Ketidak Kompetenan Pertamina Dalam Pengadaan Gas 3kg Memakan Korban Ribuan Usaha UKM Yang Menjadi Tulang Punggung Ekonomi Indonesia

Kelangkaan gas tabung isi 3 kilogram yang terjadi tiga hari terakhir mengakibatkan sejumlah pedagang makanan keliling di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi tidak menjajakan dagangan mereka mulai Rabu dan Kamis (11/12). Jika kelangkaan terus terjadi, usaha sektor informal ini bakal hancur.

”Selasa saya mencari gas ke mana-mana, tapi enggak dapat. Karena enggak punya gas, saya tidak jualan hari ini,” kata Sarbin (40), pedagang mi ayam keliling di Salemba, Jakarta Pusat.

Hari Rabu, Sarbin tidak berdagang. Dia hanya mengunjungi teman sesama pedagang mi ayam di Kemayoran, Jakarta Pusat. Akibat tidak berdagang Sabrin kehilangan pendapatan kotor sebesar Rp 250.00 per hari.

Maman (36), pedagang mi ayam di Kemayoran, Jakarta Pusat, mengalami nasib sama dengan Sabrin. Kamis ini, dia tak menjajakan makanan lagi karena belum mendapatkan pasokan gas. ”Saya enggak tahu kapan gas akan datang,” kata Maman saat ditemui di Kemayoran.

Ketua Paguyuban Mi Ayam Tunggal Rasa Wakidi membenarkan bahwa sejumlah penjaja mi ayam yang berada di bawah binaannya satu per satu mulai tidak berjualan.

”Hari Rabu, ada lima pedagang mi ayam binaan saya di Salemba enggak berdagang karena gas habis. Saya mau bantu memasok gas untuk pedagang binaan saya, tetapi di sini gas juga langka,” kata Wakidi, pedagang mi yang memiliki binaan sebanyak 120 pedagang mi ayam.

Dipasok

Pemilik usaha bakmi Kondang di Jakarta dan Tangerang mengatakan, beberapa penjaja mi ayam keliling miliknya di Mayestik dan Ciledug (Tangerang) hari Selasa mengeluh kekurangan bahan bakar.

”Saya terpaksa memasok gas dari sini karena kebetulan di daerah sekitar Pertukangan ini gas masih ada,” kata Sakijan yang membawahkan 120 penjaja mi ayam keliling.

Di Bekasi, gas tabung isi 3 kg menembus harga Rp 20.000 per tabung, Selain harga tinggi, produk itu menghilang di pasaran. Nesi (34), penjual gorengan tahu, tempe, dan singkong di Perumnas I, Bekasi Selatan, mengaku terpaksa berkeliling ke sejumlah warung untuk memperoleh gas tabung isi 3 kg. Dia akhirnya mendapatkan gas seharga Rp 20.000 per tabung.

Keluhan senada diungkapkan Saryat (37), pedagang bubur ayam di ruko Sentra Niaga Kayuringin, Bekasi Selatan, dan Warno (60), pedagang mi ayam di Kranji, Bekasi Barat. Mereka mengaku kelangkaan gas membebani usaha kecil mereka

Ketidak Becusan Pertamina Dalam Merencanakan Perbaikan Menyebabkan Rakyat Indonesia Menderita

Terhambatnya pasokan gas dari Pertamina menyebabkan warga Jakarta dan sekitarnya kesulitan memenuhi kebutuhan elpijinya. Sebagian warga terpaksa berkeliling kota dan antre memesan isi ulang gas hingga tiga hari. Harga elpiji pun melambung Rp 1.000-Rp 10.000 per tabung.

”Sudah tiga hari ini saya terus mencari isi ulang tabung gas ukuran 3 kilogram. Sampai keliling Bogor, tetapi tanpa hasil. Semua agen dan pangkalan tidak punya stok,” kata Ari Husnul (32), warga Bogor yang bekerja di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Selasa (9/12). Hal senada diungkapkan Tarta, warga Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sopir agen gas turut mengeluh karena ketidakpastian ketersediaan pasokan dari Pertamina. Hingga kemarin antrean puluhan truk pengangkut tabung kosong elpiji 3 kg dan 12 kg masih terjadi di stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di Jalan Abdul Wahab, Sawangan, Depok, yang juga melayani agen elpiji dari Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.

Mahbub, sopir agen gas di Serang, Banten, menambahkan, dalam kondisi normal mereka harus mengantre 4-5 hari untuk dapat mengisi ulang 600-700 tabung kemasan 3 kg di SPBG Serang. Kini, antrean dipastikan akan lebih lama lagi.

Ketua Himpunan Wiraswastawan Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Banten Rahmat Halim mengatakan, ketersediaan elpiji memang belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Di Banten, kebutuhan elpiji mencapai 99.000 tabung per hari. Namun, pasokan yang diterima hanya 14.000-21.000 tabung per hari.

Kondisi itu membuat warga kebingungan karena jatah minyak tanah sudah ditarik. Saat ini Banten hanya mendapat pasokan 106 kiloliter minyak tanah per hari, berkurang 75 persen dari sebelumnya.

Menurut juru bicara PT Pertamina (Persero), Anang R Noor, pasokan elpiji tersendat karena ada masalah teknis terkait perawatan rutin di kilang Balongan, Indramayu, dan lalu lintas kapal pengangkut gas terhalang gelombang laut tinggi.

Harga naik

Kekisruhan penyediaan elpiji oleh Pertamina ini ujung-ujungnya berdampak pada kenaikan harga isi ulang gas 3 kg dan 12 kg di pasaran.

Isdiyanto, pengecer gas ukuran 3 kg di Jalan Tanah Abang I, menambahkan, akibat terputusnya pasokan, harga elpiji pun melambung. Bulan November lalu, Isdiyanto masih bisa membeli tabung berisi gas 3 kg di agen Rp 13.000. Kini, agen menjual minimal Rp 14.000- Rp 15.000 per tabung. Isdiyanto dan para pengecer lainnya terpaksa menjual ke konsumen seharga Rp 16.000-Rp 18.000 per tabung.

Di sejumlah pengecer lain, isi ulang gas 12 kg yang seharusnya Rp 72.000-Rp 75.000, kini menjadi Rp 80.000-Rp 85.000

Fundamentalis Agama Merupakan Imperialisme Gaya Baru Dengan Cara Melakukan Kontrol Dan Kepemilikan Bersama Atas Tubuh Perempuan, Seperti Undang Undang Pornografi Indonesia ?

Fundamentalisme agama hanyalah satu dari tiga alat imperialisme baru. Ia tak bisa dipahami di luar agenda imperialis mengenai globalisasi dan tak bisa dilepaskan dari konteks politik pasca-Perang Dingin. Tujuannya mendominasi, dan menguasai, dengan cara perang dan mengontrol tubuh perempuan.

Demikian inti pemaparan Azra Talat Sayeed dari organisasi Roots of Equality, Karachi, Pakistan, dalam diskusi mengenai fundamentalisme di Asia pada hari kedua Konferensi Kartini Asia Network di Abur, Bali, Senin (3/11). Pandangan ini senada dengan pendapat sejumlah intelektual dan aktivis dalam sesi-sesi diskusi mengenai seksualitas dan perempuan di daerah konflik.

”Alat imperialisme itu adalah globalisasi-neoliberal, dalam bentuk kebijakan ekonomi yang mengontrol sumber daya alam, buruh, privatisasi, deregulasi dan liberalisasi. Alat lainnya adalah militerisme dan fundamentalisme,” ujar Azra.

Dia mencontohkan konflik di perbatasan Pakistan, Afganistan, dan Irak terjadi karena invasi asing untuk memperebutkan sumber daya alam di wilayah itu. Dalam situasi itu, perempuan adalah pihak yang paling menderita. Mereka dianggap sebagai ”liyan” teralienasi dan selalu dicurigai sebagai musuh.

Secara terpisah, Prof Huma Ahmed Ghosh dari San Diego University, Amerika Serikat, mengatakan, opresi terhadap perempuan di Afganistan berlapis- lapis, yang tidak sendirinya berakhir setelah rezim Taliban tumbang.

”Kekerasan terhadap perempuan terus terjadi, dengan mengatasnamakan kehormatan keluarga,” ujar Huma. ”Dampak perang memperburuk situasi kemiskinan, meningkatkan perdagangan perempuan dan anak, dan perbudakan, baik terhadap anak perempuan maupun laki-laki,” ujarnya.

Di Indonesia

Feminis dan intelektual Muslim, Musdah Mulia, dalam sidang pleno, menengarai fundamentalisme agama digunakan sebagai klaim untuk menegakkan ajaran agama yang ortodoks tetapi mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia.

”Para politisi kerap memanipulasi agama untuk mencapai tujuan jangka pendek mereka,” ujarnya, ”Fundamentalisme mengontrol tubuh, mendiskriminasi perempuan, menegasikan pluralisme, anti intelektualitas.”

Valentina Sagala dari Institut Perempuan secara terpisah mengatakan, Undang-Undang Pornografi sebagai upaya politik mengatur secara eksplisit tubuh dan seksualitas perempuan. ”Dulu kontrol itu melalui wacana dan program, yaitu melalui pencitraan sosok ibu.”

Undang-Undang Pornografi— yang sebetulnya belum bisa diberlakukan itu—menegasikan semua persoalan riel yang dihadapi perempuan, seperti situasi kemiskinan yang kian buruk akibat kebijakan ekonomi pemerintah

Aktifitas Wartawan Indonesia Mulai Meresahkan Dan Melanggar Hak Asasi Orang Lain

Keluarga Amrozi di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Lamongan, Jawa Timur, memprotes wartawan media elektronika, karena dianggap terlalu berlebihan mengeksploitir keluarganya.

Kepala Desa Tenggulun, Abu Sholeh (40), Minggu, kepada ANTARA menyatakan keluarga Amrozi selain memprotes pemberitaan media elektronika, juga langsung mengadu kepada Polsek Solokuro dan aparat desa.

Protes juga disampaikan kepada wartawan yang bersangkutan.

Dalam pengaduannya, keluarga Amrozi meminta wartawan agar tak mengeksploitir keluarganya, terutama ibunya, Ny. Tariyem, karena sudah tua. Di samping itu, hingga sekarang ini jadwal pelaksanaan eksekusi Amrozi cs masih belum jelas.

“Permintaannya kami diminta menyuruh wartawan yang ada pergi dari desa,” katanya.

Menurut dia, keluarga Amrozi sebenarnya tidak keberatan dengan pemberitaan media elektronika, cetak dan radio, baik dalam dan luar Negeri. Tetapi, setelah Ny. Tariyem yang sedang bekerja di ladang menjadi pemberitaan media elektronika, akhirnya keluarga Amrozi menjadi keberatan.

Namun demikian, kata Abu, dirinya mengaku tidak bisa melarang wartawan yang jumlahnya puluhan, lengkap dengan kendaraan bermotor dan peralatan, untuk tidak meliput.

“Sikap desa hanya sebatas menertibkan wartawan yang berdatangan ke desa kami, agar tidak menggangu kegiatan sehari-hari masyarakat,” katanya menjelaskan.

Dia mencontohkan, puluhan kendaraan roda empat wartawan yang diparkir di jalan desa setempat malang melintang sempat menimbulkan protes warga. Sebab, warga yang membawa sapi atau cikar sapi tidak bisa atau berani lewat di jalanan itu.

“Kalau sekarang sudah tertib, karena kendaraannya masuk ke halaman sekolahan,” katanya.

Menurut dia, kendaraan wartawan yang diparkir di halaman sekolahan, kalau hari ini masih belum menimbulkan masalah, karena libur. Tetapi, ketika hari mulai masuk sekolah lagi akan menimbulkan masalah baru.

“Guru-guru sudah mulai mengeluh siswanya, baik TK, SD dan MTs tidak bisa konsentrasi karena melihat adanya wartawan,” katanya.

Sementara itu, Mualim, keluarga Amrozi, menyatakan kedatangan wartawan di Desa Tenggulun, juga memancing warga desa tetangga, mulai Desa Payaman, Sugihan dan Desa Sendang di Kecamatan Paciran, berdatangan untuk melihat kedatangan puluhan wartawan yang berkumpul di Tenggulun.

“Sejak kemarin warga lain desa berdatangan dengan naik sepeda motor, mirip rekreasi saja, “katanya, dengan nada prihatin

Megawati Menjual Gas Super Murah Ke China Selama 25 Tahun Hingga Merugikan Negara 75 Milyar Dollar Per Tahun Sementara Rakyat Kecil Harus Menanggung Akibatnya Dengan Hidup Makin Susah

TERUNGKAPNYA kontrak penjualan Liquefied Natural Gas (Gas Alam Cair/LNG) ke China dengan harga amat sangat murah untuk jangka waktu 25 tahun, terus terang membuat kita merenung. Sebegitu bodoh atau cerobohkah kita dalam melakukan hubungan bisnis dengan negara lain? Kontrak yang dibuat pemerintah Indonesia pada tahun 2002 semasa Presiden Megawati tersebut berpotensi merugikan negara 75 miliar dolar AS, bila dihitung dengan acuan harga gas sekarang.

Kecerobohan atau kebodohan itu menjadi sebuah ironi ketika rakyat saat ini megap-megap dengan kebutuhan bahan bakar. Didesak pemerintah untuk meninggalkan minyak tanah ke penggunaan gas, tetapi harga gas belakangan terus naik. Akibatnya, pemerintah menjual gas kepada rakyat sendiri lebih mahal daripada harga jual ke China.

Kontrak penjualan LNG hasil kilang gas Tangguh, Papua, itu cenderung merugikan kita sebagai penjual karena sedikitnya dua point. Pertama, harga gas dipatok 5 persen dari harga minyak. Kedua, harga minyak tidak boleh lebih dari 25 dolar AS per barel. Sebagai pembanding, kontrak serupa yang dibuat 30 tahun lalu tentang penjualan LNG Arun mencantumkan harga gas 7,5 persen dari harga minyak. Sedangkan kontrak LNG Bontang malah 15 persen.

Kabar ini terungkap setelah Wapres Jusuf Kalla berkunjung ke China. Menurut pemerintah China, inisiatif penentuan harga pada kontrak itu justru datang dari tim negosiasi kita yang saat itu dipimpin oleh Taufik Kiemas. Keputusan Presiden Megawati menunjuk suaminya sebagai ketua tim sangat berpeluang menimbulkan konflik kepentingan.

Bertolak dari ketimpangan itu, apalagi harga minyak dunia kini telah mencapai 120 dolar AS per barel, kita layak mengajak China untuk kembali ke meja perundingan menegosiasikan ulang kontrak tersebut. Sinyal positif datang dari Wapres China Xi Jinping yang agaknya lebih memperhatikan kepentingan jangka panjang hubungan kedua negara. Toh realitasnya, selama enam tahun China sudah menikmati keuntungan besar dari kontrak tersebut.

Secara internal, kita perlu menyiapkan tim renegosiasi yang kabarnya akan dipimpin Menko Perekonomian Sri Mulyani. Persiapan itu antara lain dengan mempelajari kontrak-kontrak sejenis yang telah atau pernah dilakukan pemerintah Indonesia. Bahkan kalau perlu mencari acuan kontrak serupa yang dilakukan negara-negara asing. Selain kebutuhan pemasaran gas alam kita, situasi krisis energi global juga menjadi pertimbangan tersendiri dalam menentukan besaran harga.

Secara moral elit politik juga harus mempertanggungjawabkan kontrak ini kepada rakyat. Panitian Hak Angket BBM di DPR sebagai instrumen politik bisa memasukkan masalah Kontrak Tangguh dalam pembahasan kebijakan energi nasional. Keputusan pemerintah SBY-JK menaikkan harga BBM yang jadi pemicu lahirnya penggunaan hak angket, pada kenyataannya juga tidak dapat dipisahkan dari kebijakan energi pemerintahan sebelumnya. Kalau kemudian ditemukan ada indikasi kepentingan pribadi atau kelompok pada kontrak yang timpang itu, maka instrumen hukum harus digunakan