Cara Keluar Dari Jeratan Bangsa Kuli

Harga diri bangsa kerap terusik oleh kisah pilu tenaga kerja Indonesia.

Kisah seperti terkatung-katungnya nasib ratusan pekerja asal Sukabumi di negeri tempatnya bekerja, penganiayaan Sumiati di Arab Saudi, tewasnya Rohani di Oman, dan telantarnya para TKW di Dubai berulang kali terjadi. Istilah ”bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa” seolah tak bisa lepas pada diri bangsa Indonesia. Istilah yang dipopulerkan Soekarno itu menggambarkan marjinalisasi dan proletarisasi bangsa di tengah alamnya yang luas dan kaya.

Soekarno mengaku mendapatkan istilah ini dari Muso ketika berguru pada tokoh Sarekat Islam, HOS Tjokroaminoto, di Surabaya lebih dari 90 tahun lalu (Cindy Adam, Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia, 1966: 54).

Konstruksi sosial

Ada anggapan negeri eks kolonial Belanda memiliki hambatan untuk maju di era merdeka. Para ahli pascakolonial mencoba menganalisis tentang karakteristik kolonialisme yang memengaruhi aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, dan kultural di masyarakat bekas jajahan.

Dalam Colonialism/Postcolonialism (1998: 12) Ania Loomba menyimpulkan, ”’Colonialism’ is not just something that happens with the collusion of forces inside, but a version of it can be duplicated from within”.

Soekarno (1958) berpendapat, perbedaan basis material penjajah memengaruhi cara kolonialisme. Dengan terpaan Revolusi Industri, industri di Inggris berkembang hingga mengalami overproduksi. Inggris menjajah untuk memperluas pasar sehingga sejak awal sistem kolonialismenya membuka sekolah dan universitas guna mendorong peningkatan daya beli penduduk jajahan. Berbeda dengan Inggris, Belanda menjajah untuk mencari bahan mentah. Pendidikan diselenggarakan terbatas dan diperuntukkan bagi strata tertentu. Kekayaan alam negeri ini dieksploitasi, rakyatnya dijadikan buruh murah setelah penguasaan tanah kolonialisme merampas sumber penghidupannya.

Di alam merdeka, negeri ini terus jadi penjaja sumber daya alam dan sumber tenaga murah. Kekayaan alam lebih banyak dinikmati segelintir pemodal dalam dan luar negeri. Kebijakan eksploitatif di sektor perkebunan, pertambangan, industri, dan kehutanan terus memarjinalkan penguasaan tanah rakyat. Rakyat tak dipupuk oleh cita-cita mengelola sumber daya alamnya secara mandiri. Petani, nelayan, dan industri kecil masih bergantung pada keterampilan sederhana. Pedagang kecil kian terdesak sektor perdagangan modern.

Terpisahnya rakyat desa dari sumber kehidupannya mendorong proletarisasi masif. Dengan angkatan kerja berpendidikan rendah, arus urbanisasi kian menambah kaum miskin perkotaan. Industri manufaktur yang dikembangkan tak memiliki pijakan kuat atau bersifat footloose industry dengan lebih mempertimbangkan biaya produksi murah dan lokasi pabriknya mudah dipindahkan ke negara lain, seperti tekstil dan sepatu.

Buruh hanya berperan sebagai tukang atau operator mesin. Tuntutan perbaikan kesejahteraan dipandang melemahkan iklim investasi di sektor industri. Mayoritas dari sekitar 7 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi buruh kasar dan pekerja rumah tangga tanpa kemampuan memadai (unskilled).

Antitesis

Jika menganggap kemerdekaan sebagai antitesis kolonialisme (Belanda), restrukturisasi penguasaan sumber-sumber ekonomi yang adil harus dilakukan. Kaum tani, nelayan, serta pedagang dan industri kecil dapat memperbarui aset produksi dengan penyediaan akses kredit seluas-luasnya, ditunjang pembenahan manajemen dan jaringan pemasaran. Industrialisasi yang dikembangkan berorientasi pada penguasaan teknologi tinggi dengan mensyaratkan penanam modal melakukan alih teknologi. Pendidikan berkualitas dan terjangkau diberikan bagi rakyat kecil.

Namun, transformasi bagi keadilan sosial sepatutnya diawali dengan reforma agraria untuk menyediakan tanah bagi rakyat di sektor pertanian yang mayoritas memiliki tanah di bawah 0,5 hektar dan bahkan tak bertanah (buruh tani). Keinginan pemerintah membagikan tanah kepada rakyat kecil masih kalah cepat dan jauh dengan berkali lipatnya kapling bagi segelintir pemodal besar melalui mekanisme hak guna usaha dan hak penguasaan hutan.

Perlu dibedakan pengertian distribusi tanah dan reforma agraria. D Lehmann (1978) menyatakan, struktur penguasaan tanah yang timpang menyebabkan perbedaan kuasa dan kemampuan menjangkau akses terhadap modal dan sarana produksi. Untuk itu, reforma agraria dimaksudkan merombak struktur penguasaan tanah untuk pemerataan. Selain mengoreksi ketimpangan hak milik di mana kelebihan tanah diganti rugi negara untuk dibagikan kepada petani gurem dan buruh tani, negara perlu memprioritaskan pemberian hak pakai kepada koperasi desa yang mengatur pengelolaan dan bagi hasil untuk petani.

Penguasaan basis material perdagangan oleh kaum tani mendorong kedaulatan pangan nasional berbasis pemberdayaan masyarakat lokal. Masalah pendanaan dapat disuntik mulai dari penyitaan kekayaan hasil korupsi hingga memperjuangkan peninjauan kembali kontrak sektor pertambangan yang banyak merugikan negara dan memarjinalkan masyarakat setempat, agar dapat diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Retor AW Kaligis Doktor Sosiologi Universitas Indonesia; Koordinator Link (Lingkaran Komunikasi) Nusantara

Tiga Sukhoi Datang September Untuk Lengkapi Tujuh Pesawat Tempur Indonesia

Tiga pesawat Sukhoi buatan Rusia direncanakan datang 5 September 2010. Ketiga pesawat itu melengkapi tujuh pesawat sejenis yang telah dimiliki Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

”Tiga pesawat Sukhoi akan datang bulan September ini. Sudah ada tim yang menjemput ke sana,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Imam Sufaat, Selasa (31/8). Dua pesawat akan datang pada 5 September dan satu pesawat lagi akan datang pada 15 September. Pesawat-pesawat baru ini rencananya akan tampil pada HUT TNI tanggal 5 Oktober.

”Jadi, kita sudah punya 10 Sukhoi dan rencananya akan tambah 6 lagi. Presiden sudah menyetujuinya,” kata Imam. Pesawat Sukhoi yang dimiliki Indonesia pertama kali datang tahun 2004. Saat ini pesawat-pesawat yang tergabung di Skuadron 11 tersebut bermarkas di Lapangan Udara Hasanuddin, Makassar. Tiga Sukhoi yang datang akan didampingi pesawat Antonov.

Imam mengakui, tiga pesawat itu belum dilengkapi dengan persenjataan. Menurut dia, pembelian pesawat beda paketnya dengan pembelian persenjataan. ”Tetapi, pasti akan kita persenjatai,” katanya.

Saat ini Litbang TNI AU telah berhasil membuat bom untuk mempersenjatai Sukhoi. Selain itu, juga telah dibuat roket. Namun, untuk kelengkapan berupa peluru kendali belum dapat dibuat. Selama ini pembuatan rudal terhalang penguasaan teknologi seeker alias pencari jejak. Menurut Imam, dengan teknologi Sukhoi yang canggih yang mampu menembak di luar jangkauan visual dan radar lock-on, peluru yang bisa mengakomodasi teknologi itu belum bisa dibuat oleh Indonesia.

Berkaitan dengan sistem komunikasi Sukhoi, Imam menyatakan, tiga pesawat yang akan datang tersebut telah disesuaikan dengan sistem yang berlaku di TNI AU. Beberapa tahun lalu, perbedaan sistem komunikasi ini sempat menimbulkan masalah teknis.

Saat ini dua penerbang TNI AU sedang disekolahkan di Rusia untuk pengenalan Sukhoi. Beberapa teknisi Rusia juga akan datang ke Indonesia untuk mendampingi TNI AU

Negara Republik Indonesia Dibawah Pimpinan SBY Telah Gagal Mensejahterakan Rakyat

Maraknya kasus perampokan bersenjata yang mengiringi peningkatan kasus bunuh diri dalam keluarga, kematian beruntun akibat meminum minuman keras atau jamu oplosan, dan kematian akibat ledakan gas menjadi bukti bahwa negara telah gagal menyejahterakan rakyatnya. Pancasila, sebagai dasar dan filosofi berbangsa, juga terasa tak ada lagi.

Demikian kesimpulan yang bisa ditarik dari percakapan Kompas secara terpisah dengan mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal (Purn) Kiki Syahnakri, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Farid Wajdi, Selasa (24/8).

”Pancasila sepertinya sudah tidak ada lagi,” papar Syafii yang dihubungi dari Jakarta. Kiki juga menilai Pancasila sudah semakin direduksi sehingga kesejahteraan rakyat susah terwujud di negeri ini.

”Dari hulunya kita sudah salah. Kita mengingkari Pancasila karena mengganti sikap kekeluargaan dalam filosofi hidup bangsa ini dengan individualisme dan liberalisme. Jika bangsa ini mementingkan individualisme, sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, tak akan pernah terwujud,” ujar Kiki yang juga Ketua Bidang Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat.

Menurut Kiki, dengan ketidakmampuan bangsa ini mewujudkan kesejahteraan, perilaku kekerasan dalam masyarakat sudah menjadi keniscayaan. Ketika negara gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat, implikasi dari menurunnya performa ekonomi itu adalah kriminalitas dan frustrasi sosial.

Kiki mengatakan, basis kultural bangsa ini bukanlah individualisme dan liberalisme. Ujung dari individualisme dan liberalisme adalah kapitalisme, bukan demokrasi. Kapitalisme tak akan memberikan keadilan sosial. ”Kondisi ini harus dibenahi,” katanya.

Kata dan laku tak sejalan

Syafii menambahkan, berbagai fenomena memprihatinkan yang muncul di masyarakat belakangan ini juga merupakan wujud dari kegagalan negara dalam menegakkan hukum selain mengurangi kesenjangan ekonomi. ”Kalaupun pemerintah punya iktikad, mereka gagal melaksanakannya,” katanya.

Menurut dia, permasalahan jelas ada pada kepemimpinan. ”Pada periode yang lalu masih mending, satu rem, satu gas, sehingga masih ada kemajuan. Kalau sekarang, dua-duanya rem,” kata Syafii.

Kepemimpinan yang ada saat ini dinilainya tidak tegas. Walaupun di media massa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seakan-akan tegas, seperti teguran yang diarahkan kepada menterinya, pada kenyataannya tidak terwujudkan.

”Kata dan laku sudah tidak sejalan lagi,” ujar Syafii.

Turunannya tersebut tampak hingga pada sepak terjang menteri. ”Ini republik apa kerajaan sih,” kata Syafii.

Kiki juga sepakat adanya titik lemah pada kepemimpinan nasional. Kondisi ini membuat upaya untuk menyejahterakan rakyat kian sulit terwujud selain kewibawaan bangsa ini di mata internasional, termasuk di mata negara tetangga, semakin terpuruk.

Saat ini, kata Syafii, berbagai pihak sudah menyatakan pendapat, baik melalui tulisan maupun kata. Namun, pemimpin bangsa ini rupanya bergeming. ”Intinya, tidak bertindak. Lemah sekali,” kata Syafii lagi.

Tak mampu melayani

Farid Wajdi pun mengakui, Indonesia sudah berada di ambang kegagalan sebagai negara. Hal ini ditandai oleh ketidakmampuan pemerintah memberikan pelayanan kepada warganya. Berbagai fenomena miris yang terjadi di masyarakat sesungguhnya menunjukkan pemerintah saat ini tak dapat menjadi penyelenggara negara yang baik.

”Kasus perampokan tidak berdiri sendiri. Ini adalah rentetan persoalan sosial yang tidak bisa diselesaikan pemerintah. Perampokan bersenjata mungkin adalah reaksi dari respons pemerintah yang rendah terhadap persoalan ketidakadilan,” ujarnya.

Menurut Farid, alih-alih menyelesaikan persoalan, pemerintah malah tak sanggup mengatasi permasalahan substansial bangsa ini. Warga negara yang tak punya akses terhadap pengadilan sering menjadi korban, koruptor justru mudah memanipulasi hukum

Kisruh Perebutan Kekuasaan Di Perbatasan Indonesia Malaysia

Insiden tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang dibawa ke Johor dan dimintai keterangan oleh Marine Police Malaysia menjelang peringatan kemerdekaan RI, 17 Agustus lalu, telah menyulut emosi publik di Indonesia.

Ketiga petugas DKP saat itu sedang bertugas memastikan bahwa kapal nelayan Malaysialah yang sedang digiring oleh Kapal Dolphin 015 milik DKP menuju Batam guna pemeriksaan. Lima belas nelayan Malaysia diduga menangkap ikan tanpa izin dengan kapal pukat harimau di wilayah perairan RI. Dari 15 nelayan, tujuh di Kapal Dolphin 015 dan diperiksa di Batam.

Koordinat

Dalam menanggapi kisruh perbatasan kali ini: untuk menentukan siapa salah dan siapa benar harus dipastikan dulu letak terjadinya penangkapan atas nelayan Malaysia oleh DKP.

Diberitakan, Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Brigjen Pol Pudji Hartanto membawa tiga nelayan asal Malaysia melakukan pemeriksaan atas titik koordinat lokasi insiden penembakan ke udara yang dilakukan oleh Marine Police Malaysia. Sayang, hingga sekarang belum diperoleh informasi atas hasil pemeriksaan itu. Bahkan, tidak ada berita apakah otoritas kita melakukan pemeriksaan secara akurat titik koordinat terjadinya penangkapan. Padahal, titik koordinat sangat penting untuk menentukan salah benarnya Malaysia atau Indonesia. Tanpa tahu koordinat yang akurat atas terjadinya penangkapan, ada tiga skenario yang salah satunya mungkin terjadi.

Pertama, sebagaimana diargumentasikan oleh otoritas dan diberitakan oleh media Malaysia, penangkapan oleh DKP terjadi di wilayah Malaysia, tepatnya di perairan dekat Kota Tinggi, Johor Bahru. Kedua, sebagaimana diargumentasikan otoritas dan diberitakan media Indonesia, penangkapan oleh DKP terjadi di wilayah Indonesia, tepatnya di perairan Tanjung Berakit, Bintan Utara, Kepulauan Riau. Ketiga, mengingat hingga saat ini belum terdapat kesepakatan batas laut antara Indonesia dan Malaysia di perairan Tanjung Berakit dan Kota Tinggi, bisa jadi insiden berlangsung di wilayah klaim tumpang tindih antara Indonesia dan Malaysia.

Insiden ini tak seharusnya terselesaikan dengan pengembalian tiga petugas DKP ke Indonesia, tujuh nelayan ke Malaysia, serta dikirimnya nota protes oleh Kementerian Luar Negeri RI. Pemerintah perlu transparan agar publik percaya kepada pemerintah atas tugasnya menjaga kedaulatan NKRI. Salah satu langkah penting penyelesaian adalah pembentukan komite bersama antara Indonesia dan Malaysia untuk menentukan letak akurat koordinat penangkapan kapal nelayan Malaysia oleh DKP.

Arogansi

Bila menurut hasil komite bersama, koordinat terjadinya penangkapan oleh DKP berada di wilayah kedaulatan Indonesia, pemerintah perlu menempuh langkah yang tegas terhadap Malaysia. Malaysia harus minta maaf atas insiden yang terjadi.

Sebaliknya, bila koordinat berada di wilayah kedaulatan Malaysia, pemerintah perlu secara jantan meminta maaf kepada Malaysia atas kesalahan petugas DKP melaksanakan kewenangan hukumnya di luar wilayah RI. Namun, bila ternyata insiden terjadi di wilayah klaim tumpang tindih, kedua pemerintahan harus menyampaikan ini ke publik kedua negara. Publik harus tahu, tak ada pelanggaran kedaulatan atas negara masing-masing karena memang belum ada kesepakatan batas wilayah laut.

Apa pun hasil dari komite bersama, pemerintah sudah selayaknya menyampaikan peringatan keras kepada Pemerintah Malaysia agar para petugasnya tak melecehkan dan meremehkan kewibawaan para petugas dari Indonesia. Pelecehan ini akan menciptakan kesan di mata publik Indonesia: Malaysia arogan.

Pemborgolan dan pengenaan baju tahanan atas tiga petugas DKP sebagaimana disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad merupakan bentuk arogansi otoritas Malaysia. Terlepas di mana koordinat penangkapan dilakukan, otoritas Malaysia seharusnya paham petugas DKP ini mewakili RI. Tidak tepat bila mereka diperlakukan sama seperti pelaku kejahatan. Bila arogansi otoritas Malaysia terus berlanjut dalam insiden di perbatasan di masa mendatang, bukan tak mungkin ini akan jadi batu sandungan bagi persahabatan kedua bangsa dan negara.

Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional, Fakultas Hukum UI

Memerdekakan Indonesia Dari Penjajahan Sampah

Kapan kota ini merdeka dari sampah? Jelas sebuah hal mustahil jika mengingat masifnya warga membuang sampah di sembarang tempat. Yang bisa dilakukan hanya sebisa mungkin menahan laju sampah dan menguranginya.

Beranjak dari hal itu, Komunitas Resik-resik Jogja (KRRJ) menggelar aksi di Alun-alun Selatan, Sabtu (21/8) sore, menjelang berbuka. Sesuai nama komunitas, 15 orang yang tergabung dalam komunitas tersebut membersihkan ruang publik dari sampah.

Menyisir tepi hingga tengah alun-alun, satu demi satu sampah masuk ke keranjang bambu dan karung bagor. Aksi mereka mengundang perhatian karena adegan mencari, mengambil, dan memasukkan sampah dilakukan dengan berpantomim. Cat putih ada di wajah.

Beberapa dari mereka sesekali berteriak, mirip latihan teater. “Jangan membuang sampah, tolong jangan membuang sampah,” begitu seru salah satu anggota komunitas tersebut di tengah lapangan, ke arah kerumunan orang yang sedang duduk-duduk.

Mereka yang tertarik dengan aksi memungut sampah dengan tangan kosong itu tertular ikut-ikutan mengambili sampah. Menjelang berbuka, aktivitas selama 1,5 jam itu dihentikan dan ditutup buka bersama menyantap arem-arem, kurma, dan segelas air mineral kemasan.

20 kilogram

Setidaknya, dalam aksi singkat itu terkumpul 20 kilogram sampah, terbanyak berupa sampah plastik bekas makanan kecil dan bungkus makanan. Menyusul kemudian sampah puntung rokok, gelas plastik bekas kemasan air mineral, dan sampah kertas seperti sobekan koran.

Berat sampah 20 kg tergolong tak biasa, apalagi Alun-alun Selatan rutin dibersihkan petugas, termasuk didatangi pemulung setiap hari. Betapa cepat dan banyaknya sampah itu tercecer.

Suka tidak suka, Alun-alun Selatan masih dianggap sebagai tempat pembuangan sampah besar oleh pengunjung. Kondisi serupa juga terjadi di semua tempat publik di kota ini, seperti Alun-alun Utara, Malioboro, hingga semua area dan tempat orang berkumpul.

Kegelisahan itu dirasakan sekumpulan mahasiswa dan pemerhati kebersihan yang kemudian berinisiatif mendirikan KRRJ setahun lalu. Komunitas itu aktif bergerak dua bulan terakhir. Sebelum “ngresiki” Alun-alun Selatan, komunitas itu sudah menjamah Selokan Mataram dan area di bawah Jembatan Layang di Lempuyangan.

Ketua KRRJ Wardi Bajang mengatakan, salah satu agenda komunitas itu memang rutin menyambangi ruang publik dan resik-resik di sana. Alun-alun Selatan dipilih karena tempat itu setahun terakhir makin ramai dijejali pedagang aneka jenis dan pengunjung.

“Kami berharap gerakan ini ke depan bisa memantik orang-orang atau siapa saja sehingga semua bisa bersama-sama menjaga Yogyakarta agar bersih dan nyaman. Yah, walau sepekan atau dua pekan sekali membersihkan tempat publik, sudah lumayan,” ujar Wardi.

Azis, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga angkatan 2006 berpendapat, ruang publik mestinya bersih dari sampah. Ia berharap gerakan itu segera menular ke kampus-kampus.

Komunitas itu bercita-cita agar Yogyakarta merdeka dari sampah. Tentu saja, bukan hal mudah menumbuhkan itu menjadi kampanye massal. Namun, bukan hal yang mustahil. Yang dibutuhkan semangat kolektif yang kemudian menular ke kanan-kiri.

Malu, kan, kalau ruang publik Yogyakarta jorok karena sampah berserakan di mana-mana? Apalagi, ini kota pendidikan dan kota tujuan wisata

Ketika Pala Di Pulau Banda Tak Lagi Semerbak

Jauh sebelum ”Merah Putih” berkibar, Banda sudah dikenal dunia. Karena palanya, bangsa-bangsa penjelajah Asia dan Eropa berebutan menemukan dan menduduki kepulauan di Maluku ini.

Kini pamor pulau-pulau kecil di tengah Laut Banda yang luas daratannya hanya 180,59 kilometer persegi itu seakan tenggelam ditelan bumi. Sungguh ironis, di tengah pesatnya teknologi transportasi, Banda justru kian sulit dijangkau.

Hanya karena—”dalam rangka”—Sail Banda, sebulan terakhir, frekuensi persinggahan kapal PT Pelni diperbanyak. Tiga kapal Pelni menyinggahi Pelabuhan Banda Naira dalam waktu dua pekan, yakni Ciremai, Bukit Siguntang, dan Tatamailau. Sebelumnya, kapal Pelni hanya singgah sekali sepekan.

Transportasi udara lebih memilukan lagi. Baru sebulan terakhir penerbangan dua kali seminggu ke Banda dari Ambon. Sebelumnya, Banda bisa tidak dijangkau penerbangan dalam waktu tiga bulan.

Karena kondisi ini, tidak sedikit warga Banda memilih merantau ke daerah lain untuk mencari nafkah. ”Banda seperti tidak dilihat lagi oleh pemerintah. Mungkin pemerintah sudah lupa sejarah Banda dahulu. Nyaris tidak ada upaya membuka lapangan kerja bagi anak-anak Banda,” ujar La Ona Ladisa, pemuda setempat.

Begitu pula di sektor pendidikan. Meski sudah ada perguruan tinggi di Banda, buku-buku penunjang kuliah anak-anak Banda sering sulit diperoleh. ”Untuk membelinya, kami harus ke Ambon, naik kapal 10-12 jam. Kalau pesan untuk dikirim, biayanya mahal. Ongkos kirim satu buku mencapai Rp 50.000,” kata Handrima Lakapota (19), mahasiswi Sekolah Tinggi Perikanan Hatta-Sjahrir.

Bagaimana dengan pala yang dulu jadi magnet bangsa Eropa untuk menjelajah dan menjajah Nusantara? Pohon-pohon pala telah banyak yang mati.

”Dari 500.000 batang yang pernah ditanam Belanda, kini tinggal tersisa 20.000 batang. Itu pun kebanyakan sudah tua, sekitar 80 tahun, dan sudah seharusnya diganti pohon baru,” kata Des Alwi, sejarawan dan tokoh masyarakat Banda, sekaligus pemilik PT Banda Permai, perusahaan perkebunan yang mengolah pala di lahan milik Pemerintah Provinsi Maluku.

Warga menelantarkan pohon- pohon pala, bahkan menggantinya dengan tanaman lain, seperti cengkeh, umbi-umbian, dan jagung karena harga jual pala turun hingga Rp 3.000 per kg.

”Puluhan tahun lamanya pala tidak lagi menjadi andalan masyarakat. Sebagai gantinya, masyarakat banyak yang mengandalkan hasil laut untuk hidup,” kata Suparman (48), warga Kampung Adat Lontor di Pulau Banda Besar.

Geliat warga tetap memperoleh penghasilan dari pala dengan mengolah kulit pala menjadi sirup pala, manisan, dan selai pun tak berjalan mulus.

”Sejak 20 tahun yang lalu warga telah membuat hasil-hasil olahan pala. Tapi, hasil olahan kami tidak kunjung memperoleh izin Departemen Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan meski beberapa kali kami disurvei pejabat pemerintah,” kata Jenna Bahalwan (48), warga Kampung Adat Namasawar di Pulau Naira.

Akibatnya, hasil kreasi pala hanya terjual di Banda. Pembelinya cuma wisatawan yang sedang ke Banda dan penumpang kapal laut saat kapal laut singgah di Banda.

Setelah pamor pala Banda menyusut abad ke-19 ketika pala Banda tersaingi pala Sulawesi, Jawa, Sumatera, Bengkulu, dan juga dari koloni Perancis dan Inggris, sepuluh tahun terakhir ini pamornya perlahan bangkit.

Penanggung Jawab Operasi Koperasi Pala Banda Rajab Saleh mengatakan, harga pala dan fuli atau bunga pala belakangan ini terus meningkat. Sekarang harga pala Rp 80.000 per kg, sedangkan fuli Rp 120.000 per kg. Dari setiap kilogram biji pala yang dihasilkan satu pohon saat panen bisa diperoleh 2 ons fuli.

Pohon-pohon pala yang masih ada mulai dirawat warga. Sejumlah pohon baru mulai ditanam sehingga sekitar satu tahun lalu warga mulai meraup keuntungan.

Setiap kali panen, Juli-Agustus dan November-Desember, hampir semua warga, termasuk perempuan, pergi ke ladang di belantara hutan, menjaga pohon-pohon pala dan mengumpulkan pala yang sudah siap panen. ”Kami sampai harus tinggal di hutan karena, kalau tidak begitu, pala bisa dicuri orang lain,” kata Suparman, seraya menambahkan, pala olahan umumnya dikirim ke Ambon dan Surabaya, Jawa Timur.

Kehidupan warga

Sektor perikanan Banda pun megap-megap. Cara menangkap ikan masyarakat masih tradisional. ”Kami masih mengandalkan ikan lumba-lumba. Kalau ada ikan lumba-lumba, berarti kami pancing ikan. Kalau tidak, kami tidak menangkap ikan,” ujar Awad Wongsopati (50), warga Kampung Adat Ratu Naira.

Jadi, meski pemerintah memberikan bantuan mesin motor, mereka kerap tak memperoleh hasil tangkap yang maksimal karena cara menangkap ikan yang masih sederhana.

”Kalau beruntung, kami memperoleh penghasilan bersih maksimal Rp 200.000. Namun, seringnya justru tidak dapat karena tak ada lumba-lumba. Apalagi kalau ombak besar, kami tidak bisa melaut,” ujar Awad.

Masalah lain adalah tidak adanya pabrik es, ruang penyimpanan ikan, dan stasiun pengisian bahan bakar.

Penjualan ikan masyarakat juga masih bergantung pada kapal-kapal timbang ikan yang singgah di sana. Saat musim panen, kapal timbang ikan sering tidak bisa membeli semua ikan nelayan sehingga sebagian terpaksa dibuang.

Pariwisata merupakan sektor lain di Banda yang terus meredup. Pasca-kerusuhan Maluku tahun 1999, kejayaan pariwisata Banda meredup. ”Tamu-tamu di hotel menurun drastis. Setiap tahun saya biasa menerima turis sampai 300 orang. Setelah 1999, maksimal yang datang hanya 50 orang per tahun,” kata Bahri, pengelola penginapan Delfika di Pulau Naira, Banda.

Buruknya kondisi transportasi ke Banda tidak hanya menyulitkan wisatawan datang, tetapi juga bagi warga Banda sendiri yang mau pulang kampung. ”Orang harus berdesak-desakan dengan barang,” kata Prof Dr Burhan Bungin, tokoh masyarakat Banda.

Masyarakat Banda

Tidak salah jika kondisi yang demikian membuat masyarakat Banda menuntut Banda dijadikan kawasan ekonomi khusus. Tuntutan ini mencuat saat Kongres Masyarakat Banda se-Indonesia akhir Juli lalu.

”Potensi perikanan, pala, dan wisata di Banda akan lebih bisa dioptimalkan jika ada badan otorita khusus untuk Banda. Selama ini seluruh potensi itu tidak berkembang karena Banda hanya salah satu kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah,” kata Burhan Bungin.

Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad yang datang ke Banda untuk upacara penyambutan kapal-kapal layar peserta Sail Banda mengatakan, usulan itu untuk sementara belum bisa diterima. Alasannya, belum ada komoditas unggulan Banda yang membuat Banda layak jadi kawasan ekonomi khusus.

Sebagai pelipur lara, Menteri dan juga Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu berjanji untuk memperbaiki kehidupan nelayan.

Semoga janji itu dipenuhi segera sehingga masyarakat tidak lagi merasa terpinggirkan, sebagaimana dikemukakan Kepala Kampung Adat Ratu Naira Awad Senen

Mengibarkan Bendera Indonesia Merah Putih Di Kilimanjaro

Tepat pukul 13.50 WIB, Minggu (1/8), Tim Ekspedisi Tujuh Puncak Dunia dari perhimpunan penempuh rimba dan pendaki gunung Wanadri mengibarkan Merah Putih di puncak Kilimanjaro atau Uhuru (5.895 meter), Tanzania. Inilah puncak tertinggi Benua Afrika. Kami menjejaknya di suhu minus 7 derajat celsius.

Uhuru menjadi puncak kedua dari tujuh puncak tertinggi di tujuh benua yang dapat dicapai tim ini. Puncak pertama ialah Ndugu-Ndugu atau Carstensz Pyramid (4.884 meter) di Provinsi Papua, Indonesia, mewakili benua Oceania-Australia, dan dicapai pada 18 April 2010.

Uhuru, puncak tertinggi di Afrika itu, dicapai setelah sepuluh jam pendakian dari pemondokan (hut) Kibo (4.714 meter). Tim memulai pendakian dari Kibo pukul 03.15 WIB. Kibo merupakan penginapan terakhir untuk para pendaki Gunung Kilimanjaro dari jalur Desa Marangu.

Kondisi medan di jalur pendakian berupa padang pasir dan berbatu. Dua langkah kaki menanjak, turun satu langkah. Bebatuan rentan runtuh akibat terinjak. Tingkat kecuraman jalur pendakian 45 derajat. Bahkan, di beberapa tempat seperti menjelang Gilman’s Point (5.681 meter), jalur pendakian lebih curam lagi.

Suhu udara pada saat keberangkatan tercatat minus 2 derajat celsius. Suhu semakin dingin seiring bertambahnya ketinggian. Angin bertiup kencang membuat udara terasa amat dingin.

Sejak titik ketinggian Gilman’s Point hingga puncak Uhuru, suhu terus turun hingga minus 7 derajat celsius, dan benar-benar membuat tubuh menggigil. Saya bersyukur, meski persiapan saya amat singkat dan polanya menjelang keberangkatan, pertarungan diri dengan Kilimanjaro—puncak legendaris dunia ini—bisa saya lampaui. Gairah yang meluap, dan kegembiraan untuk menapaki Kilimanjaro, membuat tim kami mampu menggapai salah satu puncak dunia itu.

Meskipun sudah dibalut tiga lapis pakaian hangat, termasuk jaket dan celana tahan angin (windbraker) dan sarung tangan berbahan penghasil panas (termal atau goretex), tubuh begitu kedinginan.

Dan apa boleh buat, satu dari enam anggota tim pendaki gagal mencapai Uhuru. Gina Afriani terserang penyakit gunung dan hipotermia ”hanya” sekitar 600 meter sebelum menapaki puncak Uhuru atau Kilimanjaro. Ia terpaksa harus turun, untuk pemulihan fisik, ke daerah Kibo.

Di ketinggian sekitar 5.700 meter, gadis kelahiran Sumedang tahun 1988 ini ngedrop. Gina menggigil kedinginan, hampir kehilangan kesadaran, dan muntah-muntah. Suhu udara tetap di sekitar minus 7 derajat celsius, dan terpaan angin begitu kencang.

Dalam kondisi ekstrem seperti itu, untunglah anggota tim dengan sigap merawat Gina sehingga mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, ini tidak sampai kritis. Tubuh Gina dibalut dengan pakaian hangat tambahan, dipeluk, dan terkena sinar matahari. Gina juga diberi air panas.

Setelah sadar dan bisa berjalan, Gina dibawa turun ke Kibo untuk pemulihan kondisi. Ia ditemani Hendricus Mutter, pendaki senior Wanadri. Gina sempat menolak turun karena ingin mencapai puncak Uhuru yang sudah dekat. ”Aku enggak mau turun,” katanya. Untuk sesaat pernyataan rekan kami satu tim itu merupakan kondisi angguk-geleng (dilematis) tentu saja.

Namun, tim segera mengambil keputusan penting dan tepat: Gina harus turun untuk menghindari risiko lebih tinggi mengingat kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi apakah membaik atau justru memburuk.

Tentu saja, ketidakhadiran Gina di puncak Kilimanjaro seperti sesuatu yang lowong bagi seluruh tim. Sebutlah, ungkapan anggota tim Nurhuda yang mengatakan keberhasilan tim mengibarkan Merah Putih di Uhuru terasa tidak lengkap tanpa kehadiran Gina. ”Saya sampai susah melaporkan situasi ini ke Jakarta,” katanya kepada Kompas di puncak Uhuru.

Bagaimanapun, 12 anggota tim akhirnya berhasil mendaki Kilimanjaro setelah semuanya melewati dan melampaui kawasan ketinggian Gilman’s Point.

”Siapa pun yang bisa mendaki hingga Gilman’s Point di jalur ini sudah pasti mereka itu akan memperoleh sertifikat keberhasilan mendaki Kilimanjaro,” kata pendaki gaek Augustino (64), salah satu pemandu pendakian tim, warga setempat. Artinya, Gina sudah dianggap berhasil mendaki Kilimanjaro meskipun belum bisa mencapai Uhuru.

Senin pagi kemarin, Gina tak ingin melepaskan Kilimanjaro dalam sejarah hidupnya. Kami memperoleh kabar, ia kembali meneruskan pendakian menuju puncak Uhuru ditemani pendaki lain bernama Hendricus.

Anggota tim lainnya yang sudah sampai Kilimanjaro, Senin siang, dalam perjalanan turun ke Desa Marangu.

Kami semua berdoa dan berharap semoga sahabat kami, Gina, pun pada Senin siang ini berhasil menapakkan kakinya di puncak Uhuru, salah satu gunung legenda dunia.

Pesawat Skuadron Tanpa Awak Akan Segera Beroperasi Di Indonesia

Untuk pertama kali, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara berencana mengoperasikan empat pesawat tanpa awak pada 2011. Skuadron tanpa awak itu ditempatkan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.

Demikian diungkapkan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Imam Sufaat di Lanud Supadio, Jumat (4/6), seusai melakukan kunjungan kerja ke Brunei. ”Pesawat tanpa awak yang akan ditempatkan di Supadio itu akan mendukung fungsi intelijen udara untuk seluruh wilayah Indonesia,” kata Imam.

Menurut Imam, pengamanan udara melalui kegiatan intelijen pesawat tanpa awak akan sangat terbantu. ”Tak hanya mendeteksi melintasnya pesawat-pesawat asing tanpa izin, pesawat itu juga bisa digunakan untuk pengawasan kegiatan pembalakan ilegal, pencurian ikan, dan kegiatan ilegal lain yang sulit dideteksi oleh pesawat biasa,” kata Imam.

Radar militer

Selain menyiapkan skuadron udara tanpa awak, peningkatan kemampuan intelijen TNI AU juga akan dilakukan dengan pengoperasian radar militer pada 2012. ”Radar militer yang paling dekat dengan Kalimantan ada di Pulau Natuna, tetapi tidak bisa menjangkau wilayah Kalimantan. Rencananya, radar militer yang baru itu akan dibangun di Singkawang, Kalimantan Barat. Harganya memang sangat mahal,” ujar Imam.

Selain Singkawang, pengoperasian radar militer yang akan menggunakan anggaran 2011 itu juga akan dibangun di wilayah timur, yaitu Merauke, Timika, Jayapura, Saumlaki, Tambolaka, dan Morotai. ”Pengoperasian radar militer itu jelas akan meningkatkan kemampuan deteksi, terutama untuk pengamanan wilayah udara di perbatasan,” tutur Imam. Sebelumnya, di wilayah-wilayah yang belum memiliki radar militer, TNI AU menggunakan fasilitas radar sipil milik swasta yang ada di bandar udara.

Sensus Penduduk 2010 Dan Jumlah Penduduk Indonesia 235 Juta

Sensus Penduduk 2010 secara nasional dimulai Sabtu (1/5). Secara serentak, Badan Pusat Statistik mulai Sabtu juga menerjunkan 700.000 petugas pencacah lapangan di seluruh Indonesia. BPS memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia saat ini sebanyak 235 juta orang.

Untuk pertama kali, petugas pencacah lapangan (PPL) Kelurahan Nagrek, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, mendata keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di rumah pribadinya di Puri Indah Cikeas, Bogor.

Pendataan tersebut akan berlangsung selama sebulan atau sampai dengan 31 Mei mendatang. Pada 15 Mei, PPL akan mulai mendata penduduk, baik yang berada di kolong jembatan maupun yang sulit dijangkau. Sensus ini memakan biaya yang sudah dialokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 senilai Rp 3,3 triliun.

Saat pendataan, Presiden didampingi Ibu Negara Nyonya Ani Bambang Yudhoyono dan putra bungsunya, Edhie Baskoro Yudhoyono.

Putra sulung Presiden, Kapten Agus Harimurti, beserta istrinya, Annisa Pohan, dan putri tunggalnya, Almira Tunggadewi, tidak ada.

Saat ini, Agus beserta keluarganya tengah melanjutkan pendidikan di Universitas Harvard, Amerika Serikat, sehingga tidak tinggal di Cikeas.

Selain tiga keluarga ini, Presiden Yudhoyono menyatakan, masih ada tujuh karyawan rumah tangganya yang telah tinggal bersamanya lebih dari enam bulan.

Pendataan terhadap keluarga Presiden dilakukan oleh tiga PPL, yang didampingi Kepala BPS Rusman Heryawan, Camat Gunung Putri (Bogor) A Zahir, dan Lurah Nagrek Boin Sugiri selama 20 menit.

Keluarga Presiden yang mengenakan pakaian batik berwarna coklat itu juga ditanya secara bergiliran oleh tiga PPL yang mengenakan rompi biru bertuliskan ”Petugas Sensus Penduduk 2010”.

Dalam pendataan itu, Presiden, Ibu Negara, dan Edhie Baskoro menjawab 43 pertanyaan mengenai data pribadi, seperti tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, dan data lainnya, seperti kondisi sumber air, energi, dan akses komunikasi di rumah pribadinya.

Menurut Rusman Heryawan, sensus dilakukan 10 tahun sekali untuk mengetahui jumlah penduduk dengan berbagai kondisinya.

”Jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan 235 juta jiwa sekarang. Mudah-mudahan hasilnya sama dan sensus tidak meleset. Kalau meleset dan ternyata jumlahnya lebih besar daripada itu, itu berarti pemerintah harus berusaha keras menekannya lagi lewat keluarga berencana,” kata Rusman Heryawan

Muhammadiyah dan Intervensi Pihak Lain

Kemungkinan adanya campur tangan pihak lain, terutama pemerintah, dalam Muktamar Ke-46 Muhammadiyah Juli mendatang mulai dirisaukan banyak pihak. Pemerintah diharapkan tidak mengintervensi Muhammadiyah karena selama ini upaya campur tangan itu tidak pernah berhasil.

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah A Syafii Ma’arif mengingatkan, jangan sampai muktamar yang bertepatan dengan satu abad usia Muhammadiyah itu diintervensi pihak lain. ”Seperti di Nahdlatul Ulama itu diprotes banyak orang. Jangan sampai, apa yang terjadi di NU, terjadi pula di Muhammadiyah,” katanya saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku berjudul Muhammadiyah Gerakan Pembaruan karya Haedar Nashir di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/4) malam.

Seperti diberitakan sebelumnya, susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2010- 2015 menuai kritik (Kompas 16/4). Protes terjadi karena beberapa pengurus yang ditunjuk tak pernah aktif di NU. Salah satunya penunjukan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara As’ad Said Ali menjadi Wakil Ketua Umum PBNU.

Syafii tak menginginkan permasalahan yang dialami NU terjadi di Muhammadiyah. Ia menceritakan, upaya pemerintah untuk mengintervensi pemilihan pimpinan pusat persyarikatan sudah terjadi sejak masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Namun, selama ini pemerintah tak pernah berhasil mengintervensi Muhammadiyah. ”Contohnya saat muktamar di Aceh. Waktu itu Presiden Soeharto tak suka dengan Amien (M Amien Rais) menjadi ketua umum, tetapi Amien terpilih,” ujarnya.

Kemerdekaan berpikir

Selain soal intervensi, Syafii juga mengingatkan agar Muhammadiyah ke depan menjamin kemerdekaan berpikir seluruh kader persyarikatan. Hal itu penting karena selama ini sebagian elite Muhammadiyah terlihat mengekang kebebasan berpikir kadernya. Dia mencontohkan kasus yang menimpa seorang dosen perguruan tinggi Muhammadiyah di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang mendapat perlakuan kurang baik hanya karena menulis masalah pluralisme.

”Saya usulkan Majelis Tarjih dan Tajdid dikembalikan, diganti menjadi Majelis Tarjih dan Kebebasan Berpikir,” katanya.

Pendapat senada diungkapkan Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Azyumardi Azra. Ia menilai posisi Muhammadiyah kini sangat dilematis. Saat ini sumber-sumber pemikiran Muhammadiyah juga semakin terbatas.

Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Abdul Munir Mulkhan menambahkan, Muhammadiyah mengalami borjuisasi dan bersikap elitis. Muhammadiyah Seharusnya kembali ke ajaran KH Ahmad Dahlan yang pro kepada kaum proletar.

Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta, Juli, akan mengangkat tema ”Gerak Melintasi Zaman: Dakwah dan Tajdid Menuju Peradaban Utama”. Muhammadiyah telah melalui satu abad pertama sebagai gerakan Islam. Pada abad kedua nanti, Muhammadiyah akan mengukuhkan peran untuk mewujudkan peradaban utama.