Monthly Archives: June 2010

Sewa Tanah Untuk Asing Menurut Undang Undang


Proses revisi PP Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia memunculkan wacana tentang hak sewa untuk bangunan atau HSUB, di samping hak pakai, sebagai hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh warga negara asing atau badan hukum asing.

Wacana ini berkah terselubung karena mau tidak mau harus diakui betapapun pentingnya pengaturan tentang pemilikan bangunan oleh warga negara asing/badan hukum asing (WNA/BHA), tetapi yang menentukan adalah kejelasan tentang hak atas tanah tempat berdirinya bangunan. Jika sampai saat ini hakikat hak pakai (HP) belum sepenuhnya dipahami secara obyektif, introduksi HSUB tak akan menyelesaikan permasalahan, justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

PP No 41/1996 memang bermasalah sejak penerbitannya karena substansi yang diatur tidak komprehensif. Akibatnya, PP tersebut tidak efektif. Di satu pihak, masyarakat (termasuk pengembang) sering kali memandang HP dengan sebelah mata karena jangka waktu HP. Padahal, HP perorangan dan badan hukum swasta diberikan dalam jangka waktu 25 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dan dapat diperbarui untuk jangka 25 tahun.

Dibandingkan dengan HGB, jangka waktu HP terpaut lima tahun. Subyek HP lebih luas, yaitu WNI, Badan Hukum Indonesia (BHI), WNA, dan BHA. Penggunaannya pun lebih fleksibel, tidak dibatasi jenisnya. HP atas tanah negara didaftarkan dan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan (HT). Di lain pihak, kekurangpahaman atau kekurangpercayaan terhadap HP memicu terjadinya penyelundupan hukum melalui perjanjian nota riil antara WNI pemegang HM dan WNA, yang memberikan kemungkinan bagi WNA untuk ”memiliki” HM secara material walaupun secara legal-formal pihak WNI adalah pemegang HM.

Dalam perjanjian itu, kedudukan WNI adalah trustee atau nominee. Perjanjian yang dimaksudkan untuk secara tak langsung mengalihkan HM ke WNA itu melanggar Pasal 26 Ayat (2) UUPA yang berakibat perjanjian batal karena hukum, tanahnya jatuh kepada negara dan pembayaran yang telah diterima pihak WNI tak dapat dituntut kembali. Dalam perjanjian semacam ini, WNA tak memperoleh perlindungan hukum. Namun, penyelundupan hukum semacam ini tak serta-merta dapat dideteksi kecuali bila di kemudian hari timbul sengketa dan diproses di pengadilan.

Hak sewa untuk bangunan

HSUB diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 UUPA. Seperti HP, HSUB dapat dimiliki WNI, BHI, WNA, dan BHA. HSUB memberikan hak kepada seseorang untuk menggunakan tanah HM orang lain yang diserahkan dalam keadaan kosong, untuk mendirikan bangunan, dengan membayar kepada pemilik tanah sejumlah uang tertentu. HSUB tidak termasuk hak atas tanah yang didaftarkan dan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani HT. HSUB hanya dapat beralih dengan izin pemilik tanahnya. Berbeda dengan HP, HSUB hanya dapat terjadi di atas tanah HM. Untuk memperoleh hak mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah HM harus dibayarkan uang sewa.

HSUB belum diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang- undangan di bidang pertanahan. Tanpa pengaturan rinci, introduksi HSUB dalam usulan revisi PP No 41/1996 berpotensi menimbulkan penyelundupan hukum. Dapat terjadi, pembuatan perjanjian antara WNI pemegang HM dan WNA dengan ”kedok” HSUB itu digunakan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 26 Ayat (2) UUPA dengan cara (1) memberikan HSUB dengan jangka waktu ”sewa” yang melampaui batas kewajaran; (2) ”uang sewa” yang diberikan sebenarnya merupakan harga tanah yang sebenarnya; (3) pemilik tanah hanya dapat meminta kembali tanahnya dengan membayar kembali sebesar harga tanah. Konstruksi hukum pemberian HSUB bagi WNA semacam ini akibat hukumnya disebutkan dalam Pasal 26 Ayat (2) UUPA.

Perlu kesepahaman bahwa sampai dengan saat ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak atas tanah tempat berdirinya bangunan yang dapat dimiliki WNA/BHA adalah HP. Wacana tentang HP yang dapat diberikan sekaligus dalam jangka 70 tahun itu tidak perlu dilanjutkan. Putusan MK dalam perkara No 21-22/PUU-V/2007 menyatakan, pemberian HP dengan jumlah 70 tahun sekaligus bertentangan dengan UUD 1945. Pasca-putusan MK tersebut, terkait jangka waktu HP, dapat dirujuk pada PP No 40/1996 tentang HGU, HGB, dan HP atas tanah.

Menurut PP No 40/1996, untuk keperluan investasi, atas permohonan yang bersangkutan, dapat diberikan SK perpanjangan dan pembaruan HP sekaligus. Jangka waktu HP adalah satu hal, tetapi minat WNA dipengaruhi juga oleh faktor lain, misalnya stabilitas politik, iklim ekonomi kondusif, dan pelayanan tepat waktu serta bersih dari KKN.

Pengaturan pemilikan bangunan oleh WNA/BHA antara lain meliputi fungsi bangunan, harga minimal, persentase pemilikan WNA/BHA dalam keseluruhan unit bangunan dalam suatu kompleks, peralihan, pembebanan, hapusnya dan pengawasannya. Karena substansi pengaturan hak atas tanah beserta bangunan bagi WNA/BHA meliputi berbagai aspek, dalam proses penyusunan revisi PP No 41/1996 diperlukan koordinasi pihak-pihak yang berkepentingan yang bekerja dalam satu tim.

Maria SW Sumardjono Guru Besar Hukum Agraria FH UGM, Yogyakarta

Universitas Jenderal Soedirman Kembangkan 5 Varietas Padi Baru


Setidaknya, lima macam padi varietas baru sedang dikembangkan di Laboratorium Pemuliaan Tanaman Bioteknologi Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya, varietas baru padi gogo aromatik, yang benihnya akan diluncurkan Oktober 2010.

Selain baunya yang wangi, menurut Kepala Laboratorium Pemuliaan Tanaman Bioteknologi (LPTB) Fakultas Pertanian Unsoed Dyah Susanti, Senin (14/6), padi gogo aromatik temuan peneliti di LPTB, Profesor Totok Agung, ini juga kaya protein. Nilai proteinnya mencapai 12,8 persen, sementara kadar protein pada padi biasa hanya sekitar 8 persen.

Sementara yang masih dalam pengembangan sebagai varietas baru, lanjutnya, antara lain, adalah padi kaya unsur ferum (Fe) atau zat besi, padi kaya protein tinggi, padi tahan naungan, dan padi tahan suhu rendah. Penelitian padi calon varietas baru itu seluruhnya dilakukan para ilmuwan LPTB yang juga pengajar di Fakultas Pertanian Unsoed.

Para ilmuwan di laboratorium itu juga sedang berusaha mengembangkan budidaya padi varietas posihikari dari Jepang yang nasinya pulen dan kaya protein. ”Sejauh ini, kami masih dalam tahap uji coba karena padi hanya mau tumbuh di dataran tinggi dan suhu dingin,” ujarnya.

Namun, dalam waktu dekat, Dyah mengatakan, pihaknya mengembangkan padi kaya zat besi yang ditemukan peneliti di Fakultas Pertanian, yakni Suwarto.

Menurut Suwarto, padi temuannya, yang telah melalui masa penelitian uji coba sejak 2007, sekarang sedang melalui uji multilokasi di 14 lokasi di Banyumas dan Purbalingga.

Ketua RT Dihukum Karena Menebang Pohon Tanpa Izin


Lantaran memberi izin menebang pohon di area taman, Ketua Rukun Tetangga 08 Rukun Warga 04, Pondok Labu, Cilandak, Herman Winanta terancam sanksi. Dia terancam harus mengganti menanam pohon mahoni yang ditebang di taman tersebut.

Suku dinas pertamanan tidak mengeluarkan izin penebangan pohon di Taman Wijaya Kusuma, Kelurahan Pondok Labu. Pohon yang ditebang adalah mahoni (Swietenia mahagoni).

Selain Herman, penebang pohon, yaitu pekerja harian lepas, Suku Dinas Pertamanan Jakarta Selatan juga terancam sanksi. Mereka diduga menyalahgunakan kewenangannya menebang pohon tanpa izin resmi.

”Penebangan pohon mahoni di Taman Wijaya Kusuma tanpa izin dari kami. RT setempat tidak berhak memberi izin menebang pohon itu ke siapa pun. Setelah kami minta keterangannya, dia mengakui izin itu dari dia,” ujar Kepala Suku Dinas Pertamanan Jakarta Selatan Heru Bambang, Senin (14/6) di Jakarta.

Ia mengatakan, pohon-pohon yang ada di taman dilindungi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Sanksi penggantian pohon disesuaikan dengan berapa pohon yang ditebang. Setiap satu batang pohon, penebang atau pemberi izin penebangan wajib mengganti 10 batang pohon serupa dengan ketinggian minimal 3 meter berdiameter 10 cm.

Petugas Suku Dinas Pertamanan meminta keterangan Herman di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jalan Prapanca.

Kepada petugas, Herman mengaku mengizinkan penebangan tiga batang pohon saja. Namun, dalam investigasi petugas suku dinas pertamanan, terdapat tujuh pohon yang sudah ditebang orang.

Pengamatan Kompas, pohon yang ditebang, baik sampai dasar batang maupun tidak, lebih dari tujuh pohon.

Kepada petugas, Herman mengaku hanya memberi izin penebangan pohon yang keropos untuk menghindari pohon tumbang saat cuaca buruk. Untuk mengecek kebenaran informasi Herman, dia akan memberikan keterangan berikutnya kepada petugas Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta, Selasa.

”Kami tidak main-main, mereka yang menebang dan memberi izin penebangan harus bertanggung jawab,” katanya.

Taman Wijaya Kusuma adalah salah satu dari sekitar 300 taman di Jakarta Selatan yang berada di lahan seluas 900 meter persegi. Selain ditumbuhi pohon mahoni, di taman ini juga terdapat sarana olahraga dan permainan anak. Pada sore hari, banyak pengunjung di Taman Wijaya Kusuma. Mereka memanfaatkan waktu senggang dengan berolahraga, bermain, atau sekadar duduk di bangku semen di dalam area taman.

Cuaca buruk

Rizki (40), warga setempat, menghabiskan waktu luang bersama dua anaknya, Fatih (11) dan Alia (6). Rizki baru menyadari jika sejumlah pohon di taman tersebut ditebang. Menurut dia, Taman Wijaya Kusuma menjadi kurang rimbun. Dia memahami jika alasan penebangan tersebut untuk menghindari pohon tumbang. Namun, dia menyayangkan sejumlah pohon yang masih kuat ditebang sampai hampir rata dengan tanah.

”Saya suka pergi ke taman ini bersama keluarga,” kata Rizki.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Selatan berencana memeriksa semua pohon yang berusia lebih dari 10 tahun. Pemeriksaan itu untuk mengantisipasi pohon tumbang ketika cuaca buruk. Suku dinas pertamanan melibatkan peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam kegiatan tersebut.

Petugas pemeriksa terlebih dahulu pohon tua yang ada di tepi jalan. Di Jakarta Selatan, ada sekitar 197.000 pohon dari beraneka jenis. Sekitar 3.000 pohon di antaranya berusia 10 tahun ke atas, sementara 1.102 pohon berusia lebih dari 50 tahun.

Antisipasi adanya pohon tumbang terkait dengan kondisi cuaca di wilayah Ibu Kota. Memasuki minggu terakhir pada Mei, berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hujan sering turun di wilayah Jakarta Selatan, Utara, Barat, Timur, Pusat, dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Polisi Sedang Mencari Orang Yang Upload Video Seks Mesum Pertama Kali


Kepolisian Negara RI kini memburu pihak yang pertama kali mengunggah ke internet dan menyebarkan beberapa video porno berisi tiga orang yang mirip artis Nazriel Irham, Luna Maya, dan Cut Tary. Sebelumnya, polisi telah mengetahui daerah di mana video tersebut pertama kali diunggah, yaitu di Bandung, Jawa Barat, dan Kendari, Sulawesi Tenggara.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Edward Aritonang, Senin (14/6), mengatakan sudah ada perkembangan lebih spesifik terkait penelusuran pihak yang menyebarluaskan video tersebut.

”Kami kan sebelumnya sudah mengetahui lokasi daerah di mana video itu diunggah pertama kali. Nah, sekarang, perkembangannya sudah lebih spesifik. Tetapi, belum bisa diungkap dulu terlalu detail,” kata Edward.

Sementara itu, kemarin penyidik di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri juga memintai keterangan pesohor Cut Tary terkait video yang berisi sosok serupa dengan dirinya.

Edward mengatakan, pihak penyebar video itu dapat dijerat pidana Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 282 KUHP tentang publikasi materi yang melanggar kesusilaan.

Dalam Pasal 4 UU tentang Pornografi disebutkan, setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat, misalnya, persanggamaan. Dalam penjelasan Pasal 4 disebutkan, yang dimaksud dengan ”membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Hentikan razia

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menilai fenomena razia ponsel anak di sejumlah daerah yang masih berlangsung sudah merupakan tindakan keterlaluan. Sebelumnya, Komnas PA telah mengimbau razia tersebut dihentikan.

Namun, karena masih terus berlangsung, Komnas PA hari ini akan mengajukan desakan resmi kepada Polri, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Komnas PA berargumen, razia tersebut telah memperlakukan anak seperti pelaku kriminal dan itu melanggar hak anak. Terlebih, razia yang digelar di berbagai daerah itu dilakukan di tengah proses belajar mengajar di sekolah.

”Sementara polisi sendiri belum menetapkan atau mengumumkan pelaku kriminal atas video itu sendiri,” kata Arist.

Ia menganggap razia tersebut tak lebih dari bentuk kepanikan dan kegagapan aparat dalam menghadapi salah satu dampak negatif dari fenomena perkembangan teknologi informasi, yaitu pornografi. Pendekatan represif oleh aparat terhadap anak-anak tersebut, menurut Arist, juga telah mencederai hak asasi manusia, termasuk melanggar privasi dan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan tersebut termasuk pemahaman terhadap dampak buruk pornografi.

”Pemerintah seharusnya mendorong kalangan pendidik dan orangtua untuk secara intensif mengedepankan dialog untuk menghadapi fenomena global pornografi,” kata Arist

Lagi Tabung Gas 3Kg Meledak Di Bekasi Dirumah Tukang Gado Gado


Satu tabung gas ukuran tiga kilogram bocor dan meledak di kompleks Bekasi Jaya Indah, Kavling Anggrek Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Minggu (13/6) malam. Musibah itu menyebabkan tubuh Muhammad (39) dan istrinya, Wirnawati (37), luka bakar dan dibawa ke rumah sakit di Mekar Sari, Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Muhammad menderita luka bakar di kedua tangan dan kakinya, sedangkan istrinya, Wirnawati, mengalami cedera yang lebih serius karena wajah, tangan, dan kakinya terbakar.

Muhammad mengatakan, dia dan istrinya berada di dapur pada Minggu malam itu untuk memasak dan menyiapkan bahan dagangan. Tiba-tiba terdengar suara mendesis dan tercium bau gas dari salah satu tabung gas yang dipakai untuk menyalakan kompor. Menurut Muhammad, dia mematikan kompor dan mencabut regulatornya agar kebocoran gas berhenti.

”Biasanya kalau (regulator) dicabut, suara desisnya hilang. Dalam kejadian semalam, setelah regulator dicabut, gas langsung menyembur dari tabung,” kata Muhammad yang sehari-hari berdagang nasi uduk dan gado- gado di depan rumahnya.

Selain menderita luka bakar, Muhammad menderita kerugian material karena rumahnya rusak di bagian plafon dan atap.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Komisaris Ade Ary Syam Indradi mengatakan, penyebab ledakan di kompleks Bekasi Jaya Indah masih diselidiki. Polisi mengambil dua tabung gas isi tiga kilogram dari rumah korban untuk memeriksa kerusakan.

”Asal ledakan diperkirakan dari tabung gas isi tiga kilogram itu,” kata Ade.

Musibah atas Muhammad dan istrinya menambah panjang jumlah korban ledakan dan kebakaran karena masalah tabung gas.

Sebelumnya, Jumat, kebocoran di bagian tabung gas isi tiga kilogram menyebabkan korban luka di Bekasi Utara, Kota Bekasi. Seorang pedagang sayur keliling terluka bakar karena tersambar api dari kebocoran tabung gas isi tiga kilogram di kantin Sekolah Dasar Negeri Margamulya, Bekasi Utara. Peristiwa itu memicu kebakaran yang merusak bangunan kantin itu.

Menanggapi kasus kecelakaan terkait kebocoran tabung gas di kota di Indonesia, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menyatakan, jumlah kasusnya kecil, terutama dibandingkan jumlah paket kompor dan tabung gas yang dibagikan sejak program konversi itu diluncurkan mulai tahun 2007.

Sofyano mengatakan, terjadi 51 kasus kecelakaan terkait dengan pemakaian gas selama rentang tahun 2008 sampai Juni 2010. Sementara jumlah keseluruhan paket konversi minyak tanah ke gas mencapai 44,14 juta paket.

”Angka kasus kecelakaan kecil, tetapi kejadiannya tidak dianggap kecil karena ada kerugian dan korban,” ujar Sofyano.

Menurut dia, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi harus menggencarkan sosialisasi penggunaan gas dengan aman, menyosialisasikan prosedur pencegahan dan penanggulangan bahaya karena kebocoran gas, kepada masyarakat.

Pertamina harus mengetatkan persyaratan produksi tabung gas dan perlengkapannya serta masa pakainya. Masyarakat diimbau selalu memeriksa kondisi tabung dan perlengkapan tabung gas sebelum memakainya.

Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan di daerah Pangeran Jayakarta dan Kapuk Muara, Jakarta, mengamankan ribuan komponen pendukung kompor gas, seperti katup/klep, selang, dan regulator.

Produsen dan distributor yang terbukti mengedarkan produk di bawah standar ini terancam sanksi, mulai dari penarikan produk dari pasaran hingga pencabutan izin usaha.

Dua Pemuda Membobol Kartu Kredit Tertangkap Ketika Sedang Memancing


Kasus pencurian data pemilik kartu kredit lalu memanfaatkannya untuk berbelanja lewat internet kembali terjadi. Pelaku kejahatan lewat dunia maya itu adalah F dan LJ, yang berusia 30 tahun dan tidak saling kenal.

F berbelanja memakai kartu kredit milik orang lain yang diterbitkan bank terkemuka di Indonesia. Adapun LJ membobol data kartu kredit yang diterbitkan bank di Amerika Serikat. Kasus itu terungkap setelah para korban di Jakarta dan di luar negeri melapor kepada polisi.

Kepala Satuan Cyber Media Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Tommy Winston Watuliu, Senin (14/6), mengakui menangkap dua tersangka pencurian itu sekitar sebulan lalu, tetapi perkara itu baru dibuka kemarin.

”Tak mudah mencari barang bukti, apalagi korban LJ adalah warga negara asing yang tinggal di luar Indonesia. Perlu klarifikasi saksama,” kata Tommy.

LJ, mantan mahasiswa bidang informasi dan teknologi perguruan tinggi swasta, mencuri data korban lewat portal Google. Dia beraksi sejak tahun 2001 dan berbelanja berbagai barang, seperti laptop, senilai total Rp 2 miliar.

F baru beraksi selama setahun. Dia berbelanja jam mewah merek Rolex, Cartier, dan membeli tiket Air Asia berikut menginap di hotel di Bali untuk berlibur bersama temannya. Total dia berbelanja hingga Rp 500 juta.

Polisi menangkap F di Bandara Soekarno-Hatta saat akan ke Bali, sedangkan LJ ditangkap ketika sedang memancing di sebuah tempat di Jakarta Timur.

500 Guru Marah Sertifikasi Sejak 2008 Belum Selesai


Sedikitnya, 500 guru dari berbagai jenjang pendidikan yang tergabung dalam Forum Guru Medan Korban Sertifikasi 2008 marah saat mendatangi Kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Utara, Senin (14/6). Mereka mempertanyakan proses sertifikasi 3.400 guru.

Sertifikasi sejak 2008 sampai saat ini belum ada kejelasan. Namun, para pengurus Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sumut sedang tidak ada di kantor.

Kedatangan ini merupakan yang kedua kalinya setelah kedatangan anggota Forum Guru Medan Korban Sertifikasi (FGMKS) 2008 pada akhir April lalu. Para guru taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan itu datang sekitar pukul 13.30 dengan menggunakan angkutan kota dan sebagian menggunakan sepeda motor. Sesampai di Kantor LPMP, mereka ditemui Kepala Seksi Teknis Data LPMP Arsenal Sinulingga yang meminta para guru untuk berdiskusi di ruang lantai III.

Kepada Arsenal, para guru menjelaskan maksud kedatangan mereka dan meminta penjelasan dari Arsenal mengenai perkembangan proses sertifikasi. Namun, Arsenal tidak dapat menjelaskannya karena memang bukan dia yang menangani sertifikasi tersebut. Dia menjelaskan bahwa jajaran pimpinan LPMP, termasuk Sekretaris LPMP Sumut Rudianto, sedang berada di Aceh sampai 16 Juni mengikuti workshop.

”Kalau kau tidak tahu, untuk apa kau temui kami. Panggil atasanmu yang bisa menjelaskan,” bentak seorang guru. Para guru tampak emosional dan marah sehingga suasana menjadi gaduh.

Arsenal pun keluar ruangan dan mempersilakan para guru tetap menunggu. ”Baik. Bila perlu, kami akan menginap di sini,” kata Ketua FGMKS 2008 Lodden Silitonga yang disambut dengan sorak-sorai para guru.

Namun, rencana untuk menginap itu batal karena para guru merasa perlu melakukan pekerjaan lain yang lebih produktif, seperti mengajar dan mengurus rumah. Lagi pula, para pengurus LPMP baru pulang dari Aceh pada 16 Juni sehingga jika mereka menginap pun tidak akan bisa bertemu dengan pengurus LPMP.

Para guru berencana mendatangi Kantor LPMP lagi pada 17 Juni dengan jumlah massa yang lebih besar. ”Kami ingin suara kami didengar,” kata Lodden.

Sejak 2008

Lodden mengatakan, para guru itu telah menyerahkan semua berkas persyaratan mengikuti seleksi sertifikasi guru pada 2008. Semestinya, mereka sudah menjalani Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) pada September 2008. Namun, baru setahun kemudian, yakni September 2009, pelatihan tersebut terlaksana.

Hal itu saja sudah menjadi soal karena para guru di kota-kota lain yang mengajukan berkas persyaratan pada 2008 telah menerima surat keputusan (SK) pada 2009. Semestinya, empat bulan setelah PLPG, para guru sudah mendapatkan sertifikat dan nomor register atau SK.

”Bahkan, tanggal 23 April 2010 keluar SK bagi guru yang baru mengajukan sertifikasi gelombang III tahun 2009. Lantas, kapan SK kami turun?” gugat anggota FGMKS 2008, A Sibarani.

Sebelumnya, Rudianto menjelaskan, keterlambatan proses sertifikasi itu terjadi karena sejak awal berkas dari Kota Medan terlambat diproses