Category Archives: Demokrasi

Pengunduran Diri Jokowi Diprediksi Akan Alami Hambatan


Niat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk segera melepaskan jabatannya kemungkinan akan menemui sedikit hambatan karena tak bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Hal tersebut disebabkan sampai saat ini DPRD DKI Jakarta belum memiliki perangkat pimpinan seusai peralihan tugas anggota DPRD periode 2009-2014 ke anggota DPRD periode 2014-2019 per 25 Agustus 2014.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Mohammad Sanusi, mengatakan, usai pelantikan, 106 anggota dewan akan mulai menyusun rencana pengangkatan perangkat pimpinan. Dia menganggap proses itu bisa memakan waktu maksimal hingga sebulan ke depan.

“(Pengangkatan perangkat pimpinan) itu bisa sebulan, lho. Mungkin paling lama sebulan. Bisa juga dua pekan. Mudah-mudahan bisa seminggu. Tergantung komunikasi politiknya. Jadi, dalam kurun waktu itu, belum agenda rapat paripurna, belum ada sidang,” kata Sanusi seusai rapat paripurna istimewa pelantikan anggota DPRD periode 2014-2019 di Gedung DPRD, Senin (25/8/2014).

Sanusi menilai, pengunduran diri Jokowi merupakan keputusan politik yang harus melalui persetujuan dari perangkat pimpinan, yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil.

Menurut dia, perangkat pimpinan sementara tak punya kewenangan untuk memimpin sebuah rapat atau sidang paripurna.

“Jadi, setelah perangkatnya terbentuk, baru bisa sidang paripurna untuk pengunduran diri Pak Gubernur. Setelah sidang paripurna, nanti dewan bertemu Kementerian Dalam Negeri. Dewan mengajukan ke Kemendagri agar mengeluarkan surat pengangkatan wakil,” ujarnya.

Seperti diketahui, saat ini Jokowi sudah berstatus sebagai presiden terpilih. Ia direncanakan akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Dengan demikian, ia sudah harus mengundurkan diri dari jabatannya saat ini sebelum tanggal tersebut.

Sementara itu, untuk saat ini, DPRD DKI belum memiliki perangkat pimpinan tetap. Adapun pada perangkat pimpinan sementara, jabatan ketua dipegang oleh Jhonny Simanjuntak yang berasal dari Fraksi PDI-P. Turut mendampingi Jhonny adalah anggota dari Fraksi Gerindra, Mohammad Taufik, yang bertindak sebagai wakil ketua sementara.

Nilai Kerusakan Taman Akibat Kericuhan Demo Prabowo di MK Capai Rp 200 Juta


Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Nandar Sunandar mengatakan, pihaknya harus mengeluarkan dana Rp 100 juta-Rp 200 juta untuk memperbaiki taman yang rusak akibat kericuhan massa pendukung calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Kamis (21/8/2014). Taman yang rusak berada di sepanjang Jalan Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

“Kerugiannya Rp 100 juta-Rp 200 juta. Itu estimasi tertinggi,” kata Nandar ketika dihubungi, Jumat (22/8/2014). Nandar menerangkan, bentuk kerusakan berupa rumput dan bunga yang terinjak-injak, alat penyemprot otomatis untuk tanaman tak bekerja, pot tanaman yang pecah, dan aksi vandalisme, seperti mencoret-coret fasilitas umum.

Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, kata Nandar, segera melakukan perbaikan terhadap taman yang rusak tersebut. Kericuhan pada Kamis kemarin berawal dari upaya massa Prabowo yang memaksa masuk ke depan Gedung MK, saat pembacaan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Untuk menghalau massa, pihak kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air dari kendaraan taktis.

Kerusakan oleh massa pendukung Prabowo-Hatta di taman di Jalan Medan Merdeka Barat ini merupakan yang kedua setelah rusaknya Taman Imam Bonjol, Mei lalu. Saat itu, para pendukung dua pasangan calon presiden dan wakil presiden merusak taman pembatas yang berada di depan gedung saat pasangan yang didukung mendaftarkan diri ke KPU.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana meminta kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk membiayai perbaikan taman di sekitar bundaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha yang rusak akibat diinjak-injak massa saat berlangsungnya sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (21/8/2014) siang.

“Kita hubungi yang berkepentingan siapa pimpinannya. Nanti kita persuasif menyadarkan agar politik itu jangan sampai merusak taman. Jadi, mohon kesadarannya perbaiki,” kata Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Nandar Sunandar, di Balaikota, Kamis sore. “Berpolitik itu berjuang untuk negara. Marilah ke depan apabila ada sesuatu kita berlandaskan musyawarah. Politik yang beretika adalah yang tidak merusak taman. Kita akan minta agar sesegera mungkin perbaiki karena ini kan jalur protokol. Kalau dibiarkan, nanti Jakarta terlalu lama jeleknya,” tambah Nandar.

Menurut Nandar, pihak Prabowo-Hatta memberikan ganti rugi atas kerusakan tanaman saat sejumlah taman di Jalan Imam Bonjol, tepatnya di depan kantor KPU, saat proses pendaftaran capres-cawapres, 20 Mei yang lalu. Namun, lanjut Nandar, saat itu pergantian tanaman tidak dilakukan di area yang mengalami kerusakan karena saat itu proses perbaikan sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

“Akhirnya mereka menanam pohonnya di KBT (Kanal Banjir Timur). Yang kemarin penanggung jawabnya Pak Taufik (Muhammad Taufik, Ketua DPD Gerindra DKI),” jelas Nandar. Kericuhan massa di Bundaran BI berawal dari upaya massa Prabowo-Hatta yang berniat merangsek masuk ke depan Gedung MK. Untuk menghalau, pihak kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata dan meriam air (water cannon).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terlihat pasrah ketika mengetahui banyak tanaman di beberapa taman yang rusak akibat diinjak-injak massa pendukung Prabowo yang berunjuk rasa di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/8/2014). Basuki meyakini massa tidak berasal dari Jakarta. “Mereka yang demo-demo dan merusak taman ini bukan orang Jakarta. Orang Jakarta pasti enggak mau rusak taman, sayang tanamannya,” kata Basuki, di Balaikota Jakarta.

Pria yang akrab disapa Ahok itu juga mengaku bingung harus meminta pertanggungjawaban tersebut kepada siapa. Namun ia telah menginstruksikan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Nandar Sunandar untuk memperbaiki taman-taman yang rusak. Ya diperbaiki sajalah. Yang ngajuin demo itu terlalu banyak kelompoknya, kita enggak tahu. Kita siap perbaiki saja,” kata Ahok.

Kerusakan taman ini pernah terjadi di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Mei 2014 lalu. Pendukung kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden menginjak taman border yang berada di depan gedung saat pasangan yang didukung mendaftarkan diri ke KPU. Rencananya, pembersihan dan perbaikan taman di Bundaran Bank Indonesia dilakukan pada Kamis malam. Namun, karena sisa gas air mata masih terasa, pembersihan baru dilakukan Jumat pagi ini.

“Tadi malam sudah mulai malah tapi enggak jadi, pada enggak kuat gara-gara gas air mata yang emang masih kerasa. Jadi baru tadi pagi jam lima mulai,” ujar Kepala Bidang Keindahan Kota, Nur Aidah Liefayanti, Jumat (22/8/2014). Pembersihan taman mulai dilakukan sejak pukul 05.00 WIB tadi. Salah satu pekerja dari Dinas Pertamanan, Dani, mengakui kesulitannya memang hanya bekas semprotan gas air mata yang masih terasa. “Kesulitannya enggak ada. Ya, paling itu aja bekas gas air matanya masih kerasa di mata,” katanya.

Sama halnya dengan pekerja lain, Toto yang mengaku jika semprotan gas air mata masih menyebabkan matanya pedih. “Pedih yang sebelah kanan. Ini dari tadi aja matanya disiram pake air,” ucapnya. Sekitar 50 personel pun terlihat tengah bekerja mulai dari membersihkan sampah yang berserakan, membuang segala atribut massa pendukung Prabowo yang ditinggalkan begitu saja, hingga merapikan bekas dekorasi HUT RI.

Tanaman-tanaman yang rusak diangkut ke atas sebuah bak mobil terbuka. Sekitar lima truk, dua mobil bak, hingga beberapa mobil pribadi terlihat pula terparkirkan di sekitar bundaran.

Tidak Tunduk Pada Aburizal Bakrie … Agung Laksono Dinonaktifkan


Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengatakan penonaktifan Agung Laksono dan beberapa elit partai karena bersebrangan dengan kebijakan partai. “Mereka sudah tidak mau lagi mengikuti kebijakan ketua umum Aburizal Bakrie,” kata dia ketika dihubungi, Ahad, 10 Agustus 2014.

Menurut dia, tidak etis bila Aburizal mendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Namun, Agung selaku Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Ketua Bidang Pemuda Golkar Yoris Raweyai, Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Leo Nababan, Wakil Ketua Hubungan Antarlembaga Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Djasri Marin, mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar Arya Sinulingga, dan Sabil Rahman malah mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengaku belum mengetahui apakah surat penonaktifan itu sudah dikirim atau belum. Menurut Fadel, pencopotan sebagai pengurus Golkar itu sudah dirapatkan pada Jumat kemarin. Meski sudah diputuskan untuk mencopot Agung dan kawan-kawan, kata Fadel, Aburizal tetap akan memanggil mereka. “Tapi belum tahu waktunya kapan,” ujarnya. Kendati dicopot, dia mengatakan Agung tetap bisa mencalonkan diri sebagai ketua umum partai beringin itu. “Bisa, dia kan hanya dinonaktifkan dari kepengurusan, bukan diberhentikan sebagai kader,” kata Fadel.

Wakil Sekretaris Jenderal, Tantowi Yahya, memaparkan alasan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie mencopot Agung Laksono dari jabatan wakil ketua umum. Menurut dia, Agung laksono juga secara gamblang langsung mengakui kesalahannya kepada Aburizal. “Agung sendiri yang bilang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla,” kata Tantowi saat dihubungi, Ahad, 10 Agustus 2014.

Keputusan Agung untuk berpihak pada Jokowi-JK dinilai berseberangan dengan arah kebijakan politik Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini hingga hari ini masih aktif dalam koalisi Merah-Putih yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Bahkan, Aburizal sudah membubuhkan tandatangan dalam deklarasi permanen dengan Partai Gerindra. “Agung memang sudah tak sejalan,” kata Tantowi.

Alasan lain pencopotan, menurut dia, Agung secara masif dan gamblangnya penyebarkan opini untuk mempercepat pelaksanaan Musyawarah Nasional Golkar pada Oktober 2014. Hal ini dinilai berseberangan karena DPP Golkar berkukuh pada Munas Pekanbaru yang merekomendasikan pelaksanaan Munas pada awal 2015. “Sangat wajar dan lazim terjadi pergantian atau reshuffle,” kata dia.

Tantowi juga menyatakan, Aburizal sudah berkomunikasi dan bertemu dengan delapan pengurus yang dicopot. Pertemuan diklaim berlangsung pada Jumat, 8 Agustus lalu. Akan tetapi, keputusan resmi melalui surat keputusan belum dikirimkan ke setiap pengurus tersebut. “Tinggal ditandatangani saja oleh ketua umum,” kata Tantowi.

Selain Agung, Rapat Terbatas DPP Golkar Jumat lalu turut memecat sejumlah nama yang dinilai mendorong pencopotan Aburizal sebagai ketua umum. Nama-nama lainnya adalah Wakil Sekretaris Jenderal Leo Nababan, Waketum Bidang Hubungan Antarlembaga Djasri Marin, Ketua Bidang Kepemudaan Yoris Raweyai, Andi Sinulingga dan Sabil Rahman.

Ketua Tim Pemenangan Agung Laksono sebagai kandidat Ketua Umum Golkar, Fahmi Idris, mengatakan hingga saat ini Agung belum terima surat penonaktifan dari partai beringin. “Finalnya belum. Pak Agung masih di luar kota,” kata dia ketika dihubungi, Ahad, 10 Agustus 2014.

Menurut dia, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu saat ini masih bertugas di Raja Ampat dan baru kembali Senin. Kemungkinan setelah Wakil Ketua Umum Golkar itu tiba di Jakarta baru akan diserahkan suratnya. “Anggota tetap, tapi tidak di jabatan,” ujarnya. Karena itu, dia juga belum tahu langkah apa yang akan ditempuh Agung pascapenonaktifan ini. Fahmi mengatakan penonaktifan Agung karena DPP Golkar kewalahan menghadapi dinamika dan gejolak di internal partai. “Kemampuan krisis manajemen tidak ada,” kata dia.

Fahmi juga menuding DPP tidak mempunyai kemampuan berdialog maupun memberi penjelasan terkait berbagai dinamika internal. Karena ketidakmampuan inilah DPP yang tidak mampu menyelesaikan gejolak internal main pecat. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Golkar Fadel Muhammad membenarkan Agung, Yoris Raweyai, bersama elit lainnya dicopot Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Menurut Fadel, pihaknya memiliki alasan kuat untuk mencopot mereka. Namun diduga pencopotan Agung karena berusaha melengserkan Aburizal sebagai ketua umum.

Laporan Masyarakat Temukan Rekening Senilai 8 Juta Dollar Milik Jokowi dan Istri


Kubu Prabowo-Hatta meminta pihak terkait menyelidiki laporan masyarakat mengenai tabungan Joko Widodo di luar negeri. Pihak yang diminta menyelidiki antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Laporan masyarakat mengenai indikasi tabungan 8 juta dolar di luar negeri. Ini penting karena menyangkut Pak Jokowi sebagai kandidat calon presiden,” kata Juru Bicara Tim Prabowo-Hatta, Andre Rosieda dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (1/8/2014).

Andre mendesak KPK bersama PPATK untuk segera berkoordinasi dengan KPU menindaklanjuti laporan tersebut.
“Dasarnya dari masukan LSM sudah dibuka bukti-bukti, kita meminta KPK memeriksa itu karena nilainya 8 juta Dollar, jauh yang dilaporkan di KPK,” tuturnya. Andre mengakui pihaknya belum mengetahui apakah laporan tersebut benar atau tidak. Tetapi hal itu perlu ditindaklanjuti karena menyangkut moral dan keabsahan Jokowi. “Kan kita belum tahu ini benar atau salah,” imbuhnya.

Calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo membantah bahwa istrinya, Iriana Joko Widodo memiliki rekening sebesar 8 Juta US Dollar di luar negeri. “Kami tidak pernah punya rekening di luar negeri. Saya dan istri tidak punya,” ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di taman waduk Pluit, Jakarta Utara, Selasa (22/7/2014).

Mantan walikota Solo ini mengakui dirinya memang seorang pengusaha meubel dan furniture yang sudah merambah sampai ke internasional. Namun, Jokowi mengatakan usaha yang ia lakukan masih dalam skala kecil. “Saya sudah 24 tahun. Tapi cuma kecil-kecilan,” kata pria yang telah nonaktif sebagai Gubernur DKI Jakarta ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Progres ’98 Faizal Assegaf mempertanyakan mengapa Jokowi tidak melaporkan 32 rekeningnya di luar negeri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bila memang rekening itu adalah rekening bisnis biasa, menurutnya harus disampaikan saat melaporkan harta kekayaan ke KPU dan KPK. Rekening itu tersebar di beberapa negara diantaranya Hongkong, Philipina, Singapura, Mongolia, Jordania, Lebanon dan sebagainya.

andidat presiden nomor urut dua Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan bahwa dirinya memiliki rekening tabungan di luar negeri. “Saya ini eksportir selama 24 tahun. Kita tidak pernah punya rekening di luar negeri. Saya dan istri tidak punya,” kata Jokowi saat ditemui di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Selasa.

Jokowi mengungkapkan bahwa dia adalah seorang eksportir yang kerap memiliki bisnis besar. Selain menjabat sebagai Walikota di Surakarta, Jokowi juga mengaku sebagai eksportir furniture dari bahan kayu. “Yang lain belum banyak main ke situ saya sudah main di situ. Tapi eksportir kecil-kecilan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Progres `98 Faizal Assegaf mempertanyakan mengapa Jokowi tidak melaporkan 32 rekeningnya di luar negeri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bila memang rekening itu adalah rekening bisnis biasa, menurut Faisal, seharusnya itu disampaikan saat melaporkan harta kekayaan ke KPU dan KPK. Rekening itu tersebar di beberapa negara diantaranya Hongkong, Philipina, Singapura, Mongolia, Jordania, Lebanon dan sebagainya

Kalau Pilpres Jujur Orang Pertama yang Datang ke Jokowi adalah Prabowo


Juru Bicara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Tantowi Yahya, membantah anggapan bahwa pihaknya tidak siap kalah karena menolak hasil pemilu presiden dan menarik diri dari proses rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tantowi mengatakan, Prabowo-Hatta dan timnya akan siap menerima apa pun keputusan KPU jika proses pilpres berlangsung tanpa kecurangan.

“Kalau proses pilpres ini berjalan jujur dan adil, orang pertama yang datang ke Jokowi adalah Prabowo,” kata Tantowi, saat konferensi pers di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (22/7/2014) malam.

Menurut Tantowi, keputusan Prabowo bukan mempermasalahkan hasil pilpres yang memenangkan Jokowi-JK, melainkan proses bagaimana pasangan nomor dua itu ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU. Dia menuding ada kecurangan yang terstruktur dan masif dalam proses pilpres.

“Kami hanya ingin pilpres yang adil, jujur, itu saja,” ujar Tantowi.

Seperti diberitakan, KPU telah menetapkan kemenangan untuk pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla setelah pasangan nomor urut 2 itu unggul dengan memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen. Adapun Prabowo-Hatta hanya memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen.

Ahok Sarankan Jokowi Segera Mengundurkan Diri dan DPRD Segera Rapat


Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo sebagai Presiden terpilih, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyarankannya untuk segera mengurus surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Gubernur kepada DPRD. “Ini pertama kalinya dalam sejarah kita (Indonesia), kepala daerah menjadi presiden. Kalau menurut saya, beliau harus mengajukan surat mundur (pengunduran diri),” kata Basuki, kepada wartawan, di Balaikota Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Basuki menjelaskan, berdasarkan peraturan yang berlaku, hanya Paripurna DPRD yang dapat memberhentikannya sebagai gubernur. Sebuah paripurna diselenggarakan, jika ada usulan terlebih dahulu dari Jokowi. Basuki meyakini, pihak DPRD tidak akan menghambat langkah Jokowi tersebut. “Kalau kapannya (mengundurkan diri) saya tidak tahu. Lebih baik, kalau ada gugatan ke MK, setelah putusan MK saja atau setelah 20 Agustus. Karena 20 Oktober sudah pelantikan presiden baru,” kata pria yang akrab disapa Ahok itu.

Kendati demikian, sebagai kader Partai Gerindra, Basuki juga akan tetap menunggu sikap partainya. Apakah mau menggugat hasil Pilpres ke MK atau mengakui kemenangan pasangan Jokowi-JK. ‎Lebih lanjut, menurut dia, Jokowi telah memiliki niat untuk mengundurkan diri sebagai Gubernur. Status non-aktif Jokowi sebagai Gubernur berakhir pada penetapan pemenang Pilpres oleh KPU pada 22 Juli 2014. Pada Rabu (23/7/2014), Jokowi otomatis kembali menjadi Gubernur DKI, serta Basuki menjadi Wakil Gubernur DKI.

Basuki telah menginstruksikan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH KLN) Heru Budi Hartono untuk ‎mengurus persiapan Jokowi menjadi Gubernur lagi. “Pokoknya Pak Jokowi harus datang ke Balaikota dan ada paripurna juga yang keputusannya harus ditandatangani beliau,” ujar Basuki.Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak memberi ucapan selamat kepada Presiden terpilih Joko Widodo, yang juga Gubernur DKI nonaktif itu.

“Ya, kan belum tahu. Kan memang kami (Gerindra-Prabowo) belum tahu apakah mau menggugat (hasil pilpres) ini ke MK (Mahkamah Konstitusi) atau tidak,” kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (22/7/2014) malam.enurut dia, jika Prabowo maupun Gerindra memiliki bukti kuat atas dugaan kecurangan pilpres, sebaiknya menggugat ke MK, serta mengimbau relawan untuk tetap tenang dan tidak bertindak anarkistis.

Kendati demikian, Basuki memastikan bahwa pada Rabu (23/7/2014) besok Jokowi akan kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jika bertemu di Balaikota Jakarta, Basuki berjanji bakal langsung mengucapkan selamat kepada Jokowi sebagai presiden terpilih. “Kalau besok Pak Jokowi ke sini, ya diselamatkan. Besok ada sidang paripurna jam 2 siang, dan kami mengundang Pak Jokowi hadir karena harus ada tanda tangan beliau,” kata pria yang disapa Ahok itu.

Sekadar informasi, KPU telah mengesahkan penghitungan suara nasional pada Selasa sekitar pukul 20.00 WIB. Dari data 33 provinsi di Indonesia, pasangan Jokowi-JK unggul mengalahkan pasangan Prabowo-Hatta dengan perolehan suara 53,15 persen.

Jalan Alternatif Pengalihan Arus Lalu Lintas Di Kantor KPU Imam Bonjol


Ribuan polisi diterjunkan di sekitar Kantor KPU Jl Imam Bonjol, Jakpus saat penetapan presiden terpilih hari ini. Lalu lintas di sekitar kantor tersebut pun akan dialihkan. “Ada pengalihan nanti mulai jam 07.00 WIB,” kata Kapolda Metro Jaya Dwi Priyatno saat meninjau pengamanan Kantor KPU, Senin (21/7/2014) jelang tengah malam.

Pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya akan melakukan barikade di sekitar kantor KPU dengan radius hingga sekitar 200 meter. Kantor KPU akan disterilisasi mulai Senin (21/7/2014) . Polisi juga merekayasa arus lalu lintas. Bagi masyarakat yang akan melakukan aktivitas di sekitar KPU, berikut informasi yang perlu Anda catat:

1. Arus lalu lintas yang datang dari Jl Cik Ditiro yang akan menuju Jl Moch Yamin maupun Jl Teuku Umar dialihkan ke kanan ke Jl Teuku Umar-Jl Cut Mutia dan seterusnya. Begitu juga dari arah sebaliknya, arus lalu lintas yang datang dari arah Cut Meutia mengarah ke Teuku Umar dialihkan ke kiri Jl Moch Yamin-Cikini dan seterusnya.

2. Arus lalu lintas yang datang dari Jalan Diponegoro mengarah ke Taman Suropati dialihkan ke kanan ke Jl Cik Ditiro.

3. Arus lalu lintas yang datang dari arah HR Rasuna Said yang mengarah ke Jl HOS Cokroaminoto diputarbalikan menuju Jl Latuharhary dan seterusnya

4. Arus lalu lintas yang datang dari arah Jl Jendal yang menuju ke Jl Cimahi diluruskan ke arah Jl Latuharhari dan seterusnya

5. Arus lalu lintas yang datang dari arah Jl Sutan Sjahrir yang menuju ke Jl HOS Cokroaminoto maupun ke Jl Teuku Umar dialihkan ke Jl Sam Ratulangi maupun Jl Teuku Umar-Cikini dan seterusnya.

6. Arus lalu lintas yang datang dari arah Jl MH Thamrin yang menuju ke Jl Imam Bonjol maupun Sumenep diluruskan menuju ke Jl Jenderal Sudirman maupun Jl Blora dan seterusnya.

Pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya menyiapkan rekayasa pengalihan arus di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, untuk mengantisipasi pergerakan massa yang akan berkumpul di HI usai penetapan hasil Pilpres, Selasa (22/7) besok. “Pengalihan arus di Bundaran HI ini sifatnya situasional,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto kepada wartawan, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/7/2014).

Berikut rekayasa pengalihan arus di sekitar Bundaran HI, besok:

1. Bundaran HI

Dari arah selatan:
– Mulai dilakukan penyaringan di Dukuh Atas, kendaraan diarahkan belok kiri melalui gedung Landmark-Jl Galunggung-Jl Halimun dan seterusnya
– Atas diarahkan belok kiri di Flyover Casablanca-Jl Satrio-Kampung Melayu- dan seterusnya
– Di pertigaan Dharmala, kendaraan diarahkan belok kiri melalui Jl Mas Mansyur dan seterusnya
– Di jalur lambat depan BNI 46, kendaraan diarahkan belok kiri menuju TL Dukuh Bawah belok ke kiri menuju Tanah Abang atau belok kanan menuju Manggarai
– Di Pertigaan Kartika Plaza, kendaraan diarahkan belok kiri menuju Jl Tanjung Karang-Jl Kendal-Jl Latuharhari-dan seterusnya

Dari arah barat:
– Penutupan Jl Kebon Kacang
– Kendaraan yang telah berada di Jl KH Mas Mansyur diarahkan lurus ke arah Tanah Abang atau ke arah Karet

2. TL Cokro
– Kendaraan dari arah selatan (Jl Rasuna Said) diarahkan belok kanan menuju Jl Imam Bonjol-Jl Diponegoro-dan seterusnya
– Kendaraan dari arah timur (dari Taman Suropati) diarahkan belok kiri ke Jl Rasuna Said-Tl Kuningan-dan seterusnya
– Kendaraan dari arah utara diluruskan ke Jl Rasuna Said-TL Kuningan dan seterusnya atau belok kiri ke Jl Imam Bonjol-Jl Diponegoro-dan seterusnya
– Tidak ada yang mengarah ke Bundaran HI

3. TL Sarinah
– Arus lalin yang keluar dari perkantoran/perhotelan diarahkan melalui jalur lambat ke Jl Wahid Hasyim menuju ke Jl Agus Salim arah selatan
– Penyaringan arus lalin yang datang dari arah barat/Tanah Abang di TL Jl Fachrudin diluruskan ke Jl Mas Mansyur
– Arus lalin yang datang dari Jl Whaid Hasyim/Tanah Abang diarahkan belok kiri/arah utara Jl MH Thamrin/Jl Merdeka Barat
– Tidak ada kendaraan yang memotong TL Sarinah (dari arah barat ke timur dan sebaliknya).

4. TL Kebon Sirih
– Arus lalin yang datang dari Jl Sabang mulai dilakukan penyaringan dan diarahkan ke Jl Sutan Syahrir
– Arus lalin yang datang dari arah Tanag Abang, di TL Abdul Muis mulai dilakukan penyaringan/dialihkan ke Jl Abdul Muis/Jl Fachrudin
– Tidak ada kendaraan yang memotong TL Kebon Sirih (dari barat ke timur dan sebaliknya).