikatan Veteran Se-Asia Tenggara di Jakarta yang berlangsung hingga Rabu lalu.

”Ada sejumlah hal yang tidak bisa kami buka untuk publik, seperti rencana pembangunan kekuatan minimum esensial pertahanan,” katanya.