Presiden Harus Orang Indonesia Asli. Tapi Mana Yang Asli?

Kata Undang-Undang Dasar, presiden ialah orang Indonesia asli. Mari kita kaji asli menurut pemaknaan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pertama, ’tidak ada campurannya, tulen, murni’. Bagaimana menilai kemurnian orang Indonesia? Yang murni itu badannyakah, atau jiwanya? Kalau jiwanya, manakah lebih murni Indonesia, si asing Multatuli pembela rakyat kecil atau si pribumi bupati penindas rakyat? Kalau badannya, seseorang dengan ayah warga negara Indonesia ibu bukan, tapi lahir di Indonesia sebagai warga negara Indonesia, itu tulen atau campuran? Banyak sekali orang Indonesia mendukung Barack Hussein Obama, yang ayahnya orang Kenya tulen, jadi presiden Amerika. Akankah mereka juga mendukung orang Indo mata biru jadi presiden Indonesia?

Kedua, ’bukan peranakan’ alias ’pribumi’. KBBI yang sama bilang pribumi itu ’penghuni asli’. Ini definisi kepala kejar buntut yang tidak menjelaskan apa-apa. Peranakan diartikan ’keturunan anak negeri dengan orang asing’; anak negeri artinya ’penduduk suatu negeri’. Dengan definisi ini si Indo tidak bakalan jadi presiden. Di sini tidak tercakup definisi populer pribumi yang mengecualikan anak cucu cicit orang Tionghoa yang lahir di Indonesia sebagai warga negara Indonesia, termasuk keturunan anak buah Laksamana Cheng Ho yang sudah ratusan tahun bermukim di Semarang, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Bahkan suku Batak ternyata juga berasal dari India yang menurut definisi ini adalah bukan orang pribumi, masih banyak suku-suku di Indonesia yang bukan asli dari Indonesia.

Keempat (makna ketiga, ’bukan salinan’, tidak relevan), ’baik-baik’; ’tidak diragukan asal-usulnya’. Mengapa hanya orang yang kita tahu asal-usulnya dianggap orang baik-baik? Wallahualam bissawab. Apakah ini berarti siapa pun, asal orang baik-baik, bisa jadi presiden Indonesia? Lalu, siapa yang berhak menentukan bahwa seseorang itu baik-baik? Siapa yang pantas jadi polisi moral di negeri ini?

Kelima, ’yang dibawa sejak lahir (sifat perbawaan)’. Dari contoh yang diberikan, tampaknya yang dimaksud adalah karakter, sifat sejati yang bisa disembunyikan tapi pasti akan muncul pada saat-saat tertentu. Persoalannya sama dengan definisi keempat, bagaimana menentukan kriterianya. Mungkin bisa mencontoh negeri Obama. Masa lalu calon presiden dibongkar luar dalam habis-habisan oleh media massa sehingga rakyat lebih tahu siapa sebenarnya orang yang mereka pilih.

Keenam, ’(tempat) asal’. Ini agak mudah dipenuhi, kalau jelas yang dimaksudkan adalah asal dirinya sendiri. Seseorang yang lahir di Indonesia sebagai orang Indonesia dengan sendirinya asli. Namun, kalau yang dicari adalah asal-usul nenek moyangnya, rasisme membayang. Kalau asal-usul nenek moyang jadi perkara, bukankah semua orang Indonesia berasal dari tempat lain? Kata almarhum YB Mangunwijaya, kita semua adalah orang perahu, hanya waktu tibanya saja yang berbeda. Jadi, kapankah batas waktu masuk ke Nusantara ini untuk dianggap asli?

Lebih ilmiah lagi, para pakar sekarang umumnya mengakui bahwa nenek moyang Homo sapiens sapiens berasal dari Afrika. Kita semua yang hidup di sini tidak ada yang asli.

Kampung Ampel Ikon Kota Surabaya Dan Jejak Islam Di Tanah Air

Kampung Ampel adalah ikon kota Surabaya. Bukan hanya menjadi jejak sejarah penyebaran Islam, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi. Kampung komunitas Arab itu bukan hanya ramai oleh peziarah ke makam Sunan Ampel, tetapi juga bisnis perlengkapan busana muslim hingga suvenir berupa tasbih, gelang, minyak wangi, air zamzam, dan kurma.

Pasar Kampung Ampel adalah pasar tertua di Surabaya. Diperkirakan menjadi pusat transaksi jual-beli sejak tahun 1420, setelah Kampung Ampel Denta menjadi pusat penyebaran Islam yang dilakukan Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Pada tahun 2003, pasar tradisional itu dipercantik.

Pasar itu tampak lebih baik, antara lain, dengan atap dari bahan fiber yang menggantikan kain terpal. Sayangnya, sirkulasi udara kurang tertata secara baik sehingga pengunjung merasa kegerahan.

Aminuddin Kasdi, ahli sejarah dari Universitas Negeri Surabaya, menuturkan, Kampung Ampel, yang dalam bahasa Jawa ampyal berarti bambu kuning, kala itu berupa hutan pantai. Pertemuan Sungai Pegirian dengan Sungai Surabaya (Kalimas), setelah Bandar Genteng yang pertama ada di Surabaya, bergeser ke utara di Nyamplungan.

”Baru pada tahun 1420, Raden Rahmat menjadikan Ampel sebagai pusat penyebaran Islam di Surabaya dan Jawa Timur atas legitimasi Majapahit,” kata Aminuddin.

Kampung Ampel dikenal luas lantaran eksistensi Sunan Ampel sebagai Wali Songo. Ampel juga identik dengan perkampungan Arab di Surabaya. Di perkampungan itulah komunitas keturunan Arab dari Hadromi/Hadralmaut (Yaman) bermukim.

Perdagangan

Jejak-jejak keturunan imigran asal Hadralmaut yang dikenal sebagai saudagar setidaknya masih tampak dalam komunitas keturunan Arab. Mereka turun-temurun bermukim di perkampungan Ampel, yang sampai sekarang ini menggeluti sektor perdagangan, salah satunya berjualan kain kiloan.

”Sebagian memang masih berdagang dan membuka usaha bisnis pabrik sarung, sedangkan sebagian lainnya bekerja pada sektor lain, termasuk menjadi pegawai atau karyawan,” kata Moh Barmen (72), tokoh keturunan Arab di Surabaya. Barmen pernah menerima anugerah penghargaan sebagai pembina terbaik sepak bola nasional 1974 dari SIWO PWI Pusat Jakarta.

Darah asli Arab sudah melebur dalam diri keturunan Arab yang tinggal di perkampungan Ampel yang meliputi Kampung Ampel Mulia, Ampel Kesumba, Ampel Suci, Ampel Cempaka, Ampel Wirai, Ampel Kembang, dan Ampel Masjid Rahmat.

Komunitas keturunan Arab itu telah menjadi arek alias bagian dari bangsa ini karena lahir, besar, dan melakoni kehidupan di negeri ini. ”Saya sudah tidak lagi merasa Arab, begitu juga dengan ketururan Arab Ampel,” kata Barmen.

Oleh karena itu, yang sekarang ini dilakukan Abdullah Albathati, arek kampung Kalimas Udik, Surabaya, dengan menggelar Festival Kampoeng Ampel di Gedung Utama, Balai Pemuda, Surabaya, merupakan upaya mempertautkan kembali masa silam dan masa sekarang ini. Selama empat hari, Rabu (10/12) malam hingga Sabtu (13/12), potret Kampung Ampel hadir antara lain melalui wisata kuliner (nasi kebuli, roti maryam, dan kebab) dan pergelaran kesenian (gambus dan hajir marawis).

”Kami mencoba mengangkat potensi ekonomi Ampel melalui wisata kuliner khas kampung Arab Ampel, selain kehendak membaurkan diri karena kami bagian dari bangsa ini,” kata Abdullah Albathati, keturunan Arab Yaman

Pendidikan Anti Korupsi Sebaiknya Dimulai Dari Anak-Anak

Pendidikan anti korupsi harus dimulai dari keluarga khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.

“Orang tua dalam hal ini ayah maupun ibu berperan memberikan pendidikan anti korupsi tersebut kepada anak-anak mereka sejak dini,” ujar Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) Meutia Hatta di sela-sela bakti sosial menyambut Hari Ibu ke-80.  Meskipun beliau tidak dapat menjelaskan bagaimana seorang ayah atau ibu yang koruptor mampu mengajarkan anaknya untuk tidak menjadi koruptor.

Menurut Meutia, ayah maupun ibu di dalam rumah tangga harus melatih anak-anaknya untuk jujur dalam melakukan berbagai hal khususnya yang menyangkut uang.

“Kalau kita menyuruh anak belanja sesuatu ke warung, dia harus diajarkan mengembalikan uang sisa belanja tersebut dan dia tidak boleh mengantongi uang sisa belanja tersebut untuk dirinya sendiri,” tandas Meutia.

DPR RI Tutup Mulut Meskipun Kualitas Seseorang Terlihat Dari Caranya Menangani Masalah Pribadi

Belum ada anggota DPR yang mau bicara tentang pernyataan seorang perempuan yang mengaku dinikahi Ketua Komisi V DPR, Achmad Muqowam.

“Saya belum tahu, lagi pula itu urusan pribadi kalaupun benar,” kata Ketua DPR Agung Laksono sambil berlalu meninggalkan wartawan saat ditanya beredarnya berita pernikahan tersebut.  Padahal kualitas seorang pemimpin dapat dilihat dari cara mengurus masalah pribadi, seorang yang suka selingkuh tidak mungkin bisa jujur dalam mengelola pemerintahan karena bagaimana seorang yang mampu dan tega menipu istrinya sendiri dapat jujur kepada rakyat yang tidak memiliki ikatan apa-apa?

Dalam pemberitaan sebuah situs internet, anggota DPR dari FPPP Achmad Muqowam dikabarkan menikah dengan seorang perempuan bernama Pauline Hutauruk. Tapi dua bulan belakangan, Pauline mengaku ditelantarkan oleh anggota DPR tersebut.

Berkali-kali nomor telepon Muqowam dihubungi tetapi tidak aktif sama sekali. Demikian pula SMS yang dikirim bermaksud konfirmasi tidak mendapatkan jawaban.

Anggota Komisi V Rendy Lamadjido yang mengaku kenal dengan Pauline juga menolak berkomentar mengenai berita yang beredar tersebut.

Meski Pauline pernah menjadi staf yang membantunya di bidang politik, tapi kalau soal pribadi tak mungkindicampurinya.

“Meski saya pernah dengar tapi saya nggak mau campur tangan, saya jangan dikait-kaitkan apa itu benar atau tidak saya juga tidak mau tahu,” katanya. “Saya kenal Pauline saya juga teman Pak Muqowam, tapi kalau urusan pribadi saya tidak mau tahu.”

ITU URUSAN PRIBADI
Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Syaifuddin juga mengungkapkan hal sana. Dia tidak mau berkomentar mengenai berita yang menyangkut anggotanya tersebut.

“Sebagai ketua fraksi, dirinya harus bicara soal rakyat Indonesia bukan orang perorang apalagi masalah orang.”

Menurutnya, berita-berita yang menyangkut urusan pribadi hendaknya langsung dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. “Silahkan saja anda hubungi dan konfirmasi kepada yang bersangkutan,” katanya.

Mengenai ancaman Paulina yang akan melapor ke Badan Kehormatan (BK) DPR, Lukman mengatakan tak ada masalah

Kisah Teladan Tan Joe Hok Yang Mengembalikan Uang Hadiah

Sepertinya sudah menjadi kelaziman saat ini, jika atlet berprestasi, hadiah uang pun mengalir. Tetapi pernahkan ada atlet menolak pemberian uang?

Tan Joe Hok rupanya pernah melakukannya. Dan tidak tanggung-tanggung: mengembalikan uang pemberian Bung Karno, sebanyak 1.000 dollar AS.

”Saya kan sudah mendapat beasiswa dari Baylor University (Texas). Kenapa saya mesti menerima uang lagi? Kasihan, masih banyak mereka yang membutuhkannya. Uang saku, saya pun sudah bisa mendapatkannya sendiri dengan bekerja di kampus,” tutur Tan Joe Hok, ketika ditemui di rumahnya di Pancoran, Tebet, Kamis (4/12) lalu.

Ketika itu, menurut Tan Joe Hok, jumlah 1.000 dollar AS besar sekali untuk ukuran masa itu. Sebagai mahasiswa perantauan (Tan Joe Hok mendapat beasiswa studi sampai selesai S-1 di Baylor University, jurusan premedical dengan major kimia dan biologi sejak 1959-1963), tentu, ia bukan tak butuh uang.

”Saya kembalikan uang itu melalui Prof Dr Prijono, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ke alamat pengirimnya,” tutur Tan Joe Hok. Gile. Kan pengirimnya Bung Karno?

Kisah hadiah uang itu bermula dari keberhasilan Tan Joe Hok, yang bersama Ferry Sonneville, pulang kembali dari negeri seberang guna mempertahankan Piala Thomas di Jakarta (1961), setelah untuk pertama kalinya mereka dan timnya merebut lambang supremasi beregu bulu tangkis itu pada tahun 1958.

”Saya cari-cari nomor telepon Ferry di Amsterdam (Belanda), dan berhasil saya hubungi pagi-pagi pukul 01.30. Saya bilang kepada Ferry, ayo Fer kita pulang untuk mempertahankan Piala Thomas,” tutur Tan Joe Hok. Ferry yang tengah studi ekonomi di Amsterdam setuju pulang. Dan dengan biaya serta kesadaran sendiri, Tan Joe Hok pun kembali ke Jakarta. Sementara Ferry berhasil ”didatangkan” dari Belanda dengan dana yang digalang oleh pembaca-pembaca koran Star Weekly.

Begitu pertandingan usai dan Indonesia berhasil mempertahankan Piala Thomas, Tan Joe Hok segera kembali ke AS untuk menyelesaikan studinya.

”Yang saya hargai bukan pemberian uangnya, akan tetapi falsafah di baliknya. Sebagai pemimpin tertinggi, Bung Karno sangat menghargai rakyatnya,” tutur Tan Joe Hok. Ia bahkan ingat benar kata-kata Bung Karno ketika Indonesia berhasil mempertahankan Piala Thomas 1961.

”Kamu mewakili bangsa dan negaramu. Banyak doktor, insinyur…., tetapi orang yang seperti kamu itu hanya bisa dihitung dengan jari. Saya bangga,” kata Tan, menirukan sang pemimpin besar revolusi itu. Sambil menunjuk-nunjuk, Bung Karno itu berkata, ”I’ll give you scholarship.”

Dan ternyata, begitu tiba di kampus di Texas, sudah ada sepucuk amplop yang menerangkan bahwa Tan Joe Hok mendapat kiriman uang sejumlah 1.000 dollar AS dari seseorang di Indonesia….

Tan Joe Hok Pahlawan Indonesia dan Pangharum Nama Bangsa Yang Selalu Dipersulit Oleh Pemerintah Indonesia

Selalu punya cita-cita, punya tujuan. Sikap hidup inilah yang membuat Tan Joe Hok—satu-satunya pebulu tangkis anggota tim Piala Thomas 1958 yang masih tersisa—meraih sukses demi sukses dalam hidupnya. Bahkan, dalam usia senja sekalipun, ia masih punya cita-cita.

Kita hidup, menurut Tan Joe Hok (71), memang selalu harus punya attainable goal, tujuan yang bisa kita capai. Kalau tidak punya cita-cita, itu sama halnya dengan kapal yang tanpa tujuan di tengah lautan, lalu limbung diombang-ambingkan ombak.

Ketika ia masih kecil, misalnya. Mungkin sekitar umur 12 tahun. Si kecil Tan Joe Hok di Kampung Pasir Kaliki, Bandung, juga punya cita-cita sederhana, ”ingin hidup berkecukupan, bisa makan”.

Maklumlah. Masa itu, setelah perang kemerdekaan, sungguh sebuah masa yang sangat sulit. Bisa makan pun masih untung.

”Saya bawa keinginan itu dalam doa, ’Ya Tuhan, bawalah saya kepada apa yang saya impikan, apa yang saya tuju…’,” tutur Tan Joe Hok.

Si kecil Tan lalu merintis tujuannya itu melalui bulu tangkis. Berlatih di lapangan yang dibangun ayahnya, di depan rumah mereka. Dan, ikut bergabung di klub Blue White, Bandung, ketika ia ditawari Lie Tjuk Kong. Siapa tahu bisa berkecukupan dari bulu tangkis….

Tentu bukan tanpa upaya untuk meraih cita-citanya. Ia biasa berlatih keras dari pagi-pagi buta (sampai sekarang pun Tan Joe Hok terbiasa bangun pukul 04.15 dan senam di gym pribadinya untuk tetap menjaga kebugarannya di usia senja, di rumahnya di kawasan Jalan Mandala, Pancoran, Tebet, Jakarta).

Pintu menuju tujuan sederhananya mulai terkuak lima tahun kemudian di Surabaya tahun 1954.

”Saya mengalahkan Njoo Kiem Bie dan tampil sebagai juara nasional pada usia 17 tahun,” katanya. Setelah sukses pertamanya itu, pintu-pintu cita-cita seperti mulai terbuka.

”Saya mulai diundang ke kanan, ke kiri, dan saya pun diundang ke India bersama (pasangan juara All England) Ismail bin Mardjan dan Ong Poh Lin,” tutur Tan.

Mulailah Tan pergi keliling India—ke Bombay, New Delhi, Calcutta, Ghorapur, Jabalpur, dan kota lainnya di India. Keliling lebih dari setengah bulan, pulangnya mampir di Bangkok dan Singapura (Malaya, waktu itu).

”Ismail tidak hanya menjadi kawan seperjalanan saya, tetapi juga sahabat saya,” ungkap Tan Joe Hok, tentang pemain Melayu itu. Dari mulut Ismail pula terembus cita-cita kedua Tan Joe Hok yang mulai ”bisa hidup berkecukupan”.

”Ismail bin Mardjan bilang kepada saya, ini saya tak akan lupakan, ’Eh, Joe Hok, kamu akan menjadi yang terbaik di dunia. Asalkan kamu latihan keras seperti sekarang. Tetapi jangan hidupnya kayak saya ini…’,” tutur Ismail bin Mardjan.

Ketika mampir di rumah Ismail di Malaya, barulah mengerti apa arti kata Ismail ”jangan hidupnya kayak saya”.

”Jangan bayangkan Singapura seperti sekarang ini. Rumah Ismail ada di kampung, kotor, dan sungainya hitam, berbau,” tutur Tan. Sore hari, pukul 18.00, Ismail selalu pamit kepada Tan Joe Hok. Ternyata, guna menyambung hidupnya, sang juara All England itu harus bekerja jadi petugas satpam, dari pukul 6 petang sampai pukul 6 pagi.

”Doa” Ismail kepada Tan Joe Hok itu rupanya terwujud. ”Saya kerja keras dan rupanya doa itu dikabulkan. Saya diundang ke (kejuaraan bulu tangkis paling bergengsi—sebuah kejuaraan dunia tak resmi) All England, ke Kanada dan Amerika Serikat. Ketiga-tiganya saya juara dalam kurun waktu sekitar tiga minggu,” tutur Tan Joe Hok.

Tak hanya berhasil tampil sebagai orang Indonesia pertama yang mampu juara All England, pada tahun 1959, Tan Joe Hok rupanya juga memikat publik di Amerika Serikat.

”Saya dimasukkan di majalah Sports Illustrated,” tutur Tan Joe Hok. Majalah itu masih rapi disimpannya dan, memang, profil Tan Joe Hok menghiasi dua halaman majalah tersebut, terbitan 13 April 1959.

”Wonderful World of Sports. Tan Joe Hok Takes Detroit…”, tulis majalah tersebut. Ada satu foto besar Tan Joe Hok yang berselonjor dengan kedua telapak kaki telanjangnya melepuh-darah, blood-blister, setelah menjuarai AS Terbuka.

”Ketika dioperasi, isinya darah dan nanah,” tutur Tan Joe Hok. Hadiah juaranya? Tan Joe Hok mendapat kesempatan untuk meninjau pabrik mobil di Detroit.

Cita-cita apa lagi? Menurut Tan Joe Hok, semua impiannya sejak masa kecil dan juga ketika remaja sudah tercapai semua. Cita-cita berikutnya, Tan Joe Hok ingin menggapai sukses dalam studi.

Sejak tahun 1959 itu, Tan Joe Hok studi di Texas, memenuhi beasiswa dari Baylor University Jurusan Premedical Major in Chemistry and Biology.

”Antara tahun 1959-1963 (saat menyelesaikan studi di Baylor), saya masih sempat pulang untuk mempertahankan Piala Thomas 1961 di Jakarta serta 1964 di Tokyo. Tahun 1962, saya juga pulang untuk Asian Games,” kata Tan Joe Hok, yang menjadi atlet bulu tangkis pertama yang meraih medali emas di arena Asian Games.

Meski demikian, ada juga ”pengorbanan” yang dilakukan Tan Joe Hok untuk bulu tangkis. Gara-gara ia harus pulang untuk mempertahankan Piala Thomas di Tokyo 1964, studi S-2-nya di Baylor gagal lantaran kurang empat jam kredit (credit hours), maka dia tak lulus, tutur Tan Joe Hok.

Situasi konfrontasi, Bung Karno mencanangkan ”Ganyang Malaysia” dan ”Ganyang Antek Imperialis”, membuat Tan Joe Hok mengurungkan niatnya untuk kembali ke AS meneruskan studi S-2. Ia lalu tinggal di Tanah Air.

”Apa kata Bung Karno, saya nurut saja. Saya malah sempat main di perbatasan Kalimantan sampai ke Mempawah, menghibur sukarelawan kita di medan perang,” ungkap Tan Joe Hok.

”Dulu Ganyang Amerika, eh, tahun 1965 giliran Ganyang China. Dampaknya, kita yang nggak ngerti apa-apa jadi kena,” tutur Tan Joe Hok.

Di pelatnas Senayan pun terjadi perubahan drastis. Suatu siang, di flat atlet—kini Plaza Senayan—Kolonel Mulyono dari CPM Guntur, Jakarta Pusat, mengumpulkan para atlet.

”Kami semua disuruh ganti nama begitu saja. Pak Mulyono yang tentukan,” tutur Tan.

Maka, anggota-anggota Piala Thomas pun ”diberi nama” Indonesia, Ang Tjing Siang menjadi Mulyadi, Wong Pek Sen menjadi Darmadi, Tan King Gwan menjadi Dharmawan Saputra, Lie Tjuan Sien menjadi Indra Gunawan, Tjiong Kie Nyan menjadi Mintarya, Lie Poo Djian menjadi Pujianto, dan Tjia Kian Sien menjadi Indratno.

”Saya diberi nama Hendra oleh (Panglima Kodam Siliwangi) HR Dharsono. Kartanegara saya karang sendiri, pokoknya ada ’tan’- nya,” papar Tan Joe Hok.

Ternyata tak sesederhana pergantian nama. Perlakuan terhadap Tan Joe Hok dan kawan- kawannya itu ternyata ”dibedakan”.

Mengurus KTP dan paspor, mereka harus menunjukkan bukti Surat Bukti Kewarganegaraan RI (SBKRI) meski nyata-nyata bertahun-tahun mereka sebenarnya telah berjuang untuk negeri ini. Itulah namanya dinamika hidup, terkadang manis, ada waktunya pula pahit-getir

Indonesia Segera Ratifikasi Konvensi Penyandang Cacat

Para penyandang cacat Indonesia berharap pemerintah segera meratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Cacat karena konvensi tersebut sangat detail mengakomodasi kebutuhan dan hak penyandang cacat.

”Diharap seluruh peraturan perundangan terkait penyandang cacat dapat diharmonisasi atau disempurnakan,” ujar Ketua Panitia Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca) Afrizar Zakaria pada acara Hipenca di Depok, Jumat (5/12).

Hipenca, yang diperingati setiap 3 Desember, tahun ini bertema ”The International Convention of Persons with Disability, Dignity, and Justice for All of Us” dan tema nasional ”Pemenuhan Hak dan Martabat serta Keadilan bagi Penyandang Cacat Melalui Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Cacat”.

Untuk memperingati Hipenca digelar berbagai kegiatan berupa pentas seni, pameran kerajinan tangan hasil karya penyandang cacat, pameran foto, dan bazar dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang peduli.

Pada pentas seni ditampilkan tari kuda lumping yang disajikan para siswi tunarungu Pangudi Luhur. Diferensia, band penyandang tunanetra, menampilkan lagu Sahabat (Nidji) diiringi bahasa isyarat tangan murid-murid Panti Sosial Tuna Rungu Wicara Melati Bambu Apus. Begitu juga saat mengiringi Bondan Prakoso dan Fade 2 Black yang menggabungkan musik keroncong dan rap.

Acara itu bertujuan memperlihatkan kepada khalayak umum, penyandang cacat bisa berkarya dan berprestasi seperti warga lain. Juga memperlihatkan kepada dunia usaha di Indonesia agar penyandang cacat bisa diterima sebagai tenaga kerja sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang sampai saat ini masih jauh dari harapan.

UU itu telah ada 10 tahun lalu serta mengharuskan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta mempekerjakan lebih dari 100 karyawan atau 1 persen dari total karyawannya

Perempuan Indonesia Belum Mendapatkan Hak atas Keadilan

Meskipun telah muncul berbagai kebijakan baru yang kondusif untuk pemenuhan hak asasi manusia dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, tetapi perempuan belum mendapatkan keadilan dari bangsa dan negara.

Demikian disampaikan Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, Kamala Chandrakirana, memperingati 10 tahun usia Komnas Perempuan di Jakarta, Selasa (25/11).

Memutus tali impunitas penting bagi bangsa Indonesia agar kekerasan yang memakan korban tidak terulang lagi di masa depan. Kenyataannya, demikian Kamala, penyangkalan telah terjadinya kekerasan masih mendominasi lembaga negara, sekolah, dan media massa.

Untuk memutus impunitas, suara korban harus didengar, kekerasan yang terjadi diakui, dan ada dukungan nyata bagi keadilan, serta pemulihan korban kekerasan. Komnas Perempuan selama empat tahun terakhir mendokumentasikan pengalaman perempuan korban kekerasan dan melaporkannya dalam delapan terbitan.

Kedelapan laporan itu tentang situasi HAM perempuan dalam konflik sumber daya alam (SDA) ”Manggarai Berdarah” di Nusa Tenggara Timur (2005); Konflik SDA di Teluk Buyat, Sulawesi Utara (2005); Konflik dan Bencana Alam Tsunami Aceh (2006); Konflik Bersenjata Aceh, Penerapan Syariat Islam dan Upaya Perempuan Korban Mencari Keadilan (2007); Perempuan Korban Peristiwa 1965 (2007); Perempuan Korban Kekerasan Seksual Mei 1998 (2008); Diskriminasi Berlapis pada Perempuan dan Anak dalam Penyerangan Komunitas Ahmadiyah (2008); serta Konflik di Poso, Sulawesi Tengah (2008).

Tantangan

Komnas Perempuan yang bersama gerakan perempuan terus mengupayakan situasi yang kondusif bagi pemenuhan HAM perempuan menemukan, selain muncul 29 kebijakan baru di tingkat nasional, lokal, dan regional yang mendukung penanganan kekerasan terhadap perempuan, pada saat yang sama mendapati 27 kebijakan, umumnya produk di tingkat lokal, yang mendiskriminasi perempuan.

Secara khusus Kamala menyebut UU Pornografi yang menjadikan perempuan dan kelompok minoritas sebagai tumbal oleh oportunisme telanjang elite politik menghadapi Pemilu 2009.

Dalam refleksi perjuangan perempuan dari berbagai pengalaman, Ketua Urban Poor Consortium Wardah Hafidz menyebut, perempuan miskin hanya mempunyai tiga pilihan dalam hidupnya: menjadi TKI, masuk dunia hiburan menjadi penyanyi, atau menjadi pekerja seks. Perjuangan untuk perempuan miskin ini, menurut Wardah, belum secara sistematis disentuh gerakan perempuan, termasuk Komnas Perempuan.

Dari pengalaman di politik, Miranty Abidin dari PAN menyebut belum ada keadilan untuk perempuan. Dia adalah caleg yang awalnya di nomor urut satu untuk daerah pemilihan Ja- karta dari partai tersebut dalam Pemilu 2004. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan dia, diturunkan ke nomor urut dua. Pengalaman Yusan Yeblo dari Papua adalah penyangkalan hak perempuan di tanah Papua yang kaya sehingga perempuan harus berhadapan dengan kekerasan oleh militer, perusahaan, dan pejabat setempat.

Peringatan 10 tahun Komnas Perempuan akan berlangsung setahun.

Wah Mantan Wakil Presiden Indonesia Adam Malik dan Sultan Yogya Ternyata Agen CIA Dengan Bayaran 10.000 Dollar

”Apa kita terlibat?” tanya Senator Fulbright.

”Tidak,” jawab Duta Besar Green mantap.

”Apa kita terlibat dalam percobaan kudeta sebelumnya?”

”Tidak, …saya kira tidak,” jawab Green mulai ragu-ragu.

Pertanyaan Senator Fulbright justru semakin tajam, ”CIA tidak punya peran apa-apa dalam kudeta waktu itu?”

”Maksud Anda tahun 1958?” jawab Green sambil mencoba membalik pertanyaan. Sebelum Fulbright mengulangi pertanyaannya, Green memberi jawaban gamang, ”…saya kawatir, saya tidak bisa menjawab. Saya sendiri tidak tahu, apa yang dulu sudah pernah terjadi” (hal 333).

Percakapan di atas berlangsung dalam rapat rahasia di ruang Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat di Washington DC tahun 1967. Fulbright, nama lengkapnya William Fulbright, senator Arkansas, yang kelak terkenal sebagai pencentus program bantuan pendidikan ke negara-negara berkembang.

Sementara Green adalah Marshall Green, Duta Besar AS di Jakarta semasa akhir pemerintahan Presiden Soekarno yang diguncang oleh peristiwa berdarah dengan menelan korban ratusan ribu orang, dalam Peristiwa 30 September.

Dengan narasi memikat, berupa kutipan kalimat langsung, dalam berbagai rapat yang sering di balik pintu tertutup, buku Membongkar Kegagalan CIA, terjemahan dari Legacy of Ashes, the History of CIA bisa membantu mencerahkan pandangan untuk mengamati beragam latar belakang peristiwa yang pernah menimpa negaranya.

Hal ini terjadi karena si penulis, Tim Weiner, wartawan koran The New York Times, secara profesional mengabdikan dirinya untuk mendalami tetek bengek kegiatan dunia bawah tanah selama dua puluh tahun lebih.

Sebuah kerja keras yang membuahkan buku, dan mungkin memancing bantahan, dari mereka yang disebutkan identitas berikut keterlibatannya dengan CIA. Dinas rahasia negara adidaya yang selalu bernafsu untuk menjadi polisi dunia, sehingga merasa berhak mengatur sekaligus campur tangan dalam menentukan kebijakan negara-negara lain. Memang tidak bisa lain.

Dalam kata pengantarnya, Tim Weiner menegaskan, ”Buku ini bersifat on the record—tidak ada sumber tanpa nama, kutipan tanpa identitas pembicara, atau gosip. Ini adalah sejarah pertama CIA yang seluruhnya dikompilasi dari dokumen-dokumen utama…” (hal xxiv)

Penjelasan latar belakang

Membaca karya Weiner, kita seolah-olah diajak masuk ke dalam persoalan utama. Dalam arti, aneka macam permasalahan yang sudah pernah menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Namun belum pernah kita ketahui tuntas berikut penjelasan latar belakangnya. Ibaratnya, selama ini kita baru menyentuh kulit luar, sama sekali belum berhasil masuk ke rongga paling dalam.

Tentu saja, sekadar menyentuh kulit luar dengan ikut masuk ke dalam serta mengamati gerak berikut tata kerjanya, memiliki perbedaan mendasar. Sebab dengan cara kedua, menerobos ke dalam, akan bisa lebih menjelaskan berbagai pertanyaan, yang selama ini masih belum menemukan jawaban. Semisal tentang huru-hara berikut kemelut politik yang melanda Indonesia menjelang akhir tahun 1965. Kemelut dengan jejak berdarah dan memangsa begitu banyak korban dan yang tidak semuanya bersalah.

Buku ini secara tersirat menyebutkan, CIA (Central Intelligence Agency, dinas rahasia AS) dan juga Pemerintah AS tidak terlibat secara langsung dalam perencanaan kudeta tahun 1965 di Indonesia. Meski diakui, CIA selalu mengingatkan Pemerintah AS bahwa kehilangan pengaruh di Indonesia akan menyebabkan kemenangan AS dalam Perang Vietnam tidak ada artinya. Oleh karena itu, CIA dengan gigih selalu berusaha untuk bisa menemukan pemimpin baru bagi Indonesia.

Istilah menemukan yang dipakai komunitas intelijen tentu saja bisa berganda arti. Bukan sekadar pengertian pasif, tetapi bisa saja aktif dan artinya, bakal membuahkan penafsiran luas. Oleh karena untuk menemukan sesuatu, sering harus menghalalkan segala macam cara. Termasuk terbuka kemungkinan untuk menyingkirkan atau minimal menggeser, tokoh lama yang sudah tidak lagi bisa dipakai.

Gempa di awal Oktober

”…tanggal 1 Oktober 1965 sebuah gempa politik pecah di Indonesia. Tujuh tahun setelah CIA berusaha menggulingkannya, Presiden Sukarno secara diam-diam telah melancarkan sesuatu yang tampak sebagai usaha kudeta terhadap pemerintahannya sendiri. Setelah berkuasa selama dua dekade, Sukarno, yang mengalami masalah kesehatan dan kemunduran dalam membuat penilaian, berusaha menopang kepemimpinannya, bersekutu dengan PKI” (hal 329).

Sayang, buku ini tidak menjelaskan bagaimana model persekutuan antara Bung Karno dan PKI. Selain keterangan yang sudah diketahui luas bahwa PKI telah berkembang sangat pesat serta berhasil merekrut begitu banyak anggota baru. Sehingga PKI telah bisa menjelma menjadi organisasi komunis terbesar di dunia, di luar Uni Soviet dan China. Dengan jumlah anggota terdaftar sekitar 3,5 juta orang.

”Manuver Sukarno untuk mendekat ke aliran kiri terbukti justru fatal. Setidak-tidaknya, lima orang jenderal dibunuh pada malam nahas tersebut, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat. Radio pemerintah kemudian mengumumkan, sebuah dewan revolusioner telah mengambil alih kekuasaan untuk melindungi Presiden dari ancaman CIA…”.

Jika akurasi menjadi pedoman utama buku nonfiksi, maka kutipan yang kurang akurat pasti sangat mengganggu sekaligus bakal menyurutkan penilaian pembaca. Sebab siapa masih bisa menjamin, pada bagian-bagian lain tidak terjadi kekeliruan yang sama?

Mengenai jumlah korban jenderal yang dibunuh dalam peristiwa tersebut, semua orang sudah lama tahu melalui berbagai laporan yang sudah berkali-kali dipublikasikan. Dari tujuh sasaran penculikan, enam jenderal tewas menjadi korban. Hanya Jenderal AH Nasution satu-satunya yang bisa lari dan menyelamatkan diri.

Memang, kalimat setidak-tidaknya lima jenderal dibunuh tidak sepenuhnya keliru. Tetapi, bagaimana mungkin keliru (atau tidak mau) mengutip sesuatu yang sudah secara luas diketahui khalayak? Maka bagaimana kita bisa percaya kepada jumlah korban lainnya jika aksi pembunuhan termaksud dilakukan secara massal dan jauh dari pantauan independen? Sebagaimana kenyataan mengenaskan yang kemudian telah menyusul muncul, langkah balasan terhadap pembunuhan para jenderal bersangkutan.

Adam Malik agen CIA

Sebuah pernyataan dalam buku ini yang mungkin sangat mengejutkan bunyinya sebagai berikut, ”CIA memiliki seorang agen yang mempunyai posisi baik, Adam Malik, mantan Marxis berusia 48 tahun dan pernah mengabdi sebagai duta besar di Moskwa dan menteri perdagangan…”

”Saya merekrut dan mengontrol Adam Malik,” kata Clyde McAvoy, pejabat tinggi CIA dalam wawancara tahun 2005, khusus untuk pengumpulan bahan guna penerbitan buku ini. McAvoy bertemu Adam Malik di Jakarta tahun 1964, ”…dia pejabat Indonesia tertinggi yang pernah kami rekrut” (hal 330). Setelah bisa merekrut bekas wartawan yang nantinya meraih puncak karier sebagai Wakil Presiden dan juga Ketua Sidang Majelis Umum PBB, McAvoy mengatakan, ”…kami mendapatkan persetujuan untuk meningkatkan program operasi rahasia buat mendorong sebuah baju politis di antara kelompok kiri dan kanan di Indonesia”.

Dorongan dari agen CIA di Jakarta tampaknya sangat lancar. Oleh karena, ”…setelah beberapa minggu mengalami suasana menegangkan, maka pada Oktober 1965, Indonesia terpecah dua. CIA masih terus mengkonsolidasi lahirnya sebuah pemerintah bayangan, yakni kelompok tiga serangkai, terdiri dari Adam Malik, Sultan Yogya, dan seorang perwira tinggi Angkatan Darat berpangkat Mayor Jenderal, Suharto…” Untuk mendukung peran serta Adam Malik, ”…kami menyerahkan uang tunai 10.000 dolar AS untuk membiayai aksi pembasmian Gestapu” (hal 332).

Selama ini, yang terdengar hanya tentang seorang staf Adam Malik yang sudah pernah menerima daftar susunan anggota PKI dari Kedubes AS di Jakarta. Tetapi sama sekali belum pernah keluar pernyataan bahwa Adam Malik menerima uang dari CIA dan bahkan direkrut sebagai agen CIA. Benarkah ini semua?

Tentu saja, karena menyangkut nama baik seseorang, apalagi tokoh yang sudah pernah dipercaya menjabat wakil presiden, buku ini perlu segera memperoleh klarifikasi. Sebagaimana bagian yang menyebutkan, Bung Karno bersekutu dengan PKI.

Klarifikasi mutlak harus dilakukan agar pembaca tidak ikut-ikutan menebar fitnah. Tetapi pada sisi lain, jangan menjadikan diri kita bagaikan seekor burung unta. Tidak pernah mau tahu kebenaran, oleh karena sibuk membenamkan kepalanya ke dalam gundukan pasir.

Pahlawan Adalah Gelar Bagi Yang Tewas Dua Kali

Sejarah memerlukan peristiwa. Peristiwa memerlukan tokoh. Dan tokoh harus tewas dalam peristiwa. Dengan cara itu sejarah diulang-ulang, dan tokoh diingat-ingat. Mengulang dan mengingat harus menimbulkan ”sensasi politik” agar dapat menghasilkan ”ketagihan historis”. Sensasi itu namanya ”perjuangan”, dan pelembagaannya bernama ”kepahlawanan”.

Arsip nasional adalah tempat sensasi politik disimpan. Maka begitulah, secara rutin arsip itu dibuka, dan rutinitas itu justru menghambarkan sensasinya. Namun, ritus harus terus berlanjut karena negara memerlukan masa lalu.

Kepahlawanan lalu menjadi rutinitas politik kebangsaan, tetapi ritusnya tidak menghasilkan imajinasi kebudayaan. Yang terasa justru hanya semacam ”perang tarif” politik di dalam menentukan siapa, kapan, dan untuk apa sebuah lencana kepahlawanan dianugerahkan.

Ketagihan historis adalah candu kekuasaan. Ia mengikat masyarakat di tiang politik masa lalu, dan mengatur ruang sejarah dari titik itu. Akibatnya, ruang sejarah menjadi terbatas, yaitu sebatas jumlah peristiwa yang memiliki ”tokoh”. Dan karena politiklah yang mendefinisikan syarat-syarat menjadi ”tokoh”, maka arsip nasional tidak lain adalah arsip politik.

Dalam konstruksi semacam itu, kepahlawanan tak lagi menjadi ”ruang hening cipta” untuk meluaskan batin kemanusiaan, tetapi berubah menjadi ”pasar tumpah” yang hiruk pikuk oleh berbagai dagangan politik.

Pahlawan tewas dua kali

Gejala ”kecanduan pahlawan” menumbuhkan industri politik baru: upacara, tanda jasa, biografi, proposal seminar, pidato- pidato, puisi, film, talk show, iklan politik, dan doa-doa. Di sini, produk sejarah dan produk kebudayaan massa bercampur dalam pasar yang sama: demagogi!

Begitulah ”sang pahlawan” tewas untuk kedua-kalinya: bukan di medan perang, tetapi di medan makna! Persoalan kita memang ada di sini. Kepahlawanan selalu kita simpan dengan password politik. Padahal, sebuah makna semacam ”kepahlawanan” seharusnya disimpan dalam folder sejarah sosial yang terbuka, tanpa password, agar ia dapat diakses oleh beragam imajinasi. Dengan cara ini ruang sejarah dapat meluas dan kita bertumbuh dalam pengalaman kebudayaan yang inklusif, lega, dan sugestif bagi pendidikan kemanusiaan.

Sejarah diperlukan bukan karena sensasi politiknya. Juga bukan sebagai sumber keteladanan nilai. Akan tetapi, pada percakapan terus-menerus tentang kemanusiaan. Keteladanan tidak harus diikatkan pada masa lalu. Ia dapat berada di masa depan, yaitu pada ide-ide yang membuka ruang imajinasi peradaban.

Cita-cita politik yang menimbulkan toleransi kemanusiaan adalah ”a history in the making”. Sebaliknya, orientasi obsesif pada politik identitas di masa lalu adalah imajinasi historis yang berbahaya.

Oleh karena itu, dalam soal ”kepahlawanan”, ruang sejarah juga meluas mengikuti daya jelajah pikiran. Sesungguhnya suatu deteritorialisasi sejarah sedang terjadi di dalam berbagai percakapan kebudayaan kita. Pertemuan pikiran dunia karena eskalasi komunikasi memungkinkan kondisi kemanusiaan dirawat di luar batas-batas natural sebuah bangsa.

Reorientasi mental

Dalam banyak peristiwa dunia, yaitu dalam hal yang menyangkut ”penyelamatan kemanusiaan”, kepahlawanan justru berasal dari luar batas bangsa. Begitulah dulu kita sinis pada ide hak asasi manusia, pada individualitas, pada liberalisme, pada pluralisme.

Akan tetapi, itulah nilai-nilai kepahlawanan global yang memungkinkan kita bercakap-cakap dalam bahasa politik kemanusiaan, dan bahkan telah kita pakai untuk mengoreksi masa lalu kita yang penuh dengan penindasan dan penghinaan terhadap kemerdekaan manusia. Inilah medan ”global citizenship” yang mengajarkan kita pada nilai-nilai toleransi, perbedaan dan kesementaraan.

Kepahlawanan adalah kepemimpinan untuk membuka ruang sejarah seluas-luas akal sehat manusia. Kepahlawanan adalah keberanian untuk berorientasi dalam medan makna yang produktif bagi perluasan kemanusiaan.

Dalam cara pandang ini, patriotisme niscaya memerlukan reorientasi mental, yaitu dari nasionalisme ke humanitarianisme. Perluasan ide ini akan melapangkan jalan bagi sejarah untuk menemui anak tunggalnya: Kemanusiaan Yang Maha Esa!

Rocky Gerung Pendiri Setara Institute Pengajar Filsafat, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia

Benteng Peninggalan Perlindungan Kompeni Ditemukan di Bogor

Bangunan beton yang diduga merupakan bungker pertahanan peninggalan Kompeni ditemukan di Cipaku, Bogor Selatan, Kota Bagor. Penemunya adalah para pekerja bangunan yang tengah menggali tanah untuk tempat wisata kuliner.

Di lokasi berbeda, yakni di Gunung Batu, Bogor Barat, ditemukan artefak berupa punden berundak dan batu dakon, yang diduga peninggalan masa Kerajaan Pajajaran. Penemunya adalah Tono, warga setempat, yang juga menemukan pecahan keramik kuno sebanyak 20 keping di Lawang Gintung, Bogor Selatan.

Eman Mulyaman, mandor proyek pembangunan kawasan wisata kuliner tersebut, mengatakan, mereka awalnya tidak menyadari bahwa bangunan yang digalinya adalah bungker Kompeni. Para pekerjanya hanya menyadari bahwa batu dan kapur dari bangunan itu sangat keras dan sangat sulit dibongkar. ”Saya penasaran. Mereka saya minta terus menggalinya. Akhirnya, terlihat bangunan itu seperti bungker,” katanya, Kamis (13/11).

Kepala Seksi Pelestarian Kebudayaan Disinparbud, Ujang Suherman, mengakui adanya laporan warga mengenai temuan tersebut. Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan usia bungker tersebut. ”Kami masih menunggu kedatangan tim dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Serang, yang akan melakukan penelitian atas temuan tersebut,” kata Ujang Suherman.

Semua Tubuh Perempuan Adalah Milik Negara Karena Itu Kontrol Tubuh dan Seksualitas Makin Ketat

Beberapa tahun terakhir upaya mengontrol tubuh dan seksualitas perempuan terus berlangsung. Negara yang bertetangga saling mengintip dan mengadopsi cara-cara untuk ”mendisiplinkan” perempuan berdasarkan moral tertentu atas nama ”perlindungan” dan ”kepantasan”.

Dalam Konferensi II Kartini Network di Bali tanggal 2-6 November 2008, peserta dari 22 negara itu mengkhawatirkan disahkannya Undang-Undang Pornografi di Indonesia.

”Apa yang dibuat di Indonesia langsung berdampak ke Malaysia,” ujar Zainah Anwar dari organisasi nonpemerintah Sisters of Islam di Malaysia. Ia berbicara dalam panel tentang fundamentalisme dalam konferensi bertema ”Masa Depan Feminisme Asia dalam Menghadapi Berbagai Bentuk Fundamentalisme, Konflik, dan Neoliberalisme”.

”Ketika muncul fatwa haram mengenai pluralisme, sekularisme, dan liberalisme di Indonesia, Malaysia langsung mengeluarkan fatwa tentang tomboi, dan kemudian yoga juga diharamkan,” ujar Zainah.

Menurut Prema E Devaray dari Women’s Center for Change, Penang, Malaysia, fatwa tentang tomboi itu sangat jelas memperlihatkan kuatnya rezim heteronormativitas; bahwa perempuan hanya pantas berpakaian dan berkelakuan seperti yang didefinisikan tentang perempuan.

Artikel dan buku yang terkait dengan perspektif kesetaraan dalam Islam dilarang beredar. Buku karya Kiai Hussein Muhamad dari Indonesia tentang Fikh Perempuan yang cukup populer adalah satu di antaranya, juga buku-buku yang memaparkan akar ekstremisme agama.

Saling kopi

Meski secara umum perempuan di Malaysia memperoleh banyak pencapaian terkait hak-haknya, masih banyak wilayah di mana perempuan merupakan subyek untuk dikontrol.

Dalam panel diskusi mengenai seksualitas, Prema memaparkan kontrol terhadap beberapa ekspresi mengenai seksualitas perempuan, antara lain pilihan perempuan untuk memilih preferensi seksualnya.

”Arus utama pandangan di negeri ini adalah homofobia,” ujar Prema. ”Targetnya laki-laki homoseksual. Perempuan homoseksual tak terlalu terlihat oleh radar moralitas masyarakat,” kata Prema.

Ia mengatakan, seksualitas remaja merupakan perhatian utama masyarakat karena meningkatnya jumlah kehamilan tak diinginkan, pembuangan bayi, dan insiden infeksi menular seksual di antara orang muda. Berbagai studi memperlihatkan, remaja berusia 14-15 tahun mulai melakukan hubungan seksual. Di sisi lain, akses informasi mengenai kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi tak mudah didapatkan.

Kontrol terhadap hak-hak seksual di dalam perkawinan juga ketat. ”Konsep seks dalam perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Perempuan didefinisikan sebagai ibu dan istri. Perempuan menikah yang tak punya anak tak dihormati, perempuan melahirkan tanpa suami tak bisa diterima, perempuan yang tak menikah adalah abnormal,” lanjut Prema.

Kontrol lain termasuk cara berpakaian, potret perempuan di media, dan sikap terhadap perempuan di panggung pertunjukan.

Menurut Zainah Anwar, sejak tahun 1990-an pemerintah menerapkan agama sebagai sumber hukum sebagai tanggapan atas desakan kelompok agama.

Meski demikian, kata Zainah, perempuan di Malaysia sekarang tidak tinggal diam. Mereka semakin tahu hak-haknya dan berani mempertanyakan persoalan yang menyangkut keluarganya di ruang publik.

Pinar Ikkaracan dari Koalisi Hak-hak Seksual Ketubuhan Negara Islam di Turki melihat kecenderungan menguatnya jejaring kekuatan politik yang sepemikiran. Bukan hal mengejutkan kalau peraturan yang mengontrol perempuan dari satu negara dengan negara akan di-kopi di negara lain.

Dalam panel soal seksualitas, Valentina Sagala dari Institut Perempuan mengatakan, peraturan seperti itu, baik di tingkat lokal maupun nasional, sebenarnya merupakan upaya mengalihkan perhatian terhadap persoalan riil di masyarakat, khususnya mengenai kemiskinan dan berbagai dampaknya, yang tak bisa diselesaikan pemerintah.

Kemenangan oportunis

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Kamala Chandrakirana, yang juga hadir pada konferensi itu dan berbicara dalam panel fundamentalisme, mengatakan, yang mendapat kemenangan dari pengesahan UU Pornografi adalah kaum oportunis politik.

”Tetapi, meski masih banyak pasal-pasal bermasalah, banyak pula pasal-pasal yang sudah baik,” ujar Kamala.

Pasal 2 dari RUU Pornografi yang disahkan, misalnya, cukup melegakan dibandingkan sebelumnya. ”Di situ sudah tercantum penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara,” ujar Kamala, mengingatkan hak konstitusional warga negara.

Ia juga berharap agar disebarluaskan penjelasan tentang ”peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Pasal 21), yakni agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia atau sweeping, dan tindakan melawan hukum lain

Budaya Tradisi Lisan Yang Diabaikan

Tradisi lisan saat ini masih diabaikan, baik dari sisi kajian ilmu pengetahuan maupun aspek ekonominya. Padahal, tradisi lisan warisan budaya bangsa Indonesia yang sangat beragam, mempunyai potensi besar untuk dikembangkan dari sisi budaya maupun ekonomi.

”Tradisi lisan juga bernilai ekonomis bagi masyarakat,” kata Ahli Menteri Bidang Pranata Sosial Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sekaligus salah seorang Pembina Asosiasi Tradisi Lisan, Mukhlis PaEni, dalam jumpa pers yang diselenggarakan Asosiasi Tradisi Lisan dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sabtu (8/11) di Jakarta. Kegiatan itu terkait dengan penyelenggaraan Seminar Internasional Tradisi Lisan Nusantara Ke-VI dan Festival Tradisi Lisan Maritim di Wakatobi pada 1-3 Desember 2008.

Menurut Mukhlis, pewarisan budaya berlaku sebagai proses sosial dan umumnya secara lisan, sebelum orang mengenal budaya tulis. Tradisi lisan antara lain narasi, legenda, anekdot, pantun, atau syair. Dalam cakupan lebih luas, tradisi lisan dapat berupa pembacaan sastra, visualisasi sastra dengan gerakan dan tari, hingga penyajian cerita melalui aktualisasi adegan oleh pemeran. Tradisi lisan juga berkaitan dengan sistem kognitif masyarakat, seperti adat istiadat, sejarah, etika, sistem geneologi, dan sistem pengetahuan.

Menurut Mukhlis, tradisi lisan merupakan deposit penting dalam khazanah tambang budaya Indonesia. Terdapat ratusan etnik dan budayanya di Tanah Air.

”Di era ekonomi dan industri kreatif, deposit ini seharusnya dikelola untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sumber inspirasi

Mukhlis menambahkan, memasukkan tradisi sebagai bagian dari industri kreatif bukan berarti mentah-mentah mencabut tradisi itu dari akarnya dan ”menjualnya” atau mengomersialisasikannya begitu saja. Namun, tradisi lisan itu menjadi sumber inspirasi untuk penciptaan produk kreatif, misalnya musik, program televisi, film, teater, opera, dan produk lain yang mempunyai nilai ekonomis. Dapat pula dibuat semacam duplikasi yang khusus untuk industri kreatif. Dia mencontohkan naskah I La Galigo dari Makasar.

”Naskah tersebut pernah dijadikan pertunjukan oleh Robert Wilson dan dipentaskan di luar negeri. Untuk menonton I La Galigo, orang Indonesia harus nonton di teater di Amsterdam, Belanda, dan membayar puluhan euro,” ujarnya.

Memiliki nilai tambah

Ketua Asosiasi Tradisi Lisan sekaligus pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Pudentia MPPS, mengatakan, pada intinya bagaimana tradisi lisan yang sangat kaya di Indonesia tersebut agar mempunyai nilai tambah dan kekuatan untuk masuk ke industri kreatif. Asosiasi Tradisi Lisan sendiri, setelah merevitalisasi sejumlah tradisi lisan, kini mulai memikirkan bagaimana agar tradisi lisan tersebut dapat terus teraktulisasi di dalam masyarakat dan memberikan nilai tambah.

”Terkadang setelah revitalisasi, tradisi tersebut tetap sulit untuk mendapatkan tempat di masyarakat dan dilupakan kembali,” ujar Pudentia.

Untuk itu, Asosiasi Tradisi Lisan mulai membuat sejumlah film, salah satunya tentang Teater Mak Yong, sebuah teater Melayu yang hampir punah. Lembaga nirlaba tersebut juga mengumpulkan ratusan hasil penelitian mengenai mitos, cerita daerah, kesenian tradisional, bahasa, kajian etnografi, dan komunikasi yang didokumentasikan lembaga tersebut.

Bupati Wakatobi Hugua, dalam kesempatan yang sama, berpendapat, tradisi lisan bagian dari eksistensi manusia. Kabupaten Wakatobi yang merupakan daerah kepulauan tidak hanya kaya akan alam bawah lautnya, tetapi juga budaya termasuk tradisi lisannya.

Ayo Rubah Nasib Bangsa Dengan Kirim Reg Ke Nomor … Lho Kok

Anda lahir Selasa Kliwon? Anda tidak cocok kerja di air. Tapi, lebih cocok jadi pedagang. Ingin mengubah nasib? Ketik reg…”

Begitu kira-kira bunyi salah satu iklan paranormal di televisi. Sang paranormal tampil cukup meyakinkan: seolah ia mampu menjamin perubahan nasib kliennya. Hanya dengan mengirim pesan pendek, (seolah) hidup menjadi mudah. Jika benar, tentu para petinggi negeri ini, para pengelola negara, bisa ramai-ramai mengirimkan pesan pendek kepada penjual jasa ramalan untuk mengatasi segala problem negeri ini. Mungkin negara ini menjadi salah urus karena para pengelolanya memiliki hari pasaran (Pon, Wage, Kliwon, Pahing) yang tidak cocok dengan jenis pekerjaannya. Indonesia pun langsung beres.

Munculnya iklan jasa paranormal mendapat reaksi yang beragam. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), misalnya, menilai iklan semacam itu tidak mendidik masyarakat yang semestinya lebih membutuhkan dorongan untuk memiliki etos kerja. Namun, ada juga yang menganggap iklan ini tidak perlu disikapi serius, anggap saja sebagai tontonan yang menghibur seperti dagelan atau lawak. Toh masyarakat yang kritis tidak akan terpengaruh dengan iklan itu. Enjoy aja.

Sebagian masyarakat lain, memercayai ramalan itu sebagai keniscayaan. Mereka memandang, hidup ini membutuhkan berbagai upaya untuk mengubah nasib. Siapa tahu berhasil. Mereka punya pendapat, kalau mau jujur, semua bidang kehidupan di negeri ini berbau untung-untungan. Apakah anggota DPRD/DPR RI sudah pasti dijamin membela hak-hak rakyat? Belum tentu. Begitu juga dengan para penyelenggara negara lainnya. Hidup di negeri ini seperti membeli lotre. Bisa untung, bisa juga buntung.

Perniagaan simbol budaya

Jual-beli jasa melalui pesan pendek tidak hanya dilakukan para peramal nasib, tetapi juga banyak profesi lainnya. Ada artis yang ”menjual” tubuhnya yang seksi: klien bisa memahatkan namanya dalam tubuh itu, cukup dengan ”ketik reg”. Ada juga artis yang “menjual” romantisme percintaan. Tidak hanya itu. Para ahli agama pun ikut terjun. Mereka menawarkan jasa nasihat atau wisdom untuk meraih keimanan yang lebih substansial. Dengan wisdom itu, kata mereka, hidup lebih tercerahkan dan sukses. Dalam bisnis apa pun bisa dijual, baik yang profan (sekuler) maupun yang sakral. Yang penting, mendatangkan keuntungan (bagi sang pemodal).

Praktik bisnis pesan pendek bisa dipahami sebagai perniagaan simbol-simbol budaya (citra, pesan, hiburan) yang memanfaatkan keinginan publik akan berbagai sensasi, baik sensasi pencitraan, sensasi libidal (melibatkan libido seseorang), maupun sensasi tekstual (wacana, pesan, kiat hidup, wisdom). Kaum pemodal sadar bahwa berbagai sensasi itu tidak selalu menjadi kebutuhan publik, maka mereka memilih ranah ”keinginan” untuk bermain dan menangguk keuntungan.

Untuk memompa keinginan itu, publik digoda, diiming-imingi dengan iklan yang persuasif. Maka, host (tokoh atau artis yang dipilih sebagai ”tuan rumah” di jagat maya) harus tampil meyakinkan. Jika ia paranormal, maka citra yang dibangun adalah sang paranormal itu sangat profesional mengubah nasib orang. Jika ia artis, maka artis itu harus tampil dengan citra dan sosok yang menawan, menggoda, dan mampu memenuhi berbagai impian orang akan sensualitas. Jika ia adalah ahli agama, maka ia harus tampil sesoleh mungkin dan mencerminkan kekayaan ilmunya serta potensi-potensi lainnya sebagai ”ahli surga”. Host harus tampil sebagai patron yang profesional mampu memenuhi seluruh dahaga jiwa kliennya.

Kehilangan harapan

Kenapa bisnis pesan pendek ini subur? Yang pertama, tentu bisnis ini menguntungkan. Anda bisa menghitung sendiri, jika harga setiap pesan pendek Rp 3.000 dan pengirimnya bisa mencapai ratusan ribu, berapa limpahan keuntungan yang diraup pemodal?

Kedua, setting sosial. Masyarakat kita adalah sejenis masyarakat yang mengalami disorientasi nilai alias bingung. Mereka terapung-apung di atas gelombang ketidakpastian nilai kehidupan: mereka telah tercerabut dari akal tradisinya, sementara mereka gagap dan gugup memasuki wilayah nilai yang baru, modern atau post modern. Masyarakat yang cenderung mengalami niridentitas dan nirkarakter ini membutuhkan semacam panduan nilai atau apa saja yang memenuhi ”dahaga jiwa” secara praktis/pragmatis (cepat dan mudah).

Mereka membutuhkan nilai-nilai spiritual agama, misalnya, bukan dalam bentuk teks yang sophisticated (rumit, canggih dan memerlukan daya tafsir) melainkan teks-teks yang simpel, praktis, up to date dan ”berdaya guna” secara langsung, misalnya menjadikan hati lebih tenteram dan jiwa lebih tenang.

Mereka juga mengalami keterasingan sosial dan kesepian, sehingga membutuhkan ”teman dialog” atau tawaran-tawaran lainnya yang mengantarkan ke petualangan sensasional. Dan telepon genggam dengan jagat maya yang dikandungnya, merupakan wahana yang sangat fungsional dan sudah menjadi bagian dari nyawa mereka.

Ketiga, masyarakat kita adalah masyarakat yang kehilangan harapan. Negara tidak mampu secara maksimal memenuhi hak-hak masyarakat: hak budaya (pendidikan, ekspresi, penciptaan), hak sosial (lapangan pekerjaan, kesehatan), hak ekonomi (kesejahteraan hidup), dan lainnya. Negara banyak absen dalam berbagai kepentingan masyarakat karena lebih banyak sibuk menjadi ”panitia pasar bebas” global. Rakyat cenderung dibiarkan bertarung sendirian, tanpa modal dan proteksi melawan kapitalisme global yang sakti mandraguna itu. Rakyat ”luka parah” dihajar kebutuhan hidup biaya tinggi, sedangkan peluang untuk mencari penghasilan begitu sulit. Karena negara gagal memberikan jaminan ekonomi, hukum, sosial, masyarakat akhirnya hidup dalam budaya spekulasi, untung-untungan. Apa pun yang dipandang bisa mengubah nasib, akan ditempuh dan diambil. Kita pun menjadi paham jika mereka menyukai ramalan nasib, kuis yang menjanjikan uang jutaan atau rumah dan mobil, serta modus-modus instan lainnya.

Rakyat yang kehilangan harapan juga tidak bisa mengadu pada wakil-wakil rakyat dan partai politik/parpol yang mereka pilih dan mereka dukung. Wakil rakyat sibuk melakukan kapitalisasi peran sosial politiknya untuk meraup keuntungan material.

Bagi wakil rakyat dan parpol, jual-beli dukungan untuk meraih kekuasaan jauh lebih penting dibandingkan dengan memperjuangkan nasib juragan mereka: rakyat. Rakyat hanya wajib disapa menjelang pemilu, sesudah itu rakyat dipersilakan berjuang sendiri untuk bertahan hidup.

Dalam dosis keputusasaan yang sangat tinggi itu, masyarakat makin kehilangan artikulator dan fasilitator yang bersedia mengubah nasibnya yang lumayan buruk. Telinga negara terlalu kecil untuk mendengarkan keluhan mereka. Akhirnya rakyat lebih memilih untuk: Ketik Reg Nasib Kirim ke 000… Siapa tahu nasib pun berubah.

INDRA TRANGGONO Penulis Cerita Pendek, Tinggal di Yogyakarta

Keragaman Budaya Ditunjukan Pada Hari Ulang Tahun Manokwari

Perayaan Hari Ulang Tahun Manokwari Ke-110, Jumat (7/11), dimeriahkan dengan pertunjukan berbagai keunikan budaya di Papua maupun luar Papua dalam suatu karnaval di kota itu.

Dalam kesempatan itu, kerukunan keluarga besar Maluku tampil di barisan terdepan. Mereka mempertunjukkan tarian cakalele. Penari pria mengenakan ikat kepala merah dan memegang parang khas pahlawan nasional asal Maluku, Kapitan Pattimura.

Sementara itu, keluarga Nabire (Papua), yang tinggal di Manokwari, menampilkan tarian khas daerah mereka. Dalam kesempatan tersebut, penari pria mengenakan koteka atau holim, sedangkan yang wanita mengenakan rok rumbia dan bertelanjang dada.

Perwakilan Kerukunan Keluarga Bali tak ketinggalan untuk tampil. Mereka mengusung ogoh- ogoh Leak setinggi sekitar 3 meter dan berjalan 3 kilometer, dari Lapangan Golkar menuju Lapangan Borarsi. Ogoh-ogoh yang disajikan pria Bali kali ini sangat mengundang decak kagum warga.

Setidaknya ada tiga puluhan perwakilan berbagai kesenian—di samping instansi, sekolah, dan kerukunan—yang turut dalam karnaval itu. Hal ini membuat jalan-jalan protokol macet. Sebab, ribuan warga tumpah ruah di tepi-tepi jalan, menyimak pertunjukan tahunan tersebut.

Terkait acara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Anthony Lesnussa berkomentar, keberagaman budaya di Manokwari saat ini mencerminkan bahwa ibu kota Provinsi Papua Barat merupakan daerah damai. Dalam kaitan itu, ia mengimbau seluruh warga terus bekerja sama membangun Manokwari.

Luka tembak

Di tengah Manokwari merayakan ulang tahunnya, dari Digul Atas, Papua, diinformasikan, Basilius Onjap (49), warga setempat, kemarin ditemukan tewas di Pelabuhan Distrik Asiki.

Yulianus Kayep (30), keponakan korban, menceritakan, peristiwa itu bermula kemarin pagi saat Basilius memancing di Pelabuhan Asiki. ”Tiba-tiba, empat orang berpakaian preman mendekatinya. Tak lama kemudian, terdengar dua kali tembakan,” ujarnya.

Jenazah korban ditemukan di semak-semak. ”Kemungkinan mereka mencoba menjatuhkan korban ke sungai, tetapi tertahan di semak-semak,” ujar Yulianus, seraya menjelaskan, pada tubuh korban ditemukan dua luka tembak, di kepala dan dada.

”Kami sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek (Kepolisian Sektor) Asiki,” kata Yulianus menambahkan.

Kepala Polres Digul Atas Ajun Komisaris Besar Daniel Priojatmoko, yang dihubungi di Jayapura, mengatakan, penyebab kematian korban masih diselidiki. ”Menurut laporan dari Asiki, korban diduga tewas karena tenggelam. Ini didasarkan pada otopsi yang dilakukan,” ujarnya

Syekh Pujiono Cahyo Widianto Akhirnya Siap Menceraikan Lutfiana Dan Mengakhiri Petualangan Cintanya

Pujiono Cahyo Widianto atau Syekh Puji dalam pertemuannya dengan Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak meminta maaf dan siap menceraikan Lutfiana Ulfa (12) yang dinikahinya Agustus 2008.

Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi atau Kak Seto, di Semarang, Senin, mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya diplomasi dengan menemui kedua belah pihak pada tanggal 28 dan 30 Oktober 2008.

“Syekh Puji meminta maaf dan akan melakukan pembatalan pernikahannya, walaupun sebetulnya dirinya mencintai Lutfiana,” kata Kak Seto sesaat sebelum bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kak Seto bahkan menceritakan, hasil pertemuan, Syekh Puji juga akan mematuhi mekanisme terbaik agar tidak melanggar undang-undang dan syariat Islam untuk mengembalikan Lutfiana kepada kedua orang tuanya.

Ia mengaku, memang untuk mengetahui hasil dari pembatalan perkawinan Syekh Puji dengan Lutfiana tidak semudah “membalik telapak tangan” karena perlu proses untuk menyamakan syariat Islam dengan hukum positif yang berlaku.

“Sepertinya kalau Syekh Puji sudah mengundang para kyai dan ulama semalam (Minggu, 2/11). Kalau saya menemui MUI,” kata Kak Seto yang didampingi kuasa hukum dari pihak Syekh Puji dan Lutfia.

Kak Seto menjelaskan, kasus yang terjadi pada Syekh Puji merupakan fenomena gunung es. Kasus Syekh Puji terungkap karena yang bersangkutan pengusaha sukses dan merupakan tokoh masyarakat.

Ia menyebutkan, untuk kasus serupa sejak tahun 2003, Komnas Perlindungan Anak telah menangani 21 kasus dan 30-40 persen anak berhasil dikembalikan.

Kak Seto mengaku, akan mendampingi Lutfiana sampai kasus tersebut tuntas. “Komnas Perlindungan Anak kan tugasnya melindungi anak. Kami akan mendampingi sampai kasus ini tuntas,” katanya.

Jika Lutfiana telah dikembalikan oleh Syekh Puji, Komnas Perlindungan Anak berharap agar kedua orang tuanya bersedia menerimanya dan memenuhi hak si anak untuk berkembang.

“Pada prinsipnya, Syekh Puji menyerahkan kepada Kyai dan ulama bagaiman mengatur pembatalan pernikahan itu, dengan harapan agar beban yang dipikulnya berkurang dengan mematuhi undang-undang dan syariat yang ada,” demikian Kak Seto.

Dalam kesempatan sama, kuasa hukum Syekh Puji dan Luftiana, Sinto Ari Wibowo menegaskan bahwa hasil pertemuan dengan Lutfiana yang bersangkutan menolak untuk dikembalikan kepada orang tuanya.

“Kalau kedua pihak saling mencintai dan mau membina rumah tangga, apa salahnya, kan sudah terlanjur. Kami minta agar masyarakat tidak memvonis keduanya salah,” kata Sint

Fundamentalis Agama Merupakan Imperialisme Gaya Baru Dengan Cara Melakukan Kontrol Dan Kepemilikan Bersama Atas Tubuh Perempuan, Seperti Undang Undang Pornografi Indonesia ?

Fundamentalisme agama hanyalah satu dari tiga alat imperialisme baru. Ia tak bisa dipahami di luar agenda imperialis mengenai globalisasi dan tak bisa dilepaskan dari konteks politik pasca-Perang Dingin. Tujuannya mendominasi, dan menguasai, dengan cara perang dan mengontrol tubuh perempuan.

Demikian inti pemaparan Azra Talat Sayeed dari organisasi Roots of Equality, Karachi, Pakistan, dalam diskusi mengenai fundamentalisme di Asia pada hari kedua Konferensi Kartini Asia Network di Abur, Bali, Senin (3/11). Pandangan ini senada dengan pendapat sejumlah intelektual dan aktivis dalam sesi-sesi diskusi mengenai seksualitas dan perempuan di daerah konflik.

”Alat imperialisme itu adalah globalisasi-neoliberal, dalam bentuk kebijakan ekonomi yang mengontrol sumber daya alam, buruh, privatisasi, deregulasi dan liberalisasi. Alat lainnya adalah militerisme dan fundamentalisme,” ujar Azra.

Dia mencontohkan konflik di perbatasan Pakistan, Afganistan, dan Irak terjadi karena invasi asing untuk memperebutkan sumber daya alam di wilayah itu. Dalam situasi itu, perempuan adalah pihak yang paling menderita. Mereka dianggap sebagai ”liyan” teralienasi dan selalu dicurigai sebagai musuh.

Secara terpisah, Prof Huma Ahmed Ghosh dari San Diego University, Amerika Serikat, mengatakan, opresi terhadap perempuan di Afganistan berlapis- lapis, yang tidak sendirinya berakhir setelah rezim Taliban tumbang.

”Kekerasan terhadap perempuan terus terjadi, dengan mengatasnamakan kehormatan keluarga,” ujar Huma. ”Dampak perang memperburuk situasi kemiskinan, meningkatkan perdagangan perempuan dan anak, dan perbudakan, baik terhadap anak perempuan maupun laki-laki,” ujarnya.

Di Indonesia

Feminis dan intelektual Muslim, Musdah Mulia, dalam sidang pleno, menengarai fundamentalisme agama digunakan sebagai klaim untuk menegakkan ajaran agama yang ortodoks tetapi mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia.

”Para politisi kerap memanipulasi agama untuk mencapai tujuan jangka pendek mereka,” ujarnya, ”Fundamentalisme mengontrol tubuh, mendiskriminasi perempuan, menegasikan pluralisme, anti intelektualitas.”

Valentina Sagala dari Institut Perempuan secara terpisah mengatakan, Undang-Undang Pornografi sebagai upaya politik mengatur secara eksplisit tubuh dan seksualitas perempuan. ”Dulu kontrol itu melalui wacana dan program, yaitu melalui pencitraan sosok ibu.”

Undang-Undang Pornografi— yang sebetulnya belum bisa diberlakukan itu—menegasikan semua persoalan riel yang dihadapi perempuan, seperti situasi kemiskinan yang kian buruk akibat kebijakan ekonomi pemerintah

Masyarakat Bali Tidak Bisa Melaksanakan Undang Undang Yang Menyatakan Bahwa Menjadi Perempuan Adalah Sebuah Kejahatan

Penolakan warga Bali terhadap Undang-Undang Pornografi terus bergulir. Setelah Gubernur Bali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali bersikap, selanjutnya giliran puluhan mahasiswa menggelar demonstrasi penolakan di depan kampus Universitas Udayana, Denpasar, kemarin.

Para mahasiswa menyorot sembilan keburukan undang-undang tersebut, antara lain tidak mempunyai batasan yang jelas, mengancam persatuan, merendahkan martabat perempuan, merusak keberagaman budaya, dan menimbulkan kerancuan peraturan. “Masyarakat jangan mematuhi Undang-Undang Pornografi,” kata A. Haris, juru bicara mahasiswa.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika atas nama rakyat Bali sebelumnya menyatakan tidak dapat melaksanakan Undang-Undang Pornografi yang telah disetujui DPR pada Kamis lalu. Alasannya, undang-undang tersebut tidak sesuai dengan kondisi sosiologis dan filosofi masyarakat Bali. “Kami bukannya menolak. Kami hanya bilang tidak bisa melaksanakan,” ujar Mangku Pastika di Denpasar, Jumat lalu.

Sikap itu disokong Ketua DPRD Bali Ida Bagus Putu Wesnawa. Pihaknya tidak khawatir akan kemungkinan adanya tekanan dari pemerintah pusat terkait sikap tersebut. “Tekanan seperti apa? Kami tak bisa melaksanakan, terus mau bagaimana lagi?” katanya. “Undang-undang ini akan mentok di Bali.”

Selain Bali, daerah yang menolak pengesahan Undang-Undang Pornografi adalah Sulawesi Utara, Papua dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sikap itu diambil, menurut Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Veybe Rondonuwu, lantaran undang-undang tersebut bertentangan dengan budaya Sulawesi Utara.

Adapun aspirasi warga Yogyakarta, antara lain, disuarakan Forum Yogyakarta untuk Keberagaman, yang mendapat dukungan dari Gusti Kanjeng Ratu Hemas, istri Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Cendekiawan muslim Ahmad Syafii Maarif meyakini Undang-Undang Pornografi tidak akan mengancam pluralisme di Indonesia. “Pluralisme tidak akan terancam karena itu,” katanya di Padang kemarin. “Pluralisme itu masa depan Indonesia.”

Menurut ahli hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Profesor Sri Soemantri, satu-satunya jalan hukum yang dapat ditempuh oleh beberapa daerah yang kontra terhadap Undang-Undang Pornografi adalah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. “Setelah undang-undang tersebut diundangkan, yaitu setelah disahkan oleh Presiden,” katanya kemarin.

Daerah-daerah yang tidak setuju, Sri menambahkan, dapat mengklaim bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun selama proses itu berlangsung, undang-undang tersebut tetap berlaku.

Ahli hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Satya Arinanto, mengatakan Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah bahkan pernah membatalkan keseluruhan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD, salah satunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

Bekerja Adalah Kebutuhan Dan Bukti Tawakal Terhadap Yang Maha Esa

Uang memang perlu. Tetapi bekerja setelah purnakarya tidaklah semata-mata memburu uang. Bekerja adalah juga memenuhi kebutuhan batin.

”Tahun 1981, suami saya pensiun. Empat tahun ia meninggal dunia, saya kehilangan sekali,” tutur Sawitri tentang Soegeng Soenarjo yang anggota direksi Pabrik Gula Jatitujuh, Majalengka. ”Bekerja, bagi saya menjadi salah satu cara untuk menghibur diri,” tutur Sawitri. Selain menjadi aktualisasi diri, jualan pecel bagi Sawitri adalah juga pergaulan sosial, dengan berbagai kalangan pelanggan makanannya, tentunya.

Tahun 1987 Sawitri pindah ke Bandung dari Majalengka, ikut anak-anaknya yang masih kuliah di Bandung. Setelah anak-anaknya berkeluarga, Sawitri tinggal sendiri di rumah di kawasan Arcamanik, Bandung. Ia sebenarnya bisa tinggal dengan anak-anaknya, tapi memilih tinggal terpisah.

”Soalnya saya galak, he-he- he…,” seloroh Sawitri.

Tak hanya laku di sekitar Gelanggang Olahraga Saparua di Bandung. Nasi pecel Sawitri sering dipesan untuk hidangan acara besar. Sebuah hotel berbintang lima di Bandung juga pernah memesan nasi pecel buatannya. ”Resepnya saya masih rahasiakan lho,” kata Sawitri, yang membungkus nasi pecelnya dengan daun pisang. Pembeli boleh makan dengan piring, tetapi bisa juga di pincuk (tempat nasi dari daun pisang).

A Kardjono, mantan general manager sumber daya manusia sebuah perusahaan swasta terkemuka, mengaku bekerja kembali, ”Agar anak-anak tidak merosot semangat,” katanya.

Setahun sebelum ia memutuskan untuk pensiun dini, bisnis distro (distribution outlet)—jualan kaus, baju, dan jaket-jaket anak-anak muda—di Kelapa Dua tak berjalan lancar. Seret, bahkan terkadang tidak laku sama sekali.

”Saya diminta mereka untuk berhenti kerja, membantu mereka,” tutur Kardjono. Setelah dibantu Kardjono, bisnis anak- anaknya pun menggeliat. Pindah ke kawasan lain, di wilayah Jalan Tebet Utara Dalam yang tadinya sepi. Kini kawasan ini menjadi ramai. Tak hanya distro anak-anak Kardjono, tetapi juga sekitar lima distro lain dan juga restoran-restoran lain

Bila Ingin Maju Setiap Tahun Harus Menambah Satu Jenis Usaha dan Bisnis

Satu, ditambah satu, ditambah satu. Apa maksud? Menurut A Kardjono, dalam berusaha, di benaknya setiap tahun usaha harus bertambah satu. Entah itu berupa pembaruan jualannya ataupun bidang usahanya.

Selalu ada pembaruan, itu menjadi motivasi kerjanya. Desain kaus, yang ditangani pegawai ketiga anaknya, hanya boleh bertahan tiga bulan. Setelah tiga bulan, jika tak laku, kaus, jaket, atau baju itu digudangkan dulu.

”Setiap Juni dan Desember ada sale, jual seharga pokok. Barang-barang yang digudangkan itu dijual,” tutur Kardjono. Dengan begitu, desain dan model hanya bertahan tiga bulan.

Ini mungkin nostalgia. Dulu ketika masih jadi petinggi di perusahaan swasta, ada kebiasaan rapat pimpinan setiap hari Rabu. ”Saya juga bikin reboan untuk pegawai-pegawai saya. Mengevaluasi produk dan membicarakan rencana,” katanya. Dari forum reboan inilah, kemajuan perusahaan ditentukan.

Salah satu rencana ke depan, Kardjono ingin membuat sebuah usaha baru. Semacam pusat suvenir. Salah satu jualannya sudah diproduksi. Bukan makanan, bukan pakaian, tetapi tanaman. Anthurium, yang baru tumbuh, dikemas sedemikian rupa sehingga bisa untuk suvenir bagi mereka yang datang hajatan seperti kawinan, sekaligus melakukan penghijauan.

Aktifitas Wartawan Indonesia Mulai Meresahkan Dan Melanggar Hak Asasi Orang Lain

Keluarga Amrozi di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Lamongan, Jawa Timur, memprotes wartawan media elektronika, karena dianggap terlalu berlebihan mengeksploitir keluarganya.

Kepala Desa Tenggulun, Abu Sholeh (40), Minggu, kepada ANTARA menyatakan keluarga Amrozi selain memprotes pemberitaan media elektronika, juga langsung mengadu kepada Polsek Solokuro dan aparat desa.

Protes juga disampaikan kepada wartawan yang bersangkutan.

Dalam pengaduannya, keluarga Amrozi meminta wartawan agar tak mengeksploitir keluarganya, terutama ibunya, Ny. Tariyem, karena sudah tua. Di samping itu, hingga sekarang ini jadwal pelaksanaan eksekusi Amrozi cs masih belum jelas.

“Permintaannya kami diminta menyuruh wartawan yang ada pergi dari desa,” katanya.

Menurut dia, keluarga Amrozi sebenarnya tidak keberatan dengan pemberitaan media elektronika, cetak dan radio, baik dalam dan luar Negeri. Tetapi, setelah Ny. Tariyem yang sedang bekerja di ladang menjadi pemberitaan media elektronika, akhirnya keluarga Amrozi menjadi keberatan.

Namun demikian, kata Abu, dirinya mengaku tidak bisa melarang wartawan yang jumlahnya puluhan, lengkap dengan kendaraan bermotor dan peralatan, untuk tidak meliput.

“Sikap desa hanya sebatas menertibkan wartawan yang berdatangan ke desa kami, agar tidak menggangu kegiatan sehari-hari masyarakat,” katanya menjelaskan.

Dia mencontohkan, puluhan kendaraan roda empat wartawan yang diparkir di jalan desa setempat malang melintang sempat menimbulkan protes warga. Sebab, warga yang membawa sapi atau cikar sapi tidak bisa atau berani lewat di jalanan itu.

“Kalau sekarang sudah tertib, karena kendaraannya masuk ke halaman sekolahan,” katanya.

Menurut dia, kendaraan wartawan yang diparkir di halaman sekolahan, kalau hari ini masih belum menimbulkan masalah, karena libur. Tetapi, ketika hari mulai masuk sekolah lagi akan menimbulkan masalah baru.

“Guru-guru sudah mulai mengeluh siswanya, baik TK, SD dan MTs tidak bisa konsentrasi karena melihat adanya wartawan,” katanya.

Sementara itu, Mualim, keluarga Amrozi, menyatakan kedatangan wartawan di Desa Tenggulun, juga memancing warga desa tetangga, mulai Desa Payaman, Sugihan dan Desa Sendang di Kecamatan Paciran, berdatangan untuk melihat kedatangan puluhan wartawan yang berkumpul di Tenggulun.

“Sejak kemarin warga lain desa berdatangan dengan naik sepeda motor, mirip rekreasi saja, “katanya, dengan nada prihatin

Diskriminasi Ras dan Etnis Diharapkan Berakhir Apabila Semua Aparat Negara dan Anak Bangsa Mau Melaksanakan Undang-Undang

Perlakuan diskriminatif diharapkan berakhir dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (28/10) siang. Penyelesaian RUU tersebut diharapkan mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap penghormatan hak-hak dasar kemanusiaan.

Dalam RUU, antara lain, diatur jaminan, setiap warga negara berhak mendapat perlakuan sama untuk mendapatkan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain ancaman pidana bagi pelaku, setiap warga negara juga berhak mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan negeri atas perlakuan diskriminatif yang merugikan dirinya.

RUU juga menugaskan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengawasi segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi.

Untuk memberi efek jera sekaligus upaya preventif, ada tambahan pemberatan hukuman sepertiga untuk setiap tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP untuk pelaku tindak pidana ras dan etnis. Juga diatur pidana tambahan berupa restitusi atau pemulihan hak korban diskriminasi ras dan etnis.

Bahkan, jika pelaku pidana adalah korporasi, denda diperberat tiga kali dari denda yang dilakukan perseorangan. Korporasi juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status hukum. Tindak pidana dianggap dilakukan korporasi, antara lain, jika dilakukan orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi.

Menurut Ketua Panitia Khusus RUU Murdaya Poo (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jawa Timur I), penyelesaian RUU ini merupakan langkah maju untuk menjamin persamaan hak warga negara.

Embrio penyusunan RUU ini sebenarnya sudah dimulai pada DPR periode 1999-2004. Namun, baru pada September 2005 naskah RUU disetujui sebagai usul DPR. Pembahasan RUU bersama pemerintah hampir mentok menyangkut klausul penggunaan pidana minimal khusus kepada pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis. Akhirnya disepakati bahwa pemidanaan bukan termasuk pidana minimum khusus, tetapi ada pemberatan untuk menimbulkan efek jera.

Menurut Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta dalam sambutannya, pengesahan RUU mendorong pemerintah untuk senantiasa melindungi warga negaranya. Selain itu, RUU juga memberi landasan hukum yang kuat bagi Komnas HAM untuk mengawasi terjadinya praktik diskriminasi dalam segala bentuk

Kiai Syekh Pujiono Seorang Ulama Menikahi Gadis Kecil Umur 12 Tahun dan Akan Menikahi Lagi Dua Orang Gadis Kelas 5 dan 3 Sekolah Dasar

Syekh Puji atau nama lengkapnya Pujiono Cahyo Widianto, ulama kontroversial di Ambarawa, Kabupaten Semarang, bikin berita heboh dengan menikahi gadis kecil yang umurnya belum genap 12 tahun.

Segala sensasi yang dilakukan oleh lelaki yang menyebut dirinya dengan sebutan Syekh ini, sudah dianggap hal biasa oleh sejumlah kalangan. Masyarakat tak kaget dengan segala tindak tanduk Syekh Puji, termasuk pernikahannya dengan gadis ABG bernama Lutfiana Ulfa berumur 12 tahun sebagai isteri kedua.

Seperti diberitakan Pos Kota (23/10), Syekh Puji, pemilik Ponpes Miftakhul Jannah di Ambarawa Kabupaten Semarang ini, menjadikan isteri keduanya itu sebagai Managing Director PT Sinar Lendoh (PT Silenter) perusahaan yang selama ini dikelola Syeh Puji.

Kendati sering membuat sensasi, namun kabar pernikahan Syekh Puji dengan gadis di bawah umur, tak urung sejumlah ibu rumahtangga di Semarang sempat melontarkan kritik dan sindiran tajam. Syekh Puji dinilai sombong dan mengandalkan uang untuk mencapai tujuannya.

“Setelah pernah pamer kekayaan, kini lelaki itu pamer dengan kesombongannya mengambil gadis kecil yang baru lulus SD sebagai isteri keduanya,” kata Ny Rahma, ibu rumahtangga.

Syeh Puji dikabarkan menikahi Lutfiana Ulfa, putri sulung pasangan Suroso dan Siti Huriah, penduduk Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Gadis ini lahir 3 Desember 1995. Lutfiana Ulfa dinobatkan sebagai Managing Director PT Silenter.

3 GADIS KECIL
Syekh Puji, seperti dikutip detik.com mengaku belum menikahi Lutfiana Ulfa (12). Tapi kesaksian warga menyatakan pria yang pernah berzakat Rp1,3 miliar itu dalam buka puasa mengaku sudah menikahi Ulfa (12) secara siri.

Ternyata Syekh Puji tidak hanya ingin menikahi Ulfa saja. Ada dua gadis kecil lagi yang akan dinikahinya yakni bocah yang masih sekolah SD kelas 5 dan kelas 3. Ketika ditanya siapa nama kedua calon istrinya itu, Syekh Puji mengelak dan masih merahasiakannya.

Lalu bagaimana dengan sekolah kedua bocah itu? “Saya sekolahi sendiri. Saya ajari sendiri. Kalau gurunya bukan saya bahaya. Bisa rusak. Hahaha…”

Ketika ditanya apakah anak SD itu sudah akil balik? Apa Syekh nanti setelah menikah mau langsung ‘campur’ atau bagaimana?

“Saya sesuai ajaran Kanjeng Nabi. Kalau yang namanya menikah dengan umurnya 7 tahun boleh saja. Kalau urusan campur setelah dia mens. Ulfa sudah mens. Yang dua belum mens. Belum boleh. Saya punya dasar agama juga. Nggak ngawur.

Setelah Orde Baru Kini Muncul Nepotisme Baru Yang Mengancam Demokrasi dan Kemajuan Bangsa Indonesia

Fenomena nepotisme politik kembali menguat dalam era demokratisasi saat ini. Para petinggi partai menempatkan anak, istri, keponakan, dan keluarganya pada posisi-posisi strategis daftar calon anggota legislatif Pemilu 2009. Apa dampaknya bagi reformasi yang masih berjalan di tempat?

Mungkin ruang tulisan ini terlalu sempit untuk memuat kembali daftar nama caleg yang tak lain adalah keluarga dari pengurus kunci partai. Sekadar contoh, tiga orang di antaranya adalah Edy Baskoro, putra Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono; Puan Maharani, putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri; dan Dave Laksono, putra Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Hampir semua partai menempatkan keluarga elite partai ini pada posisi nomor urut teratas, menyisihkan para kader dan aktivis partai yang ”berkeringat” serta berjuang dari bawah.

Perlakuan istimewa petinggi partai atau pejabat terhadap keluarga sendiri ini hampir seragam di semua tingkat dan dapat dicek kembali pada daftar caleg DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diumumkan KPU. Ini tentu ironi politik di tengah retorika membuncah para elite tentang urgensi pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam rangka mewujudkan Indonesia baru.

Nepotisme dan dinasti politik

Nepotisme politik secara sederhana dapat diartikan sebagai pemberian perlakuan istimewa kepada keluarga sendiri dalam posisi kekuasaan politik tertentu, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Nepotisme tak hanya menafikan penjenjangan karier politik atas dasar prestasi, kapabilitas, dan rekam jejak dalam proses rekrutmen politik, tetapi bersifat antidemokrasi. Karena itu, salah satu cita-cita reformasi pasca-Soeharto yang terpenting adalah pemberantasan KKN yang selama ini dianggap sebagai biang kebobrokan rezim Orde Baru.

Para pelaku nepotisme biasanya membela diri dengan menunjukkan fakta bahwa fenomena serupa juga terjadi di negara lain. Di negeri kampiun demokrasi, seperti Amerika Serikat, sering disebut klan John F Kennedy, George Bush, dan Bill Clinton sebagai pelaku nepotisme. Di Asia acapkali dicontohkan keluarga Nehru yang melahirkan Indira Gandhi serta anak dan menantu Gandhi yang terjun ke politik, sementara di Pakistan ada keluarga Ali Bhutto yang melahirkan Benazir Bhutto dan kini suami serta anaknya juga turut berkiprah dalam politik. Kecenderungan hampir sama terjadi di Filipina, Thailand, Banglades, dan beberapa negara lain.

Namun, sebagian pembelaan itu jelas salah dan tidak tepat. Sekadar contoh, Ted dan Bob Kennedy, Hillary Clinton, Gandhi beserta anak menantunya, begitu pula Benazir yang tertembak, tidak berkiprah di politik semata-mata karena nepotisme. Mereka tak sekadar memiliki reputasi, rekam jejak, dan kapabilitas, tetapi juga sebagian memiliki latar belakang pendidikan bidang politik atau hukum yang memadai. Jadi, kalaupun terbentuk ”dinasti politik” atas dasar garis darah, citra publik mereka cenderung positif.

Neopatrimonial

Sementara itu, yang berlangsung di Indonesia acapkali adalah kecenderungan para elite politik berlaku aji mumpung. Artinya, mumpung sang bapak sedang berkuasa, diwariskanlah kekuasaan serupa untuk anak, istri, atau anggota keluarga yang lain. Akhirnya yang berkembang adalah format patrimonial dengan kutub ekstremnya: negara patrimonial. Sebagaimana berlaku pada monarki tradisional, di negara patrimonial kekuasaan, baik politik maupun ekonomi, diwariskan secara turun-temurun di antara para keluarga ataupun kerabat istana.

Gejala menguatnya kembali nepotisme di balik proses pencalonan legislatif dewasa ini mungkin belum separah negara patrimonial karena para caleg yang ditawarkan itu akan dipilih melalui pemilu demokratis. Namun persoalannya, sistem pemilu atas dasar nomor urut dan struktur sebagian besar partai yang masih oligarkis relatif belum memberikan kesempatan bagi publik untuk memilih caleg atas dasar kapabilitas, rekam jejak, dan kompetensi mereka. Format kepartaian dan perwakilan politik yang berlaku pasca-Soeharto masih memberi ruang yang lebar berkibarnya nepotisme politik.

Karena itu, jika budaya politik tradisional dan tidak sehat ini terus berlangsung dalam politik nasional, maka tidak mustahil patrimonialisme baru dalam skala partai tumbuh membesar dalam skala negara dan berujung pada ketidakpercayaan publik terhadap proses demokrasi. Fenomena golput yang relatif tinggi dalam berbagai pilkada provinsi dan kabupaten/kota bisa jadi merupakan pertanda mulai runtuhnya kepercayaan publik terhadap segenap proses demokrasi itu.

Personalisasi kekuasaan

Salah satu dampak dari nepotisme politik dalam proses rekrutmen politik adalah tidak kunjung melembaganya partai sebagai sebuah organisasi modern dan demokratis. Nepotisme tak hanya menutup peluang para kader atau aktivis partai yang benar-benar berjuang meniti karier politik dari bawah, tetapi juga menjadi perangkap berkembang biaknya personalisasi kekuasaan dan kepemimpinan oligarkis partai-partai.

Implikasi lain dari menguatnya nepotisme dalam rekrutmen politik adalah semakin melembaganya praktik korupsi politik dalam arti luas. Apabila para elite terbiasa mengambil hak politik para kader dan aktivis partai, yang menjadi korban berikutnya adalah rakyat melalui korupsi berjemaah atas dana publik, seperti marak dalam sejumlah kasus mutakhir.

Rezim Orde Baru sebenarnya memberi pelajaran amat berharga bagi bangsa ini betapa berbahayanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun ironisnya para elite politik kita tak kunjung sadar akan hal itu. Semoga masih ada elite politik yang tidak sekadar ”mengambil” untuk diri dan keluarga, tetapi juga memberi bagi Tanah Air tercinta.

Syamsuddin Haris Profesor Riset Ilmu Politik LIPI

Politik Kekeluargaan Sangat Berbahaya Karena Akan Menciptakan Kerajaan Indonesia Raya

Sejumlah partai politik masih menerapkan pola kekeluargaan dalam perekrutan tokohnya, baik dalam penentuan calon wakil rakyat maupun jabatan politik lainnya. Bahkan, politik kekeluargaan itu kini mengarah pada dinasti karena munculnya generasi ketiga atau cucu tokoh dalam penentuan jabatan politik, khususnya pencalonan anggota parlemen.

Seperti dicermati Kompas dari daftar calon sementara anggota DPR, Minggu (19/10), dua cucu mantan Presiden Soekarno, Puan Maharani dan Puti Guntur Soekarnoputri, menjadi calon anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). PDI-P juga menempatkan Megawati Soekarnoputri, anak Soekarno dan ibu Puan, sebagai calon presiden untuk Pemilu 2009. Selain itu, sejumlah anggota keluarga Megawati juga menjadi calon anggota legislatif (caleg) dari PDI-P.

Sukmawati Soekarno, adik kandung Megawati, yang memimpin Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme juga menjadi caleg untuk Daerah Pemilihan Bali. Sejumlah politisi lainnya juga menempatkan kerabatnya sebagai caleg.

Amat berbahaya

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Arbi Sanit, mengakui, adanya kecenderungan politik keluarga, bahkan dinasti, mewarnai perekrutan tokoh politik di negeri ini. Suami, istri, anak, keponakan, ipar, dan bagian keluarga lainnya banyak yang mencoba terjun ke politik secara berbarengan. Di tengah belum terbangunnya tradisi berdemokrasi yang baik, gejala ini amat berbahaya sehingga harus ditolak.

”Politik dinasti, politik klik, harus ditolak. Ketika perangkat demokrasi belum berfungsi akan terjebak pada konflik kepentingan atau penyalahgunaan kewenangan,” ucap Arbi, Sabtu.

Menurut dia, politik dinasti juga banyak terjadi di negara yang sudah lama menjalankan sistem demokrasi, seperti di Amerika Serikat atau India. Namun, yang menjadi persoalan adalah belum adanya kriteria dan standar prosedur seleksi pejabat negara yang benar- benar obyektif dan lemahnya kontrol di negeri ini. ”Kontrol anggaran tidak berjalan, etika politik tidak berjalan, oposisi juga tidak berjalan. Semua dapat diterobos oleh dinasti,” paparnya.

Sebaliknya, Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung berpendapat, politik dinasti tak perlu terlalu diperdebatkan.

Menurut Pramono, seorang anggota DPR tidak bisa bertindak atas nama pribadi karena fraksi adalah kepanjangan partai. Apabila ada seorang anggota Dewan yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan anggota lain atau pejabat lain, pengaruhnya tidak terlalu signifikan.

Hal ini juga harus dilihat dari rekam jejak politisi itu. Dia mencontohkan, Taufik Kiemas sebelum menikah dengan Megawati sudah menjadi aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Taufik juga sempat merasakan dipenjara berulang kali.

”Puan Maharani juga sejak kecil ikut sepak terjang bapak dan ibunya. Sebab itu, tak perlu diperdebatkan,” katanya. Aturan main di partai harus ditegakkan. Ini juga sudah dilakukan PDI-P.

Juga terjadi di daerah

Fenomena politik kekeluargaan, termasuk dalam penentuan caleg, juga terjadi di daerah. Kondisi itu terlihat dalam pencalonan anggota DPRD, baik di tingkat kabupaten/kota atau provinsi, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

”Kami tidak mendata jumlahnya secara pasti, tetapi perkiraan kasarnya mencapai 10 persen dari total 774 orang yang masuk DCS,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum Kalteng Awongganda W Linjar, terkait caleg yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan tokoh partai atau pejabat di daerah itu.

Awongganda menyatakan, pola hubungan kekerabatan itu bervariasi, antara lain ayah dan anak, seperti caleg dari PDI-P, R Atu Narang dan Aries M Narang. Ada pula hubungan mertua-menantu hingga paman-keponakan.

Hairansyah, anggota KPU Kalsel, mengungkapkan, caleg memiliki hubungan keluarga tidak dipermasalahkan KPU. Sebab, ketentuan yang dipakai adalah caleg itu bisa diterima karena resmi diusulkan partai dan memenuhi persyaratan.

Hairansyah mencontohkan, selain ada beberapa keluarga yang menjadi caleg, di Kalsel juga terdapat bentuk hubungan caleg karena ayahnya menjadi ketua partai. Contohnya, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalsel dan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Kalsel Sulaiman HB tidak maju sebagai caleg, tetapi anak mereka, Aditya Mukti Ariffin sebagai caleg PPP dan Hasnuriyadi sebagai caleg Golkar untuk DPR.

Dari Kaltim, Ketua KPU Kabupaten Nunukan Sumaring dan anggota KPU Kota Bontang Adief Mulyadi mengakui adanya caleg yang berhubungan darah dengan tokoh parpol atau pejabat di daerah itu.

Asalkan berjalan alamiah

Peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, di Jakarta, Sabtu, menilai tumbuhnya dinasti atau keluarga politik di negeri ini wajar saja sepanjang prosesnya berjalan alamiah. Dinasti politik bukan khas Indonesia.

Namun, proses untuk bisa dicalonkan oleh parpol tidak boleh terjadi seketika. Politisi mestinya ”berkeringat” terlebih dulu untuk sampai ke suatu posisi. Jika proses tidak adil, wajar pula jika muncul ”pemberontakan kecil” di tubuh parpol. ”Jika prosesnya tidak alamiah, yang muncul politisi tiban,” sebut Ikrar.

Melihat fenomena ”pewarisan kekuasaan” itu, Ikrar mengingatkan, mau tak mau rakyatlah yang menjadi penentu. Calon mesti dilihat betul kemampuannya, jangan sekadar nama besar orang tua atau keluarganya.

Menurut Ikrar, siapa pun politisi yang hendak dicalonkan ke lembaga perwakilan mesti dilatih untuk menghadapi persoalan di lapangan. Mereka mesti punya ketahanan politik yang besar sehingga bisa menghadapi dan memecahkan persoalan politik

Majelis Ulama Indonesia Mewajibkan Semua Artis Yang Manggung Di Sumsel Lapor. Kapankah Korupsi dan Koruptor Menjadi Fokus MUI?

MUI Sumsel mewajibkan setiap artis ibukota yang hendak pentas di Palembang terlebih dahulu melapor atau menyatakan kesiapan tidak berlebihan dalam aksi panggung.

“Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab terhadap kemaslahatan umat,” kata Ketua MUI Sumsel, KH.Sodikun. Sedangkan untuk korupsi yang jelas-jelas merusak moral bangsa, tidak ada tindakan sedikitpun.

Langkah itu menurut MUI adalah untuk mengantisipasi aksi yang berlebihan atau mendekati pornografi.

“Sehingga dalam aksi panggung, artis seperti Mulan Jameela dan Julia Perez membatasi gerakan dan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan efek membangkitkan syahwat,” katanya, di Palembang, Sabtu.

Menurut dia, pihaknya sangat berterimakasih karena ternyata mereka mampu menampilkan hiburan yang tidak berlebihan dengan pakaian sopan dan gerakan pun yang wajar.

Sodikun juga melarang artis ibukota yang datang ke daerah tersebut membawakan lagu-lagu yang bernada selingkuh.

MUI Sumsel juga mencekal sejumlah artis ibukota yang selama ini terkenal dengan berbagai tindakanya yang sangat berlebihan dalam aksi panggung mereka, seperti Dewi Persik.

“Kami meminta agar semua penyelanggara musik tidak menampilkan penyanyi yang lebih mendepankan mengumbar goyangan dan aurat,” ujarnya

Diperlukan Atlet Karateka Menjadi Pemain Bola Agar Tidak Kalah Bila Baku Hantam

Partai Divisi Utama Liga Esia 2008 antara PSIR Rembang dan Persebaya Surabaya di Stadion Krida, Rembang, Selasa (14/10), diwarnai kericuhan. Suporter Persebaya dan suporter PSIR saling melempar batu. Akibatnya, tiga pendukung Persebaya dan seorang suporter PSIR luka di bagian kepala.

Insiden bermula pada Selasa sore, sekitar pukul 15.00. Puluhan pengikut bonek, sebutan untuk suporter Persebaya, yang tidak punya tiket berupaya masuk melalui tembok sisi utara stadion.

Langkah tidak sportif bonek ini dihalang-halangi puluhan anggota pendukung PSIR dari dalam stadion.

Lantaran tak terima, kubu bonek menghujani suporter PSIR dengan batu dari luar stadion, yang spontan dibalas juga dengan lemparan batu. Aksi saling lempar mengakibatkan seorang suporter PSIR luka di bagian kepala. Polisi lalu meredam kejadian itu dan mengizinkan bonek masuk dengan pengawalan ekstra ketat.

Insiden saling lempar terjadi lagi menjelang turun minum dan berakibat tiga pendukung Persebaya mengalami luka sobek di kepala.

”Bonek mulai melempar batu dahulu. Saya hanya menghindari itu,” kata Avid Choirul (21), warga Tasikagung, Kecamatan Rembang, sembari memegangi kepalanya yang berdarah.

Penjambretan

Kepala Kepolisian Resor Rembang sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Ajun Komisaris Besar Wawan Ridwan mengatakan, rombongan bonek berdatangan ke Rembang sejak Senin malam.

Pada Selasa pagi dua orang di antara mereka sudah bertindak kriminal dengan menjambret tas Warti (21), warga Blora, di warung makan dekat Stadion Krida.

Polisi telah mengamankan dua penjambret itu, yaitu Lukman (19) dan Fauzi (26). Keduanya asal Desa Gembong, Kecamatan Tambaksari, Surabaya. ”Para suporter Surabaya itu kurang terkoordinasi dengan baik sehingga berpotensi menyebabkan kekacauan,” kata Wawan. Seusai laga, polisi mengantar bonek dengan truk ke perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur, untuk mencegah berlanjutnya bentrokan antarsuporter.

Laga PSIR melawan Persebaya berakhir 0-1 untuk kemenangan tim ”Bajul Ijo”. Gol tim tamu dicetak Jairaon Peliciano pada menit ke-88. Peliciano sukses memanfaatkan bola liar yang gagal dikuasai penjaga gawang PSIR, Gerri Mandagi.

Pelatih PSIR Suroso mengatakan, kedua tim sudah bermain maksimal. Konsentrasi para pemain sempat terganggu aksi saling lempar para suporter.

Perilaku suporter Persebaya ini mencoreng pencapaian gemilang tim Bajul Ijo, yang saat ini memimpin Grup Dua Divisi Utama Liga Esia 2008. Persebaya sudah mengumpulkan 16 angka, hasil lima kemenangan dan sekali seri. Posisi kedua Grup Dua ditempati Perseman Manokwari dengan 13 poin, hasil empat kali menang dan sekali seri. Di Grup Satu, PSPS Pekanbaru berada di puncak klasemen, dengan PSSB Bireun di posisi kedua.

Kemenangan Persiku

Di Stadion Wergu Wetan, Kudus, tuan rumah Persiku ”Macan Muria” Kudus mengalahkan tamunya, Perseman Manokwari, dalam lanjutan Divisi Utama Liga Esia Grup Dua, dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Persiku dicetak pada menit ke-75 melalui Saiful Imron.

Gelandang Persiku ini menciptakan gol dengan sepakan kaki kanan ketika terjadi kemelut di gawang Perseman yang dikawal Elisa Andery.

Pelatih Persiku Lukas Tumbuan merasa puas atas kemenangan tersebut. Sebaliknya Pelatih Perseman Syafrudin Fabanyo mengaku kecewa atas kinerja wasit Samsudin Linta dari Jakarta ataupun kedua hakim garis yang lebih banyak merugikan timnya.

Namun, Fabanyo menilai gol kemenangan Persiku cukup bersih. (

Moderenisasi Thailand Berawal Dari Jawa, Namun Jawa Kini Makin Terkebelakang dan Harus Belajar Dari Thailand Yang Bijaksana

Kehidupan dan kemajuan Pulau Jawa akhir tahun 1800-an dan awal 1900 ternyata menjadi inspirasi bagi modernisasi kerajaan Siam yang kini menjadi salah satu pelaku industri otomotif, pertanian, perkebunan, serta produk pangan olahan kelas dunia.

Semua itu berawal dari kunjungan Raja Rama V atau Raja Chulalangkorn yang dikenal sebagai pembaru Siam ke seantero Pulau Jawa pada tahun 1871, 1896, dan 1901. Raja Chulalangkorn adalah putra sulung Raja Mongkut atau Raja Rama IV yang dikenal dalam film legendaris Anna and the King.

Kunjungan Raja Chulalangkorn diabadikan di utara Kota Bandung di kaki air terjun Dago. Raja Chulalangkorn yang menghadiahkan patung gajah di Museum Nasional, Jakarta, menorehkan nama dalam prasasti di batu besar di kaki air terjun. Putra Raja Chulalangkorn, Raja Rama VII atau Raja Prajadiphok, juga singgah di air terjun Dago pada 12 Agustus 1929 dan meninggalkan prasasti serupa.

Dua buah gazebo kayu berarsitektur Thailand warna merah, hijau, dan kuning emas sudah berdiri menaungi dua prasasti peninggalan Raja Chulalangkorn dan Raja Prajadiphok. Gazebo tersebut menambah indah pemandangan air terjun Dago yang mengalir deras.

Atase Kebudayaan Kedutaan Besar Thailand untuk RI Sombat Khattapan mengatakan, prasasti itu merupakan tanda persahabatan kerajaan Siam dengan masyarakat Jawa dan Indonesia.

”Raja Chulalangkorn belajar banyak dari keberadaan infrastruktur dan industri modern di Jawa zaman itu, seperti kereta api, jalan raya, hingga perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi Thailand sekarang. Setelah beliau kembali ke Siam, pelbagai perintah untuk membangun jaringan kereta api, perintisan perkebunan karet, hingga pelebaran jalan ukuran dikerjakan serius setelah membuat catatan secara detail segala segi kehidupan di Pulau Jawa,” kata Sombat.

Diminati wisatawan

Imtip Suharto, warga Bandung yang secara teratur datang ke air terjun Dago, menyayangkan banyaknya sampah di air terjun Dago yang hanyut dari hunian warga di daerah hulu. Padahal, air terjun tersebut dapat menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara, seperti Belanda hingga Thailand. Khususnya bagi bangsa Thai, situs peninggalan para raja dari dinasti Chakri selalu dihormati dan dikunjungi secara berkala. ”Sayang kalau situs ini rusak. Bahkan, papan penanda situs dari besi juga rusak digergaji,” kata Imtip.

Imtip yang juga menulis Journeys to Java by a Siamese King mencatat betapa Raja Chulalangkorn menjalin hubungan baik dengan penguasa Jawa dari semua keraton yang ada di Yogyakarta dan Surakarta. Beliau juga bersahabat dengan keraton- keraton di Cirebon, Jawa Barat.

Berdasarkan data yang diolah Imtip dari pelbagai sumber, sungguh layak jika Raja Chulalangkorn belajar dari Pulau Jawa. Kala itu, galangan kapal terbesar di dunia terdapat di Surabaya. Pelbagai industri dari usaha kecil menengah pembuatan topi hingga permesinan dikunjungi lalu dicatat secara detail untuk dikembangkan di kerajaan Siam (nama kerajaan Thailand baru resmi digunakan tahun 1940-an).

Kini bangsa Thailand menikmati buah dari proses studi banding ke mancanegara hingga Eropa-Amerika yang diawali di Pulau Jawa. Peresmian situs air terjun Dago seharusnya menjadi cambuk bagi bangsa Indonesia untuk bangkit kembali di semua bidang dan kembali menjadi panutan bagi bangsa lain.

Melayu Bisa Saring Budaya Asing

Seminar Internasional dan Dialog Budaya Kemelayuan di Indonesia Timur yang berlangsung di Makassar sejak Minggu (12/10) mengingatkan kembali pentingnya aktualisasi budaya Melayu untuk menyaring intervensi budaya asing agar jati diri bangsa tidak hilang.

”Budaya memang saling berinteraksi. Ada diaspora dan di situ ada pertemuan budaya-budaya,” kata Dr Edwar Polinggomang, sejarawan Universitas Hasanuddin, menjelang penutupan seminar tersebut di Istana Tamalatea Balla Lompoa di Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulsel, Senin (13/10).

Pembicara lainnya yang tampil adalah budayawan Nunding Ram dan pengurus Organisasi Keturunan Melayu Sulsel Ahmad Nurjaya.

Sependapat dengan Polinggomang, Nunding Ram menyatakan penting bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk mencari inti dan moral dari budaya Melayu. ”Inilah benteng terhadap intervensi budaya asing. Mengenali inti budaya itu penting karena kebudayaan selalu bergeser,” katanya.

Ram mengingatkan bahwa setiap budaya memiliki tataran konsep ideal dan tataran realita. ”Konsep ’siri’, misalnya, telah bergeser. Dahulu jika mendatangi rumah gadis di malam hari, puluhan mata mengawasi. Sekarang, lelaki bisa mendatangi rumah gadis yang disukainya dengan lebih bebas. Makna ’siri’ telah bergeser,” kata Ram.

Dialog kebudayaan yang menyertai seminar itu diakhiri dengan pertunjukan sejumlah kesenian tradisional Sulawesi Selatan, antara lain Pa’surreq dari Kabupaten Gowa. Pa’surreq adalah sastra lisan menyanyikan syair epos La Galigo diiringi perkusi. La Galigo adalah epos besar asli Sulawesi Selatan yang terkenal karena alur cerita sastra lisan.

Pertunjukan yang juga ditampilkan adalah Sinrilik dari Kabupaten Gowa. Pa’sinrilik ternama Gowa, Daeng Tutu, menyanyikan sejumlah syair, dibumbui interaksi dengan penonton sambil memainkan alat musik gesek sejenis rebab. Para mahasiswa Universitas Hasanuddin yang tergabung dalam Serikat Pencinta Seni-sastra Indonesia (SpaSI) menampilkan Rampang Danrang (rampak gendang) dan sejumlah tarian lainnya

Front Pembela Islam Merusak Dan Menganiaya Pengikut Aliran Kerohanian Sapta Darma

Sekitar 50 anggota laskar Front Pembela Islam DI Yogyakarta menyambangi salah satu sanggar aliran kerohanian, Sapta Darma, di Dusun Pereng Kembang, Desa Balecatur, Sleman, DIY, Sabtu (11/10) malam.

Front Pembela Islam (FPI) menuntut aliran tersebut membubarkan diri karena dinilai sebagai aliran sesat dan menodai agama Islam.

Dalam aksi itu, anggota laskar yang dipimpin Ketua FPI DIY Bambang Teddy menerobos masuk ke salah satu bangunan sanggar sekitar pukul 22.00 untuk menemui pimpinan Sapta Darma. Setelah sempat berargumentasi, beberapa anggota FPI langsung memecahkan gelas, piring, dan menurunkan simbol-simbol Sapta Darma yang terpajang di dinding. Dari penuturan saksi, salah satu anggota FPI juga sempat memukul wajah seorang anggota Sapta Darma.

Bambang mengatakan, Sapta Darma sebagai aliran sesat karena mempraktikkan shalat menghadap ke timur, bukannya ke kiblat (barat) sebagaimana tuntunan agama Islam. Lebih jauh, ia mengatakan, pihaknya telah lama memperingatkan aparat berwenang untuk menghentikan kegiatan aliran tersebut. ”Namun, selama ini tidak ada tanggapan karena itu kami putuskan untuk bertindak sendiri,” ujarnya.

Pada aksi malam itu, FPI sebenarnya memiliki target menyambangi satu tempat lain yang mereka nilai sebagai aliran sesat, yakni Tri Tunggal, di Babarsari, Depok, Sleman. Namun, hal itu berhasil dicegah kepolisian yang membujuk FPI untuk mengurungkan niatnya.

Mengenai tuduhan sebagai aliran sesat, Ketua Persatuan Sapta Darma (Persada) DIY Totok Baroto membantahnya karena Sapta Darma adalah aliran kerohanian, bukan agama.

Totok mengatakan, sebagai aliran kerohanian, Sapta Darma terdaftar secara resmi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DIY.

Mengenai praktik shalat yang dipermasalahkan FPI, ia juga mengatakan hal itu bukanlah shalat seperti dalam ajaran Islam, melainkan ritual kerohanian yang dipercayai penganut Sapta Darma sebagai tata cara mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. ”Jadi, kegiatan kami tidak ada hubungan sama sekali dan tidak menyinggung agama mana pun,” ujar Totok.

Meski demikian, Totok mengatakan, pihaknya tidak akan mempermasalahkan penyerangan ini secara hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

”Untuk sementara, kami akan menghentikan kegiatan sambil menunggu suasana mereda dan menunggu hasil mediasi dari kepolisian,” katanya.

Kepala Polres Sleman Ajun Komisaris Besar Suharsono ketika dimintai penjelasan mengatakan, pihaknya telah mempertemukan kedua belah pihak dan meluruskan persepsi masing-masing guna menghindari kekerasan lebih jauh.

”Saya telah mengimbau kepada FPI untuk membicarakan segala permasalahan melalui forum yang ada, yakni Forum Komunikasi Antarumat Beragama, kekerasan tak akan menyelesaikan permasalahan,” katanya.

Ukiran Suku Asmat Perlu Segera Dilindungi Oleh Undang-undang Hak Cipta

Hingga sekarang belum ada satu pun motif atau jenis karya seni para seniman Asmat di Papua yang dipatenkan meski telah dikenal di banyak negara. Pemerintah dan pemerhati seni diminta aktif membantu seniman daerah itu untuk mematenkan karya mereka agar Indonesia tak lagi kecolongan warisan leluhur, seperti yang terjadi pada ukiran Bali dan berbagai batik di Jawa.

”Beberapa kali kami berusaha membuat database motif ukiran khas seniman Asmat dan mendaftarkan patennya, tetapi belum berhasil,” ujar Erick Sarkol, Kepala Museum Asmat di Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, Papua, Sabtu (11/10). Saat ini di Agats digelar Pesta Budaya Asmat 2008 yang menginjak tahun ke-25.

Erick mengatakan, belum ada motif ukiran Asmat yang terdaftar dalam hak cipta. Belum ada pula seniman luar mengklaim memiliki hak cipta ukiran Asmat. ”Ukiran Asmat dapat dibedakan dari ukiran daerah lain. Ini tampak dari bahan baku yang dipakai, yaitu batang sagu atau pohon perahu. ”Alur pahatan juga memiliki keunikan tersendiri,” ujar kurator ini.

Uskup Asmat, Mgr Alloysius Moerwito, menambahkan, keuskupan telah berusaha meningkatkan dan mempertahankan kekayaan seni budaya masyarakat Asmat dengan menggelar pesta budaya tahunan. Untuk pergelaran tahun depan, keuskupan tak lagi menjadi panitia utama.

”Kami pikir sudah saatnya pemerintah mengambil alih tanggung jawab penyelenggaraan pesta budaya mendatang. Namun, kami akan tetap membantu langkah-langkah menjaga kelestarian budaya Asmat,” ujarnya.

Erick Sarkol menambahkan, kualitas hasil ukiran seniman Asmat tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Itu tampak dari lomba ukiran yang sebagian besar dilelang kepada wisatawan. (i

Urbanisasi Menghambat Penambahan Ruang Hijau Terbuka Di Jakarta

Selain memicu berbagai masalah sosial, arus urbanisasi yang terus meningkat di Jakarta juga menimbulkan masalah lingkungan yang parah. Pertambahan ruang terbuka hijau atau RTH di Jakarta terhambat oleh banyaknya pendatang liar yang memanfaatkan taman dan lahan kosong.

Menurut Pengamat Tata Kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriatna, Jumat (10/10), para pendatang yang tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap cenderung memasuki taman-taman atau lahan-lahan milik pemerintah yang tidak terpelihara dengan baik. Mereka mengubah RTH menjadi kawasan permukiman.

Lahan-lahan marjinal, seperti kolong tol dan tepian rel kereta api, juga banyak yang dicaplok para pendatang ilegal menjadi rumah. Kondisi itu menyebabkan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menambah RTH terhambat.

”Jangankan menambah, mempertahankan RTH yang sudah ada saja pemerintah kesulitan. Pengambilalihan lahan sulit dibendung karena Pemprov DKI tidak mampu membangun rumah susun yang murah untuk menampung ratusan ribu pendatang ilegal,” kata Yayat.

Yayat mengatakan, pemprov harus lebih ketat menjaga dan memelihara aset-aset tanahnya. Pemagaran dan pembersihan permukiman liar dari tanah-tanah yang akan dijadikan taman harus segera dilakukan.

Di sisi lain, taman-taman dan lahan marjinal yang telanjur dikuasai para pemukim liar harus segera dibersihkan kembali. RTH sangat dibutuhkan Jakarta untuk meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan.

”Jika pemukim liar ditertibkan, kolong tol dan tepian rel kereta api sangat potensial diubah menjadi taman. Namun, taman itu harus dijaga agar tidak diambil alih lagi,” kata Yayat.

Saat ini, luas RTH di Jakarta baru mencapai 9,6 persen dari total luas Jakarta atau sekitar 6.240 hektar. Luas RTH itu jauh di bawah kondisi ideal yang diamanatkan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, yang harus mencapai 30 persen atau 19.500 hektar.

Kepala Dinas Pertamanan DKI Jakarta Ery Basworo mengatakan, sampai 2010, DKI Jakarta hanya berani menargetkan pertambahan RTH sampai 13,9 persen atau sekitar 9.035 hektar. Namun, penambahan RTH masih terbentur pada masalah tingginya harga lahan dan okupasi permukim liar pada lahan-lahan kosong yang ada.

Pada 2008, penambahan lahan untuk RTH di lima kota hanya mencapai 0,008 persen. Dengan keterbatasan anggaran, penambahan luas RTH sesuai target bakal sulit dicapai.

Festival Kampung Tugu dan Bazar Mancanegara Digelar Pemerintah Kota Jakarta Utara Di Cafe VOC Galangan

Festival Kampung Tugu yang menghadirkan tradisi masyarakat keturunan Portugis dan bazar mancanegara digelar Pemerintah Kota Jakarta Utara tanggal 14-16 November di Cafe VOC Galangan.

Kepala Suku Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Jakarta Utara Nany Ahimza yang ditemui hari Kamis (9/10) menjelaskan, kegiatan tersebut dihadiri lima duta besar dan masyarakat negara sahabat yang terkait dengan sejarah Portugis di Nusantara, yakni Republik Portugal, Kerajaan Belanda, Republik Brasil, Republik Mozambik, dan Republik Timor Leste.

Kekayaan budaya

”Masyarakat Tugu merupakan salah satu kekhasan dan kekayaan budaya di Jakarta. Mereka adalah masyarakat keturunan Portugis yang eksis sejak tahun 1661 di kawasan Tugu,” ujar Nany.

Pemerintah Kota Jakarta Utara menyumbang satu set peralatan keroncong baru untuk masyarakat Tugu.

Pergelaran Keroncong Tugu yang kerap manggung di Istana Negara dan bahkan di Pasar Malam Tong-Tong di Den Haag, Kerajaan Belanda, dipersiapkan untuk tampil selama sepekan. Para musisi yang tampil, pemusik senior dan yunior dari komunitas Portugis-Tugu.

Kolaborasi tari

Kolaborasi tari Portugal dan Betawi diharapkan menjadi salah satu daya tarik festival. Selain itu, juga diadakan pameran foto sejarah masyarakat Tugu.

Bazar mancanegara akan pula digelar dan menampilkan kekhasan negara sahabat, seperti Republik Portugal dan Kerajaan Belanda.

Hasil pendataan Bangunan Cagar Budaya Kotamadya Jakarta Utara oleh Suku Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Jakarta Utara tahun 2008 menyebutkan, masyarakat Tugu bermukim di sekitar Gereja Tugu atau Gereja Portugis yang dibangun tahun 1744-1747 oleh tuan tanah Justinus Vinck. Lokasi itu kini di Jalan Gereja Tugu, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Koja.

Sesepuh masyarakat Tugu, Arthur James Michiels, dalam sebuah riset menjelaskan, salah satu tonggak sejarah di Kampung Tugu adalah penerjemahan Alkitab dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu oleh Melchior Leydecker dan Petrus Van De Vorm.

Iklan Politik Tidak Berpengaruh Dihati Masyarakat

Iklan-iklan politik menjelang Pemilu 2009, termasuk pemilihan presiden periode 2009-2014, yang semakin marak di media, khususnya media elektronik, dianggap menarik dan berpengaruh besar terhadap perubahan suhu politik di masyarakat.

Bahkan, iklan yang menampilkan realitas kehidupan mampu menarik perhatian masyarakat dan diperkirakan temanya mendekati realitas.

Hal ini diungkapkan pengajar ilmu manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Taufik Bahaudin, yang juga Presiden Direktur National Leadership Center (NLC), dalam jumpa pers, Kamis (9/10). Ia memperkuat pendapatnya dengan hasil polling terhadap 2.000 orang yang diambil secara random di 200 kecamatan di 30 provinsi bersama lembaga riset Taylor Nelson Sofress (TNS) dalam dua tahap, Juli dan September.

Hasilnya menyebutkan, dalam lima besarnya, 34 persen responden pada bulan September memilih Susilo Bambang Yudhoyono, 22 persen memilih Megawati Soekarnoputri, 15 persen Prabowo Subianto, serta 4 persen masing-masing untuk Sultan Hamengku Buwono X dan Wiranto.

Untuk lima besar di partai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 25 persen, Partai Demokrat (24 persen), Partai Gerindra (13 persen), Partai Golkar (11 persen), dan 5 persen untuk Partai Keadilan Sejahtera.

Menurut Taufik, hasil polling tersebut belum menunjukkan arah Pemilu 2009. Namun, ia mengaku terkejut dengan munculnya nama seperti Prabowo Subianto bersama Partai Gerindra diminati responden. Padahal, partai tersebut masih baru dan pertama kali bertanding pada pemilu tahun depan.

”Saya memperkirakan iklan di media elektronik dengan menyentuh isu produk dalam negeri menjadi pendongkrak namanya di kalangan masyarakat. Apalagi tema itu menyentuh soal urusan perut,” katanya.

Bantah dibiayai

Meskipun demikian, ia tidak merekomendasi apa pun dari hasil risetnya tersebut. Taufik menepis bahwa survei lembaganya dibiayai oleh salah satu nama yang masuk dalam lima besar hasil polling-nya. Namun, dia tidak menyebutkan pula berasal dari mana dana lembaganya. ”Kami memang tidak bisa menyebutkan siapa-siapa saja yang mendanai riset ini,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Riset TNS Yanti Zen mengakui bahwa hasil riset tersebut masih jauh dari sempurna karena tidak menanyakan lebih jauh kepada responden alasan pilihannya. Namun, ia meyakini risetnya cukup mewakili masyarakat Indonesia.

Selain menanyakan soal presiden dan partai politik, responden juga ditanyakan mengenai situasi perekonomian selama setahun terakhir. Hasilnya, 39 persen responden menyatakan lebih buruk, 27 persen menjawab lebih baik, dan 34 persen memilih sama saja. Rata-rata hasil September tersebut persentasenya meningkat, tetapi tidak lebih dari 8 persen

Polisi Harus Lebih Humanis Sebagai Pelindung Masyarakat

Polisi saat ini harus menyadari tugasnya sebagai penegak hukum tak hanya harus bersikap tegas, tetapi juga harus bersikap lebih humanis. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri akan terbangun dengan sendirinya. Hal itu menjadi bagian dari agenda reformasi kultural Polri yang hingga kini belum juga terwujud secara nyata.

Hal itu disampaikan Kepala Polri yang baru, Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, dalam sambutannya pada upacara serah terima jabatan Kepala Polri dari Jenderal Polisi (Purn) Sutanto di Markas Komando Brigade Mobil di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis (9/10).

”Beri pelayanan terbaik bagi masyarakat, jangan sekali-sekali menyakiti hati masyarakat,” kata Bambang Hendarso di pengujung sambutannya.

Bambang juga mengakui, hingga kini agenda reformasi kultural di tubuh Polri belum sepenuhnya memuaskan dan memenuhi harapan rakyat. Oleh karena itu, Bambang berjanji, di bawah kepemimpinannya, agenda reformasi Polri akan menjadi program prioritas, selain meneruskan program pemberantasan berbagai macam kejahatan besar.

Menurut Bambang, reformasi kultural akan menjadi jalan bagi terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri. ”Terbangunnya kepercayaan masyarakat itu juga menjadi kunci utama keberhasilan aspek legitimasi Polri di masyarakat selain aspek legalitas,” kata Bambang.

Sebelumnya, dalam sambutannya, Jenderal Polisi (Purn) Sutanto meminta maaf kepada masyarakat atas berbagai kekurangan Polri selama di bawah kepemimpinannya. Sutanto, dalam beberapa kesempatan sebelumnya juga mengatakan, salah satu tugas Polri ke depan adalah semakin intensif memperbaiki, membina, mengontrol, dan mengawasi perilaku polisi dari berbagai kemungkinan penyimpangan yang merugikan rakyat.

Di luar dugaan

Bambang Hendarso menggantikan Sutanto atas usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Komisi III DPR. Keputusan Presiden itu diakui Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan cukup mendadak dan di luar dugaan. Sebab, sempat beredar kabar jabatan Sutanto akan diperpanjang.

Menurut Trimedya, lazimnya, tiga bulan sebelum masa pensiun habis, setidaknya ada keterangan lisan dari Presiden bahwa Kepala Polri yang lama akan diperpanjang atau diganti. ”Ini mepet sekali. Rumor soal Sutanto akan diganti baru beredar Kamis (4/9). Surat resmi Presiden ke DPR Rabu (10/9),” kata Trimedya

Mudik Lebaran Memakan Ribuan Nyawa Setiap Tahun

Operasi Ketupat Lebaran 2008 yang berakhir hari Kamis ini memakan korban ribuan pemudik dalam 1.254 kecelakaan lalu lintas sejak H-7 hingga H+6 Lebaran. Dalam kecelakaan itu, sudah 2.573 pemudik menjadi korban.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira mengatakan, Rabu (8/10), di antara 2.573 kecelakaan itu, sebanyak 585 orang merupakan korban tewas, 743 orang luka berat, dan sisanya luka ringan.

”Sekali lagi perilaku pengemudi, baik mobil maupun motor, selalu merupakan pemicu utama kecelakaan. Kejadian pelanggaran setiap mudik juga selalu tinggi,” ujar Abubakar.

Data Direktorat Lalu Lintas Polri menyebutkan, hingga kemarin telah terjadi 37.282 pelanggaran lalu lintas selama Operasi Ketupat 2008. Dari jumlah tersebut, sebagian besar pelanggaran dilakukan pengemudi sepeda motor, yaitu 25.777 pelanggaran.

Abubakar menambahkan, secara umum, rata-rata korban tewas kecelakaan lalu lintas adalah 15.000 jiwa setiap tahun. Hal itu berarti 4,54 per 100.000 penduduk, suatu gambaran yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara maju. Banyaknya korban tewas itu juga mendapat kontribusi dari acara mudik tahunan ketika Lebaran.

Pada musim mudik tahun 2006 dan 2007, angka kecelakaan dan korban tewas juga tinggi. Pada musim mudik tahun 2007, sebanyak 1.875 kecelakaan memakan 798 korban tewas. Sementara pada tahun 2006, terjadi 961 kecelakaan yang memakan korban tewas 437 jiwa.

Tahun 2007 angka kecelakaan dan korban tewas tampak tinggi karena lamanya operasi ketupat, yaitu 16 hari. Ketika itu pemerintah memperpanjang waktu cuti bersama. Sementara Operasi Ketupat 2008 ini berlangsung lebih pendek, yakni 14 hari.

Dengan demikian, pada tahun 2007, selama 16 hari operasi ketupat jatuh korban tewas 49,87 atau 50 jiwa dalam kecelakaan. Sementara itu, hingga H+6 Lebaran 2008, rata-rata korban tewas dalam kecelakaan selama 13 hari operasi ketupat, yakni 45 orang, tak berbeda jauh dengan 16 hari operasi ketupat pada Lebaran 2007.

”Setiap Lebaran, kapasitas sarana, prasarana, dan seluruh moda transportasi over capacity,” kata Abubakar

Gubuk Liar Yang Dibangun Tanpa Izin dan Melanggar Hukum Serta Hak Rakyat Untuk Menikmati Ruang Terbuka Ditaman BMW Dirobohkan Pemerintah

Sekitar 200 gubuk liar di Taman Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa atau BMW, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kembali dirobohkan secara paksa dan puing-puing bangunan itu dibakar petugas tramtib, Rabu (8/10) pagi. Warga berteriak, menangis dan berusaha melawan sehingga dua orang terluka.

Warga yang terluka adalah Iwan (38) dan Haryadi (40). Iwan menderita luka memar di bahu kanan. Haryadi luka memar di kaki kiri. ”Kami digebuk ramai- ramai oleh belasan petugas,” kata Haryadi.

”Kalian itu pengecut, beraninya hanya sama warga miskin yang tidak berdaya,” seru sejumlah perempuan korban penggusuran, termasuk Ny Salmah (36), kepada para petugas tramtib yang mengeroyok dua warga tersebut.

Penggusuran yang melibatkan 800 petugas Tramtib Pemkot Jakarta Utara dimulai pukul 08.00. Saat itu petugas mulai merobohkan dan membakar gubuk liar.

Buka pakaian

Berbagai upaya dilakukan warga untuk menghalangi petugas. Ada yang hanya berdiam diri, tetapi ada juga yang menangis, menjerit, dan berteriak. Bahkan sekelompok ibu mencopot bajunya hingga telanjang. Sekelompok pria dewasa terlibat aksi dorong dengan petugas sehingga terjadi bentrokan.

Penggusuran ini adalah yang kedua setelah penggusuran pertama pada 24 Agustus 2008. Saat itu 4.000 orang kehilangan rumah dan tempat usaha setelah 5.000 petugas gabungan membongkar paksa 1.126 bangunan di taman tersebut. Belasan korban penggusuran terluka.

Belakangan ada sebagian warga tetap bertahan dengan membangun gubuk seadanya. Ada yang membangun di antara serakan puing bangunan, tetapi ada juga yang mendirikan gubuk di tepi rel kereta api Ancol-Tanjung Priok.

Hingga tiba penggusuran kedua, Rabu kemarin, ada sekitar 200 keluarga yang masih bertahan. ”Setelah penggusuran ini kami tidak tahu tinggal di mana lagi,” kata Ny Ani (38), korban penggusuran sambil menangis.

Korban penggusuran bingung harus pindah ke mana. Sementara ini mereka bertahan di sisi rel kereta api ruas Ancol-Tanjung Priok. Warga juga menyesalkan tindakan petugas karena tidak menyediakan angkutan gratis bagi warga yang hendak pindah. ”Juga tidak ada tawaran pindah ke rumah susun,” kata Ani.

Kepala Suku Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (Tramtib Linmas) Jakarta Utara Sulistyarto menjelaskan, pihaknya tidak melakukan penggusuran. Petugasnya hanya ingin membersihkan kembali taman dari hunian liar itu.

”Taman BMW adalah aset Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Utara hanya menjaga dan mengamankannya,” kata Sulistyarto menjelaskan.

Kawasan Taman BMW termasuk dalam Waduk Papanggo seluas total 66,5 hektar. Lahan taman yang diokupasi warga seluas 26,5 hektar. Lahan mulai diokupasi sejak pertengahan tahun 1998, tetapi semakin padat oleh pendatang pada tahun 2007 setelah ada penggusuran hunian liar di sepanjang kolong tol Tanjung Priok hingga Jembatan Tiga.

Menurut Kepala Bagian Administrasi Sarana Perkotaan Pemkot Jakarta Utara Heru B Hartono, Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Utara akan segera menguruk lahan sebagai tahap awal pembangunan stadion olahraga bertaraf internasional.

Pengerukan diperkirakan selesai akhir Oktober ini. Pada awal November, lahan akan diberi pagar tembok untuk mencegah kembali berdirinya hunian liar. Anggaran pemagaran lahan di Taman BMW itu diperkirakan mencapai Rp 5 miliar.

Mencari Manusia Indonesia Yang Tahan Banting dan Tidak Manja

Empat puluh tahun lalu, ekonom Swedia yang juga pemenang Nobel, Gunnar Myrdal, menulis karya monumental, Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations, yang berisi kajian terhadap negara-negara Asia Selatan dan Tenggara (khususnya India, tetapi juga melebar ke Indonesia dan negara-negara lain). Myrdal menggambarkan, negara-negara di kawasan itu dirundung kemiskinan, dibayangi ledakan penduduk dan perekonomian yang suram.

Penyebab kondisi itu, menurut Myrdal, adalah ”keterbelakangan” Asia dalam hal modal, sumber daya, dan tingkat pendidikan. Namun, karakter ”khas” orang Asia juga berperan di situ, seperti disiplin kerja rendah, termasuk disiplin waktu dan ketertiban; kebencian terhadap kerja manual, suka hal- hal irasional, sulit beradaptasi dengan perubahan, kurang berambisi, gampang dieksploitasi, sulit bekerja sama.

Pemerintahan di negara-negara itu dinilainya ”terlalu lembek” (ia menemukan istilah soft states), alias tidak mampu menerapkan disiplin sosial. Reformasi akan sulit diwujudkan karena korupsi dan inefisiensi merajalela. ”Tanpa ada disiplin sosial, sulit bagi negara-negara itu untuk bisa berkembang cepat,” katanya (Time, 15 Maret 1968).

Gunnar Myrdal tutup usia pada 17 Mei 1987 (88 tahun). Ketika itu, Jepang, Korsel (dan China) telah menjadi macan-macan ekonomi Asia. Bahkan, kontras dengan ramalan Myrdal, Indonesia pun melaju sebagai kekuatan ekonomi menengah di kawasan dengan PDB sekitar 3.080 dollar AS.

Namun, krisis ekonomi yang melanda Asia tahun 1997-1998 membuka mata tentang perlunya mempertimbangkan faktor kultural (nilai, sikap, keyakinan, dan tradisi) dalam membentuk bangunan ekonomi dan politik sebuah negara. Tentu saja kultur tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan faktor-faktor lain, seperti penegakan hukum, sistem pengadilan independen, transparansi, dan kepemimpinan, untuk mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan kata lain, mengutip Dwight H Perkins, seandainya saja ekonomi di Asia Timur dan Tenggara dikelola dalam jalur yang menjunjung penegakan hukum dan bukan jalur KKN (korupsi, kroniisme dan nepotisme, sebuah karakteristik khas hubungan pemerintah-pengusaha di Asia, termasuk Indonesia), krisis moneter diyakini tak akan terjadi di kawasan (Culture Matters, hal 233).

Optimisme

Dalam perjalanannya setelah 10 tahun reformasi yang diwarnai keprihatinan mendalam akan masa depan bangsa, tetap ada titik-titik yang membangkitkan optimisme. Salah satunya adalah karakteristik bangsa Indonesia yang ”tahan banting”. Bukankah negeri ini tak habis- habisnya didera masalah? Krisis ekonomi yang berkepanjangan, kerusuhan, bencana tsunami, gunung meletus, gempa bumi, banjir, serangan bom, serangan penyakit, dan konflik berdarah. Namun, bangsa ini tetap bangkit dan memulai lagi.

Mungkin pembaca masih ingat bagaimana warga Yogyakarta bahu-membahu membangun kehidupan mereka kembali hanya beberapa jam setelah gempa bumi meluluhlantakkan sebagian wilayah itu tahun 2006. Mereka memulai bekerja dengan tangannya sendiri sampai bantuan pemerintah datang kemudian. Kita juga semakin sering menyaksikan antrean panjang rakyat yang rela berdiri berjam-jam demi satu jeriken minyak tanah atau satu ember air bersih. Kalau bisa, mereka juga ingin menjerit menghadapi impitan hidup yang makin menyesakkan. Tapi, bukankah hidup harus terus berlanjut?

Sudah sepatutnya pemerintah berterima kasih kepada rakyat yang tetap bangkit meski harta benda lenyap ditelan bencana. Rakyat yang tetap berjuang meski kebijakan pemerintah membuat hidup semakin sulit. Penghargaan itu hanya sepadan bila diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, rancangan kebijakan yang betul-betul mengutamakan kepentingan rakyat, serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif.

Mayoritas bangsa ini juga memiliki ”nasionalisme” yang kental (terlepas bagaimana nasionalisme didefinisikan) dengan sejarah panjang yang melatarbelakanginya. Benedict Anderson menggambarkan betapa beda proses mewujudnya nasionalisme di Indonesia dibandingkan dengan di Indochina pada era kolonialisme. Di Indochina tak mencuat kesadaran bersama tentang ”keindochinaan”, sementara ”keindonesiaan” terus bertahan di bumi Nusantara, bahkan mengakar dengan kuat, melintasi zaman (Imagined Community, hal 127).

Jauh sebelum gagasan Indonesia merdeka muncul, kelompok-kelompok yang menamakan diri Jong Ambon, Jong Java, dan lainnya, rela menomorduakan keterikatan etnis dengan tanah kelahiran mereka demi tujuan yang lebih besar, yaitu sebuah ”negara yang belum terwujud” bernama Indonesia, dengan mengikrarkan Sumpah Pemuda sehingga ketika bahasa Indonesia tahun 1928 diadopsi sebagai bahasa nasional, demikian Anderson, bangsa Indonesia tak pernah lagi menoleh ke belakang.

Gagasan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan tak bermakna, tetapi harta yang harus dirawat bersama. Inilah inti demokrasi dalam sebuah bangsa yang heterogen. Bila ”modal” bersama ini dipelihara baik dan dikelola oleh sebuah kepemimpinan yang bersih dan bijak, bangsa ini akan survive menghadapi tantangan apa pun.

Umat Kristiani Di Jember Mengikuti Pawai Takbir

Pawai takbir keliling selain diikuti umat Islam di Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, juga diikuti umat Kristen, yang merupakan mayoritas warga di desa ini.

Aktivis Masjid Baiturrahman di Desa Bondo, Bejo Selamet, di Jepara, Selasa, mengatakan, pawai takbir keliling memang tidak hanya diikuti umat Islam, sebagian umat Kristen, terutama pemuda, banyak yang ikut memeriahkannya. “Hal ini sudah biasa dilakukan, sebagai wujud toleransi terhadap umat beragama,” katanya.

Desa Bondo merupakan kantong umat Kristiani di Jepara. Mayoritas penduduk Jepara memeluk Islam dan partai berideologi Islam, PPP, memenangi Pemilu 1999 dan 2004 di Jepara. Partai Damai Sejahtera (PDS) juga menempatkan wakilnya di DPRD Jepara.

Sejumlah pemuda non-muslim tersebut, katanya, mengikuti acara pawai takbir dengan menggunakan sepeda motor pribadi atau mengikuti rombongan yang menggunakan kendaraan roda empat. “Kami menyambutnya, meskipun ini kegiatan keagamaan dari umat Islam,” katanya.

Menurut rencana, kegiatan takbir keliling di Desa Bondo dan sekitarnya tidak hanya berkililing desa sekitar, tetapi dilanjutkan hingga ke Alun-alun Jepara, yang berjarak puluhan kilometer.

Sebagai persiapan mengikuti pawai takbir keliling, masing-masing masjid dan musala di Desa Bondo dan sekitarnya membuat sejumlah hiasan masjid atau sesuatu yang bernapaskan Islam lainnya untuk diarak menggunakan kendaraan roda empat. “Dari pemuda Masjid Baiturrahman membuat miniatur masjid yang berhiaskan puluhan lampu hias,” katanya.

Adapun biaya pembuatan dan biaya lain-lainnya merupakan swadaya dari para pemudanya. “Jika masih membutuhkan dana lagi maka akan minta sumbangan kepada warga lainnya,” katanya.

Keterlibatan warga Kristen dalam acara pawai takbir keliling juga dibenarkan oleh aktivis gereja dari Desa Bondo, Karmuji, yang mengatakan, bahwa sejak ada kegiatan pawai takbir keliling, sejumlah pemuda Kristen ada yang mengikutinya.

Selain menggunakan sepeda motor pribadi, katanya, ada juga yang mengikuti rombongan pawai takbir keliling. “Hal ini menjadi penguat toleransi antarumat beragama,” katanya.

Menurut dia, saat umat Kristen merayakan Natal, sebagian umat Islam juga menghadiri acara tersebut. “Bahkan, dalam pembuatan masjid di Desa Bondo, sebagian umat Kristen menyumbangkan tenaganya,” katanya.

Selain itu, sejumlah pemuda Kristen yang merayakan Natal dengan menggelar acara sendiri, juga diikuti oleh sejumlah pemuda Islam. “Jika diminta datang ke gereja, biasanya banyak yang enggan dan malu,” katanya.

Sementara itu, Hetty, warga Bondo lainnya yang beragama Kristen, mengatakan, pihaknya juga akan mengikuti pawai takbir keliling dengan menggunakan mobil pribadi. “Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Islam juga untuk menikmati keramaiannya. Terlebih, masing-masing peserta menampilkan sejumlah hiasan yang unik-unik,” katanya

Mengubah Sampah Rumah Tangga Menjadi Emas

Sampah akan tetap menjadi sampah jika tidak didaur ulang menjadi sesuatu yang baru. Pemerintah Kota Taipei telah berhasil mengurangi jumlah sampah dengan membuat sejumlah peraturan, mulai dari hulu hingga hilir, sehingga persoalan sampah tidak lagi menjadi momok bagi pemerintah dan masyarakat.

Selain mendorong industri untuk memproduksi kemasan yang bisa didaur ulang dan sistem pengambilan sampah yang efektif di masyarakat, Pemerintah Kota Taipei juga telah menemukan jalan keluar untuk mendaur ulang sampah.

Target mereka pada 2010 adalah zero landfill activity. Mereka ingin tidak ada sampah yang harus dibakar di insinerator karena akan membuat pencemaran udara. Caranya adalah dengan memisahkan sampah.

Sampah dapur yang jumlahnya 30-40 persen dari sampah yang dihasilkan masyarakat dipisahkan untuk menjadi makanan babi dan pupuk untuk pertanian. Makanan yang telah dimasak dipisahkan dengan makanan yang belum dimasak. Makanan yang telah dimasak akan dimasak ulang sebanyak dua kali dengan temperatur tinggi, lalu dijadikan makanan babi.

Adapun makanan yang belum dimasak, termasuk tulang, akan dihancurkan dan dicampur dengan bubuk kayu lalu difermentasi. Setelah 9-10 hari, makanan ini akan menjadi pupuk organik yang sangat baik untuk pertanian.

Untuk sampah plastik, akan diubah menjadi bahan isian untuk bantal, boneka, kasur, dan mantel. Gabus dan plastik tebal dijadikan rak baju, pot bunga, dan material bangunan. Sedangkan botol kaca dan beling dihancurkan menjadi bahan untuk batu bata, aspal, kursi, dan meja.

Kertas bekas akan diolah menjadi kertas baru. Satu ton kertas bekas bisa menghasilkan 800 kilogram kertas baru. Jika membuat kertas baru dari batang pohon, diperlukan 20 batang pohon berusia 20-40 tahun. Sungguh pengorbanan yang luar biasa bagi generasi masa datang.

Kebijakan khusus

Terhadap barang-barang elektronik, sepeda bekas, dan furniture rusak, Pemerintah Kota Taipei mempunyai kebijakan khusus. Semua barang ini dikumpulkan di satu tempat, lalu diperbaiki oleh tukang-tukang yang sangat terampil. Barang yang sudah diperbaiki dan dicat ulang lalu dijual lagi di tempat pelelangan dengan harga yang murah. Cara seperti ini sangat membantu masyarakat kalangan bawah karena mereka bisa mendapatkan barang yang baik dengan harga terjangkau.

Dari tempat pembakaran insinerator, debu dan endapan pembakaran juga masih menjadi persoalan. Semula sisa pembakaran ini hanya dikubur. Namun, lama-kelamaan sisa pembakaran ini makin lama makin banyak. Lahan yang disiapkan untuk mengubur sisa pembakaran tidak lagi mencukupi.

Akhirnya pada tahun 2005 Pemerintah Kota Taipei memutuskan memakai sisa pembakaran ini sebagai penutup galian infrastruktur kota dan juga urukan lahan pembangunan. Bahkan, saat ini pemerintah kota sedang membuat penelitian intensif untuk mengubah sisa pembakaran menjadi semen.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kota-kota lain bisa mencontoh Pemerintah Kota Taipei mengubah sampah menjadi emas. Dengan demikian, tidak akan ada lagi tumpukan sampah yang menggunung sehingga membuat pemulung-pemulung tewas karena tertimpa sampah seperti terjadi di Bandung, Jawa barat, beberapa waktu lalu.

Peran Agama Diruang Publik

Peran agama di ruang publik selalu mengundang kontroversi. Agama seolah sulit menemukan batu pijakannya di ruang publik karena adanya perspektif, interpretasi, dan ekspektasi yang sangat beragam dari pemeluknya tentang bagaimana agama harus berperan dalam kehidupan publik. Pada ujung spektrum terdapat mazhab pemikiran yang menganjurkan sentralitas peran agama di tengah-tengah ruang publik. Pada ujung spektrum lainnya terdapat mazhab pemikiran sebaliknya yang menghendaki sublimasi agama ke wilayah privat.

Terlepas dari polemik di atas, pertanyaan yang layak dikemukakan adalah seberapa jauh agama bisa dan diperbolehkan memainkan perannya di ruang publik? Pertanyaan ini penting dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan (baca: politisasi) bahasa-bahasa agama untuk kepentingan politik jangka pendek. Fakta empiris mengajarkan, logika kepentingan sering kali justru lebih dominan ketimbang logika ketulusan di balik penghadiran agama dalam ruang publik. Akibatnya, penghadiran agama dalam ruang publik sering kali memicu ketegangan-ketegangan, skisme politik dan konflik horizontal yang diakibatkan oleh gesekan kepentingan, baik intra maupun antarpemeluk agama yang berbeda. Kondisi semacam ini tentu saja kontraproduktif dengan etos kehidupan publik yang bertumpu pada prinsip tata-kelola yang baik (good governance).

Akar masalah disensus antara agama dan prinsip tata-kelola yang baik sebenarnya berawal dari modus keberagamaan yang cenderung replikatif-karikatif. Modus keberagamaan semacam ini hanya mereproduksi model-model kesalihan masa lalu yang abai terhadap moralitas publik kekinian. Personifikasi kesalihan hanya bekerja pada tataran simbolik yang tidak menyahuti kebutuhan publik. Pada derajat ini, kehadiran agama dalam ruang publik menjadi anakronistik dan agama semakin tidak menemukan titik pijakan yang kokoh di tengah konfigurasi ruang publik yang semakin kompleks.

Padahal, agama dituntut untuk tetap keep updated dengan etos kehidupan publik yang terus berubah jika agama ingin tetap mempertahankan relevansinya di ranah publik. Diperlukan kerendahhatian di kalangan pemeluk agama untuk mengakui dan menemukan loopholes yang menjadi titik lemah bagi disensus di antara keduanya, untuk kemudian merumuskan sebuah sistem teologi tata-kelola yang menopang keberlangsungan etos peradaban publik. Modus keberagamaan harus dibangun dari paralelitas antara kesalihan soliter dan kesalihan publik—bukan sekadar kesalihan sosial! Dalam perspektif ini, kesalihan publik merupakan continuum dari kesalihan soliter. Sebaliknya, kesalihan soliter merupakan sine qua non bagi kesalihan publik.

Memang betul bahwa demokrasi meruangkan peran agama secara lebih leluasa. Namun, di sisi lain, demokrasi pulalah yang menyensor hal-hal apa dari agama yang boleh berperan di ruang publik. Dalam diskursus demokrasi dan ruang publik, paradigma Rawlsian mengandaikan tereduksinya peran agama dalam ruang publik sebatas nilai-nilai yang koinsiden dengan rasionalitas publik (John Rawls, 1993). Selebihnya, agama harus mampu mengendalikan diri untuk tidak terlalu jauh mengintervensi kehidupan publik. Dari koinsidensi inilah agama dituntut mampu bersenyawa dengan fitur-fitur demokrasi yang bersifat embedded seperti good governance, hak asasi manusia, ketertiban sipil, dan ketaatan hukum.

Ritual berbasis merit

Gagasan ”ritual berbasis merit” bukanlah konstatasi kosong yang dipaksakan, tetapi sebuah keniscayaan agar agama tetap memiliki relevansi dengan tuntutan kekinian. Menurut hemat saya, ritual haruslah fungsional bagi perbaikan moralitas privat-soliter maupun publik. Pelaksanaan ritual bukan lagi sekadar ”ritual untuk ritual” atau ”ritual untuk Tuhan”, tetapi ”ritual untuk kebajikan manusia dan alam semesta”.

Oleh karena itu, pemaknaan-pemaknaan ”tebal” yang lebih segar dan relevan atas ritual harus menjadi kebutuhan manusia beragama, terutama agar agama mampu memberikan merit atau kemaslahatan bagi pemeluknya, yang kemudian memancarkan aura transformatif bagi terbentuknya tatanan kehidupan publik yang beradab. Pemaknaan atas puasa, misalnya, perlu ”dipertebal” ke arah pembangunan etos kehidupan publik yang semakin antropomorfis dan beradab.

Jika selama ini pendulum tafsir atas ritual puasa atau zakat lebih banyak diarahkan pada peningkatan ketaatan terhadap Tuhan dan tumbuhnya empati sosial, sudah saatnya pendulum tafsir atas kedua ritual tersebut digerakkan untuk melahirkan moralitas publik yang lebih terstruktur. Nilai-nilai yang terkandung di balik kedua ibadah tersebut perlu ditarik benang merahnya dalam rangka membangun sebuah sistem kehidupan publik seperti kedisiplinan, ketaatan terhadap peraturan dan keteraturan, kejujuran, dan sportivitas.

Sejujurnya, narasi kitab suci tentang teologi tata-kelola dalam kehidupan publik belum tergali secara maksimal. Padahal, narasi semacam inilah yang sangat relevan dengan kebutuhan bangsa kita. Memang ada kecenderungan pergerakan pendulum tafsir yang lebih kontekstual dengan munculnya wacana ibadah individual versus ibadah sosial, atau ibadah vertikal versus ibadah horizontal, tetapi pendulum tafsir belum mengelaborasi ibadah privat-soliter versus ibadah publik. Istilah ”publik” perlu dibedakan dari istilah ”sosial” sebagai nomenklatur tersendiri yang berada di atas nomenklatur ”sosial”. Jika nomenklatur ”sosial” lebih merujuk pada munculnya sikap-sikap empatik-humanis kepada sesama manusia, nomenklatur ”publik” lebih menekankan pentingnya sistem tata kelola kehidupan bersama yang baik, tertib, dan beradab. Narasi ”tebal” semacam inilah yang absen dari blantika tafsir keagamaan di Indonesia.

Namun, jangan salah, konstruksi teologi tata-kelola di sini tidak identik dengan sistem pemerintahan teokrasi yang menempatkan agama sebagai urat nadi kehidupan publik melalui replikasi-replikasi kesalihan simbolik. Teologi tata-kelola, di sisi lain, bekerja pada tataran nilai melalui penyerapan saripati (substance) agama ke dalam jejaring rasionalitas publik (Masdar Hilmy, Islam Profetik, 2008).

Teologi tata-kelola di sini merujuk pada persenyawaan antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip-prinsip tata-kelola modern seperti penegakan hukum, imparsialitas keadilan, impersonalitas kekuasaan, kesetiaan terhadap ”cetak biru” bersama, asas kewarga(negara)an yang setara, serta pemerintahan berbasis akuntabilitas dan aksesibilitas publik. Al Quran, misalnya, memang tidak pernah membahas secara eksplisit prinsip-prinsip tata-kelola tersebut. Tetapi, dalam perspektif konstruktivisme, ia banyak menyediakan ayat-ayat yang bisa dijadikan inspirasi bagi terumuskannya teologi tata-kelola yang baik.

Teologi tata-kelola yang baik berawal dari kebiasaan publik, dan kebiasaan publik lahir dari kesadaran individu akan pentingnya tatanan hidup bersama yang baik. Meminjam kerangka teoretik Robert N Bellah, dkk. (1985), kebiasaan publik tidak akan lahir tanpa habits of the heart, yakni kebiasaan hati nurani dari setiap warga Negara untuk hidup lebih beradab.

Pada saatnya nanti, habitus individu semacam ini akan mengerucut menjadi habitus bersama yang terefleksi dalam sebuah sistem kehidupan publik yang beradab, tertib, dan menghargai kehidupan. Semoga.

Masdar Hilmy Dosen Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya

Jalan Tol Dengan Seribu Aroma Kopi Yang Merangsang

Sewindu lalu tempat persinggahan dan peristirahatan (rest area) di sepanjang jalan tol belumlah segenit saat ini. Bahkan, pinggir jalan tol menjelang rest area telah menjadi arena beriklan luar ruang yang strategis. Jalan tol makin semarak. Saat mudik Lebaran nanti, jangan lupa segarkan diri di tempat yang penuh fasilitas ini.

Pemudik yang akan mudik ke Banten dan Sumatera atau ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan jalan darat pasti akan melalui jalan tol Jakarta-Merak dan Jakarta-Cikampek.

Di sepanjang tol Jakarta-Merak, serta tol Jakarta-Cikampekdan sebaliknya, saat ini telah tersedia 10 lokasi rest area yang nyaman dan modern. Tempat itu seakan menenggelamkan rest area lama yang amat sederhana milik PT Jasa Marga.

Di jalan tol Jakarta-Merak mulai dari kilometer atau KM 13,5, kilometer 42, dan kilometer 67. Sementara, untuk Merak-Jakarta, juga terdapat tiga titik rest area, yaitu di KM 67, 45, dan 14. Pada di KM 19, KM 34, KM 57 dan KM 61 tampak digarap sangat serius dan dipoles semodern mungkin.

Keseriusan bisnis rest area ini tampak tercermin adanya penamaan. Tengok saja rest area di kilometer 13,5, yang dinamai Palm Square. Areal seluas 4,1 hektar ini dikelola oleh swasta, yakni PT Marga Cipta Rest Area. Palm Square terbilang baru yaitu sejak September 2007.

Di rest area ini segalanya boleh dibilang tersedia dari restoran atau kafe internasional sampai warteg dan gerai jamu.

”Wanginya kopi aduk warteg sampai kopi pencet, maupun kopi Amerika semua ada di sini,” ujar Kepala Pemasaran Zadeqh P Tambunan.

Keadaan dan fasilitas sama juga di jalan tol Jakarta-Cikampek dan sebaliknya. Keberadaan tempat istirahat yang wah itu begitu mencolok mata. Bayangkan ada tempat mirip mal di sisi jalan bebas hambatan yang para pengemudinya biasa memacu kendaraan dengan kecepatan sedang hingga tinggi. Sulit bagi mata pengendara atau penumpang mobil untuk tak menengok tempat yang pada malam hari terang benderang tersebut.

Gerai-gerai besar yang menyewa tempat di sana pun seolah berlomba mempercantik diri dan memberi fasilitas lebih guna menarik pengunjung.

Dipastikan, momen lebaran yang akan tiba bakal menjadi saat ”seru”. Fasilitas di area peristirahatan bertambah misalnya bengkel, tambah angin gratis.

Finance Manager PT Marga Cipta Rest Area Meilan B Binowo. menyebutkan, saat ini ada sekitar 20 penyewa di Palm Square, di luar SPBU. Meilan mengatakan, menjelang Lebaran nanti di rest area itu akan digelar pelayanan pemeriksaan ban dan aki gratis yang diselenggarakan oleh GT Radial.

Kondisi rest area KM 19 dan KM 57 jalan tol Jakarta-Cikampek yang sampai Jumat (19/9) dinihari masih biasa-biasa saja. Mulai H-7 sampai H+7 akan diramaikan kehadiran perusahaan mobil yang menggelar fasilitas bengkel. Tak hanya itu, sponsor lain seperti perusahaan minuman dan telepon seluler akan membuka layanan khusus bagi pelanggan.

Di luar even Lebaran pengelola Palm Square mengadakan Gimmick lainnya yang selama ini dilakukan oleh pengelola adalah memberikan kupon undian untuk setiap pengisian bensin sebanyak 20 liter. Undian itu diundi setiap bulan dengan hadiah yang bermacam-macam mulai dari telepon seluler sampai televisi 21 inchi. Peserta rutin undian itu sebagian besar pengemudi truk-truk besar yang memang menjadi pelanggan utama SPBU di Palm Square.

”Kita akan terus menggali ide-ide baru untuk menyelenggarakan berbagai acara di sini. Bahkan, rest area ini tidak sekadar jadi tempat singgah, tetapi justru menjadi tempat tujuan para pengemudi,” kata Meilan.

Areal yang hidup selama 24 jam ini punya saat-saat padat tertentu. Saat bulan puasa seperti ini, menjelang waktu berbuka tampak padat oleh pengunjung. Sementara, dini hari mulai padat sejak pukul 02.00 hingga subuh oleh truk-truk.

Kamis petang (18/9) lalu, misalnya, menjelang waktu buka puasa, tampak mobil-mobil mulai memasuki areal parkir, yang tentu saja gratis. Tak hanya mobil-mobil pribadi, namun juga truk-truk berukuran besar. Pengendara mobil sebagian besar memilih menuju pujasera atau berbagai restoran yang tersedia. Sementara, pengendara truk tampak memilih warteg sebagai tempat mengisi perut.

Berkembang pesat

”Saban hari sekitar 7.000 kendaraan keluar masuk di sini. Setiap yang singgah biasanya dibatasi maksimal singgah dua jam, supaya tidak menumpuk,” kata Meilan.

Potensi bisnis rest area ini sungguh besar. Hal ini nampak antara lain dari banyaknya mobil mampir ke sana sampai mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan tol. Maklumlah, orang datang tak hanya butuh istirahat di sana, tetapi juga mengisi bahan bakar, mencari makanan dan keperluan lain.

Direktur Operasi PT Jasa Marga Adityawarman menyatakan, banyaknya pengemudi kendaraan yang mampir ke rest area membuat perjalanan dari Cawang ke Cikampek sejauh 90 kilometer menjadi begitu lambat, enam jam !

”Kami akan coba batasi, tahun ini perjalanan harus dipercepat paling tidak menjadi empat jam,” ujar Adityawarman. Upaya mempercepat perjalanan antara lain dengan membatasi jam istirahat kendaraan di rest area maksimal dua jam saja.

Maka, jangan heran jika Anda sedang asyik bersantai di rest area sesekali terdengar seruan petugas lewat pengeras suara agar pengemudi yang sudah istirahat lebih dari dua jam segera meninggalkan tempat istirahat tersebut.

Budianto, salah seorang petugas rest area di KM 19 pada Kamis (18/9) malam tampak sibuk mengatur arus kendaraan masuk dan keluar dari tempat istirahat tersebut.

Sementara seorang rekannya sedang menunggui mobil Avanza yang parkir sendirian di tengah-tengah rest area itu. ”Enggak tahu ini mobil siapa, sudah diminta untuk dipindah eh pemiliknya tak muncul juga,” kata petugas itu. Rupanya saat buka puasa, tempat itu penuh oleh mobil yang ingin berbuka puasa, sekaligus istirahat. Bisa jadi saking kenyangnya, si pengemudi mobil itu tak mendengar saat di panggil lewat pengeras suara.

Adityawarman mengakui, bisnis rest area ini berkembang pesat. Jasa Marga membuka peluang investasi bagi swasta untuk mengelola rest area sejak 3-4 tahun lalu. ”Waktu itu kami lebih fokus membangun jalan tol ke Cipularang,” katanya.

Akan tetapi melihat cemerlangnya bisnis ini, Jasa Marga akan terjun pula ke pembukaan rest area. Menurut Direktur Operasi Jasa Marga tersebut, pihaknya kini sedang membangun rest area di jalan tol Jakarta-Cipularang.

Kini investasi rest area sudah ditutup karena jumlahnya sudah cukup. Tinggallah Jasa Marga mengawasi rest area yang sudah beroperasi agar tetap mengedepankan layanan kepada publik dan tidak hanya mencari untung gedhe

Kemanakah Pergi dan Hilangnya Moralitas Publik

”The criminal law has served better to punish the crimes of citizens than the crimes of government against citizens.” (Dennis F. Thompson, Political Ethics and Public Office, 66)

Beberapa tahun terakhir korupsi diperlakukan sebagai kejahatan luar biasa dan sejumlah koruptor dijerat hukum. Sebelumnya, korupsi sulit diberantas. Sistem hukum lama tak mampu menjerat pejabat publik yang ditengarai terlibat skandal keuangan.

Negara sulit menghukum pejabat, tetapi mudah menghukum rakyat. Padahal, yang dikorupsi adalah uang rakyat. Tiada efek jera bagi pejabat yang melihat uang negara sebagai obyek untuk dijarah. Pengeluaran negara dibuat jauh lebih besar daripada seharusnya. Penerimaan negara dibuat jauh lebih kecil daripada seharusnya. Politik anggaran penuh rekayasa.

Kehormatan institusi

Dalam rezim otoriter, hukum didesain lebih untuk rakyat daripada untuk penguasa. Hukum ditujukan kepada kasus pelanggaran warga dan tidak disiapkan untuk menghadapi kejahatan terstruktur yang melibatkan pejabat. Saat ada terobosan dalam peradilan dan pejabat menjadi tersangka korupsi, penegak hukum gamang. Kehormatan institusi bisa tercoreng. Maka, tersangka akhirnya bebas dengan dalih bukti tidak cukup. Uang negara gagal diselamatkan.

Ketika pemerintah mengatur mekanisme untuk menghukum diri sendiri (diwakili pejabat terkait), keadilan menjadi bias. Pemerintahan korup berkepentingan dengan sistem hukum yang lemah agar sesedikit mungkin pejabat terjerat hukum untuk menjaga kehormatan institusi. Semakin tinggi jabatan atau dekat lingkaran kekuasaan, semakin banyak alasan untuk melindunginya dari jerat hukum.

Kendati suatu kebijakan publik terbukti keliru, pejabat terkait tidak dikriminalkan. Kebijakan keliru dianggap produk kelembagaan, bukan produk individu. Pejabat bertindak sebagai otoritas publik dan lolos dari jerat hukum meski keuangan negara amat dirugikan. Daripada mengabdi untuk kehormatan institusi, pejabat korup berlindung di balik kehormatan itu dan melakukan kolusi lintas institusional.

Kendati selalu ada kemauan politik untuk menghukum pejabat yang salah, dalam praktiknya pemerintah cenderung defensif. Pejabat kerap berkelit jika dikatakan korupsi mewabah nyaris di semua institusi negara. Yang disalahkan selalu oknum. Tiap penyimpangan dikembalikan kepada kesalahan pribadi, kelemahan nurani yang bersangkutan. Padahal, yang terjadi adalah penyimpangan korps. Semangat koruptif korps. Nurani korps bermasalah.

Di kantor-kantor layanan administrasi publik, warga yang taat aturan terpaksa menunggu lama untuk dilayani dibandingkan mereka yang menggunakan jasa calo. Sudah biasa calo bebas masuk-keluar ruang petugas. Mustahil prosedur seperti itu hanya inisiatif satu dua petugas di loket tanpa dukungan korps. Itu sebabnya Rancangan Undang-Undang Layanan Publik mendesak untuk disahkan.

Perang melawan korupsi tidak cukup hanya dicanangkan, tetapi harus menular di level pejabat struktural. Administrasi layanan publik sarat pungutan liar. Inspeksi mendadak selalu diperlukan untuk menimbulkan efek jera, terutama bagi kepala kantor yang dengan sengaja membiarkan praktik koruptif merajalela. Indonesia belum belajar dari negeri tetangga yang dipercaya para investor dan menjadi kaya karena tertib administrasinya.

Negeri kaya sumber daya alam macam Indonesia tak kunjung kaya. Negara dirugikan oleh kleptokrasi. Oknum birokrasi dengan mudah melakukan pungutan ilegal. Yang tidak tunduk dipersulit. Rakyat kecil harus membayar segala macam layanan publik yang mestinya gratis atau murah. Tertib bernegara ditentukan oleh kekuatan uang, bukan oleh tata kelola pemerintahan.

Darurat moralitas

Kasus korupsi yang melibatkan pejabat di lingkungan eksekutif-legislatif-yudikatif menunjukkan lemahnya disiplin anggaran dan tata kelola pemerintahan. Pejabat lebih merasa berutang kepada (oligarki) partai, bukan kepada rakyat. Kepentingan asing pun bermain dalam proses legislasi yang akhirnya mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pejabat terjebak hiruk-pikuk demokrasi yang tak berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat.

Pelayan publik mengabdi demi uang, bukan untuk kepentingan publik. Pengabdian mendua itu menghasilkan perilaku koruptif. Darurat moralitas publik. Solusinya bukan menjadikan negara sebagai polisi moral bagi warga, tetapi rakyat terus menekan birokrasi agar mentalitas koruptif terkikis. Jika perang melawan korupsi dilakukan dengan semangat jihad, niscaya Indonesia melesat maju meninggalkan banyak negeri lain sekawasan.

Rakyat sering terjebak dengan keberagamaan lahiriah pejabat. Padahal, substansi keberagamaan pejabat adalah integritas moralnya. Kesalehan publiknya. Kecintaannya kepada rakyat. Pengabdiannya tanpa pamrih. Berhadapan dengan jerat korporasi yang bersandar pada mekanisme pasar dan hukum-hukum impersonal, negara mestinya berperan sebagai regulator, tidak ikut-ikutan memakai bahasa pasar berhadapan dengan rakyat.

Harga jual gas kita kepada asing dalam kerangka kontrak bisnis jangka panjang masih lebih murah dibandingkan harga gas subsidi di dalam negeri. Namun, pemerintah membiarkan harga jual di dalam negeri berlaku sesuai mekanisme pasar. Rakyat kecil menjerit dengan harga gas yang cenderung naik dan pontang-panting menghadapi kelangkaan. Mudahnya pejabat kita mengingkari kontrak sosial dengan rakyat (baca: konstitusi).

Di negara demokrasi yang kuat penegakan hukumnya, (calon) pejabat mudah membuat pengakuan salah di depan publik. Meski dikenal sebagai negeri yang lemah penegakan hukumnya, jarang sekali pejabat kita mengaku salah. Makin tinggi posisi, makin sulit mengaku salah. Citra publik di atas moralitas publik. Kesenjangan antara moralitas individual dan moralitas publik.

Banyak yang tidak beres dengan penyelenggaraan negara, tetapi terlalu sedikit pejabat yang mengaku salah atau dikenai sanksi berat. Ketidakberesan ditutupi kebohongan publik. Ketidakberesan terus berlangsung karena ketidaktegasan atasan dan lemahnya kontrol dari atas. Reformasi birokrasi jalan di tempat. Krisis ekonomi berlanjut dan kini menggerogoti pranata sosial. Figur publik membanjir di tengah kelangkaan moralitas publik.

Yonky Karman Pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta

Danar Hadi – Tuhan Yang Membuka Jalan

Santosa Doellah mengaku, orang yang paling berjasa dalam hidupnya adalah neneknya, Ny Wongsodinomo, yang mengasuhnya sejak kecil dan tampaknya juga mengajarinya soal lika-liku usaha batik.

Sedangkan dari kakeknya, Wongsodinomo, ia mewarisi bakat seni. Berbekal pendidikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung, Santosa menggabungkan semua unsur itu ketika bersama Danarsih, yang dia nikahi tahun 1967, memulai usaha batiknya yang diberi cap Danar Hadi.

Kini, tiga dari empat anaknya (seorang meninggal)—Diana Hariyadi, Dewanto Santosa, dan Dian Santosa—masing-masing memegang anak usaha PT Batik Danar Hadi.

Kalau kelak Anda, maaf, tiada, bagaimana dengan kelangsungan usaha Batik Danar Hadi?

Saya serahkan semua ini kepada Gusti Allah. Tuhan akan memberikan mereka jalan hidup masing-masing. Kepada anak-anak, saya berpesan agar meneruskan usaha (batik) ini sekalipun mungkin tidak suka batik. Alhamdulillah mereka kini ada yang terjun di batik, ada yang di pemintalan, ada yang di pertenunan. Begitu pula menyangkut pengelolaan House of Danar Hadi (eks Ndalem Wuryaningratan).

>w 9538m<(KPH Wuryaningrat, 1885-1967, menant>w 9738m<u Paku Buwono X, aktif dalam gerakan organisasi Boedi Oetama (BO) dan pernah menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar BO, 1916-1935. Bangunan paviliun di Ndalem Wuryaningratan dijadikan Kantor Pengurus Boedi Oetama. Ia memprakarsai pendirian Tugu Kebangsaan di Solo (1933). Bersama dr Soetomo, Wuryaningrat mendirikan Partai Indonesia Raya (Parindra) dan menjadi Ketua Parindra (1938-1940). Atas jasa dan kepahlawanannya itu, Pemerintah Indonesia menganugerahinya Bintang Mahaputra sebagai pejuang perintis kemerdekaan.)

Apa punya obsesi lain yang belum kesampaian?

Tidak. Selama ini saya tidak pernah mengangankan ingin ini atau itu. Saya pasrahkan semua kepada kehendak Yang Kuasa. Saya mengalir dan menjalani saja.

Dalam kasus dualisme di Keraton Kasunanan Surakarta, ada kesan Anda berpihak pada kubu Paku Buwono Tedjowulan karena menggunakan bangunan di Ndalem Wuryaningratan (Sasana Mangunsuka) untuk kegiatan Keraton kubu Tedjowulan?

Oh tidak. Saya tak pernah berpihak ke mana pun. Saya baik kepada Gusti Hangabehi dan baik pada Gusti Tedjowulan. Gusti Mung (Koes Moertiyah) memang sempat marah-marah kepada saya karena saya dianggap memberi tempat kepada Gusti Tedjo. Saya jelaskan, kediaman saya (Sasana Mangunsuka) itu tempat umum yang disewakan. Siapa saja boleh menyewa, termasuk Gusti Tedjo….

Punya kenangan khusus dengan mendiang Sinuhun Paku Buwono XII?

Saya ini amat sangat dekat dengan suwargi Sinuhun. Hubungannya seperti bapak dan anak atau sahabat. Sinuhun pernah menawari saya untuk mengambil salah satu keris di keraton, asal bukan yang pusaka, tetapi saya tolak. Juga ketika beliau menawari saya sebuah bros berupa laba-laba yang semuanya terbuat dari berlian, tetapi saya tolak. Mboten, Sinuhun, sampun, matur sembah nuwun. Belakangan, bros itu malah raib…

Batik Alam Berbahan Ulat Liar

Tadinya, kokon atau kepompong ulat sutra liar yang banyak bertebaran di kawasan pedesaan di Yogyakarta sering disia-siakan masyarakat. Paling-paling ulatnya dimakan manusia, dan kupunya dijadikan makanan ayam.

Tapi kini tidak lagi. Kepompong-kepompong itu telah bersalin rupa menjadi benang dan kain berharga hingga jutaan rupiah. Semuanya berkat kreativitas 41 orang perajin di perusahaan kerajinan tangan PT Yarsilk Gora Mahottama.

Pemimpin Yarsilk, Gusti Kanjeng Ratu Pembayun, menjelaskan bahwa perusahaan ini bergiat di usaha pengolahan kokon, pembuatan benang, serta pengerjaan aneka kerajinan. “Kepompong sutra liar itu jenis yang spesial,” kata putri sulung Sri Sultan Hamengku Buwono X ini kepada Tempo di Yogyakarta, Rabu lalu.

Kepompong sutra liar yang dimaksud Pembayun adalah jenis Attacus dan Criculla. Berbeda dengan kepompong ulat sutra budidaya yang hidup di pohon murbei, ulat sutra liar hidup alami di pohon-pohon inangnya, seperti mahoni, jambu mete, sirsak, dan alpukat.

Keunggulan kepompong ulat sutra liar itu disebutkan pula dalam hasil penelitian guru besar Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, J. Situmorang, pada 1995. Ia menemukan warna sutra liar lebih natural dan tidak memerlukan pewarnaan lagi.

Warna asli Criculla adalah kuning emas, dan Attacus cokelat. Warna-warna ini bergantung pada masing-masing pohon inangnya. Keunggulan lainnya, jika dibuat pakaian, tidak menimbulkan gatal, tidak panas, mampu menyerap keringat, serta lebih lembut.

Temuan itulah yang memicu Pembayun merintis usaha lewat pendirian Yarsilk, yang berlokasi di Jalan Ahmad Dahlan, Yogyakarta, pada 1998 dengan modal awal Rp 500 juta.

Kegiatan produksi Yarsilk dimulai pada 1 Juni 1999 dengan membuat kebun percontohan hingga mempunyai lahan sendiri pada 2002 di Desa Karangtengah, Bantul. Letaknya di sisi selatan Yogyakarta seluas 55 hektare, yang diolah warga setempat bersama 100 keluarga transmigran.

Lahan tersebut dikelola Yayasan Royal Silk, yang berkolaborasi dengan Yarsilk. Di Yayasan Royal, Pembayun menjadi pembina, sedangkan ketuanya adalah Fitriana Kuroda, yang sekaligus menjadi Direktur Pemasaran Yarsilk.

Dalam sehari Yarsilk bisa membeli kepompong dari warga sebanyak 3 kilogram atau sekitar 7.500 buah kepompong. Satu kilogram benang Attacus dihargai Rp 1,5 juta. Adapun 1 kilogram benang Criculla dibanderol Rp 1,7 juta. “Tujuan kami adalah ekspor ke Jepang,” tutur Pembayun.

Untuk mencapai tujuan itu, perajin Yarsilk dibimbing tim ahli dari Jepang mulai dari riset hingga pembuatan benang. “Kami menganggap, kalau sudah bisa diterima di Jepang, di negara lain pasti lebih mudah,” ucapnya. Kini Yarsilk telah mempunyai ruang pamer di Tokyo, Jepang.

Dalam sebulan, sekitar 20-23 kilogram benang sutra liar telah dikirim ke Jepang. Sampai di sana, barulah benang tersebut diolah menjadi kain untuk dibuat kimono. “Menurut orang Jepang, kualitas kimono yang baik adalah yang keawetannya bisa sampai 50 tahun,” ucapnya.

Kain yang ditenun dari benang sutra liar bisa berwujud kain dengan motif batik yang langsung dari alatnya. Itu berkat keunggulan kepompong sutra liar yang selain menghasilkan warna kemilau, mempunyai gradasi garis yang unik.

Dia pun mantap menjadikan Jepang sebagai pangsa pasar utamanya. Alasannya, baru negara itu yang bisa mengapresiasi produk-produk mereka. “Tidak cuma untuk dikenakan, orang Jepang juga mengapresiasi produknya dari sisi seni,” tutur Pembayun.

Konsumen di Yogyakarta maupun Indonesia belum banyak. Meski demikian, Yarsilk tetap menjual benang yang dibutuhkan konsumen dalam negeri untuk membuat stola dan aneka kerajinan dari benang sutra liar.

Perusahaan Pembayun mampu membuat benang sebanyak 25 kilogram dalam sebulan. Satu kilogram kokon bisa menghasilkan benang sekitar 10 meter. Sisa benang ekspor digunakannya membuat produk yang dipasarkan sendiri di Indonesia, seperti stola, kain, dan aneka kerajinan tangan.

Pembayun menjelaskan, ada dua alasan yang menggerakkan Yarsilk memilih usaha pemintalan sutra liar. Pertama, mereka ingin memanfaatkan barang berharga yang selama ini terabaikan, sekaligus membuka peluang bagi petani untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Kedua, produknya ramah lingkungan. Artinya, tidak satu pun hewan serangga yang dikorbankan. Seluruh proses berlangsung secara alamiah. Yakni, setelah kepompong itu menjadi kupu-kupu, maka pelindungnya (sutranya) akan jatuh.

Produk-produk yang dihasilkan dari bahan baku kepompong ulat sutra pun cukup banyak, sebagaimana yang dipajang di ruang pamer Ahmad Dahlan. Di dalam bangunan kuno yang dulu dipakai penjajah Belanda sebagai balai kota itu terdapat aneka kerajinan tangan dengan bermacam bentuk.

Misalnya tas, buku, sampul payung, penyekat ruangan, kain, kimono, obi atau pengikat pinggang pada kimono, dan baju. Harga kerajinan tangan berkisar Rp 15 ribu sampai Rp 300 ribu. Aneka tas Rp 60-380 ribu. Sedangkan kain bisa mencapai Rp 500 ribu per meter.

Pembuatan produk Yarsilk saat ini masih bersifat non-mass production, sehingga kapasitas produknya pun terbatas. “Karena kami ingin kualitas yang baik, bukan pada banyaknya produk,” kata Pembayun.

Kendala yang dihadapi Yarsilk adalah mahalnya harga jual produk karena proses produksinya yang sangat panjang dan rumit. Ihwal itu pula yang membuat minimnya minat konsumen Indonesia.

Tantangan lain, kedua jenis ulat sutra itu hanya menghasilkan kokon selama musim penghujan. Akibatnya, Yarsilk selalu harus menimbun berton-ton bahan baku pada musim penghujan untuk mencukupi kebutuhan produksi selama sembilan bulan. “Jangan khawatir, benang sutra bisa tahan hingga puluhan tahun,” ujarnya.

Komisi Penyiaran Tegur Stasiun TV Penyiar Tarian Erotis Dibulan Suci Ramadhan

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Jawa Barat menegur sebuah stasiun televisi lokal di Kota Bandung yang menyiarkan acara musik dengan kostum dan tarian erotik pada Bulan Ramadhan.

“Stasiun itu ditegur dan diminta untuk tidak menayangkan tayangan serupa, terlebih pada Bulan Ramadhan seperti saat ini,” kata Ketua KPI Jabar, Dadang Rachmat, di Bandung, Kamis.

Tidak disebutkan stasiun TV yang mendapat teguran KPI Jabar, namun yang jelas surat teguran dari komisi pemantau lembaga penyiaran radio dan televisi itu dilayangkan pada minggu ini juga.

“Yang jelas Bulan Ramadhan atau bukan, tayangan itu tidak etis ditayangkan kepada publik. KPI sudah meminta tayangan itu tidak diulangi lagi,” katanya.

Namun secara umum Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Provinsi Jawa Barat menilai pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran televisi nasional maupun lokal menurun signifikan.

“Pelanggaran oleh lembaga penyiaran, khususnya televisi dalam setahun ini turun sekitar 60 persen dari periode yang sama tahun lalu,” kata Ketua KPI Jawa Barat itu.

Ia menyebutkan, pelanggaran oleh lembaga penyiaran televisi masih di atas pelanggaran oleh lembaga penyiaran radio.

Dadang menyebutkan, bila pelanggaran oleh lembaga radio cenderung lebih banyak pelanggaran penggunaan frekwensi sedangkan pelanggaran lembaga penyiaran televisi didominasi isi (konten) acara.

“Pelanggaran oleh televisi lebih banyak isi atau tayangan acaranya, namun kecenderungannya stasiun televisi kooperatif dan segera melakukan perbaikan. Saya kira itu sangat positif,” katanya.

Ia menyebutkan, beberapa pelanggaran isi tayangan tahun lalu antara lain tayangan mistik, pornografi, kekerasan dan jurnalisme menyimpang.

“Acara pornografi dan mistik pada tahun ini sudah tidak ada. Sedangkan acara kekerasan dan jurnalisme menyimpang cenderung menurun, meski angka kasus pelanggarannya belum jauh beda dengan tahun lalu,” katanya

Kreatifitas Dimulai Dari Dalam Kamar

Inilah sekelompok anak muda Bandung yang gemar mengutak-atik komputer dan alat musik hingga melahirkan bunyi-bunyian unik. Sekadar hobi? Tidak juga. Daya kreatif seperti ini laku dijual.

Jauh sebelum pemerintah mendengung-dengungkan industri kreatif atau ekonomi kreatif, Bandung (dan mungkin kota-kota lain) sudah memulainya, khususnya di bidang busana dan musik.

Denyutnya terasa makin kuat ketika anak-anak muda Bandung unjuk diri melalui Helar Fest pada Juli-Agustus yang digagas Bandung Creative City Forum.

Di ajang itu muncul beragam komunitas yang semuanya mengusung kreativitas. Satu komunitas bernama Open Labs, cukup unik. Komunitas ini adalah wadah buat para penggemar musik elektronik, seni visual, dan media eksperimental.

Apa jenis musiknya seperti yang diperagakan disc jockey (DJ)? Sama sekali bukan. Pertanyaan seperti itu memang kerap dilontarkan.

”Musik kami sering dikira musik dugem. Memang akarnya sama seperti musik yang biasa di kelab malam yang pakai DJ. Tetapi, ya… bedalah,” kata Rimba, awak kelompok Europe in de Tropen.

”Sebal juga sih, tetapi kami maklum. Nanti kalau jenis musik ini booming, orang pasti tahu bedanya,” tukas Deon (22), anggota komunitas Open Labs yang mahasiswa Jurusan Sastra Inggris Universitas Padjadjaran.

Untuk memudahkan penjelasan, sebut saja musik ini musik elektronik. Mereka mengendalikan bunyi-bunyian yang keluar dari rangkaian perangkat elektronik, meliputi komputer jinjing, synthesizer, mixer, dan speaker.

Musik ini juga biasa dijuluki musik kamar lantaran diciptakan di kamar dan paling enak didengarkan di kamar. Musik ini kebanyakan berupa instrumental meski ada pula beberapa grup yang kemudian mengisi musik dengan lirik untuk kemudian dinyanyikan sang vokalis. Ditambah keyboard, lengkaplah performa satu grup musik elektronik.

Berawal dari Myspace

Terbentuknya komunitas ini tak lepas pula dari teknologi. Mereka bertemu lewat situs www.myspace.com. Rupanya, banyak musisi elektronik yang mencatatkan karyanya lewat situs ini, sekalian bisa curhat.

Kebetulan ada beberapa musisi elektronik yang suka berkumpul di Common Room, semacam lembaga independen pemersatu komunitas. Gagasan mengumpulkan hobi kreatif ini ke dalam satu komunitas pun menjadi klop. Di Common Room, anggota Open Labs bisa bertukar pikiran untuk mengkreasikan ide baru bermusik.

Anggota Open Labs yang aktif saat ini ada sebelas grup dan perorangan, yakni M.U.S.I.K[elektrik], Europe in de Tropen, BotttleSmoker, These R Fakes, Damina Tilada, Slylab, Texture, Killafternoon, Desklap, Asturiaz, dan Elemental Gaze. Namun, ada belasan musisi elektronik yang bergabung secara cair, kadang aktif kadang tidak nongol.

Grup musik elektronik, seperti Homogenic dan Souldelay, adalah dua grup yang cukup senior dan menjadi tempat konsultasi awak Open Labs yunior.

Apa saja yang dikerjakan Open Labs? Mereka biasa berkumpul tiap pekan untuk mengobrol soal peranti lunak, konser kecil-kecilan, jam session berimprovisasi main musik bareng, dan mencoba-coba alat musik. Untuk pergelaran tahunan, Open Labs mempunyai Nu Substance, presentasi karya, dan pentas bareng.

”Di sini (Common Room) kami biasa berbagi bunyi baru, software baru, dan teknik-teknik mengomposisi lagu,” kata Okkie dari Europe in de Tropen.

Dengan berkumpul bareng, kata Gin dari grup Damina Tilada, mereka bisa mengeksplorasi kemampuan menghasilkan bunyi dan mengeksploitasi berbagai plugin, fitur dalam perangkat lunak virtual studio technologies (VST), seperti Steinberg Cubase yang berfungsi seperti amplifier.

Momen berkumpul bagaikan membuka jendela kamar dan melihat hal baru di luar. Maklum, hampir seluruh musisi elektronik adalah orang yang betah berjam-jam duduk di depan komputer. ”Setiap kumpul pasti dapat pencerahan,” kata Angkuy dari BottleSmoker.

Open Labs juga berperan menjadi semacam ”manajemen artis” bagi band yang berkumpul di sini. ”Pembuat acara biasanya kontak ke Open Labs. Nanti kami tentukan siapa yang akan tampil. Terbuka saja, siapa yang mau lebih dulu,” jelas Okkie.

Pempek Makanan Wajib Buka Puasa

Sundari (38) tampak kerepotan karena harus mengolah bahan baku pempek dari ikan giling yang dicampur dengan tepung sagu untuk disantap saat berbuka puasa.

Ibu dari seorang anak laki-laki tersebut mengaku lebih baik membuat pempek sendiri karena dijamin lebih enak dan murah.

Menurut dia, saat ini, untuk mendapatkan satu pempek yang ukuran kecil atau lebih akrab disebut pempek “kecik” mesti membayar Rp1.500. Itu merupakan yang paling murah, karena kalau ditoko pempek terkenal, setidaknya mesti membayar sebesar Rp2.500 untuk sebuah pempek.

Mahalnya harga pempek tersebut memicu semangat ibu-ibu di Palembang untuk mengelolah pempek sendiri.

“Apalagi, suami saya setiap berbuka wajib disediakan pempek, dan sedikitnya ia mengkonsumsi enam,” kata Sundari. Jika dia harus membeli, maka besar sekali dana harian untuk mendapatkan pempek tersebut,” katanya.

Dua kilogram tepung sagu dan dua kilogram ikan laut giling, biasanya dari ikan tenggiri, diolah menjadi puluhan pempek kecil dan sejumlah pempek lenjeran serta pempek kapal selam yang berisi sebuah telur ayam.

Biasanya dalam waktu seminggu pempek tersebut habis dilahap keluarga Sundari, karena mereka termasuk keluarga pemakan pempek sejati, seperti kebanyakan orang Palembang.

Pempek memang menjadi ikon Kota Palembang karenanya kalau ada wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang tidak mencoba pempek ketika berkunjung ke kota tersebut maka mereka disebut belum sah menginjak daerah yang juga dikenal dengan sebutan Bumi Sriwijaya.

Pempek dimakan menggunakan saus atau kuah bercuka.

Cuka merupakan perpaduan dari gula merah, bawang putih dan cabai rawit serta tidak ketinggalan ditambahkan asam jawa sebagai perasa asam cuka tersebut.

Walaupun campuran cuka pempek cukup keras jika langsung diminum selagi perut kosong usai berpuasa, biasanya warga Palembang yang sebagian besar memang mengandrungi makanan tersebut tidak mau melewatikan penganan itu untuk berbuka.

Banyak yang mengaku, kalau tidak ada pempek di saat berbuka seperti tidak berbuka puasa saja, karenanya hidangan tersebut menjadi makanan wajib setelah segelas air putih melewati kerongkongan, tambah Sundari.

Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Iskandar Badaruddin mengatakan, pempek memang merupakan makanan khas Palembang yang telah menjadi santapan wajib bagi “wong Plembang” sejak jaman kesultanan.

Pempek merupakan salah satu makanan yang masih eksis sampai kini di antara sejumlah makanan khas Palembang yang biasanya wajib dihidangkan kepada sultan saat masih berjayanya Kesultanan Palembang Darussalam, katanya.

Sejak memasuki bulan puasa biasanya ratusan pedagang pempek musiman berjualan di sejumlah daerah strategis di Kota Palembang, termasuk di kawasan padat penduduk dan pinggiran kota.

Tetapi Pasar Cinde menjadi salah satu tujuan utama warga untuk membeli berbagai makanan dan minuman untuk berbuka dan sahur.

Di Pasar Cinde juga terdapat puluhan pedagang pempek yang berjualan setiap hari dan di saat bulan puasa jumlah penjual pempek meningkat.

Pempek tersebut dijual dengan harga Rp1.500 per buah untuk pempek kecil dengan berbagai jenis, seperti pempek telok, adaan, kerupuk atau pempek kulit yang terbuat dari kulit ikan.

Sedangkan pempek kapal selam yang berisi sebuah telur ayam dijual dengan harga Rp8.000 per buah, pempek lenjer Rp10.000 per lenjer.

Sementara itu, dari ratusan toko atau kedai pempek di Kota Palembang baru dua toko yang bersertifikasi halal dari Lembaga Pemeriksaan Obat dan Makanan dari Majelis Ulama Indonesia (LPOM MUI) Sumsel.

H. Nasruddin Ilyas dari LPOM MUI Sumsel membenarkan bahwa saat ini baru dua pengusaha pempek yang telah bersertifikat halal.

Sedangkan, ratusan pengusaha pempek lain belum terdaftar atau memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan lembaga tersebut.

Menurut dia, diharapkan para pengusaha pempek yang belum mendaftarkan kehalalan makanan produksi mereka untuk segera mengurus sertifikat, sehingga setiap warga yang mengkonsumsi pempek tidak ragu terhadap kehalalan produk tersebut.

Kepala Dinas Perindagkop Palembang Wantjik Badaruddin juga mengimbau pengusaha pempek untuk mendaftarkan produk mereka sebagai makanan halal yang dibuktikan dengan sertifikat dari LPOM MUI Sumsel.

Sertifikat halal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi pempek terutama wisatawan yang berasal dari negara Islam, seperti Malaysia dan Arab Saudi serta Brunei Darussalam, ujar Wantjik

Omzet Pegadaian Meningkat Tajam Menjelang Lebaran

Memasuki bulan Ramadhan, omzet Perusahaan Umum Pegadaian Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta meningkat. Ini disebabkan tingginya keinginan masyarakat untuk mengagunkan barangnya demi memenuhi kebutuhan keluarga pada hari raya Idul Fitri.

Kepala Hubungan Masyarakat Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Wilayah Jateng dan DI Yogyakarta Norbertus Ambardhi, Rabu (3/9) di Semarang, mengatakan, kenaikan omzet mencapai 20 persen. ”Diperkirakan puncaknya pada H-4 (empat hari sebelum Lebaran) yang bisa mencapai 30 persen lebih,” katanya.

Perum Pegadaian Jateng dan DIY membawahi 300 outlet yang terdiri atas 183 kantor cabang dan 117 unit pelayanan. Dari semua outlet tersebut, lanjut Ambardhi, rata-rata omzet yang diperoleh Rp 303 miliar per bulan atau Rp 10,1 miliar per hari.

Pada awal Ramadhan ini, menurut Ambardhi, jumlah omzet menjadi Rp 13 miliar per hari.

Sri Utami (56), nasabah Pegadaian Cabang Karangturi Semarang, misalnya, mengagunkan gelang emas 22 karat seberat 10 gramnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya pada saat Lebaran.

Kepala Pegadaian Karangturi Djoko Setyono menyebutkan, kebanyakan barang yang diagunkan masyarakat untuk mengajukan kredit pinjaman adalah perhiasan emas yang mencapai 90 persen dari total barang agunan. ”Sisanya adalah barang elektronik seperti telepon seluler, laptop, dan televisi,” ujarnya.

Memasuki bulan Ramadhan ini, perajin pakaian muslim di Desa Tembok Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jateng, juga kebanjiran pesanan. Selain dari Tegal dan sekitarnya, permintaan pakaian muslim juga berasal dari Cirebon, Jakarta, dan sebagian Sumatera.

Mujahidin (45), perajin pakaian muslim anak-anak, Rabu, mengatakan, kenaikan permintaan pakaian mencapai 200 persen jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. Hal tersebut terjadi sejak pertengahan Agustus lalu

Jalan Buntu Demokrasi Indonesia

Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Amien Rais bakal tampil di panggung pemilihan presiden 2009. Lengkaplah potret elite lama di etalase politik nasional.

Dari sudut hak politik, siapa pun boleh mencalonkan atau dicalonkan. Namun, dominasi elite lama di pentas politik kebangsaan dan rumitnya aktualisasi politik kaum muda menjelang Pemilu 2009 melengkapi kotak pandora demokrasi di Indonesia. Lalu, apa yang dapat dikatakan tentang politik di Tanah Air?

Sulit diukur

Mungkin pekerjaan paling rumit bagi ilmuwan sosial-politik saat ini adalah merumuskan postulasi ilmiah yang akurat soal dinamika demokrasi di Indonesia, apalagi jika bertendensi mengukur kuantitatif kemajuan demokrasi seperti obsesi Inkeles (On Measuring Democracy, 1991). Inkeles terbukti gagal di Afrika, sebagaimana studi Staffan I Lindberg (2002), di mana demokrasi sulit terukur. Masalahnya ada pada penyebaran tak merata demokrasi dan laju transisi yang acak di berbagai negara.

Di Indonesia, masalahnya lebih dari sekadar ketidakjelasan laju transisi. Yang paling mendasar adalah tidak adanya substansi demokrasi, yang dalam terminologi Diamond (2008) disebut ”roh demokrasi” (the spirit of democracy). ”Roh” tak hanya berbicara soal nilai keadilan, kesejahteraan, kedaulatan rakyat, atau kesetaraan, tetapi juga visi, dorongan, keyakinan, dan komitmen untuk berbakti kepada publik.

Fenomena golput di berbagai pilkada sejak tahun 2005—yang lahir sebagai kecenderungan politik baru—tak terpisahkan dari penyelenggaraan demokrasi yang krisis substansi. Golput jelas ancaman serius Pemilu 2009 (di sini kita tak bicara golput teknis karena buruknya pendataan pemilih).

Masalahnya, apakah pemilu menghasilkan perubahan substansial? Pertanyaan ini tak pernah terselesaikan dengan pemilu berulang-ulang dan melelahkan. Maka, kesimpulan dialog publik ”Problematika Penyelenggaraan Demokrasi Elektoral” yang digelar Pusat Pengkajian Strategis Merdeka di Jakarta (23/8/2008) amat kontekstual. Demokrasi di Indonesia mengalami degradasi mutu dan Pemilu 2009 sulit berkualitas (Kompas, 25/8). Degradasi terkait kepemimpinan yang kurang adaptif dengan tuntutan dan tantangan politik yang ada.

Oleh karena itu, pada dua aras dapat ditemukan alasan degradasi kualitas demokrasi.

Pertama, sirkulasi elite yang tidak berlangsung secara natural dan demokratis. Natural artinya selaras dengan tuntutan dan tantangan di tengah lingkungan politik. Demokratis artinya sirkulasi terbuka terhadap siapa pun yang berkualitas. Dominasi elite lama dan perekrutan anggota keluarga ke dalam posisi-posisi strategis partai menjadi preseden bahwa sirkulasi elite masih terseok-seok dan terbatas di lingkaran sentral kekuasaan. Dengan demikian, tak mengherankan jika dalam daftar calon anggota legislatif tercantum nama anak, cucu, atau keponakan ketua umum partai. Kalaupun ada tokoh-tokoh muda yang baru masuk, mereka hanya vote getter yang difungsikan sebagai umpan. Di garis linear yang sama, belakangan dapat dibaca motif pelibatan artis ke dalam politik.

Kedua, para elite politik gagal merumuskan definisi yang jelas dan pasti tentang ideologi, visi, dan misi politik. Indikasi paling jelas ditemukan dalam lobi koalisi. Meski lobi strategis setelah pemilu legislatif April 2009, dan belum ada partai yang menyepakati rekan koalisi, namun sudah ada manuver. Konon, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hendak ”kawin” lagi dengan Partai Golkar. Jika perkawinan kedua itu terjadi, PDI-P rela jatuh pada lubang yang sama setelah perkawinan tahun 2004 saat Golkar tak mampu membuktikan kesetiaannya. Apakah ini masalah?

Machiavelli

Sebagai seni segala kemungkinan, politik memungkinkan apa pun terjadi sehingga perkawinan PDI-P-Golkar pun bukan masalah. Namun, rakyat bisa menilai, proses politik di tingkat elite yang power-oriented dan menghalalkan segala cara merupakan jalan menuju kebuntuan fatal.

Padahal, Machiavelli, setidaknya dalam pembacaan Pocock (The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition, 1975), menjustifikasi penghalalan segala cara karena konteks politik Italia masa itu, di mana kaum Republikan bertikai soal instabilitas politik mereka sendiri. Jika Machiavelli menolak penghalalan segala cara, Italia bisa hancur di tangan para tentara bayaran atau berakhir di tangan rezim hipokrit. Inilah yang Pocock sebut sebagai the machiavellian moment.

Indonesia tidak sedang dalam ”Momen Machiavelli”. Kita sudah 63 tahun berdemokrasi tetapi tendensinya mau mengekalkan strategi Machiavellian yang temporal.

Nasib demokrasi elektoral di Indonesia yang masih dimonopoli elite lama dan transisi yang tidak disertai perubahan paradigma politik di teras elite, pada titik tertentu berdampak fatal dalam arah ganda. Pertama, fatal untuk politisi karena kebangkrutan demokrasi menyuburkan perilaku golput yang paling ditakuti politisi dalam pemilu. Arah kedua, membunuh inspirasi dan imajinasi sebagian rakyat yang masih percaya politik.

Pada arah pertama, kita mungkin tak begitu tertarik untuk peduli. Namun, pada arah kedua, karena menyangkut masa depan politik dan peradaban demokrasi, kita semua harus peduli. Maka, segenap elemen harus mendorong terjadinya perubahan dan hal itu bisa dilakukan dengan menentukan pilihan yang tepat pada pemilu.

Boni Hargens Mengajar Ilmu Politik di Universitas Indonesia

Jakarta Fashion Week 2008 Adalah Mimpi Yang Jadi Kenyataan

”Ini seperti mimpi jadi kenyataan,” kata Gubernur Jakarta Fauzi Bowo. Ucapan itu disampaikan Fauzi Bowo saat membuka Jakarta Fashion Week 2008, Rabu (20/8) malam di Pacific Place, Jakarta.

Pernyataan Fauzi Bowo itu tidak berlebihan bila melihat pengalaman lalu. Tahun 1997, Jakarta pernah menyelenggarakan Pekan Mode Jakarta. Penyelenggaraan itu dikaitkan dengan keinginan menjadikan Ibu Kota sebagai kota jasa dalam pameran serta penyelenggaraan konferensi, rapat, dan pertemuan.

Saat itu pun, sudah muncul keinginan menjadikan Jakarta sebagai kota mode internasional. Sebagai Kepala Dinas Pariwisata yang ikut menggagas pekan mode itu, Fauzi Bowo mendatangkan konsultan penyelenggara pekan mode dari Milan, Italia. Sayang, setahun kemudian krisis ekonomi Asia juga melibas Indonesia.

”Saya yakin mode adalah industri kreatif unggulan Jakarta,” kata Fauzi Bowo. Gubernur juga menyatakan komitmennya untuk membantu menyelenggarakan pekan mode ini secara rutin di Jakarta.

”Industri mode Jakarta lebih besar daripada Bandung dan banyak UKM-nya, tetapi memang tempatnya menyebar. Kami sedang memetakan industri ini,” kata Fauzi dalam wawancara seusai pembukaan.

Dalam perkembangan terakhir, selain menggunakan gedung pencakar langit, kota besar dunia juga menggunakan mode sebagai penanda kemodernan urban dan mendapat status internasional. Pada saat yang sama, mode juga menggunakan budaya sebagai pendorong industri mode.

Dari Mumbai hingga Sao Paulo, dari Shanghai hingga Singapura, dari Madrid hingga Moskwa, dari Beirut hingga Sydney, kota-kota tersebut menyelenggarakan pekan mode. Mereka ingin mencontoh Paris, Milan, London, dan New York yang sudah lebih dulu mendapat status sebagai pusat mode.

Sumbangan signifikan mode bukan hanya pendapatan dan lapangan kerja. Status sebagai kota mode juga memberi citra muda, dinamis, dan berubah mengikuti suasana zaman.

Pekan mode

Pekan Mode Jakarta atau Jakarta Fashion Week datang pada saat Jakarta semakin ramai oleh toko yang menjual produk mode kelas dunia. Bahkan, merek yang konsumennya sangat khusus untuk laki-laki pun, seperti Brioni, ada di Jakarta.

Warga Jakarta hampir di semua lapisan sadar mode. Mereka tak ragu-ragu membeli produk mode terbaru seharga Rp 100.000 dari Mangga Dua dan Tanah Abang atau jutaan rupiah dari Chanel atau Stella McCartney.

Pada saat yang sama, warga Jakarta juga tak ragu memakai karya perancang atau produk Indonesia. Batik adalah salah satu contohnya.

Pada pembukaan Pekan Mode Jakarta, para perancang tampil bersama muse mereka. Maka, Carmanita mengajak bekas model Chrisye Subono, sebagai sosok yang menjadi sumber inspirasinya, mengenakan atasan batik berlengan kimono dipadu celana harem. Priyo Oktaviano menggandeng model Sigi Wimala yang mengenakan gaun berbentuk dasar kimono berbahan tenun klungkung dari Bali berbenang emas hasil kerja sama Priyo dengan penenun setempat.

Ari Seputra muncul bersama socialite Andrea Risjad, Era Sukamto dengan penyanyi Alena, Jeanny Ang menggandeng pemandu acara Maudy Koesnaedi, dan Lenny Agustin bersama pesinetron Ririn Dwi Ariyanti.

Atau, saat acara terpisah pergelaran busana Sebastian Gunawan di Hotel Mulia, Kamis (21/8) malam. Lobi ballroom seperti panggung pergelaran sendiri ketika para sosialita Jakarta memakai baju karya perancang itu, beberapa bahkan dalam tema desain terbaru seperti yang akan digelar malam itu.

Pekan mode yang diharapkan menjadi acara milik semua komponen industri mode ini diselenggarakan oleh kelompok majalah Femina Group, Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Pacific Place, Sunsilk, serta media internet Kompas.com dan berlangsung hingga Minggu (24/8) malam di Pacific Place, Jakarta.

Pergelaran ini pun menghadirkan perancang dari Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) dan Ikatan Perancang Mode Indonesia, perancang nonorganisasi, serta empat perancang dari Australia, yakni Akira Isogawa, Jayson Brunsdon, Eileen Kirby, dan Aime Cristie.

Chief Operating Officer Femina Group sekaligus ketua penyelenggara pekan mode, Svida Alisyahbana, menyebutkan, perancang dari Inggris, Perancis, dan Italia juga diundang. ”Dari Inggris mereka mengatakan tertarik, tetapi waktu belum cocok, sementara dari Milan dan Paris masih adem ayem,” kata Svida.

Konsisten

Sebagai kegiatan pekan mode dengan tujuan menjadikan Jakarta sebagai pusat aktivitas mode, setidaknya di Asia Tenggara, salah satu tuntutannya adalah acara ini bukan sekadar pertunjukan sosial yang hanya dihadiri pelanggan atau konsumen langsung perancang.

Penyelenggara menyadari tuntutan ke arah sana dan mengatakan akan mengundang para pembeli dari usaha ritel dalam dan luar negeri pada penyelenggaraan berikut. Langkah awal adalah memasukkan acara ini sebagai agenda kegiatan Pemprov DKI.

Upaya tersebut jelas besar tantangannya, seperti dialami penggagas Bali Fashion Week (BFW), Mardiana Ika. Hanya konsistensi kerja serta berjejaring dengan perancang dan pembeli dari berbagai negara membuat BFW yang kembali digelar pekan ini secara bertahap mendapat kepercayaan dari industri mode di luar Indonesia.

Selain penyelenggaraan yang ajek, perancang pun harus kontinu ikut serta bila produknya ingin dikenal pembeli ritel, seperti telah dilakukan beberapa anggota APPMI melalui Hong Kong Fashion Week.

Orisinalitas desain menjadi isu penting karena Asia, juga Indonesia, telanjur mendapat stigma tidak peduli pada hak cipta alias tukang bajak desain. Keterkaitan antara pelaku industri, mulai dari tekstil, industri garmen, industri pendukung lain, ritel, hingga ketersediaan sumber daya manusia, adalah isu yang tak dapat diabaikan.

Meskipun semua pihak berulang kali menyebut budaya Indonesia luar biasa kaya yang mewujud dalam berbagai bentuk seni dan punya kain amat beragam, menerjemahkan kekayaan itu ke dalam desain yang dapat diterima masyarakat urban internasional adalah persoalan tersendiri.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu yang telah memetakan industri kreatif Indonesia menyadari semua tantangan itu dan dalam percakapan seusai acara pembukaan kembali memberikan komitmennya untuk memfasilitasi melalui kebijakan agar industri kreatif tumbuh. Begitu juga Gubernur Fauzi Bowo yang menyebut industri ritel, termasuk mode, menyumbang 30 persen dari produk domestik regional DKI Jakarta.

Sekarang yang ditunggu adalah kesediaan semua pihak mewujudkan janji mereka. Dengan penyelenggaraan Jakarta Fashion Week 2008 yang cukup rapi ini, harapan tersebut tampaknya tak terlalu muluk.

Bentara Budaya Jakarta Putar Film-film Perang Pasifik Dalam Memperingati Hari Perang Pasifik 1945

Memperingati berakhirnya Perang Pasifik pada Agustus 1945, Bentara Budaya Jakarta (BBJ) akan memutar enam film bertema Perang Pasifik. Dimulai dari penyerangan Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii, dan diakhiri dengan penggunaan bom atom di kota Hiroshima yang memaksa Jepang menyerah dan mengantar kemerdekaan Indonesia.

Film pertama adalah Tora! Tora! Tora! yang merupakan produksi gabungan Amerika dan Jepang. Film tahun 1970 berdurasi 144 menit ini disutradari oleh Richard Fleischer, Kinji Fukasaku, dan Toshio Masuda. Film kedua, Midway (produksi 1976, 132 menit), mencipta ulang pertempuran laut di Midway, yang merupakan titik balik kekalahan armada Jepang. Film ketiga, Windtalkers (2002, 134 menit), didasarkan atas operasi yang memang terjadi selama Perang Pasifik, yaitu penggunaan bahasa sandi yang memakai bahasa suku Navajo yang nyaris punah yang tak dipahami pemecah sandi Jepang. Film ini dibintangi Nicolas Cage dan disutradarai oleh John Woo.

Film keempat, Letters from Iwo Jima, merupakan film garapan sutradara Clint Eastwood, salah satu kandidat film terbaik Oscar 2007. Film ini mencoba menampilkan pertempuran di Pulau Iwo Jima dari sudut pandang tentara Jepang sehingga dikategorikan dalam genre anti-perang. Film kelima, MacArthur (1977, 128 menit), menampilkan sosok Jenderal Douglas MacArthur yang diperankan Gregory Peck. Film terakhir, Hiroshima (1995, 205 menit), merupakan produksi gabungan Kanada-Jepang, mengisahkan proyek pembuatan bom atom yang dijatuhkan berturut-turut di Hiroshima dan Nagasaki itu akhirnya mengubah wajah perang modern. (ij)

Senin, 25 Agustus 2008:

Jam 14.00 : Tora! Tora! Tora!

Jam 16.30 : Midway

Jam 19.00 : Windtalkers

Selasa, 26 Agustus 2008:

Jam 14.00 : Letters from Iwo Jima

Jam 16.30 : MacArthur

Jam 19.00 : Hiroshima

Ini Baru Ini

Vivi yip art room akan melakukan ”grand opening” dengan memamerkan karya 36 seniman dalam pameran bertajuk ”Ini Baru Ini”. Pameran menampilkan lukisan, art object, seni instalasi, video art, dan digital print. ”Dilihat dari kuantitasnya, pameran ini terbilang berskala besar,” tulis Aminudin TH Siregar yang bertindak sebagai kurator. ”’Ini Baru Ini’ mengingatkan kita pada ’Pasar Raya Dunia Fantasi’ tahun 1987. Perbedaannya, kalau yang dulu diiringi kontroversi, sementara dewasa ini karya-karya, hemat saya, akan menuai apresiasi,” lanjut Aminudin.

Dari perupa yang terbilang muda seperti Andi Cakra Abbas, W Alimin SW, Badru Zaman, sampai Hanafi akan ambil bagian. Sedang dari negara lain muncul Eric Chan (Singapura), Ruel Cassi (Filipina), Bembol de la Cruz (Filipina), serta Wong Perng Fey dan Liew Choong Ching, keduanya dari Malaysia. Pembukaan pameran dari art room di Jalan Warung Buncit Raya 98 Jakarta ini tanggal 30 Agustus pukul 17.00. Host Cicilia King berikut penampilan khusus Alakazam rock band. (IAM)

Himpunan Senyap

Emmitan Fine Art Gallery di Jalan Walikota Mustajab 76 Surabaya akan menggelar pameran ”Himpunan Senyap” dengan menampilkan dua perupa, Albert Yonathan Setyawan dan Syah Fadil. Bekerja dengan medium berbeda, kedua perupa menunjukkan kesejajaran pandangan di sekitar pokok keheningan-kesenyapan.

Syah Fadil lahir di Medan tahun 1979 dan Albert Yonathan lahir di Bandung tahun 1983. Keduanya memperoleh pendidikan di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Pembukaan pameran tanggal 29 Agustus 2008 pukul 19.30, akan berlangsung sampai 10 September 2008. Kurator Hendro Wiyanto. (*/BRE)

Membaca Tanda-tanda

Perupa Tommy Wondra, keluaran Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, akan berpameran tunggal di Edwin’s Gallery, Jalan Kemang Raya 21 Jakarta. Pameran bertajuk ”Membaca Tanda-tanda” itu akan dibuka tanggal 27 Agustus 2008 pukul 19.30 dan akan berlangsung sampai 7 September 2008. Pembukaan pameran dilakukan oleh Rektor Institut Kesenian Jakarta Prof Sardono W Kusumo.

Perahu Kuni Zaman Besi Yang Ditemukan Di Bengawan Solo Akhirnya Dijual Sebagai Barang Bekas

Temuan perahu kuno gabungan besi dan kayu di Bengawan Solo di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk, Bojonegoro, Jawa Timur, rencananya dijual kepada penjual barang bekas.

“Kalau memang tidak ada perhatian dari Pemkab Bojonegoro ya saya jual sebagai barang bekas, uangnya dibagi kepada warga yang ikut mengangkat,” kata Koordinator warga Desa Banjarsari, Lugito (43) yang memimpin pengangkatan perahu itu, Minggu.

Perahu kuno gabungan besi dan kayu tersebut, panjangnya mencapai 8 m, lebar 1,5 m dan ketinggiannya sekitar satu m lebih, berhasil diangkat warga setempat, Sabtu (23/8).

Tetapi, badan kayu bagian depan sepanjang sekitar 4 m, sudah hancur hanya tinggal patahan beberapa kayu.

Sedangkan badan besi sepanjang empat meter masih utuh dilengkapi dengan baling-baling. Dari hasil pengamatan warga, baling-baling perahu itu bahannya dari kuningan, sedangkan lainnya dari tembaga.

Sedangkan paku di kayu perahu tersebut bahannya dari baja. “Bagian kayunya hancur ketika diangkat, ” katanya menjelaskan.

Perahu itu, awalnya diketahui seorang warga setempat yang sedang menjala ikan di Bengawan Solo.

Ketika jalanya ditebarkan, tidak bisa diangkat dan setelah diselami ternyata menyangkut di baling-baling perahu yang posisinya terbalik di tengah-tengah dasar Bengawan Solo.

Menurut Lugito, perahu tersebut, karena gabungan besi dan kayu, juga memiliki baling-baling tetap dianggap unik, sehingga kalau memang perahu itu dianggap benda yang memiliki nilai sejarah, tidak menjadi masalah kalau diserahkan Pemerintah.

Lugito dengan warga lainnya yang seharian ini membersihkan badan perahu termasuk baling-baling belum berhasil menemukan tulisan yang menandakan pembuatnya atau pemilik perahu.

Hanya diperkirakan, perahu tersebut merupakan perahu patroli Belanda atau Jepang. “Kisah orang-orang tua dulu, ketika perang Kemerdekaan selain jembatan Kalikethek dihancurkan tentara Republik juga perahu milik Belanda banyak yang dibakar, “kata Lugito yang juga anggota Kodim 0813 Bojonegoro itu.

Lugito mengaku sudah melaporkan temuan perahu itu, kepada Polsek Kecamatan Kota Bojonegoro juga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Setelah perahu berhasil diangkat, sekarang ini ditempatkan di tepi Bengawan Solo di desa setempat dan menjadi tontonan warga.

“Secara pasti kami belum mendapakan petunjuk dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, hanya khabarnya perahu ini bukan termasuk benda kuno yang memiliki nilai sejarah,” katanya

Penyebaran Pariwisata Di Bali Belum Merata

Periode Juli-September menjadi musim panen wisatawan mancanegara bagi Provinsi Bali. Namun, penyebaran wisatawan belum merata di seluruh wilayah Bali.

”Wisatawan masih terpusat di Bali bagian selatan dan Ubud. Sementara itu, Bali bagian utara (Lovina) dan Bali timur (Candi Dasa dan Karangasem) masih belum terlalu ramai meskipun sudah lebih baik. Semester pertama tahun ini rata-rata okupansi penginapan di Bali utara dan timur sekitar 30 persen,” kata Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Perry Markus, Jumat (15/8).

PHRI Bali mencatat, sejak Mei hingga saat ini tingkat kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4.000-5.500 orang per hari, dengan lama tinggal rata-rata sepekan. Sementara itu, Dinas Pariwisata Bali mengakumulasikan, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali sejak Januari-Mei tahun ini mencapai sekitar 753.000 orang.

Kecenderungan

Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Ngurah Wijaya menduga, telah terjadi perubahan kecenderungan tempat favorit kunjungan wisatawan selama di Bali. Hal itu kemungkinan besar juga dipengaruhi oleh profil wisatawan itu sendiri.

Data BTB menunjukkan, menurut kebangsaan, wisatawan asal Jepang yang paling banyak berkunjung ke Bali, yakni 24,16 persen, disusul Taiwan (10,71 persen), China (8,62 persen), Australia (8,03 persen), dan Korea Selatan (7,42 persen).

”Orang Jepang dulu tidak terlalu suka pantai, tapi sekarang kaum mudanya menyenangi pantai. Maka, mereka memilih Kuta dan Nusa Dua,” kata Wijaya.

Ketut Nuryasa, salah satu pengurus BTB, mengungkapkan, kalangan pelaku wisata di Karangasem dan Buleleng tengah mencari upaya merevitalisasi kawasan wisata mereka.

Mari Mobilisasi Semua Potensi Dirimu dan Bangsa Untuk Menyambut 100 Tahun Hari Kebangkitan Nasional

Refleksi tentang 100 tahun kebangkitan Indonesia masuk akal jika mencapai titik klimaksnya pada perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2008. Kita memasuki refleksi dengan mengacu pada kuliah di Istana Presiden oleh Prof Kishore Mahbubani, Dekan School of Lee Kuan Yew Public Policy, di Universitas Nasional Singapura, 31 Juli. Kebetulan syarat kebangkitan dan kemajuan bangsa dan negara sejalan dengan pandangan yang sudah berkali-kali kita kemukakan di Kompas.

Dikemukakannya pendapat para ahli, seperti dari Golden Sachs, pada tahun 2050 empat ekonomi terbesar di dunia terdiri dari China, India, AS, dan Jepang. Tiga belas negara di Asia Tenggara pertumbuhan ekonominya 7 persen per tahun, termasuk Indonesia. Kini pun kemajuan ekonomi China dan India menakjubkan. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan juga sudah lebih dulu maju. Malaysia tidak ketinggalan, demikian pula Thailand, sedangkan Vietnam sedang melangkah maju. Ilmuwan Singapura itu berpendapat, Indonesia akan melangkah maju. Kenyataannya, sekarang ini kita ketinggalan. Untuk mengatasi ketertinggalan itu, digerakkan peringatan 100 tahun kebangkitan, dimulai dari Kebangkitan Budi Utomo tahun 1908.

Sesungguhnya, dewasa ini pun, pemerintah dan kita, bangsa Indonesia, sedang menata dan menghimpun momentum kebangkitan nasional itu, terutama untuk mengatasi ketertinggalan kita dari negara-negara tetangga dalam perikehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang sejahtera. Gerakan dan tindakan memberantas korupsi sedang gencar dilakukan dengan tujuan ganda, menghukum koruptor dan dengan hukuman itu sekaligus penyalahgunaan kekuasaan dan kesempatan kekayaan negara berhenti. Korupsi tak lagi kita tenggang berkembang biak sebagai ”budaya”.

Apa saja faktor-faktor yang oleh Mahbubani dikemukakan sebagai syarat kemajuan suatu bangsa? Suatu kesimpulan yang dibuatnya dari pengalaman China, India, negara-negara Amerika Latin, dan negara-negara ”macan” lainnya di Asia?

Faktor pertama, hapuskan feodalisme dalam pemerintahan dan dalam masyarakat. Feodalisme diasosiasikan dengan hadirnya privilese, hak istimewa bagi mereka yang memegang kekuasaan. Hal itu bukan saja berkonsekuensi pada suburnya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk korupsi. Kekuasaan bukan untuk melayani, tetapi justru untuk dilayani, suatu hak istimewa, suatu privilese.

Kita menyaksikan gejala itu di negeri kita. Budaya feodal begitu kuat sehingga sedasawarsa reformasi prodemokrasi dan keadilan sosial belum berhasil mengikis, bahkan oleh maraknya korupsi digelar efek demonstratifnya. Budaya kekuasaan feodal tanpa disadari juga mempunyai implikasi, tak meratanya pengembangan kesempatan maju bagi seluruh warga dan terhambat pula pengamanan potensinya. Mobilisasi sumber dan kekuatan bangsa terhambat.

Faktor kedua, meritokrasi. Meritokrasi mengacu ke meratanya tanpa diskriminasi penempaan potensi warga, termasuk bahkan terutama dari kelompok yang tertinggal karena pendidikan dan kemiskinan. Pada tingkat pertama, tujuannya memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada setiap warga untuk mengembangkan bakat dan potensi, berprestasi dalam karya, serta dihargai sesuai kontribusi, prestasi, dan daya upayanya.

Meritokrasi menumbuhkan lebih tinggi produksi nasional. Dicontohkannya, tahun 1960, produk domestik bruto Filipina 6,9 miliar dollar AS, sedangkan Korea Selatan 1,5 miliar dollar AS. Tahun 2007 PDB Filipina mencapai 144,1 miliar dollar AS, sedangkan Korsel 969,8 miliar dollar AS. Hapusnya kekuasaan yang feodal dan berlakunya meritokrasi membuat pejabat lebih peduli terhadap meratanya kesempatan kerja dan mendorong munculnya talenta warga.

Faktor lain adalah ilmu dan teknologi, asas dan supremasi hukum, budaya damai, dan pendidikan, bukan hal baru bagi kita. Kita bahkan juga sedang mengerjakannya. Hal itu diakui pula oleh pembicara dari Singapura itu. Kita bahkan telah meninggalkan sistem kekuasaan otoriter dan menerapkan sistem kekuasaan demokrasi.

Kita juga menyadari, beralihnya secara formal kekuasaan otokrasi ke demokrasi tidak dengan sendirinya menanggalkan sekaligus budaya kekuasaan feodal. Kita bahkan tidak berhenti hanya pada perubahan orientasi dan kinerja sesuai prinsip meritokrasi, ilmu dan teknologi, pemerataan kesempatan, asas hukum, dan pendidikan. Kita juga mencermati sisa-sisa nilai dan sikap budaya yang kita warisi.

Di antaranya kita sadar dan berusaha serius untuk menumbuhkan budaya perikehidupan bersama yang kreatif dan produktif. Seperti memperkuat saling percaya, tidak apriori berprasangka, diskriminasi adalah tabu. Setiap warga Indonesia berhak mengembangkan diri, berkreatif, dan berkontribusi kepada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Hal-hal elementer, seperti kerja keras, hemat, peduli, percaya, dan disiplin, semakin kita pahami dan sadari juga sebagai jalan konkret ke kemajuan dan kesejahteraan.

Demokrasi, ya, demokrasi haruslah mengekspresikan energi semua warga. Kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, jelas konsekuensinya. Seperti dialamatkan UUD, bekerja keras untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemajuan rakyat.

Kita saksikan berbondong- bondong warga dan putra bangsa memilih mengabdikan hidupnya lewat politik. Sistem presidensial, tetapi sekaligus sistem multipartai. Silakan berpacu, bertanding, adu kemauan, pengabdian, dan program untuk sebesar-besarnya mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat. Tidak bisa lain, semangatnya adalah semangat pengorbanan. Kepercayaan atau kredibilitas dalam hal itu masih merupakan tantangan dewasa ini. Meskipun zaman berubah, ada yang tetap, di antaranya perut tak bisa menunggu, seperti sering dikatakan Bung Karno, ”Stomach can not wait”.

Abad kemajuan dunia telah bergeser ke Asia, seperti China, India, serta negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara. Indonesia saat ini kita akui ketinggalan. Namun, kita sanggup dan bertekad menyusul. Ketulusan dan kekhusyukan kita bersama memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2008, marilah kita hayati sebagai kebangkitan bersama bagi segera tercapainya Indonesia makmur, maju, dan terhormat di antara bangsa. Terutama bagi para pemimpin dan politikus, serta bagi semua kekuatan masyarakat, seyogianya memobilisasikan potensi untuk kebangkitan Indonesia. Yang berarti, maju, makmur, aman, dan sentosa.

Kisah Duka Yang Mengundang Isak Tangis Dari Situs Warisan Dunia Sangiran

Mengaku sejak pagi dagangan belum terjual, tiba-tiba Samiyem (45) dan pedagang lain, Minggu siang, tersenyum. Satu bus penuh wisatawan dari Jakarta dan satu bus wisatawan dari Jepang berkunjung ke Museum Manusia Purba Sangiran, Kabupaten Sragen.

Ketika wisatawan meninggalkan museum, dua jam kemudian, wajah Samiyem, Tuti Martini, Sutini, dan pedagang lain tampak nelangsa.

”Tak ada satu pun barang yang terjual. Beginilah sehari- hari menjalani hidup, banyak susahnya,” ujar Samiyem. Suaminya yang memburuh, katanya, juga belum ada kepastian bakal pulang membawa uang recehan ribuan.

Para pedagang wanita itu menjajakan berbagai barang cendera mata, seperti kapak batu pualam, tiruan bentuk kapak batu zaman purba, dan asbak rokok dengan patung manusia purba. Juga ada fosil-fosil ”kecil” binatang laut yang diperkirakan hidup 2 juta sampai 200.000 tahun lalu.

”Kalaupun ada barang yang laku terjual, paling untungnya cuma Rp 2.000-Rp 3.000,” kata Suryani. Barang yang mereka jual diambil dari koperasi.

Mereka ingin ada usaha lain yang bisa jadi penopang hidup keluarga. Sebab, berharap banyak dari dagangan suvenir, menurut mereka, sesuatu yang tak mungkin. Situs Sangiran tidak banyak dikunjungi baik wisatawan domestik maupun asing.

Tanah mereka pun tak diperkenankan diolah untuk kepentingan apa pun sebab Situs Sangiran sudah menjadi Warisan Budaya Dunia. Khawatir ada fosil atau peninggalan yang rusak, kawasan seluas 56 kilometer persegi tersebut tak boleh diolah sama sekali.

Warisan Budaya Dunia

Indonesia mungkin bangga dengan predikat Warisan Budaya Dunia (World Culture Heritage) yang diberikan UNESCO pada 5 Desember 1996. Namun, di balik kebanggaan sejak 12 tahun lalu itu, pemerintah seolah lupa dan seakan lebih peduli dengan potensi fosil manusia purba dibandingkan manusia bernyawa sekitar 175.000 jiwa, yang bermukim di sekitarnya.

Ketika pemerintah mengucurkan dana Rp 25 miliar untuk membangun Museum Fosil Manusia Purba, tanyalah masyarakat, apa yang mereka peroleh?

Sejumlah warga Sangiran mengatakan, mereka hanya pernah mendapatkan pelatihan bagaimana membuat patung-patung kecil manusia purba.

”Warga tak dibolehkan lagi menggarap lahan. Alternatif perekonomian warga dialihkan untuk menjadi perajin, membuat oleh-oleh patung kecil manusia purba,” kata Tuti Martini, warga Desa Krikilian, Sangiran.

Susahnya hidup digambarkan Sutini dengan seringnya berutang. ”Untuk keperluan sekolah anak, saya sampai ngutang. Dan entah kapan bisa melunasinya,” kata Sutini, yang anak tertuanya masuk SMP negeri harus membayar Rp 1.250.000 untuk keperluan seragam, sepatu, tetapi belum termasuk buku-buku.

Warga yang bermukim di sekitar Sangiran berharap, kalaupun mereka tidak boleh menggarap lahan, alangkah baiknya jika mereka boleh menggembalakan kambing, kerbau, atau sapi di sekitar situs. Tentunya hewan ternak tersebut pengadaannya dilakukan pemerintah. ”Tetapi, sudahlah, itu cuma mimpi,” kata Sutini putus asa.

Fosil diperjualbelikan

Kepala Balai Pelestarian Manusia Purba Sangiran Harry Widiyanto mengatakan, soal ganti rugi lahan warga bukan wewenangnya. Namun, Sangiran harus dilindungi karena mempunyai nilai yang sangat penting bagi ilmu pengetahuan. Kawasan ini menyimpan berbagai fosil berusia sekitar dua juta sampai 200.000 tahun yang lalu. Dari kawasan ini juga bisa diungkap proses evolusi manusia purba, budaya, dan lingkungannya.

Yang menjadi persoalan, areal Situs Sangiran yang luasnya 56 kilometer persegi berada di kawasan permukiman. Tak kurang dari 175.000 jiwa bermukim di kawasan itu yang mencakup tiga kecamatan di Kabupaten Sragen serta satu kecamatan di Kabupaten Karanganyar.

”Sekarang Situs Sangiran dianggap rusak karena sekitar 80 persen kawasannya sudah dirambah. Bahkan, fosil-fosilnya diperjualbelikan,” ujar Harry.

Secara terpisah, Kepala Subdirektorat Pemahaman Nilai Sejarah Direktorat Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI Amurwani Dwi Lestari mengakui, secara ekonomi, seperti Sangiran, memang masyarakat belum mendapatkan kompensasi yang seimbang. ”Ini yang menjadi sumber masalahnya,” ujarnya.

Keris Berbentuk Daun Gelombang Cinta Makin Populer

Keris berbentuk daun anturium? Ya, Gelombang Cinta. Mumpung sedang ngetren orang menanam tumbuhan yang diburu keunikan bentuk daunnya ini, Ki Sukamdi pun membuat keris Gelombang Cinta.

Sebenarnya Ki Sukamdi—seorang pembuat keris yang tinggal di Desa Jetis, Banyuagung, Nusukan Solo—mula pertama punya inisiatif membuat keris ber”dapur” (dapur–istilah khas kalangan perkerisan untuk menyebut bentuk atau model keris) ”Gelombang Cinta” karena kejengkelan.

Sekitar setahun silam, Sukamdi mengaku ikut-ikutan tergerak membeli dua pot tanaman anturium dari jenis gelombang cinta yang sudah bertongkol, seharga Rp 12 juta. Seperti halnya orang lain di berbagai kota di Jawa belakangan ini, Sukamdi terbuai mimpi: ”tanaman ini laku jutaan, apalagi jika tongkolnya sudah menghasilkan ribuan anak-tanaman, bisa menghasilkan uang….”

”Enggak tahunya, seminggu setelah saya membeli, ’gelombang cinta’ sudah tidak musim lagi. Sudah terlalu banyak orang yang memilikinya. Dikasihkan orang pun tak banyak yang mau ambil,” ujar Ki Sukamdi. Perasaan ”kejeglong” (terperosok, Jawa) ini ternyata justru membuahkan kreativitas kepada Ki Sukamdi yang di kalangan para penggemar keris di Jawa sudah dikenal luas namanya karena garapan bilah kerisnya indah.

Sukamdi pun kemudian membentuk keris—di bengkel keris sederhana di halaman depan rumahnya (tak selengkap ”besalen” atau tempat empu membuat keris dengan tungku pijar dan arang kayu jati). Sebuah keris, yang meniru daun anturium gelombang cinta, lengkap dengan bentuk tulang-tulang daun serta lekuk-lekuk pinggir daunnya. Hanya saja, detail di bawah pangkal daun dibuat benar-benar detail pangkal keris, lengkap dengan gelung yang disebut sebagai ”sekar kacang” maupun ”ganja” (dasar bilah, yang biasanya dibuat terpisah dari bilah)-nya.

Dalam waktu singkat, keris Gelombang Cinta Ki Sukamdi pun ”disambar” orang. Setidaknya sudah tiga keris Gelombang Cinta—yang sungguh-sungguh berkualitas garap keris—terbang ke tangan kolektor. Harganya? Berkali lipat jika dibandingkan dengan jumlah uang yang ia keluarkan untuk membeli dua pot gelombang cinta—yang akhirnya malah hanya ia onggokkan di halaman depannya, tanpa takut dicuri orang.

”Tanaman (gelombang cinta) sudah menghasilkan ribuan tumbuhan, tapi tidak ada yang laku, hanya saya bagi-bagikan cuma-cuma kepada tetangga,” ujar Ki Sukamdi.

Geram korupsi

Tak hanya demam anturium yang menggerakkan Ki Sukamdi mencipta ”dapur” baru keris-keris buatannya. Belakangan ia kini juga tengah menggarap sebuah mata tombak yang nantinya ia akan sebut sebagai ”Kiai Kopek”. (Jangan disalahmengertikan dengan keris pusaka Keraton Yogyakarta, Kanjeng Kiai Kopek). Akan tetapi, menurut Ki Sukamdi, Kiai Kopek bikinannya adalah kepanjangan dari ”Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Bentuknya? ”Wah, bisa-bisa penguasa nanti marah. Soalnya, selain lambang partai di ujung tombak, di bawah lambang ada tikusnya…,” kata Ki Sukamdi. Benar, menurut gambar sketsanya, lambang partai itu ”dijunjung” dua tikus kembar dalam posisi bertolak-belakang, tetapi anehnya buntut tikus itu jadi satu (cuma satu).

Ki Sukamdi geram, ternyata saat ini para koruptor—yang dilambangkan dengan tikus itu—saling berkait satu-sama lain. Andai yang satu ditarik, tikus yang kembarannya akan ikut tertarik pula lantaran ekornya hanya satu. Jadi, tikus itu harus selalu berjalan bareng. Salah-salah bisa adu tarik-menarik buntut. Kasihan tikus koruptor itu….

Jika dulu masyarakat Jawa banyak memaknai hidup mereka dalam berbagai simbol—termasuk dalam mewujudkan karya-karya seni tradisi, di antaranya keris, Jawa masa kini—setidaknya Ki Sukamdi—juga perlu mengekspresikan keseharian, kenyataan yang dialami dan dilihat, dalam bentuk simbol-simbol baru.

”Saya pun yakin, dulu leluhur kita membikin keris berdapur Nagasasra (keris berlekuk, dengan bentuk naga bermahkota di bilahnya) juga mempunyai maksud sesuai zamannya,” kata Ki Sukamdi. Kenapa keris ”naga” atau ”singa barong”, tentu bukan hanya simbol tanpa makna.

Bukan hanya sekali dua kali ini Ki Sukamdi menciptakan ”dapur baru” kerisnya. Sebelum ini, di kalangan perkerisan di Jawa, Ki Sukamdi juga pernah dikenal menciptakan dapur (model) keris Peksi Dewata. Ia memodifikasi bentuk keris lama Majapahitan, Megantara (keris kombinasi lekuk dan lurus—luk (lekuk) tujuh, tetapi ujungnya lurus) dengan imbuhan dua burung (peksi) berjambul, berparuh indah di ujung ”gandhik” (bagian depan pangkal bilah), serta di belakang ”wadidang” (bagian belakang pangkal bilah).

Atau, baru-baru ini ia juga membuat ”dapur kamardikan”, berupa keris bermata dua, tetapi hanya satu pangkal bilah. Yang satu mata keris lurus (melambangkan angka satu), yang satu bilahnya lagi berlekuk tujuh. ”Tujuh belas Agustus, Kamardikan,” ujar Ki Sukamdi. (Keris ini akan dipamerkan dalam kesempatan Pameran Keris Kamardikan di Bentara Budaya 12-16 Agustus mendatang).

Meski bentuknya aneh dan baru, keris bermata dua bernama Kamardikan ciptaan Ki Sukamdi itu tetap memakai sarung keris normal, jenis warangka ”sandang walikat” (warangka informal, bukan jenis resmi ladrang dan bukan pula bentuk sehari-hari gayaman).

Pamor ”poleng”

Keris memang merupakan salah satu bentuk seni kriya, tradisi di Nusantara. Akan tetapi, dalam perjalanan tradisi itu bukan tanpa disertai kemunculan hal-hal yang baru. Pada tahun 1980-an, misalnya. Pembuat keris lainnya dari Solo, Empu Pauzan Pusposukadgo, juga pernah melakukan hal baru yang memancing perhatian kalangan perkerisan pada masa itu.

Empu yang mengaku ”otodidak” (ia berhenti dari profesinya pengemudi bus malam, bus antar kota dan kemudian menekuni profesi sebagai pembuat keris, meski kini ia sudah pensiun bikin keris) yang tinggal di Yosoroto, Solo, ini pernah membuat ”pamor baru”, yang dinamai pamor ”poleng wengkon”. Pamor adalah motif yang muncul di bilah, akibat lipatan besi yang berbeda, biasanya logam putih dan hitam.

Tentunya tak mudah bagi empu yang mendapat gelar resmi dari keraton Surakarta ini untuk mewujudkan guratan-guratan pamor dalam tempaan bilah, yang terdiri atas garis vertikal dan horizontal.

”Pamor itu didesain seorang pelaut Jerman yang mencintai keris Indonesia, Dietrich Drescher, dan saya diminta membikinnya,” kata Pauzan, yang pernah mendapat jabatan dari Raja Paku Buwono XII sebagai ”mantri pande” (menteri pandai keris) Keraton Surakarta ini pula.

Oleh sesepuh perkerisan Keraton Surakarta, KRT Hardjonagoro (kini Panembahan) waktu itu, karya empu Pauzan berupa keris berdapur ”betok-gumbeng” (keris lurus, berbilah lebar) dengan pamor ”poleng wengkon” itu diserahkan kepada ketua panitia pembangunan kembali Keraton Solo yang terbakar, Menko Surono, waktu itu. Keris itu kemudian diberi nama Kiai Surengkaryo….

Setidaknya Empu Pauzan sudah mengerjakan tujuh pesanan keris dengan pamor ”poleng” seperti itu, di antaranya dipesan oleh seorang warga Amerika Serikat, William Koh. Juga tentunya sejumlah kolektor dari Jakarta .

Pauzan juga pernah menciptakan pamor (guratan-guratan di bilah, hasil dari lipatan tempa dari jenis logam berbeda, sehingga menghasilkan guratan motif-motif indah) yang ia namakan ”pamor kalpataru”. ”Saya memang mencoba meniru gurat-gurat pohon kalpataru,” kata Pauzan, yang dijumpai di rumahnya pada Selasa lalu.

Pauzan kini memang tidak memproduksi keris lagi. Ia mengaku ikut ”lengser” dari membuat keris setelah ”lengsernya” penguasa Orde Baru, Soeharto, menjelang tahun 2000. Maksud Pauzan, setelah Soeharto lengser, pesanan-pesanan dari para pejabat pun berhenti.

”Apalagi, sekarang sudah banyak pembuat keris muda, ada Subandi (Empu Subandi Supaningrat), Yanto, Yantono, Daliman, dan lain-lain. Di samping pula, tempaan pembuat-pembuat keris di Madura kini semakin maju pesat,” ujar Pauzan, yang kini pilih menekuni jualan barang-barang antik di kawasan Pasar Triwindu, Pasar Pon, Solo.

Sempat mati suri

Setelah sempat mengalami ”mati suri” semenjak zaman pendudukan Jepang, dunia pembuatan keris—sebuah tradisi asli negeri ini—belakangan ini kembali bangkit. Berbagai kalangan anak muda, mahasiswa seni rupa di Institut Seni Indonesia (ISI) di Surakarta, mulai menekuni seni pembuatan keris.

Di Solo, saat ini setidaknya terdapat empat besalen (tempat pembuatan keris, lengkap dengan tungku perapian untuk tempa). Selain di Kampus ISI di Kenthingan, juga ada besalen-besalen pribadi milik empu-empu muda, semacam KRT Subandi Supaningrat, Yanto, dan Yantono. Selain mengerjakan keris-keris untuk pesanan lokal, mereka juga sesekali melayani pesanan dari mancanegara (Australia, Belanda, dan Amerika).

Meningkatnya minat terhadap pembikinan keris ini terutama terpacu setelah Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) memproklamasikan pernyataan bahwa keris merupakan ”warisan budaya lisan dan tak benda karya kemanusiaan dari Indonesia” (oral and intangible heritage of humanity).

Keris, seperti halnya teater tradisional Jepang Kabuki dan musik terkenal asal Brasil Samba, diakui dunia sebagai mahakarya warisan kemanusiaan yang sampai kini masih hidup dan dihayati di Indonesia. UNESCO mengumumkan pengakuannya ini di markasnya di Paris, Perancis, 25 November 2005.

”Tradisi keris masih berlanjut di Indonesia. Berbeda dengan budaya samurai di Jepang, yang kini sebenarnya sudah mati,” kata Direktur Jenderal UNESCO Koichiro Matsuura dalam jumpa pers dengan wartawan-wartawan Indonesia di Jakarta akhir Desember 2005.

Selain dinilai masih berakar dari tradisi budaya dan sejarah masyarakat Indonesia, keris sampai saat ini memang masih berperan sebagai jati diri bangsa, sumber inspirasi budaya, dan masih menduduki posisi peran sosial di negeri ini. (Dua tahun sebelum itu, tahun 2003, UNESCO juga memproklamasikan wayang sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia).

Meski demikian, dunia perkerisan (pembikinan keris) di Indonesia sempat mengalami masa ”mati suri”. Budaya masih berlanjut, tetapi tiada empu pembuat keris yang melakukan kegiatan tradisi nenek moyang itu. Praktis mati, semenjak pendudukan Jepang tahun 1942 sampai sekitar tahun 1975.

Sekitar tahun 1975 itu, Dietrich Drescher—yang mencintai keris—mendorong semangat Ki Yosopangarso di Godean, Yogyakarta, untuk kembali menempa keris. Ki Yoso sempat bingung lantaran ayahnya, empu keris Ki Supowinangun yang sudah mendahuluinya, tidak sempat mewariskan pengetahuan turun-temurun itu kepadanya. (Supowinangun adalah turunan dari empu-empu Majapahit).

Dietrich Drescher membangun besalen di Desa Jitar untuk Ki Yosopangarso, dibantu adik-adik Ki Yoso, yakni Genyodiharjo, Wignyosukoyo, dan Djenoharumbrojo. Kembalinya Ki Yoso menjadi pembuat keris dipandang sebagai tonggak baru dalam sejarah perkerisan Indonesia, khususnya di Jawa.

Apalagi, ternyata Dietrich Drescher yang bulan lalu mampir ke Jakarta ini juga membangkitkan keturunan ”pande” (pembuat keris) di Bali, seperti yang terjadi di Klungkung. Setelah ayahnya dibiayai Dietrich Drescher, Ktut Mudra pun meninggalkan profesinya sebagai ahli perhiasan emas, kini menjadi pembuat keris seperti dulu ayahnya.

Dietrich Drescher juga membimbing dan mengarahkan empu otodidak, Pauzan Pusposukadgo, dalam hal metode pembuatan pamor baru (pamor poleng wengkon, salah satunya), dengan desain-desainnya. Belakangan ini juga melakukan serangkaian eksperimen menyangkut pasir besi dari berbagai lokasi di pantai selatan Jawa, yang diduga dulu menjadi salah satu sumber logam untuk pembikinan keris-keris Jawa.

”Pasir-pasir penelitian dikumpulkan dari Cilacap, Kutoarjo, dan tempat lain, serta diolah di besalen saya untuk dijadikan lempeng logam penelitian,” kata Empu Subandi, yang ditemui di besalennya, di Palur, Solo, Rabu lalu. Dietrich Drescher mengumpulkan pasir-pasir laut selatan dengan mempergunakan magnet, lalu pasir-pasir besi itu dilebur di tungku besalen Subandi. Jadilah lempeng-lempeng logam—yang di antaranya sudah ada yang dimanfaatkan untuk pembuatan bahan pamor keris. Sebuah eksperimen yang tentunya berguna untuk pengembangan pengetahuan keris di Jawa pada masa mendatang.

Dietrich Drescher sendiri, di Jerman, mendorong seorang akademisi yang juga kurator museum, Achim Weihrauch, untuk menyusun disertasi akademis tentang keris. Dalam suatu kesempatan kedatangannya ke Jakarta beberapa tahun silam, Achim bahkan mengungkapkan niatnya untuk membuat katalog keris-keris Indonesia yang disimpan di berbagai museum dunia….

Nah, budaya keris yang sempat mati suri ini hidup lagi.

Festival Jalan Jaksa Semarak Dan Meriah

Festival Jalan Jaksa 2008 berlangsung semarak dan meriah. Gelar seni dan budaya yang dibuka oleh Walikota Jakpus Hj. Sylviana Murni, Sabtu (9/8) malam, dipenuhi warga yang ingin menonton berbagai pentas kesenian tradisional, termasuk turis-turis asing yang berada di kawasan itu.

Sejak sore masyarakat telah berdatangan dan memenuhi kawasan wisata malam di Jakpus tersebut. Suasana makin semarak, begitu Walikota Jakpus bersama rombongan yang naik delman dari Kantor Balaikota datang. Sebanyak 44 kelompok kesenian Marawis berjajar di sepanjang jalan menyambut kedatangannya dan mengantar ke panggung utama.

Berbagai macam kesenian dan kegiatan di gelar pada Festival Jalan Jaksa ini. Mulai dari pemutaran film legendaris almarhum Benyamin Sueb, pernak pernik almarhum Benyamin Sueb, pagelaran musik betawi seperti alat musik tanjidor, gambang kromong, tari betawi, ondel-ondel, musik dangdut, pop dan jazz, hingga ke makanan khas betawi juga meramaikan festival ini. “Sudah jarang di Jakarta, pemutaran film sosok budayawan betawi ini masih dapat dipertahankan,”tutur Yanti, warga Jalan Kebon Sirih Barat Dalam I, Jakarta Pusat, saat menonton pemutaran film layar lebar.

DIPENUHI TURIS ASING
Walaupun menggunakan proyektor yang sederhana, nampaknya para pekerja pemutar film tersebut nampak sabar mengganti rol film yang telah rusak itu, sehingga menimbulkan bunyi krek…krek dan filmnya terputus-putus. Sekalipun demikian para penonton tetap antusias menyaksikan film kocak almarhum Benyamin Sueb.

Sejumlah Café seperti Memoris Café, Absolut, Café Betawi, BFC Café dan Café-Café lainnya yang tersebar di Jalan Jaksa dipenuhi turis asing maupun turis lokal. Puluhan stan yang menjual produk makanan, minuman, pakaian dan pernak-pernik khas Bali dan Betawi juga terpampang di jalan tersebut. Sejumlah makanan khas Betawi seperti kerak telor, nasi uduk betawi, bir pletok dan asinan betawi juga tersedia.

Satir Dan Mimpi Buruk Yang Bernama Kebebasan Demokrasi

Kebebasan mungkin memiliki makna seperti wanita bagi lelaki. Ia bergerak, bergeser, atau berubah sesuai waktu. Tentu saja wanita, yang semula dekat, kemudian kita cintai, akhirnya menjadi istri, menjadi ibu dari anak-anak, dan dalam finalnya, menjadi sahabat di ujung hayat: adalah makna yang tidak pernah tetap.

Begitu pula kebebasan yang kita dapatkan, katakanlah sejak manusia Indonesia mengenal ide itu, merebutnya dari pemerintahan kolonial Belanda, merenggutnya kemudian pada akhir masa Soekarno, lalu mendapatkannya saat Soeharto tumbang, dan akhirnya memeluknya atas nama ”demokrasi”: kebebasan atau kemerdekaan tidak saja mengalami evolusi makna, tetapi juga berakibat ganda.

Kegandaan itu kadang bersifat paradoksal, kadang dilematis dalam praksis. Semacam ”kebebasan” yang kerap dimaknai sebagai ”kebolehan” (bahasa lain: akomodasi) untuk ekspresi-ekspresi konyol, rendah, bias, bahkan patetik. Katakanlah, misal, rumusan kita belakangan tentang siapa itu ”pahlawan”.

Sebagaimana makna kebebasan bergeser, kini banyak pahlawan baru tidak lagi dimaknai atas dasar biografi, standar nilai dan normatif, atau kebutuhan yang sama, yang katakanlah membuat seorang Sutomo, Syahrir, atau Imam Bonjol menjadi pahlawan. Saat ini seorang mahasiswa lugu yang melintasi sebuah demonstrasi, sekonyong tertembak—entah oleh siapa, dengan alasan apa—dan mati, maka berramai kita menyebutnya ”pahlawan”.

Kasus lain, seorang siswa baru dan naif Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran mati dipukuli seniornya. Ayahnya tidak menuntut apa pun kepada pada para pembunuh atau lembaga sekolahnya. Dengan kalimat sederhana, ia ”hanya” meminta dibuatkan patung diri atau monumen anaknya di sekolah itu. ”Karena anak saya adalah pahlawan,” katanya, dengan wajah datar close up, di satu stasiun TV.

Kita rindu pahlawan, rindu pemimpin

Satir rindu ”kepahlawanan” itu boleh menjadi paralel dengan satu rindu lain, rindu pemimpin.

Apa itu pemimpin di tingkat lokal hingga nasional? Apa itu pemimpin dari tingkat kelurahan hingga kenegaraan? Sebagaimana keropos, naif, dan konyolnya pemahaman akan pahlawan, makna seorang presiden pun kini mengalami degradasi luar biasa.

Kebebasan demokratis, yang konon berkah itu, seperti sebuah izin formal bagi eksploitasi nafsu, juga apresiasi rendah kita akan makna seorang pemimpin, presiden di tingkat negara.

Lihat, bagaimana berbondong-bondong orang mendaftarkan diri menjadi pemimpin. Bahkan, seorang tukang soto dapat menjadi walikota atau pelawak hendak menjadi senator. Di tingkat nasional, kita tahu artis sinetron medioker atau pengacara nyelebritis pernah mencalonkan diri menjadi presiden melalui sebuah partai.

Belakangan, lihat di berbagai tempat, forum, billboard, media massa, hingga milis atau sarana komunikasi virtual (internet) lainnya. Tidak peduli latar belakangnya, tidak peduli apa yang pernah dilakukan, tak peduli pepesan kosong yang selama ini dibuat, mereka mencalonkan diri menjadi presiden. Menjadi pahlawan bagi 230 juta manusia, yang dia sendiri mungkin tak tahu apa-siapa 230 juta orang itu.

Kita tahu, bukan hanya nama-nama basi seperti presiden incumbent, menteri, wakil presiden, atau ketua partai yang kini berlomba dalam pacuan presiden, tetapi juga kritikus politik, demonstran, presenter TV, pemimpin LSM, rektor, hingga seniman teater telah menyiapkan diri secara serius menjadi calon presiden pada Pemilu 2009. Kebebasan adalah kartu garansinya.

Mimpi buruk

Kebebasan ini mungkin buah demokrasi yang paling asam. Saat kita membiarkan posisi yang tanak oleh sejarah diisi figur yang mentah. Maka, tingkat apresiasi, kedalaman pemahaman kita tentang hidup pun tergelincir ke jurang kenadiran. Bahkan, urusan negara pun kita pahami sebatas kebiasaan kita ber-window shopping atau memijit tuts mengirim SMS memilih seorang idola.

Lalu, seseorang atau sekelompok masyarakat merasa pantas menjadi atau mendaulat calon presiden tanpa political history memadai. Riwayat mileniatik negeri ini pun dipertaruhkan melalui pertimbangan pragmatis seperti: roti isi apa yang kita makan pagi ini? Hingga kita pun menjadi dangkal, banal, dan begitu miskin dalam wawasan, visi, dan imajinasi.

Jika demikian, apa demokrasi dan kebebasan memberi kita dompet masa depan yang berisi mimpi buruk? Bila Anda sepakat dengan idola sistem politik itu, berikhlaslah menerima mimpi buruk yang sembunyi di dalamnya. Mimpi yang menghapus abad-abad kegemilangan kita sebagai sebuah bangsa. Mimpi yang akan membawa pada remuknya adab dan masa depan retoris kita. Mimpi… yang mudah-mudahan memang hanya mimpi.

Atau jangan-jangan, saat ini pun kita memang sedang bermimpi?

Radhar Panca Dahana Sastrawan, Tinggal di Tangerang

Amerika Serikat Mendeportasi 60 WNI Karena Melanggar Peraturan

Pemerintah Amerika Serikat melalui Kantor Pusat Imigrasi dan Pabean-nya di Washington DC menyatakan akan memulangkan lebih kurang 60 Warga Negara Indonesia, yang ditangkap di negara itu akibat melanggar ketentuan keimigrasian.

Menurut keterangan dari Jurubicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah di Jakarta pada Jumat, seluruh warga Indonesia tersebut ditahan tersebar di beberapa wilayah negara bagian Amerika Serikat.

Mereka dijadwalkan dipulangkan menggunakan pesawat sewaan pada 12-14 Agustus 2008 melalui jalur Hawai-Guam-Manila dan kemudian Jakarta.

Keenampuluh orang itu adalah sebagian dari sekitar 120 warga asing di Amerika Serikat, yang tertangkap Badan Imigrasi dan Pabean Amerika Serikat serta telah melalui alur penahanan, persidangan dan diputuskan untuk dipulangkan ke negara masing-masing.

Negara asal 120 orang tersebut adalah Indonesia, Filipina dan Kamboja.

Pemulangan menggunakan pesawat sewaan itu merupakan yang kedua kali dilakukan pemerintah Amerika Serikat setelah pada 10 April 2008, negara tersebut memulangkan 54 warga negara Indonesia.

Pemulangan warga negara Indonesia dari Amerika Serikat dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah Amerika Serikat dengan semua perwakilan Indonesia di negara itu.

Perwakilan Indonesia dengan tetap menghormati peraturan keimigrasian Amerika Serikat senantiasa berkomitmen untuk melindungi warga negara Indonesia, yang tinggal di Amerika Serikat, termasuk yang menetap secara tidak sah, kata Faiza.

Pesatnya Perkembangan Pariwisata Mempengaruhi Kemasan Seni Tradisional

Pesatnya perkembangan dunia pariwisata di Indonesia telah menimbulkan berbagai permasalahan industri budaya. Seni pertunjukan tradisional yang akhir-akhir ini menjadi primadona dalam perkembangan pariwisata menjadi kehilangan ”roh” karena terjadi perubahan dimensi bentuk dan dimensi waktu sebuah seni pertunjukan.

Demikian salah satu persoalan yang diungkapkan Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Prof Dr Timbul Haryono, pada seminar ”Globalisasi dan Kebudayaan” yang digelar Komunitas Budaya Indonesia, Rabu (6/8) di Jakarta.

Mengambil contoh pertunjukan wayang kulit, Timbul menjelaskan, di masa lalu, pertunjukan wayang kulit mengandung aspek tuntunan. Dengan durasi pertunjukan delapan jam, penonton dapat menikmati isi pendidikan moral. Namun, sekarang terjadi perubahan secara fungsional menjadi tontonan semata-mata. Sebagian pertunjukan wayang kulit telah kehilangan ”rohnya” karena aspek hiburan lebih dominan.

Direktur PT Kharisma Starvision Plus Edison Nainggolan, yang mempresentasikan persoalan industri film, mengatakan bahwa industri perfilman sekarang dihantui pembajakan. Apabila film kalah cepat main, akan sulit memperoleh hasil untuk mendorong roda produksi berikutnya.

Adapun Sapto Raharjo, salah seorang tim inti Komunitas Budaya Indonesia, mengatakan, industri budaya bisa menjadi bahaya besar karena orang muda dibuat untuk menjadi berpikiran pendek. Mereka hanya dipandang sebagai konsumen, bukan partner kehidupan.

Indonesia Akan Menjadi Produsen Bonsai Terbesar Dunia Mengalahkan Jepang

Ketua Umum Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) Pusat, Sapto Darsono mengatakan, wilayah Nusantara sebagai daerah tropis yang memiliki jenis pepohonan terbanyak kedua di dunia setelah Brasil, potensial aneka macam bibit bonsai.

“Kita berpeluang mendapatkan aneka jenis pepohonan sebagai bibit atau bakal bonsai. Jenis apa yang diminati mudah kita dapatkan,” kata Sapto Darsono pada pembukaan Kontes Bonsai Nasional 2008 serangkaian kegiatan Sanur Village Festival (SVF) ke-3 di Sanur, Bali, Minggu malam.

Ia mengatakan, aneka jenis bonsai di Indonesia terus berkembang seiring bertambahnya penggemar, yakni yang menjadi anggota PPBI saja sudah mencapai sekitar 70.000 orang tersebar di berbagai daerah.

Seiring perkembangan tersebut, Bali sebagai pusat pariwisata diharapkan menjadi gerbang promosi bonsai untuk pasar dunia. “Seperti saat ini, tanpa kita undang wisatawan manacanegara banyak yang datang,” kata Sapto.

Sementara Koordinator Kontes Bonsai Nasional 2008, I Wayan Jelantik mengatakan, ratusan bonsai dari berbagai daerah ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Padahal kontes seni pohon kerdil tersebut baru digelar yang kedua kalinya dalam SVF. “Sebagai karya seni yang terus berkembang, bonsai memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi,” ucapnya seraya menyebutkan, di Bali seni bonsai berkembang sejak tahun 1980-an.

Tanaman bonsai semakin akrab dengan kehidupan masyarakat, bahkan banyak warga yang telah memanfaatkan seni bonsai sebagai komoditi bisnis. Satu bonsai ada yang bernilai hingga ratusan juta rupiah.

“Seni bonsai tidak lepas dari budaya. Kendati seni bonsai diadopsi dari luar negeri, tetapi di di tanah air memiliki banyak keunggulan,” kata Jelantik

Petani Hampir Bentrok Karena Rebutan Air Di Bendingan Senjoyo

Puluhan petani dari sejumlah kelurahan di Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga dan Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sempat bersitegang, Sabtu (2/8 ), karena memperebutkan aliran air Bendung Senjoyo. Sejumlah petani Tingkir Lor dan Kalibening berupaya membongkar pintu air yang membagi aliran Bendung Senjoyo.

Ketegangan terjadi di Pintu Air Ajiawur yang berada di Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Pintu air itu berfungsi mengatur aliran air dari Bendung Senjoyo ke arah timur, yaitu ke Tingkir Tengah dan sejumlah kelurahan di Kecamatan Suruh, serta arah utara menuju Tingkir Lor dan Kalibening.

Petani dari Tingkir Lor dan Kalibening yang sudah datang sekitar pukul 08.00 dengan membawa palu dan linggis sempat berusaha membongkar pintu air yang menuju arah utara. Itu dilakukan agar aliran air lebih banyak menuju ke wilayah mereka.

Kondisi ini membuat sejumlah petani dari Tingkir Tengah dan sejumlah kelurahan di Suruh tidak puas. Mereka menghalangi sehingga terjadi adu mulut.

”Selama ini meski pintu air rusak, air tetap mengalir ke Tingkir Lor dan Kalibening. Kalau pintu dibobol, kami di arah timur tidak akan kebagian air karena tanah lebih tinggi,” kata Zamzuri (53), petani Tingkir Tengah.

Konflik yang lebih jauh berhasil dicegah setelah petani yang saling memperebutkan air dilerai Kepala Desa Tegalwaton Agus Suranto. ”Kalau ada yang berani merusak fasilitas umum, saya akan laporkan ke polisi,” kata Agus.

Menurut Kepala Ranting Pengairan Kecamatan Tengaran, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, Dalwandi, kisruh perebutan air disebabkan pasokan air dari Bendung Senjoyo yang semakin menurun. Saat ini debit air Bendung Senjoyo sekitar 393 liter per detik atau turun separuh daripada saat musim hujan. Bendung itu dimanfaatkan untuk mengaliri 2.904 hektar sawah di arah utara dan 700 hektar sawah di arah timur bendung.

Musim kering ini juga membuat sejumlah petani di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, kian sulit mendapatkan air. Sebagian besar tanah sawah sudah merekah. Untuk menyelamatkan tanaman, mereka terpaksa mengintensifkan penggunaan mesin pompa air sehingga menaikkan biaya produksi.

Muslim (60), petani di Desa Kepandean, Kecamatan Dukuhturi, Minggu, mengatakan, ketersediaan air sudah tidak memadai. Petani di daerahnya sudah tidak mendapatkan air dari saluran irigasi sejak lebih dari satu bulan lalu. ”Lihat saja, tanah-tanah sudah merekah dan kering,” ujarnya.

Anak Indonesia Super Kreatif

Dalam kondisi bangsa yang masih sulit ini, kemandirian seorang anak sangatlah diperlukan untuk kemajuan bangsa. Anak Indonesia harus bersikap sejati, kreatif dan mandiri. Sikap ini menunjukkan kemandirian anak Indonesia dan tidak bersikap cengeng.

Hal ini dikatakan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh setiap 23 Juli di Taman Mini Indonesia Indah, Rabu.

Menurut Mensos, permasalahan yang menyangkut anak masih sangat tinggi. Baik menyangkut pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial anak.

Itu sebabnya, kata Mensos, persoalan anak perlu melibatkan departemen terkait seperti Depdiknas dan Depkes. “Persoalan yang menyangkut anak ini memang ujungnya adalah faktor kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia”.

Sementara itu pada puncak peringatan HAN di TMII, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpesan kepada anak-anak Indonesia untuk tetap kreatif, belajar, mandiri dan beribadah.

Bukan berarti anak yang kreatif tidak boleh nakal, karena diakui Presiden SBY dirinya pun sewaktu kecil juga nakal. Tapi kalau sudah mendapat nasehat orangtu dan guru, kita harus dengarkan dengan baik nasehat itu.

“Bahkan siapa sangka, sewaktu kecil saya nakal, dewasa bisa menjadi Presiden. Tentu kalianpun bisa menjadi Presiden jika ada kemauan dan belajar sungguh-sungguh”, ujar Presiden SBY.

Festival Sungai Cisadane Marak dan Meriah

Ribuan warga Kota Tangerang kembali tumplek di tepian sepanjang Sungai Cisadane di Jln. Benteng Jaya untuk menyaksikan perlombaan perahu naga, kole-kole, dan perahu tradisional dalam Festival Cisadane 2008 yang berlangsung 31 Juli-3 Agustus.

“Ayo kejar… kejar…” teriak penonton sesaat tiga regu lomba perahu naga dilepas Wakil Walikota Tangerang H. Deddy Syafe’i sekaligus membuka festival itu, Kamis (31/7).

Teriring teriakan penonton terdiri pria-wanita dari usia anak-anak sampai dewasa itu, regu perahu naga sebanyak 12 orang itu lebih semangat memacu laju perahunya.

Lomba perahu ini memang mampu memunculkan kembali kenangan sejarah bahwa di Sungai Cisadane Kota Tangerang sejak puluhan tahun lalu telah tumbuh-berkembang kebudayaan masyarakat yang dikenal sebagai Pekcun yang akhirnya banyak memunculkan tokoh-tokoh pejuang pembela kebenaran yang menentang penjajahan Belanda seperti yang Daan Mogot yang namanya diabadikan sebagai nama jalan.

Loper’s Day 2008 – Pahlawan Informasi Yang Diabaikan Pemerintah

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, para loper koran, tabloid, dan majalah merupakan pahlawan informasi. Pasalnya, tanpa kehadiran dan peranan mereka, bangsa dan masyarakat tidak mungkin mendapatkan informasi yang diberitakan oleh para wartawan menyangkut kondisi bangsa dan negaranya.

Menurut Wapres, sejak dulu setiap pagi, yang ia tunggu, selain teh panas buatan istrinya, Ny Mufidah Jusuf Kalla, adalah loper koran yang mengantarkan koran dan majalah.

”Kalau loper koran tidak datang, apa pun enaknya teh yang disajikan istri saya sepertinya tidak lengkap dan tak berarti apa-apa tanpa kehadiran koran dan majalah yang diantarkan oleh loper koran,” kata Wapres.

Dalam acara itu, yang hadir bukan hanya para agen dan loper koran, tabloid, dan majalah beserta keluarganya se-Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), melainkan juga loper di sekitar Bandung, Serang, dan Banten, yang jumlahnya mencapai sekitar 50.000 orang. Selain itu, Ketua Umum Yayasan Loper Indonesia Laris Naibaho dan Ketua Panitia Loper’s Day Sugeng Hari Santoso yang berasal dari kelompok Kompas Gramedia juga hadir.

”Kalau guru kita sebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, maka para loper harus kita sebut juga pahlawan informasi,” ujar Wapres Kalla saat berpidato di acara Loper’s Day 2008 di Pantai Carnaval, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Rabu (30/7).

Menurut Wapres, wartawan boleh hebat, koran atau majalah boleh terkenal, dan percetakan boleh memiliki teknologi dan kualitas yang tinggi, tetapi tanpa dukungan dan peranan loper dan agen, koran dan majalah itu tidak akan berarti apa-apa bagi pembacanya.

”Mereka sudah bangun ketika kita masih tidur pada waktu pagi hari. Mereka mengantar koran, majalah, dan tabloid pada waktu hujan atau panas,” kata Wapres. ”Kalau loper berkarya, bangsa Indonesia membaca,” ujarnya.

Pentingnya Inovasi dan Kreativitas

Setiap negara harus mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam mempromosikan warisan budaya. Dengan memberikan kemasan yang lebih variatif dan ekspresif, warisan budaya dapat menjadi produk ekonomi budaya yang bernilai tinggi sekaligus tampilan yang menarik, indah, dan berkesan bagi wisatawan.

Hal itu dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada acara The 2008 Trail of Civilization Performing Arts yang digelar di Taman Lumbini, Kompleks Taman Wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/7).

Acara itu menampilkan sendratari The Journey of Buddha King Asoka yang menceritakan tentang Raja Asoka, raja dari India, yang menyebarkan agama Buddha ke luar India. Acara dihadiri 10.000 undangan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata serta perwakilan dari enam negara ASEAN.

Kreativitas dan inovasi penting untuk memajukan industri pariwisata di Tanah Air. Akan tetapi, Presiden mengingatkan agar dijaga kemurnian nilai sejarah dan budaya dalam pengelolaan serta pengembangan pariwisata. Sebab, di dalam warisan budaya tersimpan pesan moral dan spiritual.

Enam negara di ASEAN, menurut Presiden, memiliki kesamaan budaya dan peradaban. Jejak peradaban inilah yang harus dijaga dan menjadi pedoman bagi kehidupan di masa kini.

Berbekal kesamaan budaya, enam negara ASEAN berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya yang tertuang dalam Deklarasi Borobudur, yang ditandatangani tahun 2006.

Candi Garuda

Pada hari yang sama, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik meresmikan pembukaan kembali Candi Garuda di Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta, yang selesai direhabilitasi dari kerusakan akibat gempa tahun 2006.

Pagar yang membatasi wisatawan dengan area rehabilitasi— termasuk Candi Garuda—disingkirkan. Sebelumnya, wisatawan hanya bisa melihat candi dari luar pagar.

Selain Garuda, ada candi lain yang dalam proses rehabilitasi, yaitu Candi Nandi, serta menunggu direhabilitasi, yaitu Candi Brahma, Wisnu, dan Angsa.

Jero Wacik berharap pembukaan candi ini bisa mendongkrak kunjungan wisatawan ke Candi Prambanan.

Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Hari Untoro Drajat mengatakan, rehabilitasi Candi Prambanan menghabiskan dana Rp 50 miliar, yang diperoleh dari APBN, UNESCO, dan berbagai institusi. Kegiatan perbaikan dilakukan secara padat karya, melibatkan penduduk sekitar sebagai tukang.

Sebelum candi direhabilitasi, terlebih dahulu dilakukan penyelamatan pada 19 Juni-30 September 2006. Setelah itu, dilakukan studi yang melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu, baik nasional (Universitas Gadjah Mada) maupun internasional, yang berlangsung pada Oktober 2006 hingga Agustus 2007

Festival Budaya Betawi 2008

Berkaitan dengan Festival Budaya Betawi, Pemda DKI Jakarta mengalihkan arus lalulintas di sepanjang Jalan Cipete Raya sampai Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu dan Senin (27-28/7).

Pengalihan arus lalulintas tersbeut akan dilakukan mulai pukul 06:00 hingga pukul 23:00 selama dua hari berturut-turut. Pengendara dialihkan ke beberapa jalan alternatif.

Seperti arus lalulintas dari arah Jalan Pangeran Antasari yang akan menuju Jalan Fatmawati Raya yang biasanya melewati Jalan Cipete Raya akan dialihkan melalui Jalan Puri Sakti Buntu sampai ke Jalan Cemara. Untuk kendaraan dari arah Jalan Fatmawati dialihkan melalui Jalan BDN hingga Jalan Gg Apel. Sedangkan akses yan menuju Jalan Cipete Raya akan dialihkan melalui jalan alternatif lainnya.

KM 8 SEMANGGI
Pengalihan arus lalulintas juga diberlakukan di jalan tol dalam kota KM 8 Semanggi Minggu (27/7) malam. Pengalihan tersebut dilakukan lantaran adanya pengerjaan proyek Transjakarta koridor IX jurusan Pinang Ranti-Pluit.

Pelaksanaan pengalihan lalulintas akan dilakukan selama 5 jam mulai pukul 23.00 – 04.00. Setiap pengendara yang melalui tol tersebut harus keluar jalur tol terlebih dahulu untuk melanjutkan perjalanannya kembali.

Selama pemberlakuan pengalihan arus lalulintas tersebut, pengendara akan diberikan tiket khusus. Tiket tersebut dapat digunakan kembali saat pengendara akan memasuki kembali jalan tol.