Category Archives: Korupsi

Aturan Biaya Nikah Diluar Kantor Baru Akan Terbit Bulan Februari

Pemerintah kembali menggelar rapat pembahasan draf revisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Pengaturan Biaya Pencatatan Nikah bagi Warga Negara Beragama Islam hari ini, Jumat, 7 Februari 2014. Draf tersebut dibahas bersama oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Deputi VI Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Kesejahteraan, Agus Sartono, berharap pembahasan tak memakan waktu lama lagi. “Kami mengharapkan akhir Februari kelar (revisi biaya pencatatan nikah),” kata Agus, yang ditemui sebelum rapat pembahasan.

Dia menuturkan, seusai pembahasan, ada beberapa tahap lagi yang harus dilalui. Setelah kesimpulan didapat, kata dia, Menteri Agama mengirimkan surat ihwal jumlah pendapatan negara bukan pajak kepada Menteri Keuangan. Setelah surat itu dibalas, Menteri Keuangan mengirim surat ke Menteri Hukum dan HAM berisi permintaan untuk digelarnya pembahasan selanjutnya, atau tahap harmonisasi.

Namun Direktur Litigasi Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Agus Hariadi, mengatakan harmonisasi bisa berlangsung cepat atau lama. “Tergantung prosesnya.”

Setelah itu, lanjut Agus Hariadi, Menteri Agama selaku pemrakarsa revisi akan diberi informasi perihal hasil harmonisasi. Lalu informasi diteruskan kepada Menteri-Sekretaris Negara untuk meminta persetujuan menteri terkait. “Setelah ada persetujuan, barulah Menteri-Sekretaris Negara menyampaikan ke Presiden,” kata Agus.

Adapun biaya pencatatan nikah yang dibahas hari ini yaitu :
1. Masyarakat yang miskin secara ekonomi tidak dikenai biaya pencatatan nikah.
2. Biaya pencatatan nikah yang dilakukan di kantor urusan agama sebesar Rp 50 ribu.
3. Biaya pencatatan nikah di luar jam kerja dan di luar kantor urusan agama sebesar Rp 600 ribu.

Sebelumnya, rapat pembahasan telah dilakukan beberapa kali. Rapat koordinasi terakhir kali dilakukan Desember tahun lalu bersama Komisi Pemberantasan Korupsi. Semula revisi biaya pencatatan nikah dijanjikan selesai akhir 2013 atau awal 2014. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Mochammad Jasin mengatakan pembahasan biaya pencatatan nikah sudah selesai di tingkat Kementerian Agama. Usulan revisi biaya yang diajukan Kementerian Agama ada dua, sebelumnya ada empat usulan biaya pencatatan nikah.

“Biaya menikah di kantor urusan agama sebesar Rp 50 ribu, dan di luar kantor sebesar Rp 600 ribu,” kata Jasin melalu pesan pendek, Senin, 27 Januari 2014. Jasin mengatakan biaya pernikahan di luar KUA akan disetorkan langsung oleh calon mempelai ke bank setempat yang bekerja sama dengan Kementerian Agama. Kemudian oleh Kementerian disetorkan ke kas negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP). “Dari PNBP itu diharapkan kembali ke Kementerian Agama sebesar 80-90 persen,” kata Jasin.

Dana yang dikembalikan tersebut, kata Jasin, nantinya akan digunakan sebagai biaya transportasi dan tunjangan profesi penghulu di seluruh Indonesia. “Petunjuk teknisnya diatur dengan keputusan Menteri Agama,” kata Jasin.

Selanjutnya rekomendasi Kementerian Agama ini akan dibahas di lintas instansi dengan instansi terkait dalam rapat yang akan diselenggarakan oleh Deputi bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Menurut Jasin, rapat tersebut akan digelar akhir bulan ini. “Mudah-mudahan minggu ini selesai,” kata Jasin.

Jasin mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengundang juga instansi-instansi terkait untuk membahas revisi biaya pencatatan nikah ini. “Sekitar tanggal 4 Februari,” kata Jasin. Sebelumnya Jasin mengatakan Kementerian telah menentukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Jenis Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Agama, khususnya terkait dengan biaya pencatatan nikah. Revisi biaya pencatatan nikah ini mencuat setelah seorang penghulu dari Kediri, Romli, terlibat kasus pidana karena diduga melakukan pungutan liar atau menerima gratifikasi. Hal tersebut memicu reaksi keras penghulu-penghulu di Jawa Timur yang tidak mau menikahkan di luar KUA karena enggan dituduh menerima gratifikasi.

Biaya pencatatan nikah yang awalnya diusulkan dalam revisi PP tersebut ada empat, yakni
1. pernikahan di kantor urusan agama bagi orang miskin tidak dipungut biaya, dengan persyaratan menunjukkan surat miskin;
2. pernikahan di KUA selain orang miskin dipungut biaya sebesar Rp 50 ribu;
3. pernikahan di luar KUA dan jam kerja dipungut biaya sebesar Rp 400 ribu; dan
4. pernikahan di gedung dipungut biaya sebesar Rp 1 juta, khususnya di kota-kota besar.

Draf revisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Jenis Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Agama , khususnya berkaitan dengan biaya pencatatan, telah dikirimkan Menteri Agama Suryadharma Ali kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. “Diserahkan dua hari yang lalu,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Agama Mochammad Jasin melalui pesan pendek, Rabu, 5 Februari 2014.

Revisi PP tentang Biaya Nikah tersebut nantinya akan dirapatkan bersama antar-instansi di Kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. “Dirapatkan hari Jumat, 7 Februari,” kata Jasin. Kementerian Agama mengusulkan biaya nikah di luar kantor dan jam kerja Kantor Urusan Agama sebesar Rp 600 ribu. “Angka finalnya setelah rapat lintas instansi,” kata Jasin.

Sementara itu, pembahasan biaya nikah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi yang tadinya direncanakan tanggal 4 Februari lalu, batal dilaksanakan. Pembahasan bersama KPK nantinya dilakukan bersama salah satu pemimpin KPK beserta jajarannya. “Diperkirakan pertengahan bulan ini,” kata Jasin. Revisi biaya pencatatan nikah ini mencuat setelah seorang penghulu dari Kediri, Romli, terlibat kasus pidana karena diduga melakukan pungutan liar atau menerima gratifikasi. Hal tersebut memicu reaksi keras penghulu-penghulu di Jawa Timur yang tidak mau menikahkan di luar KUA karena enggan dituduh menerima gratifikasi.

Perincian biaya itu kemudian disederhanakan menjadi dua jenis saja, yakni untuk nikah di KUA dan di luar KUA.

Korupsi Dana Haji Senilai 80 Triliun Diduga Dipakai Beli Mobil Oleh Pejabat Kementerian Agama

Inspektur Jenderal Kementerian Agama M. Jasin mengatakan dana haji yang diduga dikorupsi oleh oknum di kementeriannya diduga dipakai beli mobil. “Jangan sebut mobilnya apa. Yang jelas frekuensi uangnya beberapa kali. Jumlahnya besar-besar dan tidak sesuai jabatan serta fungsinya,” kata Jasin saat ditemui di kantornya, Senin, 10 Februari 2014.

Pegawai yang diduga melakukan korupsi itu berada di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) yang memiliki akses mengurusi biaya penyelenggara ibadah haji (BPIH). “Dirjen PHU Pak Anggito sudah bilang kalau memang ada (yang lakukan penyelewengan), tunjuklah. Artinya, saya dipersilakan menyebutkan nama. Tapi saya sebut inisialnya HWH, AR, dan FR, serta yang lain-lainnya saya lupa. Ini menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),” kata Jasin.

Jasin enggan menyebutkan jumlah dana haji yang diduga diselewengkan itu dan detail merek dan jenis mobil tersebut. Ia menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti temuan PPATK dengan melakukan pendalaman terkait dugaan nama-nama tersebut. Inisial tersebut yang diduga melakukan korupsi dana haji bukan pegawai negeri sipil (PNS), tapi berhubungan dengan PNS.

Jasin menuturkan dalam audit dan penyelidikan aliran dana, PPATK-lah yang lebih berkapasitas. Pihaknya hanya melakukan audit kinerja dan tujuan tertentu, sehingga Kementerian Agama tidak bisa memantau aliran uang. “Itu flow of money (aliran uang) kan tidak berbunyi. Maka informasi dari PPATK perlu pendalaman dan penyelidikan,” ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah memulai penyelidikan ihwal kejanggalan pengelolaan dana haji periode 2012-2013 di Kementerian Agama. Kejanggalan itu tercium dari laporan hasil analisis yang dilakukan PPATK. “Ada dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana itu,” ujar Wakil Ketua PPATK Agus Santoso pada Kamis pekan lalu.

nspektur Jenderal Kementerian Agama, Mochammad Jasin, mengatakan Inspektorat memiliki kewajiban untuk menyampaikan data-data penyelenggaraan haji jika nanti Komisi Pemberantasan Korupsi membutuhkannya. “Tidak ada istilah untuk menolak,” kata Jasin di Jakarta, 7 Februari 2014. Jasin mengatakan tidak mengetahui ihwal penyelidikan penyelewengan dana haji oleh KPK. “Mengenai hal ihwal yang diselidiki KPK tentunya yang tahu KPK,” kata Jasin.

Jasin mengaku belum diundang oleh KPK mengenai penyelidikan kasus penyelewengan dana haji. “Mungkin memang belum waktunya, jika diundang kami pasti datang,” kata Jasin. Jasin mengatakan KPK memiliki kewenangan terkait kajian sistem administrasi lembaga pemerintah maupun negara dan memiliki kewajiban untuk menyarankan perubahan sistem. Selanjutnya, kata Jasin, KPK akan mengundang lembaga terkait dan memaparkan hasil kajiannya.

Apabila saran tersebut tidak dilaksanakan maka KPK akan berkirim surat kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. “Daripada kami ditegur presiden, tentunya kita melaksanakan,” kata Jasin. Komisi Pemberantasan Korupsi telah memulai penyelidikan ihwal kejanggalan pengelolaan dana haji periode 2012-2013 di Kementerian Agama. Kejanggalan itu tercium dari laporan hasil analisis yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Ada dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana itu,” ujar Wakil Ketua PPATK Agus Santoso via pesan pendek, Kamis, 6 Februari 2014. Menurut dia, ada penggunaan yang tak sesuai dengan tujuan awal pengelolaan dana haji. Meski tak mau merinci transaksi mencurigakan apa yang ditemukan lembaganya, Agus mengatakan PPATK telah menyerahkan beberapa laporan hasil analisis tentang dana haji kepada KPK. Temuan-temuan itu disampaikan kepada KPK tahun lalu.

Sebelumnya, PPATK menemukan transaksi mencurigakan hingga Rp 230 miliar dari pengelolaan dana haji selama 2004-2012. Dalam periode tersebut, dana haji yang dikelola mencapai Rp 80 triliun, dengan imbalan hasil sekitar Rp 2,3 triliun per tahun. Tahun lalu, Kementerian Agama menelisik sejumlah pegawai negeri di lingkungannya yang terindikasi menggelapkan dana haji. Sebab, PPATK menemukan aliran dana biaya penyelenggara ibadah haji (BPIH) ke rekening pribadi pegawai Kementerian Agama.

Sementara itu, hasil pemeriksaan internal Inspektorat tentang penyelenggaraan haji 2013 akan disampaikan kepada Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh, Anggito Abimanyu, pekan depan. “Selasa depan di kantor Itjen,” kata Jasin. Jasin enggan memberitahu mengenai hasil pengawasan tersebut karena belum disampaikan kepada Anggito. “Nanti ketika paparan tanyakan langsung ke Pak Dirjen,” kata Jasin.

Daftar 17 Kegiatan Fiktif Yang Dipakai Untuk Korupsi Oleh Lurah Kayu Putih Rosidah Sri Buntari

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menahan lurah aktif Kayu Putih Rosidah Sri Buntari. Dia dimasukkan ke penjara setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi APBD tahun 2012. “Hari ini proses pemeriksaan tersangka dengan dugaan tindakan korupsi kelurahan Kayu Putih,” Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Jakarta Timur, Silvia Desty Rosalina, di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, jalan D.I. Panjaitan, Jaktim, Rabu (6/2/2014)

Silvia mengatakan, Rosidah sudah jadi tersangka sejak dua bulan lalu. Dia diduga menggelapkan dana APBD tahun 2012 untuk pengadaan barang dan jasa. “Modusnya ada pengadaan barang dan kegiatan yang sudah dianggarkan tidak dilaksanakan,” terangnya. “Ada yang kegiatannya fiktif, dan ada juga yang nilai pengadaan barang di-markup,” imbuhnya.

Akibat perbuatannya tersebut, keuangan negara rugi hingga ratusan juta rupiah. “Kerugian negara kita taksir hingga Rp 600 juta, karena ada kegiatan yang dibuat tetapi tidak dilakukan oleh tersangka,” ungkapnya. Sebelum Rosidah, Kejari juga telah menahan Lurah Ceger Fanda Fadly Lubis terkait korupsi dana APBD 2012 sebesar Rp 450 juta. Modus yang dilakukan Fanda adalah membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) fiktif. Jika dilihat dari pola korupsinya terdapat kesamaan modus dan penggunan anggaran di tahun yang sama.

Kejaksaan Negeri Jaktim menahan Lurah Kayu Putih Rosidah Sri Buntari terkait dugaan korupsi anggaran dana 2012. Dia diduga membuat kegiatan fiktif untuk mengambil uang negara. Apa saja kegiatannya? “Ada lebih dari 15 kegiatan yang dibuatnya. Jadi kegiatan tersebut ada kegiatannya yang fiktif dan ada juga yang di-markup,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Jakarta Timur, Silvia Desty Rosalina, di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, jalan D.I. Panjaitan, Jaktim, Jumat (7/2/2014).

Berikut 17 kegiatan tersebut seperti yang disampaikan pihak Kejari Jaktim:

1. Pembinaan Jasmani dan Rohani
2. Pergerakan Masyarakat dalam kerja bakti minggu pagi.
3. Penyediaan sarana penunjang pelayanan kebersihan dan pertamanan kelurahan Kayu Putih.
4. Pergerakan masyarakat dalam penghijauan, pertamanan, dan kebersihan sarana dan prasarana umum.
5. Pergerakan masyarakat dalam pengecatan kanstin
6. Pergerakan Rw Binaan Kelurahan Kayu Putih.
7. Pergerakan masyarakat dalam penanggulangan sosial ketertiban umum dan kemanan lingkungan.
8. Peningkatanan kerekatan sosial masyarakat tingkat kelurahan.
9. Pembinaan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan sosial ketertiban umum dan kemanan lingkungan.
10. Peningkatan kerekatan sosial masyarakat lingkungan kelurahan.
11. Penyuluhan dan sosialiasi kemasyarakatan lingkungan kelurahan.
12. Pembinaan SDM aparatut kelurahan dibidang perencanaan.
13. Bimbingan Teknis usaha mandiri bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan.
14. Bimek usaha mandiri untuk meningkatkan usaha.
15. Peningkatan pembinaan sdm kelembagaan dan keswadayaan.
16. Pengembangan wawasan staf kelurahan.
17. Sinkronisasi kordinasi perencanaan.

Polisi Tangkap 2 Tersangka Korupsi 40 Milyar Di BNI 46 Pekanbaru

Akhirnya Ditreskrimsus Polda Riau berhasil membekuk 2 tersangka korupsi BNI 46 Cabang Pekanbaru senilai Rp 40 miliar. Keduanya saat ini menjalani pemeriksaan.Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo kepada wartawan, Senin (10/2/2014). Dia menjelaskan, kedua tersangka merupakan debitur dan mantan pegawai BNI Cabang Pekanbaru.

“Kedua tersangka kini menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Mereka ditahan untuk melengkapi berkas yang telah kita kirim ke jaksa,” kata Guntur. Kedua tersangka adalah Erson Napitupulu sebagai Direktur PT BRJ selaku debitur pengajuan kredit Rp 40 miliar. Selanjutnya, AB Manurung yang merupakan mantan pegawai BNI.

“Kedua tersangka ditangkap tadi siang sekitar pukul 12.00 WIB di Hotel Ratu Mayang Pekanbaru. Mereka sudah dua kali mangkir dipanggil pihak penyidik,” kata Guntur. Kasus korupsi di BNI Cabang Pekambaru ini terjadi pada tahun 2007 silam. Saat itu tersangka Erson mendapat kucuran Rp 17 miliar. Tahun 2008 kembali mendapatkan dana kredit Rp 23 miliar.

Duit sebanyak itu didapatkan Erson dengan mengajukan agunan surat tanah fiktif. Terjadi kongkalikong antara debitur dan bank. Banyak pejabat di BNI Pekanbaru yang kecipratan dana. Berdasarkan pemeriksaan BPKP Riau, kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp 37 miliar dari total kredit yang dikucurkan.

Polda Riau telah menetapkan dua tersangka lainnya. Keduanya adalah DS yakni relation officer BNI 46, dan A yang saat kasus terjadi adalah pimpinan kredit skala kecil BNI 46 Pekanbaru. Namun kedua pegawai BNI ini belum dilakukan penahanan.

Bila Koruptor Berhenti Korupsi Migas Maka Tiap Rakyat Indonesia Akan Kebagian 20 Juta Rupiah Per Bulan

Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Mahfud MD menyebutkan, andai korupsi di satu bidang migas dapat dihentikan, seluruh rakyat kebagian Rp 20 juta jika keuntungan tersebut dibagi rata. “Ini kerap disampaikan oleh Ketua KPK Abraham Samad di beberapa forum-forum, ini rahasia tapi disampaikan Abraham di depan publik jadi saya berani juga menyampaikannya,” kata Mahfud, saat berdiskusi di salah satu agenda Hari Pers Nasional (HPN) 2014 di Bengkulu, Sabtu (8/2/2014).

Menurut Mahfud, itu hanya untuk bidang migas saja. “Belum bidang yang lainnya, kita ini kaya raya, kelautan, kehutanan semua terkena korupsi yang merugikan,” tambah Mahfud. Ditambahkannya lagi, kondisi ini semakin diperparah dengan bobroknya birokrasi dan ranah pengadilan pusat korupsi.

“Saya pernah berjumpa dengan pengusaha yng keluhkan tingginya biaya ekonomi jika berurusan dengan birokrasi,” ujarnya. Baginya penegakan hukum merupakan langkah utama yang harus dilakukan dalam penataan Indonesia agar lebih baik. Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa pengusaha Widodo Ratanachaitong di Singapura terkait penyidikan kasus dugaan suap kegiatan hulu minyak dan gas di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

“Dia diperiksa di sana karena dia merupakan warga negara Singapura sejak 2012,” ujar jaksa KPK M Rum, Senin (27/1/2014) malam. Rum mengaku belum mendapatkan hasil pemeriksaan Widodo tersebut. Sebelumnya, Widodo dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK. Lembaga antikorupsi ini tidak dapat memanggil paksa Widodo karena statusnya sebagai warga negara asing.

Widodo merupakan saksi penting dalam kasus dugaan suap SKK Migas. Dalam tuntutan untuk Komisaris PT Kernel Oil Simon G Tanjaya terungkap bahwa inisiatif pemberian suap diduga berasal dari Widodo. Kasus ini disebut bermula ketika Widodo bertemu Kepala SKK Migas saat itu, Rudi Rubiandini, di Jakarta. Widodo memperkenalkan diri sebagai trader minyak yang mengikuti lelang di SKK Migas.

Rudi kemudian mengenalkan Widodo dengan pelatih golfnya, Deviardi. Mereka sepakat agar perusahaan yang diwakili Widodo memenangi lelang di SKK Migas. Widodo memberikan uang tunai 200.000 dollar Singapura kepada Deviardi agar diserahkan ke Rudi. Widodo juga disebut sebagai auktor intelektualis dugaan penyuapan kepada Rudi.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan bahwa Widodo bisa dipidana karena mengabaikan panggilan pemeriksaan KPK. “Dia bisa didiskualifikasi melanggar kewajibannya. Kalau pakai tindak pidana itu melawan perintah petugas,” ujar Bambang.

Pulau Liwungan Seluas 50 Hektare Milik Ratu Atut Tanjung Lesung

Tubagus Sukatma, pengacara Gubernur Banten Atut Chosiyah, membantah tudingan bahwa kliennya adalah pemilik Pulau Liwungan yang berlokasi di kawasan Tanjung Lesung. “Itu bohong. Dia enggak punya pulau,” ujarnya melalui sambungan telepon, Kamis, 6 Februari 2014.

Menurut Sukatma, Atut memang memiliki banyak aset, terutama di Bandung dan Serang. Banyaknya aset tersangka dua kasus korupsi itu adalah hasil kerja Atut sebagai pengusaha sebelum terjun ke dunia politik. Namun Sukatma menegaskan Atut tak memiliki properti berupa pulau. “Lagi pula, secara hukum, pulau itu tidak boleh dimiliki orang per orang,” ujarnya.

Sukatma pun meminta pihak yang menuduh Atut memiliki pulau menunjukkan bukti tudingan tersebut. “Kalau cuma ngecap saja, repot, bisa menzalimi orang,” tuturnya. Sebelumnya, aktivis antikorupsi Banten, Uday Suhada, mendapatkan informasi bahwa penguasa dinasti nomor satu di Banten ini mempunyai pulau di wilayah Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Kabar itu didapatnya saat menelusuri kekayaan keluarga Atut. “Warga menyebutkan keluarga Atut memiliki Pulau Liwungan di Tanjung Lesung,” kata Uday.

Pulau Liwungan berluas sekitar 50 hektare dengan kondisi pantai berkarang. Pulau tanpa penghuni ini memiliki sedikit hutan bakau, biota air padang lamun, dan terumbu karang. Aset keluarga Atut lainnya, ujar Uday, ada di sejumlah tempat wisata di Banten. Keluarga Atut mempunyai aset berupa tanah di kawasan Pantai Sawarna, Lebak, Banten, dan empang di Sawah Luhur. Uday menuturkan kekayaan ini mungkin tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Uday mengatakan dia dan kawan-kawannya terus menelusuri kekayaan anggota dinasti Atut, seperti harta milik adik Atut, Chaeri Wardana, dan anggota keluarga yang lain. Dia memprediksi kekayaan Atut yang sebenarnya lebih besar dibandingkan dengan harta yang dilaporkan ke KPK.

Aktivis antikorupsi dari Banten, Uday Suhada, sedang menelusuri kekayaan keluarga Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Berdasarkan informasi dari masyarakat, keluarga dinasti nomor satu di Banten ini mempunyai pulau di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. “Warga menyebutkan keluarga Atut memiliki Pulau Liwungan di Tanjung Lesung,” kata Uday ketika dihubungi, Kamis, 6 Februari 2014.

Luas Pulau Liwungan sekitar 50 hektare dengan kondisi pantai berkarang. Pulau tanpa penghuni ini memiliki sedikit hutan mangrove, biota air padang lamun, dan terumbu karang. Selain mempunyai Pulau Liwungan, keluarga tersangka korupsi alat kesehatan itu diduga juga memiliki aset di sejumlah tempat wisata di Banten. Di antaranya, tanah di kawasan Pantai Sawarna serta empang di Sawah Luhur. Uday memprediksi keluarga Atut tidak melaporkan dua kekayaannya itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kami masih menelusuri kekayaan dinasti Atut, seperti harta milik Tubagus Chaeri Wardana dan anggota keluarga yang lain,” kata Uday. “Kami prediksi, kekayaan Atut sebenarnya lebih besar ketimbang yang dilaporkan ke KPK.”

Berdasarkan surat pemberitahuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. B-2703/12/9/20011 tertanggal 28 September 2011, jumlah kekayaan Atut Rp 37,739 miliar. Angka itu turun jika dibandingkan dengan laporan harta Atut per 6 Oktober 2006, yang mencapai Rp 41,937 miliar. Dalam laporan itu, Ratu Atut juga memiliki harta tidak bergerak Rp 19,160 miliar. Aset tak bergerak Atut yang bernilai paling besar berada di Bandung, Jawa Barat. Adapun harta bergerak Atut, seperti alat transportasi, bernilai Rp 3,931 miliar, sementara surat berharga Rp 7,855 miliar.

Juara Utama Korupsi Tahun 2013 Adalah Pegawai Negeri Sipil

Ratusan orang terjerat kasus korupsi sepanjang 2013. Pegawai pemda dan pegawai kementerian berada di tempat teratas yangpaling banyak terjerat kasus korupsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW), Minggu (2/2/2014), mendata penindakan aparat penegak hukum di tiga institusi yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Berikut data tersebut:

1. Pegawai Pemda/ PNS kementerian (557 tersangka).
2. Direktur/pegawai swasta (274 tersangka)
3. Kepala Dinas (108 tersangka).
4. Direktur/pejabat/pegawai BUMN dan BUMN (85 tersangka).
5. Anggota DPR dan DPRD (62 tersangka).

Menurut perwakilan ICW Tama S Langkun, aktor berlatar belakang kepala daerah dan anggota DPR dan DPRD mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 kepala daerah yang menjadi tersangka berjumlah 34 orang dan anggota DPR/DPRD yang jadi tersangka 38 orang.

“Tahun 2013 kepala daerah jadi tersangka 35 orang dan anggota DPR/DPRD menjadi 62 tersangka,” sebutnya.

Menariknya khusus di semester II tahun 2013, dari 228 yang ditetapkan jadi tersangka, sekurangnya 39,03 persen merupakan pihak penyelenggara pengadaan barang dan jasa.

Daftar Harga dan Spesifikasi Mobil Mobil Mewah Ratu Atut

Senin kemarin, 27 Januari 2014 Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menyita 17 unit mobil yang dimiliki Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan. Mobil milik adik Gubernur Banten Atut Chosiyah itu disita karena terkait dengan kasus rasuah yang menjeratnya. Mobil Wawan yang disita KPK berjenis Ferarri F12, Lamborghini Aventador, Nissan GT-R, Rolls-Royce Ghost, hingga Bentley Continental. Adapun untuk mobil standar milik Wawan yang disita KPK berupa Toyota Land Cruiser, BMW, Lexus, Mitsubishi Pajero Sport sebanyak dua unit, Toyota Fortuner, Honda Freed, Toyota Kijang Innova, Ford Fiesta, dan Toyota Avanza (tiga unit).

Berikut ini spesifikasi dan harga mobil mewah sekelas yang dimiliki oleh Wawan, adik Ratu Atut itu:

BMW 5301
Mesin: 190 kW (258bhp)
Silinder/katup: 6/4
Kapasitas mesin 2.996 cc
Kapastas penumpang: 5 orang
Harga sekitar RP 600 juta

Mitsubishi Pajero Sport
Mesin: 2.5L DOHC Commonrail Turbocharged and intercooled, 4 Cylinder In-Line (4D56)
Kapasitas mesin: 2.500 cc
Daya maksimal: 136PS/3.500 rpm (100 kW)
Torsi maksimal: 32/2000 (314 Nm)
Harga : Rp 406 juta on the road

Lexus LS 460 L
Mesin: 4.6 liter (281 cubic inches)
Kapasitas mesin: 4.600 cc
Daya maksimal: 386 hp per 6.400 rpm
Torsi maksimal: 367 Nm per 4.100 rpm
Harga: Rp 2,3 miliar

Ferrari California (2013)
Mesin: Twin Turbo 4.3 V8
Kapasitas mesin: 4.197 cc
Daya maksimal: 453 hp/7.750 rpm
Torsi maksimal 485 Nm/ 5.000 rpm
Kelas: Mobil sports
Harga: Rp 5,8-6 miliar

Lamborghini Aventador
Kapasitas mesin: 6.498 cc
Daya maksimal: 700 PS (510 kW; 690 bhp) per 8,250 rpm
Torsi maksimal: 690 N-m (510 lb-ft) per5.500 rpm
Kisaran harga: Rp 9-11 miliar

Nissan GT-R
Tipe mesin: VR38DETT, 3.799 cc (3.8 L; 231.8 cu in) DOHC V6
Kapasitas mesin: 3.799 cc
Daya maksimal: 485 PS (357 kW; 478 hp) pada 6400 rpm
Torsi maksimal: 434 lb�ft (588 N�m) pada 3200�5200 rpm
Kisaran harga: Rp 3 miliar

Bentley Continental GT
Tipe mesin: W12 twin turbo
Kapasitas mesin: 6.000 cc
Daya maksimal 567 PS per 6.000 rpm
Torsi maksimal 700 Nm per 1.700 rpm
Kisaran harga Rp 5-6,5 miliar

Rolls Royce Ghost
Tipe mesin: 6.75 L V12 453 bhp
Kapasitas mesin: 6.500 cc
Daya maksimal: 459 PS (338 kW; 453 hp)
Kisaran harga Rp 10 miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah aset milik Chaeri Wardana alias Wawan, tersangka suap Akil Mochtar, Setelah menggeledah rumah Wawan yang juga adik Gubernur Banten Ratu Atut di Jalan Denpasar IV Nomor 35, Kuningan, Jakarta Selatan, selama kurang lebih 10 jam, KPK membawa dua kardus dokumen, satu sepeda motor Harley Davidson, dan tiga mobil.

Kuasa hukum adik Ratu Atut, Maqdir Ismail, memprotes penyitaan ini. Menurut dia, ada kesewenang-wenangan dalam penyitaan aset suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany ini. “Saya baru tahu jam satu siang, itu pun diberi tahu Bu Airin. Terus terang buat saya yang mereka sita tidak banyak berkaitan dengan yang didakwakan,” ujarnya di depan rumah Wawan, Senin, 27 Januari 2014. Kendaraan yang disita KPK, ujar dia, semuanya atas nama Wawan. “Mobil-mobil ini diperoleh secara kredit. Tiga-tiganya sudah selesai,” kata Maqdir. Mobil yang disita adalah Nissan GTR putih berpelat nomor B-888-GAW, Lexus LS-460-L hitam (B-888-ARD), dan Toyota Land Cruiser hitam (B-888-TCW). Juga, satu sepeda motor Harley Davidson warna perak bernomor polisi B-3484-NWW.

Adapun dokumen yang disita, menurut Maqdir, berjumlah 56. “Soal surat penawaran asuransi dan lain-lain. Ada surat kuasa, bahkan ada juga surat penawaran asuransi, tidak ada kaitannya dengan proyek tertentu,” ujarnya. Maqdir mengatakan penyidik KPK hanya menyebutkan aset dan beberapa dokumen yang disita berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. “Ini nanti bisa dilihat di persidangan, berkaitan atau tidak,” katanya.

Suap Di Bea Cukai Terbongkar Karena Ada Perpecahan Antara Alumni STAN dan Geng Non-STAN Yang Dipimpin Direktur Bea Cukai

Selain membongkar perkara tindak pidana pencucian uang di kasus korupsi Bea Cukai di Tanjung Priok, Jakarta Utara, polisi juga mengendus kejahatan di kawasan perbatasan di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Arief Sulistyanto menetapkan Hendrianus Langen Projo, Kepala Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Entikong, dan Heri Liwoto, pemilik perusahaan ekspedisi PT Kencana Lestari, sebagai tersangka suap. “Modusnya diduga memanfaatkan perjanjian lintas batas,” kata Arief, Selasa pekan lalu.

Polisi menyita Harley Davidson seharga Rp 320 juta dari Langen. Motor besar itu diduga diberikan Heri melalui Yudo Patriotomo, adik ipar Langen sekaligus anak buah Heri yang bekerja di Bogor. Selain itu, polisi mengendus adanya transaksi keuangan mencurigakan kepada Syafruddin, Kepala Seksi Kepabeanan Entikong dari Heri. “Transfer uang itu melalui Internet dan SMS banking,” ujarnya. Namun, Syafruddin terlebih dulu diterungku pihak Kejaksaan Negeri Sanggau sebagai tersangka suap.

Kepala Subdirektorat Pencucian Uang Bareskrim Komisaris Besar Agung Setya mengatakan penangkapan Heri dan Langen atas pengembangan kasus Heru Sulastyono, Kepala Subdirektorat Ekspor Bea Cukai, tersangka tindak pidana pencucian uang. Agung Setya menduga kejahatan yang dipraktekkan Heru juga terjadi di tempat lain. “Kami kembangkan ke spot pabean lain,” ucapnya. Namun, pengacara Heru, Sugeng Teguh Santoso, menyebutkan lain. Dia mengatakan terungkapnya “permainan gelap” Langen berawal dari kicauan kliennya. Menurut dia, polisi memanfaatkan Heru agar membuka praktek kongkalikong petugas pabean dan importir.

Seorang pejabat Kementerian Keuangan menyebutkan Heru membongkar permainan gelap di Entikong karena merasa ”dikerjai” anak buahnya yang berasal dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Perkubuan antara STAN dan non-STAN belakangan memang meruncing. “Dia ingin membalas,” katanya. Heru, yang merupakan alumnus Universitas Diponegoro bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono, merupakan figur terdepan kubu non-STAN.

Sugeng Teguh tidak membantah soal ini. Dia menilai kliennya salah menerapkan strategi menghadapi polisi. “Heru tak sadar ocehannya menghancurkan institusi Bea-Cukai,” ujarnya. Adapun Agung Kuswandono tak menampik adanya perkubuan ini. Namun, ia tak berkenan menjelaskan saat Tempo menanyakan perkubuan itu. “Bahasa geng Non-STAN itu saya enggak suka, tidak normal di kita. Itu yang nanti bikin Bea Cukai rusak. Itu yang saya hapus saat ini,” katanya.

Kepala Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf menyatakan, ada 16 pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki transaksi mencurigakan. Salah satu di antaranya adalah Heru Sulastyono, Kepala Sub-Direktorat Ekspor-Impor Bea dan Cukai, yang pekan lalu dicokok polisi karena menerima suap. Laporan itu sudah diserahkan ke kepolisian sejak 2011.

Lambatnya penanganan perkara tersebut oleh kepolisian, menurut Yusuf, terganjal penyelidikan di lapangan. Asal-muasal uang tersebut sulit ditelusuri karena transaksi sebagian besar dilakukan dalam bentuk tunai. “Namun, dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, penegak hukum bisa lebih mudah memproses penyelenggara negara yang memiliki harta di atas kewajaran,” katanya akhir pekan lalu.

Laporan tersebut dibuat berdasarkan penelusuran PPATK sepanjang 2006-2010. Para pejabat tersebut bertugas di berbagai daerah, antara lain Papua, Jakarta, Surabaya, dan Kupang. Mereka juga memiliki rekening gendut yang berisi hingga puluhan miliar rupiah. Ditemui dalam kesempatan berbeda, bekas Kepala PPATK Yunus Husein mengatakan, jabatan pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki rekening gendut beragam. “Mulai dari tingkat direktur hingga eselon II,” katanya.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Arief Sulistyanto mengaku sudah menerima laporan PPATK itu. Dari sejumlah nama yang dilaporkan, polisi baru dapat membuktikan satu orang, yaitu Heru, yang terindikasi korupsi. “Yang lainnya masih dalam penyelidikan,” katanya. Kecurigaan bahwa Heru tak bekerja sendirian diungkapkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Vincentius Sony Loho. Namun ia enggan terburu-buru menyimpulkan karena harus melakukan pemeriksaan lanjutan. “Kami harus membuktikannya,” ujarnya.

Heru dicokok karena diduga menerima suap Rp 11,4 miliar dari seorang pengusaha bernama Yusran Arif. Selain uang, Yusran memberikan dua mobil, yaitu Nissan Terrano dan Ford Everest. Akumulasi transaksi di rekening Heru juga amat besar, hingga Rp 60 miliar. Juru Bicara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Haryo Liman Seto, menyatakan mengetahui pemeriksaan terhadap Langen Projo, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor wilayah Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat. Menurut Haryo, pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri juga dilakukan kepada Syafrudin, seorang pegawai Bea dan Cukai, kemarin.

“Prinsipnya kami menghormati proses hukum yang dilakukan kepolisian atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disangkakan kepada Langen,” kata Haryo Liman Seto, Juru Bicara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ketika dihubungi, Kamis malam, 16 Januari 2014. Ia mengatakan sudah berkoordinasi dan membentuk tim untuk menindaklanjuti pemeriksaan yang dilakukan kepolisian itu. Melalui hasil tindak lanjut dari tim tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan memproses administrasi kepegawaian berdasarkan hasil temuan tim dan menentukan sanksi apa yang akan diberikan kepada Langen.

Kemarin, penyidik Bareskrim Mabes Polri mendalami dugaan suap dan pencucian uang yang melibatkan pejabat Bea dan Cukai Entikong, Kalimantan Barat. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Arief Sulistyanto mengatakan, dalam kasus ini penyidik membekukan 15 rekening. “Atas nama Heri Liwoto, Syafruddin, dan Ratiman,” kata Arief. Heri Liwoto, pengusaha pemilik perusahaan eksportir dan ekspedisi PT Kencana Lestari diduga menyuap Kepala Seksi Pelayanan Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya C Entikong. Sementara Ratiman merupakan kernet truk milik Syafruddin yang membuka rekening bank untuk menampung suap untuk Syafruddin.

Arief mengatakan, Syafruddin adalah salah satu dari 13 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terdeteksi memiliki transaksi keuangan mencurigakan. Dari pendalaman transaksi mencurigakan Syafruddin, penyidik menemukan rekening raksasa milik Ratiman. “Ada tiga rekening atas nama Ratiman yang digunakan untuk menampung, totalnya Rp 19,7 miliar. Atas nama Syafrudin total rekening Rp 11 miliar,” kata Arief.

Rupanya, rekening jumbo itu tak terdeteksi oleh Direktorat Bea dan Cukai. Menurut Haryo, unit kepatuhan internal tidak menerima laporan adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dari masyarakat selama Langen bertugas di wilayah Entikong. Karena itu, Unit Kepatuhan Internal belum melakukan tindakan apapun terkait dugaan pencucian uang tersebut. Langen Projo ditetapkan sebagai tersangka dalan kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang. Ia diduga menerima suap berupa sebuah motor Harley Davidson seharga Rp 320 juta pada 2010.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Arief Sulistyanto menyatakan penyidik telah selesai menyidik proses gratifikasi bekas Kepala Subdirektorat Ekspor Bea Cukai Heru Sulastyanto. Namun proses penyidikan saat ini masih dikembangkan untuk menulusuri latar belakang pemberian suap. “Penyuapan ini tentu berkaitan dengan tugas HS sebagai pegawai bea cukai. Kami ingin menyesuaikan dengan tempus dan locus transaksi,” kata Arief di Jakarta, Kamis, 16 Januari 2014.

Arief mengatakan, penyidik juga mengembangkan kemungkinan keterlibatan atasan Heru dalam dugaan suap ini. Arief mengatakan, tak tertutup kemungkinan atasan Heru terseret dalam pusaran kasus ini. “Kami akan menyangkut pada atasannya pada waktu itu, kalau memang menyangkut dengan pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan berkaitan dengan penyimpangan itu, maka mau tidak mau kalau ada fakta penyimpangan seperti itu dan menerima suap akan kami periksa,” kata Arief.

Arief mengatakan, kemungkinan pemeriksaan Dirjen Bea dan Cukai Agung Kuswandono masih terbuka. “Pak Dirjen belum diperiksa, pada waktunya nanti akan diperiksa. Jadi belum diperiksa saja, bukan tidak diperiksa. Itu beda,” kata Arief. Heru Sulastyono ditangkap penyidik Bareksrim Polri karena menerima suap dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Heru mencuci uang suap dari pengusaha Yusran Arief dengan membeli polis asuransi senilai Rp 11,4 miliar.

Penyidik Bareskrim Polri menggeledah rumah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat Hendrianus Langen Projo di Bekasi, Jawa Barat, Senin malam, 13 Januari 2014. Dalam penggeledahan yang berkaitan dengan dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang ini, penyidik menemukan uang US$ 10.000.

“Kami menemukan uang dolar di atas lemari, kondisinya berserakan seperti dilempar begitu saja sehingga harus diambil satu per satu,” kata Kepala Sub-Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Bareskrim Polri Kombes Agung Setya di Mabes Polri, Kamis, 16 Januari 2014. Agung mengatakan uang yang ditemukan berserakan itu dalam pecahan US$ 100. Dalam penggeledahan, Agung mengatakan istri Langen yang berada di rumah membantah bahwa uang tersebut miliknya. “Sementara Langen yang kami periksa mengatakan lupa ini uang siapa. Tetapi kami tetap menyita itu untuk menjadi petunjuk,” kata Agung.

Dalam penggeledahan di rumah Langen, penyidik juga menyita beberapa telepon seluler. Dalam dugaan suap ini, penyidik menyita sebuah motor Harley Davidson bernomor polisi B-6218-PQN yang diduga pemberian seorang pengusaha bernama Heri Liwoto. Heri adalah pengusaha ekspedisi PT Kencana Lestari yang mengimpor barang-barang dari Cina seperti gula, mebel, dan alat-alat pertukangan. Motor tersebut diberikan pada 2010, saat Langen menjabat sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Penyelidikan Bea-Cukai Entikong.

Namun Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Arief Sulistyanto mengatakan motor Harley berwarna biru itu tak langsung disita dari kediaman Langen, tetapi dari seseorang bernama Edwin. “Tahu sudah masuk penyelidikan, Harley dijual ke Saudara Edwin, lewat Saudara Koko alias Fery,” kata Arief.

Heri dan Langen ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang. Keduanya disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 dan 2, Pasal 11, Pasal 12 a, serta Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Keduanya juga dijerat Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. “Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara,” kata Agung.

Daftar Harta Kekayaan Akil Mochtar Sebanyak 200 Milyar dan 3 Ton Emas

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita ratusan aset yang terkait dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Aset-aset tersebut meliputi rekening, tanah, rumah, mobil, dan sepeda motor. “Nilainya sekitar Rp 100-200 miliar,” ujar juru bicara KPK, Johan Budi S.P., di gedung KPK, Senin, 20 Januari 2014.

Menurut Akil, aset sitaan itu ada yang tercatat atas nama Akil ataupun orang lain yang diduga terlibat. Namun Johan tak tahu berapa banyak tepatnya aset yang sudah disita KPK. Menurut dia, jumlah tersebut masih bisa bertambah jika KPK menemukan lagi aset Akil yang diduga berasal dari hasil korupsi.

Karena Akil juga dijerat dengan pasal dugaan pencucian uang, menurut Johan, sesuai dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, Akil harus bisa membuktikan asal seluruh asetnya. Asas pembuktian terbalik berlaku dalam kasus tersebut.

“Harus bisa dijelaskan oleh tersangka, apakah harta yang diperoleh itu halal atau dari tindak pidana korupsi,” kata Johan. Ia mengatakan KPK telah melacak aset Akil yang akan dibandingkan dengan penghasilan resmi Akil sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dulu.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar memiliki harta yang nilainya fantastis. Jumlah harta kekayaan tersebut melebihi dari apa yang tercantum dalam Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggaran (LHKPN). Dalam LHKPN yang ia setorkan pada 2011 lalu, Akil mengaku memiliki harta dan kekayaan senilai Rp 5,1 miliar.

Namun, data tersebut diragukan setelah Akil ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2 Oktober 2013. Setelah penangkapan, KPK menyita sejumlah aset dan harta milik Akil di rumahnya di Kompleks Perumahan Liga Mas, Jalan Pancoran Indah III Nomor 8, RT 009 RW 02, Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan di rumah tersebut, petugas KPK menemukan dan menyita uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura senilai Rp 2,7 miliar.

KPK juga memblokir 13 rekening terkait Akil. Rekening milik Akil sendiri diketahui ada enam, berisi dana Rp 10 miliar, lalu dua deposito atas nama Akil bernilai Rp 2,5 miliar.

Sementara dua rekening atas nama istrinya, Ratu Rita, berjumlah bernilai Rp 300 juta. Rekening atas nama anak Akil berisi dana Rp 70 juta dan dua rekening perusahaan milik istri Akil, yakni CV Ratu Samagat, berisi duit Rp 109 miliar. Sedangkan dua rekening lainnya adalah milik mertua dan saudara Akil di Putussibau, yang jumlahnya tidak banyak.

Selain uang dan deposito, pada 8 Oktober 2013 lalu KPK juga menyita surat berharga dan tiga mobil mewah di rumah Akil. Mobil Mercedes-Benz S 350 bernomor polisi B-1176-SAI, yang diduga milik Akil Mochtar, ternyata diatasnamakan sopirnya, Daryono. Mobil seharga Rp 2 miliar itu disita KPK bersama dua mobil mewah Akil lainnya, yakni Toyota Crown Athlete bernomor B-1614-SCZ dan Audi Q5 bernomor B-234-KIL.

Daryono diduga orang yang bertugas untuk menampung duit Akil. Dalam catatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sepanjang 2009-2010, Akil berulang kali menerima kiriman tunai dari pihak yang berperkara. Nilainya lebih dari Rp 5 miliar. Sebagian duit itu dikirim lewat rekening atas nama Daryono.

KPK juga menyita satu Toyota Fortuner bernomor polisi KB 9888 TY pada 13 November 2013 lalu. Fortuner tersebut atas nama Ratu Rita Akil, istri Akil, yang disita di Pontianak. Lalu pada 29 November 2013, KPK juga menyita 18 mobil yang terkait dengan Akil. Dan pada sore harinya, delapan mobil sitaan kembali dibawa penyidik. Itu merupakan penyitaan terbesar dalam satu hari yang dilakukan oleh KPK.

Penyitaan kembali dilakukan KPK pada pertengahan November. Kali ini mobil yang disita adalah Mazda CX9 bernomor polisi BG 1330 Z. Pada 23 Desember 2013, KPK kembali melakukan penyitaan terhadap aset milik Akil. Kali ini yang disita adalah 31 unit sepeda motor. Sepeda motor itu terkait tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Ketua MK ini. Motor dari berbagai merek itu disita dari sebuah tempat di Cempaka Putih, Jakarta Timur.

Akil ternyata juga memiliki aset berupa rumah dan tanah. Terkait kasus TPPU Akil ini, penyidik KPK menyita sawah 12.600 meter persegi di Singkawang. Selain itu, penyidik juga menyita kebun mahoni seluas 6.000 meter persegi di Sukabumi. KPK juga telah melakukan penyegelan terhadap dua rumah Akil yang ada di Pancoran dan Kebumen.

Akil Mochtar, bekas Ketua Mahkamah Konstitusi yang kini menjadi tersangka kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah mempunyai bahasa sandi tentang jumlah uang sogokan yang dimintanya.

Dalam percakapan melalui pesan pendek, ia punya kata pengganti untuk menyebut jumlah uang yang dia maksud. Dalam SMS dengan anggota DPR Chairun Nisa soal pengaturan pemenangan kasus sengketa pemilihan Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih, ia menyebut “emas 3 ton” sebagai pengganti kata “uang Rp 3 miliar”.

Chairun Nisa: Pak akil, sy mau minta bantu nih..untk (untuk) gunung mas. Tp (tapi) untuk incumbent yg (yang) menang

Akil: Ya pokoknya siapkan 3 ton deh emasnya ya, itu paling kurang

Menurut sumber, percakapan itu pernah ditanyakan penyidik KPK saat memeriksa kedua tersangka itu. “Saya menjawab SMS dari Chairun Nisa dan menegaskan maksud dari 3 ton adalah uang sebesar Rp 3 miliar untuk saya terkait urusan perkara gugatan pemilukada Kabupaten Gunung Mas di MK,” kata sumber itu mengutip Akil.

Ketika bertukar pesan melalui jaringan BlackBerry dengan Ketua Golkar Jatim, Zainudin Amali, tentang pengaturan sengketa pemilihan Gubernur Jawa Timur, Akil menyebutkan soal uang kecil.

Akil: Gak jelas itu semua, saya batalin aja lah Jatim itu, pusing aja. Suruh mereka siapkan 10m saja kl (kalau) mau selamat. Masak hanya ditawari uang kecil, gak mau saya,,,

Zainudin: Baik Bang, klau (kalau) ada arahan begitu ke Sy (saya), siap Sy (saya) infokan.

Belum diketahui berapa rupiah nilai “uang kecil” yang dimaksud Akil itu. Istilah lain yang digunakan Akil adalah “m” untuk satuan miliar. Istilan ini sudah biasa digunakan masyarakat.