Category Archives: Korupsi

Ahok Amuk Lagi Ketika Temui Gunung Uang Di Balai KIR Jakarta Barat


Wagub DKI Basuki T Purnama atau Ahok murka di Balai Uji KIR. Ahok bahkan menutup balai uji KIR Kedaung, Jakbar. Ahok melihat ada dugaan tindakan korupsi. “Kita kan langsung stop hari ini. Jadi semua hari ini yang sudah daftar mau uji KIR tidak bisa lagi dilakukan, karena sudah tidak ada gunanya kan. Ini namanya bohong-bohongan. Dia harus stop, dan kami akan perbaiki serah terima ini, karena kadang BPKD kan mempersulit orang menerima. Jadi mau menyerahkan barang ke DKI kan pun mungkin mesti menyogok. Sama seperti bus TransJ kemarin, dimainin berbulan-bulan,” murka Ahok di balai uji KIR, Rabu (23/7/2014).

Ahok akan memperbaiki balai uji KIR. Pegawai yang bandel akan langsung dipecat. Dahulu balai uji KIR memang dikelola swasta dan kini sudah diserahterimakan ke Pemprov DKI. “Itu kami akan perbaiki, dan yang di sini akan kami periksa. kalau enggak mau kerjaama, kita akan pecat. Supaya ada shock therapy. Kita caranya gampang saja, kalau dia ditanya bilang enggak tahu, saya juga enggak mau taHu. Pecat saja udah. Kalau dia gugat ya kita ladeni saja, kita telusuri saja duitnya, lapor ke jaksa dan polisi lagi,” urai Ahok.

Ahok menjelaskan, KPK sudah memberi data lengkap, termasuk CCTV yang tergambar berapa setoran untuk uji KIR. “Ini kan nipu orang kan namanya, betulkan. Orang ini bukan KIR lagi, saya juga punya truk banyak. Mana ada KIR beneran. Salam tempel-salam tempal lewat semua. Kalau urus sendiri nggak beres. Kalau lewat biro jasa cepat,” tutupnya.

Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengadakan inspeksi mendadak (sidak) ke balai uji KIR di Kedaung Angke, Jakarta Barat. Ahok sidak bersama dua orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjijanto dan Zulkarnain. Pantauan], Rabu (23/7/2014), di salah satu ruangan yang ada di kantor tersebut, Ahok mendapati salah satu petugas yang memakai seragam Dishub. Di depannya tertumpuk segepok uang senilai Rp 8 juta dalam pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu.

Ahok pun menginterogasinya karena terbukti menyimpan setumpuk uang di kantong jaket hitamnya. “Dapat berapa kamu dalam sehari?” tanya Ahok. “Bisa dapat Rp 27 juta pak,” sahut pegawai bernama Agung di depan Ahok dan di hadapan Ahok dan Sekda Saefullah, Wakadishub Benyamin Bukit, kepala Inspektorat DKI serta dua pimpinan KPK. Kemudian dia menanyakan dari mana asal uang tersebut. Namun karena tak dapat menjelaskannya, Ahok menjadi geram. Kemudian dengan nada marah dia memerintahkan agar petugas tersebut dipecat.

Apalagi belakangan dia mengaku bukan pegawai Dishub melainkan karyawan perusahaan swasta yang sebelumnya jadi operator di balai uji KIR itu. Agung mengaku dia adalah calo alias penyedia biro jasa. “Pakai baju Dishub biar rapi saja,” ucapnya. “Semua PNS yang terlibat pasti tau ada bagi-bagi duit. Semua harus dipecat saja, supaya kapok,” kata Ahok berang. Tetapi petugas tersebut tak tampak menyesal justru malah senyum-senyum.

Masih dengan nada meninggi, Ahok bilang modus korupsi di PNS selalu motifnya memanfaatkan pegawai honorer agar mereka tetap ‘bersih’. “Selalunya permainannya begini, pasti bilang yang honorer yang main. Kalau honorer kan dipecat dia bisa cari kerja lain. Semua harus diperiksa, tapi kalau dia nggak kasih data, kontraknya diputus dan dia kita polisikan,” ucapnya.

KPK melakukan sidak di kantor balai uji KIR di Kedaung di Jakarta Barat. Cukup mengejutkan ada sejumlah temuan dahsyat di kantor itu. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkannya.

“Kami sudah melakukan pengamatan dan hari ini undang pemerintah daerah. Sebelum Pak Ahok datang kami bersama-sama dengan inspektorat dan Sekda melakukan inspeksi,” jelas Bambang di balai uji KIR di Jakarta Barat, Rabu (22/7/2014).

Bambang mengungkap 4 kesimpulan berikut:
1. 80%-90% Alat di balai uji KIR tidak berfungsi.
2. Bukan hanya tidak berfungsi tapi tidak ada hubungan antara proses pemeriksaan dengan hasil KIR itu. Tidak ada hubungan karena tidak ada sistem yang mengkoneksikan. Tidak ada alat untuk mengkonfirmasi dan formulirnya tidak sesuai dengan pemeriksaan di lapangan.
3. Ada problem strukturalnya. Dulu ini adalah kerjasama antara pemda dengan korporasi tertentu. Setelah kerjasama harusnya ditransfer kepada Pemda ternyata setelah ditransfer alat-alatnya rusak semua. Oleh pemda baru saja diputuskan untuk tidak dilanjutkan prosesnya. Itu sebabnya alat-alat itu tidak diperbaiki dan kalau diperbaiki juga salah karena belum diserahkan kepada Pemda.”Berkaitan dengan itu muncul lagi SDM-nya. Ternyata beberapa orang yang mempunyai pekerjaan fungsional tidak berasal dari lembaga ini. Tapi justru orang-orang swasta yang dulu,” tegas Bambang.
4. KPK temukan ada sistem filing yang sangat manual sehingga tidak bisa dilakukan dengan cepat. Menariknya, kalau sistem KIR yang serius dilakukan butuh waktu 25-30 menit. Tapi dngan sistem file manual itu yamg seharusnya sangat lamban hanya 5 menit selesai.

“Paling menarik adalah putaran uang yang terjadi di sini, kami mengecek antara uang yang ada dan uang yang seharusnya dimasukkan, ada selisih yang sangat besar. Rata-rata terdapat putaran pungutan antara Rp 100 ribu-Rp 200 ribu per kendaraan. Hari ini saja sudah ada 500 kendaraan yang terdaftar. Kemarin ada 700-an. Kalau pakai angka konservatif 500 kendaaraan per hari maka satu hari putaran uangnya hampir Rp 100 juta. Jadi bisa dibayangkan Rp 100 juta kali 25 hari, sebulan misalnya bisa Rp 2,5 M. Itu illegal fee,” tutup Bambang.

Seorang warga membenarkan adanya praktek korupsi dan pungutan liar di kantor Satuan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat. Selain tahu akan praktek itu, warga yang bekerja sebagai sopir truk itu mengaku pernah menjadi korban para petugas di kantor tersebut. Muhammad Syarifudin, nama warga itu, memastikan bahwa petugas uji kir menarik pungutan liar. “Ya, seperti membuat SIM saja, ketika diminta buku ujinya di loket juga diminta uang,” katanya, Jumat, 25 Juli 2014.

Syarifudin mengungkapkan pemohon uji harus melebihkan uang yang harus dibayarkan minimal Rp 100 ribu. “Bahkan kalau memakai jasa calo dari luar totalnya bisa lima ratus ribu,” ujarnya. Ihwal dalih petugas bahwa alat banyak yang rusak karena terendam banjir, Syarifudin mengatakan banjir akibat luapan Kali Angke memang sering terjadi. Terakhir, pada Januari lalu. Namun, “Sejak enam bulan terakhir sih di sini enggak pernah banjir lagi,” ujarnya.

Dalih itu kembali disampaikan Kepala Seksi Pelayanan Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Lukman Iskandar, pada Kamis, 24 Juli 2014. Dia menyatakan ketiadaan anggaran menyebabkan kerusakan tak tertangani. Kepala Satuan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Kali Angke, Syafei, di kantornya, Jumat, 25 Juli 2014, juga menyatakan hal yang sama. “Di sini dalam setahun bisa dua hingga tiga kali banjir. Tinggi banjir bisa setinggi pinggang orang dewasa, jadi alat penguji rusak.”

Dalam inspeksi mendadaknya Rabu lalu, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapati banyak alat uji di lokasi itu yang rusak. Tapi, meski rusak, sebanyak 500 unit kendaraan disebutkan telah menjalani pengujian. Ahok langsung memerintahkan penutupan kantor layanan publik tersebut.

4 Saksi Kunci Kasus Korupsi Hambalang Meninggal Dunia Mendadak


Empat saksi penting dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga di Bukit Hambalang, Bogor, meninggal. Muchayat, bekas Deputi Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, misalnya. Dia meninggal pada Rabu, 18 Juni 2014, karena penyakit stroke, dan menghembuskan nafas terakhirnya di sebuah rumah sakit di Singapura, pukul 11.30 Wib. “Benar beliau meninggal,” kata Rafina, sekretaris Munadi Herlambang, anak kandung Muchayat, saat dihubungi, Rabu, 18 Juni 2014.

Menurut Rafina, keluarga Muchayat, termasuk Munadi, bertolak ke rumah duka di Surabaya. Hal itu dibenarkan Asman, penjaga rumah Muchayat dan Munadi di kompleks Tanjung Barat Indah, Jakarta Selatan. “Seluruh anggota keluarga sudah berangkat ke Surabaya,” kata Asman saat dihubungi, Rabu, 18 Juni 2014.

Nama Muchayat tak bisa dilepas dari skandal proyek Hambalang.Tudingan terhadap Muchayat datang dari juru Bicara keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng. Menurut Rizal, Muchayat yang pernah menjadi Wakil Presiden Komisaris Utama Bank Mandiri itu terlibat dalam mengatur pemenangan PT Adhi Karya sebagai pelaksana proyek Hambalang senilai Rp 2,5 triliun. Menurut Rizal, menggunakan jabatannya sebagai Deputi Kementerian BUMN yang mengawasi BUMN konstruksi, Muchayat meloloskan Adhi Karya.

Sebelum Muchayat, Arif Gunawan alias Arif Gundul, meninggal mendadak pada akhir 2012 dan dimakamkan di Yogyakarta. Direktur Operasi PT Wijaya Karya (Wika), Ikuten Sinulingga, juga meninggal setelah jatuh dari jembatan layang Cawang, Jakarta Timur. Lalu ada Asep Wibowo, Direktur Utama PT Metaphora Solusi Global yang sakit mendadak terserang stroke.

Kasus ini sendiri sudah menyeret mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ke bui. Kasus keduanya kini masih di tahap persidangan. Muchayat, saksi kasus Hambalang, meninggal dunia pada Rabu, 18 Juni 2014. Dia mengidap penyakit stroke dan menghembuskan nafas terakhirnya di satu rumah sakit di Singapura, pukul 11.30 WIB. “Benar beliau meninggal,” kata Rafina, sekretaris Munadi Herlambang, anak kandung Muchayat, saat dihubungi, Rabu, 18 Juni 2014.

Menurut Rafina, keluarga Muchayat, termasuk Munadi, bertolak ke rumah duka di Surabaya. Hal itu dibenarkan Asman, penjaga rumah Muchayat dan Munadi di kompleks Tanjung Barat Indah, Jakarta Selatan. “Seluruh anggota keluarga sudah berangkat ke Surabaya,” kata Asman saat dihubungi Rabu, 18 Juni 2014.

Muchayat merupakan saksi kasus korupsi Hambalang ketiga yang meninggal. Sebelumnya, Arif Gunawan alias Arif Gundul, meninggal mendadak pada akhir 2012 dan dimakamkan di Yogyakarta. Direktur Operasi PT Wijaya Karya (Wika), Ikuten Sinulingga, juga meninggal setelah jatuh dari jembatan layang Cawang, Jakarta Timur.

Muchayat merupakan bekas Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Nama dia terseret kasus Hambalang. Tudingan terhadap Muchayat datang dari juru Bicara keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng. Menurut Rizal, Muchayat yang pernah menjadi Wakil Presiden Komisaris Utama Bank Mandiri itu terlibat dalam mengatur pemenangan PT Adhi Karya sebagai pelaksana proyek Hambalang senilai Rp 2,5 triliun.

Menurut Rizal, dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Deputi Kementerian BUMN yang mengawasi BUMN konstruksi, Muchayat meloloskan Adhi Karya. Muchayat merupakan ayah kandung Munadi Herlambang, Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat yang juga menjadi Komisaris PT Dutasari Citralaras–perusahaan subkontraktor Adhi Karya dalam menggarap proyek Hambalang.

Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin, juga menuding Muchayat dekat dengan Anas Urbaningrum, kolega Nazar di Demokrat yang pernah menjadi ketua umum. Kini Anas sudah menjadi terdakwa kasus Hambalang

Syarat SIUP Pengadaan Bus TransJakarta Dibuat Agar Agen Tunggal Tidak Bisa Ikut


Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) menilai ada persyaratan dalam lelang bus Transjakarta yang aneh, yakni disertakannya SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dalam syarat lelang. “Syarat SIUP ini menutup kemungkinan produsen dan agen tunggal pemegang merek ikut langsung dalam lelang,” kata Direktur Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Setiabudi Arianta, Rabu, 12 Februari 2014. Menurut dia, syarat SIUP tidak pernah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Keberadaan syarat inilah yang oleh LKPP kerap dicurigai sebagai modus untuk kongkalikong harga. Sebab, keberadaan syarat SIUP akan menutup produsen dan agen tunggal pemegang merek untuk ikut dalam lelang. Alasannya, kedua unsur ini tidak memiliki SIUP.

Padahal, Setiabudi meneruskan, jika kedua unsur tersebut ikut lelang Transjakarta, harga bus akan lebih murah. Setiabudi menjelaskan ada empat tingkatan elemen peserta lelang dalam pengadaan bus. Urutannya, produsen-agen tunggal-distributor-reseller. “Nah, dengan adanya syarat SIUP ini, yang bisa ikut hanya distributor dan reseller, makanya harga akan lebih mahal,” katanya. Bahkan lebih parah, dia menekankan, munculnya elemen kelima, yaitu makelar.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap satu fakta baru dalam pengadaan ratusan bus Transjakarta oleh pemerintah DKI Jakarta. Kepala BPKP Mardiasmo mengatakan Dinas Perhubungan DKI tidak melibatkan BPKP dalam proses lelang proyek tersebut. Padahal, dia melanjutkan, sudah pernah ada nota kesepakatan antara BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Nota kesepakatan tersebut menyebutkan bahwa BPKP harus dilibatkan di dalam lelang suatu proyek pengadaan. “Sehingga menutup potensi penyimpangan dalam pengadaan barang tersebut,” ujar Mardiasmo. Menurut Mardiasmo, lembaganya akan melakukan audit terhadap pembelian ratusan bus Transjakarta. Pengadaan bus ini menjadi sorotan sebab banyak bus baru yang tidak laik jalan. Meski bus masih baru, banyak komponen yang berkarat.

“Kami akan turun untuk audit setelah ada permintaan resmi dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo,” kata Mardiasmo Rabu, 12 Februari 2014. Mardiasmo mengatakan akan melakukan audit untuk melihat rekam jejak pemenang tender hingga dugaan adanya kemahalan harga. Buntut permasalahan bus ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mencopot Udar Pristono dari jabata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. “Saya tidak suka yang ABS (asal bapak senang),” ujarnya.

Jokowi Ngotot Pertahankan Tim Suskes Yang Terkait Kasus Korupsi


Pasangan calon presiden dan wakil presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo-Jusuf Kalla mempertahankan tim sukses yang terkait kasus korupsi. Juru bicara tim pemenangan Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, mengatakan anggota tim sukses tersebut baru sebatas dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Baru disebut (dalam dakwaan). Kalau ada yang bermasalah hukum dan menjadi tersangka, maka tidak kami masukkan dalam tim kampanye,” kata Hasto ketika dihubungi, Sabtu, 7 Juni 2014. Menurut dia, Jokowi-JK tetap komitmen memberantas korupsi.

Aggota tim sukses tersebut misalnya penggerak saksi dan koordinator wilayah Sulawesi Olly Dondokambey, koordinator wilayah Jawa Tengah Ganjar Pranowo, penasihat tim kampanye Muhaimin Iskandar, Penggerak Pemilih Idham Samawi, dan anggota Tim Ahli Rokhmin Dahuri.

Olly disebut menerima aliran dana proyek Hambalang sebesar Rp 2,5 miliar. Aliran dana kepada tim Bendahara Umum PDIP itu tertuang dalam surat dakwaan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng, serta Kepala Divisi Konstruksi PT Adhi Karya Teuku Bagus Mokhamad Noor.

Olly juga terseret kasus proyek e-KTP. Dalam proyek senilai Rp 6 triliun itu, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin mengatakan Olly selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPR menerima 1 juta Dolar Amerika. Masih menurut Nazar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga disebut menerima 500 ribu Dolar AS dalam proyek e-KTP. Menurut Nazar, duit itu diberikan kepada Ganjar selaku Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR.

Sedangkan Ketua DPD PDIP DIY sekaligus Ketua DPP Bidang Kaderisasi PDIP, Idham Samawi menjadi tersangka dalam kasus dana hibah Persatuan Sepak Bola Bantul (Persiba) senilai Rp 12 miliar. Mantan Bupati bantul dua periode itu telah mengembalikan duit sebesar Rp 11,6 miliar ke kas Pemda Bantul melalui Bank BPD DIY cabang Bantul. Bukti transfer penyerahan uang itu ter tanggal 6 Maret 2014.

Daftar Hitam Nama PNS Kasus Korupsi Dana Haji … Hingga Honorer Yang Kebagian 1,3 Milyar


Pusat Pelaporan dan Analisis Transkasi Keuangan menilai rekening mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu mencurigakan. Menurut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf, saat diwawancarai pada akhir pekan lalu, pihaknya sudah mengirimkan laporan hasil analisis (LHA) pejabat-pejabat Kementerian Agama, termasuk Anggito, ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut penelusuran, Anggito Abimanyu punya 14 rekening dan tujuh kartu kredit di delapan bank. Dana yang masuk sebagian karena posisi Anggito sebagai komisaris PT Telkom Indonesia. Dana lain berasal dari investasi, terutama di pasar modal. Dari PT Telkom, Anggito menerima total Rp 9 miliar selama 2004-2008.

Hasil penelisikan juga menyebutkan bahwa per Februari 2014, total asset liquid keluarga Anggito Abimanyu mencapai Rp 12,3 miliar dan US$ 79 ribu. Mutasi tertinggi terjadi pada 2008 dan 2009, masing-masing masuk lebih dari Rp 12 miliar. Tapi pada 2013 dan 2014, saat ia menjabat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, mutasi di rekeningnya menurun hingga Rp 7 miliar.

Yusuf tidak mau mengkonfirmasikan soal ini. Namun, menurut dia, “Jika kami kirim rekening ke penegak hukum, berarti ada yang mencurigakan (di rekening Anggito).” Kepada, Selasa lalu, Anggito mempersilakan penegak hukum mengusut aliran rekening dana haji ke setiap pejabat Kementerian Agama, tak terkecuali dirinya. “Kalau memang benar ada pegawai yang menerima uang haram, silakan diproses,” katanya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad memastikan lembaganya terus mengusut kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji yang telah menjerat Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka. Abraham mengatakan Komisi masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut, termasuk dugaan keterlibatan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu.

“Belum, masih ada yang harus didalami,” kata Abraham melalui pesan pendek, Ahad, 1 Juni 2014. Abraham menjawab desas-desus yang berkembang di kalangan wartawan ihwal kemungkinan Anggito bakal ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat. Pengembangan penyidikan kasus haji, menurut sumber, salah satunya mengarah ke Anggito Abimanyu. Menurut sumber ini, Anggito sempat mengembalikan sejumlah uang yang dia terima terkait dengan tugasnya sebagai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah kepada KPK. “Anggito mengembalikan uang senilai ratusan juta rupiah ke KPK ketika dia diperiksa di tahap penyelidikan,” kata sumber tersebut, Sabtu, 31 Mei 2014.

Selain soal duit tersebut, KPK juga sudah mengantongi informasi perihal modus para pejabat Kementerian Agama yang kerap memasukkan anggota keluarganya dalam rombongan haji. Anggito diduga mengikutkan istrinya, Arma Latief Abimanyu, dalam rombongan haji sebagai petugas haji–padahal Arma bukan petugas haji.

Informasi itu diperkuat pengakuan seorang warga negara Indonesia yang menjadi petugas haji di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, pada musim haji 2012-2013, yang melihat Arma Abimanyu dalam rombongan kementerian. “Istri Pak Anggito masuk sebagai petugas haji,” katanya, Selasa, 27 Mei 2014. Petugas yang menjadi koordinator bagasi para peserta haji selama 67 hari itu sempat dikenalkan kepada Arma sekaligus memastikan nama Arma ada dalam daftar rombongan.

Pada 22 Mei 2014, Menteri Suryadharma resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 yang menelan anggaran Rp 1 triliun. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada waktu yang sama, penyidik KPK menggeledah ruang kerja Anggito di lantai satu gedung utama Kementerian Agama. Selain setumpuk dokumen, telepon seluler milik Anggito disita penyidik.

Pada 30 Mei 2014, Anggito mundur dari jabatan dirjen, menyusul Surya yang lebih dahulu mundur dari jabatan menteri pada 28 Mei 2014. Pelaksana Tugas Menteri Agama, Agung Laksono, mengatakan Anggito mundur dengan alasan ingin serius menghadapi masalah hukum yang kemungkinan menjerat bekas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan itu. Anggito tak mau bicara saat dimintai konfirmasi. Ketika berpapasan di lantai lima dan lantai dua gedung utama Kementerian Agama, Anggito tak menjawab pertanyaan yang diajukan. Ditunggui di depan rumah dinasnya di Jalan Cemara Nomor 42, Menteng, Jakarta Pusat, pada 30 Mei 2014 hingga tengah malam pun Anggito tak menampakkan diri.

Anggito Abimanyu pernah diperiksa penyelidik KPK pada 19 Maret 2014. Setelah diperiksa, dia mengaku dimintai konfirmasi penyelidik ihwal prosedur pelayanan haji. “KPK memperlihatkan bukti-bukti yang janggal selama musim haji 2010-2011,” katanya seusai pemeriksaan. Ketika ditanya soal boleh-tidaknya pejabat atau keluarga pejabat pergi haji gratis, Anggito menjawab tak boleh. “Ini bertanya soal siapa? Istri saya tidak ikut rombongan.”

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama mencatat 116 pegawai yang masuk daftar hitam. Dua belas di antaranya adalah pegawai negeri sipil Kementerian Agama yang diduga tersangkut kasus pelaksanaan haji. Salah satunya pegawai rendahan di Kementerian Agama berinisial HWH. Ketika diperiksa Inspektorat Jenderal, HWH mengakui telah menerima uang Rp 1,3 miliar dari sebuah perusahaan perjalanan haji. Dia kemudian mengklaim mengembalikan Rp 800 juta kepada perusahaan itu. Tapi Inspektur Jenderal Kementerian Agama Mochammad Jasin tidak mempercayai pengakuan itu. “Bukti pengembaliannya tidak ada,” kata Jasin, akhir pekan lalu.

Menurut Jasin, ada yang janggal ihwal pengakuan HWH tersebut. “Kalau dikembalikan Rp 800 juta kan masih sia Rp 400-500 juta. Katanya itu fee. Kalau enggak jadi transaksi kok ada fee, itu kan bohong,” kata Jasin. Sebelumnya, menurut Anggito Abimanyu, yang baru saja mundur dari jabatan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, HWH termasuk pemegang uang muka (PUM) yang kerap memakai rekening pribadi. “Kegiatannya Senin, uangnya cair Jumat. Uangnya mau dikemanakan coba. Kan disimpan,” kata Anggito. Dia bahkan mengklaim, sejauh pemeriksaan Inspektorat Jenderal, tindakan PUM itu tidak mengandung unsur korupsi, meski rekeningnya dikategorikan liar.

Tapi pernyataan ini langsung dibantah oleh Jasin. “Itulah makanya kalau masih ada dugaan melindungi staf yang berbuat menyimpang maka enggak akan beres. Itu artinya membiarkan penyakit itu tetap bercokol di situ,” katanya. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama mencatat 116 pegawai yang masuk daftar hitam. Dua belas diantaranya adalah pegawai negeri sipil Kementerian Agama yang diduga tersangkut kasus urusan haji.

Salah satu dari 12 orang itu adalah pegawai honorer bernama Ferari. Pegawai tidak tetap ini tercatat melakukan penarikan dalam jumlah yang cukup signifikan, yakni Rp 1,4 miliar. Penarikan yang dilakukan Ferari dari rekening haji terjadi dua kali, yakni pada 10 Maret 2010 dan 8 Februari 2011. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jasin enggan berkomentar soal transaksi itu. Menurut Jasin, Ferari masih punya hubungan kerabat dengan salah satu pejabat eselon III setingkat kepala bagian di Direktorat Jenderal Haji dan Umrah.

Adapun menurut Anggito Abomanyu, yang baru saja mundur dari jabatan Direktor Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Ferari termasuk pemegang uang muka (PUM) yang kerap memakai rekening pribadi. “Kegiatannya Senin, uangnya cair Jumat. Uangnya mau dikemanakan coba. Kan disimpan,” kata Anggito. Dia bahkan mengklaim, sejauh pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, tindakan para bendahara itu tidak mengandung unsur korupsi, meski rekeningnya dikategorikan “liar”.

Namun pernyataan ini langsung dibantah Jasin, “Itulah, makanya kalau masih ada dugaan melindungi staf yang berbuat menyimpang, enggak akan beres itu, artinya membiarkan penyakit itu tetap bercokol di situ,” tuturnya. Nama mantan Direktur Jenderal Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu mencuat setelah dikaitkan dengan kasus penyelenggaraan haji yang telah menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka. Anggito disebut tengah dibidik KPK karena diduga memberikan fasilitas gratis kepada sedikitnya 25 anggota rombongan calon haji pada Oktober 2012.

Belakangan, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf, saat diwawancarai pada akhir pekan lalu, mengatakan sudah mengirimkan laporan hasil analisis (LHA) pejabat-pejabat kementerian kepada KPK. LHA Menteri Agama Suryadharma, Anggito, hingga pejabat kementerian lain telah dikirimkan. Hasilnya, kata dia, ada indikasi yang mencurigakan dalam rekening akademikus Universitas Gadjah Mada yang pernah terlibat kasus dugaan plagiat tersebut. “Jika kami kirim rekening ke penegak hukum, berarti ada yang mencurigakan (di rekening Anggito), ” kata Yusuf.

Tapi ia menolak menyebut maksud “mencurigakan” itu. “Saya tak bisa jawab, takut berdosa. Pokoknya, kami memberi input kondisi keuangan yang bersangkutan. Nanti penyidik KPK yang bertanya kepada dia: ada setoran sekian ke rekeningnya itu dari mana, untuk kepentingan apa,” kata Yusuf. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Sekretaris Kementerian Agama Abdul Wadud Kasyful Anwar. Abdul bakal diperiksa dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013 yang menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sebegai tersangka.

Selain Abdul, Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Amir Ja’far dan bekas Kepala Bagian Tata Usaha Saefudin A. Syafi’i juga dipanggil KPK. “Ada tiga saksi yang dipanggil hari ini terkait kasus haji. Ketiganya direncanakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SDA,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Senin, 2 Juni 2014.

Pada 22 Mei 2014, Menteri Suryadharma resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 yang menelan anggaran Rp 1 triliun. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada 30 Mei 2014, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Anggito Abimanyu mundur dari jabatannya, menyusul Surya yang lebih dahulu mundur dari jabatan menteri pada 28 Mei 2014.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan kasus haji erat kaitannya dengan pelanggaran etika profesi. “Memprioritaskan orang tertentu untuk ikut dalam rombongan haji, padahal orang itu tak berhak, tentu saja salah. Dalam etika profesi penyelenggara negara, jangan mencampuri urusan pekerjaan dengan keuntungan sendiri,” katanya.

Daftar Kekayaan Udar Pristono Yang Bernilai 26 Milyar Rupiah


Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bus Transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) di Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada 2013. Lantas, berapa harta kekayaan Udar yang menjadi pegawai negeri sipil sejak 1986 ini?

Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dikumpulkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Udar Pristono sudah melaporkan harta kekayaannya sebesar Rp 26 miliar dan US$ 5.000 pada Juli 2012. Nilai total harta kekayaan Udar itu naik sekitar 50 persen atau Rp 8,4 miliar dibandingkan dengan laporan harta tahun 2010. Pada 2010, total aset yang dimiliki Undar sekitar Rp 17,6 miliar dan US$ 3.000.

Udar tercatat memiliki sejumlah harta tidak bergerak berupa lahan serta bangunan yang tersebar di Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Harga lahan dan bangunan yang dimiliki udar itu naik sangat signifikan. Pada 2010, harga lahan dan bangunan bernilai Rp 13 miliar, sedangkan pada 2012 sekitar Rp 21 miliar. Sebagian besar tanah dan bangunan milik Pristono diperoleh dari warisan.

Selain itu, Udar Pristono memiliki harta bergerak berupa kendaraan mewah. Dia tercatat memiliki satu sepeda motor Honda Gold Wing senilai Rp 200 juta dan dua Toyota Fortuner yang masing-masing nilainya sekitar Rp 290 juta. Udar juga mengoleksi logam mulia dan batu mulia senilai Rp 270 juta.

Aset Udar lainnya yang tergolong besar berupa giro dan setara kas lainnya. Pada 2010, nilai giro dan setara kas yang dilaporkan Udar sekitar Rp 3 miliar dan US$ 3.000. Nilai giro dan setara kas lainnya ini bertambah sekitar Rp 800 juta dan US$ 2.000 dibanding pada 2012. Jadi, total giro dan setara kasnya mencapai Rp 3,8 miliar dan US$ 5.000 . Udar Pristono ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait dengan kasus pengadaan bus Transjakarta asal Cina tahun anggaran 2013. Dia dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi lantaran dituding memperkaya diri sendiri.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang juga tersangka kasus bus Transjakarta berkarat, Udar Pristono, dijadwalkan diperiksa hari ini oleh Kejaksaan Agung. “Jadwal pemeriksaan Udar Pristono di Kejaksaan Agung hari ini,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi, Kamis, 22 Mei 2014.

Selain Udar, Kejaksaan Agung juga akan memeriksa Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Prawoto. Mereka bersama-sama ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan 656 bus Transjakarta senilai Rp 1 triliun tahun anggaran 2013.

Ini berarti kali kedua pemeriksaan bagi Udar. Menurut dia, pemeriksaan bakal dimulai pukul 09.00 WIB. Namun waktunya bisa molor, tergantung waktu kedatangan tersangka. Udar yang dikonfirmasi terkait dengan kesediaannya hadir untuk diperiksa hanya merespons lewat pesan singkat berupa link ke sebuah berita tentang dirinya yang kecewa pada Gubernur DKI Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama.

Satu orang lagi yang diperiksa hari ini terkait dengan kasus tersebut adalah Andreas Eman, Kepala Subbagian Umum Dinas Perhubungan Pemprov DKI. Dia berstatus sebagai saksi.

Jokowi Tolak Bertanggung Jawab Soal Pengadaan Bus TransJakarta Yang Berkarat


Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo enggan dianggap harus bertanggung jawab dalam kasus TransJakarta yang menyeret mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono. “Yang tanggung jawab siapa? Ini sudah masuk wilayah hukum. Saya enggak mau ikut campur,” ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (19/5/2014). Jokowi yang masih mengemban jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan memang kebijakan turun dari Gubernur. Namun masalah penyimpangan, ia mengatakan itu diluar tanggung jawabnya.

Sebab, yang melaksanakan kebijakan yaitu pengguna anggaran, yaitu Kepala Dinas terkait. “Yang namanya kebijakan semuanya pasti Gubernur,” kata Jokowi. Seperti diberitakan sebelumnya, Udar Pristono menyebut penyelewengan yang terjadi dalam proyek itu bukan hanya menjadi tanggung jawabnya, namun juga tanggungjawab Jokowi sebagai gubernur DKI. Sementara, Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan meski Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak terkait langsung dalam kasus bus TransJakarta, namun perlu didengarkan keterangannya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, dipastikan Joko Widodo atau Jokowi mengetahui pengadaan bus tersebut.

“Oleh karena itu, maka mereka semua diperiksa. Bagaimana dengan Gubernur? Gubernur umumnya secara normatif, tidak terlibat dalam proses pencairan anggaran. Tapi tidak mungkin dia tidak mengetahui proyek itu,” ujar Margarito. Menurut Margarito, berdasarkan aturan pengelolaan keuangan negara, maka ada beberapa pihak yang tak bisa terpisahkan dari kegiatan pengadaan atau belanja barang. Pihak-pihak yang dimaksud Margarito yaitu Sekda, Kabiro Keuangan, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan panitia pelaksana teknis kegiatan.

Dengan terkaitnya beberapa pihak di lingkungan Pemprov DKI, Jokowi selaku Gubernur DKI pun perlu diperiksa untuk memastikan apakah mantan Walikota Solo tersebut sudah melaksanakan kewajiban hukumnya yakni pengendalian internal. “Pada titik itu maka Gubernur harus mengendalikan pelaksanaan proyek itu. Dalam kasus bus Transjakarta, Gubernur perlu diperiksa untuk memastikan apakah dia melakukan kewajiban hukumnya berupa pengendalian internal atau tidak. Itu penting memastikan keadilan dalam kasus ini,” kata Margarito.

Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan meski Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak terkait langsung dalam kasus bus TransJakarta, namun perlu didengarkan keterangannya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, dipastikan Joko Widodo atau Jokowi mengetahui pengadaan bus tersebut. “Oleh karena itu, maka mereka semua diperiksa. Bagaimana dengan Gubernur? Gubernur umumnya secara normatif, tidak terlibat dalam proses pencairan anggaran. Tapi tidak mungkin dia tidak mengetahui proyek itu,” ujar Margarito, Rabu (13/5/2014).

Menurut Margarito, berdasarkan aturan pengelolaan keuangan negara, maka ada beberapa pihak yang tak bisa terpisahkan dari kegiatan pengadaan atau belanja barang. Pihak-pihak yang dimaksud Margarito yaitu Sekda, Kabiro Keuangan, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan panitia pelaksana teknis kegiatan. Dengan terkaitnya beberapa pihak di lingkungan Pemprov DKI, Jokowi selaku Gubernur DKI pun perlu diperiksa untuk memastikan apakah mantan Walikota Solo tersebut sudah melaksanakan kewajiban hukumnya yakni pengendalian internal.

“Pada titik itu maka Gubernur harus mengendalikan pelaksanaan proyek itu. Dalam kasus bus Transjakarta, Gubernur perlu diperiksa untuk memastikan apakah dia melakukan kewajiban hukumnya berupa pengendalian internal atau tidak. Itu penting memastikan keadilan dalan kasus ini,” kata Margarito. Dalam kasus ini, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus pengadaan bus TransJakarta dan angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta (APTB) senilai Rp 1,5 triliun. Selain Udar Pristono, Kejaksaan Agung juga menetapkan Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Prawoto karena memberikan rekomendasi syarat yang harus dipenuhi dalam pengadaan moda transportasi itu.

“Tim Penyidik kembali menambah jumlah 2 (dua) Tersangka kembali mengingat terdapat bukti permulaan yang cukup adanya perbuatan tidak pidana korupsi tersebut dilakukan secara bersama-sama,” kata Kepala Pusat Penenrangan Hukum Kejagung, Setia Untung Arimuladi, Senin (12/5). Dia mengatakan bahwa penetapan Udar Pristono berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 32/F.2/ Fd.1/05/2014, tanggal 09 Mei 2014. Sedangkan, penetapan Prawoto berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 33/F.2/ Fd.1/05/2014, tanggal 09 Mei 2014.

Pristono sendiri sudah dua kali menjalani pemeriksaan oleh penyidik pada 7 April 2014 dan 9 Mei 2014. Pada pemeriksaan akhir, Pristono diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka lainnya yaitu DA dan ST. Sebelumnya, pada 24 Maret 2014 lalu, Kejagung menetapkan DA, Mantan Sekertaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 25/F.2/Fd.1/03/2014, tanggal 24 Maret 2014.

Sedangkan, ST, staff Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 26/F.2/Fd.1/03/ 2014, tanggal 24 Maret 2014.