Rencana Tata Ruang 2010-2030 Jakarta Tidak Detail dan Lengkap


Foto Banjir Didepan Mal Gandaria City

Foto Banjir Didepan Mal Gandaria City

Kendaraan melintasi genangan air setinggi lebih kurang 50 sentimeter di Jalan Sultan Iskandar Muda di seberang mal Gandaria City, Gandaria, Jakarta Selatan, Senin (27/9). Hujan deras yang merata di Jakarta dan sekitarnya mengakibatkan genangan air di sejumlah titik. Akibatnya, banyak kendaraan yang terjebak sehingga menimbulkan kemacetan panjang.

Draf Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW DKI Jakarta 2010-2030 hanya memuat rencana makro (rencana yang tidak detail atau tidak lengkap) mengenai arah perkembangan Jakarta atau tidak mendetail. Masyarakat yang ingin memberi masukan mengenai detail rencana tata kota diharapkan menunggu proses penyusunan rencana detail tata ruang kota atau RDTRK.

Asisten Sekretaris Daerah DKI Bidang Perekonomian Hasan Basri, Senin (27/9) di Jakarta Pusat, mengatakan, dalam RTRW 2010-2030 dimuat mengenai arah pengembangan transportasi, luasan lahan untuk permukiman, komersial, dan ruang terbuka hijau (RTH), acuan jumlah penduduk, dan rencana yang bersifat makro lainnya.

Salah satu substansi penting dalam RTRW 2010-2030 adalah transportasi massal. Angkutan massal cepat (MRT) akan dibangun dari selatan ke utara dan dari barat ke timur.

Kehadiran angkutan massal akan mengubah lokasi pusat bisnis. Stasiun MRT akan menjadi magnet tersendiri bagi aktivitas komersial.

Pemerintah akan mendorong konsolidasi lahan di sekitar stasiun MRT. Banyak bangunan di sekitar stasiun menjadi bangunan tinggi dan pemilik usaha komersial di bangunan horizontal akan bergabung di bangunan tinggi tersebut.

Dengan demikian, sebagian bangunan horizontal dapat diubah menjadi ruang terbuka hijau. Sistem ini juga dapat diterapkan untuk melakukan peremajaan permukiman, dari horizontal menjadi vertikal.

Sementara itu, Deputi Gubernur DKI Bidang Tata Ruang Ahmad Hariadi mengatakan, Pemprov DKI mempersilakan DPRD untuk membahas draf RTRW bersama masyarakat. Masukan dari masyarakat juga dapat didengarkan dan ditampung.

Namun, tidak semua aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam RTRW karena produk tata ruang ini bersifat makro, bukan detail.

”Proses dengar pendapat publik dapat dilakukan DPRD karena fase pembahasan ini sudah diserahkan ke DPRD. Namun, saran saya, masyarakat yang ingin memberi masukan secara detail sebaiknya menghemat energi dan memberi masukan saat pembahasan RDTRK,” kata Hariadi.

Hasan Basri mengatakan, perubahan draf RTRW 2010-2030 harus diikuti dengan penyesuaian langkah dan waktu yang diperlukan untuk mencapainya.

”Jika DPRD menetapkan luas RTH dalam RTRW mencapai 30 persen, hal itu dapat saja diakomodasi dalam RTRW 2030. Namun, DPRD juga perlu menetapkan lahan yang akan dijadikan RTH, dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan, dan waktu untuk mencapainya,” kata Hasan

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s