DPR Akan Interpelasi Dahlan Iskan Karena Khawatir Popularitas DPR Akan Kalah Dengan Dahlan Iskan

Pengamat hukum tata negara Universitas Andalas Saldi Isra mempertanyakan alasan Komisi VI DPR yang akan mengusung hak interpelasi kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 236/MBU/2011. “Kenapa harus bombastis sekali. Kalau minta penjelasan, ya, tinggal panggil saja,” kata Saldi Isra, Kamis, 12 April 2012.

Menurut Saldi, DPR bisa minta penjelasan sang menteri soal keputusannya itu dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) atau rapat kerja (raker) dengan Kementerian BUMN. Toh, kata dia, substansinya adalah DPR ingin mengetahui alasan mengapa Menteri Dahlan memberikan sejumlah kewenangan ke anak buahnya. “Mereka, kan, sesungguhnya ingin tahu alasan di balik kebijakan itu. Banyak cara untuk selesaikan soal seperti itu, tak perlu hak interpelasi,” ujarnya.

Kemarin, Wakil Ketua Komisi Badan Usaha Milik Negara DPR Aria Bima menyatakan siap menggulirkan usulan hak interpelasi (mengajukan pertanyaan) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Pengajuan hak tersebut dilakukan untuk mempertanyakan perihal Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 236/MBU/2011 yang mendelegasikan sejumlah wewenang Menteri BUMN kepada para deputi Kementerian BUMN, direksi, dan komisaris.

Aria menilai keputusan menteri itu secara substansial dan legal formal melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan BUMN. Akibat keputusan menteri ini, pemilihan Direktur PT Garuda Indonesia Tbk, PT Pelni, PT RNI, dan PT Perkebunan III dilakukan tanpa melalui rapat umum pemegang saham. Keputusan menteri itu juga menyebabkan direksi BUMN mempunyai kewenangan untuk menjual aset tanpa melalui prosedur. Padahal, penjualan aset harus sesuai dengan perundang-undangan.

“Komisi VI sudah berulang kali mendesak Menteri BUMN mencabut atau membatalkan Keputusan Menteri 236,” tutur alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut. Namun, Dahlan tidak pernah memberi tanggapan. Rencana Komisi VI DPR mengusung hak interpelasi untuk meminta keterangan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 236/MBU/2011 dianggap berlebihan.

“Ujug-ujug hak interpelasi, apa-apa hak interpelasi. Kesannya hak-hak itu digunakan menakut-nakuti, memberi tekanan,” kata pengamat hukum tata negara Universitas Andalas, Saldi Isra, Kamis, 12 April 2012. Menurut Saldi, DPR tak perlu menggunakan hak interpelasi jika sekedar meminta penjelasan Dahlan soal kebijakannya mengeluarkan Kepmen Nomor 236. DPR bisa memanggil dan meminta penjelasan mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu melalui forum rapat dengar pendapat umum (RDPU) atau rapat kerja (raker) dengan Kementerian BUMN.

“Mereka, kan, sesungguhnya ingin tahu alasan di balik kebijakan itu. Banyak cara untuk menyelesaikan soal seperti itu, tak perlu hak interpelasi,” ujarnya. Saldi berharap DPR tak terlalu berlebihan dalam menggunakan hak-hak mereka dan sedikit mengurangi ketegangan dengan pemerintah untuk hal-hal yang masih bisa diselesaikan dalam forum yang lebih “bersahabat”. “Habis interpelasi, nanti mau diapain? Tak perlu bombastis sekali. Kalau ada kesalahan yang sangat penting baru (pakai hak DPR),” ujarnya.

Kemarin, Wakil Ketua Komisi Badan Usaha Milik Negara DPR Aria Bima menyatakan siap menggulirkan hak interpelasi kepada Dahlan Iskan. Pengajuan hak tersebut dilakukan untuk mempertanyakan perihal Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2011 yang mendelegasikan sejumlah wewenang Menteri BUMN kepada para deputi Kementerian BUMN, direksi, dan komisaris.

Aria menilai keputusan menteri itu secara substansial maupun legal-formal melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan BUMN. Akibat keputusan menteri ini, pemilihan Direktur PT Garuda Indonesia Tbk, PT Pelni, PT RNI, dan PT Perkebunan III dilakukan tanpa melalui rapat umum pemegang saham. Keputusan menteri itu juga menyebabkan direksi BUMN mempunyai kewenangan untuk menjual aset tanpa melalui prosedur. Padahal penjualan aset harus sesuai dengan perundang-undangan.

Fraksi Demokrat di DPR RI menyatakan tak akan ikut dalam pengajuan hak interpelasi (mengajukan pertanyaan) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan terkait dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2011. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto. “Pandangan kami tidak seperti itu (mengajukan interpelasi),” kata Agus Hermanto, Kamis, 12 April 2012. Menurut Agus, untuk mempertanyakan keputusan setingkat menteri, DPR semestinya tak usah menggunakan hak interpelasi. Namun, cukup dengan mempertanyakannya dalam rapat kerja ataupun rapat dengar pendapat dengan kementerian terkait. “Sehingga bisa diselesaikan lebih tuntas,” ujar dia.

Agus juga menegaskan, tak semua fraksi di Komisi VI ikut mengajukan hak tersebut. Menurut dia, hanya beberapa anggota Komisi yang sudah menandatangani interpelasi. “Ada dari anggota fraksi lain, tetapi untuk Demokrat tidak,” ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Badan Usaha Milik Negara DPR RI dari Fraksi PDIP Aria Bima menggulirkan usulan hak interpelasi pada Dahlan Iskan. Interpelasi ini dilakukan karena Dahlan telah mengeluarkan keputusan mengenai pendelegasian wewenang Menteri BUMN kepada para deputi Kementerian BUMN, direksi, dan komisaris. Aria menilai keputusan menteri itu secara substansial dan legal formal melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan BUMN.

Akibat keputusan menteri ini, kata dia, pemilihan Direktur PT Garuda Indonesia Tbk, PT Pelni, PT RNI, dan PT Perkebunan III dilakukan tanpa melalui rapat umum pemegang saham. Ia mengatakan keputusan menteri itu juga menyebabkan direksi BUMN mempunyai kewenangan untuk menjual aset tanpa melalui prosedur. Padahal, penjualan aset harus sesuai dengan perundang-undangan.

Selain Fraksi PDIP, anggota Komisi BUMN dari Partai Keadilan Sejahtera, Refrizal, mengaku telah menandatangani hak interpelasi kepada Dahlan. “Sudah ada sekitar 12 tanda-tangan,” kata dia. Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan hak interpelasi tentang Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No 236/MBU/2011. Menanggapi hal itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mempersilakan Komisi VI untuk mengajukan hak tersebut.

“Silahkan saja, itu kan hak mereka,” kata Dahlan ketika ditemui di “National Launching BUMN Marketers” di Gedung BNI, Jakarta, Kamis, 12 April 2012. Menurut dia, tidak ada yang boleh menentang hak anggota Dewan mengajukan interpelasi karena sudah diatur dalam undang-undang. Dahlan mengatakan bahwa ia tidak melakukan persiapan menghadapi hak interpelasi itu. Bahkan, ia belum tahu pasti kebenaran Komisi VI mengenai keputusan menteri tentang pendelegasian wewenang menteri BUMN kepada para deputi, direksim dan komisaris di Kementerian BUMN.

Kasus bermula ketika Dahlan Iskan mengeluarkan Keputusan Menneg BUMN No. KEP-236/MBU/2011 tentang pendelegasian sebagian kewenangan dan atau pemberian kuasa Menteri Negara BUMN sebagai wakil pemerintah selaku pemegang saham RUPS kepada perusahaan perseroan (persero) dan perseroan terbatas. Tidak hanya itu, menteri juga memberikan wewenang kepada jajaran perusahaan, yakni direksi, dewan komisaris atau dewan pengawas dan pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian BUMN. Kepmen itu dikeluarkan dengan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan BUMN.

Ada 22 jenis kewenangan Menteri BUMN yang didelegasikan ke pejabat eselon 1 Kementerian BUMN (Sekretaris Kementerian BUMN, Deputi Teknis dan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis). Di sisi lain, 14 kewenangan menteri negara BUMN didelegasikan/dikuasakan ke dewan komisaris. Sebanyak dua jenis kewenangan didelegasikan ke direksi BUMN. Kementerian BUMN akan lebih fokus pada hal-hal yang lebih strategis, seperti revitalisasi BUMN dengan kinerja sangat buruk dan aset-aset BUMN yang tidak produktif dan idle.

Kemudian Komisi VI akan mengajukan hak interpelasi karena Kepmen tersebut dianggap akan subtaansial dan legal formal melanggar, bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai BUMN. Akibat dari keputusan menteri yang dianggap anggota Dewan dari PDIP ini adalah Direksi PT Garuda Indonesia Tbk, PT Pelni, PT RNI, dan PT Perkebunan III (Holding).

Pemilihan direksi itu tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Keputusan menteri itu juga dianggap menyebabkan direksi BUMN mempunyai kewenangan untuk menjual aset BUMN tanpa melalui prosedur. Padahal, penjualan aset harus sesuai dengan perundang-undangan. Semasa menjadi Direktur Utama PT PLN, Dahlan Iskan sukses menekan pemadaman listrik dengan memperbaiki mesin-mesin pembangkit. Ia juga mencanangkan Gerakan Sehari Sejuta Sambungan Listrik.

Diangkat menjadi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Oktober 2011, gebrakan Dahlan semakin menjadi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memujinya sebagai menteri yang cekatan dan responsif. “Kalau ia berjanji akan melepas tiga BUMN untuk go public, biasanya nanti prakteknya bisa lima,” kata Presiden saat membuka perdagangan pertama Bursa Efek Indonesia.

1. Hanya memanggil Direktur Utama BUMN untuk rapat. Ia juga mengurangi frekuensi rapat tatap muka dan mengintensifkan komunikasi melalui BlackBerry Messenger.
2. Inspeksi mendadak dengan menumpang kereta commuter line PT Kereta Api Indonesia ketika menghadiri rapat kabinet di Istana Bogor.
3. Rapat pimpinan Kementerian BUMN setiap pekan tak lagi dilakukan di kantor kementerian, melainkan bergantian di kantor-kantor BUMN.
4. Mengganti direksi BUMN yang dianggap tak sukses, di antaranya direksi PT Industri Kapal Indonesia dan PT PAL Indonesia.
5. Menawarkan sisa saham PT Garuda Indonesia Tbk ke lima pengusaha nasional lewat pesan pendek (SMS).
6. Mengusulkan penutupan Petral, anak usaha PT Pertamina yang kerap disebut-sebut sebagai sarang korupsi.
7. Membuat gudang data calon direktur BUMN. Dengan sistem baru ini, gonjang-ganjing di tubuh manajemen bisa dihindari.
8. Menolak menggunakan mobil dinas kementerian dan lebih memilih menggunakan mobil pribadinya, Mercedes Benz bernomor polisi L-1-JP.
9. Mencanangkan program antrean pintu tol maksimal lima mobil.
10. Mengusulkan BUMN yang masih menyewa gedung untuk pindah ke gedung Kementerian BUMN agar lebih hemat.
11. Membuka paksa dua pintu tol Senayan milik PT Jasa Marga Tbk.
12. Salah membuka paksa pintu tol Ancol milik PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.

Para Demonstran Aniaya Polwan Cantik Hingga Pingsan Saat Demo Tolak Kenaikan BBM Di Depan Gedung DPR

Demonstrasi di depan Gedung DPR memanas. Setelah berhasil menjebol gerbang DPR, massa nekat melempar batu ke arah aparat. Tim Negosiator Ditsabara Polda Metro Jaya Iptu Sri Pamuntjak yang terkena lemparan batu sebesar kepalan tangan pingsan seketika.

Pantauan detikcom, Kamis (29/3/2012) pukul 16.15 WIB, Sri Pamuntjak berdiri di atas Barracuda dan meminta para demonstran untuk tertib. Tiba-tiba, bukk!! Batu yang dilempar demonstran mengenai badannya. Dia pun terjatuh pingsan dan langsung dibawa masuk ke ambulans. Karena kondisi ricuh, polisi semoat menembakkan tembakan peringatan.

Barracuda yang bersiaga di halaman DPR pun dimajukan ke arah gerbang. Demikian pula dengan ratusan personel Dalmas. Sehingga mereka berhadap-hadapan dengan demonstran yang berupaya membobol lagi pintu gerbang.

Sebelumnya Kasubdit Pengamanan DPR dari Ditjen Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya, AKBP Hando Wibowo telah meminta pendemo untuk tidak anarki. Namun imbauannya tidak dipedulikan massa. Massa malah menggunakan spanduk untuk kembali menjebol gerbang.

Pendemo di depan gedung DPR berjumlah 500-an terdiri dari massa Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), HMI, PMII, dan beberapa kelompok lainnya. Sementara itu, hujan masih mengguyur. Sekitar 500 pendemo di depan gerbang DPR dipukul mundur. Pendemo pun berlari ke arah belokan yang menuju Palmerah.

Pantauan detikcom di depan gerbang DPR, Senayan, Kamis (29/3/2012), mobil penghalau massa barracuda dan truk polisi yang hanya bertahan di depan gerbang membunyikan sirine kencang-kencang. Hal ini pun mengganggu demonstran yang langsung menyerbu barracuda itu.

Nah, saat demonstran menyerbu barracuda polisi itu, puluhan hingga ratusan polisi keluar dari pintu kecil dekat gerbang DPR. Gerbang DPR terbuka, dan ratusan polisi juga keluar membawa tameng dan pemukul.

Polisi lantas menghalau demonstran dan mendorongnya jauh dari DPR, ke arah belokan Palmerah. Sempat juga terdengar tembakan gas air mata, dor! Dor!

“Adik-adik mahasiswa harus membubarkan diri, kalau tidak kami akan menindak kalian, karena kalian sudah merusak pagar negara!” demikian teriak polisi melalui pengeras suara.

Polisi kini tampak berjaga di depan gerbang DPR, Jalan Gatot Subroto hingga ke belokan arah Palmerah. Demonstran banyak yang masih bertahan di flyover Palmerah. Sementara itu tol dalam kota dijaga ketat petugas Jasa Marga. Pendemo di depan gedung DPR berjumlah 500-an terdiri dari massa Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), HMI, PMII, dan beberapa kelompok lainnya.

TMC Ditlantas Polda Metro Jaya lewat akun Twitternya pada pukul 17.00 WIB menyebut bahwa Brimob dan Dalmas Sabhara berhasil membubarkan massa yang berdemo di depan gedung DPR.

Tiga Menteri Berpose Bersama 10 Caddy Cantik Memakai Rok Mini

Pihak Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menepis tudingan foto Menteri Helmi Faisal sebagai bentuk foya-foya. Foto itu dilakukan tidak secara sengaja. Saat menggelar acara golf bersama eksekutif perusahaan, para caddy itu meminta foto bersama.

“Itu tidak ada bedanya dengan masyarakat yang minta foto bareng. Itu bagian sikap menteri yang merakyat,” jelas staf ahli Menteri PDT, Daniel Johan, saat memberikan keterangan, Selasa (13/3/2012).

Saat itu, Helmi bersama Menteri ESDM Jero Wacik dan Menakertrans Muhaimin Iskandar pada Minggu (11/3) tengah melakukan kegiatan golf bersama eksekutif perusahaan. Acara golf itu terkait pelaksanaan keselamatan kerja di perusahaan tambang.

Sebenarnya, selain foto bersama caddy golf yang dimuat di harian Rakyat Merdeka, Senin (12/3) itu, 3 menteri itu pun foto bersama eksekutif perusahaan.

“Permintaan caddy itu mengajak foto bareng menteri. Sama saja seperti masyarakat yang lain,” jelas Daniel.

Karena itu dia meminta agar foto itu dilihat konteksnya, bukan hanya tampilan di gambar saja. “Agar masyarakat tidak diarahakan seolah foto itu yang tidak-tidak,” jelasnya.

Foto 3 menteri tengah bersama caddy golf berpakaian seksi mencuri perhatian publik. Dalam foto yang dimuat Harian Rakyat Merdeka, Senin (12/3) itu terpampang, Menteri ESDM Jero Wacik, Menaker Muhaimin Iskandar, dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faizal tengah berpose bersama 10 caddy cantik nan seksi.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan foto-foto itu. 3 Menteri itu berpose di tengah para caddy yang berbaris berjajar. Sikap mereka pun wajar. Foto itu diambil pada Minggu (11/3) saat digelar acara Sosialisasi Program Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan Kerja (K3) di Halim. Pesertanya eksekutif 196 perusahaan di Indonesia. Namun foto itu mendapat sindiran Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, yang menilai foto itu ironis di tengah isu kenaikan BBM.

Beragam komentar menyoroti foto 3 menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II bersama caddy golf. Wakil Ketua MPR Hajrianto Tohari berpendapat, para menteri itu mengalami lompatan budaya.

“Ya itu sebuah kemajuan yang sangat progresif dari para menteri KIB II, sudah mengalami lompatan budaya,” kata Hajrianto kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2012).

Menurut dia, lompatan budaya ini penting diamati mengingat para menteri mulai main golf dan foto bareng caddy.

“Lompatan budaya yang sangat mengesankan. Yang tidak kita kenal selama ini sebagai menteri melakukan olahraga golf dan sekarang sudah bermain golf bahkan menyempatkan berfoto bersama caddy-caddy yang cantik,” ujarnya.

Foto 3 menteri tengah bersama caddy golf berpakaian seksi mencuri perhatian publik. Dalam foto yang dimuat Harian Rakyat Merdeka, Senin (12/3) itu terpampang, Menteri ESDM Jero Wacik, Menaker Muhaimin Iskandar, dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faizal tengah berpose bersama 10 caddy cantik nan seksi.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan foto-foto itu. 3 Menteri itu berpose di tengah para caddy yang berbaris berjajar. Sikap mereka pun wajar. Foto itu diambil pada Minggu (11/3) saat digelar acara Sosialisasi Program Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan Kerja (K3) di Halim. Pesertanya eksekutif 196 perusahaan di Indonesia.

Tidak ada larangan kepada para menteri untuk berfoto bersama dengan siapa saja, termasuk caddy golf. Namun, foto-foto yang berpotensi menimbulkan reaksi negatif masyarakat sebaiknya dihindari.

“Memang bilamana sesuatu itu kurang patut, kurang pantas, kurang etis, sebaiknya dihindari,” kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, di Istana Bogor, Bogor, Selasa (13/3/2012).

Julian berpendapat caddy golf adalah profesi yang baik dan netral. Oleh karena itu, semestinya tidak ada masalah apabila ada menteri atau siapa saja dalam pemerintahan yang berfoto bersama dengan mereka sepanjang tujuannya baik.

“Tapi foto yang mungkin berkesan kurang baik ya tentu akan menimbulkan tanggapan atau reaksi yang kurang baik dari publik. Saya melihatnya seperti itu,” ujar Julian.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa foto bersama antara sekelompok caddy golf dengan Menteri ESDM Jero Wacik, Menakertrans Muhaimin Iskandar dan Menteri PDT Helmy Faizal yang ditampilkan sebuah media cetak mengundang kontroversi. Pangkal masalahnya di dalam foto tersebut para caddy wanita mengenakan kostum yang dianggap terlalu vulgar.

Keseriusan pemerintah untuk melawan pornografi tercermin dalam pembentukan gugus tugas anti-pornografi. Namun ditegaskan, soal rok moni dan produk seni dan budaya tidak masuk dalam lingkup pornografi.

“Itu kita sudah membicarakannya dengan sangat dahsyat namum keputusannya itu (rok mini) tidak termasuk ke dalam undang-undang (Pasal 42 UU No. 44/2008 tentang Pornografi),” ujar Menteri Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Agung Laksono.

Hal tersebut dikatakannya dalam dalam konferensi pers pembentukan Gugus Tugas Anti-Pornografi di gedung Kemenkokesra, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta pusat, Selasa(13/3/2012).

Selain itu, menyoal produk seni dan budaya, Agung mengembalikan pengertian pronografi kepada masing-masing seniman karena mereka lebih paham perbedaan antara seni dan pornografi.

“Kita menghargai produk seni kita. Produk yang menghargai harkat dan bermartabat tentu kita dukung. Masalah termasuk pornografi atau tidak tentu dengan pertimbangan. Kita bisa bedakan mana yang untuk seni dan mana yang pornografi. Sudah termasuk bijaksana dan mereka (komunitas seni dan budaya) sudah paham mana yang masuk pornografi,” terangnya.

Agung menambahkan batasan pornografi dalam seni adalah subjektifitas yang rasional. “Batasnya subjektifitas dan tentu rasionalitas yang dapat membedakan produk seni dengan produk pronografi,” jelasnya.

Namun Agung menegaskan, Indonesia adalah negara hukum dan masyarakat harus mentaati hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang. “Ini negara hukum, termasuk Indonesia, seperti yang di atur dalam UU. Semua pihak harus menghasilkan sebuah produk yang tidak termasuk pornografi,” kata Agung.

“Berdasarkan keterangan, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, suara, gerak tubuh, dan gambar bergerak yang melalui berbagai bentuk media komunikasi, yang memuat pencabulan dan asusila yang melanggar norma-norma masyarakat,” tambahnya.

Laki-Laki Calon Predator Seksual Pemangsa Kaum Perempuan

Komnas Perempuan menyatakan DPR seharusnya berkaca pada tindakan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo terkait tata tertib berpakaian sopan bagi staf anggota DPR.

Foke dahulu dikecam oleh sejumlah aktivis karena pernyataan pakaian wanita mengundang kejahatan di angkutan umum.
“Harusnya pejabat publik belajar dari Foke, kita kecewa dengan cara pandang kepada perempuan,” kata Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifa di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta, Rabu (7/3/2012).

Menurut Yuninanti, cara pandang yang melihat perempuan berpakaian dan menstigma mengenai rok mini menandakan laki-laki sebagai predator seksual.

“Laki-laki lain ada yang sangat clear dengan perempuan, bisa dihargai, punya martabat dan tidak bisa dikurangi karena cara berpakaiannya,” ujarnya.

Seharusnya, kata Yuniyanti, pemerintah dan DPR membuat cara pandang agar sadar menghargai perempuan.

Sementara Komisioner Komnas Perempuan Ketua Sub Komisi Pemantauan Arimbi Heroepoetri, menyatakan kekerasan seksual tidak berhubugan dengan pakaian yang digunakan. Ia pun menegaskan moralitas merupakan sebuah nilai yang berbeda.

“Contohnya, penari sudah nari telanjang, difoto, lalu ditangkap karena fotonya beredar di masyarakat. Sedangkan mantan anggota DPR yang mengunduh materi porno tidak diproses. Masalah seksi atau tidak seksi diserahkan kepada masyarakat,” katanya.

Larangan menggunakan rok mini di gedung DPR sama saja merendahkan perempuan. Kaum hawa seolah-olah menjadi obyek seksual para pria sehingga aturan itu muncul.

“Jadi hulunya di mindset laki-laki, jangan merendahkan perempuan seolah-olah objek seksual para laki-laki,”ujar Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari dalam pesan singkatnya, Selasa(6/3/2012).

Menurut Eva, pola pikir yang meletakkan sumber problem susila pada perempuan adalah pelecehan bagi perempuan dan laki-laki. Ia pun mencontohkan kasus di negara luar seperti Arab Saudi dimana perkosaan kepada kaum perempuan tetap terjadi meski tidak ada yang memakai rok mini.

Di Skandinavia di negara beriklim dingin ini semua bebas berekspresi tetapi tingkat perkosaan amatlah rendah karena disana kaum lelakinya bisa mengendalikan diri dan mengendalikan hasrat seksual mereka.

“Kalau soal baju menimbulkan perkosaan, lihat fakta-fakta di Arab dimana perkosaan (dan pembunuhan setelahnya ) pada TKW berjumlah ribuan padahal tak satupun pakai rok mini dan semuanya pakai jilbab. Sebaliknya, di Skandinavia bebas berekspresi tapi tingkat perkosaan amat rendah,”jelasnya.

Problem utama yang sebenarnya lanjut Eva adalah di pola pikir atau cara memandang. Jika para legislator fokus pada tupoksi kerja maka mereka tidak akan terganggu oleh rok mini. Pemakaian jilbab, rok mini dilihat Eva juga urusan pribadi dan semestinya diserahkan pada fraksi masing-masing untuk mengatur etika individu ini.

“Etika publik adalah urusan DPR yaitu membuka jalan bagi kesejahteraan rakyat, bagaimana kebutuhan dasar rakyat dijamin dan dicukupi negara. Mindset yang meletakkan sumber problem susila pada perempuan adalah pelecehan bagi perempuan dan laki-laki,”tegas Politisi PDI Perjuangan ini.

Wanita berpakaian seksi punya tempat tersendiri bagi anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Ia mengakui perempuan-perempuan berpakaian seksi yang berlalu-lalang di lingkungan DPR bisa menambah semangatnya untuk bekerja.
Karena itu, pemeran si Poltak dalam sinetron “Gerhana” itu menolak jika tata tertib pelarangan staf anggota DPR berpakaian seksi atau rok mini diterapkan.

“Jangan dilarang-larang orang mau berpakaian seperti itu. Aku nggak setuju. Aku mau semua orang di dunia itu tampil seksi. Semua anggota DPR dan stafnya juga tampil seksi, biar aku yang sudah lelah perjuangan hidup ini selalu diberikan pemanasan,” kata Ruhut diikuti tawanya, saat diminta tanggapannya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/3/2012).
Menurut Ruhut, berpenampilan seksi adalah hak setiap perempuan dan tak ada seorang pun yang bisa melarangnya.

Ruhut menyatakan akan protes ke pimpinan DPR jika tata tertib tersebut diterapkan. “Kalau ada yang atur-atur nggak ada kerjaan lagi. Wanita mau seksi itu hak mereka. Kalau ada yang ganggu, yang ganggu itu kita rajam,” kata Ruhut.

Ruhut justru berpandangan bahwa kehadiran staf DPR berpenampilan seksi itu diperlukan.

“Semua tampil seksi. Aku setuju. Kalau semua begitu nggak usah show peragawati datang ke DPR, bagi aku itu membuat aku bersemangat. Memang wanita itu perlu tampil seksi,” ujar Ruhut dengan diikuti gelak tawanya.

Ia menambahkan, bahwa seharusnya kehjadiran perempuan berpakaian seksi itu disyukuri dan bukannya dilarang.
“Wanita berpakaian seksi itu seperti sop kurang garam. Tapi, wanita itu bukan garam, tapi dari tulang rusuknya laki-laki,” tukasnya.

Gaji Jenderal Polisi dan TNI Ternyata Hanya Rp. 4,7 Juta ….

Pemerintah baru saja mengeluarkan struktur gaji baru seluruh aparatur negara. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah bernomor 15, 16, dan 17 tahun 2012 tentang kenaikan gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Republik Indonesia.

Semua aparatur negara mengalami kenaikan mulai 1 Januari 2012. Kenaikan rata-rata mulai Rp 150 ribu hingga Rp 700 ribu tergantung pada pangkat dan golongan. Situs setkab.go.id pada Kamis, 16 Februari 2012, memuat daftar kenaikan gaji tersebut.

Kenaikan tertinggi diterima para perwira TNI dengan pangkat laksamana, jenderal, dan marsekal atau polisi dengan pangkat jenderal dengan masa pengabdian 32 tahun. Gaji pokok mereka naik Rp 700 ribu menjadi Rp 4,7 juta.

Di bawah level jenderal, perwira TNI dengan pangkat laksamana pertama atau marsekal pertama dan polisi dengan pangkat brigadir jenderal dengan masa kerja nol tahun kini bisa mengantongi gaji Rp 2,6 juta. Lalu bagi para perwira dengan pangkat kapten atau ajun komisaris polisi yang memiliki masa kerja 32 tahun kini membawa pulang Rp 3,8 juta. Naik Rp 500 ribu dari sebelumnya Rp 3,3 juta.

Kenaikan juga untuk perwira pertama TNI dengan pangkat letnan dua atau inspektur polisi dua yang memiliki masa kerja nol tahun. Mereka berhak menerima gaji pokok Rp 2,2 juta dari Rp 2,03 juta.

Untuk para prajurit dua TNI atau bhayangkara polisi dengan masa kerja nol tahun kini juga memiliki gaji minimal Rp 1,32 juta. Naik dari gaji semula Rp 1,23 juta. Begitu pula bagi para prajurit berpangkat kopral kepala atau prajurit polisi dengan pangkat ajun brigadir polisi yang memiliki masa kerja 32 tahun. Kini mereka bisa menyimpan Rp 2,36 juta dari gaji sebelumnya sebesar Rp 2,13 juta.

Secara berurutan PNS pun naik mulai dari golongan IIIA. Gaji pokok terendah untuk Golongan III a dengan masa kerja 0 tahun adalah Rp 2,0 juta (sebelumnya Rp 1,9 juta) dan tertinggi IIId dengan masa kerja 32 tahun adalah Rp 3,7 juta (sebelumnya Rp 3,3 juta).

Di atasnya, bagi pegawai golongan IVa dengan masa kerja 0 tahun gaji mereka kini Rp 2,4 juta (sebelumnya Rp 2,2 juta). Dan di pucuk tertinggi untuk golongan IVe yang memiliki masa kerja 32 tahun, sekarang berhak mendapat Rp 4,6 juta (sebelumnya Rp 4.1 juta).

Ilham Akbar Habibie Terpilih Jadi Ketua ICMI Masa Jabatan 2010 – 2015

Setelah melalui proses pemilihan yang cukup alot, DR. ING. Ilham Akbar Habibie MBA, akhirnya terpilih sebagai Ketua Presidium ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) periode 2010-2015. Ilham Habibie meraih suara terbanyak dengan mengungguli sembilan kandidat lainnya. Ilham meraih 410 suara. Diposisi kedua, Nanat Fatah Nasir, Rektor UIN Sunan Kalijaga dengan perolehan suara sebanyak 308 suara, urutan ketiga Marwah Daud dengan 276 suara Priyo Budi Santoso di urutan ke empat dengan 271 suara, dan posisi kelima Sugiarto dengan 231 suara.

Proses perhitungan suara yang dimulai pukul 08.00, Ilham terus memimpin perolehan suara. Disusul secara bergantian oleh kandidat lain Nanat Fatah, Marwah Daud, Priyo Budi Santoso dan Sugiharto. Bahkan, kandidat lain Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan RI juga sempat mengundang perhatian peserta Muhtamar karena suaranya terus meningkat. Namun, akhir pemungutan suara, suara Zulkifli tidak bertambah secara signifikan sehingga politisi PAN itu gagal menjadi Presidium ICMI.

Proses pemilihan presidium ICMI dalam Muhtamar ICMI yang digelar di IPB Internasional Convention Center (ICC) sejak 4-7 Desember berlangsung alot dan memanas. Bahkan, sebelum proses pemilihan dilakukan pada Senin (7/12) dinihari, sempat terjadi kisruh saat Orwil ICMI Papua mengusulkan agar mereka diberi kesempatan untuk lebih dulu memberikan suara karena harus segera kembali ke Papua pada Senin paginya.

Karena usulannya tidak terakomodir oleh panitia pemilihan, sebanyak 23 orang Orwil ICMI Papua memilih mengundurkan diri dari arena Muhtamar. Proses pemungutan suara untuk menentukan lima anggota presidium ICMI berlangsung hampir enam jam, mulai pukul 02.00-08.00 pagi.

Sementara itu Ilham Habibie usai berhasil memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan yang cukup melelahkan itu sangat bersyukur. Dalam konfrensi pers usai terpilih, putra mantan Presiden BJ Habibie itu mengatakan, pihaknya akan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

“Namun jika tidak bisa dilakukan musyawarah, terpaksa dilakukan voting,” katanya kepada wartawan di ruang media center. Lebih lanjut ia mengatakan, selama menjabat menjadi presidium ada tiga poin yang akan dilakukan oleh ICMI, yakni ICMI harus mempunyai kepemimpinan yang solid, kedua harus memperkuat organisasi dari tingkat Organisasi Wilayah dan Organisasi Daerah, ketiga ICMI harus mengakar sampai akar rumput dan jangan sampai sebatas konsep “ICMI harus punya kepemimpinan solid, terbuka, transparan,egaliter, profesional. Itu harus tercermin dalam presidium dari 5 orang ini. Ini harus menjadi satu dalam kepempinan di ICMI,” tegasnya.

Selain itu agenda kedua yang ingin diwujudkan adalah agar ICMI menjadi organisasi yang rapi. Termasuk memperkuat jaringan organisasi. “Saat ini di daerah ada yang baik dan ada juga yang kurang. Kita harus mendampingi yang kurang ini agar apa yang kita miliki bisa diperbaiki,” katanya.

Namun lanjutnya, tentunya ini harus kesepakatan dari semua presidium yang ada. Pasalnya, presidium juga punya hak melakukan hal-hal lain selama tidak bertentangan dengan kesepakatan.

“Ini untuk membekali rencana ICMI ke depan. Saya sudah punya ide tapi kan harus diselaraskan dengan tim,” paparnya.
Ditempat yang sama, Priyo Budi Santoso mengatakan, presidium ICMI akan bekerja dengan solid untuk priode lima tahun kedepan. Wakil Ketua DPR-RI asal Fraksi Golkar ini mengatakan, presidium akan dilakukan bergiliran setiap setahun sekali, tahun pertama siapa, tahun kedua dan seterusnya.

“Saya dengan mas Ilham ibarat dua maut, dan ditambah tiga predisidium lainnya,” katanya.

Lebih jauh katanya, ini merupakan peristiwa demokrasi di ICMI, yang dilakukan secara longmarch. Untuk itu katanya, seluruh anggota presidium akan ikhtiar menggunakan segala kemampuan untuk menjalankan semua amanah ini secara tanggung renteng dan kolegial.

“Kami akan segera kami susun struktur kepengurusan ICMI,” kata Wakil DPR RI ini.

Priyo menambahkan, melihat tokoh-tokoh yangg dipilih oleh muhtamirin saya yakin dan percaya, akan ada lompatan-lompatan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat. “Kami memohon dukungan untuk menggunakan tenaga kami yang terserak untuk menghimpun kemampuan cendekiawan yang tergabung dalam ICMI. Saya juga bantah, jika dikatakan, Muktamar ICMI kali ini merupakan pertarungan antara Golkar dan Demokrat,” tandas Priyo.

Saat ditanya soal independensi ICMI, Priyo menegaskan 100 persen ICMI independent. Dan tidak tunduk pada kekuasaan. ICMI katanya, tempat berkumpul untuk menuangkan ide-ide. “Tapi kami tidak alergi kepada kekuasaan dan parpol, namun kami tidak akan membungkuk kepada kekuasaan,” katanya.

Pak Priyo kan dari Golkar? “Ini tidak ada hubungannya dengan Parpol,” katanya.

Menurutnya, ICMI tempat berkumpul para cendekiawan dengan berbagai disiplin ilmu dan latar belakang yang berbeda. ICMI katanya, sangat heterogen. “Saya sebagai Priyo Budi Santoso yang cendekiawan dan muslim.Saya di ICMI melepaskan jaket parpol saya,” tegasnya.

Tentang Keistimewaan Jogyakarta yang sekarang sedang hangat dibicarakan, Priyo meminta, agar tidak di reduksi atas alasan apapun.

“Pemilihan Gubernur secara langsung, akan kami kaji. Yang jelas, keistimewaan Jogyakarta, jangan dibuat polemik. Mereduksi keistimewaan Jogyakarta dalam bentuk dan alasan apapun, tidak dbenarkan,” papar Priyo.

Jakarta Macet Total Karena Unjuk Rasa Undang Undang Agraria

Jakarta diperkirakan akan bertambah macet hari Kamis (12/1/2012) ini karena digoyang sejumlah unjuk rasa. Budiman Sudjatmiko, penghubung antara wakil rakyat dan sekretariat bersama penyelesaian konflik agraria, kepada Kompas, Rabu kemarin, memaparkan, rencana aksi damai pada Kamis ini di Jakarta rencananya diikuti ribuan orang dari berbagai elemen.

* Pukul 08.00, peserta aksi damai berkumpul di Masjid Istiqlal.
* Pukul 09.00, peserta berangkat ke Istana. Di depan Istana, Budiman Sudjatmiko akan berpidato.
* Pukul 12.00, peserta berangkat ke Parkir Timur Senayan dengan bus. Ada kemungkinan Jalan MH Thamrin, Sudirman, Gatot Subroto ke arah Senayan, terkena imbas macet karena bus-bus yang membawa peserta aksi akan berhenti di jalan protokol Jakarta.
* Pukul 13.00, peserta aksi menuju DPR. Semua anggota DPR yang pro RUU Desa diharapkan keluar menyambut peserta aksi.

Tutup Tol Merak dan Cikampek
Kemacetan diperkirakan juga akan terjadi di Tol Merak-Jakarta dan Tol Cikampek-Jakarta karena peserta aksi dari Banten direncanakan berkumpul di pintu Tol Merak dan peserta aksi dari Jawa Barat akan berkumpul di pintu Tol Cikampek.

Peserta aksi dari Madura direncanakan menutup lalu lintas di Jembatan Suramadu, sedangkan peserta aksi dari Jawa Tengah akan menutup jalan di Kartosuro. Aksi damai ini untuk meminta perhatian pemerintah agar menyelesaikan konflik agraria, lebih memberdayakan petani, dan mengembalikan hak desa.

Aksi damai yang melibatkan belasan ribu orang di 27 provinsi ini dikerahkan sekitar 70 organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, antara lain, Konsorsium Pembaruan Agraria, Sawit Watch, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Serikat Petani Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan Parade Nusantara.

Bersama puluhan ribu petani dari daerah lain, sekitar 1.200 anggota Serikat Petani Pasundan, hari ini, Kamis (12/1/2012), akan menggeruduk gedung DPR/MPR di Jakarta.

Mereka menuntut pemerintah menyelesaikan masalah agraria di berbagai daerah Indonesia.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Pasundan Agustiana, Rabu kemarin, mengatakan, banyak program agraria yang harus diselesaikan pemerintah.

Oleh karena itu, Agustiana mengharapkan pemerintah menyelesaikan reformasi agraria, menghentikan kekerasan dalam konflik agraria, mengembalikan pengelolaan hutan ke tangan rakyat, dan nasionalisasi lahan tambang.

Aksi damai yang melibatkan belasan ribu orang ini dikerahkan 70-an organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, antara lain Konsorsium Pembaruan Agraria, Sawit Watch, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Serikat Petani Indonesia, Wahana Lingkungan Indonesia, Parade Nusantara.

Sebelumnya, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih di Jakarta mengatakan, Serikat Petani dan Sekber ingin UU Pokok Agraria NO 5 1960, dipertahankan. “Kalaupun Pansus Konflik Agraria dibentuk, UU Pokok Agraria tak boleh diutak atik,” tandasnya.

Ia menambahkan, justru yang ingin merampas tanah petani itulah yang menginginkan UU itu diganti. Karena itu Serikat Petani akan mempertahankan UU Pokok Agraria.

Executive Director Sawit Watch Abetnego Tarigan berpendapat, ada beberapa pasal dalam UU mendesak dicabut, antara lain UU Perkebunan dan UU Penanaman Modal. Pasal 20 UU Perkebunan misalnya, memberikan kewenangan pada perkebunan soal pengamanan swakarsa. “Kalau ini dibiarkan, potensi konflik seperti Mesuji akan meledak. Dan konflik agraria, kalau tidak diingatkan, akan menjadi bom waktu. Ini sudah dilakukan Komunitas Suku Anak Dalam yang menduduki perkebunan Wilmar di Jambi,” ungkapnya.

Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Idham Arsyad mengingatkan, yang perlu dicermati dalam konflik agraria adalah keterlibatan TNI dan Polri. Karenanya ia meminta aparat bersenjata harus ditarik.

“Kami amati bahwa pemerintahan hari ini tak punya solusi yang baik. Pada tahun 2012, tercatat 163 kasus agraria yang menewaskan 22 orang. Pemerintah hanya membentuk tim, tanpa ada solusi. Kami sudah ingatkan potensi konflik ini sejak tahun 2003. Dan potensi ini akan makin kuat setelah UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum berlaku,” tandas Idham.

Pembina Parade Nusantara Budiman Sujatmiko mengatakan, aksi ini melibatkan juga para kepala desa. “Petani ada di desa. Jadi kita minta hak-hak desa dikembalikan,” katanya.

Budiman mengakui DPR sulit menyelesaikan kasus-kasus agraria dengan tuntas. “Saya akui beberapa teman anggota DPR adalah juga pemegang HPH,” ungkapnya

3 Hal yang Membuat Ambon Rawah Konflik

Badan Intelijen Negara (BIN) sudah mengidentifikasi tiga problem utama yang dapat memicu kembali konflik di Ambon, Maluku, jauh sebelum bentrokan antarkelompok di Ambon terjadi pada Minggu lalu.

“Sejak November 2010, ketika Komisi I melakukan kunjungan kerja, aparat BIN di sana sudah memberikan sinyalemen bahwa potensi konflik bernuasa SARA di Ambon itu masih rawan,” kata Mahfudz Siddiq, Ketua Komisi I DPR, seusai rapat kerja dengan Kepala BIN Sutanto, Selasa (13/9/2011) malam.

Selain membahas anggaran, rapat kerja tertutup selama 2,5 jam itu membahas masalah bentrokan di Ambon.

Mahfudz menjelaskan, masalah pertama yakni kemiskinan di Ambon. Saat ini, Maluku menjadi provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Kedua, kata dia, sensitivitas kelompok di Ambon masih kuat lantaran trauma masyarakat belum hilang pascakonflik berkepanjangan dahulu.

“Ketiga, akibat konflik yang lalu, ada semacam kantong-kantong penduduk berdasarkan etnis dan agama,” kata politikus PKS itu.

Pandangan BIN itu, tambah Mahfudz, senada dengan pandangan TNI di Ambon. Namun, pandangan itu berbeda dengan pemerintah daerah (pemda). Pemda, kata dia, menganggap situasi di Ambon sudah kondusif, pembangunan berjalan lancar, dan potensi konflik sangat minim. Akibatnya, pemda tidak melakukan langkah antisipatif.

Kepada Sutanto, lanjut Mahfudz, pihaknya berharap BIN dapat memperkuat koordinasi dengan instansi lain agar situasi serupa tidak terulang. Informasi atau analisis yang didapat BIN, menurutnya, jangan hanya dikonsumsi internal BIN.

“Masalahnya, koordinasi harus diperbaiki. Perspektif pembangunan pemda kan mungkin ingin tampil baik. Hal tersebut harus sinkron dengan perspektif intelijen dan TNI yang mungkin cenderung antisipatif,” ungkapnya.

Sutanto enggan menjelaskan apa yang terjadi di Ambon. Dia hanya menyebutkan bahwa kerusuhan itu murni karena kesalahan informasi yang beredar di masyarakat terkait kematian Darfin Saimen (32), tukang ojek. Dia meminta media jangan mengangkat berita-berita yang dapat merusak kembali kondisi normal di Ambon.

Wikileaks: Front Pembela Islam FPI Adalah Anjing Penyerang Polisi Indonesia

Wikileaks kembali membocorkan sejumlah dokumen rahasia Amerika Serikat yang terkait dengan Indonesia. Kali ini dalam dokumen terbarunya, Wikilekas memaparkan mengenai hubungan antara polisi dengan ormas Front Pembela Islam (FPI).
Bocoran rahasia yang diungkapkan Wikileaks itu menyebutkan bahwa sejak lama polisi di Indonesia telah memanfaatkan FPI sebagai ‘attack dog’ mereka, untuk berbagai kepentingan. Walaupun sebenarnya bocoran itu bukanlah hal yang baru, namun dalam informasi yang diungkapkan Wikileaks itu dipaparkan sejumlah informasi detail mengenai hubungan antara polisi dan FPI.

Salah satu informasi rahasia yang diungkapkan Wikileaks menyebutkan bahwa seorang pejabat senior di Badan Intelijen Negara (BIN), Yaya Asagaf, memiliki “kedekatan yang cukup” dengan sejumlah tokoh di FPI. Karena itulah ia kemudian bisa memberi peringatakan kepada pejabat Kedubes AS di Jakarta, bahwa Kedubes AS akan diserang oleh FPI pada 19 Februari 2006 silam, lantaran pemuatan kartun Nabi Muhammad di sebuah media di AS

Salat Jumat Masjid Agung Kota Malang Tertunda Karena Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie

Takmir Masjid Agung Kota Malang mengundurkan jadwal salat Jumat selama 20 menit. Sebabnya? Mereka menunggu kehadiran Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang katanya mau datang. “Beliau sudah janji mau salat di sini, karena itu kita tunggu,” kata Ketua Takmir Masjid Agung Kota Malang, Kamilun Muhtadin, Jumat, 19 Agustus 2011.

Namun setelah menunggu selama 20 menit, yang ditunggu tak jua muncul. Akhirnya Takmir Masjid memutuskan menggelar salat Jumat tanpa kehadiran sang tamu: Aburizal Bakrie.

Aburizal sendiri baru datang setelah salat Jumat selesai. “Mohon maaf, saya tak bisa salat Jumat di sini karena ada penundaan jadwal pesawat,” ujar Aburizal Bakrie kepada pengurus Masjid Agung dan para habib yang menemuinya.

Saat berpidato, Aburizal Bakrie mengatakan tujuannya ke Kota Malang adalah untuk bersilaturahmi dengan warga Kota Malang. “Melalui silaturahmi, kita bisa saling bermaafan.”

Dalam kunjungannya ke Masjid Agung Kota Malang, takmir sempat didoakan dua kali oleh pengurus masjid. Doa pertama dipimpin oleh Kamilun Muhtadin sesaat setelah bertemu dengan pengurus masjid dan doa kedua dipimpin oleh KH Abdul Aziz setelah Aburizal Bakrie meninjau lokasi renovasi masjid.

Aburizal Bakrie yang didampingi oleh Ketua Golkar Kota Malang Sofyan Edy Jarwanto dan Ketua Golkar Kabupaten Malang Rendra Khresna memberikan bantuan sebesar Rp 10 juta untuk pembangunan Masjid Agung. Menurut Kamilun, bantuan akan ditambah jika pengurus masjid mengajukan proposal secara resmi.