Category Archives: Demokrasi

Kalau Pilpres Jujur Orang Pertama yang Datang ke Jokowi adalah Prabowo


Juru Bicara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Tantowi Yahya, membantah anggapan bahwa pihaknya tidak siap kalah karena menolak hasil pemilu presiden dan menarik diri dari proses rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tantowi mengatakan, Prabowo-Hatta dan timnya akan siap menerima apa pun keputusan KPU jika proses pilpres berlangsung tanpa kecurangan.

“Kalau proses pilpres ini berjalan jujur dan adil, orang pertama yang datang ke Jokowi adalah Prabowo,” kata Tantowi, saat konferensi pers di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (22/7/2014) malam.

Menurut Tantowi, keputusan Prabowo bukan mempermasalahkan hasil pilpres yang memenangkan Jokowi-JK, melainkan proses bagaimana pasangan nomor dua itu ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU. Dia menuding ada kecurangan yang terstruktur dan masif dalam proses pilpres.

“Kami hanya ingin pilpres yang adil, jujur, itu saja,” ujar Tantowi.

Seperti diberitakan, KPU telah menetapkan kemenangan untuk pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla setelah pasangan nomor urut 2 itu unggul dengan memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen. Adapun Prabowo-Hatta hanya memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen.

Ahok Sarankan Jokowi Segera Mengundurkan Diri dan DPRD Segera Rapat


Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo sebagai Presiden terpilih, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyarankannya untuk segera mengurus surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Gubernur kepada DPRD. “Ini pertama kalinya dalam sejarah kita (Indonesia), kepala daerah menjadi presiden. Kalau menurut saya, beliau harus mengajukan surat mundur (pengunduran diri),” kata Basuki, kepada wartawan, di Balaikota Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Basuki menjelaskan, berdasarkan peraturan yang berlaku, hanya Paripurna DPRD yang dapat memberhentikannya sebagai gubernur. Sebuah paripurna diselenggarakan, jika ada usulan terlebih dahulu dari Jokowi. Basuki meyakini, pihak DPRD tidak akan menghambat langkah Jokowi tersebut. “Kalau kapannya (mengundurkan diri) saya tidak tahu. Lebih baik, kalau ada gugatan ke MK, setelah putusan MK saja atau setelah 20 Agustus. Karena 20 Oktober sudah pelantikan presiden baru,” kata pria yang akrab disapa Ahok itu.

Kendati demikian, sebagai kader Partai Gerindra, Basuki juga akan tetap menunggu sikap partainya. Apakah mau menggugat hasil Pilpres ke MK atau mengakui kemenangan pasangan Jokowi-JK. ‎Lebih lanjut, menurut dia, Jokowi telah memiliki niat untuk mengundurkan diri sebagai Gubernur. Status non-aktif Jokowi sebagai Gubernur berakhir pada penetapan pemenang Pilpres oleh KPU pada 22 Juli 2014. Pada Rabu (23/7/2014), Jokowi otomatis kembali menjadi Gubernur DKI, serta Basuki menjadi Wakil Gubernur DKI.

Basuki telah menginstruksikan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH KLN) Heru Budi Hartono untuk ‎mengurus persiapan Jokowi menjadi Gubernur lagi. “Pokoknya Pak Jokowi harus datang ke Balaikota dan ada paripurna juga yang keputusannya harus ditandatangani beliau,” ujar Basuki.Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak memberi ucapan selamat kepada Presiden terpilih Joko Widodo, yang juga Gubernur DKI nonaktif itu.

“Ya, kan belum tahu. Kan memang kami (Gerindra-Prabowo) belum tahu apakah mau menggugat (hasil pilpres) ini ke MK (Mahkamah Konstitusi) atau tidak,” kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (22/7/2014) malam.enurut dia, jika Prabowo maupun Gerindra memiliki bukti kuat atas dugaan kecurangan pilpres, sebaiknya menggugat ke MK, serta mengimbau relawan untuk tetap tenang dan tidak bertindak anarkistis.

Kendati demikian, Basuki memastikan bahwa pada Rabu (23/7/2014) besok Jokowi akan kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jika bertemu di Balaikota Jakarta, Basuki berjanji bakal langsung mengucapkan selamat kepada Jokowi sebagai presiden terpilih. “Kalau besok Pak Jokowi ke sini, ya diselamatkan. Besok ada sidang paripurna jam 2 siang, dan kami mengundang Pak Jokowi hadir karena harus ada tanda tangan beliau,” kata pria yang disapa Ahok itu.

Sekadar informasi, KPU telah mengesahkan penghitungan suara nasional pada Selasa sekitar pukul 20.00 WIB. Dari data 33 provinsi di Indonesia, pasangan Jokowi-JK unggul mengalahkan pasangan Prabowo-Hatta dengan perolehan suara 53,15 persen.

Jalan Alternatif Pengalihan Arus Lalu Lintas Di Kantor KPU Imam Bonjol


Ribuan polisi diterjunkan di sekitar Kantor KPU Jl Imam Bonjol, Jakpus saat penetapan presiden terpilih hari ini. Lalu lintas di sekitar kantor tersebut pun akan dialihkan. “Ada pengalihan nanti mulai jam 07.00 WIB,” kata Kapolda Metro Jaya Dwi Priyatno saat meninjau pengamanan Kantor KPU, Senin (21/7/2014) jelang tengah malam.

Pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya akan melakukan barikade di sekitar kantor KPU dengan radius hingga sekitar 200 meter. Kantor KPU akan disterilisasi mulai Senin (21/7/2014) . Polisi juga merekayasa arus lalu lintas. Bagi masyarakat yang akan melakukan aktivitas di sekitar KPU, berikut informasi yang perlu Anda catat:

1. Arus lalu lintas yang datang dari Jl Cik Ditiro yang akan menuju Jl Moch Yamin maupun Jl Teuku Umar dialihkan ke kanan ke Jl Teuku Umar-Jl Cut Mutia dan seterusnya. Begitu juga dari arah sebaliknya, arus lalu lintas yang datang dari arah Cut Meutia mengarah ke Teuku Umar dialihkan ke kiri Jl Moch Yamin-Cikini dan seterusnya.

2. Arus lalu lintas yang datang dari Jalan Diponegoro mengarah ke Taman Suropati dialihkan ke kanan ke Jl Cik Ditiro.

3. Arus lalu lintas yang datang dari arah HR Rasuna Said yang mengarah ke Jl HOS Cokroaminoto diputarbalikan menuju Jl Latuharhary dan seterusnya

4. Arus lalu lintas yang datang dari arah Jl Jendal yang menuju ke Jl Cimahi diluruskan ke arah Jl Latuharhari dan seterusnya

5. Arus lalu lintas yang datang dari arah Jl Sutan Sjahrir yang menuju ke Jl HOS Cokroaminoto maupun ke Jl Teuku Umar dialihkan ke Jl Sam Ratulangi maupun Jl Teuku Umar-Cikini dan seterusnya.

6. Arus lalu lintas yang datang dari arah Jl MH Thamrin yang menuju ke Jl Imam Bonjol maupun Sumenep diluruskan menuju ke Jl Jenderal Sudirman maupun Jl Blora dan seterusnya.

Pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya menyiapkan rekayasa pengalihan arus di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, untuk mengantisipasi pergerakan massa yang akan berkumpul di HI usai penetapan hasil Pilpres, Selasa (22/7) besok. “Pengalihan arus di Bundaran HI ini sifatnya situasional,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto kepada wartawan, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/7/2014).

Berikut rekayasa pengalihan arus di sekitar Bundaran HI, besok:

1. Bundaran HI

Dari arah selatan:
- Mulai dilakukan penyaringan di Dukuh Atas, kendaraan diarahkan belok kiri melalui gedung Landmark-Jl Galunggung-Jl Halimun dan seterusnya
- Atas diarahkan belok kiri di Flyover Casablanca-Jl Satrio-Kampung Melayu- dan seterusnya
- Di pertigaan Dharmala, kendaraan diarahkan belok kiri melalui Jl Mas Mansyur dan seterusnya
- Di jalur lambat depan BNI 46, kendaraan diarahkan belok kiri menuju TL Dukuh Bawah belok ke kiri menuju Tanah Abang atau belok kanan menuju Manggarai
- Di Pertigaan Kartika Plaza, kendaraan diarahkan belok kiri menuju Jl Tanjung Karang-Jl Kendal-Jl Latuharhari-dan seterusnya

Dari arah barat:
- Penutupan Jl Kebon Kacang
- Kendaraan yang telah berada di Jl KH Mas Mansyur diarahkan lurus ke arah Tanah Abang atau ke arah Karet

2. TL Cokro
- Kendaraan dari arah selatan (Jl Rasuna Said) diarahkan belok kanan menuju Jl Imam Bonjol-Jl Diponegoro-dan seterusnya
- Kendaraan dari arah timur (dari Taman Suropati) diarahkan belok kiri ke Jl Rasuna Said-Tl Kuningan-dan seterusnya
- Kendaraan dari arah utara diluruskan ke Jl Rasuna Said-TL Kuningan dan seterusnya atau belok kiri ke Jl Imam Bonjol-Jl Diponegoro-dan seterusnya
- Tidak ada yang mengarah ke Bundaran HI

3. TL Sarinah
- Arus lalin yang keluar dari perkantoran/perhotelan diarahkan melalui jalur lambat ke Jl Wahid Hasyim menuju ke Jl Agus Salim arah selatan
- Penyaringan arus lalin yang datang dari arah barat/Tanah Abang di TL Jl Fachrudin diluruskan ke Jl Mas Mansyur
- Arus lalin yang datang dari Jl Whaid Hasyim/Tanah Abang diarahkan belok kiri/arah utara Jl MH Thamrin/Jl Merdeka Barat
- Tidak ada kendaraan yang memotong TL Sarinah (dari arah barat ke timur dan sebaliknya).

4. TL Kebon Sirih
- Arus lalin yang datang dari Jl Sabang mulai dilakukan penyaringan dan diarahkan ke Jl Sutan Syahrir
- Arus lalin yang datang dari arah Tanag Abang, di TL Abdul Muis mulai dilakukan penyaringan/dialihkan ke Jl Abdul Muis/Jl Fachrudin
- Tidak ada kendaraan yang memotong TL Kebon Sirih (dari barat ke timur dan sebaliknya).

Polisi Akan Tutup Jalan Imam Bonjol Saat Pengumuman Hasil Pilpres


Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia akan menutup sebagian Jalan Imam Bonjol yang berada persis di depan gedung Komisi Pemilihan Umum selama penetapan hasil rekapitulasi pemilihan presiden, Selasa, 22 Juli 2014. “Ini bagian dari pengamanan gedung Komisi Pemilihan Umum,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Ronny Frankie Sompie, saat dihubungi, Senin, 21 Juli 2014.

Menurut Ronny jalan yang akan disterilkan hanya antara perempatan Imam Bonjol- Rasuna Said, dan Imam Bonjol-Agus Salim. Sedangkan jalan di sekitarnya seperti Jalan Diponegoro, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Agus Salim, akan dibuka seperti biasa.

Kepolisian kata Ronny akan membatasi akses bagi masyarakat yang ingin tetap melintasi jalan Imam Bonjol di depan KPU. “Hanya yang membawa undangan resmi dan yang berkepentingan serta warga yang rumahnya di sekitar saja yang boleh masuk.”

Untuk mengatasi kemacetan, polisi sudah menyiapkan beberapa jalur alternatif. Namun, Ronny tak bisa memaparkannya. Adapun jumlah petugas pengamanan yang akan diturunkan besok sebanyak 3.460 anggota gabungan. Untuk wilayah DKI Jakarta secara keseluruhan ditempatkan sekitar 23.000 anggota gabungan Polri, TNI, dan pengamanan dari Pemprov DKI Jakarta.

Ahok Amuk Pamdal Balaikota Saat Apel


Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali meluapkan emosinya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI. Kali ini sasarannya adalah staf pengamanan dalam (pamdal) Balaikota yang berada di bawah pengelolaan Biro Umum DKI Jakarta.

Kegusaran Basuki terlontar saat memimpin Apel Siaga Pengendalian Arus Mudik dan Arus Balik Idul Fitri Tahun 1435 Hijriah di Lapangan Silang Selatan Monas, Jakarta, Senin (21/7/2014).”Bagaimana ceritanya ada pamdal yang bilang ke saya kalau (keamanan) Balai Agung bukan tanggung jawab mereka?” kata Basuki.

Pada Kamis (17/7/2014) lalu, saat acara buka bersama Basuki dengan alumni Universitas Prasetya Mulya, di Balai Agung, ada seorang peserta yang kehilangan tas miliknya. Di dalam tas itu tersimpan laptop, ponsel, dompet beserta isi, dan lain-lain. Basuki dan peserta itu pun melaporkan kejadian itu kepada staf pamdal Balaikota dengan harapan dapat mengetahui pelaku melalui rekaman CCTV.

Sayangnya, staf-staf pamdal itu justru mengaku tidak tahu dan menjelaskan bahwa keamanan di Balai Agung, termasuk CCTV, bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka.

Seharusnya, lanjut dia, staf pamdal juga bertugas mengawasi situasi di dalam Balaikota melalui CCTV yang ada. Apabila ada gerak-gerik mencurigakan, staf pamdal itu dapat memberi tahu petugas lainnya untuk langkah antisipatif.

Ia mengharapkan, tidak ada lagi staf pamdal yang hanya bergurau atau merokok dengan petugas lainnya seperti orang yang tidak punya pekerjaan. “Kalau tidak ada yang mengawasi, orang gampang buat pasang bom di Balaikota. Jadi, tidak perlu mengawasi arus mudik balik di DKI kalau mengawasi Balaikota dan Monas saja enggak becus,” pungkas pria yang akrab disapa Ahok itu.

Merasa Dicurangi, Kubu Prabowo Siap Laporkan KPU Ke Polisi Dengan Bukti Lengkap


im Hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum ke Mabes Polri, Senin (21/7/2014) sore nanti. Sebelum membuat laporan ke Mabes Polri, mereka akan terlebih dulu membuat laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan-laporan tersebut dilakukan terkait langkah KPU yang tetap melakukan rekapitulasi nasional hari ini.

Sebelumnya, Prabowo mengimbau KPU untuk menunda rekapitulasi nasional karena masih terjadi banyak kecurangan di berbagai daerah. Prabowo merasa KPU tidak layak mengumumkan hasil rekapitulasi jika berbagai persoalan belum diselesaikan. “Kalau tetap dilanjutkan, siang nanti akan ada orang-orang kita yang ke DKPP untuk melaporkan. ke Mabes Polri mungkin sore,” kata Ketua Tim Hukum dan Advokasi Prabowo-Hatta, Habiburakhman, saat dihubungi, Senin pagi.

Habiburakhman menyadari bahwa waktu untuk mendesak KPU agar menghentikan rekapitulasi semakin sempit. Selasa (22/7/2014), KPU rencananya mengumumkan hasil rekapitulasi dan menetapkan pemenang pilpres. “Oleh karena itu, kita lakukan berbagai cara, termasuk kemungkinan terburuk,” ujar dia. Habiburakhman merasa bahwa pihaknya saat ini sudah mendapatkan dukungan dari Badan Pengawas Pemilu, baik di daerah maupun di pusat. Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS yang bermasalah.

“Tidak ada pilihan lain selain KPU menjalankan rekomendasi Bawaslu. Baru lanjutkan rekapitulasi. Alasan kok gak ada waktu. Kita punya banyak waktu sampai 8 Agustus,” ujarnya. Tim hukum pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memberi batas waktu Komisi Pemilihan Umum hingga Senin (21/7/2014) pagi. Jika rekapitulasi nasional tetap dilanjutkan, maka tim Prabowo akan melaporkan KPU ke ranah hukum.

“Ini kan apabila ini tetap dilaksanakan, kita melihat perkembangan sampai besok. Ketika besok (rekapitulasi nasional) masih dilakukan, baru kita ambil action,” kata anggota tim hukum Prabowo Hatta, Alamsyah, seusai pertemuan Prabowo dengan sejumlah elite Koalisi Merah Putih di Hotel Four Seasons Jakarta, Kamis (20/7/2014) siang.

Dalam pertemuan tertutup tersebut, Alamsyah dan sejumlah anggota tim hukum lainnya memaparkan kepada Prabowo dan elite koalisi mengenai kecurangan yang terjadi di berbagai daerah. Mereka sepakat KPU harus menghentikan proses rekapitulasi nasional yang saat ini sudah berjalan. “Jadi sekarang kita belum bicara itu (proses hukum) dulu, kita baru bicara minta rekapitulasi ditunda. Tapi kalau sampai besok rekapitulasi masih terus jalan, kita baru akan bertindak,” ujarnya. Terkait gugatan ke Mahkamah Konstitusi sendiri, Alamsyah belum mau berandai-andai. Pasalnya, dia masih melihat peluang Prabowo-Hatta meraih kemenangan. Alamsyah juga tidak mau berandai-andai bahwa pihaknya akan kalah.

“Kalau untuk ke MK, setelah hasil penetapan, baru kita putuskan karena tidak tahu apakah kita terkait atau pemohon. Kalau kita menang, kan jadi pihak terkait. Kalau kita kalah, jadi pihak pemohon,” ujarnya. Calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto, masih optimistis bisa memenangi pemilihan presiden. Hasil perolehan suara pemilihan presiden secara resmi akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa, 22 Juli 2014 .

“Saya masih optimistis menang,” kata Prabowo, seusai mengikuti acara buka puasa di Istana Negara, Jakarta, Ahad, 20 Juli 2014. Dia mendesak KPU menyelenggarakan pencoblosan ulang lantaran dianggap ditemukan kecurangan di sejumlah wilayah. Prabowo mencontohkan DKI Jakarta dan Jawa Timur sebagai wilayah yang terindikasi terjadi kecurangan. Jika KPU tetap menetapkan perolehan suara, Selasa pekan depan, Prabowo menyatakan akan menggugat hasil itu ke Mahkamah Konstitusi. “Kami mengikuti undang-undang.”

Prabowo membantah pernyataan politikus muda Partai Amanat Nasional sekaligus putra Amien Rais, Hanafi Rais, yang mengakui kekalahan pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa atas Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Begitu juga pernyataan serupa dari Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud Md. “Kapan? Jam berapa?” ujar Prabowo, bertanya balik. Menurut Prabowo, dia baru saja menggelar rapat bersama Amien Rais dan Mahfud Md, dan tak ada pernyataan mengakui kekalahan atas Jokowi-JK. “Tidak seperti itu.”

Sebelumnya, Prabowo mengimbau KPU untuk menghentikan penghitungan suara. Menurut dia, setelah mendengarkan pemaparan perwakilan tim pemenangan di daerah dan tim hukum Prabowo-Hatta, maka KPU harus lebih dulu menindaklanjuti kecurangan seperti yang sudah dilaporkan timnya kepada Badan Pengawas Pemilu. “Kami hanya menuntut apa yang telah dijaminkan oleh undang-undang,” kata Prabowo, di Hotel Four Seasons, Ahad sore.

Berdasarkan rekapitulasi suara oleh KPU provinsi, pasangan Jokowi-JK unggul di 23 provinsi. Adapun Prabowo-Hatta hanya unggul di 10 provinsi. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (yang bakal diumumkan Selasa, 22 Juli 2014. Koalisi Merah Putih juga meminta KPU menghentikan proses penghitungan suara yang sedang berjalan.

“Kami meminta KPU menunda sampai selesai kasus yang ada,” kata Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Idrus Marham, dalam konferensi pers di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, Minggu, 20 Juli 2014. Sekretaris jenderal Partai Golkar itu menyebut telah terjadi gerakan masif untuk merekayasa hasil Pilpres 2014. Menurut dia, sejumlah kecurangan terjadi di beberapa daerah sehingga mempengaruhi hasil penghitungan suara pilpres seperti di Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah.

Idrus pun mengklaim temuan kecurangan ini sudah diketahui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang kemudian menyarankan adanya pemungutan suara ulang (PSU). Sejumlah daerah yang direkomendasikan Bawaslu untuk dilakukan PSU di antaranya enam kabupaten/kota di Jawa Timur, 5.814 TPS di DKI, dan beberapa provinsi lainnya. “Kami minta KPU Pusat yang saat ini melakukan rekapitulasi menyelesaikan masalah yang direkomendasikan Bawaslu dan tidak melanjutkan rekapitulasi suara sebelum menyelesaikan masalah yang ada,” ujarnya.

Idrus mengklaim data-data yang menjadi dasar tuntutan mereka sangat lengkap. Data-data yang menjadi dasar kesimpulan ini siap semua. Tidak mungkin dipaparkan secara rinci, bila diperlukan tim hukum siap menjelaskan,” kata dia. Atas kasus kecurangan itu, kata dia, Tim Prabowo-Hatta meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menindak oknum penyelenggara yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut. “Anggota KPU yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu harus dipidana,” ujarnya menambahkan.

Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Mulyono Tantang Ahok Supaya Jangan Bicara Saja


Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Mulyono menantang Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Tantangan tersebut ialah berupa menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang marak dan menormalisasi kali di beberapa wilayah DKI Jakarta.

“Saya tantang Pak Ahok. Ayo punya program apa? Bersihkan pedagang kaki lima, sungai, kali? Ayo saya tantang,” kata Mulyono seusai berbuka puasa bersama di Makodam Jaya, Jalan Mayjen Soetoyo No 5, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (15/7/2014).

Tantangan tersebut merupakan wujud partisipasi TNI dalam rangka mendukung program Pemprov DKI. Pihaknya pun siap menurunkan ribuan personel untuk pelaksanaan program tersebut.

“Kami punya program Karya Bakti yang bisa dimanfaatkan Pemprov DKI dengan personel yang berada di jajaran Kodam Jaya sebanyak 13.000 personel,” kata Mulyono.

Program Karya Bakti itu, tambah Mulyono, bisa diperbantukan untuk menertibkan PKL yang masih marak. Salah satunya ialah para PKL di kawasan Monas. Selain itu, personelnya juga siap diturunkan untuk aksi bersih-bersih kali, sungai, waduk, dan lainnya. Bahkan, untuk diperbantukan, personelnya siap untuk merenovasi gedung sekolah-sekolah yang rusak.

“Pada prinsipnya, Kodam Jaya siap turun tangan jika sewaktu-waktu diminta bantuan oleh Pemprov DKI karena jika Jakarta bersih, indah, dan tertib, tentunya masyarakat akan merasa lebih nyaman dan aman,” katanya.

Bukan Hanya PNS, Warga Yang Mengadupun Jadi Sasaran Kemarahan Ahok


Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama marah terhadap seorang pria yang mengadu kepadanya. Basuki kesal karena pria tersebut mengadukan masalahnya tidak pada tempatnya. Pria yang menemui Basuki itu mengadukan soal rumahnya yang diubrak-abrik oleh seseorang. Menurut Basuki, sebaiknya orang tersebut mengadukan hal tersebut kepada polisi, bukan kepada dirinya.

“Pak, saya sudah baca nota dinas Bapak berkali-kali. Kalau rumah Bapak sudah diubrak-abrik, lapor polisi, jangan lapor saya. Saya tidak membawahkan polisi,” kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Senin (14/7/2014).

“Tapi, saya ini ‘dipingpong’, Pak. Saya sudah mengadu ke sini, disuruh ke sana, terus ke sana lagi,” kata pria setengah baya itu memotong pembicaraan Ahok. Pria itu mengatakan bahwa dirinya memiliki rumah di Salemba, Jakarta Pusat. Menurut dia, ada oknum yang mengubrak-abrik kediamannya. Oknum itu pun menyewakan rumahnya sebesar Rp 120 juta tiap dua tahunnya.

“Bapak ada sertifikat tanahnya, enggak?” tanya Ahok. “Saya enggak punya sertifikat. Tapi, saya sudah 70 tahun tinggal di situ, sudah sejak zaman Belanda,” ujar pria itu. Muka Ahok seketika memerah. Ia pun langsung merebut kertas laporan yang dibawa oleh pria tersebut. Ahok menghampiri Sekda DKI Saefullah yang berdiri tak jauh dari dirinya.

Perdebatan terjadi antara Ahok dan pria separuh baya itu. Saefullah hanya terdiam melihat keduanya berdebat. “Saya ini ‘dipingpong’, Pak,” kata pria itu. “Seharusnya, Bapak itu sudah bisa membayar pengacara, dan pengacara Bapak urus ke polisi. Mana laporan resminya? Berarti Bapak sudah bohongi saya ini. Kalau ada laporan resminya, kasih ke saya, saya bantu ‘pingpong’ ke polisi,” kata Ahok dengan suaranya yang makin meninggi.

Setelah dimarahi Ahok, pria itu pun tak bisa berkata apa-apa. Sambil berlalu dengan langkahnya yang cepat, Ahok bergumam. “Kalau enggak bisa sama polisi, gue laporin lu ke presiden.”

Setelah itu, Saefullah pun menginstruksikan ajudannya untuk langsung mencatat permasalahan yang dialami oleh pria tersebut.

Daftar TV Swasta Yang Akan Dicabut Izin Siarnya Karena Mendukung Capres Yang Salah


Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran kepada RCTI dan Global TV. Kedua televisi itu dinilai kerap melakukan pelanggaran selama masa kampanye pemilu yang lalu.

“KPI harus segera menjatuhkan sanksi yang sama terhadap setidaknya dua lembaga penyiaran, (yaitu) RCTI dan Global TV yang dalam amatan kami terus-menerus melakukan pelanggaran,” kata Ketua KIDP yang juga merupakan perwakilan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Eko Maryadi, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/7/2014).

Eko menuturkan, pelanggaran yang dilakukan kedua televisi itu mencakup kuantitas ataupun kualitas siaran. Selain itu, ujar dia, RCTI dan Global TV tidak menunjukkan iktikad baik untuk menghormati hukum, terutama soal penyiaran.

Sebelumnya, KPI merekomendasikan kepada Kemenkominfo agar mengevaluasi kelayakan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) bagi TV One dan Metro TV. Kedua televisi itu dinilai tidak netral dalam pemberitaannya. Kedua televisi itu melanggar Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Aturan itu berbunyi, “Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan golongan tertentu.”

Koalisi Independen Demokratisasi Penyiaran (KIDP) mendesak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) segera menindaklanjuti rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mencabut izin penyelenggaraan penyiaran Metro TV dan TV One. Sebab, kedua stasiun televisi itu dianggap menyalahgunakan frekuensi publik untuk kepentingan politik peserta Pemilu Presiden 2014.

“Kami mendesak pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo, untuk segera merespons rekomendasi KPI agar mengevaluasi, bahkan mencabut izin penyelenggaraan penyiaran Metro TV dan TV One yang mempergunakan frekuensi publik,” ujar Ketua KIDP yang merupakan perwakilan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Eko Maryadi, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/7/2014).

Menurut Eko, KPI telah melayangkan teguran kedua sebelum rekomendasi itu disampaikan ke Kemenkominfo. Namun, kedua stasiun televisi itu terus melakukan pelanggaran. Terlebih lagi, kata Eko, petisi pencabutan izin frekuensi Metro TV dan TV One saat ini beredar di masyarakat. “Hingga hari ini, petisi melawan TV One sudah ditandatangani 26.050 orang, sedangkan petisi melawan Metro TV ditandatangani 3.599 orang,” kata dia.

Sebelumnya, KPI merekomendasikan Kemenkominfo agar mengevaluasi kelayakan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) bagi TV One dan Metro TV. Hal itu dilakukan karena kedua televisi tersebut tidak netral dalam hal pemberitaan. Kedua televisi itu melanggar Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Aturan itu berbunyi, “Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan golongan tertentu.”

Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran kepada RCTI dan Global TV. Kedua televisi itu dinilai kerap melakukan pelanggaran selama masa kampanye pemilu yang lalu. “KPI harus segera menjatuhkan sanksi yang sama terhadap setidaknya dua lembaga penyiaran, (yaitu) RCTI dan Global TV yang dalam amatan kami terus-menerus melakukan pelanggaran,” kata Ketua KIDP yang juga merupakan perwakilan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Eko Maryadi, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/7/2014).

Eko menuturkan, pelanggaran yang dilakukan kedua televisi itu mencakup kuantitas ataupun kualitas siaran. Selain itu, ujar dia, RCTI dan Global TV tidak menunjukkan iktikad baik untuk menghormati hukum, terutama soal penyiaran.

Sebelumnya, KPI merekomendasikan kepada Kemenkominfo agar mengevaluasi kelayakan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) bagi TV One dan Metro TV. Kedua televisi itu dinilai tidak netral dalam pemberitaannya. Kedua televisi itu melanggar Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Aturan itu berbunyi, “Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan golongan tertentu.”

Lambang Garuda Merah Dilepas di JSI


Lambang garuda merah, lambang khas pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang sebelumnya terpasang di kaca belakang mobil Mazda Biante hitam dilepas oleh seorang pria berkaos dan mengenakan topi hitam. Mobil bernomor polisi B-1890-EKS tersebut diparkir di halaman kantor Jaringan Suara Indonesia yang beralamat di Jalan Warung Jati Timur Nomor 8-AS, Duren Tiga, Jakarta Selatan. Lambang yang sama juga terpasang di pelat nomor mobil tersebut.

Sebelumnya, mobil tersebut diparkir di basement bersama mobil sedan Honda hitam bernomor D-1140-RO, yang juga dipasangi lambang garuda merah di kaca mobil depan. Namun kemudian mobil Mazda tersebut dipindahkan ke halaman parkir atas. Setelah stiker dilepas, mobil tersebut dibawa keluar dari kantor lembaga survei yang dipimpin oleh Widdi Aswindi itu.

Belum diketahui siapa pemilik mobil tersebut. Petugas keamanan kantor itu enggan menjawab pertanyaan Tempo. Dia langsung mengunci gerbang hitam setinggi dua meter kantor tersebut. Dia pun tak mengetahui keberadaan bosnya. “Biasanya datang sore,” kata petugas keamanan yang tak mau menyebutkan namanya, Jumat, 10 Juli 2014.

Jaringan Suara Indonesia atau JSI merupakan lembaga survei dan hitung cepat yang dipimpin oleh Widdi Aswindi. Lembaga survei ini semalam dilempar bom molotov oleh seorang tak dikenal pada pukul 00.40 WIB.

Seorang saksi, IZ, 75 tahun, satpam yang sedang berjaga di pos kantor JSI, mendengar suara botol yang menggelinding. Ternyata suara bersumber dari lantai ruang bawah tanah atau basement. “Botol minuman berisi minyak tanah dan bersumbu,” kata Kepala Subbagian Humas Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan, Komisaris Polisi Aswin, saat dihubungi Tempo, Jumat, 11 Juli 2014.

Setelah melihat bom molotov itu, kata Aswin, IZ segera memberitahukan rekan-rekannya dan melapor ke Polda Metro Jaya. Kemudian insiden ini ditangani oleh Kepolisian Sektor Pancoran yang ditindaklanjuti dengan olah tempat kejadian perkara. Kepada polisi, IZ mengaku tidak melihat pelaku, tetapi mendengar suara sepeda motor. Polisi belum bisa memastikan motif dari pelemparan bom molotov ini.

Pada pemilihan presiden, Rabu, 9 Juli 2014, hasil hitung cepat JSI menyatakan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa unggul dari Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut JSI, pasangan nomor dua tersebut mendapatkan 49.87 persen suara, lebih rendah 0.25 persen dari Prabowo-Hatta yang meraup 50.13 persen suara. Akan tetapi, Direktur Eksekutif JSI Widdi Aswindi tak dapat dimintai konfirmasi hingga saat ini.

Hasil hitung cepat yang ditayangkan di TVOne tersebut berbeda jauh dengan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei lainnya, seperti Saiful Munjani Research Center, Cyrus Network, dan Litbang Kompas. Ketiganya menyatakan Jokowi-Kalla unggul dengan selisih 5 persen. Rata-rata hasil hitung cepat lembaga survei tersebut menyatakan Jokowi-Kalla meraup 53 persen suara dan Prabowo-Hatta memperoleh 49 persen suara.

Ada beberapa lembaga survei lain yang hasil hitung cepatnya menyatakan Prabowo menang, yakni Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis dan Lingkaran Survei Nasional. Hasil hitung cepat LSN yang juga ditayangkan TVOne menyatakan pasangan nomor urut satu meraup 50.56 persen suara, sedangkan nomor urut dua 49.4 persen. Keduanya hanya terpaut 0.62 persen.

Di lain pihak, hasil hitung cepat Puskaptis menyatakan Prabowo-Hatta menang dengan perolehan suara 52.05 persen. Pasangan capres nomor urut satu itu lebih unggul 4.1 persen dari pasangan mantan Wali Kota Solo dan mantan wakil presiden yang mendapatkan 47.95 persen suara.