95 Persen Korban Pelacuran Anak Mengidap Sakit Kelamin

Sebanyak 95 persen anak Indonesia korban pelacuran di luar negeri mengidap pelbagai jenis penyakit kelamin hingga terpapar virus HIV. Head Social Worker International Organization for Migration Anna Sakreti yang dihubungi hari Selasa (16/12) menjelaskan, temuan itu didapat dari 807 anak korban trafficking (perdagangan), usia antara 15 tahun dan 18 tahun yang didampingi Maret 2005 hingga September 2008.

”Dari jumlah itu, 21,68 persen adalah korban eksploitasi seksual. Mereka terkena pelbagai penyakit menular seksual dan diobati di RS Polri Kramat Jati lalu mendapat rawat jalan. Observasi terus dilakukan kepada mereka,” kata Anna.

Jenis penyakit menular seksual (PMS) yang dialami anak korban pelacuran adalah chlamydia (76,6%), gonorrhea (6,3%), hepatitis B (3,8%), trichomoniasis (3%), condilloma accuminata (2%), sifilis (1,8%), dan HIV positif (1,1%).

Secara berurutan, lima besar negara tujuan utama trafficking anak adalah Malaysia, Indonesia, Arab Saudi, Mauritius, dan Jepang. Menurut Anna, jumlah anak korban pelacuran yang ditangani IOM merupakan fenomena gunung es. Masih banyak anak korban pelacuran yang belum terpantau.

Biasanya, anak-anak korban pelacuran yang ditangani IOM merupakan rujukan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Terminal IV Bandara Soekarno-Hatta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Entikong-Kalimantan Barat, Batam, Riau, Mabes Polri, dan terkadang Departemen Sosial. Begitu diserahkan, para anak korban pelacuran mendapat tes kesehatan menyeluruh.

Para korban dipulihkan psiko-sosial dan fisik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Rata-rata mereka dirawat selama dua minggu di rumah sakit.

Selama 2005-2007 kondisi para korban masih dimonitor di daerah oleh 80 mitra LSM yang mendampingi mereka. Namun, sejak tahun 2008, program itu tidak dilanjutkan karena negara donor menghentikan bantuan. Negara donor menganggap Indonesia dianggap sudah memiliki perangkat undang-undang yang memadai.

Namun di lapangan, pendampingan terhadap anak korban pelacuran tidak berlanjut, termasuk dalam hal pemantauan kesehatan oleh pemerintah daerah. Sementara untuk daerah Jabodetabek, pemantauan kesehatan masih terus berlangsung.

Dirawat KBRI

Anna Sakreti menambahkan, kini para korban trafficking itu juga mendapat pemeriksaan kesehatan awal di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Malaysia. Anak korban trafficking juga mendapat perawatan kesehatan.

”Anak yang menjadi korban trafficking usianya bervariasi, dari 3 tahun hingga 18 tahun. Sebagian besar dari mereka dieksploitasi sebagai pembantu rumah tangga (33,58%), eksploitasi di tempat transit (23,54%), dan eksploitasi seksual (21,68%).

Daerah asal anak-anak yang menjadi korban trafficking adalah Kalimantan Barat (30,98%), Jawa Barat (16,11%), Jawa Timur (9,9%), Nusa Tenggara Barat (8,43%), dan Sumatera Utara (8,3%)

Pulau Bali Menyatakan Kejadian Luar Biasa Wabah Rabies

Pulau Bali dinyatakan berstatus wabah rabies. Pernyataan status wabah itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1637/2008, yang ditandatangani Menteri Pertanian Anton Apriyantono pada 1 Desember 2008.

Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tjeppy D Soedjana dalam keterangan persnya, Jumat (5/12) di Jakarta, mengungkapkan, wabah rabies di Pulau Bali ini yang pertama dalam sejarah. Selama ini Pulau Dewata bebas penyakit rabies.

Penetapan wabah rabies tersebut dikeluarkan setelah melalui kajian gejala klinis, yang tampak pada anjing sebagai hewan penular rabies (HPR) ataupun manusia sebagai korban gigitan.

Selain itu, kata Tjeppy, penetapan wabah mengacu pada epidemiologi penyakit dan hasil pengujian laboratorium terhadap spesimen otak anjing liar ataupun anjing piaraan yang menggigit masyarakat. Uji laboratorium spesimen dilakukan di Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Denpasar, Bali dan dikonfirmasi pada BB-Vet Maros, Sulawesi Selatan tanggal 28 November 2008.

Penyakit rabies di Bali terungkap setelah ada empat orang dari tiga desa di Bali digigit anjing dalam periode September-November 2008. Dari empat orang itu, dua positif tertular rabies, sedangkan dua orang lain memiliki riwayat digigit anjing. Tiga desa yang dimaksud adalah Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan serta Desa Kedonganan dan Jimbaran di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

Tjeppy menyatakan, karena Kabupaten Badung tak memiliki batas alam bagi terisolasinya anjing rabies dan agar penyakit rabies tidak menyebar ke wilayah di luar Pulau Bali, status wabah rabies ditetapkan di seluruh Pulau Bali.

Tertutup

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian, Gubernur Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 88/2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera, atau Hewan Sebangsanya dari dan ke Provinsi Bali per 1 Desember 2008. Pulau Bali juga dinyatakan sebagai kawasan karantina.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Turni Rusli menambahkan, berdasarkan standar operasional prosedur (SOP), apabila ditemukan ada satu kasus penyakit hewan menular pada daerah yang sebelumnya berstatus bebas, wabah harus segera dinyatakan. ”Pemerintah berharap dalam waktu tiga bulan wabah rabies dapat dikendalikan,” katanya.

Tjeppy menyatakan, hingga 4 Desember tercatat 110 ekor anjing divaksinasi untuk mengantisipasi penularan rabies dan 196 ekor anjing yang tertular rabies, anjing liar, atau yang diliarkan dieliminasi atau dimusnahkan.

Secara terpisah, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyatakan, Depkes sudah menyediakan vaksin rabies sebanyak 400 dosis untuk masyarakat di Kabupaten Badung, Bali. Hingga 27 November tercatat telah ditemukan 74 kasus gigitan.

Rabies, lanjut Menkes, merupakan penyakit menular yang berbahaya dan bisa menimbulkan kematian. Oleh karena itu, Depkes telah menerjunkan tim kesehatan khusus

Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Kediri Naik 400 Persen

Jumlah pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, selama tahun 2008 melonjak hingga 400 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penderitanya juga lebih variatif meskipun paling banyak berasal dari kalangan berisiko tinggi.

Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nur Munawaroh, Senin (24/11), mengatakan, sampai dengan November 2008, total pasien yang positif terinfeksi HIV/AIDS mencapai 93 orang.

”Jumlah pasien ini naik empat kali lipat dibanding pada tahun 2007 yang sebanyak 23 orang. Kenaikan penderita yang luar biasa banyak itu cukup mengejutkan. Dalam 11 bulan terakhir terdapat 70 penderita baru yang ditemukan,” ujarnya.

Dari 93 penderita itu, sebanyak 17 orang di antaranya atau 18 persennya meninggal dunia. Kebanyakan yang meninggal adalah penderita yang datang ke puskesmas atau rumah sakit dengan kondisi sakit parah dan disertai penyakit penyerta lainnya.

Nur mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, sebanyak 70 persen pengidap HIV/ AIDS adalah kaum perempuan terutama masyarakat yang berasal dari golongan berisiko tinggi, seperti kaum homoseksual, pekerja seks komersial (PSK) dan tenaga kerja wanita (TKW).

Parahnya lagi, masyarakat yang tidak berasal dari golongan berisiko tinggi juga banyak terkena. Sedikitnya, ada lima ibu rumah tangga yang positif terinfeksi HIV/AIDS karena menikah dengan pria homoseksual gay.

Usia produktif

Nur menambahkan, berdasarkan penelitian, rata-rata penderita HIV/AIDS baru adalah penduduk usia produktif. Komposisinya, penduduk usia 15-24 tahun sebanyak 40 persen, sedangkan penduduk yang berusia 25-45 tahun sebanyak 60 persen.

Untuk menanggulangi penyebaran virus HIV/AIDS di Kediri, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Pare Kediri telah membangun klinik khusus. Namun, masyarakat masih enggan menggunakan fasilitas tersebut.

Oleh karena itu, metode pencarian penderita HIV/AIDS baru yang digunakan masih mengacu pada pola lama, yakni menggunakan pendekatan emosional melalui komunitas-komunitas tertentu, seperti kaum gay, dan para pengguna narkoba yang sering bertukar jarum suntik.

Beberapa anggota komunitas mendapat pendidikan mengenai pentingnya berperilaku sehat untuk mencegah penularan HIV/ AIDS, di antaranya berhubungan intim dengan satu pasangan, menggunakan kondom setiap kali berhubungan, dan rajin memeriksakan kesehatan

Calon Kepala Daerah Menjanjikan Kesehatan Gratis Tanpa Memikirkan Cara Sehingga Merugikan Rakyat dan Ruamh Sakit

Janji pemberian kesehatan gratis yang disuarakan dalam mayoritas pemilihan kepala daerah membuat Ikatan Dokter Indonesia atau IDI perlu memetakannya. Di sejumlah daerah hal ini membuat resah dokter dan rentan mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat. Alasannya, hingga kini belum ada aturan pelaksanaannya.

Menurut Ketua Umum Pengurus Besar IDI Fachmi Idris, Rabu (29/10) di Bandung, banyak keluhan dari pengurus IDI di daerah mengenai kelanjutan janji pengobatan gratis yang dilontarkan calon kepala daerah. Beberapa hal yang sering menjadi salah pengertian antara lain pengertian pengobatan gratis, skema pembiayaan, dan mekanisme rujukan rumah sakit.

Pengertian gratis, menurut Fachmi, bukan semata-mata membebaskan pembiayaan sama sekali. Ada pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah yang membiayainya. Hal itu dilakukan agar prinsip masyarakat mendapatkan hak sehat bisa tercapai.

”Bila tidak ada kompensasi, permasalahan selanjutnya beban biaya manajemen rumah sakit. Ketika melakukan praktik tidak cukup menggunakan jasa dokter, tapi juga peralatan rumah sakit dan obat yang membutuhkan biaya,” katanya mengawali Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IDI XVIII di Bandung, 29 Oktober-2 November 2008.

Oleh karena itu, ia mengharapkan mukernas yang dihadiri perwakilan sekitar 400 dokter seluruh Indonesia bisa mencapai kesepakatan bersama.

Hal yang sama dikatakan Zubairi Djoerban, Ketua Mejelis Pengembangan dan Pelayanan Keprofesian IDI. Menurutnya, jangan sampai karena belum jelas mekanisme dan tata cara pelayanan gratis justru merugikan masyarakat yang ingin mendapat pelayanan kesehatan.

Mencari Manusia Indonesia Yang Tahan Banting dan Tidak Manja

Empat puluh tahun lalu, ekonom Swedia yang juga pemenang Nobel, Gunnar Myrdal, menulis karya monumental, Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations, yang berisi kajian terhadap negara-negara Asia Selatan dan Tenggara (khususnya India, tetapi juga melebar ke Indonesia dan negara-negara lain). Myrdal menggambarkan, negara-negara di kawasan itu dirundung kemiskinan, dibayangi ledakan penduduk dan perekonomian yang suram.

Penyebab kondisi itu, menurut Myrdal, adalah ”keterbelakangan” Asia dalam hal modal, sumber daya, dan tingkat pendidikan. Namun, karakter ”khas” orang Asia juga berperan di situ, seperti disiplin kerja rendah, termasuk disiplin waktu dan ketertiban; kebencian terhadap kerja manual, suka hal- hal irasional, sulit beradaptasi dengan perubahan, kurang berambisi, gampang dieksploitasi, sulit bekerja sama.

Pemerintahan di negara-negara itu dinilainya ”terlalu lembek” (ia menemukan istilah soft states), alias tidak mampu menerapkan disiplin sosial. Reformasi akan sulit diwujudkan karena korupsi dan inefisiensi merajalela. ”Tanpa ada disiplin sosial, sulit bagi negara-negara itu untuk bisa berkembang cepat,” katanya (Time, 15 Maret 1968).

Gunnar Myrdal tutup usia pada 17 Mei 1987 (88 tahun). Ketika itu, Jepang, Korsel (dan China) telah menjadi macan-macan ekonomi Asia. Bahkan, kontras dengan ramalan Myrdal, Indonesia pun melaju sebagai kekuatan ekonomi menengah di kawasan dengan PDB sekitar 3.080 dollar AS.

Namun, krisis ekonomi yang melanda Asia tahun 1997-1998 membuka mata tentang perlunya mempertimbangkan faktor kultural (nilai, sikap, keyakinan, dan tradisi) dalam membentuk bangunan ekonomi dan politik sebuah negara. Tentu saja kultur tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan faktor-faktor lain, seperti penegakan hukum, sistem pengadilan independen, transparansi, dan kepemimpinan, untuk mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan kata lain, mengutip Dwight H Perkins, seandainya saja ekonomi di Asia Timur dan Tenggara dikelola dalam jalur yang menjunjung penegakan hukum dan bukan jalur KKN (korupsi, kroniisme dan nepotisme, sebuah karakteristik khas hubungan pemerintah-pengusaha di Asia, termasuk Indonesia), krisis moneter diyakini tak akan terjadi di kawasan (Culture Matters, hal 233).

Optimisme

Dalam perjalanannya setelah 10 tahun reformasi yang diwarnai keprihatinan mendalam akan masa depan bangsa, tetap ada titik-titik yang membangkitkan optimisme. Salah satunya adalah karakteristik bangsa Indonesia yang ”tahan banting”. Bukankah negeri ini tak habis- habisnya didera masalah? Krisis ekonomi yang berkepanjangan, kerusuhan, bencana tsunami, gunung meletus, gempa bumi, banjir, serangan bom, serangan penyakit, dan konflik berdarah. Namun, bangsa ini tetap bangkit dan memulai lagi.

Mungkin pembaca masih ingat bagaimana warga Yogyakarta bahu-membahu membangun kehidupan mereka kembali hanya beberapa jam setelah gempa bumi meluluhlantakkan sebagian wilayah itu tahun 2006. Mereka memulai bekerja dengan tangannya sendiri sampai bantuan pemerintah datang kemudian. Kita juga semakin sering menyaksikan antrean panjang rakyat yang rela berdiri berjam-jam demi satu jeriken minyak tanah atau satu ember air bersih. Kalau bisa, mereka juga ingin menjerit menghadapi impitan hidup yang makin menyesakkan. Tapi, bukankah hidup harus terus berlanjut?

Sudah sepatutnya pemerintah berterima kasih kepada rakyat yang tetap bangkit meski harta benda lenyap ditelan bencana. Rakyat yang tetap berjuang meski kebijakan pemerintah membuat hidup semakin sulit. Penghargaan itu hanya sepadan bila diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, rancangan kebijakan yang betul-betul mengutamakan kepentingan rakyat, serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif.

Mayoritas bangsa ini juga memiliki ”nasionalisme” yang kental (terlepas bagaimana nasionalisme didefinisikan) dengan sejarah panjang yang melatarbelakanginya. Benedict Anderson menggambarkan betapa beda proses mewujudnya nasionalisme di Indonesia dibandingkan dengan di Indochina pada era kolonialisme. Di Indochina tak mencuat kesadaran bersama tentang ”keindochinaan”, sementara ”keindonesiaan” terus bertahan di bumi Nusantara, bahkan mengakar dengan kuat, melintasi zaman (Imagined Community, hal 127).

Jauh sebelum gagasan Indonesia merdeka muncul, kelompok-kelompok yang menamakan diri Jong Ambon, Jong Java, dan lainnya, rela menomorduakan keterikatan etnis dengan tanah kelahiran mereka demi tujuan yang lebih besar, yaitu sebuah ”negara yang belum terwujud” bernama Indonesia, dengan mengikrarkan Sumpah Pemuda sehingga ketika bahasa Indonesia tahun 1928 diadopsi sebagai bahasa nasional, demikian Anderson, bangsa Indonesia tak pernah lagi menoleh ke belakang.

Gagasan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan tak bermakna, tetapi harta yang harus dirawat bersama. Inilah inti demokrasi dalam sebuah bangsa yang heterogen. Bila ”modal” bersama ini dipelihara baik dan dikelola oleh sebuah kepemimpinan yang bersih dan bijak, bangsa ini akan survive menghadapi tantangan apa pun.

Mengubah Sampah Rumah Tangga Menjadi Emas

Sampah akan tetap menjadi sampah jika tidak didaur ulang menjadi sesuatu yang baru. Pemerintah Kota Taipei telah berhasil mengurangi jumlah sampah dengan membuat sejumlah peraturan, mulai dari hulu hingga hilir, sehingga persoalan sampah tidak lagi menjadi momok bagi pemerintah dan masyarakat.

Selain mendorong industri untuk memproduksi kemasan yang bisa didaur ulang dan sistem pengambilan sampah yang efektif di masyarakat, Pemerintah Kota Taipei juga telah menemukan jalan keluar untuk mendaur ulang sampah.

Target mereka pada 2010 adalah zero landfill activity. Mereka ingin tidak ada sampah yang harus dibakar di insinerator karena akan membuat pencemaran udara. Caranya adalah dengan memisahkan sampah.

Sampah dapur yang jumlahnya 30-40 persen dari sampah yang dihasilkan masyarakat dipisahkan untuk menjadi makanan babi dan pupuk untuk pertanian. Makanan yang telah dimasak dipisahkan dengan makanan yang belum dimasak. Makanan yang telah dimasak akan dimasak ulang sebanyak dua kali dengan temperatur tinggi, lalu dijadikan makanan babi.

Adapun makanan yang belum dimasak, termasuk tulang, akan dihancurkan dan dicampur dengan bubuk kayu lalu difermentasi. Setelah 9-10 hari, makanan ini akan menjadi pupuk organik yang sangat baik untuk pertanian.

Untuk sampah plastik, akan diubah menjadi bahan isian untuk bantal, boneka, kasur, dan mantel. Gabus dan plastik tebal dijadikan rak baju, pot bunga, dan material bangunan. Sedangkan botol kaca dan beling dihancurkan menjadi bahan untuk batu bata, aspal, kursi, dan meja.

Kertas bekas akan diolah menjadi kertas baru. Satu ton kertas bekas bisa menghasilkan 800 kilogram kertas baru. Jika membuat kertas baru dari batang pohon, diperlukan 20 batang pohon berusia 20-40 tahun. Sungguh pengorbanan yang luar biasa bagi generasi masa datang.

Kebijakan khusus

Terhadap barang-barang elektronik, sepeda bekas, dan furniture rusak, Pemerintah Kota Taipei mempunyai kebijakan khusus. Semua barang ini dikumpulkan di satu tempat, lalu diperbaiki oleh tukang-tukang yang sangat terampil. Barang yang sudah diperbaiki dan dicat ulang lalu dijual lagi di tempat pelelangan dengan harga yang murah. Cara seperti ini sangat membantu masyarakat kalangan bawah karena mereka bisa mendapatkan barang yang baik dengan harga terjangkau.

Dari tempat pembakaran insinerator, debu dan endapan pembakaran juga masih menjadi persoalan. Semula sisa pembakaran ini hanya dikubur. Namun, lama-kelamaan sisa pembakaran ini makin lama makin banyak. Lahan yang disiapkan untuk mengubur sisa pembakaran tidak lagi mencukupi.

Akhirnya pada tahun 2005 Pemerintah Kota Taipei memutuskan memakai sisa pembakaran ini sebagai penutup galian infrastruktur kota dan juga urukan lahan pembangunan. Bahkan, saat ini pemerintah kota sedang membuat penelitian intensif untuk mengubah sisa pembakaran menjadi semen.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kota-kota lain bisa mencontoh Pemerintah Kota Taipei mengubah sampah menjadi emas. Dengan demikian, tidak akan ada lagi tumpukan sampah yang menggunung sehingga membuat pemulung-pemulung tewas karena tertimpa sampah seperti terjadi di Bandung, Jawa barat, beberapa waktu lalu.

Angka Kematian Ibu Di Asia Tenggara Paling Tinggi Di Dunia

Para ahli dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan menteri kesehatan negara-negara Asia Tenggara yang bertemu di New Delhi, India, pada 8-11 September 2008, melakukan pembahasan khusus tentang angka kematian ibu di kawasan Asia Tenggara yang tergolong masih tinggi.

Siaran pers dari kantor perwakilan WHO Jakarta yang diterima ANTARA, Kamis, menyebutkan kematian ibu di kawasan Asia Tenggara menyumbang hampir sepertiga jumlah kematian ibu dan anak global.

WHO memperkirakan, sebanyak 37 juta kelahiran terjadi di kawasan Asia Tenggara setiap tahun, sementara total kematian ibu dan bayi baru lahir di kawasan ini diperkirakan berturut-turut 170 ribu dan 1,3 juta per tahun.

Sebanyak 98 persen dari seluruh kematian ibu dan anak di kawasan ini terjadi di India, Bangladesh, Indonesia , Nepal dan Myanmar.

Dalam hal ini, hampir semua negara anggota telah berupaya menurunkan kematian ibu dan anak dengan meningkatkan penyediaan pelayanan kelahiran oleh tenaga kesehatan trampil.

Namun demikian, semua negara masih harus bekerja keras untuk mewujudkan akses universal pelayanan persalinan berkualitas oleh tenaga kesehatan trampil supaya bisa mencapai target Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs), menurunkan separuh angka kematian ibu dan anak tahun 1990 menjadi pada 2015.

Selain menyoroti masalah kematian ibu dan anak, pertemuan itu juga membahas soal penanganan epidemi infeksi virus dan sindroma merapuhnya kekebalan tubuh (HIV/AIDS) yang juga terus menyebabkan kematian di Asia Tenggara.

Dengan sekitar 3,6 juta orang dengan HIV/AIDS dan 260 ribu kasus baru setiap tahun, kawasan ini merupakan kawasan dengan jumlah infeksi tertinggi kedua di dunia.

Penularan infeksi virus tersebut juga masih terus berlanjut dan utamanya ditularkan melalui hubungan seks antara pekerja seks komersial dengan kliennya, penggunaan narkoba dengan jarum suntik dan hubungan sesama jenis.

Direktur WHO Regional Asia Tenggara Dr. Samlee Plianbangchang mengatakan, guna mengatasi masalah itu kini negara-negara di kawasan Asia Tenggara sudah meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan.

Namun demikian, katanya, masih ada kesenjangan berupa cakupan pelayanan yang rendah, alokasi anggaran kesehatan yang rendah serta kurang optimalnya koordinasi dan penggunaan dana yang ada dari para donor.

Oleh karena itu, katanya, WHO memromosikan pendekatan kesehatan masyarakat untuk memerangi HIV/AIDS yakni melalui pendefinisian masalah, identifikasi metode penanganan yang tepat, intensifikasi intervensi yang dinilai efektif serta melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap dampak intervensi beserta pembiayaannya.

Sehat Lagi Tanpa Sakit Hati Bagi Keluarga Miskin

Tubuh mungil Vanesa Sabrina Aulia Asogo (1,5 bulan) tergolek di dalam inkubator. Putri pertama pasangan keluarga miskin, Nur Husna Asogo (28) dan Darsono (30), yang lahir prematur ini terselamatkan setelah dirawat intensif di Rumah Sehat Masjid Agung Sunda Kelapa di Menteng, Jakarta Pusat.

Nur Husna Asogo mengatakan, Vanesa lahir 16 Juli lalu di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ketika usia kehamilannya masih delapan bulan. Beratnya kala itu hanya 800 gram. Vanesa sempat dirawat di RSCM selama satu bulan, tetapi kemudian disuruh pulang. Padahal, saat itu bayi Vanesa sedang terserang flu.

”Atas saran teman, kami datang ke Rumah Sehat. Tanpa banyak persyaratan, dokter langsung memeriksa anak saya dan memasukkannya ke dalam inkubator. Dokter juga bilang, Vanesa akan dirawat sampai semua hasil pemeriksaan menyatakan anak saya stabil tanpa mempersoalkan harus berapa hari atau berapa minggu lagi di sini,” kata Darsono, warga Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur, Rabu (3/9).

Menurut Darsono, pelayanan di Rumah Sehat memang berbeda. Kalau di rumah sakit bukannya sembuh, tetapi mungkin yang ada hanya sakit hati karena sering kali orang miskin dianggap peminta-minta, dilayani setengah hati.

Darsono hanyalah seorang kenek bus Metromini 52 jurusan Kampung Melayu-Cakung. Karena metromini makin kehilangan penumpang, penghasilan Darsono pun cekak, kurang dari Rp 30.000 per hari.

Pengobatan gratis dan profesional bagi putrinya membangkitkan semangat Darsono untuk mencari pekerjaan yang lebih baik demi membesarkan Vanesa kecil yang baru lolos dari maut.

Rasa syukur dan rasa puas atas pelayanan pengobatan gratis juga meliputi hati Maman (35), buruh bangunan, dan Muslikhah (32). Anak mereka, Vicky (5), yang menderita luka bakar di sebagian badannya, kini sudah hampir pulih setelah dirawat di Rumah Sehat.

Dikelola mandiri

Rumah Sehat Masjid Agung Sunda Kelapa (RS MASK) di Jalan Taman Sunda Kelapa No 16, Menteng, Jakarta Pusat, bukan satu-satunya rumah sakit yang memberikan layanan pengobatan gratis bagi kaum papa. Ada juga Lembaga Kesehatan Cuma-cuma (LKC) di Jalan Ir H Juanda No 34, Megamal Ciputat, Tangerang, yang cakupan layanannya lebih banyak dan luas.

Juga rumah pengobatan gratis di Duren Sawit, Jakarta Timur, serta pos-pos sehat mirip puskesmas yang tersebar di beberapa kecamatan di Jakarta. Semuanya dikelola oleh pihak swasta, di luar campur tangan pemerintah.

Keberadaan layanan kesehatan gratis ini memang menjadi jawaban atas kegundahan warga miskin di Ibu Kota dan sekitarnya yang amat sulit mengakses pelayanan kesehatan.

Pusat pengobatan gratis yang mendapat aliran dana dari para donatur, baik sesama warga masyarakat maupun perusahaan, berusaha mengimbangi program layanan kesehatan bagi warga miskin dari pemerintah yang selama ini dinilai belum maksimal.

Pimpinan RS MASK dr HM Fachrizal Achmad MSi mengatakan, di rumah sakit pemerintah maupun swasta tidak semua layanan bagi warga miskin digratiskan. Ada beberapa jenis obat maupun perawatan atau biaya administrasi yang harus dibayar pasien.

Di RS MASK semuanya cuma-cuma. Bahkan, ketika pasien harus dirujuk ke rumah sakit lain untuk operasi besar, biaya ditanggung RS MASK. Bangunan RS setinggi lima lantai ini masih berstatus tempat praktik bersama dokter umum, tetapi sudah mampu menyediakan klinik gratis 24 jam bagi kaum miskin.

Menurut Fachrizal, dengan biaya operasional sekitar Rp 90 juta per bulan, RS MASK memiliki total 28 tenaga pelayanan pasien, yakni 8 dokter umum, 1 dokter gigi, 5 perawat, 4 bidan, 2 apoteker, dan beberapa petugas.

Kini, RS MASK sedang berusaha memperoleh status sebagai tempat praktik bersama dokter spesialis. Jika status baru itu bisa didapat, RS MASK diperbolehkan menerima pasien rawat inap sehingga pelayanan kesehatan bagi kaum miskin bakal lebih maksimal.

Ide awal pengobatan gratis adalah manajemen uang zakat agar lebih bermanfaat, tidak sekadar membagikan uang kontan. Zakat dan donasi dari masyarakat dikumpulkan dan dikelola untuk biaya operasional pelayanan kesehatan. ”Di LKC, kami menghabiskan biaya operasional Rp 4,8 miliar per tahun,” kata Kepala Humas LKC Ciputat Muhammad Hasan, yang akrab dipanggil Hendra.

LKC Ciputat setara dengan RS tipe D, dengan ruang rawat inap sebanyak 25 tempat tidur dan memiliki dokter spesialis, seperti dokter anak, kandungan, penyakit dalam, saraf, bedah, dan jantung. Dalam waktu dekat, LKC akan mendirikan pusat pelayanan pengobatan gratis setara dengan RS tipe C di Parung, Bogor.

”Kalau biasanya untuk operasi bedah kami masih harus merujuk pasien ke RSCM atau rumah sakit besar lainnya di Jakarta, dengan berdirinya LKC Parung diharapkan semua dapat ditangani sendiri. Semua fasilitas operasi nanti akan dibangun di sana dan dipastikan semuanya tetap gratis bagi warga miskin,” kata Hendra.

Pasien yang hendak berobat wajib membawa surat keterangan keluarga tidak mampu dari RT/RW/kelurahan/kecamatan setempat. Tim survei dari LKC atau RS MASK memastikan keadaan ekonomi pasien dengan mendatangi rumah mereka.

Namun, bagi pasien berpenyakit parah atau kecelakaan dan butuh pelayanan cepat, instalasi gawat darurat akan menangani pasien tanpa mempersoalkan persyaratan. Bahkan, demi kenyamanan pasien dan keluarganya, biaya akomodasi pulang pergi dari rumah ke rumah sakit terkadang juga dipenuhi RS MASK atau LKC.

RS MASK telah melayani 1.400 keluarga (sekitar 7.000 jiwa), LKC melayani 11.352 keluarga (sekitar 58.000 jiwa). Pasien miskin itu berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, juga dari Kalimantan, tanpa membedakan latar belakang agama, suku, dan ras.

Fachrizal dan Hendra berharap manajemen pelayanan pengobatan gratis dapat dicontoh oleh daerah lain. Semakin banyak pelayanan kesehatan gratis, hak warga miskin atas pelayanan kesehatan terpenuhi.

HIV/AIDS Telah Menjadi Epidemi di Sumatera Utara

Pengidap Human Immunodeficiency Virus atau HIV dan AIDS dalam sepuluh tahun terakhir telah menjelma menjadi epidemi di Sumatera Utara. Jumlah penderita HIV/AIDS meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan terbesar dipicu oleh penderita yang juga pencandu narkotika jenis suntik.

Menurut Sekretaris Pelaksana Harian Komite Penanggulangan AIDS Sumatera Utara (Sumut) Achmad Ramadhan, dari tahun ke tahun jumlah temuan kasus HIV/AIDS terus meningkat. Jumlah penderita HIV/AIDS yang tercatat di Sumut hingga Juni 2008 sebanyak 1.316 orang.

Achmad mengungkapkan, jumlah tersebut hanya 10 persen saja dari jumlah penderita HIV/AIDS yang sebenarnya. Dia menyatakan, masih banyak penderita HIV/AIDS yang tak terdata karena masih minimnya klinik VCT (voluntary counseling testing), tempat layanan konseling dan tes HIV/AIDS secara suka rela di Sumut.

”Ini kan fenomena gunung es, artinya penderita yang terdata saja yang ada dalam catatan kami. Sementara penderita yang tidak terdata, jumlahnya lebih dari itu. Kami memperkirakan, penderita yang terdata ini hanya 10 persen dari total jumlah penderita HIV/AIDS yang sebenarnya, jadi kalau di Sumut mungkin saat ini sudah lebih dari 13.000 orang menderita HIV/AIDS,” kata Achmad di Medan, Rabu (3/9).

Di Sumut, data di Komisi Penanggulangan AIDS mencatat Medan sebagai tempat yang paling banyak penderitanya, hingga 969. Namun, dari 28 kabupaten/kota, baru 22 yang melaporkan ada penderita HIV/AIDS.

”Sebenarnya kota/kabupaten dengan tingkat penderita HIV/AIDS dihitung berdasarkan temuan kasusnya di kota/kabupaten tersebut. Bisa saja, penderitanya berasal dari luar Medan, tetapi karena dia berobat ke Medan, maka kasusnya ditemukan di Medan dan menjadi catatan jumlah penderita di kota ini. Pada banyak kasus, pasien yang dirawat di Medan memang berasal dari luar Medan,” kata Achmad.

Komisi Penanggulangan AIDS semakin mengkhawatirkan peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS di Sumut. Bila tak ada program intervensi, jumlah kasus HIV/AIDS hingga tahun 2014 bisa mencapai 157.829.

”Kalau di pusat sudah ada mekanisme penemuan kasus secara dini. Seseorang yang baru terinfeksi HIV tahap awal, bisa dilakukan pencegahan agar tak menularkan virusnya kepada orang lain. Tindakan penemuan kasus secara dini ini yang belum banyak dilakukan di Sumut,” katanya.

Achmad menuturkan, jumlah penderita yang terkena HIV/AIDS untuk kategori pencandu narkotika jenis suntikan lonjakannya sangat luar biasa. ”Setiap tahun bisa meningkat hingga 60 persen dari penderita yang terdata. Bayi dan pasangan pencandu narkoba suntik menjadi sangat rentan tertular HIV/AIDS,” katanya.

Data perkiraan Komisi Penanggulangan AIDS tentang orang terinfeksi virus HIV/AIDS di Sumut menyebutkan, 60 persen merupakan pencandu narkoba suntik, 14 persen pelanggan wanita penjaja seks, 9 persen pasangan pencandu narkoba suntik, 5 persen lelaki homoseksual, sedangkan sisanya merupakan wanita penjaja seks, pasangan pelanggan wanita penjaja seks, waria dan pelanggannya, serta penghuni penjara.

Komisi Penanggulangan AIDS Sumut, menurut Achmad, saat ini tengah menjalin kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan layanan konseling dan pusat informasi di beberapa perusahaan.

”Ini merupakan program penanggulangan di tempat kerja. Selain itu, kami juga tengah memberdayakan komisi penanggulangan AIDS di kabupaten dan daerah,” ujarnya.

Terkait upaya Komisi Penanggulangan AIDS Sumut, Pemprov Sumut mengakui masih sangat terbatas dalam memberikan bantuan meski ancaman epidemi AIDS di Sumut sudah terjadi. Setiap tahun, bantuan APBD Sumut untuk program penanggulangan AIDS masih sangat minim, jumlahnya, tak lebih dari Rp 125 juta.

Jumlah klinik VCT di Sumut juga masih sangat terbatas. Selain Medan, kota lain yang memiliki klinik VCT di Sumut, antara lain, Lubuk Pakam, Serdang Bedagai, Simalungun, Langkat, dan Balige. Keberadaan klinik-klinik tersebut, ujar Achmad, juga berperan dalam menjamin distribusi obat antiretroviral (ARV).

”Sejauh ini untuk Sumut distribusi obat antiretroviral memang masih belum bermasalah. Hanya saja pendistribusiannya masih terbatas pada tempat-tempat di mana terdapat klinik VCT,” katanya.

Kepala Bidang Humas Pimpinan Pemprov Sumut ML Tobing menuturkan, Pemprov Sumut saat ini sebatas mengimbau agar tokoh masyarakat dan agama ikut terlibat membantu upaya pencegahan AIDS

Hindari Hepatitis B dengan Vaksinasi

Virus hepatitis B bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu, mulai anak-anak hingga usia dewasa. Jika tidak segera diatasi, penyakit itu akan berkembang menjadi penyakit hati kronis yang mengancam keselamatan jiwa penderitanya.

Oleh karena itu, menurut Ketua Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia (PPHI) Unggul Budihusodo, Selasa (2/9) di Jakarta, dalam diskusi terbuka yang diprakarsai Radio 68H, hindari penyakit hepatitis B dengan menerapkan gaya hidup sehat dan vaksinasi hepatitis B bagi mereka yang tidak memiliki kekebalan terhadap virus itu.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, hingga saat ini sekitar dua miliar orang terinfeksi virus hepatitis B di seluruh dunia dan 350 juta orang di antaranya berlanjut jadi infeksi hepatitis B kronis. Diperkirakan, 600.000 orang meninggal dunia per tahun karena penyakit itu.

Di Indonesia, angka kejadian infeksi hepatitis B kronis diperkirakan mencapai 5-10 persen dari jumlah penduduk. Menurut Unggul, angka kejadian hepatitis B paling tinggi di Kawasan Timur Indonesia. Penyakit itu lebih banyak menyerang orang dewasa atau pada usia produktif, yaitu 30-50 tahun.

Hepatitis B adalah penyakit infeksi pada hati yang disebabkan virus hepatitis B. Infeksi hepatitis B kronis atau jangka panjang dapat mengakibatkan kerusakan hati yang parah, seperti pengerasan hati atau sirosis dan kanker hati yang dapat mengakibatkan kematian.

BAT Indonesia Membeli Pejabat, Politisi, Ilmuwan dan Wartawan Indonesia Untuk Menentang Upaya Kampenye Anti Rokok Hingga Menteri Kesehatan Siti Fadilah Juga Enggan Turun Tangan

Tanggal 12 Mei 1994, sebuah paket berisi 4.000 halaman dokumen internal rahasia industri rokok tiba di kantor Prof Stanton Glantz di Institut Pengkajian Kebijakan Kesehatan Departemen Kedokteran Universitas California, San Francisco. Pengirimnya anonim.

Dokumen yang dikirim itu ternyata amat mengejutkan karena membeberkan aktivitas dan kebohongan publik perusahaan rokok Brown & Williamson, anak perusahaan British American Tobacco (BAT). Tahun 1996, Prof Glantz dan timnya memublikasikan buku The Cigarette Papers, yang menawarkan intipan lewat lubang kunci bagaimana industri rokok bekerja. Buku ini tidak hanya mengubah secara mendasar persepsi masyarakat Amerika Serikat tentang industri rokok dan bagaimana mengubah kebijakan publik untuk meregulasi dan melitigasi industri rokok.

Pada dekade 1980-an industri rokok sudah terpojok ketika Surgeon General dijabat C Everett Koop pada 1981-1989, yang dengan laporannya Nicotine Addiction (1988) menyatakan nikotin adalah bahan aktif yang menimbulkan kecanduan mirip heroin dan kokain. Koop makin membuat industri rokok kelabakan dengan tudingan ”perokok pasif” yang disebabkan asap lingkungan tembakau (environmental tobacco smoke/ETS) terancam kanker paru.

Menurut Koop dalam pengantar buku The Cigarette Papers, buku itu memastikan bahwa para ilmuwan dan eksekutif perusahaan rokok B&W dan BAT sejak awal 1960-an sudah tahu sifat dan efek biologis nikotin, bahkan mengeksploitasinya untuk membuat para perokok makin kecanduan. ”Buku ini adalah senjata vital untuk perang melawan rokok,” tulisnya.

Indonesia patut malu

Bagai gelindingan bola salju, dokumen-dokumen rahasia B&W dan enam perusahaan rokok AS lainnya tahun 1998 diperintahkan oleh pengadilan untuk diungkapkan kepada umum. Demikian Mardiyah Chamim, wartawati Tempo dalam buku Kemunafikan dan Mitos di Balik Kedigdayaan-Penelusuran Dokumen Industri Rokok (2007). Di antaranya terdapat memo internal PT BAT Indonesia tentang upaya melobi pejabat, legislator, ilmuwan, hingga wartawan.

Acara ”Media Briefing on Smoking Issues” bulan September 1992 di Nusa Dua, Bali, yang dihadiri wartawan Asia Pasifik adalah salah satu contoh kegiatan untuk menyatakan bahwa rokok tidak seberbahaya yang digembar-gemborkan media AS. Liputan Kompas (13/9/1992) berjudul ”Industri Rokok Mulai Lancarkan Kampanye Tandingan” dipelintir dengan terjemahan ”Cigarette Industries Begin to Launch Equal Campaign” dilaporkan dalam salah satu memo laporan Humas BAT Indonesia kepada markas besarnya. Jika tak hati-hati membaca dokumen semacam ini, bisa ditafsirkan bahwa semua wartawan sudah ”terbeli” oleh industri rokok.

Liputan Kompas (31/8) tentang kehidupan petani tembakau di Temanggung yang mempersoalkan upaya Komnas Perlindungan Anak meminta MUI mengeluarkan fatwa haram bagi rokok juga telah disalahpahami sebagai tidak mendukung kampanye antirokok. Seorang guru besar ilmu politik yang belakangan menjadi aktivis antirokok mengirimkan >small 2<sms>small 0< ke mana- mana karena liputan Kompas itu.

Ada lagi beberapa LSM, termasuk YLKI, yang melakukan litigasi kepada Presiden dan DPR yang hingga kini belum menandatangani dan meratifikasi Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC), padahal 168 negara lain sudah melakukannya. FCTC yang disepakati dalam Dewan Kesehatan Dunia (WHA) tahun 2003 merupakan traktat internasional pengendalian tembakau.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Menkes Achmad Sujudi berkali-kali mengusulkan agar Indonesia mendukung FCTC, tetapi ditentang oleh menteri-menteri yang membidangi pertanian, tenaga kerja, industri, dan keuangan. Tak jelas bagaimana upaya Menkes Siti Fadilah Supari empat tahun terakhir, tetapi yang jelas Indonesia patut malu karena dinilai dunia tidak serius mengendalikan rokok sehingga posisinya sejajar dengan negara-negara gurem, seperti Andorra, Eritrea, dan Guinea Bissau.

Padahal, Dirjen WHO Margaret Chan dalam buku WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008 mengingatkan, pada abad ke-20, epidemi tembakau telah membunuh 100 juta penduduk dunia dan pada abad ke-21 ini jika tak ada upaya serius dapat membunuh 1 miliar orang! Tahun ini diperkirakan ada 5,4 juta kematian akibat rokok, lebih banyak dibandingkan gabungan kematian akibat TBC, HIV/AIDS, dan malaria. Menurut Suwarta Kosen (2007), biaya kesehatan akibat rokok yang dikeluarkan Indonesia pada tahun 2006 sebesar 18,1 miliar dollar AS atau sekitar 5,1 kali pendapatan negara dari cukai tembakau pada tahun yang sama.

Sayang sekali, kegiatan kampanye antirokok di Indonesia berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi/bersinergi. Seyogianya pemerintah dan masyarakat menggunakan strategi pengendalian dampak tembakau yang dilancarkan WHO tahun ini, yaitu enam kebijakan disingkat MPOWER: (M)onitor penggunaan tembakau dan kebijakan pencegahannya; (P)erlindungan terhadap asap rokok; (O)ptimalkan dukungan untuk berhenti merokok; (W)aspadakan masyarakat akan bahaya tembakau; (E)liminasi iklan, promosi dan sponsor rokok; (R)aih kenaikan cukai rokok.

Pengendalian epidemi akibat merokok memang tak cukup hanya dengan upaya mengharamkan rokok yang malah kontroversial dan tak produktif. Iklan rokok harus ditandingi dengan iklan layanan masyarakat dan ”gerilya media” yang cerdas dengan biaya murah, yang terbukti efektif, seperti dilakukan Tony Schwartz di AS. Juga tak cukup dengan desakan kenaikan cukai rokok atau perda larangan merokok di tempat umum, yang di Jakarta ternyata cuma jadi ”macan kertas”.

Indonesia Produksi Obat Antiretroviral

Untuk menjamin ketersediaan obat yang berkesinambungan bagi mereka yang terinfeksi HIV/AIDS, obat antiretroviral atau ARV kini diproduksi di dalam negeri.

Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Indroyono Soesilo, dalam acara peresmian Unit Produksi ARV Kimia Farma yang memiliki kapasitas produksi 168 juta butir per tahun, di Jakarta, Kamis (28/8), menyatakan bahwa dengan meningkatnya angka kasus HIV, ketersediaan ARV yang berkesinambungan dengan harga terjangkau sangat diperlukan.

Menko Kesra Aburizal Bakrie, dalam sambutan tertulisnya, menyatakan, saat ini sejumlah obat ARV lini pertama terbukti ada indikasi resistensi obat pada sejumlah kasus HIV/AIDS. Sementara itu, produk lini kedua di pasaran harganya sangat mahal. Karena itu, keberadaan unit produksi ARV yang juga akan memproduksi obat ARV lini kedua merupakan jawaban dari masalah kebutuhan obat ARV bagi mereka yang terinfeksi HIV.

”Pendirian unit produksi ARV ini membuktikan kita mampu mandiri mengatasi masalah kebutuhan obat ARV dalam negeri,” ujarnya. Pada tahun 2008, Departemen Kesehatan mengalokasikan dana sekitar Rp 40 miliar untuk pengadaan obat ARV gratis yang diberikan kepada pengidap HIV/AIDS.

Prof Sjamsurizal Djauzi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang menangani masalah HIV/AIDS menyatakan bahwa anggaran pemerintah dalam pengadaan obat ARV perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, menurut prosedur baru WHO, terapi ARV kini diberikan lebih dini untuk mencegah infeksi oportunistik. Jika semula terapi diberikan kepada pasien de- ngan CD-4 kurang dari 200, terapi ARV kini dilakukan pada pasien dengan CD-4 kurang dari 350.

Lisensi wajib

Direktur Utama Kimia Farma Sjamsul Arifin menyatakan, kebutuhan masyarakat saat ini sangat mendesak dalam menanggulangi epidemi HIV/AIDS dengan obat ARV yang masih dalam masa paten. Akan tetapi, Deklarasi Doha menyatakan, bila negara memerlukan dan digunakan untuk kemanusiaan, pemerintah dapat melaksanakan paten atau lisensi wajib terhadap obat-obat ARV.

Saat ini, pemerintah melakukan paten atas obat ARV Efavirenz di samping Neviraphine dan Lamivudin. Hal ini bertujuan mengoptimalkan akses terhadap obat-obat itu.

PT Kimia Farma ditetapkan pemerintah sebagai pelaksana paten dalam memproduksi dan mendistribusikan obat- obat ARV ke 25 rumah sakit rujukan.

Saat ini, Kimia Farma telah memproduksi obat-obat ARV lini pertama, yaitu Lamivudin, Neviraphine, Zidovudin, Duviral, Triviral, dan Staviral. Fasilitas produksi ini dibangun mengacu pada persyaratan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan kualifikasi WHO.

Karena telah timbul resistensi pasien terhadap obat-obat ARV lini satu, pihaknya berharap pemerintah dapat melaksanakan paten atas obat-obat ARV lini kedua, yaitu Tenovovir, Ritonavir dan Didanosin. Obat-obat tersebut kini masih dalam masa paten sehingga harganya sangat mahal dan sulit terjangkau penderita HIV/AIDS.

Pemerintah Kota Surabaya Akan Menerapkan Program Car Free Day Setelah Jakarta Sukses Menerapkannya Untuk Mengurangi Pencemaran Udara

Program “car free day” (sehari tanpa kendaraan motor) yang diterapkan Pemkot Surabaya pada Minggu (24/8) diharapkan bisa mengurangi beban pencemaran udara akibat emisi gas buang.

Pelarangan kendaraan bermotor roda empat dan dua kali ini meliputi akses utama Kota Surabaya khususnya di Jalan Darmo. Acara tersebut dimulai sekitar pukul 06.00 WIB dan diakhiri pukul 12.00 WIB.

Pada jam-jam tersebut suasana di Jalan Darmo tampak lengang karena tidak ada kendaraan bermotor yang lalu lalang melintasi jalan tersebut. Kendaraan yang diperbolehkan melewati jalan tersebut hanya ambulans dan mobil pemadam kebakaran (PMK).

“Saya baru pertama kali melihat Jalan Darmo sepi, biasanya kalau hari-hari kerja Jalan ini rame,” kata salah seorang warga Kedongdoro, Surabaya, Hadi.

Sementara itu Jalan Diponegoro dan Jalan Kupang mengalami kepadatan kendaraan akibat pengalihan jalur dari Jalan Darmo.

“Kendaraan merambat hingga 70 meter,” kata salah seorang supir angkot, Sukardi yang mengeluhkan kemacetan yang terjadi di Jalan Diponegoro.

Hal yang sama juga dialami, Hardi (45), pengendara kendaraan roda empat yang juga mengeluhkan kemacetan yang terjadi di Jalan Kupang.

“Cuaca disini juga panas, badan saya jadi gerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Pemkot Surabaya, Togar Arifin Silaban mengatakan program “Car Free Day” kali ini rencananya akan dijadikan agenda rutin Pemkot Surabaya.

“Namun program itu akan dilakukan evaluasi dulu, terutama pada efektivitas untuk menekan tingkat polusi di Surabaya,” katanya.

Jika program kali ini dianggap berhasil, kata dia, tidak menutup kemungkinan akan ditindak lanjuti secara kontinyu minimal dalam setahun dilakukan dua atau tiga kali.

Untuk mengukur tingkat polusi, kata dia, tim BPLH Surabaya juga memasang dua alat pengukur guna menilai seberapa banyak polusi udara di Jalan Raya Darmo ditekan pada program Car Free Day.

“Kita juga berharap, program ini bisa menjadi pemicu gerakan masyarakat untuk mengurangi polusi udara,” katanya.

Udara baik di Surabaya selama 2002-2007 rata-rata hanya 10 persen. Setiap tahun warga Kota Surabaya menikmati udara baik itu tidak lebih dari kisaran 35 hari. Artinya, dalam 12 bulan warga Surabaya hanya sebulan merasakan udara bersih.

Berdasarkan data dari Satlantas Polwiltabes Surabaya tahun 2006 diketahui, jumlah kendaraan bermotor di Surabaya mencapai 1.000.042 unit meliputi 202.882 unit mobil penumpang, 72.106 unit mobil beban (mobil bak terbuka dan truk), 932 unit mobil penumpang, dan 724.122 unit kendaraan roda dua

Bau Sampah Mengganggu Penerbangan Di Bandara Soekarno Hatta

Kawasan Bandara Soekarno-Hatta dan permukiman penduduk di sebelah barat bandara terganggu sebaran bau tidak sedap dan asap dari Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang berlokasi di Rawa Kucing, Kota Tangerang. Bau tak sedap yang terbawa angin menyebar ke mana-mana.

Bau tidak sedap dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing itu terasa menyesak di dada mulai dari permukiman penduduk di Rawa Kucing, Perumahan Korpi, Perumahan dan Pergudangan Bandara Mas, hingga bagian barat bandara internasional tersebut.

”Kadang-kadang kalau malam, baunya sampai Terminal II Bandara,” kata Agus, petugas di bandara tersebut, Sabtu (9/8).

Beberapa warga di Perumahan Korpri yang ditemui Kompas juga merasakan hal yang sama. Bahkan di Perumahan Korpri yang berada di sebelah barat bandara itu, bau tak sedap tak hanya malam, siang dan pagi hari pun sering menyengat hidung. ”Asap bakaran sampah di Rawa Kucing juga sering menyelimuti perumahan ini,” tutur salah seorang warga.

Sudah bertahun-tahun polusi udara seperti itu dikeluhkan warga. Hal ini juga sudah disampaikan kepada Pemerintah Kota Tangerang. Akan tetapi, hingga sekarang tidak ada penyelesaian.

Juru bicara Pemerintah Kota Tangerang Saeful Rahman mengakui kadang-kadang bau sampah dari TPA Rawa Kucing menyebar tergantung arah angin, tetapi tak sampai wilayah bandara. ”TPA itu masih bisa dipakai 4-5 tahun lagi,” kata Saeful.

Sudah disediakan lahan

Secara terpisah, Sekretaris Daerah Pemkot Tangerang Harry Mulya Zein, Sabtu malam, mengatakan, pihaknya akan mengecek keluhan warga soal bau dan asap sampah dari Rawa Kucing.

Menurut Harry, sebenarnya Pemkot Tangerang memiliki lahan yang direncanakan untuk TPA. Lokasinya berada di Jatiwaringin, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. Luas lahan sekitar 20 hektar, tetapi jauh dari kota. ”Ya, kalau memang Rawa Kucing tak mampu menampung sampah lagi, akan kami pertimbangkan segera memakai Jatiwaringin,” kata Harry.

Dikatakan oleh Harry, keterbatasan armada pengangkut sampah menjadi kendala pemindahan TPA dari Rawa Kucing ke Jatiwaringin. Pemkot Tangerang sudah membeli lahan di Jatiwaringin tahun 2002 dengan uang dari pinjaman Bank Pembangunan Asia (ADB).

Bantar Gebang terbakar

Sementara itu, bukit sampah di Zona V Tempat Pembuangan Akhir Sampah Bantar Gebang, Kota Bekasi, Sabtu (9/8) siang, terbakar lagi. Kobaran api melalap bagian atas tumpukan sampah di TPA milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu.

Kebakaran kemarin merupakan yang ketiga kalinya dalam sepekan terakhir pada lokasi sama di TPA Bantar Gebang yang kini disebut Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Kebakaran sebelumnya terjadi Selasa dan Rabu.

Berbeda dengan dua kebakaran sebelumnya, upaya pemadaman kebakaran kemarin tidak lagi dibantu Unit Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi.

Petugas TPA Bantar Gebang hanya dibantu dua mobil tangki air dan empat alat berat jenis backhoe untuk memadamkan kebakaran.

Ketua Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Persampahan Nasional Bagong Suyoto, yang berdiam di Kelurahan Sumur Batu, Bantar Gebang, menyatakan, selain karena faktor musim kemarau, kebakaran di bukit sampah TPA Bantar Gebang juga dipengaruhi buruknya pengelolaan sampah di TPA Bantar Gebang.

Menurut Bagong, yang juga Ketua Dewan Daerah Walhi Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, yang kini mengelola TPA Bantar Gebang, seharusnya secara ketat menerapkan mekanisme penimbunan sistem sanitary landfill.

Warga Kamal Berharap Mendapat Pasokan Air Bersih

Warga Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tidak pernah lepas dari persoalan krisis air bersih. Meskipun masalah ini sudah berkali-kali dibahas dalam berbagai rapat koordinasi, tetap saja sampai saat ini warga tidak mendapatkan pasokan air bersih.

”Berkali-kali masalah krisis air bersih dibahas dalam rapat, mulai di tingkat kelurahan, lalu rakorbang (rapat koordinasi pembangunan) di kecamatan, seterusnya di pemerintah kota hingga provinsi, namun tidak juga terwujud,” kata Ketua RW 01, Kelurahan Kamal, Supardi pada Jumat (8/8).

Warga Kamal tersebar di empat RW dengan jumlah penduduk sekitar 2.250 keluarga. Warga yang didera krisis air bersih terkonsentrasi di RW 01, yakni 1.073 keluarga. Adapun di RW 04 ada 600 keluarga yang mengalami krisis air. Sisanya, RW 02 dan 03 yang meliputi permukiman elite Pantai Indah Kapuk, yang memiliki jaringan air bersih sendiri.

Menurut pengakuan warga, saat ini sudah tersedia sumur bor di 24 wilayah tersebut, yakni 14 di RW 01 dan 10 di RW 04. Lukman (34), salah seorang warga, mengatakan, dirinya membeli air dari sumur itu Rp 250 per jeriken isi 20 liter. Airnya hanya untuk mandi, cuci, dan kakus karena airnya asin. ”Buat minum dan masak pakai air isi ulang,” katanya.

Lurah Kamal Muara Tambah Suhadi mengakui sudah ada 24 sumur bor yang dibangun Pemprov DKI Jakarta, beberapa instansi pemerintah, dan swasta. Namun, air itu tidak bisa dikonsumsi. ”Warga harus membeli air isi ulang,” kata dia.

Swadaya masyarakat

Rencana pembangunan pipa distribusi air yang tak kunjung terealisasi mendorong warga melakukan swadaya. Menurut Ketua RW 04 Hamide, warga Kamal Muara akhirnya membangun sendiri jaringan pipa yang terhubung dengan pipa perusahaan air minum dari Tangerang.

Untuk mendapatkan air bersih melalui jaringan pipa air dari Tangerang itu, warga mengeluarkan dana sekitar Rp 46 juta. ”Dengan uang itu, warga bisa memasang pipa sepanjang 1 kilometer dari pipa jaringan air bersih PAM Pemkab Tangerang,” kata Hamide.

Akan tetapi, air untuk konsumsi itu hanya dialirkan ke satu wilayah di RW 04. Warga membeli per pikul yang terdiri dari dua jeriken seharga Rp 3.000

Penderita Tuberkolosis Meningkat Pesat Di Kebon Jeruk

Pencemaran yang ditimbulkan oleh usaha pencucian dan pencelupan jins di Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdampak kepada warga sekitar. Setiap bulan jumlah penderita baru penyakit tuberkulosis atau TB paru bertambah dua sampai empat orang.

”Bulan Juli lalu saja ada sekitar 27 penderita TB paru yang merupakan pasien lama. Bulan Agustus ini, pasien baru bertambah empat orang menjadi 31 orang,” kata Nani, perawat di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kelurahan Sukabumi Selatan, Jumat (8/8).

Nani mengatakan, sebagian besar penderita TB paru adalah karyawan usaha pencucian dan pencelupan jins. ”Ada juga beberapa warga yang terkena penyakit ini, tetapi yang paling banyak adalah karyawan dari laundry,” papar Nani.

Meskipun Nani belum dapat memastikan penyebabnya, diduga warga sakit karena menghirup udara dari pabrik, baik yang berasal dari zat-zat kimia yang digunakan untuk mencuci jins maupun asap dari pembakaran batu bara.

Berdasarkan rekapitulasi data pasien yang berobat selama tahun 2008 yang ada di papan besar di salah satu sudut di puskesmas itu jumlah penderita paru mendominasi dibandingkan dengan penderita penyakit lainnya. Berdasarkan data bulanan rata-rata berada di atas 28 penderita. Bahkan pernah mencapai 38 penderita.

Sementara penyakit diare dan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), rata-rata hanya di atas 10 pasien. Nani membenarkan bahwa penderita diare dan ISPA masih tergolong lebih sedikit ketimbang penderita TB paru.

Tahun 2010

Secara terpisah, Wali Kota Jakarta Barat Djoko Rahmadan mengatakan, pelaksanaan relokasi usaha pencucian dan pencelupan jins ini akan dilakukan tahun 2010. ”Tidak mungkin merelokasi usaha ini begitu saja. Butuh waktu lama karena harus mencari lokasi yang tepat untuk usaha ini,” kata Djoko.

Alternatif tempat untuk relokasi antara lain Semanan (Jakarta Barat) dan Kawasan Industri Pulo Gadung (Jakarta Timur).

Menurut mantan Bupati Administrasi Kepulauan Seribu yang baru beberapa minggu menjabat wali kota ini, meski relokasi tertunda, pelaku usaha itu harus melakukan upaya perbaikan lingkungan.

”Mereka tidak boleh lagi menggunakan air dari air tanah atau sumur bor. Mereka wajib menggunakan air dari PDAM,” ujar Djoko tegas.

Bersamaan dengan itu, pelaku usaha diwajibkan membuat instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal. ”Jika ada pelaku usaha yang tidak bisa membuat IPAL, tidak ada alasan lain usahanya harus ditutup,” ujar Wali Kota.

Hal terpenting yang harus dilakukan pelaku usaha itu, tambah Djoko, adalah membuat pernyataan tertulis untuk bersedia direlokasi. ”Bila tidak mau menandatangani surat pernyataan ini, usaha tersebut harus segera ditutup,” kata Djoko. Rencana relokasi ini sudah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Di Balaikota, Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Muhayat mengatakan, saat ini Pemprov DKI tengah mengkaji langkah-langkah yang terkait dengan rencana relokasi usaha pencucian dan pencelupan jins.

Penderitaan warga

Ketua Komunitas Peduli Masyarakat Kebon Jeruk Firman Yunus mengatakan, menunda relokasi usaha pencucian dan pencelupan jins berarti menambah banyak penderitaan warga.

”Dua tahun warga dibiarkan menunggu agar usaha ini direlokasi. Selama itu akan semakin banyak warga kami yang terkena TB. Apa pemerintah mau semua masyarakatnya terkena TB paru?” kata Firman

Rekor Baru Di Indonesia Dimana 10.000 Orang Makan Tahu Gejrot

Sebuah rekor dari Musium Rekor Indonesia (MURI) diserahkan kepada PT Karya Bersama Takarub menyusul aksi 10 ribu orang memakan tahu gerjot, makanan khas Cirebon, Sabtu siang, yang diselenggarakan di Cirebon Super Blok (CSB).

Soetjipto Handoko, GM PT Karya Bersama Takarob, selaku developer CSB, mengatakan tahu gejrot sengaja dipilih sebagai menu pemecah rekor karena merupakan kuliner jajanan khas Cirebon dan diharapkan pemecahan rekor ini akan mengangkat nama Kota Cirebon sebagai salah satu daerah yang kaya masakan kuliner.

“Kami semula menyediakan 11.000 cup tahu gejrot, namun kemudian ditambah lagi 1.000 cup karena peserta membludak, dan sampai penutupan tercatat ada 14.000 pendaftar,” katanya.

Jumlah tahu yang disediakan mencapai 120 ribu tahu dan semua peserta yang mendaftar mendapatkan jatah mereka. “Hari ini mungkin sulit cari tahu gejrot karena tahunya semua teserap di sini,” katanya setengah guyon.

Selain pemecahan rekor di lokasi proyek CSB juga diadakan peresmian Tenca CSB sebuah pusat kuliner yang diklaim terbesar se-Jawa Barat karena mempunyai 51 tenant dengan ratusan menu kuliner dari lokal maupun cita rasa internasional.

“Saya klaim ini terbesar se-Jawa Barat karena yang tersebesar saat ini di Hiper Square Bandung hanya mempunyai kurang dari 40 tenant,” katanya.

Walikota Cirebon Subardi SPd hadir meresmikan Tenda CSB dengan pengguntingan pita disertai pelepasan balon ke udara.

Menurut Walikota, semakin banyak pusat kuliner yang tumbuh maka diharapkan bisa menjadi daya tarik wisata di Kota Cirebon.

“Jakarta-Cirebon hanya tiga jam dengan kereta sehingga dengan beregam kuliner diharapkan warga Jakarta bisa berkunjung ke Cirebon untuk menikmati beragam makanan, dan pulangnya bisa membawa berbagai cindera mata khas Cirebon,” katanya.

Ia juga meminta pengelola kuliner bisa terus mempromosikan makanan khas Cirebon sehingga bisa terkenal ke seluruh nusantara

Hematologi Bila Darah Membeku Dan Menjadi Penyumbat

Di era modernisasi, dunia makin tanpa batas. Perjalanan lintas benua dengan pesawat selama belasan jam pun kian banyak dilakukan sebagian masyarakat di berbagai belahan dunia untuk berbagai urusan. Akan tetapi, perjalanan panjang itu ternyata bisa membahayakan kesehatan, bahkan mengancam jiwa penumpang.

Dalam sebuah rute perjalanan dari Asia ke Amerika Serikat, misalnya, para penumpang pesawat kelas ekonomi harus duduk selama belasan jam. Siapa menduga jika perjalanan itu berujung maut bagi salah seorang penumpang pesawat akibat mengalami darah beku yang menyumbat pembuluh vena.

”Ini dikenal sebagai sindroma penumpang pesawat kelas ekonomi. Karena otot kaki tidak bergerak saat duduk di pesawat dalam waktu lama, penumpang bisa mengalami terjadinya darah beku yang menyumbat pembuluh vena (venous thromboembolism/VTE) di paru-paru,” kata Direktur Institut Riset Thrombosis, London, Inggris, Prof Ajay Kakkar.

Gumpalan darah yang membeku dapat merusak dan memblokir sirkulasi darah dalam tubuh. Salah satu bagian dari bekuan darah itu kemungkinan bisa pecah dan pada akhirnya memblokir pembuluh darah sehingga memotong pasokan darah ke sejumlah organ penting dalam tubuh. Proses bekuan darah yang pecah dan menyumbat pembuluh darah vena dikenal sebagai VTE.

Menjaga sirkulasi

Ada sejumlah faktor utama yang berperan penting dalam menjaga sirkulasi darah agar tidak membentuk bekuan darah. Jika darah mengalir bersama pembuluh darah, itu akan mengurangi risiko terjadinya bekuan darah. Ketika aliran darah dalam pembuluh vena tidak lancar, hal ini memberi kesempatan bagi darah untuk membeku.

Faktor lain adalah menjaga agar dinding pembuluh darah tetap utuh, karena hancurnya dinding pembuluh darah, misalnya akibat pembedahan atau terluka, bisa menyebabkan aliran darah membentuk gumpalan darah yang membeku. Pemeliharaan tubuh untuk menjaga keseimbangan antara pengenceran dan pembekuan darah juga perlu dijaga agar tidak terbentuk bekuan darah.

Komplikasi

Darah beku yang menyumbat pembuluh darah vena dapat menimbulkan komplikasi yang berakibat fatal bagi penderitanya. Untuk menghindari terjadinya komplikasi yang membahayakan keselamatan jiwa pasien, upaya pencegahan perlu dilakukan kepada mereka yang berisiko terserang VTE.

”VTE merupakan salah satu isu utama kesehatan masyarakat yang sebenarnya dapat dengan mudah dicegah, baik pada pasien medik akut maupun yang dioperasi,” kata konsultan vaskular Dr Alexander Cohen dari Departemen Bedah King’s College Hospital London, dalam Pertemuan Asia Pasifik Pakar VTE, Sabtu (26/7) di Nusa Dua, Bali.

VTE dapat terjadi pada semua tempat dalam pembuluh darah vena, tetapi manifestasi paling umum adalah deep vein thrombosis (DVT) atau trombosis vena dalam, biasanya terjadi di bagian kaki. DVT merupakan pembentukan bekuan darah pada satu dari pembuluh vena dalam. Jenis trombosis ini dapat terjadi setelah proses pembedahan.

”Bila tidak segera ditangani secara tepat, kondisi ini dapat menimbulkan komplikasi yang bisa berakibat fatal. Salah satunya adalah emboli paru atau pulmobary embolism (PE),” kata Ajay.

Emboli paru terjadi apabila darah beku lepas dari lokasi terbentuknya bekuan darah dan masuk ke aliran darah menuju jantung lalu menyumbat di paru-paru sehingga mengancam jiwa pasien.

Emboli paru dialami 2-4 persen dari pasien DVT. ”Mayoritas pasien DVT yang mengalami emboli paru tidak menunjukkan gejala spesifik sehingga sulit dideteksi,” ujarnya. DVT atau PE bisa terjadi pada pasien medis akut yang dirawat dan tirah baring seperti penderita iskemik stroke akut, pasien infark jantung akut, penderita infeksi paru akut, dan hampir semua jenis kanker.

Pasien yang baru menjalani operasi seperti bedah ortopedi juga merupakan faktor risiko terjadinya DVT. Beberapa faktor risiko lain adalah, usia di atas 40 tahun, obesitas, ketidakmampuan bergerak, bepergian dengan pesawat lebih dari delapan jam, kehamilan, dan terapi hormon.

”Faktor risiko utama DVT adalah usia lanjut, penderita kanker, gagal jantung, dan penyakit paru-paru kronis,” ujar Cohen.

Di Amerika Serikat, kasus VTE mencapai 745.000 pasien per tahun dan 235.000 orang di antaranya berakibat fatal. Laporan lain menyebutkan, insiden DVT 145 per 100.000 penduduk, sedangkan emboli paru tanpa DVT 69 per 100.000 penduduk yang artinya emboli paru itu tidak selalu disertai DVT. Sementara itu, di Inggris, VTE menyebabkan 60.000 kematian setiap tahun.

Hasil studi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menunjukkan, dari 17 pasien yang dioperasi, 13 orang menjalani pemeriksaan venografi dan sembilan di antaranya positif DVT.

”Banyak pasien tidak terdeteksi mengalami bekuan darah pada pembuluh vena sehingga menghambat kesembuhan,” ujar ahli hematologi-onkologi dr Djumhana.

Pencegahan

”Darah beku yang menyumbat pembuluh darah vena sebenarnya dapat dicegah dengan sering berjalan-jalan atau menggerakkan otot kaki, termasuk bagi penumpang pesawat dengan lama perjalanan lebih dari 8 jam,” kata Djumhana. Dengan berlatih menggerakkan otot, terutama bagian kaki, secara teratur, serangan VTE dapat dihindari.

Bagi pasien yang harus dirawat dan tirah baring dalam waktu lama atau sulit bergerak, pencegahan dilakukan dengan pemberian antikoagulan, baik suntikan maupun oral. Suntikan dapat diberikan intra vena langsung atau disuntik subkutan. Obat suntikan parenteral seperti Heparin, sedangkan yang subkutan adalah Heparin berbobot molekuler rendah (LMWH), bertujuan mencegah pembekuan darah pada pembuluh vena atau arteri.

”Low molecular weight Heparin (LMWH) lebih aman, efektif mengurangi angka kematian karena emboli paru, tidak meningkatkan risiko perdarahan, dan mengurangi efek samping penggunaan jangka panjang, seperti pengeroposan tulang dibanding jenis terapi pencegahan lain,” ujarnya. Pemberian obat antikoagulan ini diberikan pada mereka yang berisiko mengalami DVT atau PE, terutama sebelum dilakukan operasi besar dan bedah ortopedi.

Karena tingginya angka kematian akibat pembekuan darah yang menyumbat pembuluh vena, tutur Ajay, saat ini obat antikoagulan telah direkomendasikan di banyak negara sebagai pencegahan komplikasi pada pasien dengan faktor risiko mengalami DVT. Akan tetapi, perlu diantisipasi efek samping penggunaan obat ini dalam jangka panjang terutama perdarahan dan osteoporosis pada pasien.

Kurang peduli

Hasil studi global ENDORSE yang dipublikasikan dalam jurnal The LANCET memperlihatkan, 52 persen dari total jumlah pasien di rumah sakit itu berisiko mengalami VTE, mereka adalah pasien yang dioperasi dan pasien yang dirawat. Studi tersebut melibatkan 60.000 pasien di 358 rumah sakit di 32 negara di Eropa, Amerika, Timur Tengah, Asia, Australia, dan Afrika Utara.

Akan tetapi, hanya sekitar 50 persen dari semua pasien dengan risiko terkena VTE yang mendapat terapi pencegahan dengan tepat. Dengan rincian, 59 persen dari pasien yang menjalani operasi dan berisiko terkena VTE, serta 40 persen dari pasien medik yang berisiko mengalami VTE.

”Tidak ada perbedaan nyata antara kondisi di Asia, Eropa, Amerika, Timur Tengah, dan Afrika,” kata Cohen.

Kondisi ini disebabkan, antara lain, VTE belum dianggap sebagai masalah, khawatir terjadi perdarahan, ditambah dengan keterbatasan waktu, kurangnya staf dan sumber daya di rumah sakit, mahalnya biaya pencegahan,” kata Cohen yang ikut memimpin tim riset global itu. Penyebab lain adalah, kurangnya informasi tentang efektivitas terapi dan sulitnya mengubah perilaku petugas.

Temuan ENDORSE ini dinilai penting dalam upaya memperbaiki sistem pelayanan kesehatan nasional di berbagai negara. ”Jika kita ingin memperbaiki hasil terapi pada pasien, kita perlu mengidentifikasi semua pasien yang dioperasi maupun pasien medik yang memiliki faktor risiko VTE dan memberi terapi untuk mencegah VTE,” ungkapnya.

Maka dari itu, kesenjangan antara pedoman penerapan pencegahan VTE dan praktik di berbagai rumah sakit di seluruh dunia perlu diatasi. Rendahnya kesadaran mengenai prevalensi pasien yang berisiko mengalami VTE merupakan alasan utama terjadinya kesenjangan ini. ”Dokter harus menginformasikan kepada pasien bahwa mereka berisiko terserang VTE,” katanya.

Program Keluarga Berencana KB Harus Rasional

Indikasi akan terjadi ledakan penduduk di Tanah Air menguat. Bukti empiris menunjukkan, angka fertilitas total atau total fertility rate/TFR lebih tinggi daripada angka ideal untuk mencapai penduduk stabil.

Terindikasi, penduduk terus bertambah sekitar 1,3 persen/tahun. Jika angka itu bertahan, jumlah penduduk akan berlipat dua (doubling population) dalam tempo 53 tahun dari saat ini. Tak mengherankan bila Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarif menilai Indonesia berpotensi mengalami baby boom tahap kedua (Kompas, 22/7/2008).

Rasionalitas

Perubahan tingkat kelahiran itu, antara lain, karena kendurnya program KB. Perubahan sistem pemerintahan diikuti otonomi daerah dinilai ikut mengendurkan program KB di Tanah Air.

Untuk menurunkan tingkat kelahiran, pentingkah program KB? Turunnya kelahiran di Eropa Barat menunjukkan, program KB bukan faktor penting, tetapi modernisasi dengan ciri rasionalitas dalam cara berpikir (David Yaukey, Demography: The Study of Human Population, 1985).

Cara berpikir rasional yang termanifestasi dalam perubahan perilaku pengambilan keputusan guna mencapai tujuan (termasuk ber-KB) umumnya berdasarkan pertimbangan ekonomi dan efisiensi. Padahal, di masyarakat tradisional, suatu keputusan tidak berubah dari generasi ke generasi.

Adapun faktor pendorong lahirnya cara berpikir rasional masyarakat Eropa Barat adalah perkembangan sosial ekonomi yang ditandai pergeseran masyarakat dari pedesaan ke perkotaan, dari pertanian ke industri dalam lapangan kerja dan aktivitas ekonomi (Yaukey, 1985).

Salah satu wujud nyata cara berpikir rasional adalah dalam menilai anak (child value). Pada masyarakat modern, nilai anak tidak dikaitkan faktor produksi tetapi penerus keturunan. Maka, kualitas anak perlu dijaga dan itu memerlukan biaya sosial, ekonomi, dan psikologi. Akibatnya, keputusan memiliki jumlah anak disesuaikan kemampuan dalam membesarkan anak, yang umumnya menginginkan sedikit anak. Keputusan memiliki sedikit anak ini menjadi pendorong transisi fertilitas di Eropa Barat. Faktor terpenting lain adalah keputusan penundaan usia kawin dan tidak kawin (Coale, 1973).

Sedangkan pada masyarakat tradisional, anak dinilai sebagai investasi faktor produksi untuk membantu penghasilan keluarga. Akibatnya, keputusan untuk memiliki banyak anak tidak berubah dari generasi ke generasi.

Informasi KB

Celakanya, cara berpikir rasional masyarakat Eropa Barat tidak sama dengan masyarakat di Tanah Air. Kenyataan ini terdeteksi dari perilaku yang belum berubah, seperti banyak penduduk menikah pada usia muda, dan cenderung beranak banyak. Maka, kemandirian ber-KB pada masyarakat Eropa Barat tidak bisa diharapkan kepada masyarakat kita sehingga peran pemerintah (program KB) amat diperlukan.

Namun, peran pemerintah tidak dapat dilakukan sembarangan karena program KB terkait hak asasi manusia (HAM). Keputusan seseorang untuk ber-KB dari keinginan sendiri tidak bisa dipaksakan (Watson, 1982).

Watson mengingatkan, ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam menjalankan program KB, yaitu informasi, ketersediaan alat/cara, dan layanan KB. Ketiga aspek itu harus berjalan paralel dan seimbang. Berdasarkan ketentuan ini, belum terlihat apakah mengendurnya program KB nasional karena aspek informasi, ketersediaan alat/cara, dan layanan KB atau kombinasi ketiganya.

Lebih komunikatif

Ditengarai, aspek ketersediaan alat/cara dan layanan KB kerap dituding sebagai penyebab mengendurnya program KB. Padahal, aspek informasi yang sering terabaikan memberi andil besar dalam program KB. Bahkan, aspek informasi KB diperkirakan memiliki kekuatan melebihi aspek ketersediaan alat/cara dan layanan KB. Salah satu faktor penting yang mendasari kekuatan informasi adalah pada unsur pengetahuan dan pembelajaran.

Informasi KB bernuansa pengetahuan dan pembelajaran amat diperlukan mengingat tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah serta pengaruh kultur, khususnya pada masyarakat pedesaan. Maka, informasi KB dapat diarahkan membentuk pemikiran rasional, terutama dalam keputusan penundaan usia kawin dan pembatasan kelahiran.

Rasionalitas ber-KB di masyarakat perlu terus diupayakan guna menurunkan fertilitas di Tanah Air. Caranya, mendesain informasi KB lebih komunikatif, edukatif, dan persuasif.

Untuk menghasilkan desain informasi KB yang efektif mungkin perlu dilakukan pemerintah pusat, sementara untuk aspek alat/cara KB dan layanannya dilakukan pemerintah daerah. Cara demikian sekaligus dapat menjembatani gap antara kebijakan KB pada level makro (nasional) ke keputusan ber-KB pada level mikro (rumah tangga). Eloknya, rasionalitas ber-KB sejalan dengan HAM.

Razali Ritonga Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Pemberian ASI Eksklusif Menurun

Menurut Sensus Dasar Kesehatan Indonesia, pemberian air susu ibu eksklusif terus menurun. Pada tahun 1997 sebesar 42,4 persen, menurun menjadi 39,5 persen tahun 2003. Pemakaian susu botol justru meningkat dari 10,8 persen tahun 1997 menjadi 32,4 persen pada tahun 2003.

”Dua bulan pertama, sekitar 80 persen bayi baru lahir mendapat ASI eksklusif. Tetapi, ketika masuk usia tiga bulan, pemberian ASI eksklusif umumnya terputus,” kata dr I Gusti Ayu Nyoman Partiwi dari Satuan Tugas ASI Pengurus Besar Ikatan Dokter Anak Indonesia (PB IDAI), Jumat (1/8) di Jakarta.

Terhentinya pemberian ASI eksklusif terjadi pada ibu bekerja, terutama di perkotaan. Mereka kembali bekerja setelah cuti melahirkan—3 bulan.

Sebagian besar perempuan kesulitan menyusui bayinya maupun memerah ASI di tempat kerja. Selain padatnya aktivitas kerja, masih sedikit perusahaan yang menyediakan tempat khusus untuk menyusui bayi maupun memerah ASI. Padahal, jika tidak diperah secara teratur, produksi ASI akan terus turun.

Ketidaktahuan para ibu tentang manajemen laktasi, seperti cara memerah dan menyimpan ASI, turut menghambat proses menyusui. Banyak ibu tidak percaya diri produksi ASI-nya mencukupi sehingga memberi susu formula kepada bayinya.

Maih banyak ibu yang tidak mengerti soal laktasi. Menurut Partiwi peran rumah sakit amat penting. Rumah sakit seharusnya mengajarkan soal laktasi sejak pemeriksaan kehamilan hingga paska kelahiran.

Nutrisi terbaik

Untuk mendukung para ibu dapat memberi ASI eksklusif enam bulan, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) menyelenggarakan acara ”Menyusui Serentak Ibu Indonesia”, Sabtu (2/8) ini, pada acara puncak dalam rangka Pekan ASI Sedunia.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan pemberian ASI pertama kali dilakukan satu jam setelah bayi lahir. ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa tambahan makanan dan minuman, juga termasuk air putih. Menyusui juga seharusnya dilakukan sesuai keinginan bayi sesering mungkin dan diupayakan tidak menggunakan botol

Michael Bloomberg dan Bill Gates Ajak Pemerintah Perangi Wabah Rokok yang Mendunia

Bloomberg dan Gates Menjanjikan $500 Juta dan Menghimbau Pemerintah agar Melaksanakan Campur Tangan yang Sudah Terbukti untuk Mengurangi Penggunaan Tembakau, dan Menyelamatkan Jiwa

NEW YORK, 24 Juli (ANTARA/PRNewswire-AsiaNet) — Michael Bloomberg dan Bill Gates hari ini mengumumkan upaya bersama untuk memerangi wabah merokok yang mendunia. Penanaman modal gabungan senilai $500 juta akan membantu pemerintah di negara-negara berkembang melaksanakan kebijakan yang sudah terbukti dan meningkatkan pendanaan untuk pengawasan tembakau. Sebanyak satu miliar orang pada abad ini — lebih dari dua-pertiga di negara berkembang — dapat meninggal karena penyakit akibat tembakau/merokok, kecuali jika tindakan segera diambil. Paula Johns, direktur eksekutif Aliansi Pengawasan Penggunaan Tembakau di Brazil, dan wartawan siar Charlie Rose bergabung dengan Bloomberg dan Gates dalam pengumuman tersebut.

Inisiatif Bloomberg untuk Mengurangi Penggunaan Tembakau, yang dikukuhkan pada 2005 dan mencakup janji uang senilai $125 juta, akan diperpanjang dengan komitmen lagi senilai $250 juta berjangka waktu empat tahun. Ini menambah komitmen total Bloomberg saat ini menjadi lebih dari $375 juta.

Yayasan Bill & Melinda Gates mengumumkan akan menanamkan modal $125 juta selama lima tahun guna memerangi wabah merokok, termasuk hibah senilai $24 juta kepada Inisiatif Bloomberg. Di samping hibah kepada Bloomberg, Yayasan Gates akan mendukung berbagai upaya tambahan untuk mengurangi tingkat penggunaan tembakau di negara-negara seperti China dan India, dan juga membantu mencegah wabah penyakit akibat merokok mulai mengakar di Afrika.

Inisiatif Bloomberg mendukung proyek yang menaikkan pajak tembakau, mengubah citra tembakau, melindungi orang-orang yang tidak merokok terpapar asap rokok orang lain dan membantu orang berhenti merokok. Inisiatif ini mendukung upaya sektor umum untuk mendidik dan menganjurkan perubahan, serta sistem pemantauan kebijakan dan penggunaan tembakau yang ketat. Pendanaan Yayasan Gates kepada Bloomberg akan mempercepat pelaksanaan paket MPOWER strategi pengawasan tembakau yang sudah terbukti dan membangun bukti ekonomi yang mendukung pengawasan tembakau dalam dua tahun mendatang.

“Pada saat saya mengumumkan inisiatif ini, saya berharap orang lain akan melangkah maju,” kata Bloomberg. “Saya senang Bill dan Melinda Gates mendukung salah satu upaya kesehatan masyarakat terpenting di zaman kita. Komitmen kami akan membantu pemerintah menghadapi wabah penyakit akibat tembakau dengan melaksanakan paket MPOWER yang sudah terbukti. Ini berarti menjamin program pengawasan tembakau, menaikkan pajak rokok, melancarkan kampanye informasi umum, menciptakan ruang publik untuk merokok dan melarang iklan rokok.”

Penyakit akibat merokok menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar yang dihadapi negara-negara berkembang,” ujar Bill Gates, ketua bersama Yayasan Gates. “Kabar baiknya adalah, kita tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan jutaan jiwa, dan di mana terdapat upaya, mereka berhasil. Kami berkenan bergabung dengan Walikota Bloomberg, yang memprioritaskan perang melawan rokok di Kota New York dan seluruh dunia.”

Bloomberg dan Gates menghimbau pemerintah dan pemuka usaha agar lebih memprioritaskan perang melawan rokok dengan meningkatkan sumber daya pengawasan tembakau dan melaksanakan kebijakan yang sudah terbukti untuk mengurangi penggunaan tembakau. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, 3,9 miliar orang tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah yang membelanjakan kurang dari $20 juta dolar per tahun gabungan untuk pengawasan tembakau. Dewasa ini, negara-negara ini juga memungut pajak rokok lebih dari $66 miliar.

Ketika Kota New York mulai bebas rokok pada 2002, hanya satu negara bagian dan tidak ada negara yang bebas rokok. Dewasa ini, banyak negara bagian dan negara bebas rokok. Kisah keberhasilan pengawasan tembakau muncul dari seluruh dunia:
– Sebanyak 24 negara bagian (termasuk negara bagian New York dan Washington) serta Distrik Columbia kini memberlakukan undang-undang yang mengharuskan seluruh restoran dan bar bebas rokok.

– Uruguay, Inggris, Perancis, Selandia Baru, Italia dan Irlandia seluruhnya bebas rokok.
– Berbagai kota seperti Kota Meksiko, Meksiko; Abuja, Nigeria; Beijing, China; dan negara peserta Olimpiade lain melaksanakan undang-undang dan peraturan anti rokok.
– Uruguay, Turki dan negara lain melaksanakan kebijakan pengawasan tembakau komprehensif paket MPOWER.
– Mesir baru-baru ini menaikan pajak rokoknya.
– Brazil dan negara lain menggunakan peringatan bergambar pada kemasan rokok untuk memperingatkan masyarakat tentang bahaya merokok.
– Filipina melarang iklan rokok di segala bentuk media massa.

Awal tahun ini, Bloomberg dan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia Margaret Chan mengumumkan paket MPOWER berbasis bukti PBB yang membantu pemerintah mengambil langkah-langkah paling efektif untuk menghadapi penggunaan tembakau. Meskipun MPOWER telah terbukti mengurangi dengan cepat pengunaan tembakau dan menyelamatkan jiwa di Kota New York dan negara lain, kurang dari lima persen penduduk dunia tercakupi oleh campur tangan MPOWER.

Keenam komponen paket MPOWER adalah:
Memantau penggunaan tembakau dan kebijakan untuk mencegahnya
Melindungi orang dari asap rokok
Menawarkan bantuan agar orang berhenti merokok
Memperingatkan tentang bahaya merokok
Memperkuat larangan atas iklan, promosi dan sponsor rokok
Menaikkan pajak rokok

“Bill dan saya ingin memperjelas besarnya masalah ini dan mengkatalisasikan gerakan mendunia pemerintah dan masyarakat madani guna menghentikan wabah merokok,” kata Bloomberg. “Kami menantang pemerintah agar menunjukkan kepemimpinan dengan melaksanakan langkah pengawasan tembakau, karena semakin banyak orang melakukannya, dan meningkatkan pendanaan upaya-upaya ini.”

Latarbelakang Tembakau/Rokok
– Terdapat lebih dari satu miliar perokok di dunia dewasa ini (lebih dari satu dari empat orang dewasa), dan rokok menewaskan lebih banyak orang daripada zat tunggal lain.
– Rokok menewaskan separuh perokok kecuali jika mereka berhenti, dan banyak lagi terlumpuhkan akibat rokok. Rata-rata usia mereka yang tewas akibat rokok berkurang 10-15 tahun. Asap rokok yang terhirup orang lain (perokok pasif) menyebabkan penyakit paru-paru, kanker, bobot yang menyusut saat lahir dan kematian janin dan juga masalah lain pada perokok pasif.
– Lebih dari lima juta orang meninggal akibat rokok setiap tahun — lebih dari gabungan AIDS, tuberkulosis dan malaria. Dalam abad ini, rokok dapat menewaskan lebih dari satu miliar orang, kecuali jika tindakan segera diambil.
– Lebih dari 80 persen kematian akibat merokok akan terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah pada 2030.
– Keluarga termiskin di Bangladesh membelanjakan hampir 10 kali lebih banyak untuk membeli rokok daripada untuk pendidikan.
– Tingginya biaya pengobatan penyakit akibat merokok memelaratkan lebih dari 50 juta orang di China; dengan 350 juta perokok — ketiga dari jumlah total di dunia — Sekitar satu juta orang di China meninggal tiap tahun akibat merokok.
– Orang Indonesia membelanjakan rata-rata 2,5 kali lebih banyak untuk membeli rokok dari pada untuk pendidikan, dan 3,2 kali lebih banyak untuk membeli rokok daripada untuk kesehatan. Merokok di kalangan wanita Indonesia, yang biasanya dipandang tidak pantas, kini dipandang modern dan ngetren, khususnya di kota-kota besar.
– Korban jiwa akibat merokok di India diperkirakan naik dari 700.000 setiap tahun menjadi 930.000 pada tahun 2010, dengan bidi saat ini mencakup 77 persen pasar rokok. Kajian menunjukkan bahwa kemungkinan perokok bidi mengidap kanker lima sampai enam kali lebih besar daripada orang yang tidak merokok.
– Keefektifan campur tangan pengawasan tembakau dikukuhkan dengan baik oleh kajian ilmiah ketat; melaksanakan program yang sudah terbukti dapat mengurangi tingkat merokok di mana mereka tinggi dan mencegah kenaikan di mana tingkatnya rendah.

Tentang Inisiatif Bloomberg
– Inisiatif Bloomberg untuk Mengurangi Penggunaan Tembakau mendukung upaya sektor umum dan masyarakat madani untuk melaksanakan berbagai strategi dalam pengawasan tembakau di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, khususnya China, India, Indonesia, Federasi Rusia dan Bangladesh.
– Inisiatif Bloomberg mendukung program pelatihan, lokakarya jurnalisme, pengembangan kampanye pendidikan publik media massa di negara bersangkutan, pembangunan kapasitas dan pemantauan mendunia melalui laporan WHO mengenai kebijakan pengawasan tembakau khusus negara dan survei atas kelaziman penggunaan tembakau pada orang dewasa dari rumah ke rumah berbasis populasi.
– Satu aspek Inisiatif Bloomberg adalah memberikan dana pengawasan tembakau ke negara berpenghasilan rendah dan menengah melalui program hibah kompetitif (www.tobaccocontrolgrants.org); lebih dari 125 hibah telah diberikan di 36 negara.
– Inisiatif Bloomberg untuk Mengurangi Penggunaan Tembakau dilaksanakan melalui lima organisasi mitra: Kampanye Anak Bebas Tembakau, Yayasan Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit, Sekolah Tinggi Kesehatan Masyarakat Johns Hopkins, Organisasi Kesehatan Dunia dan Yayasan Paru Dunia.

Pengawasan Tembakau di Kota New York
– Program pengawasan tembakau Kota New York mencakup penaikan pajak rokok, membuat hampir seluruh tempat kerja bebas rokok, melancarkan kampanye pendidikan umum, membantu orang berhenti merokok serta memantau tingkat merokok dan hasil program.
– Selama 10 tahun sebelum program di Kota New York dilaksanakan, tidak ada penurunan tingkat merokok. Antara tahun 2002 dan 2007, di bawah kepemimpinan Bloomberg, program komprehensif Kota New York mengurangi kebiasaan merokok di kalangan orang dewasa sampai 300.000 orang, dari 21,6 persen menjadi 16,9 persen, sehingga mencegah 100.000 kematian dalam beberapa tahun mendatang. Kebiasaan merokok di kalangan remaja menurun dari 17,6 persen pada 2001 menjadi 8,5 persen pada 2007, tingkat yang hampir dua-pertiga lebih rendah daripada tingkat nasional kebiasaan merokok di kalangan remaja yang akhir-akhir ini.

SUMBER Yayasan Bill & Melinda Gates

KONTAK: Yayasan Bill & Melinda Gates,
+1-206-709-3400,
media@gatesfoundation.org; atau

Robert Lawson dari Bloomberg,
+1-212-843-8040,
rlawson@rubenstein.com; atau

Untuk keterangan tambahan mengenai wabah rokok yang mendunia, Vince Willmore dari Campaign for Tobacco-Free Kids,
+1-202-296-5469,

Kate Ruddon dari CDC Foundation,
+1-404-653-0790, or

Tim Parsons dari Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health,
+1-410-955-7619, atau

Dr. Judith Mackay dari World Lung Foundation dan IUATLD, +852-2719-1995, atau

Marta Seoane dari World Health Organization,
+412-2791-2489

Situs Web: http://www.tobaccocontrolgrants.org