Category Archives: Korupsi

Bila Koruptor Berhenti Korupsi Migas Maka Tiap Rakyat Indonesia Akan Kebagian 20 Juta Rupiah Per Bulan

Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Mahfud MD menyebutkan, andai korupsi di satu bidang migas dapat dihentikan, seluruh rakyat kebagian Rp 20 juta jika keuntungan tersebut dibagi rata. “Ini kerap disampaikan oleh Ketua KPK Abraham Samad di beberapa forum-forum, ini rahasia tapi disampaikan Abraham di depan publik jadi saya berani juga menyampaikannya,” kata Mahfud, saat berdiskusi di salah satu agenda Hari Pers Nasional (HPN) 2014 di Bengkulu, Sabtu (8/2/2014).

Menurut Mahfud, itu hanya untuk bidang migas saja. “Belum bidang yang lainnya, kita ini kaya raya, kelautan, kehutanan semua terkena korupsi yang merugikan,” tambah Mahfud. Ditambahkannya lagi, kondisi ini semakin diperparah dengan bobroknya birokrasi dan ranah pengadilan pusat korupsi.

“Saya pernah berjumpa dengan pengusaha yng keluhkan tingginya biaya ekonomi jika berurusan dengan birokrasi,” ujarnya. Baginya penegakan hukum merupakan langkah utama yang harus dilakukan dalam penataan Indonesia agar lebih baik. Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa pengusaha Widodo Ratanachaitong di Singapura terkait penyidikan kasus dugaan suap kegiatan hulu minyak dan gas di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

“Dia diperiksa di sana karena dia merupakan warga negara Singapura sejak 2012,” ujar jaksa KPK M Rum, Senin (27/1/2014) malam. Rum mengaku belum mendapatkan hasil pemeriksaan Widodo tersebut. Sebelumnya, Widodo dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK. Lembaga antikorupsi ini tidak dapat memanggil paksa Widodo karena statusnya sebagai warga negara asing.

Widodo merupakan saksi penting dalam kasus dugaan suap SKK Migas. Dalam tuntutan untuk Komisaris PT Kernel Oil Simon G Tanjaya terungkap bahwa inisiatif pemberian suap diduga berasal dari Widodo. Kasus ini disebut bermula ketika Widodo bertemu Kepala SKK Migas saat itu, Rudi Rubiandini, di Jakarta. Widodo memperkenalkan diri sebagai trader minyak yang mengikuti lelang di SKK Migas.

Rudi kemudian mengenalkan Widodo dengan pelatih golfnya, Deviardi. Mereka sepakat agar perusahaan yang diwakili Widodo memenangi lelang di SKK Migas. Widodo memberikan uang tunai 200.000 dollar Singapura kepada Deviardi agar diserahkan ke Rudi. Widodo juga disebut sebagai auktor intelektualis dugaan penyuapan kepada Rudi.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan bahwa Widodo bisa dipidana karena mengabaikan panggilan pemeriksaan KPK. “Dia bisa didiskualifikasi melanggar kewajibannya. Kalau pakai tindak pidana itu melawan perintah petugas,” ujar Bambang.

Pulau Liwungan Seluas 50 Hektare Milik Ratu Atut Tanjung Lesung

Tubagus Sukatma, pengacara Gubernur Banten Atut Chosiyah, membantah tudingan bahwa kliennya adalah pemilik Pulau Liwungan yang berlokasi di kawasan Tanjung Lesung. “Itu bohong. Dia enggak punya pulau,” ujarnya melalui sambungan telepon, Kamis, 6 Februari 2014.

Menurut Sukatma, Atut memang memiliki banyak aset, terutama di Bandung dan Serang. Banyaknya aset tersangka dua kasus korupsi itu adalah hasil kerja Atut sebagai pengusaha sebelum terjun ke dunia politik. Namun Sukatma menegaskan Atut tak memiliki properti berupa pulau. “Lagi pula, secara hukum, pulau itu tidak boleh dimiliki orang per orang,” ujarnya.

Sukatma pun meminta pihak yang menuduh Atut memiliki pulau menunjukkan bukti tudingan tersebut. “Kalau cuma ngecap saja, repot, bisa menzalimi orang,” tuturnya. Sebelumnya, aktivis antikorupsi Banten, Uday Suhada, mendapatkan informasi bahwa penguasa dinasti nomor satu di Banten ini mempunyai pulau di wilayah Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Kabar itu didapatnya saat menelusuri kekayaan keluarga Atut. “Warga menyebutkan keluarga Atut memiliki Pulau Liwungan di Tanjung Lesung,” kata Uday.

Pulau Liwungan berluas sekitar 50 hektare dengan kondisi pantai berkarang. Pulau tanpa penghuni ini memiliki sedikit hutan bakau, biota air padang lamun, dan terumbu karang. Aset keluarga Atut lainnya, ujar Uday, ada di sejumlah tempat wisata di Banten. Keluarga Atut mempunyai aset berupa tanah di kawasan Pantai Sawarna, Lebak, Banten, dan empang di Sawah Luhur. Uday menuturkan kekayaan ini mungkin tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Uday mengatakan dia dan kawan-kawannya terus menelusuri kekayaan anggota dinasti Atut, seperti harta milik adik Atut, Chaeri Wardana, dan anggota keluarga yang lain. Dia memprediksi kekayaan Atut yang sebenarnya lebih besar dibandingkan dengan harta yang dilaporkan ke KPK.

Aktivis antikorupsi dari Banten, Uday Suhada, sedang menelusuri kekayaan keluarga Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Berdasarkan informasi dari masyarakat, keluarga dinasti nomor satu di Banten ini mempunyai pulau di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. “Warga menyebutkan keluarga Atut memiliki Pulau Liwungan di Tanjung Lesung,” kata Uday ketika dihubungi, Kamis, 6 Februari 2014.

Luas Pulau Liwungan sekitar 50 hektare dengan kondisi pantai berkarang. Pulau tanpa penghuni ini memiliki sedikit hutan mangrove, biota air padang lamun, dan terumbu karang. Selain mempunyai Pulau Liwungan, keluarga tersangka korupsi alat kesehatan itu diduga juga memiliki aset di sejumlah tempat wisata di Banten. Di antaranya, tanah di kawasan Pantai Sawarna serta empang di Sawah Luhur. Uday memprediksi keluarga Atut tidak melaporkan dua kekayaannya itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kami masih menelusuri kekayaan dinasti Atut, seperti harta milik Tubagus Chaeri Wardana dan anggota keluarga yang lain,” kata Uday. “Kami prediksi, kekayaan Atut sebenarnya lebih besar ketimbang yang dilaporkan ke KPK.”

Berdasarkan surat pemberitahuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. B-2703/12/9/20011 tertanggal 28 September 2011, jumlah kekayaan Atut Rp 37,739 miliar. Angka itu turun jika dibandingkan dengan laporan harta Atut per 6 Oktober 2006, yang mencapai Rp 41,937 miliar. Dalam laporan itu, Ratu Atut juga memiliki harta tidak bergerak Rp 19,160 miliar. Aset tak bergerak Atut yang bernilai paling besar berada di Bandung, Jawa Barat. Adapun harta bergerak Atut, seperti alat transportasi, bernilai Rp 3,931 miliar, sementara surat berharga Rp 7,855 miliar.

Juara Utama Korupsi Tahun 2013 Adalah Pegawai Negeri Sipil

Ratusan orang terjerat kasus korupsi sepanjang 2013. Pegawai pemda dan pegawai kementerian berada di tempat teratas yangpaling banyak terjerat kasus korupsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW), Minggu (2/2/2014), mendata penindakan aparat penegak hukum di tiga institusi yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Berikut data tersebut:

1. Pegawai Pemda/ PNS kementerian (557 tersangka).
2. Direktur/pegawai swasta (274 tersangka)
3. Kepala Dinas (108 tersangka).
4. Direktur/pejabat/pegawai BUMN dan BUMN (85 tersangka).
5. Anggota DPR dan DPRD (62 tersangka).

Menurut perwakilan ICW Tama S Langkun, aktor berlatar belakang kepala daerah dan anggota DPR dan DPRD mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 kepala daerah yang menjadi tersangka berjumlah 34 orang dan anggota DPR/DPRD yang jadi tersangka 38 orang.

“Tahun 2013 kepala daerah jadi tersangka 35 orang dan anggota DPR/DPRD menjadi 62 tersangka,” sebutnya.

Menariknya khusus di semester II tahun 2013, dari 228 yang ditetapkan jadi tersangka, sekurangnya 39,03 persen merupakan pihak penyelenggara pengadaan barang dan jasa.

Daftar Harga dan Spesifikasi Mobil Mobil Mewah Ratu Atut

Senin kemarin, 27 Januari 2014 Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menyita 17 unit mobil yang dimiliki Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan. Mobil milik adik Gubernur Banten Atut Chosiyah itu disita karena terkait dengan kasus rasuah yang menjeratnya. Mobil Wawan yang disita KPK berjenis Ferarri F12, Lamborghini Aventador, Nissan GT-R, Rolls-Royce Ghost, hingga Bentley Continental. Adapun untuk mobil standar milik Wawan yang disita KPK berupa Toyota Land Cruiser, BMW, Lexus, Mitsubishi Pajero Sport sebanyak dua unit, Toyota Fortuner, Honda Freed, Toyota Kijang Innova, Ford Fiesta, dan Toyota Avanza (tiga unit).

Berikut ini spesifikasi dan harga mobil mewah sekelas yang dimiliki oleh Wawan, adik Ratu Atut itu:

BMW 5301
Mesin: 190 kW (258bhp)
Silinder/katup: 6/4
Kapasitas mesin 2.996 cc
Kapastas penumpang: 5 orang
Harga sekitar RP 600 juta

Mitsubishi Pajero Sport
Mesin: 2.5L DOHC Commonrail Turbocharged and intercooled, 4 Cylinder In-Line (4D56)
Kapasitas mesin: 2.500 cc
Daya maksimal: 136PS/3.500 rpm (100 kW)
Torsi maksimal: 32/2000 (314 Nm)
Harga : Rp 406 juta on the road

Lexus LS 460 L
Mesin: 4.6 liter (281 cubic inches)
Kapasitas mesin: 4.600 cc
Daya maksimal: 386 hp per 6.400 rpm
Torsi maksimal: 367 Nm per 4.100 rpm
Harga: Rp 2,3 miliar

Ferrari California (2013)
Mesin: Twin Turbo 4.3 V8
Kapasitas mesin: 4.197 cc
Daya maksimal: 453 hp/7.750 rpm
Torsi maksimal 485 Nm/ 5.000 rpm
Kelas: Mobil sports
Harga: Rp 5,8-6 miliar

Lamborghini Aventador
Kapasitas mesin: 6.498 cc
Daya maksimal: 700 PS (510 kW; 690 bhp) per 8,250 rpm
Torsi maksimal: 690 N-m (510 lb-ft) per5.500 rpm
Kisaran harga: Rp 9-11 miliar

Nissan GT-R
Tipe mesin: VR38DETT, 3.799 cc (3.8 L; 231.8 cu in) DOHC V6
Kapasitas mesin: 3.799 cc
Daya maksimal: 485 PS (357 kW; 478 hp) pada 6400 rpm
Torsi maksimal: 434 lb�ft (588 N�m) pada 3200�5200 rpm
Kisaran harga: Rp 3 miliar

Bentley Continental GT
Tipe mesin: W12 twin turbo
Kapasitas mesin: 6.000 cc
Daya maksimal 567 PS per 6.000 rpm
Torsi maksimal 700 Nm per 1.700 rpm
Kisaran harga Rp 5-6,5 miliar

Rolls Royce Ghost
Tipe mesin: 6.75 L V12 453 bhp
Kapasitas mesin: 6.500 cc
Daya maksimal: 459 PS (338 kW; 453 hp)
Kisaran harga Rp 10 miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah aset milik Chaeri Wardana alias Wawan, tersangka suap Akil Mochtar, Setelah menggeledah rumah Wawan yang juga adik Gubernur Banten Ratu Atut di Jalan Denpasar IV Nomor 35, Kuningan, Jakarta Selatan, selama kurang lebih 10 jam, KPK membawa dua kardus dokumen, satu sepeda motor Harley Davidson, dan tiga mobil.

Kuasa hukum adik Ratu Atut, Maqdir Ismail, memprotes penyitaan ini. Menurut dia, ada kesewenang-wenangan dalam penyitaan aset suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany ini. “Saya baru tahu jam satu siang, itu pun diberi tahu Bu Airin. Terus terang buat saya yang mereka sita tidak banyak berkaitan dengan yang didakwakan,” ujarnya di depan rumah Wawan, Senin, 27 Januari 2014. Kendaraan yang disita KPK, ujar dia, semuanya atas nama Wawan. “Mobil-mobil ini diperoleh secara kredit. Tiga-tiganya sudah selesai,” kata Maqdir. Mobil yang disita adalah Nissan GTR putih berpelat nomor B-888-GAW, Lexus LS-460-L hitam (B-888-ARD), dan Toyota Land Cruiser hitam (B-888-TCW). Juga, satu sepeda motor Harley Davidson warna perak bernomor polisi B-3484-NWW.

Adapun dokumen yang disita, menurut Maqdir, berjumlah 56. “Soal surat penawaran asuransi dan lain-lain. Ada surat kuasa, bahkan ada juga surat penawaran asuransi, tidak ada kaitannya dengan proyek tertentu,” ujarnya. Maqdir mengatakan penyidik KPK hanya menyebutkan aset dan beberapa dokumen yang disita berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. “Ini nanti bisa dilihat di persidangan, berkaitan atau tidak,” katanya.

Suap Di Bea Cukai Terbongkar Karena Ada Perpecahan Antara Alumni STAN dan Geng Non-STAN Yang Dipimpin Direktur Bea Cukai

Selain membongkar perkara tindak pidana pencucian uang di kasus korupsi Bea Cukai di Tanjung Priok, Jakarta Utara, polisi juga mengendus kejahatan di kawasan perbatasan di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Arief Sulistyanto menetapkan Hendrianus Langen Projo, Kepala Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Entikong, dan Heri Liwoto, pemilik perusahaan ekspedisi PT Kencana Lestari, sebagai tersangka suap. “Modusnya diduga memanfaatkan perjanjian lintas batas,” kata Arief, Selasa pekan lalu.

Polisi menyita Harley Davidson seharga Rp 320 juta dari Langen. Motor besar itu diduga diberikan Heri melalui Yudo Patriotomo, adik ipar Langen sekaligus anak buah Heri yang bekerja di Bogor. Selain itu, polisi mengendus adanya transaksi keuangan mencurigakan kepada Syafruddin, Kepala Seksi Kepabeanan Entikong dari Heri. “Transfer uang itu melalui Internet dan SMS banking,” ujarnya. Namun, Syafruddin terlebih dulu diterungku pihak Kejaksaan Negeri Sanggau sebagai tersangka suap.

Kepala Subdirektorat Pencucian Uang Bareskrim Komisaris Besar Agung Setya mengatakan penangkapan Heri dan Langen atas pengembangan kasus Heru Sulastyono, Kepala Subdirektorat Ekspor Bea Cukai, tersangka tindak pidana pencucian uang. Agung Setya menduga kejahatan yang dipraktekkan Heru juga terjadi di tempat lain. “Kami kembangkan ke spot pabean lain,” ucapnya. Namun, pengacara Heru, Sugeng Teguh Santoso, menyebutkan lain. Dia mengatakan terungkapnya “permainan gelap” Langen berawal dari kicauan kliennya. Menurut dia, polisi memanfaatkan Heru agar membuka praktek kongkalikong petugas pabean dan importir.

Seorang pejabat Kementerian Keuangan menyebutkan Heru membongkar permainan gelap di Entikong karena merasa ”dikerjai” anak buahnya yang berasal dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Perkubuan antara STAN dan non-STAN belakangan memang meruncing. “Dia ingin membalas,” katanya. Heru, yang merupakan alumnus Universitas Diponegoro bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono, merupakan figur terdepan kubu non-STAN.

Sugeng Teguh tidak membantah soal ini. Dia menilai kliennya salah menerapkan strategi menghadapi polisi. “Heru tak sadar ocehannya menghancurkan institusi Bea-Cukai,” ujarnya. Adapun Agung Kuswandono tak menampik adanya perkubuan ini. Namun, ia tak berkenan menjelaskan saat Tempo menanyakan perkubuan itu. “Bahasa geng Non-STAN itu saya enggak suka, tidak normal di kita. Itu yang nanti bikin Bea Cukai rusak. Itu yang saya hapus saat ini,” katanya.

Kepala Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf menyatakan, ada 16 pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki transaksi mencurigakan. Salah satu di antaranya adalah Heru Sulastyono, Kepala Sub-Direktorat Ekspor-Impor Bea dan Cukai, yang pekan lalu dicokok polisi karena menerima suap. Laporan itu sudah diserahkan ke kepolisian sejak 2011.

Lambatnya penanganan perkara tersebut oleh kepolisian, menurut Yusuf, terganjal penyelidikan di lapangan. Asal-muasal uang tersebut sulit ditelusuri karena transaksi sebagian besar dilakukan dalam bentuk tunai. “Namun, dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, penegak hukum bisa lebih mudah memproses penyelenggara negara yang memiliki harta di atas kewajaran,” katanya akhir pekan lalu.

Laporan tersebut dibuat berdasarkan penelusuran PPATK sepanjang 2006-2010. Para pejabat tersebut bertugas di berbagai daerah, antara lain Papua, Jakarta, Surabaya, dan Kupang. Mereka juga memiliki rekening gendut yang berisi hingga puluhan miliar rupiah. Ditemui dalam kesempatan berbeda, bekas Kepala PPATK Yunus Husein mengatakan, jabatan pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki rekening gendut beragam. “Mulai dari tingkat direktur hingga eselon II,” katanya.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Arief Sulistyanto mengaku sudah menerima laporan PPATK itu. Dari sejumlah nama yang dilaporkan, polisi baru dapat membuktikan satu orang, yaitu Heru, yang terindikasi korupsi. “Yang lainnya masih dalam penyelidikan,” katanya. Kecurigaan bahwa Heru tak bekerja sendirian diungkapkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Vincentius Sony Loho. Namun ia enggan terburu-buru menyimpulkan karena harus melakukan pemeriksaan lanjutan. “Kami harus membuktikannya,” ujarnya.

Heru dicokok karena diduga menerima suap Rp 11,4 miliar dari seorang pengusaha bernama Yusran Arif. Selain uang, Yusran memberikan dua mobil, yaitu Nissan Terrano dan Ford Everest. Akumulasi transaksi di rekening Heru juga amat besar, hingga Rp 60 miliar. Juru Bicara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Haryo Liman Seto, menyatakan mengetahui pemeriksaan terhadap Langen Projo, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor wilayah Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat. Menurut Haryo, pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri juga dilakukan kepada Syafrudin, seorang pegawai Bea dan Cukai, kemarin.

“Prinsipnya kami menghormati proses hukum yang dilakukan kepolisian atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disangkakan kepada Langen,” kata Haryo Liman Seto, Juru Bicara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ketika dihubungi, Kamis malam, 16 Januari 2014. Ia mengatakan sudah berkoordinasi dan membentuk tim untuk menindaklanjuti pemeriksaan yang dilakukan kepolisian itu. Melalui hasil tindak lanjut dari tim tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan memproses administrasi kepegawaian berdasarkan hasil temuan tim dan menentukan sanksi apa yang akan diberikan kepada Langen.

Kemarin, penyidik Bareskrim Mabes Polri mendalami dugaan suap dan pencucian uang yang melibatkan pejabat Bea dan Cukai Entikong, Kalimantan Barat. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Arief Sulistyanto mengatakan, dalam kasus ini penyidik membekukan 15 rekening. “Atas nama Heri Liwoto, Syafruddin, dan Ratiman,” kata Arief. Heri Liwoto, pengusaha pemilik perusahaan eksportir dan ekspedisi PT Kencana Lestari diduga menyuap Kepala Seksi Pelayanan Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya C Entikong. Sementara Ratiman merupakan kernet truk milik Syafruddin yang membuka rekening bank untuk menampung suap untuk Syafruddin.

Arief mengatakan, Syafruddin adalah salah satu dari 13 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terdeteksi memiliki transaksi keuangan mencurigakan. Dari pendalaman transaksi mencurigakan Syafruddin, penyidik menemukan rekening raksasa milik Ratiman. “Ada tiga rekening atas nama Ratiman yang digunakan untuk menampung, totalnya Rp 19,7 miliar. Atas nama Syafrudin total rekening Rp 11 miliar,” kata Arief.

Rupanya, rekening jumbo itu tak terdeteksi oleh Direktorat Bea dan Cukai. Menurut Haryo, unit kepatuhan internal tidak menerima laporan adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dari masyarakat selama Langen bertugas di wilayah Entikong. Karena itu, Unit Kepatuhan Internal belum melakukan tindakan apapun terkait dugaan pencucian uang tersebut. Langen Projo ditetapkan sebagai tersangka dalan kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang. Ia diduga menerima suap berupa sebuah motor Harley Davidson seharga Rp 320 juta pada 2010.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Arief Sulistyanto menyatakan penyidik telah selesai menyidik proses gratifikasi bekas Kepala Subdirektorat Ekspor Bea Cukai Heru Sulastyanto. Namun proses penyidikan saat ini masih dikembangkan untuk menulusuri latar belakang pemberian suap. “Penyuapan ini tentu berkaitan dengan tugas HS sebagai pegawai bea cukai. Kami ingin menyesuaikan dengan tempus dan locus transaksi,” kata Arief di Jakarta, Kamis, 16 Januari 2014.

Arief mengatakan, penyidik juga mengembangkan kemungkinan keterlibatan atasan Heru dalam dugaan suap ini. Arief mengatakan, tak tertutup kemungkinan atasan Heru terseret dalam pusaran kasus ini. “Kami akan menyangkut pada atasannya pada waktu itu, kalau memang menyangkut dengan pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan berkaitan dengan penyimpangan itu, maka mau tidak mau kalau ada fakta penyimpangan seperti itu dan menerima suap akan kami periksa,” kata Arief.

Arief mengatakan, kemungkinan pemeriksaan Dirjen Bea dan Cukai Agung Kuswandono masih terbuka. “Pak Dirjen belum diperiksa, pada waktunya nanti akan diperiksa. Jadi belum diperiksa saja, bukan tidak diperiksa. Itu beda,” kata Arief. Heru Sulastyono ditangkap penyidik Bareksrim Polri karena menerima suap dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Heru mencuci uang suap dari pengusaha Yusran Arief dengan membeli polis asuransi senilai Rp 11,4 miliar.

Penyidik Bareskrim Polri menggeledah rumah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat Hendrianus Langen Projo di Bekasi, Jawa Barat, Senin malam, 13 Januari 2014. Dalam penggeledahan yang berkaitan dengan dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang ini, penyidik menemukan uang US$ 10.000.

“Kami menemukan uang dolar di atas lemari, kondisinya berserakan seperti dilempar begitu saja sehingga harus diambil satu per satu,” kata Kepala Sub-Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Bareskrim Polri Kombes Agung Setya di Mabes Polri, Kamis, 16 Januari 2014. Agung mengatakan uang yang ditemukan berserakan itu dalam pecahan US$ 100. Dalam penggeledahan, Agung mengatakan istri Langen yang berada di rumah membantah bahwa uang tersebut miliknya. “Sementara Langen yang kami periksa mengatakan lupa ini uang siapa. Tetapi kami tetap menyita itu untuk menjadi petunjuk,” kata Agung.

Dalam penggeledahan di rumah Langen, penyidik juga menyita beberapa telepon seluler. Dalam dugaan suap ini, penyidik menyita sebuah motor Harley Davidson bernomor polisi B-6218-PQN yang diduga pemberian seorang pengusaha bernama Heri Liwoto. Heri adalah pengusaha ekspedisi PT Kencana Lestari yang mengimpor barang-barang dari Cina seperti gula, mebel, dan alat-alat pertukangan. Motor tersebut diberikan pada 2010, saat Langen menjabat sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Penyelidikan Bea-Cukai Entikong.

Namun Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Arief Sulistyanto mengatakan motor Harley berwarna biru itu tak langsung disita dari kediaman Langen, tetapi dari seseorang bernama Edwin. “Tahu sudah masuk penyelidikan, Harley dijual ke Saudara Edwin, lewat Saudara Koko alias Fery,” kata Arief.

Heri dan Langen ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang. Keduanya disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 dan 2, Pasal 11, Pasal 12 a, serta Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Keduanya juga dijerat Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. “Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara,” kata Agung.

Daftar Harta Kekayaan Akil Mochtar Sebanyak 200 Milyar dan 3 Ton Emas

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita ratusan aset yang terkait dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Aset-aset tersebut meliputi rekening, tanah, rumah, mobil, dan sepeda motor. “Nilainya sekitar Rp 100-200 miliar,” ujar juru bicara KPK, Johan Budi S.P., di gedung KPK, Senin, 20 Januari 2014.

Menurut Akil, aset sitaan itu ada yang tercatat atas nama Akil ataupun orang lain yang diduga terlibat. Namun Johan tak tahu berapa banyak tepatnya aset yang sudah disita KPK. Menurut dia, jumlah tersebut masih bisa bertambah jika KPK menemukan lagi aset Akil yang diduga berasal dari hasil korupsi.

Karena Akil juga dijerat dengan pasal dugaan pencucian uang, menurut Johan, sesuai dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, Akil harus bisa membuktikan asal seluruh asetnya. Asas pembuktian terbalik berlaku dalam kasus tersebut.

“Harus bisa dijelaskan oleh tersangka, apakah harta yang diperoleh itu halal atau dari tindak pidana korupsi,” kata Johan. Ia mengatakan KPK telah melacak aset Akil yang akan dibandingkan dengan penghasilan resmi Akil sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dulu.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar memiliki harta yang nilainya fantastis. Jumlah harta kekayaan tersebut melebihi dari apa yang tercantum dalam Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggaran (LHKPN). Dalam LHKPN yang ia setorkan pada 2011 lalu, Akil mengaku memiliki harta dan kekayaan senilai Rp 5,1 miliar.

Namun, data tersebut diragukan setelah Akil ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2 Oktober 2013. Setelah penangkapan, KPK menyita sejumlah aset dan harta milik Akil di rumahnya di Kompleks Perumahan Liga Mas, Jalan Pancoran Indah III Nomor 8, RT 009 RW 02, Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan di rumah tersebut, petugas KPK menemukan dan menyita uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura senilai Rp 2,7 miliar.

KPK juga memblokir 13 rekening terkait Akil. Rekening milik Akil sendiri diketahui ada enam, berisi dana Rp 10 miliar, lalu dua deposito atas nama Akil bernilai Rp 2,5 miliar.

Sementara dua rekening atas nama istrinya, Ratu Rita, berjumlah bernilai Rp 300 juta. Rekening atas nama anak Akil berisi dana Rp 70 juta dan dua rekening perusahaan milik istri Akil, yakni CV Ratu Samagat, berisi duit Rp 109 miliar. Sedangkan dua rekening lainnya adalah milik mertua dan saudara Akil di Putussibau, yang jumlahnya tidak banyak.

Selain uang dan deposito, pada 8 Oktober 2013 lalu KPK juga menyita surat berharga dan tiga mobil mewah di rumah Akil. Mobil Mercedes-Benz S 350 bernomor polisi B-1176-SAI, yang diduga milik Akil Mochtar, ternyata diatasnamakan sopirnya, Daryono. Mobil seharga Rp 2 miliar itu disita KPK bersama dua mobil mewah Akil lainnya, yakni Toyota Crown Athlete bernomor B-1614-SCZ dan Audi Q5 bernomor B-234-KIL.

Daryono diduga orang yang bertugas untuk menampung duit Akil. Dalam catatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sepanjang 2009-2010, Akil berulang kali menerima kiriman tunai dari pihak yang berperkara. Nilainya lebih dari Rp 5 miliar. Sebagian duit itu dikirim lewat rekening atas nama Daryono.

KPK juga menyita satu Toyota Fortuner bernomor polisi KB 9888 TY pada 13 November 2013 lalu. Fortuner tersebut atas nama Ratu Rita Akil, istri Akil, yang disita di Pontianak. Lalu pada 29 November 2013, KPK juga menyita 18 mobil yang terkait dengan Akil. Dan pada sore harinya, delapan mobil sitaan kembali dibawa penyidik. Itu merupakan penyitaan terbesar dalam satu hari yang dilakukan oleh KPK.

Penyitaan kembali dilakukan KPK pada pertengahan November. Kali ini mobil yang disita adalah Mazda CX9 bernomor polisi BG 1330 Z. Pada 23 Desember 2013, KPK kembali melakukan penyitaan terhadap aset milik Akil. Kali ini yang disita adalah 31 unit sepeda motor. Sepeda motor itu terkait tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Ketua MK ini. Motor dari berbagai merek itu disita dari sebuah tempat di Cempaka Putih, Jakarta Timur.

Akil ternyata juga memiliki aset berupa rumah dan tanah. Terkait kasus TPPU Akil ini, penyidik KPK menyita sawah 12.600 meter persegi di Singkawang. Selain itu, penyidik juga menyita kebun mahoni seluas 6.000 meter persegi di Sukabumi. KPK juga telah melakukan penyegelan terhadap dua rumah Akil yang ada di Pancoran dan Kebumen.

Akil Mochtar, bekas Ketua Mahkamah Konstitusi yang kini menjadi tersangka kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah mempunyai bahasa sandi tentang jumlah uang sogokan yang dimintanya.

Dalam percakapan melalui pesan pendek, ia punya kata pengganti untuk menyebut jumlah uang yang dia maksud. Dalam SMS dengan anggota DPR Chairun Nisa soal pengaturan pemenangan kasus sengketa pemilihan Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih, ia menyebut “emas 3 ton” sebagai pengganti kata “uang Rp 3 miliar”.

Chairun Nisa: Pak akil, sy mau minta bantu nih..untk (untuk) gunung mas. Tp (tapi) untuk incumbent yg (yang) menang

Akil: Ya pokoknya siapkan 3 ton deh emasnya ya, itu paling kurang

Menurut sumber, percakapan itu pernah ditanyakan penyidik KPK saat memeriksa kedua tersangka itu. “Saya menjawab SMS dari Chairun Nisa dan menegaskan maksud dari 3 ton adalah uang sebesar Rp 3 miliar untuk saya terkait urusan perkara gugatan pemilukada Kabupaten Gunung Mas di MK,” kata sumber itu mengutip Akil.

Ketika bertukar pesan melalui jaringan BlackBerry dengan Ketua Golkar Jatim, Zainudin Amali, tentang pengaturan sengketa pemilihan Gubernur Jawa Timur, Akil menyebutkan soal uang kecil.

Akil: Gak jelas itu semua, saya batalin aja lah Jatim itu, pusing aja. Suruh mereka siapkan 10m saja kl (kalau) mau selamat. Masak hanya ditawari uang kecil, gak mau saya,,,

Zainudin: Baik Bang, klau (kalau) ada arahan begitu ke Sy (saya), siap Sy (saya) infokan.

Belum diketahui berapa rupiah nilai “uang kecil” yang dimaksud Akil itu. Istilah lain yang digunakan Akil adalah “m” untuk satuan miliar. Istilan ini sudah biasa digunakan masyarakat.

Kekayaan Uang Tunai Akil Mochtar Disimpan Dalam Dinding Ruang Karaoke

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku kaget saat mendengar tembok ruang karaoke rumah dinas Ketua Mahkamah Konstitusi sempat diisi lembaran uang. Adalah penerusnya di Mahkamah tersebut, Akil Mochtar yang menempatkan uang itu di sana. “Ternyata uang Akil disimpan di tembok ruang karaoke saya dulu,” ujarnya seusai diperiksa penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 13 Januari 2014.

Menurut Mahfud, tim penyidik KPK menanyakan, apakah dia mengetahui ruangan karaoke di rumah dinas Ketua Mahkamah Konstitusi di Widya Chandra yang dulu sempat ditempatinya. Mahfud mengaku tahu karena kebetulan dia yang membangunnya. Saat itulah, menurut Mahfud, dia mendapat informasi tentang penuhnya rongga tembok ruang itu oleh uang dolar Amerika Serikat simpanan Akil, yang kini menjadi tersangka KPK dalam empat kasus. Penyidik KPK, kata Mahfud, telah menyita uang itu.

“Gila, itu kayak Presiden Tunisia, Ben Ali, yang uangnya disimpan di lemari perpustakaan. Akil gitu juga, tapi di ruang karaoke,” kata Mahfud. Mahfud mengaku tak tahu berapa jumlah uang yang ditimbun Akil di sana.”Saya enggak tanya dan enggak ingin tahu juga,” tuturnya. Mahfud pada Senin 13 Januari 2013 malam ini diperiksa sebagai saksi kasus korupsi penanganan sengketa pemilihan kepala daerah yang menyeret bekas koleganya, Akil Mochtar, sebagai tersangka.

Mahfud mengatakan penyidik menanyakan apakah ia pernah melihat keanehan pada kinerja Akil. Dia menjawab secara umum tak ada yang aneh, namun nama Akil pernah disebut dalam penanganan sengketa pemilihan Walikota Kotawaringin Barat. “Saya menjelaskan saya sudah melaporkan (ke KPK) tahun 2011. Dan ternyata (KPK) tidak menemukan apa-apa,” ujarnya.

Mahfud mengaku telah pula melaporkan kasus penanganan sengketa pemilihan Bupati Simalungun, di mana Refly Harun sempat menuding ada duit yang diminta Akil dari pihak berperkara, kepada KPK. Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar geram dengan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Idrus Marham. Hal ini terungkap dalam percakapan BlackBerry Messenger (BBM) Akil dengan Ketua Partai Golkar Jawa Timur Zainudin Amali. “Tipu2 aja itu sekjen kalian itu,” ujar Akil pada Zainudin, Selasa, 1 Oktober 2013.

Dalam percakapan BBM tersebut, Akil juga menyebut perwakilan Partai Golkar tidak jelas dalam mengatur sengketa Pilkada Jatim. Akil kemudian mengancam akan membatalkan kemenangan calon Gubernur Jawa Timur dari partai berlambang beringin tersebut, Soekarwo. “Gak jelas itu semua, saya batalin aja lah Jatim itu, pusing aja, siapkan 10 m (Rp 10 miliar) saja kl (kalau) mau selamat. Masak hanya ditawari uang kecil, gak mau saya,” kata Akil.

Zainudin menurutinya dengan membalas, “Baik Bang, klau (kalau) ada arahan begitu ke Sy (saya), siap Sy (saya) infokan.” Kemudian Akil membalas dengan meminta dana tersebut segera diberikan. “Dalam 1,2 hari (1-2 hari) ini saya putus!”

Menjelang pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah Jawa Timur pada 12 Februari mendatang, Gubernur Jawa Timur terpilih Soekarwo diterpa isu suap kepada Akil Mochtar sewaktu masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. Namun, isu itu langsung dibantah Soekarwo. “Semua clean dan clear. Enggak ada sama sekali, masa harus sumpah pocong?” katanya ditemui seusai salat Jumat di kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat, 10 Januari 2014.

Bendahara Umum Partai Golongan Karya Setya Novanto disebut punya kepentingan bisnis di Jawa Timur. Ini yang diduga menjadi alasan kesediaan dia menanggung biaya suap untuk Akil Mochtar. Uang diberikan agar Akil yang waktu itu menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi mengatur sengketa pemilihan kepala daerah Jawa Timur. Namun uang tersebut tak langsung disampaikan ke Akil. Ketua Partai Golkar Jawa Timur Zainudin Amali yang disebut sebagai perantara.

Hal ini tergambar dari percakapan BBM antara Zainudin dan Akil pada 1 Oktober 2013. “Katanya yang biayai Nov (Setya Novanto) sama Nirwan B? Menurut sekjen mu, krn (karena) ada kepentingan bisnis di sana,” kata Akil dalam pesan BBM-nya. Zainudin membalas dengan berjanji untuk mengomunikasikan dengan yang ia sebut sebagai “Tim Jatim”. Tapi, masih dalam BBM tersebut, Akil tidak sreg jika Idrus yang mengurus transaksi. Menurut dia, Idrus dan Setya tiba-tiba datang untuk mengurus Pilkada Jatim. “Makanya saya tanya siapa yang urus Jatim ini kepada Zainudin,” kata Akil dalam BBM tersebut.

Menjelang pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah Jawa Timur 12 Februari mendatang, Gubernur Jawa Timur terpilih Soekarwo diterpa isu suap kepada Akil Mochtar, bekas Ketua Mahkamah Konstitusi. Isu itu dibantah Soekarwo. “Semua clean dan clear. Enggak ada sama sekali. Masak harus sumpah pocong?” katanya saat ditemui seusai salat di kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat, 10 Januari 2014.

Menurut informasi yang diperoleh, Amali diduga memberikan uang Rp 10 miliar kepada Akil untuk memenangkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) dalam sengketa Pilkada Jawa Timur di Mahkamah Konstitusi. Menurut Soekarwo, kabar itu baru diketahuinya Selasa malam, 7 Januari 2014. Ia juga tidak pernah mendengar upaya suap untuk memenangkan dirinya.

Akil Mochtar ketika menjabat Ketua Mahkamah konstitusi, mengancam akan mengulang Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur jika tidak segera dibayar. Pada tanggal 2 Oktober 2013 lalu, Ia berkomunikasi dengan Ketua Partai Golkar Jawa Timur Zainudin Amali melalui BBM. Dalam percaapan tersebut, Akil meminta penyerahan duit disegerakan. Padahal, deal jumlah duit baru diminta satu hari sebelumnya.

“Eksekusi langsung. Oke tunggu kontak dari saya. Di mana,” kata Akil dalam pesan BBM-nya. Bahkan, seperti tidak sabar, Akil nge-PING! Zaiunudin. Dalam BlackBerry Massenger, ping bisa dikatakan simbol untuk mengingatkan orang lain supaya segera membalas pesan. Zainudin membalas dengan menyebut posisinya di Menteng, Akil meminta bertemu saat itu juga. “Bisa ketemu saya skrg (sekarang) ke rumah. Darurat. Kl (kalau) gak, diulang nih Jatim,” kata Akil.

Zainudin pun menyanggupi, “Baik Bang, segera Sy (saya) ke sana,” kata Zainudin. Percakapan Akil dan Zainudin disebut-sebut terkait pemilihan Gubernur Jawa Timur. Informasi yang diperoleh, Zainudin memberikan uang senilai Rp 10 miliar kepada Akil untuk memenangkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) dalam sengketa Pilkada Jawa Timur di Mahkamah Konstitusi.

Soekarwo membantah. “Semua clean dan clear. Nggak ada sama sekali, masak harus sumpah pocong?” katanya ditemui seusai sholat Jumat di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat, 10 Januari 2014. Menurut Soekarwo, kabar itu baru diketahuinya pada Selasa malam, 7 Januari 2014. Ia juga tidak pernah mendengar tentang upaya suap yang dilakukan Zainudin untuk memenangkan dirinya. Soekarwo mengakui bahwa ia bertemu Amali pada 2 Oktober 2013, hari yang sama saat Akil Mochtar ditangkap.

Dalam kesempatan terpisah, Setya membantah terlibat dalam urusan Pilkada Jawa Timur. “Tidak benar dan tidak pernah ikut urusan Pilkada Jatim,” kata Setya melalui pesan pendek, 10 Januari 2014.

Kumpulan Kisah Hidup Para Koruptor dan Istri-Istrinya Yang Hidup Mewah Dari Kesengsaraan Rakyat

Kasus korupsi yang tak hentinya diungkap KPK menguak kehidupan mewah rumah tangga para koruptor. Banyak koruptor yang menyembunyikan hartanya dengan nama istri, istri muda, anak, supir, pembantu rumah tangga bahkan simpanan.

Beberapa nama yang sudah diciduk KPK akhirnya terungkap mempunyai lebih dari satu istri.

- Djoko Susilo
Irjen polisi yang divonis 10 tahun pada 3 September 2013 terbukti mempunyai tiga orang istri. Yang pertama, Suratmi, adalah teman masa kecilnya. Istri kedua Djoko, Mahdiana, dinikahi 27 Mei 2001 di Kantor Urusan Agama (KUA) Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Uniknya di KUA, sang polisi mengaku bernama Joko Susilo Sarimun. Sedangkan kepada kerabat Mahdiana, Djoko mengaku bernama Andika Susilo. Lain lagi saat menikahi istri ketiganya, Dipta Anindita, di Solo, pada Desember 2008. Kepada penghulu Djoko mengaku masih lajang dan kelahiran tahun 1970. Aslinya Djoko lahir tahun 1960.

- Luthfi Hasan Ishaaq
Bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi tersangka kasus suap impor daging diketahui mempunyai istri lebih dari satu. Tahun 1984 Luthfi menikahi Sutiana Astika. Pernikahan pertama mempunyai 12 anak. Istri kedua, Lusi Tiarani Agustine, dinikahi tahun 1996. Tiga orang anak diperoleh dari pernikahan dengan Lusi. Istri ketiga yang membuat namanya mencuat. Pada persidangan diperdengarkan rekaman pembicaraan dengan Ahmad Fathanah. Fathanah: Istri-istri antum sudah menunggu semua. Luthfi: Yang mana aja Luthfi: Yang pustun-pustun apa jawa sarkia. Fathanah: Pustun. Kata Pustun sendiri kurang lebih artinya sebutan untuk orang dari Pakistan, Afganistan atau Iran. Istri ketiga Luthfi, Darin Mumtazah, kebetulan keturunan Arab. Darin dinikahi tahun 2012. Yang membuah heboh, Darin masih duduk di kelas tiga sekolah menengah kejuruan dan baru berumur 18 tahun. Meskipun begitu, hubungan mereka layaknya suami istri. “Darin manggil Pak Luthfi itu ‘papah’ dan Pak Luthfi manggil Darin, ‘mama’,” kata Sayitno, satpam di komplek Darin yang mendengar percakapan keduanya.

- Ahmad Fathanah
Ahmad Fathanah yang sudah dituntut 17,5 tahun pada kasus suap impor daging sapi juga terkenal mempunyai banyak teman wanita. Bayangkan, KPK sendiri menyatakan menemukan 45 nama penerima aliran uang Ahmad Fathanah. Tahun 1993 ia menikahi Siti Fatimah, tetapi bercerai pada 1999 dan mempunyai tiga anak. Anak ketiga Zhiyad Ali Fadeli, 18 tahun. Kemudian Fathanah kembali menikah dengan Dewi Kirana, tetapi hanya bertahan sampai 2006. Tahun 2008 Surti Kurlianti dinikahi Fathanah. Pada Desember 2011, Fathanah kembali menikah, kali ini dengan penyanyi dangdut Sefti Sanustika. Ketika menikah dengan Sefti, Fathanah mengaku sudah cerai. “Bapak bilang duda, pernah menikah tapi sudah cerai,” kata Sefti. Dengan Sefti, Fathanah sudah mempunyai satu anak. Wanita lain yang sempat terangkat ke publik adalah Vitalia Sesha. Wanita yang berprofesi sebagai model mengaku kerap menolak dinikahi Fathanah. Namun, ia mengaku sering diberikan barang berharga oleh Fathanah. Menurut Vitalia, ia percaya kebaikan sosok Fathanah. “Dari mata turun ke hati. Seseorang yang bisa aku suka dan percaya setelah aku melihat atau menatap matanya. Nah, mata beliau mata yang mencerminkan orang baik.”

Pengusaha Berani Bayar Gaji Buruh 13 Juta … Asal Tidak Harus Suap Pegawai Negeri dan Pejabat

Para pengusaha ritel mengaku berani membayar gaji bagi pekerjanya Rp 13 juta per bulan, namun ada syaratnya yang harus dipenuhi pemerintah. “Buruh itu kalau mau minta gaji sama seperti di Singapura pun kami berani, di sana itu pekerjanya dibayar US$ 1.300 per bulan atau Rp 13 juta per bulan, kami bisa bayarnya,” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta, Jumat (25/10/2013).

Tutum mengatakan tapi tentunya ada syarat yang harus dipenuhi terutama dari pemerintah. Yakni pelayanan, fasilitas infrastruktur dan lainnya harus bisa sama dengan Singapura.

“Tapi syaratnya pelayanan, fasilitas infrastruktur dan lainnya sama dengan Singapura, di sana perizinannya mudah tidak seperti di Indonesia banyak dan lama dan cost tinggi, infrastruktur jalan bagus, tidak seperti saat ini contoh Pantura, kalau nggak mau lebaran nggak diperbaiki, pelabuhannya seperti di Singapura juga bagus nggak kayak di Indonesia, tidak ada pungutan liar, listriknya walaupun mahal tapi kualitasnya bagus,” jelasnya.

Tutum mengungkapkan seperti kondisi jalan yang tidak baik, pelabuhan tidak standar akibatnya ongkos distribusi dari suatu produk itu mencapai 17% padahal di negara ASIA hanya 7%. “Belum lagi pungli (pungutan liar) saat distribusi barang banyak sekali membuat cost untuk transportasi mahal, di mana 15% dari ongkos distribusi adalah untuk bayar pungli,” ujarnya.

“Kalau kualitas semua sama saja seperti Singapura, biaya produksi barang kami jauh lebih murah, ada efisiensi, produknya bisa bersaing dengan produk impor, jika itu terjadi bayar upah Rp 13 juta pun perbulan tidak jadi soal bagi pengusaha,” tutupnya.

Para serikat buruh terus mendesak pengusaha agar upahnya naik dari Rp 2,2 juta menjadi Rp 3,7 juta per bulan. Hal ini hampir mustahil karena masih maraknya pungli dan korupsi di Indonesia.

“Mana bisa kita bayar gaji tinggi pekerja kita, kalau di mana-mana korupsi terjadi, di mana-mana pungli terjadi. High cost, pengusaha harus banyak habiskan dana buat bayar dan ngurusin seperti ini,” ucap Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta, Jumat (25/10/2013).

“Kita mau gaji tinggi buruh, kita bisa bayar bahkan sama seperti di Singapura US$ 1.300 per bulan atau setara Rp 13 juta per bulan, bisa kita bayar,” katanya. Tutum mencontohkan untuk mengurus perizinan usaha saja pengusaha harus keluarkan biaya miliaran rupiah hingga usahanya bisa berjalan.

“Saya kasih tahu, untuk ngurus perizinan itu bisa habis miliaran, nggak ada prakteknya ngurus perizinan hanya habis puluhan ribu, puluhan juta, itu recehan, kita habis miliaran,” tegasnya. Ia menambahkan bahkan walau perizinan sudah terpenuhi semua itu tidak cukup, pengusaha masih saja diganggu-ganggu.

“Gangguan itu ya ada aja, kita melanggar aturanlah, bayar pajak ini lah itu lah yang mana aturannya saja nggak jelas,” katanya. Belum lagi kondisi infrastruktur baik pelabuhan, jalan, bandara yang belum baik.

“Saya contohkan biaya angkut barang dari Sanghai China ke Jakarta per kontainer Rp 5 juta, kita kirim barang Jakarta ke Makasar Rp 10 juta per kontainer. Saya tanya bagaimana kita mau bersaing dengan barang-barang mereka yang dari ongkos kirim saja kita jauh lebih mahal, belum lagi biaya-biaya produksi yang di China jauh lebih murah karena listriknya murah, kita malah nggak disubsidi sama negara listriknya, tambah lagi kalahnya,” ujarnya.

“Jadi jangan tuntut pengusaha dengan minta gaji tinggi, karena ini nggak ada habisnya, upah naik kita naikan harga, buruhnya nggak cukup lagi minta naik lagi. Yang harus diperbaiki itu pelayanan pemerintah, infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan lainnya, kalau semuanya sudah baik buruh nuntut upah tinggi kami masih bisa turuti,” tandasnya.

Dua Pejabat DKI Ditangkap Kejaksaan Karena Kasus Korupsi …. Jokowi dan Ahok Senang

Dua pejabat Dinas Perindustrian dan Energi DKI ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun mendukung langkah kejaksaan itu. “Ya, bagus dong,” ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Selasa (17/9/2013). Meski mengaku sudah mendapatkan laporan itu, Jokowi enggan mengintervensi kasus tersebut. Dia menyerahkan kasus itu kepada penegak hukum yang menangani.

“Kita serahkan ke wilayah hukum, biar nanti (diputuskannya) kayak apa ya lihat saja,” ujarnya. Kedua PNS yang ditahan bernama Mursalin Muhaiyang yang menjabat Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu dan Susilo Budi Riyanto, Kepala Seksi Perawatan UPT Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu. Kedua Instansi berada di bawah Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta.

Tahun 2012 silam, keduanya melaporkan proyek perbaikan dan pemeliharaan kelistrikan sejumlah pulau di Kepulauan Seribu dengan nilai Rp 1,3 miliar telah selesai. Padahal, tidak ada pekerjaan sama sekali. Bahkan, di Pulau Tidung dan Pulau Kelapa, misalnya, komponen yang dibeli tidak terpasang.

Proyek mencakup pemeliharaan dan perbaikan 16 generator listrik yang tersebar di 16 tempat di Pulau Tidung, Pramuka, Untung Jawa, Kelapa, dan Harapan. Terdapat 16 generator dengan kapasitas 500 kilovolt ampere (KVA) sebanyak 4 buah, 250 KVA (4 generator), 125 KVA (4 generator), dan 60-90 KVA (4 generator).

Berdasarkan penyelidikan sementara, penyidik hanya menemukan kuitansi pembelian komponen generator senilai Rp 144 juta pada 2012. Kuasa hukum Mursalin Muhaiyang dan Susilo Budi Riyanto, Abdul Malik Bahar, telah dikonfirmasi atas hal itu. Namun, dia tidak berkenan memberikan keterangan.

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menahan dua pejabat di lingkungan Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta pada Jumat pekan lalu. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi proyek perbaikan dan pemeliharaan kelistrikan di Kepulauan Seribu tahun 2012. Mereka adalah Mursalin Muhaiyang yang menjabat Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu dan Susilo Budi Riyanto sebagai Kepala Seksi Perawatan UPT Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu. Instansi tersebut berada di bawah Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Tedjolekmono, Senin (16/9/2013), mengatakan, kedua pejabat itu ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang seusai pemeriksaan di kantor Kejari Jakarta Utara, Jumat pukul 14.30. Keduanya melaporkan proyek perbaikan dan pemeliharaan kelistrikan di sejumlah pulau di Kepulauan Seribu tahun 2012 senilai Rp 1,3 miliar telah selesai.

“Padahal, di Pulau Tidung dan Pulau Kelapa, misalnya, tak ada pekerjaan sama sekali. Di tempat lain, komponen yang dibeli tak dipasang, generator bahkan sudah tak berfungsi,” kata Tedjolekmono. Proyek itu mencakup pemeliharaan dan perbaikan 16 generator listrik yang tersebar di 16 tempat di Pulau Tidung, Pramuka, Untung Jawa, Kelapa, dan Harapan. Ada 16 generator dengan kapasitas 500 kilovolt ampere (KVA) sebanyak 4 buah, 250 KVA (4 generator), 125 KVA (4 generator), dan 60-90 KVA (4 generator).

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jakarta Utara Imran Yusuf menambahkan, pulau-pulau di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan sebenarnya telah terjangkau jaringan listrik kabel bawah laut sejak tahun 2006, sementara Kecamatan Kepulauan Seribu Utara baru tahun 2010. Keberadaan jaringan listrik bawah laut ini tentu menggantikan listrik dari generator.

“Fungsi generator berkurang sejak terjangkau jaringan, tetapi instansi itu terus dapat anggaran pemeliharaan dan perbaikan generator listrik setiap tahun. Besarnya Rp 1,3 miliar-Rp 1,5 miliar per semester,” kata Imran. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, penyidik hanya menemukan kuitansi pembelian komponen generator senilai Rp 144 juta pada 2012. “Sisa anggaran tak dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Imran.

Kuasa hukum Mursalin Muhaiyang dan Susilo Budi Riyanto, Abduk Malik Bahar, tak berkenan memberikan keterangan. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kembali menangkap dan menahan seorang tersangka berinisial SS, Rabu (18/9/2013). SS diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pemeliharaan dan perbaikan generator listrik senilai Rp 1,3 miliar di Kepulauan Seribu.

SS merupakan staf PT JSC. Perusahaan ini merupakan rekanan Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, pelaksana perbaikan dan pemeliharaan kelistrikan di Kepulauan Seribu pada kurun Juli-Desember 2012. Sebelumnya, Kejari Jakarta Utara menahan dua pejabat, yakni MM yang menjabat Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu dan SBR sebagai Kepala Seksi Perawatan UPT Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Tedjolekmono mengatakan, SS telah diintai sebelum ditangkap paksa pada Rabu dini hari. “Dia kooperatif saat dijemput di rumahnya di Bekasi,” ujarnya. Proyek itu dinilai fiktif. Dalam laporannya, instansi pelaksana melaporkan telah menyelesaikan pekerjaan. Namun, kenyataannya beberapa generator listrik belum rampung hingga batas akhir pekerjaan Desember 2012. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membongkar adanya salah satu Kepala Suku Dinas Tata Ruang yang ditangkap oleh kejaksaan. Namun, dia tidak menjelaskan siapa dan bertugas di pemkot mana kepala suku dinas itu.

Menurut Basuki, orang tersebut sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia ditangkap karena adanya nilai transaksi yang tidak wajar. “Jaksa pun sudah menetapkan tersangka salah satu Kasudin Tata Ruang, sudah mulai dipanggil ini,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (22/10/2013).

Basuki telah meminta kepada seluruh kepala dinas, apabila ada pihak suku dinas yang berpotensi melakukan transaksi mencurigakan, sebaiknya untuk langsung diganti sebelum statusnya berubah menjadi tersangka. “Daripada jadi tersangka, nanti repot. Enggak usah ngomong dulu, nanti juga ketahuan, kok,” kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut.

Basuki mengklaim, ia bersama Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah memiliki data transaksi dana pejabat DKI. Oleh karena itu, ia akan “mencari gara-gara” dengan menerapkan sistem e-budgeting di tahun 2014. Apabila ada pejabat atau pihak yang tidak menerima penerapan sistem itu, maka pihak itu merupakan pihak yang dirugikan dan “pemain anggaran”.

Basuki juga mengingat kembali adanya pos-pos anggaran yang muncul kembali di APBD 2013 setelah dicoret. Salah satu pos anggaran yang paling diingatnya adalah pos anggaran Dinas Pekerjaan Umum DKI. Di pos tersebut, banyak ditemukan berbagai proyek yang diberikan kepada kontraktor yang sama. Padahal kontraktor itu lebih banyak menyerahkan proyek kepada subkontraktor, sehingga pengerjaan tidak maksimal. “Kalau ada lagi di anggaran, berarti kamu masih mark up dong. Kan saya minta potong 25 persen,” ujar Basuki.

Saat menghubungi Kepala Dinas Tata Ruang DKI Gamal Sinurat untuk menanyakan lebih lanjut perihal peristiwa tertangkapnya salah satu kepala suku dinas oleh kejaksaan. Namun, belum ada konfirmasi darinya.