Category Archives: Korupsi

Jokowi Tolak Bertanggung Jawab Soal Pengadaan Bus TransJakarta Yang Berkarat


Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo enggan dianggap harus bertanggung jawab dalam kasus TransJakarta yang menyeret mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono. “Yang tanggung jawab siapa? Ini sudah masuk wilayah hukum. Saya enggak mau ikut campur,” ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (19/5/2014). Jokowi yang masih mengemban jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan memang kebijakan turun dari Gubernur. Namun masalah penyimpangan, ia mengatakan itu diluar tanggung jawabnya.

Sebab, yang melaksanakan kebijakan yaitu pengguna anggaran, yaitu Kepala Dinas terkait. “Yang namanya kebijakan semuanya pasti Gubernur,” kata Jokowi. Seperti diberitakan sebelumnya, Udar Pristono menyebut penyelewengan yang terjadi dalam proyek itu bukan hanya menjadi tanggung jawabnya, namun juga tanggungjawab Jokowi sebagai gubernur DKI. Sementara, Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan meski Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak terkait langsung dalam kasus bus TransJakarta, namun perlu didengarkan keterangannya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, dipastikan Joko Widodo atau Jokowi mengetahui pengadaan bus tersebut.

“Oleh karena itu, maka mereka semua diperiksa. Bagaimana dengan Gubernur? Gubernur umumnya secara normatif, tidak terlibat dalam proses pencairan anggaran. Tapi tidak mungkin dia tidak mengetahui proyek itu,” ujar Margarito. Menurut Margarito, berdasarkan aturan pengelolaan keuangan negara, maka ada beberapa pihak yang tak bisa terpisahkan dari kegiatan pengadaan atau belanja barang. Pihak-pihak yang dimaksud Margarito yaitu Sekda, Kabiro Keuangan, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan panitia pelaksana teknis kegiatan.

Dengan terkaitnya beberapa pihak di lingkungan Pemprov DKI, Jokowi selaku Gubernur DKI pun perlu diperiksa untuk memastikan apakah mantan Walikota Solo tersebut sudah melaksanakan kewajiban hukumnya yakni pengendalian internal. “Pada titik itu maka Gubernur harus mengendalikan pelaksanaan proyek itu. Dalam kasus bus Transjakarta, Gubernur perlu diperiksa untuk memastikan apakah dia melakukan kewajiban hukumnya berupa pengendalian internal atau tidak. Itu penting memastikan keadilan dalam kasus ini,” kata Margarito.

Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan meski Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak terkait langsung dalam kasus bus TransJakarta, namun perlu didengarkan keterangannya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, dipastikan Joko Widodo atau Jokowi mengetahui pengadaan bus tersebut. “Oleh karena itu, maka mereka semua diperiksa. Bagaimana dengan Gubernur? Gubernur umumnya secara normatif, tidak terlibat dalam proses pencairan anggaran. Tapi tidak mungkin dia tidak mengetahui proyek itu,” ujar Margarito, Rabu (13/5/2014).

Menurut Margarito, berdasarkan aturan pengelolaan keuangan negara, maka ada beberapa pihak yang tak bisa terpisahkan dari kegiatan pengadaan atau belanja barang. Pihak-pihak yang dimaksud Margarito yaitu Sekda, Kabiro Keuangan, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan panitia pelaksana teknis kegiatan. Dengan terkaitnya beberapa pihak di lingkungan Pemprov DKI, Jokowi selaku Gubernur DKI pun perlu diperiksa untuk memastikan apakah mantan Walikota Solo tersebut sudah melaksanakan kewajiban hukumnya yakni pengendalian internal.

“Pada titik itu maka Gubernur harus mengendalikan pelaksanaan proyek itu. Dalam kasus bus Transjakarta, Gubernur perlu diperiksa untuk memastikan apakah dia melakukan kewajiban hukumnya berupa pengendalian internal atau tidak. Itu penting memastikan keadilan dalan kasus ini,” kata Margarito. Dalam kasus ini, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus pengadaan bus TransJakarta dan angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta (APTB) senilai Rp 1,5 triliun. Selain Udar Pristono, Kejaksaan Agung juga menetapkan Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Prawoto karena memberikan rekomendasi syarat yang harus dipenuhi dalam pengadaan moda transportasi itu.

“Tim Penyidik kembali menambah jumlah 2 (dua) Tersangka kembali mengingat terdapat bukti permulaan yang cukup adanya perbuatan tidak pidana korupsi tersebut dilakukan secara bersama-sama,” kata Kepala Pusat Penenrangan Hukum Kejagung, Setia Untung Arimuladi, Senin (12/5). Dia mengatakan bahwa penetapan Udar Pristono berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 32/F.2/ Fd.1/05/2014, tanggal 09 Mei 2014. Sedangkan, penetapan Prawoto berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 33/F.2/ Fd.1/05/2014, tanggal 09 Mei 2014.

Pristono sendiri sudah dua kali menjalani pemeriksaan oleh penyidik pada 7 April 2014 dan 9 Mei 2014. Pada pemeriksaan akhir, Pristono diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka lainnya yaitu DA dan ST. Sebelumnya, pada 24 Maret 2014 lalu, Kejagung menetapkan DA, Mantan Sekertaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 25/F.2/Fd.1/03/2014, tanggal 24 Maret 2014.

Sedangkan, ST, staff Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 26/F.2/Fd.1/03/ 2014, tanggal 24 Maret 2014.

Seorang Polisi Ditahan Bareskrim Karena Tolak Lakukan Korupsi Senilai 7 Milyar


Bareskrim Polri akhirnya buka suara soal isu kriminalisasi Kompol AS yang tolak uang suap Rp 7 miliar. Versi Bareskrim Polri, Kompol AS terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang karena campur tangan terhadap penyerahan dan pengubahan sertifikat milik Kinghu kepada pihak swasta. Bahkan Kompol AS juga dituduh memaksa Kinghu memberikan sertifikat dengan imbalan penangguhan penahanan.

“KH (Kinghu) ini ditahan, kemudian yang bersangkutan mengajukan penangguhan ke penyidik tetapi tersangka meminta sertifikat hak milik atas nama istri KH berupa sertifikat Kelurahan Batu Nunggal, Bandung,” kata Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Djoko Poerwanto di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (19/5).

Djoko menuturkan Kompol AS bersama pihak swasta serta BPN Bandung mengubah sertifikat tanah dari yang bernomor 1107 menjadi berubah kepemilikannya dengan sertifikat bernomor 4073. “Kondisi terpaksa untuk mengajukan penangguhan. Penangguhan itu ada syarat adalah orang dan sertifikat, tidak seperti penangguhan orang dan uang (sesuai ketentuan),” sambung dia.

Akibat ikut campurnya Kompol AS terhadap kasus tanah yang bukan tanggung jawabnya, AS di jerat dengan pasal 12 huruf e dan atau pasal 10 huruf a UU Nomor 13 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri atau dengan sengaja menggelapkan akta yang dikuasai karena jabatannya,” terang Djoko.

Bareskrim menegaskan tindakan Kompol AS yang menjembatani pihak swasta dan King Hu adalah salah. Apalagi kasus swasta dan King hu tidak terkait dengan kasus yang sedang ditangani Kompol As. “Apapun istilah bekerja ada norma yang dibatasi kewenangan, hak, kewajiban berkaitan dengan ada hubungan menangani tidak ada hubungan menjembatani punya batasan, kewenangan itu (Kompol AS) terlampaui, hak kewajiban harus seimbang,” tuturnya.

Sebelumnya menurut versi Kompol AS, penangguhan penahanan dilakukan karena kondisi kesehatan King Hu yang memburuk. Dia pun mengaku hanya bermaksud baik menghubungkan pihak swasta (Edwin) selaku pemilik tanah sah kepada King Hu.

“Saya kumpulkan semua pihak tersebut, akhirnya King hu menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Edwin dengan sukarela. King Hu ini mafia tanah. Ada semua bukti-buktinya,” tutur Kompol AS. Penyerahan itu tak sepenuhnya sukarela, King Hu melobi Kompol AS dengan iming-iming uang Rp 7 miliar jika sertifikat tanah di Bandung itu kembali kepadanya.

Kompol AS menolak. Namun, King Hu berhasil melobi atasan Kompol AS dengan dijanjikan uang miliaran itu. “Saya tidak mungkin melakukan itu, saya enggak mau Rp 7 miliar. Tiba-tiba atasan saya Kombes U bilang sudah balikin sertifikatnya, katanya kita bagi 50:50 tapi saya diam saja,” jelas dia.

Suap itu diketahui oleh keluarga Atang. Setelah beberapa lama, Kompol AS dinyatakan sebagai tersangka.

Daftar Kekayaan Sutan Bhatoegana Yang Jadi Tersangka KPK


Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Demokrat, Sutan Bhatoegana, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Lantas, seberapa besar kekayaan anggota parlemen yang gagal duduk lagi di kursi parlemen periode 2014-2019 itu?

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dikumpulkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Sutan diketahui melaporkan kekayaan senilai Rp 2,48 miliar pada 30 November 2009. Nilai total harta kekayaan Sutan itu naik sekitar 23 persen atau Rp 470 juta dari laporan pertama Sutan ke KPK pada 29 Desember 2003.

Sutan tercatat memiliki sejumlah tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, Bogor, dan Yogyakarta. Ia mengaku menjual sejumlah aset sehingga nilainya menyusut dari Rp 1,65 miliar di 2003 menjadi Rp 1,12 miliar pada 2009.

Lazimnya, harga tanah dan bangunan terus naik tiap tahun. Namun, Sutan mengaku tanah dan bangunan seluas 149 m2 dan 48 m2 di Kota Bogor miliknya malah jatuh nilainya. Dari Rp 250 juta di 2003 turun ke Rp 170,08 juta pada 2009.

Perubahan signifikan terlihat pada kepemilikan mobil. Tahun 2003, Sutan cuma punya Mercedes Benz bikinan 1994 dan Mitsubishi Kuda tahun 2000. Nilai jual kedua mobil itu hanya Rp 225 juta. Enam tahun kemudian, Sutan mencatatkan dua mobil tua itu dijual. Adapun tiga mobil baru dimilikinya, yakni Toyota Alphard, Mitsubishi Grandis, dan Toyota Kijang yang bernilai total Rp 870 juta. Pada 2003, Sutan hanya memiliki giro dan uang kas sebesar Rp 50 juta. Sedangkan tahun 2009, ia mengaku nilainya melesat jadi Rp 145,03 juta dan US$ 15 ribu.

Sutan dijerat dengan Pasal 12 a atau b, atau Pasal 11, atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu Kitab UU Hukum Pidana. “SB (Sutan Bhatoegana) diduga menerima hadiah atau janji terkait jabatan dan fungsinya sebagai anggota DPR,” kata Johan.

Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Sutan Bhatoegana, Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara-perubahan pada tahun anggaran 2013 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sutan menjadi tersangka setelah penyidik KPK mengembangkan kasus dugaan korupsi di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Dalam kasus ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sudah memvonis bekas Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini dengan hukuman 7 tahun penjara. “Telah ditemukan sedikitnya dua bukti permulaan yang cukup dan disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka SB,” kata juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, di gedung kantornya, Rabu, 14 Mei 2014.

Sutan dijerat dengan Pasal 12 a atau b, atau Pasal 11, atau Pasal 12 B, Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu Kitab UU Hukum Pidana. “SB (Sutan Bhatoegana) diduga menerima hadiah atau janji terkait jabatan dan fungsinya sebagai anggota DPR,” kata Johan. Komisi Pemilihan Umum hari ini, Rabu, 14 Mei 2014, melansir hasil perhitungan kursi partai peserta pemilu legislatif 2014. Dari perhitungan ini, Komisi juga memastikan nama-nama calon legislator yang melenggang menuju gedung DPR Senayan.

Salah satu anggota DPR yang kembali mencalonkan diri dan dipastikan tidak lolos sebagai anggota Dewan periode 2014-2009 adalah Sutan Bhatoegana, calon legislator Partai Demokrat daerah pemilihan Sumatera Utara 1. Dari dapil itu, ada sepuluh caleg yang lolos menuju ke Senayan. Partai Demokrat hanya mendapat satu kursi, yang diisi oleh Ruhut Poltak Sitompul.

Bukan hanya tak lolos ke Senayan, hari ini kabar buruk bagi Sutan juga datang dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, yang resmi menetapkan Sutan Bhatoegana, Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara-perubahan tahun anggaran 2013 di Kementerian Energi. Kasus ini merupakan pengembangan kasus suap mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini.

Sebelumnya, sejumlah saksi di persidangan Rudi mengungkapkan Sutan menerima dana US$ 200 ribu dari Widodo Ratanachaitong, pemilik PT Kernel Oil Private Limited Indonesia, yang dititipkan ke Rudi. Duit itu diserahkan Rudi melalui pelatih golfnya, Deviardi, kemudian diserahkan ke Sutan melalui anggota Komisi Energi yang juga politikus Demokrat, Tri Yulianto.

KPK menduga duit itu diberikan terkait dengan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara-perubahan tahun anggaran 2013 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ketika diperiksa KPK dan menjadi saksi di persidangan Rudi, keduanya membantah menerima duit yang merupakan tunjangan hari raya itu.

Daftar Harta Kekayaan Hadi Poernomo Mantan Dirjen Pajak Senilai 38,8 Milyar


Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo, memiliki puluhan bidang tanah yang tersebar di Lampung hingga berbagai wilayah di Jakarta. Bahkan mantan Dirjen Pajak yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka ini juga punya tanah dan rumah di Los Angeles, Amerika Serikat. Dalam berkas LHKPN yang dilihat detikcom, Selasa (22/4/2014), Hadi Poernomo tercatat terakhir kali meng-update harta kekayaannya pada tanggal 9 Februari 2010 silam. Saat itu total kekayaannya mencapai Rp 38,8 miliar. Sebelumnya, Hadi juga sudah melapor ke KPK pada 14 Juni 2006 lalu. Di situ kekayaan Hadi ‘baru’ mencapai Rp 26,625 miliar.

Berikut adalah daftar kekayaan Hadi. Asetnya paling banyak berbentuk tanah yang ada mulai dari Lampung, Bekasi hingga sejumlah kawasan di Jakarta. Namun tanah terluasnya ada di Depok.

  1. Tanah dan Bangunan seluas 60 meter persegi dan 160 meter persegi di Los Angeles, Amerika Serikat.
  2. Tanah seluas 2.285 meter persegi di Kabupaten Tanggamus, Lampung.
  3. Tanah seluas 1.107 meter persegi di Kabupaten Tanggamus, Lampung
  4. Tanah seluas 3.034 meter persegi di Kabupaten Tanggamus, Lampung.
  5. Tanah seluas 547 meter persegi di Kabupaten Tanggamus, Lampung.
  6. Tanah seluas 3.405 meter persegi di Kabupaten Tanggamus, Lampung.
  7. Tanah dan bangunan seluas 668 meter persegi dan 668 meter persegi di Jakarta Selatan.
  8. Tanah dan bangunan seluas 315 meter persegi dan 150 meter persegi di Jakarta Barat.
  9. Tanah dan bangunan seluas 11.150 meter persegi dan 300 meter persegi di Depok.
  10. Tanah dan bangunan seluas 233 meter persegi dan 100 meter persegi di Jakarta Barat
  11. Tanah dan bangunan seluas 135 meter persegi dan 160 meter persegi di Jakarta Barat.
  12. Tanah seluas 1.000 meter persegi di Jakarta Barat.
  13. Tanah seluas 2.900 meter persegi di Jakarta Barat.
  14. Tanah seluas 19 meter persegi dan 119 meter persegi di Jakarta Selatan.
  15. Tanah dan bangunan seluas 19 meter persegi dan 118 meter persegi di Jakarta Selatan.
  16. Tanah seluas 19 meter persegi dan 119 meter persegi di Jakarta Selatan.
  17. Tanah seluas 19 meter persegi dan 118 meter persegi di Jakarta Selatan.
  18. Bangunan seluas 149 meter persegi di Jakarta Selatan.
  19. Bangunan seluas 123 meter persegi di Jakarta Selatan.
  20. Tanah dan bangunan seluas 429 meter persegi dan 326 meter persegi di Jakarta Selatan.
  21. Tanah dan bangunan seluas 244 meter persegi dan 140 meter persegi di Kabupaten Bekasi.
  22. Tanah dan bangunan seluas 347 meter persegi dan 72 meter persegi di Kabupaten Bekasi.
  23. Tanah dan bangunan seluas 750 meter persegi dan 120 meter persegi di Kabupaten Bekasi.
  24. Tanah dan bangunan seluas 1.220 meter persegi dan 72 meter persegi di Kabupaten Tanggamus, Lampung.
  25. Logam mulia senilai Rp 100 juta.
  26. Batu Mulia senilai Rp 400 juta.
  27. Barang seni dan antik senilai Rp 1 miliar.
  28. Benda bergerak lainnya senilai Rp 25 juta.
  29. Giro dan setara kas senilai Rp 293,42 juta

KPK sudah menetapkan Hadi sebagai tersangka dalam kasus pajak BCA. Diduga kerugian negaranya mencapai Rp 375 miliar. Saat itu BCA pernah mengajukan keberatan pajak atas non-performance loan yang nilainya Rp 5,7 triliun. Hadi diduga menyalahi prosedur dengan menerima surat permohonan keberatan pajak BCA tersebut.

KPK menetapkan mantan Ketua BPK Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus permainan pajak yang terjadi pada 2003-2004. Hadi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang saat dirinya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak. Namun, KPK masih terus bergerak untuk mengungkap kemungkinan adanya uang yang diterima Hadi atas permainannya tersebut. Mereka juga akan melacak aset Hadi yang terakhir dilaporkan dalam LHKPN pada 2010 lalu sebesar Rp 38,8 miliar. Ada cerita panjang di balik miliaran harta Hadi. ICW pada tahun 2010 pernah memaparkan miliaran hibah yang diterima Hadi saat menjadi pemeriksa pajak.

Berikut adalah fakta-fakta di balik besarnya nilai harta Hadi Poernomo menurut penelusuran, Selasa (22/4/2014):

Hadi jadi tersangka di kasus pajak BCA
KPK menetapkan Hadi sebagai tersangka di kasus pajak BCA. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa kasus ini terjadi sekitar tahun 12 Juli 2003. Dia mengungkapkan, awalnya PT BCA Tbk saat itu mengajukan surat keterangan pajak transaksi non performance loan senilai Rp 5,7 triliun kepada direktorat PPh.Setelah dilakukan pengkajian selama 1 tahun, Direktur PPh memberikan surat pengantas risalah keberatan ke Dirjen Pajak yang berisi hasil telaah yaitu penolakan atas permohonan wajib pajak BCA.

Satu hari sebelum jatuh tempo untuk memberi keputusan final kepada BCA pada 15 Juli 2004, Hadi selaku Dirjen Pajak melalui nota dinas justru memerintahkan keputusan yang bertolak belakang dengan hasil kajian. Hadi memerintahkan Dirjen Pajak untuk menerima seluruh keberatan. Sedangkan ada juga bank lain yang memiliki kasus sama dengan BCA dan juga mengajukan permohonan, namun ditolak.

KPK mengadakan forum ekspos dengan Satgas Lidik dan seluruh pimpinan KPK sepakat menetapkan Hadi selaku Dirjen Pajak 2002-2004 dan kawan-kawan dalam ketentuan UU Tipikor pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 jo pasal 55 ayat 1 ke-1. Hadi terancam hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, Hadi juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan. Perbaharui LHKPN pada tahun 2006, Hadi Terima Hibah Miliaran Hadi sempat memperbaharui LHKPN miliknya pada tahun 2001 di 14 Juni 2006. Di laporan tersebut, ada nilai hibah yang besar di dalam harta Hadi yang kemudian dipertanyakan oleh Indonesa Corruption Watch (ICW).

Peneliti hukum ICW saat itu, Febri Diansyah, mengatakan bahwa sejak tahun 1987 Hadi menerima total Rp 13,21 miliar. Hibah tersebut berbentuk tanah, apartemen, dan benda berharga. Saat itu, Hadi memperbaharui data LHKPN pada 9 Februari 2010 yang menyebutkan nilainya mencapai Rp 38,8 miliar.

Hibah Miliaran Rupiah Diterima Saat Hadi Jadi Pemeriksa Pajak
Peneliti hukum ICW pada tahun 2010, Febri Diansyah, mengungkapkan bahwa penerimaan hibah terbanyak ada saat Hadi menjadi pemeriksa pajak. ICW merinci hibah yang diterima Hadi berdasarkan laporan data LHKPN, saat menjabat Direktur Jendral Pajak (Feb 2001 – April 2006) menerima hibah Rp 884.174.000 dan Rp 334.983.000.

Saat menjabat Kepala Subdirektorat Penyidikan Pajak pada Direktorat Pemeriksaan Pajak di Jakarta, sejak tahun 1998 Rp 370.000.000. Saat menjabat Pemeriksa Pajak di kantor pusat Direktorat Jendral Pajak di Jakarta sejak tahun 1987 sebesar Rp 13.212.364,000. Saat menjadi Kepala Seksi Keberatan di Kantor Pajak Balikpapan sejak tahun 1998, hibah yang diterima Hadi sebesar Rp 8.689.088.000. Dan saat menjadi Pemeriksa Pajak di Kantor Pusat, sejak tahun 1966 Rp 1.991.850.000, serta tanpa keterangan tahun Rp 798.855.000.

Hadi Sebut Hibah Berasal dari Orang Tua
Hadi telah dikonfirmasi terkait temuan hibah miliaran rupiah saat dia menjadi pemeriksa pajak. Dia mengaku heran mengapa perolehan hibahnya dipersoalkan. Pria kelahiran Pamekasan 67 tahun lalu ini menegaskan bahwa hibah ini berasal dari orang tuanya dan sudah berakta. “Memangnya nggak boleh? Nanti sudah jelas akan di KPK,” kata Hadi di kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 16 Februari 2010. Hadi menjelaskan, pendapatannya ini disebut hibah dan bukan warisan karena orang tuanya masih hidup. Menurutnya, hibah ini didapatnya dari tahun 1983-1985, saat dia belum menjadi Dirjen Pajak Departemen Keuangan. Hibah itu lantas dijualnya untuk berinvestasi.

Data LHKPN 2010, Rp 36 miliar harta Hadi didapat dari hibah
Hadi terakhir memperbaharui data LHKPN-nya pada 9 Februari 2010. Di laporan itu, Hadi mengaku hartanya mencapai Rp 38,8 miliar. Dari nilai tersebut, Rp 36 miliar di antaranya merupakan hasil hibah. Hadi mengaku hartanya tersebut berasal dari pemberian orang tua dan kerabat. Termasuk di dalamnya tanah di Los Angeles, AS. Saat itu dia menegaskan harta itu bukan berkaitan dengan suap atau gratifikasi.

KPK Pernah Kerahkan Tim Khusus Teliti Harta Hadi saat 2010
KPK membentuk tim khusus untuk menelaah harta kekayaan yang dilaporkan Hadi di LHKPN 2010. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Haryono Umar saat itu. Haryono menjelaskan KPK perlu mengklarifikasi harta Hadi terutama menyangkut hibah. Tim yang bergerak adalah dari jajaran Direktorat LKHPN.

Mantan Dirjen Hadi Purnomo Ditangkap KPK Karena Kasus Pajak Bank BCA Senilai 5,7 Triliun


Ketua BPK, Hadi Poernomo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pajak PT Bank BCA. Hadi disangka telah melakukan beberapa perbuatan semasa menjabat sebagai Dirjen Pajak hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kasus ini berawal pada 17 Juli 2003 saat Bank BCA mengajukan keberatan pajak atas transaksi Non Perfomance Loan (NLP) senilai Rp 5,7 triliun kepada Direktur PPH. Bank BCA keberatan dengan nilai pajak yang harus dibayar karena nilai kredit macet mereka mencapai Rp 5,7 triliun.

“Direktorat PPH melakukan pengkajian dan penelahaan kurang lebih setahun, 13 maret 2004 direktur PPH mengirim surat pengantar risalah keberatan langsung pada Dirjen pajak yang berisi telaah dan kesimpulan. Kesimpulan itu langsung ditujukan berupa surat pengantar risalah keberatan. Adapun hasil telaahnya berupa kesimpulan bahwa permohonan keberatan wajib pajak PT BCA ditolak,” ujar ketua KPK, Abraham Samad di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (21/4/2014).

Namun, Hadi Purnomo yang saat itu duduk sebagai Dirjen Pajak pada 17 Juli 2004 mengirim nota dinas kepada Direktur PPH. Dalam nota dinas tersebut ditulis bahwa supaya Direktur PPH merubah kesimpulan yang semula dinyatakan menolak diubah menjadi menerima seluruh permohonan PT Bank BCA. Padahal, jatuh tempo pembayaran pajak PT Bank BCA jatuh pada tanggal 18 Juli 2004. “Kemudian saudara HP (Hadi Poernomo) mengeluarkan SKPN, tanggal 18 Juli 2004 yang memutuskan menerima seluruh permohonan wajib pajak, sehingga tidak ada cukup waktu bagi Dirjen PPH untuk menelaah,” jelas Abraham.

“Selanjutnya saudara Hadi Purnomo selaku Dirjen Pajak yang saat ini menjabat ketua BPK, mengabaikan adanya fakta materi keberatan yang sama oleh bank BCA diajukan oleh bank lain tapi ditolak, di sinilah duduk persoalan kasus tersebut,” imbuh Abraham. Masalah lain adalah tahun pajak yang dibebankan kepada Bank BCA adalah tahun 1999. Namun, BCA baru mengirimkan surat keberatan pada 2003.

Terkait hal ini, KPK masih mendalami ada tidaknya penerimaan yang diterima oleh Hadi Poernomo yang telah menguntungkan Bank BCA. Namun, terkait perbuatan Hadi Poernomo, negara dirugikan sekitar Rp 375 miliar. “Tahun pajaknya 1999 tapi baru diajukan 2003-2004. Jadi ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang sebagai Dirjen Pajak,” ungkap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di tempat yang sama.

Ketua BPK nonaktif, Hadi Purnomo, telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus permohonan pajak BCA. Hadi mengaku tak menduga dia ditetapkan menjadi tersangka. “Saya tak menduga apa-apa,” kata Hadi saat keluar Gedung BPK, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Senin (21/4/2014). “Jangan menduga apa-apa,” tepis Hadi terhadap pertanyaan wartawan yang mencoba mengaitkan kasus yang membelitnya dengan kasus Bank Mutiara.

Hadi mengaku tak tahu penetapan statusnya itu sebelum melihat berita di televisi bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. “Saya tahu lewat pemberitaan di TV,” katanya. Ketika diberondong bermacam pertanyaan oleh wartawan, Hadi hanya mengulang-ulang jawaban bahwa dirinya tidak menduga apapun. Dirinya akan mengikuti proses hukum KPK. “Saya akan mengikuti proses hukum yang akan dilakukan KPK,” ujar Hadi.

Hadi yang mengenakan kemeja batik ungu tak menghentikan langkah pelannya menuju luar gedung, meski sekitar 10 wartawan mengharap keterangan lebih panjang keluar dari mulutnya. Akhirnya, Hadi yang tadi siang baru saja lepas jabatan ini beringsut masuk mobil. Hadi keluar meninggalkan Gedung BPK menggunakan mobil Toyota Crown hitam bernomor polisi B 1059 RFS. Ruangannya yang berada di lantai 18 gedung ini, menurut salah seorang petugas, belum sepenuhnya selesai dibereskan. “Belum diberesin semuanya, cuma sebagian, lagi proses,” tutur seorang petugas yang mengiringi Hadi keluar dari gedung.

Ketua BPK Hadi Poernomo sudah ditetapkan jadi tersangka kasus pajak PT BCA karena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak 2002-2004. KPK masih mencari tahu apakah ada uang yang diterima oleh Hadi. “Apakah ada kick back? KPK fokus ke penyalahgunaan wewenang,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat jumpa pers di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (22/4/2014). Bambang berjanji akan terus menyelidiki segala kemungkinan yang ada. Namun soal kerugian negara sudah ada. KPK menduga ada kerugian negara sebesar Rp 375 miliar dalam penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Hadi Poernomo.

“Merugikan negara dan menguntungkan ke pihak lain,” lanjut Bambang Widjojanto.

Saat itu BCA pernah mengajukan keberatan pajak atas non-performance loan yang nilainya Rp 5,7 triliun. Hadi diduga menyalahi prosedur dengan menerima surat permohonan keberatan pajak BCA tersebut.Hadi Poernomo meletakkan jabatannya sebagai ketua BPK tepat di hari ulang tahunnya ke-67. Namun siapa sangka, di hari spesial ini pula Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan ‘hadiah’ yang tidak akan dilupakan Hadi seumur hidupnya yaitu status tersangka kasus pajak BCA.

Hadi lahir di Pamekasan 21 April 1947. Sebelum menjabat sebagi ketua BPK, Hadi menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak sejak tahun 2001. Jabatannya di masa lalu itulah yang membuatnya jadi tersangka. Pada tahun 2009, Hadi didapuk menggantikan Anwar Nasution sebagai ketua BPK. Informasi yang didapatkan detikcom, seremoni pelepasan jabatan Hadi di BPK memang sengaja dilakukan pada tanggal 21 April yang bertepatan juga dengan hari ultahnya. Seremoni itu dilakukan di Auditorium BPK, Gedung Tower BPK Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

“Hari ini, hari terakhir bagi saya di BPK. Saya sudah menjabat 4 tahun 6 bulan,” kata Hadi dalam salam perpisahannya di BPK. Pada kesempatan tersebut, Hadi bercerita tentang pencapaiannya sebagai ketua BPK. Ia berhasil mencetuskan pusat data dan e-audit. “Saya telah membuat berbagai langkah, khususnya e-audit. Itu dimulai sejak fit and proper test di DPR pada 9 September 2009. Saya menyampaikan pembentukan pusat data dan e-audit,” jelasnya.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Ketua BPK Hadi Poernomo menjadi tersangka kasus pajak BCA. Tindakan pidana yang dilakukan Hadi terkait pajak BCA dilakukannya saat dia menjabat sebagai Dirjen Pajak di 2002-2004.

Dalam jumpa pers Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyebutkan kalau dugaan penyalahgunaan uang negara dalam kasus ini mencapai Rp 375 miliar. “Ditingkatkannya sebuah kasus dari tahapan penyelidikan naik ke penyidikan,” kata Samad di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (21/4/2014). Samad menuturkan, duduk perkara kasus pidana yang dilakukan. Kasus ini terjadi sekitar tahun 12 Juli 2003. PT BCA Tbk saat itu mengajukan surat keterangan pajak transaksi non performance loan senilai Rp 5,7 triliun kepada direktorat PPH.

“Setelah surat itu diterima PPH, dilakukan kajian lebih dalam untuk bisa ambil satu kesimpulan dan hasil pendalaman, kurang lebih 1 tahun. Hasil surat keberatan yang diajukan BCA, diterima PPH, dikaji setahun. Pada 13 Maret 2004, Direktur PPH memberi surat pengantar risalah keberatan ke Dirjen Pajak yang berisi hasil telaah,” jelas Samad. Nah, hasil telaah itu, berupa kesimpulan bahwa permohonan wajib pajak BCA ditolak. Satu hari sblm jatuh tempo untuk memberi keputusan final kepada BCA pada 15 Juli 2004, Hadi selaku Dirjen Pajak justru memerintahkan keputusan yang bertolak belakang dengan hasil kajian.

“Dia perintahkan kepada Dirjen PPH dalam nota dinas tersebut dituliskan bahwa agar supaya mengubah kesimpulan. Agar menerima seluruh keberatan. Di situlah peran Dirjen Pajak. Surat ketetapan pajak nihil. Yang memutuskan menerima seluruh keberatan wajib pajak. Sehingga tidak ada waktu Direktorat PPH untuk memberikan tanggapan yang berbeda,” urai Samad. Kemudian, surat risalah dikirim ulang dan nota dinas Dirjen Pajak juga dikirim ulang.

“Selanjutnya, saudara HP selaku Dirjen Pajak, dan sekarang Ketua BPK mengabaikan adanya fakta materi keberatan sama BCA dengan bank lain. Ada bank lain yang punya permasalahan sama tapi ditolak tapi dalam kasus BCA, keberatannya diterima. Di sinilah duduk persoalannya. Oleh karena itu KPK temukan fakta dan bukti yang akurat dan berdasarkan itu, KPK adakan forum ekspos dengan Satgas Lidik dan seluruh pimpinan KPK sepakat menetapkan saudara HP selaku Dirjen Pajak 2002-2004 dan kawan-kawan dalam ketentuan UU Tipikor pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 jo pasal 55 ayat 1 ke-1,” tutup Samad.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapan tersangka Ketua BPK Hadi Poernomo dalam kasus pajak BCA. Dugaan pidana pajak yang dilakukan Hadi terkait posisi sebagai Dirjen Pajak pada 2002-2004 lalu. Potensi kerugian negara Rp 375 miliar.

Kebetulan hari ini bertepatan dengan pensiun Hadi dari jabatan Ketua BPK. Muncul pertanyaan kepada KPK, apakah penetapan tersangka dilakukan mengingat Hadi yang sudah pensiun? KPK tegas membantah. “Ini tak ada kaitan dengan proses pensiun,” kata juru bicara KPK Johan Budi di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (21/4/2014). Johan menegaskan, penetapan tersangka ini karena proses ekspos yang dilakukan pekan lalu. Diduga ada kerugian negara kala Hadi yang pada 2004 lalu menjabat sebagai Dirjen Pajak menerima keberatan BCA terkait kredit Rp 5,7 triliun. Padahal bank lain dalam kasus serupa ditolak.

“Kami telah menemukan dua alat bukti yang cukup,” tegas Johan.

KPK menjerat Hadi dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU TPK, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Namun Hadi belum dicekal KPK.KPK membuka kemungkinan menjerat tersangka lain di kasus pajak BCA dengan tersangka Hadi Poernomo. Diduga potensi kerugian negara Rp 375 miliar dalam kasus ini. Hadi pada 2004 lalu saat menjabat sebagai Dirjen Pajak mempengaruhi kesimpulan hasil tim Pajak agar menerima keberatan pajak BCA.

“Ini kan langkah awal, kemudian selanjutnya kita lakukan pendalaman lebih intensif supaya kita melihat ada tidak keterlibatan orang-orang lain misalnya dari pihak swasta dan lain-lain sebagainya,” jelas Ketua KPK Abraham Samad di sela-sela acara yang digelar Harian Republika di Djakarta Theatre di Jakarta, Senin (21/4/2014).

Menurut Samad, dalam penetapan tersangka KPK tak sembarangan. Mesti ada dua alat bukti yang ditemukan, termasuk ketika menetapkan Hadi sebagai tersangka. “Karena kita sudah menemukan 2 alat bukti, fakta-fakat serta dokumen-dokumen yang menunjang. Oleh karena itu kita menetapkan tersangka kepada beliau dan ini langkah awal. Dan kita akan kembangkan terus adanya pihak-pihak lain mungkin yang mempunyai keterkaitan,” jelas dia.

Lalu apakah Hadi sudah dicegah ke luar negeri? “Belum, karena sprindiknya baru hari ini. Kita keluarkan tanda tangannya,” tutup dia.

PNS Kaya Raya Setor 10 Milyar Rupiah Sehari


Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan kembali mengendus rekening mencurigakan milik seorang pegawai negeri pemerintah daerah di luar Pulau Jawa. Kali ini jumlah transaksinya tak tanggung-tanggung: Rp 1,3 triliun dalam lima tahun terakhir.

Ketua PPATK Muhammad Yusuf mengatakan si PNS ini transaksinya per hari ratusan juta rupiah. “Bahkan, dalam satu hari pernah sampai Rp 10 miliar dan disetor cash,” kata Yusuf di kantornya, pekan lalu. Menurut dia, uang yang disetor ke bank dalam bentuk dolar Singapura dengan pecahan 1.000-an dolar Singapora. ”Itu tidak lazim,” katanya. Asal-usul uang dolar tersebut belum diketahui. “Bisa Singapura atau Hongkong,” ujarnya. Uang dolar itu kemudian dikonversi ke rupiah dan dipindahbukukan ke rekening lain.

Setoran tunai dalam jumlah ratusan juta hingga miliaran rupiah ini, kata Yusuf, menarik perhatian penyidik. “Tidak ada bisnis yang untungnya harian diserahkan cash dalam jumlah itu. Kalau pun ada mingguan atau bulanan,” katanya.

Kecurigaan PPATK makin lengkap ketika lembaga tersebut menemukan aliran dari rekening PNS tersebut ke sejumlah pejabat atau penyelenggara negara yang lain. Namun, posisi pegawai tersebut juga tak signifikan. “Karena tidak penting maka perlu dicari tahu, apakah ada sponsor di balik itu,” kata Yusuf.

Yusuf menduga rekening mencurigakan ini diduga terkait dengan bisnis penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) dan people smuggling atau penyelundupan imigran gelap di daerah perbatasan. “Uang di rekeningnya sangat-sangat tidak lazim, unsual, dan berindikasi mencurigakan karena uang disetor secara cash,” kata dia.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menemukan transaksi mencurigakan milik Ajun Inspektur Polisi Labora Sitorus, anggota Kepolisian Resor Raja Ampat, Papua Barat, yang mencapai Rp 1,5 triliun. Labora yang didakwa menimbun bahan bakar minyak secara ilegal, membabat hutan secara ilegal, dan pidana pencucian uang, sudah divonis dua tahun penjara.

Kemenpan Tak Tahu Ada PNS Punya Rekening Rp 1,3 Triliun


Juru bicara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Herman Suryatman mengatakan, pihaknya belum menerima laporan soal pegawai negeri sipil yang memiliki rekening gendut hasil transaksi mencurigakan. “Laporan yang masuk ke kami paling soal pelanggaran disiplin, misalnya tindak asusila,” kata Herman ketika dihubungi Jumat, 18 April 2014.

Menurut Herman, indikasi tindak pidana akan ditangani oleh penegak hukum. Sedangkan persoalan disiplin akan ditangani pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk memberikan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. “Bisa hukuman disiplin ringan, sedang atau berat.”

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) kembali mengumumkan rekening gendut berisi Rp 1,3 triliun milik seorang pegawai negeri pemerintah daerah di luar Pulau Jawa. Dana itu diduga terkait dengan bisnis penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penyelundupan manusia di daerah perbatasan.

Kecurigaan PPATK makin lengkap ketika lembaga tersebut menemukan aliran dari rekening PNS tersebut ke sejumlah oknum penyelenggara negara yang lain. Sedangkan posisi pegawai tersebut tak signifikan dalam pemerintahan. “Maka perlu dicari tahu apakah ada sponsor di balik itu,” kata Ketua PPATK Muhammad Yusuf.

PPATK, menurut Yusuf, telah menyelidiki dan ditemukan bisnisnya hanya usaha penukaran uang asing. Maka PPATK segera berkoordinasi dengan Mabes Polri. “Polisi sudah bergerak,” katanya

Fuad Bawazier Jadi Saksi Pencucian Uang Adik Atut


Chaeri Wardana alias Wawan, adik Gubernur Banten Atut Chosiyah, ternyata pernah membeli aset milik Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Fuad Bawazier dan mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir. “Sekitar tujuh tahun lalu, Wawan beli aset dari saya dan Soetrisno Bachir,” kata Fuad setelah diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 14 April 2014. Menurut dia, aset itu berupa properti seluas 443 meter persegi di Jakarta Selatan.

Fuad menolak menyebutkan nilai aset yang dibeli oleh Wawan itu, namun dia sempat memberikan kisaran nilainya. “Pokoknya di bawah Rp 2 miliar,” ucap pria yang hari ini diperiksa sebagai saksi kasus pencucian uang Wawan tersebut. Karena aset sudah berada dalam penguasaan Wawan sejak jual-beli terjadi, Fuad tak merasa ada masalah jika KPK menyita aset tersebut. Yang jelas, ia kali ini diperiksa untuk membantu KPK. “Dalam rangka membantu KPK berburu aset Wawan,” ujar mantan Menteri Keuangan itu.

KPK menangkap Wawan pada 3 Oktober 2013 karena diduga menyuap Akil Mochtar, yang saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, terkait dengan sengketa pemilihan Bupati Lebak, Banten. Belakangan, kasus yang menjerat Wawan kian bertambah. Kasus tengah disidangkan di Pengadilan Korupsi, Jakarta. KPK juga menetapkan Wawan sebagai tersangka korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Tangerang Selatan. Bersama Atut kakaknya, Chaeri alias Wawan ditetapkan pula menjadi tersangka dugaan korupsi alkes Provinsi Banten 2011-2013. (Baca juga: Pengacara Adik Ratu Atut Isyaratkan Eksepsi)

Belakangan, KPK menjerat Wawan dengan sangkaan pencucian uang. Adik Atut itu dikabarkan memiliki puluhan aset tanah dan bangunan yang diduga hasil korupsi. Properti itu tersebar di Jakarta, Serang, Tangerang, Tangerang Selatan, Cianjur, Bandung, hingga Bali.

Ada pula stasiun pengisian bahan bakar umum, stasiun pengisian gas, apartemen, gerai karaoke, kapal pesiar, dan mobil mewah. KPK telah menyita puluhan aset bergerak Wawan, mulai dari motor besar, mobil mewah, hingga truk molen. Namun, KPK sejauh ini belum menyita aset tak bergerak Wawan. Kasus alkes dan pencucian uangnya masih disidik KPK.

Ketua DPP Partai Hanura Fuad Bawazier hari ini menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia datang untuk memberi keterangan terkait dengan kasus pencucian uang Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. “Pemeriksaan tambahan sebagai saksi kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) TCW,” ujar juru bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo melalui pesan singkat, Senin, 14 April 2014.

Namun, saat tiba di KPK, Fuad mengelak bahwa ia diperiksa untuk kasus Wawan. “Saya tidak diperiksa, mau bertemu orang,” ucapnya sembari bergegas masuk. “Nanti saya jelaskan semuanya,” ujarnya.

Belum jelas apa kaitan mantan Menteri Keuangan itu dengan kasus pencucian Wawan. Istri Wawan, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani, mengaku tak tahu perihal pemeriksaan Fuad tersebut. “Saya tidak tahu, silakan tanyakan ke penyidik,” ujarnya sebelum menjenguk Wawan di Rumah Tahanan KPK.

KPK menangkap Wawan pada 3 Oktober lalu karena diduga menyuap Akil Mochtar terkait dengan sengketa pemilihan Bupati Lebak. Belakangan, kasus yang menjerat Chaeri kian bertambah. KPK menetapkan Chaeri sebagai tersangka korupsi pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan. Bersama Atut, kakaknya, Chaeri alias Wawan ditetapkan pula menjadi tersangka korupsi alat kesehatan Provinsi Banten 2011-2013. Belakangan, KPK pun menjerat Wawan dengan sangkaan pencucian uang.

Adik Atut itu dikabarkan memiliki puluhan aset tanah dan bangunan yang diduga merupakan hasil korupsi. Properti itu tersebar di Jakarta, Serang, Tangerang, Tangerang Selatan, Cianjur, Bandung, hingga Bali. Ada pula stasiun pengisian bahan bakar umum, stasiun pengisian gas, apartemen, gerai karaoke, kapal pesiar, dan mobil mewah. KPK telah menyita puluhan aset bergerak Wawan, mulai dari motor besar, mobil mewah, hingga truk molen.

Atut Ancam Ungkap Aliran Duit ke Rano Karno


Gubernur Banten Atut Chosiyah, tersangka kasus suap pemilihan kepala daerah Lebak, Banten, mengancam akan membongkar aliran uang ke Rano Karno. Ancaman kepada wakilnya itu bakal diungkap Atut dalam sidang di pengadilan, yang diperkirakan dimulai pada Mei mendatang. “Beliau nanti sampaikan di persidangan,” kata pengacara Atut, Tubagus Sukatma, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 3 April lalu, Yayah Rodiah, petugas kasir keluarga Atut sekaligus tangan kanan Chaeri Wardhana alias Wawan, mengaku pernah mentransfer uang Rp 1,2 miliar kepada Rano. Pengakuan itu disampaikan Yayah ketika bersaksi untuk Chaeri, terdakwa kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah Lebak.Yayah mengaku tidak tahu alasan pemberian uang tersebut.

Rano telah membantah pernah menerima uang dari adik Atut itu. “Transfer dana sebesar Rp 1,2 miliar kepada saya pada November 2011 tidak pernah terjadi,” kata dia dalam siaran persnya pada 4 April lalu. Rano menantang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta KPK untuk membuktikan informasi tersebut. “Saya dapat memastikan, bukti-bukti itu tidak akan pernah bisa ditemukan karena memang transfer itu, sekali lagi, tidak pernah ada.”

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan penyidik akan mengembangkan keterangan Yayah Rodiah. Hal itu baru dilakukan setelah ada pertimbangan dalam putusan hakim. “Bahan (pengakuan Yayah Rodiah) itu pasti akan dijadikan dasar buat KPK,” ujarnya. Menurut Bambang, Rano sudah pernah dipanggil sebagai saksi dalam kasus Chaeri.

Adapun Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan lembaganya telah memiliki bukti awal soal tudingan aliran dana itu. “Nanti akan dikonfirmasi, walaupun dia (Rano) sudah membantah.”

Atut Chosiyah telah ditahan KPK sejak 20 Desember lalu. Dia dijerat atas kasus suap sengketa pemilihan bupati Lebak, yang melibatkan Akil Mochtar (ketika itu Ketua Mahkamah Konstitusi) dan adiknya, Chaeri Wardana. Baik Atut maupun Chaeri menjadi tersangka dalam perkara korupsi proyek alat kesehatan di Provinsi Banten.

Kasus Korupsi Videotron Milik Anak Menteri Syarief Hasan … Office Boy Jadi Tersangka


Kasus korupsi videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menuai banyak keganjilan. Kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tersebut menetapkan tiga tersangka di mana satu di antaranya seorang office boy PT Imaje Media Jakarta. Hendra Saputra, satu tersangka dalam kasus tersebut, kini berada di Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Cipinang. Dia merupakan office boy di perusahaan milik anak Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan. Tetapi entah bagaimana namanya bisa muncul menjadi seorang Direktur PT Imaje Media Jakarta dan dianggap menjadi orang yang bertanggungjawab atas kasus korupsi tersebut.

Berbincang dengan Tribunnews.com, pengacara Hendra Saputra, Ahmad Taufik menjelaskan kliennya sudah bekerja pada perusahaan Riefan Avran selama empat tahun. Tugasnya setiap hari adalah membersihkan kantor tempat Rivan bekerja, kemudian menjemput anak dan istri majikannya di apartemen untuk sekolah dan ke kantor. “Awalnya dia digaji Rp 800 ribu, belakangan gajinya naik menjadi Rp 1,2 juta,” ucap Ahmad melalui sambungan teleponnya, Rabu (26/3/2014).

Sebagai office boy, Hendra memang bekerja tidak melalui perusahaan outsorcing tetapi langsung bekerja pada perusahan Riefan yang berkantor di Fatmawati, Jakarta Selatan. Gajinya yang pas-pasan membuat Hendra memilih tinggal di kantor Riefan setiap hari kerja. “Karena rumahnya di Bogor, ia pulang hanya Sabtu Minggu saja. Bila pulang setiap hari gajinya bisa habis buat ongkos,” ungkapnya. Ahmad pun menceritakan bagaimana nama kliennya bisa tercantum dalam akte perusahaan PT Imaje Media Jakarta sebagai Direktur. Suatu ketika disodori sebuah akte untuk ditanda tangan. Ia tidak tahu akte yang ditanda tangannya tertera namanya sebagai direktur. Ia tidak membaca secara cermat karena diminta cepat untuk mengirimkan surat ke Kementrian. “Penandatanganan tersebut pun bukan dilakukan di depan notaris,” ucapnya.

Ada dua nama perempuan yang saat itu meminta Hendra menandatangan akte tersebut. Ketiga wanita tersebut dikatakan Ahmad dekat dengan Riefan. “Mereka sering rapat bertiga dengan Riefan,” ujarnya. Mengenai rekening atas nama Hendra yang dijadikan penampungan uang proyek pengadaan videotron tersebut, dikatakan Ahmad, kliennya saat itu diminta majikannya untuk membuka rekening atas nama Hendra sendiri. Tidak tahu tujuan pembuatan rekening tersebut. “Ia pura-pura menyuruh membuka rekening, tapi uangnya diambil oleh Riefan,” ucapnya.

Hendra Takut Dibunuh
Setelah kematian tersangka atas nama Hasnawi Bachtiar, Hendra mulai ketakutan bila akan bernasib sama dengan tersangka videotron lainnya yang meninggal tanpa sebab yang jelas. Meskipun tidak ada ancaman dari pihak-pihak tertentu, tetapi kematian Hasnawi Bachtiar mengganggu psikologisnya. “Sejak kematian tersangka Bachtiar, hal tersebut menimbulkan rasa takut kepada Hendra,” ucap Ahmad Taufik.

Bagaimana pun, Hendra merasa menjadi incaran pelaku sebenarnya dalam kasus tersebut untuk menghilangkan jejak. “Tentu dia takut karena pelaku sebenarnya bukan dia,” katanya. Di tengah ketakutannya kemudian, Hendra pun menghubungi keluarganya sampai akhirnya meminta bantuan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ahmad berharap, LPSK bisa secepatnya mengambil kliennya guna memberikan rasa aman. “Bila tidak segera diambil bisa berbahaya,” katanya.

Meskipun dilanda ketakutan, Hendra tetap bersikap seperti biasa di dalam tahanan. Ia makan makanan yang diberikan pihak Lapas karena tidak memiliki pilihan lain. “Makan tetap makan yang disediakan Lapas, karena memang tidak ada makanan lain di sana,” ungkapnya. Hendra menjadi tersangka korupsi kasus pengadaan videotron di Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Awalnya Hendra ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kemudian pada 26 Februari 2014 dipindah ke Rutan Cipinang.

Dalam kasus korupsi proyek senilai Rp 23,4 miliar ini kejaksaan menduga terjadi penyimpangan yang diduga dimainkan PT Imaje Media Jakarta perusahaan yang diduga milik Riefan Avran, putra Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan.
Dalam kasus ini negara telah dirugikan sebesar Rp 17 miliar, dan telah menetapkan 3 orang tersangka. Dua tersangka merupakan pejabat di Kemenkop dan UKM, mereka adalah Pejabat Pembuat Komitmen Hasnawi Bachtiar dan Anggota Panitia Lelang Kasiyadi, serta Hendra Saputra yang diangkat menjadi Direktur PT IMJ.

Tersangka Bachtiar merupakan tahanan Kejati DKI Jakarta yang dititipkan di Rutan Cipinang. Bachtiar yang notabene adik ipar Menkop dan UKM Syarif Hasan telah meninggal. Kematiannya pun menimbulkan kejanggalan. Bachtiar diduga tewas di Rutan Cipinang, namun dibantah oleh Kejati DKI Jakarta, bahwa dia meninggal dunia di Rumah Sakit Polri Keramat Jati karena sakit. Sebelumnya tersangka lainnya yakni Kasiyadi juga dikabarkan meninggal dunia.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan pihaknya takkan main-main dalam mensupervisi penyidikan dugaan korupsi pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Abraham engultimatum, pihaknya akan menindaklanjuti jaksa yang terindikasi ‘bermain’ saat menyidik kasus itu.

“Kalau dia (jaksa) main-main, dia 86, jaksanya yang kita tarik,” kata Abraham di KPK, Jakarta, Rabu (19/3/2014).
Adapun kasus itu tengah diselidiki di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dalam kasus tersebut, Kejati sudah menetapkan tiga tersangka yakni Hasnawi Bachtiar, pejabat pembuat komitmen di Kemenkop dan UKM, Hendra Saputra, office boy yang namanya dijadikan direktur PT Imaji Media, sera Kasiyadi, anggota panitia lelang. PT Imaji Media merupakan perusahaan milik Riefan Avrian, putra Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan. Namun, dia tak dijadikan tersangka kendati melakukan penipuan dengan menempatkan Hendra sebagai direktur.

Abraham pun menegaskan, tak takut buat mentersangkakan Riefan jika ditemukan dua alat bukti. “Kita nggak takut sama anak menteri,” imbuhnya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan pihaknya takkan main-main dalam mensupervisi penyidikan dugaan korupsi pengadaan videoton di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Abraham menyebut, jaksa yang main-main menyidik kasus itu akan ditindaklanjuti. “Kalau dia (jaksa) main-main, dia 86, jaksanya yang kita tarik,” kata Abraham di KPK, Jakarta, Rabu (19/3/2014). Kasus itu sendiri kini tengah diselidiki di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dalam kasus tersebut, Kejati sudah menetapkan tiga tersangka yakni Hasnawi Bachtiar, pejabat pembuat komitmen di Kemenkop dan UKM, Hendra Saputra, office boy yang namanya dijadikan direktur PT Imaji Media, sera Kasiyadi, anggota panitia lelang.

PT Imaji Media sendiri merupakan perusahaan milik Riefan Avrian, putra Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan. Namun, dia tak dijadikan tersangka kendati melakukan penipuan dengan menempatkan Hendra sebagai direktur. Abraham pun menegaskan, tak takut buat mentersangkakan Riefan jika ditemukan dua alat bukti. “Kita nggak takut sama anak menteri,” katanya.

Hasnawi Bachtiar, tersangka dugaan korupsi pengadaan videotron Kementerian Koperasi dan UKM, meninggal dunia di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. “Iya benar (Hasnawi Bachtiar, red) meninggal di RS Kramat Jati pada Selasa (18/3) malam,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Waluyo di Jakarta, Rabu.

Kendati demikian, ia menyebutkan pihaknya belum mengetahui penyebab meninggal dunianya tersangka tersebut.
Waluyo mengaku belum mendapatkan diagnosa penyakit yang diderita almarhum Hasnawi Bachtiar. Hasnawi Bachtiar terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit dari Rumah Tahanan (Rutan) Kejati DKI Jakarta setelah mengeluhkan gangguan kesehatan.

Dalam kasus itu, Kejati DKI Jakarta juga telah menetapkan Direktur PT Image Media Jakarta, Hendra Saputra sebagai tersangka. Hendra Saputra dijerat Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus itu terjadi pada tahun 2012 di Sekretariat Kemenkop dan UKM saat pengadaan dua unit videotron yang dimenangkan oleh perusahaan tersangka dengan harga Rp23,4 miliar. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan, yakni pemenang lelang sudah dikondisikan, harga terlalu tinggi nilainya, dan pekerjaan tidak dilakukan sesuai dengan kontrak. Selain itu, kata dia, jenis barang tidak sesuai dengan kontrak dan bahkan ada sebagian pekerjaan dilakukan secara fiktif. Akibatnya, keuangan negara dirugikan sebesar Rp17,114 miliar.