Category Archives: Korupsi

Mantan Dirjen Hadi Purnomo Ditangkap KPK Karena Kasus Pajak Bank BCA Senilai 5,7 Triliun


Ketua BPK, Hadi Poernomo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pajak PT Bank BCA. Hadi disangka telah melakukan beberapa perbuatan semasa menjabat sebagai Dirjen Pajak hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kasus ini berawal pada 17 Juli 2003 saat Bank BCA mengajukan keberatan pajak atas transaksi Non Perfomance Loan (NLP) senilai Rp 5,7 triliun kepada Direktur PPH. Bank BCA keberatan dengan nilai pajak yang harus dibayar karena nilai kredit macet mereka mencapai Rp 5,7 triliun.

“Direktorat PPH melakukan pengkajian dan penelahaan kurang lebih setahun, 13 maret 2004 direktur PPH mengirim surat pengantar risalah keberatan langsung pada Dirjen pajak yang berisi telaah dan kesimpulan. Kesimpulan itu langsung ditujukan berupa surat pengantar risalah keberatan. Adapun hasil telaahnya berupa kesimpulan bahwa permohonan keberatan wajib pajak PT BCA ditolak,” ujar ketua KPK, Abraham Samad di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (21/4/2014).

Namun, Hadi Purnomo yang saat itu duduk sebagai Dirjen Pajak pada 17 Juli 2004 mengirim nota dinas kepada Direktur PPH. Dalam nota dinas tersebut ditulis bahwa supaya Direktur PPH merubah kesimpulan yang semula dinyatakan menolak diubah menjadi menerima seluruh permohonan PT Bank BCA. Padahal, jatuh tempo pembayaran pajak PT Bank BCA jatuh pada tanggal 18 Juli 2004. “Kemudian saudara HP (Hadi Poernomo) mengeluarkan SKPN, tanggal 18 Juli 2004 yang memutuskan menerima seluruh permohonan wajib pajak, sehingga tidak ada cukup waktu bagi Dirjen PPH untuk menelaah,” jelas Abraham.

“Selanjutnya saudara Hadi Purnomo selaku Dirjen Pajak yang saat ini menjabat ketua BPK, mengabaikan adanya fakta materi keberatan yang sama oleh bank BCA diajukan oleh bank lain tapi ditolak, di sinilah duduk persoalan kasus tersebut,” imbuh Abraham. Masalah lain adalah tahun pajak yang dibebankan kepada Bank BCA adalah tahun 1999. Namun, BCA baru mengirimkan surat keberatan pada 2003.

Terkait hal ini, KPK masih mendalami ada tidaknya penerimaan yang diterima oleh Hadi Poernomo yang telah menguntungkan Bank BCA. Namun, terkait perbuatan Hadi Poernomo, negara dirugikan sekitar Rp 375 miliar. “Tahun pajaknya 1999 tapi baru diajukan 2003-2004. Jadi ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang sebagai Dirjen Pajak,” ungkap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di tempat yang sama.

Ketua BPK nonaktif, Hadi Purnomo, telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus permohonan pajak BCA. Hadi mengaku tak menduga dia ditetapkan menjadi tersangka. “Saya tak menduga apa-apa,” kata Hadi saat keluar Gedung BPK, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Senin (21/4/2014). “Jangan menduga apa-apa,” tepis Hadi terhadap pertanyaan wartawan yang mencoba mengaitkan kasus yang membelitnya dengan kasus Bank Mutiara.

Hadi mengaku tak tahu penetapan statusnya itu sebelum melihat berita di televisi bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. “Saya tahu lewat pemberitaan di TV,” katanya. Ketika diberondong bermacam pertanyaan oleh wartawan, Hadi hanya mengulang-ulang jawaban bahwa dirinya tidak menduga apapun. Dirinya akan mengikuti proses hukum KPK. “Saya akan mengikuti proses hukum yang akan dilakukan KPK,” ujar Hadi.

Hadi yang mengenakan kemeja batik ungu tak menghentikan langkah pelannya menuju luar gedung, meski sekitar 10 wartawan mengharap keterangan lebih panjang keluar dari mulutnya. Akhirnya, Hadi yang tadi siang baru saja lepas jabatan ini beringsut masuk mobil. Hadi keluar meninggalkan Gedung BPK menggunakan mobil Toyota Crown hitam bernomor polisi B 1059 RFS. Ruangannya yang berada di lantai 18 gedung ini, menurut salah seorang petugas, belum sepenuhnya selesai dibereskan. “Belum diberesin semuanya, cuma sebagian, lagi proses,” tutur seorang petugas yang mengiringi Hadi keluar dari gedung.

Ketua BPK Hadi Poernomo sudah ditetapkan jadi tersangka kasus pajak PT BCA karena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak 2002-2004. KPK masih mencari tahu apakah ada uang yang diterima oleh Hadi. “Apakah ada kick back? KPK fokus ke penyalahgunaan wewenang,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat jumpa pers di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (22/4/2014). Bambang berjanji akan terus menyelidiki segala kemungkinan yang ada. Namun soal kerugian negara sudah ada. KPK menduga ada kerugian negara sebesar Rp 375 miliar dalam penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Hadi Poernomo.

“Merugikan negara dan menguntungkan ke pihak lain,” lanjut Bambang Widjojanto.

Saat itu BCA pernah mengajukan keberatan pajak atas non-performance loan yang nilainya Rp 5,7 triliun. Hadi diduga menyalahi prosedur dengan menerima surat permohonan keberatan pajak BCA tersebut.Hadi Poernomo meletakkan jabatannya sebagai ketua BPK tepat di hari ulang tahunnya ke-67. Namun siapa sangka, di hari spesial ini pula Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan ‘hadiah’ yang tidak akan dilupakan Hadi seumur hidupnya yaitu status tersangka kasus pajak BCA.

Hadi lahir di Pamekasan 21 April 1947. Sebelum menjabat sebagi ketua BPK, Hadi menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak sejak tahun 2001. Jabatannya di masa lalu itulah yang membuatnya jadi tersangka. Pada tahun 2009, Hadi didapuk menggantikan Anwar Nasution sebagai ketua BPK. Informasi yang didapatkan detikcom, seremoni pelepasan jabatan Hadi di BPK memang sengaja dilakukan pada tanggal 21 April yang bertepatan juga dengan hari ultahnya. Seremoni itu dilakukan di Auditorium BPK, Gedung Tower BPK Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

“Hari ini, hari terakhir bagi saya di BPK. Saya sudah menjabat 4 tahun 6 bulan,” kata Hadi dalam salam perpisahannya di BPK. Pada kesempatan tersebut, Hadi bercerita tentang pencapaiannya sebagai ketua BPK. Ia berhasil mencetuskan pusat data dan e-audit. “Saya telah membuat berbagai langkah, khususnya e-audit. Itu dimulai sejak fit and proper test di DPR pada 9 September 2009. Saya menyampaikan pembentukan pusat data dan e-audit,” jelasnya.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Ketua BPK Hadi Poernomo menjadi tersangka kasus pajak BCA. Tindakan pidana yang dilakukan Hadi terkait pajak BCA dilakukannya saat dia menjabat sebagai Dirjen Pajak di 2002-2004.

Dalam jumpa pers Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyebutkan kalau dugaan penyalahgunaan uang negara dalam kasus ini mencapai Rp 375 miliar. “Ditingkatkannya sebuah kasus dari tahapan penyelidikan naik ke penyidikan,” kata Samad di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (21/4/2014). Samad menuturkan, duduk perkara kasus pidana yang dilakukan. Kasus ini terjadi sekitar tahun 12 Juli 2003. PT BCA Tbk saat itu mengajukan surat keterangan pajak transaksi non performance loan senilai Rp 5,7 triliun kepada direktorat PPH.

“Setelah surat itu diterima PPH, dilakukan kajian lebih dalam untuk bisa ambil satu kesimpulan dan hasil pendalaman, kurang lebih 1 tahun. Hasil surat keberatan yang diajukan BCA, diterima PPH, dikaji setahun. Pada 13 Maret 2004, Direktur PPH memberi surat pengantar risalah keberatan ke Dirjen Pajak yang berisi hasil telaah,” jelas Samad. Nah, hasil telaah itu, berupa kesimpulan bahwa permohonan wajib pajak BCA ditolak. Satu hari sblm jatuh tempo untuk memberi keputusan final kepada BCA pada 15 Juli 2004, Hadi selaku Dirjen Pajak justru memerintahkan keputusan yang bertolak belakang dengan hasil kajian.

“Dia perintahkan kepada Dirjen PPH dalam nota dinas tersebut dituliskan bahwa agar supaya mengubah kesimpulan. Agar menerima seluruh keberatan. Di situlah peran Dirjen Pajak. Surat ketetapan pajak nihil. Yang memutuskan menerima seluruh keberatan wajib pajak. Sehingga tidak ada waktu Direktorat PPH untuk memberikan tanggapan yang berbeda,” urai Samad. Kemudian, surat risalah dikirim ulang dan nota dinas Dirjen Pajak juga dikirim ulang.

“Selanjutnya, saudara HP selaku Dirjen Pajak, dan sekarang Ketua BPK mengabaikan adanya fakta materi keberatan sama BCA dengan bank lain. Ada bank lain yang punya permasalahan sama tapi ditolak tapi dalam kasus BCA, keberatannya diterima. Di sinilah duduk persoalannya. Oleh karena itu KPK temukan fakta dan bukti yang akurat dan berdasarkan itu, KPK adakan forum ekspos dengan Satgas Lidik dan seluruh pimpinan KPK sepakat menetapkan saudara HP selaku Dirjen Pajak 2002-2004 dan kawan-kawan dalam ketentuan UU Tipikor pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 jo pasal 55 ayat 1 ke-1,” tutup Samad.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapan tersangka Ketua BPK Hadi Poernomo dalam kasus pajak BCA. Dugaan pidana pajak yang dilakukan Hadi terkait posisi sebagai Dirjen Pajak pada 2002-2004 lalu. Potensi kerugian negara Rp 375 miliar.

Kebetulan hari ini bertepatan dengan pensiun Hadi dari jabatan Ketua BPK. Muncul pertanyaan kepada KPK, apakah penetapan tersangka dilakukan mengingat Hadi yang sudah pensiun? KPK tegas membantah. “Ini tak ada kaitan dengan proses pensiun,” kata juru bicara KPK Johan Budi di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (21/4/2014). Johan menegaskan, penetapan tersangka ini karena proses ekspos yang dilakukan pekan lalu. Diduga ada kerugian negara kala Hadi yang pada 2004 lalu menjabat sebagai Dirjen Pajak menerima keberatan BCA terkait kredit Rp 5,7 triliun. Padahal bank lain dalam kasus serupa ditolak.

“Kami telah menemukan dua alat bukti yang cukup,” tegas Johan.

KPK menjerat Hadi dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU TPK, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Namun Hadi belum dicekal KPK.KPK membuka kemungkinan menjerat tersangka lain di kasus pajak BCA dengan tersangka Hadi Poernomo. Diduga potensi kerugian negara Rp 375 miliar dalam kasus ini. Hadi pada 2004 lalu saat menjabat sebagai Dirjen Pajak mempengaruhi kesimpulan hasil tim Pajak agar menerima keberatan pajak BCA.

“Ini kan langkah awal, kemudian selanjutnya kita lakukan pendalaman lebih intensif supaya kita melihat ada tidak keterlibatan orang-orang lain misalnya dari pihak swasta dan lain-lain sebagainya,” jelas Ketua KPK Abraham Samad di sela-sela acara yang digelar Harian Republika di Djakarta Theatre di Jakarta, Senin (21/4/2014).

Menurut Samad, dalam penetapan tersangka KPK tak sembarangan. Mesti ada dua alat bukti yang ditemukan, termasuk ketika menetapkan Hadi sebagai tersangka. “Karena kita sudah menemukan 2 alat bukti, fakta-fakat serta dokumen-dokumen yang menunjang. Oleh karena itu kita menetapkan tersangka kepada beliau dan ini langkah awal. Dan kita akan kembangkan terus adanya pihak-pihak lain mungkin yang mempunyai keterkaitan,” jelas dia.

Lalu apakah Hadi sudah dicegah ke luar negeri? “Belum, karena sprindiknya baru hari ini. Kita keluarkan tanda tangannya,” tutup dia.

PNS Kaya Raya Setor 10 Milyar Rupiah Sehari


Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan kembali mengendus rekening mencurigakan milik seorang pegawai negeri pemerintah daerah di luar Pulau Jawa. Kali ini jumlah transaksinya tak tanggung-tanggung: Rp 1,3 triliun dalam lima tahun terakhir.

Ketua PPATK Muhammad Yusuf mengatakan si PNS ini transaksinya per hari ratusan juta rupiah. “Bahkan, dalam satu hari pernah sampai Rp 10 miliar dan disetor cash,” kata Yusuf di kantornya, pekan lalu. Menurut dia, uang yang disetor ke bank dalam bentuk dolar Singapura dengan pecahan 1.000-an dolar Singapora. ”Itu tidak lazim,” katanya. Asal-usul uang dolar tersebut belum diketahui. “Bisa Singapura atau Hongkong,” ujarnya. Uang dolar itu kemudian dikonversi ke rupiah dan dipindahbukukan ke rekening lain.

Setoran tunai dalam jumlah ratusan juta hingga miliaran rupiah ini, kata Yusuf, menarik perhatian penyidik. “Tidak ada bisnis yang untungnya harian diserahkan cash dalam jumlah itu. Kalau pun ada mingguan atau bulanan,” katanya.

Kecurigaan PPATK makin lengkap ketika lembaga tersebut menemukan aliran dari rekening PNS tersebut ke sejumlah pejabat atau penyelenggara negara yang lain. Namun, posisi pegawai tersebut juga tak signifikan. “Karena tidak penting maka perlu dicari tahu, apakah ada sponsor di balik itu,” kata Yusuf.

Yusuf menduga rekening mencurigakan ini diduga terkait dengan bisnis penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) dan people smuggling atau penyelundupan imigran gelap di daerah perbatasan. “Uang di rekeningnya sangat-sangat tidak lazim, unsual, dan berindikasi mencurigakan karena uang disetor secara cash,” kata dia.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menemukan transaksi mencurigakan milik Ajun Inspektur Polisi Labora Sitorus, anggota Kepolisian Resor Raja Ampat, Papua Barat, yang mencapai Rp 1,5 triliun. Labora yang didakwa menimbun bahan bakar minyak secara ilegal, membabat hutan secara ilegal, dan pidana pencucian uang, sudah divonis dua tahun penjara.

Kemenpan Tak Tahu Ada PNS Punya Rekening Rp 1,3 Triliun


Juru bicara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Herman Suryatman mengatakan, pihaknya belum menerima laporan soal pegawai negeri sipil yang memiliki rekening gendut hasil transaksi mencurigakan. “Laporan yang masuk ke kami paling soal pelanggaran disiplin, misalnya tindak asusila,” kata Herman ketika dihubungi Jumat, 18 April 2014.

Menurut Herman, indikasi tindak pidana akan ditangani oleh penegak hukum. Sedangkan persoalan disiplin akan ditangani pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk memberikan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. “Bisa hukuman disiplin ringan, sedang atau berat.”

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) kembali mengumumkan rekening gendut berisi Rp 1,3 triliun milik seorang pegawai negeri pemerintah daerah di luar Pulau Jawa. Dana itu diduga terkait dengan bisnis penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penyelundupan manusia di daerah perbatasan.

Kecurigaan PPATK makin lengkap ketika lembaga tersebut menemukan aliran dari rekening PNS tersebut ke sejumlah oknum penyelenggara negara yang lain. Sedangkan posisi pegawai tersebut tak signifikan dalam pemerintahan. “Maka perlu dicari tahu apakah ada sponsor di balik itu,” kata Ketua PPATK Muhammad Yusuf.

PPATK, menurut Yusuf, telah menyelidiki dan ditemukan bisnisnya hanya usaha penukaran uang asing. Maka PPATK segera berkoordinasi dengan Mabes Polri. “Polisi sudah bergerak,” katanya

Fuad Bawazier Jadi Saksi Pencucian Uang Adik Atut


Chaeri Wardana alias Wawan, adik Gubernur Banten Atut Chosiyah, ternyata pernah membeli aset milik Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Fuad Bawazier dan mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir. “Sekitar tujuh tahun lalu, Wawan beli aset dari saya dan Soetrisno Bachir,” kata Fuad setelah diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 14 April 2014. Menurut dia, aset itu berupa properti seluas 443 meter persegi di Jakarta Selatan.

Fuad menolak menyebutkan nilai aset yang dibeli oleh Wawan itu, namun dia sempat memberikan kisaran nilainya. “Pokoknya di bawah Rp 2 miliar,” ucap pria yang hari ini diperiksa sebagai saksi kasus pencucian uang Wawan tersebut. Karena aset sudah berada dalam penguasaan Wawan sejak jual-beli terjadi, Fuad tak merasa ada masalah jika KPK menyita aset tersebut. Yang jelas, ia kali ini diperiksa untuk membantu KPK. “Dalam rangka membantu KPK berburu aset Wawan,” ujar mantan Menteri Keuangan itu.

KPK menangkap Wawan pada 3 Oktober 2013 karena diduga menyuap Akil Mochtar, yang saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, terkait dengan sengketa pemilihan Bupati Lebak, Banten. Belakangan, kasus yang menjerat Wawan kian bertambah. Kasus tengah disidangkan di Pengadilan Korupsi, Jakarta. KPK juga menetapkan Wawan sebagai tersangka korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Tangerang Selatan. Bersama Atut kakaknya, Chaeri alias Wawan ditetapkan pula menjadi tersangka dugaan korupsi alkes Provinsi Banten 2011-2013. (Baca juga: Pengacara Adik Ratu Atut Isyaratkan Eksepsi)

Belakangan, KPK menjerat Wawan dengan sangkaan pencucian uang. Adik Atut itu dikabarkan memiliki puluhan aset tanah dan bangunan yang diduga hasil korupsi. Properti itu tersebar di Jakarta, Serang, Tangerang, Tangerang Selatan, Cianjur, Bandung, hingga Bali.

Ada pula stasiun pengisian bahan bakar umum, stasiun pengisian gas, apartemen, gerai karaoke, kapal pesiar, dan mobil mewah. KPK telah menyita puluhan aset bergerak Wawan, mulai dari motor besar, mobil mewah, hingga truk molen. Namun, KPK sejauh ini belum menyita aset tak bergerak Wawan. Kasus alkes dan pencucian uangnya masih disidik KPK.

Ketua DPP Partai Hanura Fuad Bawazier hari ini menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia datang untuk memberi keterangan terkait dengan kasus pencucian uang Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. “Pemeriksaan tambahan sebagai saksi kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) TCW,” ujar juru bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo melalui pesan singkat, Senin, 14 April 2014.

Namun, saat tiba di KPK, Fuad mengelak bahwa ia diperiksa untuk kasus Wawan. “Saya tidak diperiksa, mau bertemu orang,” ucapnya sembari bergegas masuk. “Nanti saya jelaskan semuanya,” ujarnya.

Belum jelas apa kaitan mantan Menteri Keuangan itu dengan kasus pencucian Wawan. Istri Wawan, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani, mengaku tak tahu perihal pemeriksaan Fuad tersebut. “Saya tidak tahu, silakan tanyakan ke penyidik,” ujarnya sebelum menjenguk Wawan di Rumah Tahanan KPK.

KPK menangkap Wawan pada 3 Oktober lalu karena diduga menyuap Akil Mochtar terkait dengan sengketa pemilihan Bupati Lebak. Belakangan, kasus yang menjerat Chaeri kian bertambah. KPK menetapkan Chaeri sebagai tersangka korupsi pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan. Bersama Atut, kakaknya, Chaeri alias Wawan ditetapkan pula menjadi tersangka korupsi alat kesehatan Provinsi Banten 2011-2013. Belakangan, KPK pun menjerat Wawan dengan sangkaan pencucian uang.

Adik Atut itu dikabarkan memiliki puluhan aset tanah dan bangunan yang diduga merupakan hasil korupsi. Properti itu tersebar di Jakarta, Serang, Tangerang, Tangerang Selatan, Cianjur, Bandung, hingga Bali. Ada pula stasiun pengisian bahan bakar umum, stasiun pengisian gas, apartemen, gerai karaoke, kapal pesiar, dan mobil mewah. KPK telah menyita puluhan aset bergerak Wawan, mulai dari motor besar, mobil mewah, hingga truk molen.

Atut Ancam Ungkap Aliran Duit ke Rano Karno


Gubernur Banten Atut Chosiyah, tersangka kasus suap pemilihan kepala daerah Lebak, Banten, mengancam akan membongkar aliran uang ke Rano Karno. Ancaman kepada wakilnya itu bakal diungkap Atut dalam sidang di pengadilan, yang diperkirakan dimulai pada Mei mendatang. “Beliau nanti sampaikan di persidangan,” kata pengacara Atut, Tubagus Sukatma, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 3 April lalu, Yayah Rodiah, petugas kasir keluarga Atut sekaligus tangan kanan Chaeri Wardhana alias Wawan, mengaku pernah mentransfer uang Rp 1,2 miliar kepada Rano. Pengakuan itu disampaikan Yayah ketika bersaksi untuk Chaeri, terdakwa kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah Lebak.Yayah mengaku tidak tahu alasan pemberian uang tersebut.

Rano telah membantah pernah menerima uang dari adik Atut itu. “Transfer dana sebesar Rp 1,2 miliar kepada saya pada November 2011 tidak pernah terjadi,” kata dia dalam siaran persnya pada 4 April lalu. Rano menantang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta KPK untuk membuktikan informasi tersebut. “Saya dapat memastikan, bukti-bukti itu tidak akan pernah bisa ditemukan karena memang transfer itu, sekali lagi, tidak pernah ada.”

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan penyidik akan mengembangkan keterangan Yayah Rodiah. Hal itu baru dilakukan setelah ada pertimbangan dalam putusan hakim. “Bahan (pengakuan Yayah Rodiah) itu pasti akan dijadikan dasar buat KPK,” ujarnya. Menurut Bambang, Rano sudah pernah dipanggil sebagai saksi dalam kasus Chaeri.

Adapun Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan lembaganya telah memiliki bukti awal soal tudingan aliran dana itu. “Nanti akan dikonfirmasi, walaupun dia (Rano) sudah membantah.”

Atut Chosiyah telah ditahan KPK sejak 20 Desember lalu. Dia dijerat atas kasus suap sengketa pemilihan bupati Lebak, yang melibatkan Akil Mochtar (ketika itu Ketua Mahkamah Konstitusi) dan adiknya, Chaeri Wardana. Baik Atut maupun Chaeri menjadi tersangka dalam perkara korupsi proyek alat kesehatan di Provinsi Banten.

Kasus Korupsi Videotron Milik Anak Menteri Syarief Hasan … Office Boy Jadi Tersangka


Kasus korupsi videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menuai banyak keganjilan. Kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tersebut menetapkan tiga tersangka di mana satu di antaranya seorang office boy PT Imaje Media Jakarta. Hendra Saputra, satu tersangka dalam kasus tersebut, kini berada di Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Cipinang. Dia merupakan office boy di perusahaan milik anak Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan. Tetapi entah bagaimana namanya bisa muncul menjadi seorang Direktur PT Imaje Media Jakarta dan dianggap menjadi orang yang bertanggungjawab atas kasus korupsi tersebut.

Berbincang dengan Tribunnews.com, pengacara Hendra Saputra, Ahmad Taufik menjelaskan kliennya sudah bekerja pada perusahaan Riefan Avran selama empat tahun. Tugasnya setiap hari adalah membersihkan kantor tempat Rivan bekerja, kemudian menjemput anak dan istri majikannya di apartemen untuk sekolah dan ke kantor. “Awalnya dia digaji Rp 800 ribu, belakangan gajinya naik menjadi Rp 1,2 juta,” ucap Ahmad melalui sambungan teleponnya, Rabu (26/3/2014).

Sebagai office boy, Hendra memang bekerja tidak melalui perusahaan outsorcing tetapi langsung bekerja pada perusahan Riefan yang berkantor di Fatmawati, Jakarta Selatan. Gajinya yang pas-pasan membuat Hendra memilih tinggal di kantor Riefan setiap hari kerja. “Karena rumahnya di Bogor, ia pulang hanya Sabtu Minggu saja. Bila pulang setiap hari gajinya bisa habis buat ongkos,” ungkapnya. Ahmad pun menceritakan bagaimana nama kliennya bisa tercantum dalam akte perusahaan PT Imaje Media Jakarta sebagai Direktur. Suatu ketika disodori sebuah akte untuk ditanda tangan. Ia tidak tahu akte yang ditanda tangannya tertera namanya sebagai direktur. Ia tidak membaca secara cermat karena diminta cepat untuk mengirimkan surat ke Kementrian. “Penandatanganan tersebut pun bukan dilakukan di depan notaris,” ucapnya.

Ada dua nama perempuan yang saat itu meminta Hendra menandatangan akte tersebut. Ketiga wanita tersebut dikatakan Ahmad dekat dengan Riefan. “Mereka sering rapat bertiga dengan Riefan,” ujarnya. Mengenai rekening atas nama Hendra yang dijadikan penampungan uang proyek pengadaan videotron tersebut, dikatakan Ahmad, kliennya saat itu diminta majikannya untuk membuka rekening atas nama Hendra sendiri. Tidak tahu tujuan pembuatan rekening tersebut. “Ia pura-pura menyuruh membuka rekening, tapi uangnya diambil oleh Riefan,” ucapnya.

Hendra Takut Dibunuh
Setelah kematian tersangka atas nama Hasnawi Bachtiar, Hendra mulai ketakutan bila akan bernasib sama dengan tersangka videotron lainnya yang meninggal tanpa sebab yang jelas. Meskipun tidak ada ancaman dari pihak-pihak tertentu, tetapi kematian Hasnawi Bachtiar mengganggu psikologisnya. “Sejak kematian tersangka Bachtiar, hal tersebut menimbulkan rasa takut kepada Hendra,” ucap Ahmad Taufik.

Bagaimana pun, Hendra merasa menjadi incaran pelaku sebenarnya dalam kasus tersebut untuk menghilangkan jejak. “Tentu dia takut karena pelaku sebenarnya bukan dia,” katanya. Di tengah ketakutannya kemudian, Hendra pun menghubungi keluarganya sampai akhirnya meminta bantuan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ahmad berharap, LPSK bisa secepatnya mengambil kliennya guna memberikan rasa aman. “Bila tidak segera diambil bisa berbahaya,” katanya.

Meskipun dilanda ketakutan, Hendra tetap bersikap seperti biasa di dalam tahanan. Ia makan makanan yang diberikan pihak Lapas karena tidak memiliki pilihan lain. “Makan tetap makan yang disediakan Lapas, karena memang tidak ada makanan lain di sana,” ungkapnya. Hendra menjadi tersangka korupsi kasus pengadaan videotron di Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Awalnya Hendra ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kemudian pada 26 Februari 2014 dipindah ke Rutan Cipinang.

Dalam kasus korupsi proyek senilai Rp 23,4 miliar ini kejaksaan menduga terjadi penyimpangan yang diduga dimainkan PT Imaje Media Jakarta perusahaan yang diduga milik Riefan Avran, putra Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan.
Dalam kasus ini negara telah dirugikan sebesar Rp 17 miliar, dan telah menetapkan 3 orang tersangka. Dua tersangka merupakan pejabat di Kemenkop dan UKM, mereka adalah Pejabat Pembuat Komitmen Hasnawi Bachtiar dan Anggota Panitia Lelang Kasiyadi, serta Hendra Saputra yang diangkat menjadi Direktur PT IMJ.

Tersangka Bachtiar merupakan tahanan Kejati DKI Jakarta yang dititipkan di Rutan Cipinang. Bachtiar yang notabene adik ipar Menkop dan UKM Syarif Hasan telah meninggal. Kematiannya pun menimbulkan kejanggalan. Bachtiar diduga tewas di Rutan Cipinang, namun dibantah oleh Kejati DKI Jakarta, bahwa dia meninggal dunia di Rumah Sakit Polri Keramat Jati karena sakit. Sebelumnya tersangka lainnya yakni Kasiyadi juga dikabarkan meninggal dunia.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan pihaknya takkan main-main dalam mensupervisi penyidikan dugaan korupsi pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Abraham engultimatum, pihaknya akan menindaklanjuti jaksa yang terindikasi ‘bermain’ saat menyidik kasus itu.

“Kalau dia (jaksa) main-main, dia 86, jaksanya yang kita tarik,” kata Abraham di KPK, Jakarta, Rabu (19/3/2014).
Adapun kasus itu tengah diselidiki di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dalam kasus tersebut, Kejati sudah menetapkan tiga tersangka yakni Hasnawi Bachtiar, pejabat pembuat komitmen di Kemenkop dan UKM, Hendra Saputra, office boy yang namanya dijadikan direktur PT Imaji Media, sera Kasiyadi, anggota panitia lelang. PT Imaji Media merupakan perusahaan milik Riefan Avrian, putra Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan. Namun, dia tak dijadikan tersangka kendati melakukan penipuan dengan menempatkan Hendra sebagai direktur.

Abraham pun menegaskan, tak takut buat mentersangkakan Riefan jika ditemukan dua alat bukti. “Kita nggak takut sama anak menteri,” imbuhnya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan pihaknya takkan main-main dalam mensupervisi penyidikan dugaan korupsi pengadaan videoton di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Abraham menyebut, jaksa yang main-main menyidik kasus itu akan ditindaklanjuti. “Kalau dia (jaksa) main-main, dia 86, jaksanya yang kita tarik,” kata Abraham di KPK, Jakarta, Rabu (19/3/2014). Kasus itu sendiri kini tengah diselidiki di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dalam kasus tersebut, Kejati sudah menetapkan tiga tersangka yakni Hasnawi Bachtiar, pejabat pembuat komitmen di Kemenkop dan UKM, Hendra Saputra, office boy yang namanya dijadikan direktur PT Imaji Media, sera Kasiyadi, anggota panitia lelang.

PT Imaji Media sendiri merupakan perusahaan milik Riefan Avrian, putra Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan. Namun, dia tak dijadikan tersangka kendati melakukan penipuan dengan menempatkan Hendra sebagai direktur. Abraham pun menegaskan, tak takut buat mentersangkakan Riefan jika ditemukan dua alat bukti. “Kita nggak takut sama anak menteri,” katanya.

Hasnawi Bachtiar, tersangka dugaan korupsi pengadaan videotron Kementerian Koperasi dan UKM, meninggal dunia di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. “Iya benar (Hasnawi Bachtiar, red) meninggal di RS Kramat Jati pada Selasa (18/3) malam,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Waluyo di Jakarta, Rabu.

Kendati demikian, ia menyebutkan pihaknya belum mengetahui penyebab meninggal dunianya tersangka tersebut.
Waluyo mengaku belum mendapatkan diagnosa penyakit yang diderita almarhum Hasnawi Bachtiar. Hasnawi Bachtiar terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit dari Rumah Tahanan (Rutan) Kejati DKI Jakarta setelah mengeluhkan gangguan kesehatan.

Dalam kasus itu, Kejati DKI Jakarta juga telah menetapkan Direktur PT Image Media Jakarta, Hendra Saputra sebagai tersangka. Hendra Saputra dijerat Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus itu terjadi pada tahun 2012 di Sekretariat Kemenkop dan UKM saat pengadaan dua unit videotron yang dimenangkan oleh perusahaan tersangka dengan harga Rp23,4 miliar. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan, yakni pemenang lelang sudah dikondisikan, harga terlalu tinggi nilainya, dan pekerjaan tidak dilakukan sesuai dengan kontrak. Selain itu, kata dia, jenis barang tidak sesuai dengan kontrak dan bahkan ada sebagian pekerjaan dilakukan secara fiktif. Akibatnya, keuangan negara dirugikan sebesar Rp17,114 miliar.

Korupsi, Narkoba, Trafiking Kejahatan Paling Tinggi Di NTT


Polisi daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) melansir tiga kasus yang paling tinggi di daerah itu yakni korupsi, Narkoba dan Trafiking selama tahun 2013. “Ada tiga kasus yang paling menonjol selama tahun ini,” kata Kapolda NTT Brigadir Jenderal Untung Yoga Ana kepada wartawan, Selasa, 31 Desember 2013.

Selama tahun 2013, menurut dia, kasus korupsi yang ditangani Polda NTT sebanyak 71 kasus, dari jumlah itu baru 35 kasus yang terselesaikan. Kasus Narkotika, dari laporan sebanyak 23 kasus, hanya 17 kasus yang sudah terselesaikan. “Trafiking dari laporan 36 kasus, hanya delapan kasus yang terselesaikan,” katanya.

Kasus Korupsi yang masih dalam proses, katanya, masih 35 kasus dengan kerugian negara sekitar Rp 10,4 miliar lebih dan uang berhasil diselamatkan sebanyak Rp 31 juta lebih. Sedankan jumlah kasus yang sudah terselesaikan sebanyak 36 kasus dengan jumlah tersangka 48 orang dengan kerugian negara Rp 13,4 miliar lebih dan uang terselamatkan 825 juta lebih.

Kasus Narkoba, katanya, sebanyak 23 kasus dengan jumlah tersangka 26 orang, diantaranya kasus narkotika sebanyak 16 kasus dengan jumlah tersangka 18 orang dengan barang bukti berupa sabu dan ganja kering.

Selain itu, Obat terlarang sebanyak 7 kasus dengan tersangka delapan orang dengan barang bukti 384 butir pil lexotan dan 2554 dextro. Sedangkan, kasus trafiking sebanyak 36 kasus dengan tersangka 36 orang, dan korban sebanyak 206 orang.

Buyung Abdul Munaf Rusna, PNS Dengan Kekayaan 30 Milyar Rupiah


Buyung Abdul Munaf Rusna, pegawai negeri sipil (PNS), kemungkinan termasuk pegawai negeri yang memiliki harta berlimpah di lingkungan pemerintahan Nusa Tenggara Timur. Harta kekayaannya mencapai Rp 30 miliar.

Terungkapnya jumlah harta sebanyak itu berawal dari penangkapan Buyung oleh Tim Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, pada Jumat, 21 Maret 2014, dinihari tadi. Kepala Humas Kejaksaan Tinggi NTT Ridwan Angsar mengatakan Buyung diringkus di salah satu rumah warga yang melaporkan pegawai golongan III-B tersebut.

Ridwan menjelaskan, Buyung adalah kepala unit pengadaan barang dan jasa serta pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Politeknik Negeri Kupang. Buyung ditangkap karena diduga terlibat kasus korupsi dan pencucian uang. Soalnya, seluruh proyek di Politeknik Negeri Kupang dikerjakan oleh dia. ”Modusnya, sebagai PPK dan juga kontraktor, dia meminjam sejumlah perusahaan untuk mengerjakan proyek di sekolah itu,” ujar Ridwan.

Sejak menjadi PNS pada 2007, Ridwan menjelaskan, tersangka diduga telah melakukan modus tersebut sejak 2010. Menurut dia, para korban yang mengaku dipinjam perusahaannya oleh pelaku melaporkan, dengan modus seperti itu tersangka bisa memiliki 12 unit kendaraan dan belasan rumah mewah. ”Total kekayaan pelaku diperkirakan bisa mencapai Rp 30 miliar lebih.”

Selain menangkap pelaku, Tim Kejaksaan yang dibantu Kepolisian juga mengamankan satu unit mobil, dua unit motor dan uang senilai Rp 300 juta dari tangan tersangka. Sejumlah barang bukti tersebut diamankan di salah satu rumah warga di Kelurahan Maulafa, Kota Kupang. “Kami akan langsung menahan tersangka,” katanya. Tim Kejaksaan juga akan mengiventarisasi kekayaan tersangka.

Tim Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menangkap Buyung Abdul Munaf Rusna, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Nusa Tenggara Timur. Kepala Humas Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Ridwan Angsar mengatakan Buyung ditangkap karena diduga terlibat korupsi dan pencucian uang. ”Dia (Buyung) diamankan di salah satu rumah warga yang memberikan laporan kepada kami,” kata Ridwan seusai penggerebekan tersangka, Jumat, 21 Maret 2014, dinihari tadi.

Saat penangkapan, tersangka bersama sejumlah barang bukti diamankan di salah satu rumah warga di Kelurahan Maulafa, Kota Kupang. Dari tangan tersangka, tim Kejaksaan yang dibantu polisi mengamankan satu unit mobil Isuzu, dua unit motor kawasaki Jupiter Z, serta uang Rp 300 juta.

Buyung merupakan pegawai golongan III-B yang menjabat kepala unit pengadaan barang dan jasa serta pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Politeknik Negeri Kupang. Ridwan menjelaskan, Buyung diamankan karena diduga terlibat kasus korupsi dan pencucian uang. Soalnya, seluruh proyek di Politeknik Negeri Kupang dikerjakan oleh dia. ”Modus yang diduga dilakukan pelaku, dia sebagai PPK dan juga kontraktor meminjam sejumlah perusahaan untuk mengerjakan proyek di sekolah tersebut,” katanya.

Sejak menjadi PNS pada 2007, kata Ridwan, pelaku telah melakukan modus seperti itu sejak 2010 sehingga dilaporkan tersangka memiliki sekitar 12 unit kendaraan dan belasan rumah mewah. Total kekayaan diperkirakan bisa mencapai Rp 30 miliar lebih. ”Hari ini kami tangkap dan langsung ditahan,” katanya. Tim Kejaksaan juga akan mengiventarisasi kekayaan tersangka, seperti rumah dan mobil, untuk dijadikan barang bukti.

KPK Perlu Gandeng PPTAK Untuk Selidiki Artis Yang Korupsi Dan Cuci Uang


Proses untuk pembuktian koruptor melakukan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan artis sangat sulit. Karenanya, ICW berharap KPK dan PPTAK sinergi dalam menelusuri kasus-kasus dugaan pencucian uang termasuk yang melibatkan artis. Artis penyanyi dangdut Rya Fitria yang disebut-sebut kebagian transfer hingga Rp.900 juta dari mantan Ketua MK, Akil Mochtar

“Mesti dibedakan relasi antara koruptor kepada artis atau aktor. Nah ini yang berbahaya, karena bisa saja dia diberikan harta untuk kepentingan menyembunyikan harta si koruptor tadi dan ini banyak terjadi, “ kata Ade Irawan, Koordinator Divisi Korupsi ICW.

Menjadi salah satu pembicara dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (15/2), Ade Irawan, memaparkan, pemberian materi kepada para artis beragam, yaitu dalam bentuk uang tunai rupiah dan mata uang asing, dalam bentuk transfer dan dalam bentuk kendaraan mewah.

Vitalia Sesha, model majalah dewasa yang kebagian mobil dan jam tangan mewah dari Ahmad Fathanah. Beberapa kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan artis, diantaranya kasus daging impor dengan tersangka mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah serta kasus suap sengketa Pilkada dengan tersangka mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Muchtar dan Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan yang merupakan adik kandung Gubernur Provinsi Banten, Ratu Atut Chosiah.

Ditegaskan, penting bagi KPK memastikan relasi itu, sehingga artisnya bisa dikenakan pasal pidana? Kalau dia, misalnya diduga tahu bahwa uang yang diberikan itu dari hasil tindak pidana atau diduga mengetahui itu, mestinya kena. ”Itu yang disebut sebagai pelaku pasif, relasi itu harus dipertegas,” jelas Ade Irawan.

Direktur Pemeriksaan dan Riset PPATK, Ivan Yustiavanda menegaskan, PPATK konsisten dalam menelusuri rekening mencurigakan, baik dalam bentuk jumlah maupun proses transfer, serta tidak membedakan antara pejabat maupun masyarakat termasuk artis.

Dua artis indo yang diperiksa KPK dalam kaitan penelusuran aliran dana Tabagus Chaeri Wardhana alias Wawan: Jennifer Dunn (kiri) dan Catherine Wilson. “Apa yang dilakukan teman-teman KPK kurang lebih seperti apa yang kami lakukan di PPATK. Kalau KPK memanggil fisik manusia, kita memanggil fisik rekening, semua rekening yang terkait akan kita tarik. Kalau si A kemudian mengalir ke si B, rekening si B akan kita bongkar juga. B nanti mengalir ke pada orang-orang tertentu ke C, C akan kita bongkar juga, terus begitu, sampai kita yakin akan kemana, dapatnya dari mana, dan apa kepentingan mereka berdua ini atau beberapa pihak itu untuk bertransaksi,” kata Ivan Yustiavanda.

Pada kesempatan sama, anggota Komisi III DPR RI, Komisi yang membidangi masalah hukum, Eva Kusuma Sundari setuju siapa pun yang diduga terlibat pencucian uang, diperiksa. Namun ia prihatin dengan pemberitaan yang menurutnya berlebihan jika yang terlibat berasal dari kalangan artis.

“Saya sih berharap bahwa kasus-kasus ini tidak menghilangkan hak seseorang untuk dilindungi privasinya, jangan sampai ada komoditisasi data tentang kasus korupsi yang kemudian menyebabkan kita semua tergiring untuk bersensasi. Concern saya sebagai perempuan ya, dan itu yang kita ingin perbaiki didalam cara KPK untuk mengolah dan mengembangkan kasus terutama yang berkaitan dengan data-data list dari perempuan ini,” kata Eva Kusuma Sundari.

Setelah dipenjara dan beberapa kali dilakukan pemeriksaan oleh KPK, tersangka Wawan diduga melakukan pencucian uang dengan memberi mobil mewah kepada artis Jenifer Dunn. Usai diperiksa sekitar delapan jam di gedung KPK, Jum’at 14 Februari 2014, Jenifer Dunn melalui pengacaranya Hotman Paris Hutapea menjelaskan, mobil yang diberikan Wawan kepadanya untuk keperluan kerja karena Wawan berniat mendirikan production house atau PH.

“Mobil itu adalah pemberian Wawan dalam kaitan dengan pekerjaan karena Jenifer diajak masuk di PHnya. Mobil itu dikasi September 2013 jadi masih sangat baru dan dia sudah menyerahkan mobil itu secara sukarela, dia sangat koperatif sama penyidik, dia mengatakan kalau memang iu hasil tindak pidana silahkan diproses, kalau itu bukan hasil tindak pidana ya kembalikan ke saya, wajar dong diberikan karena dia pengusaha banyak duit, apa salahnya,” kata Hotman Paris Hutapea.

Seperti halnya artis-artis lain yang menolak dinyatakan terlibat, Jenifer Dunn juga menegaskan hubungannya dengan Wawan adalah teman kerja dan tidak ada hubungan khusus seperti diberitakan banyak media. “Saya sama Wawan itu kenal belum ada satu tahun, hubungan saya dengan mas Wawan itu cuma sekedar teman aja,” kata Jenifer Dunn.

Meski sejumlah artis telah diperiksa KPK terkait berbagai kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, dan masih ada beberapa artis yang akan diperiksa, hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka

Aturan Biaya Nikah Diluar Kantor Baru Akan Terbit Bulan Februari


Pemerintah kembali menggelar rapat pembahasan draf revisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Pengaturan Biaya Pencatatan Nikah bagi Warga Negara Beragama Islam hari ini, Jumat, 7 Februari 2014. Draf tersebut dibahas bersama oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Deputi VI Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Kesejahteraan, Agus Sartono, berharap pembahasan tak memakan waktu lama lagi. “Kami mengharapkan akhir Februari kelar (revisi biaya pencatatan nikah),” kata Agus, yang ditemui sebelum rapat pembahasan.

Dia menuturkan, seusai pembahasan, ada beberapa tahap lagi yang harus dilalui. Setelah kesimpulan didapat, kata dia, Menteri Agama mengirimkan surat ihwal jumlah pendapatan negara bukan pajak kepada Menteri Keuangan. Setelah surat itu dibalas, Menteri Keuangan mengirim surat ke Menteri Hukum dan HAM berisi permintaan untuk digelarnya pembahasan selanjutnya, atau tahap harmonisasi.

Namun Direktur Litigasi Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Agus Hariadi, mengatakan harmonisasi bisa berlangsung cepat atau lama. “Tergantung prosesnya.”

Setelah itu, lanjut Agus Hariadi, Menteri Agama selaku pemrakarsa revisi akan diberi informasi perihal hasil harmonisasi. Lalu informasi diteruskan kepada Menteri-Sekretaris Negara untuk meminta persetujuan menteri terkait. “Setelah ada persetujuan, barulah Menteri-Sekretaris Negara menyampaikan ke Presiden,” kata Agus.

Adapun biaya pencatatan nikah yang dibahas hari ini yaitu :
1. Masyarakat yang miskin secara ekonomi tidak dikenai biaya pencatatan nikah.
2. Biaya pencatatan nikah yang dilakukan di kantor urusan agama sebesar Rp 50 ribu.
3. Biaya pencatatan nikah di luar jam kerja dan di luar kantor urusan agama sebesar Rp 600 ribu.

Sebelumnya, rapat pembahasan telah dilakukan beberapa kali. Rapat koordinasi terakhir kali dilakukan Desember tahun lalu bersama Komisi Pemberantasan Korupsi. Semula revisi biaya pencatatan nikah dijanjikan selesai akhir 2013 atau awal 2014. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Mochammad Jasin mengatakan pembahasan biaya pencatatan nikah sudah selesai di tingkat Kementerian Agama. Usulan revisi biaya yang diajukan Kementerian Agama ada dua, sebelumnya ada empat usulan biaya pencatatan nikah.

“Biaya menikah di kantor urusan agama sebesar Rp 50 ribu, dan di luar kantor sebesar Rp 600 ribu,” kata Jasin melalu pesan pendek, Senin, 27 Januari 2014. Jasin mengatakan biaya pernikahan di luar KUA akan disetorkan langsung oleh calon mempelai ke bank setempat yang bekerja sama dengan Kementerian Agama. Kemudian oleh Kementerian disetorkan ke kas negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP). “Dari PNBP itu diharapkan kembali ke Kementerian Agama sebesar 80-90 persen,” kata Jasin.

Dana yang dikembalikan tersebut, kata Jasin, nantinya akan digunakan sebagai biaya transportasi dan tunjangan profesi penghulu di seluruh Indonesia. “Petunjuk teknisnya diatur dengan keputusan Menteri Agama,” kata Jasin.

Selanjutnya rekomendasi Kementerian Agama ini akan dibahas di lintas instansi dengan instansi terkait dalam rapat yang akan diselenggarakan oleh Deputi bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Menurut Jasin, rapat tersebut akan digelar akhir bulan ini. “Mudah-mudahan minggu ini selesai,” kata Jasin.

Jasin mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengundang juga instansi-instansi terkait untuk membahas revisi biaya pencatatan nikah ini. “Sekitar tanggal 4 Februari,” kata Jasin. Sebelumnya Jasin mengatakan Kementerian telah menentukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Jenis Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Agama, khususnya terkait dengan biaya pencatatan nikah. Revisi biaya pencatatan nikah ini mencuat setelah seorang penghulu dari Kediri, Romli, terlibat kasus pidana karena diduga melakukan pungutan liar atau menerima gratifikasi. Hal tersebut memicu reaksi keras penghulu-penghulu di Jawa Timur yang tidak mau menikahkan di luar KUA karena enggan dituduh menerima gratifikasi.

Biaya pencatatan nikah yang awalnya diusulkan dalam revisi PP tersebut ada empat, yakni
1. pernikahan di kantor urusan agama bagi orang miskin tidak dipungut biaya, dengan persyaratan menunjukkan surat miskin;
2. pernikahan di KUA selain orang miskin dipungut biaya sebesar Rp 50 ribu;
3. pernikahan di luar KUA dan jam kerja dipungut biaya sebesar Rp 400 ribu; dan
4. pernikahan di gedung dipungut biaya sebesar Rp 1 juta, khususnya di kota-kota besar.

Draf revisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Jenis Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Agama , khususnya berkaitan dengan biaya pencatatan, telah dikirimkan Menteri Agama Suryadharma Ali kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. “Diserahkan dua hari yang lalu,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Agama Mochammad Jasin melalui pesan pendek, Rabu, 5 Februari 2014.

Revisi PP tentang Biaya Nikah tersebut nantinya akan dirapatkan bersama antar-instansi di Kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. “Dirapatkan hari Jumat, 7 Februari,” kata Jasin. Kementerian Agama mengusulkan biaya nikah di luar kantor dan jam kerja Kantor Urusan Agama sebesar Rp 600 ribu. “Angka finalnya setelah rapat lintas instansi,” kata Jasin.

Sementara itu, pembahasan biaya nikah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi yang tadinya direncanakan tanggal 4 Februari lalu, batal dilaksanakan. Pembahasan bersama KPK nantinya dilakukan bersama salah satu pemimpin KPK beserta jajarannya. “Diperkirakan pertengahan bulan ini,” kata Jasin. Revisi biaya pencatatan nikah ini mencuat setelah seorang penghulu dari Kediri, Romli, terlibat kasus pidana karena diduga melakukan pungutan liar atau menerima gratifikasi. Hal tersebut memicu reaksi keras penghulu-penghulu di Jawa Timur yang tidak mau menikahkan di luar KUA karena enggan dituduh menerima gratifikasi.

Perincian biaya itu kemudian disederhanakan menjadi dua jenis saja, yakni untuk nikah di KUA dan di luar KUA.