Category Archives: Korupsi

Jokowi Ngotot Pertahankan Tim Suskes Yang Terkait Kasus Korupsi


Pasangan calon presiden dan wakil presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo-Jusuf Kalla mempertahankan tim sukses yang terkait kasus korupsi. Juru bicara tim pemenangan Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, mengatakan anggota tim sukses tersebut baru sebatas dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Baru disebut (dalam dakwaan). Kalau ada yang bermasalah hukum dan menjadi tersangka, maka tidak kami masukkan dalam tim kampanye,” kata Hasto ketika dihubungi, Sabtu, 7 Juni 2014. Menurut dia, Jokowi-JK tetap komitmen memberantas korupsi.

Aggota tim sukses tersebut misalnya penggerak saksi dan koordinator wilayah Sulawesi Olly Dondokambey, koordinator wilayah Jawa Tengah Ganjar Pranowo, penasihat tim kampanye Muhaimin Iskandar, Penggerak Pemilih Idham Samawi, dan anggota Tim Ahli Rokhmin Dahuri.

Olly disebut menerima aliran dana proyek Hambalang sebesar Rp 2,5 miliar. Aliran dana kepada tim Bendahara Umum PDIP itu tertuang dalam surat dakwaan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng, serta Kepala Divisi Konstruksi PT Adhi Karya Teuku Bagus Mokhamad Noor.

Olly juga terseret kasus proyek e-KTP. Dalam proyek senilai Rp 6 triliun itu, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin mengatakan Olly selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPR menerima 1 juta Dolar Amerika. Masih menurut Nazar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga disebut menerima 500 ribu Dolar AS dalam proyek e-KTP. Menurut Nazar, duit itu diberikan kepada Ganjar selaku Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR.

Sedangkan Ketua DPD PDIP DIY sekaligus Ketua DPP Bidang Kaderisasi PDIP, Idham Samawi menjadi tersangka dalam kasus dana hibah Persatuan Sepak Bola Bantul (Persiba) senilai Rp 12 miliar. Mantan Bupati bantul dua periode itu telah mengembalikan duit sebesar Rp 11,6 miliar ke kas Pemda Bantul melalui Bank BPD DIY cabang Bantul. Bukti transfer penyerahan uang itu ter tanggal 6 Maret 2014.

Daftar Hitam Nama PNS Kasus Korupsi Dana Haji … Hingga Honorer Yang Kebagian 1,3 Milyar


Pusat Pelaporan dan Analisis Transkasi Keuangan menilai rekening mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu mencurigakan. Menurut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf, saat diwawancarai pada akhir pekan lalu, pihaknya sudah mengirimkan laporan hasil analisis (LHA) pejabat-pejabat Kementerian Agama, termasuk Anggito, ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut penelusuran, Anggito Abimanyu punya 14 rekening dan tujuh kartu kredit di delapan bank. Dana yang masuk sebagian karena posisi Anggito sebagai komisaris PT Telkom Indonesia. Dana lain berasal dari investasi, terutama di pasar modal. Dari PT Telkom, Anggito menerima total Rp 9 miliar selama 2004-2008.

Hasil penelisikan juga menyebutkan bahwa per Februari 2014, total asset liquid keluarga Anggito Abimanyu mencapai Rp 12,3 miliar dan US$ 79 ribu. Mutasi tertinggi terjadi pada 2008 dan 2009, masing-masing masuk lebih dari Rp 12 miliar. Tapi pada 2013 dan 2014, saat ia menjabat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, mutasi di rekeningnya menurun hingga Rp 7 miliar.

Yusuf tidak mau mengkonfirmasikan soal ini. Namun, menurut dia, “Jika kami kirim rekening ke penegak hukum, berarti ada yang mencurigakan (di rekening Anggito).” Kepada, Selasa lalu, Anggito mempersilakan penegak hukum mengusut aliran rekening dana haji ke setiap pejabat Kementerian Agama, tak terkecuali dirinya. “Kalau memang benar ada pegawai yang menerima uang haram, silakan diproses,” katanya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad memastikan lembaganya terus mengusut kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji yang telah menjerat Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka. Abraham mengatakan Komisi masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut, termasuk dugaan keterlibatan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu.

“Belum, masih ada yang harus didalami,” kata Abraham melalui pesan pendek, Ahad, 1 Juni 2014. Abraham menjawab desas-desus yang berkembang di kalangan wartawan ihwal kemungkinan Anggito bakal ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat. Pengembangan penyidikan kasus haji, menurut sumber, salah satunya mengarah ke Anggito Abimanyu. Menurut sumber ini, Anggito sempat mengembalikan sejumlah uang yang dia terima terkait dengan tugasnya sebagai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah kepada KPK. “Anggito mengembalikan uang senilai ratusan juta rupiah ke KPK ketika dia diperiksa di tahap penyelidikan,” kata sumber tersebut, Sabtu, 31 Mei 2014.

Selain soal duit tersebut, KPK juga sudah mengantongi informasi perihal modus para pejabat Kementerian Agama yang kerap memasukkan anggota keluarganya dalam rombongan haji. Anggito diduga mengikutkan istrinya, Arma Latief Abimanyu, dalam rombongan haji sebagai petugas haji–padahal Arma bukan petugas haji.

Informasi itu diperkuat pengakuan seorang warga negara Indonesia yang menjadi petugas haji di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, pada musim haji 2012-2013, yang melihat Arma Abimanyu dalam rombongan kementerian. “Istri Pak Anggito masuk sebagai petugas haji,” katanya, Selasa, 27 Mei 2014. Petugas yang menjadi koordinator bagasi para peserta haji selama 67 hari itu sempat dikenalkan kepada Arma sekaligus memastikan nama Arma ada dalam daftar rombongan.

Pada 22 Mei 2014, Menteri Suryadharma resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 yang menelan anggaran Rp 1 triliun. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada waktu yang sama, penyidik KPK menggeledah ruang kerja Anggito di lantai satu gedung utama Kementerian Agama. Selain setumpuk dokumen, telepon seluler milik Anggito disita penyidik.

Pada 30 Mei 2014, Anggito mundur dari jabatan dirjen, menyusul Surya yang lebih dahulu mundur dari jabatan menteri pada 28 Mei 2014. Pelaksana Tugas Menteri Agama, Agung Laksono, mengatakan Anggito mundur dengan alasan ingin serius menghadapi masalah hukum yang kemungkinan menjerat bekas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan itu. Anggito tak mau bicara saat dimintai konfirmasi. Ketika berpapasan di lantai lima dan lantai dua gedung utama Kementerian Agama, Anggito tak menjawab pertanyaan yang diajukan. Ditunggui di depan rumah dinasnya di Jalan Cemara Nomor 42, Menteng, Jakarta Pusat, pada 30 Mei 2014 hingga tengah malam pun Anggito tak menampakkan diri.

Anggito Abimanyu pernah diperiksa penyelidik KPK pada 19 Maret 2014. Setelah diperiksa, dia mengaku dimintai konfirmasi penyelidik ihwal prosedur pelayanan haji. “KPK memperlihatkan bukti-bukti yang janggal selama musim haji 2010-2011,” katanya seusai pemeriksaan. Ketika ditanya soal boleh-tidaknya pejabat atau keluarga pejabat pergi haji gratis, Anggito menjawab tak boleh. “Ini bertanya soal siapa? Istri saya tidak ikut rombongan.”

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama mencatat 116 pegawai yang masuk daftar hitam. Dua belas di antaranya adalah pegawai negeri sipil Kementerian Agama yang diduga tersangkut kasus pelaksanaan haji. Salah satunya pegawai rendahan di Kementerian Agama berinisial HWH. Ketika diperiksa Inspektorat Jenderal, HWH mengakui telah menerima uang Rp 1,3 miliar dari sebuah perusahaan perjalanan haji. Dia kemudian mengklaim mengembalikan Rp 800 juta kepada perusahaan itu. Tapi Inspektur Jenderal Kementerian Agama Mochammad Jasin tidak mempercayai pengakuan itu. “Bukti pengembaliannya tidak ada,” kata Jasin, akhir pekan lalu.

Menurut Jasin, ada yang janggal ihwal pengakuan HWH tersebut. “Kalau dikembalikan Rp 800 juta kan masih sia Rp 400-500 juta. Katanya itu fee. Kalau enggak jadi transaksi kok ada fee, itu kan bohong,” kata Jasin. Sebelumnya, menurut Anggito Abimanyu, yang baru saja mundur dari jabatan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, HWH termasuk pemegang uang muka (PUM) yang kerap memakai rekening pribadi. “Kegiatannya Senin, uangnya cair Jumat. Uangnya mau dikemanakan coba. Kan disimpan,” kata Anggito. Dia bahkan mengklaim, sejauh pemeriksaan Inspektorat Jenderal, tindakan PUM itu tidak mengandung unsur korupsi, meski rekeningnya dikategorikan liar.

Tapi pernyataan ini langsung dibantah oleh Jasin. “Itulah makanya kalau masih ada dugaan melindungi staf yang berbuat menyimpang maka enggak akan beres. Itu artinya membiarkan penyakit itu tetap bercokol di situ,” katanya. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama mencatat 116 pegawai yang masuk daftar hitam. Dua belas diantaranya adalah pegawai negeri sipil Kementerian Agama yang diduga tersangkut kasus urusan haji.

Salah satu dari 12 orang itu adalah pegawai honorer bernama Ferari. Pegawai tidak tetap ini tercatat melakukan penarikan dalam jumlah yang cukup signifikan, yakni Rp 1,4 miliar. Penarikan yang dilakukan Ferari dari rekening haji terjadi dua kali, yakni pada 10 Maret 2010 dan 8 Februari 2011. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jasin enggan berkomentar soal transaksi itu. Menurut Jasin, Ferari masih punya hubungan kerabat dengan salah satu pejabat eselon III setingkat kepala bagian di Direktorat Jenderal Haji dan Umrah.

Adapun menurut Anggito Abomanyu, yang baru saja mundur dari jabatan Direktor Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Ferari termasuk pemegang uang muka (PUM) yang kerap memakai rekening pribadi. “Kegiatannya Senin, uangnya cair Jumat. Uangnya mau dikemanakan coba. Kan disimpan,” kata Anggito. Dia bahkan mengklaim, sejauh pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, tindakan para bendahara itu tidak mengandung unsur korupsi, meski rekeningnya dikategorikan “liar”.

Namun pernyataan ini langsung dibantah Jasin, “Itulah, makanya kalau masih ada dugaan melindungi staf yang berbuat menyimpang, enggak akan beres itu, artinya membiarkan penyakit itu tetap bercokol di situ,” tuturnya. Nama mantan Direktur Jenderal Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu mencuat setelah dikaitkan dengan kasus penyelenggaraan haji yang telah menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka. Anggito disebut tengah dibidik KPK karena diduga memberikan fasilitas gratis kepada sedikitnya 25 anggota rombongan calon haji pada Oktober 2012.

Belakangan, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf, saat diwawancarai pada akhir pekan lalu, mengatakan sudah mengirimkan laporan hasil analisis (LHA) pejabat-pejabat kementerian kepada KPK. LHA Menteri Agama Suryadharma, Anggito, hingga pejabat kementerian lain telah dikirimkan. Hasilnya, kata dia, ada indikasi yang mencurigakan dalam rekening akademikus Universitas Gadjah Mada yang pernah terlibat kasus dugaan plagiat tersebut. “Jika kami kirim rekening ke penegak hukum, berarti ada yang mencurigakan (di rekening Anggito), ” kata Yusuf.

Tapi ia menolak menyebut maksud “mencurigakan” itu. “Saya tak bisa jawab, takut berdosa. Pokoknya, kami memberi input kondisi keuangan yang bersangkutan. Nanti penyidik KPK yang bertanya kepada dia: ada setoran sekian ke rekeningnya itu dari mana, untuk kepentingan apa,” kata Yusuf. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Sekretaris Kementerian Agama Abdul Wadud Kasyful Anwar. Abdul bakal diperiksa dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013 yang menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sebegai tersangka.

Selain Abdul, Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Amir Ja’far dan bekas Kepala Bagian Tata Usaha Saefudin A. Syafi’i juga dipanggil KPK. “Ada tiga saksi yang dipanggil hari ini terkait kasus haji. Ketiganya direncanakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SDA,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Senin, 2 Juni 2014.

Pada 22 Mei 2014, Menteri Suryadharma resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 yang menelan anggaran Rp 1 triliun. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada 30 Mei 2014, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Anggito Abimanyu mundur dari jabatannya, menyusul Surya yang lebih dahulu mundur dari jabatan menteri pada 28 Mei 2014.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan kasus haji erat kaitannya dengan pelanggaran etika profesi. “Memprioritaskan orang tertentu untuk ikut dalam rombongan haji, padahal orang itu tak berhak, tentu saja salah. Dalam etika profesi penyelenggara negara, jangan mencampuri urusan pekerjaan dengan keuntungan sendiri,” katanya.

Daftar Kekayaan Udar Pristono Yang Bernilai 26 Milyar Rupiah


Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bus Transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) di Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada 2013. Lantas, berapa harta kekayaan Udar yang menjadi pegawai negeri sipil sejak 1986 ini?

Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dikumpulkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Udar Pristono sudah melaporkan harta kekayaannya sebesar Rp 26 miliar dan US$ 5.000 pada Juli 2012. Nilai total harta kekayaan Udar itu naik sekitar 50 persen atau Rp 8,4 miliar dibandingkan dengan laporan harta tahun 2010. Pada 2010, total aset yang dimiliki Undar sekitar Rp 17,6 miliar dan US$ 3.000.

Udar tercatat memiliki sejumlah harta tidak bergerak berupa lahan serta bangunan yang tersebar di Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Harga lahan dan bangunan yang dimiliki udar itu naik sangat signifikan. Pada 2010, harga lahan dan bangunan bernilai Rp 13 miliar, sedangkan pada 2012 sekitar Rp 21 miliar. Sebagian besar tanah dan bangunan milik Pristono diperoleh dari warisan.

Selain itu, Udar Pristono memiliki harta bergerak berupa kendaraan mewah. Dia tercatat memiliki satu sepeda motor Honda Gold Wing senilai Rp 200 juta dan dua Toyota Fortuner yang masing-masing nilainya sekitar Rp 290 juta. Udar juga mengoleksi logam mulia dan batu mulia senilai Rp 270 juta.

Aset Udar lainnya yang tergolong besar berupa giro dan setara kas lainnya. Pada 2010, nilai giro dan setara kas yang dilaporkan Udar sekitar Rp 3 miliar dan US$ 3.000. Nilai giro dan setara kas lainnya ini bertambah sekitar Rp 800 juta dan US$ 2.000 dibanding pada 2012. Jadi, total giro dan setara kasnya mencapai Rp 3,8 miliar dan US$ 5.000 . Udar Pristono ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait dengan kasus pengadaan bus Transjakarta asal Cina tahun anggaran 2013. Dia dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi lantaran dituding memperkaya diri sendiri.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang juga tersangka kasus bus Transjakarta berkarat, Udar Pristono, dijadwalkan diperiksa hari ini oleh Kejaksaan Agung. “Jadwal pemeriksaan Udar Pristono di Kejaksaan Agung hari ini,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi, Kamis, 22 Mei 2014.

Selain Udar, Kejaksaan Agung juga akan memeriksa Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Prawoto. Mereka bersama-sama ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan 656 bus Transjakarta senilai Rp 1 triliun tahun anggaran 2013.

Ini berarti kali kedua pemeriksaan bagi Udar. Menurut dia, pemeriksaan bakal dimulai pukul 09.00 WIB. Namun waktunya bisa molor, tergantung waktu kedatangan tersangka. Udar yang dikonfirmasi terkait dengan kesediaannya hadir untuk diperiksa hanya merespons lewat pesan singkat berupa link ke sebuah berita tentang dirinya yang kecewa pada Gubernur DKI Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama.

Satu orang lagi yang diperiksa hari ini terkait dengan kasus tersebut adalah Andreas Eman, Kepala Subbagian Umum Dinas Perhubungan Pemprov DKI. Dia berstatus sebagai saksi.

Jokowi Tolak Bertanggung Jawab Soal Pengadaan Bus TransJakarta Yang Berkarat


Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo enggan dianggap harus bertanggung jawab dalam kasus TransJakarta yang menyeret mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono. “Yang tanggung jawab siapa? Ini sudah masuk wilayah hukum. Saya enggak mau ikut campur,” ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (19/5/2014). Jokowi yang masih mengemban jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan memang kebijakan turun dari Gubernur. Namun masalah penyimpangan, ia mengatakan itu diluar tanggung jawabnya.

Sebab, yang melaksanakan kebijakan yaitu pengguna anggaran, yaitu Kepala Dinas terkait. “Yang namanya kebijakan semuanya pasti Gubernur,” kata Jokowi. Seperti diberitakan sebelumnya, Udar Pristono menyebut penyelewengan yang terjadi dalam proyek itu bukan hanya menjadi tanggung jawabnya, namun juga tanggungjawab Jokowi sebagai gubernur DKI. Sementara, Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan meski Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak terkait langsung dalam kasus bus TransJakarta, namun perlu didengarkan keterangannya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, dipastikan Joko Widodo atau Jokowi mengetahui pengadaan bus tersebut.

“Oleh karena itu, maka mereka semua diperiksa. Bagaimana dengan Gubernur? Gubernur umumnya secara normatif, tidak terlibat dalam proses pencairan anggaran. Tapi tidak mungkin dia tidak mengetahui proyek itu,” ujar Margarito. Menurut Margarito, berdasarkan aturan pengelolaan keuangan negara, maka ada beberapa pihak yang tak bisa terpisahkan dari kegiatan pengadaan atau belanja barang. Pihak-pihak yang dimaksud Margarito yaitu Sekda, Kabiro Keuangan, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan panitia pelaksana teknis kegiatan.

Dengan terkaitnya beberapa pihak di lingkungan Pemprov DKI, Jokowi selaku Gubernur DKI pun perlu diperiksa untuk memastikan apakah mantan Walikota Solo tersebut sudah melaksanakan kewajiban hukumnya yakni pengendalian internal. “Pada titik itu maka Gubernur harus mengendalikan pelaksanaan proyek itu. Dalam kasus bus Transjakarta, Gubernur perlu diperiksa untuk memastikan apakah dia melakukan kewajiban hukumnya berupa pengendalian internal atau tidak. Itu penting memastikan keadilan dalam kasus ini,” kata Margarito.

Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan meski Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak terkait langsung dalam kasus bus TransJakarta, namun perlu didengarkan keterangannya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, dipastikan Joko Widodo atau Jokowi mengetahui pengadaan bus tersebut. “Oleh karena itu, maka mereka semua diperiksa. Bagaimana dengan Gubernur? Gubernur umumnya secara normatif, tidak terlibat dalam proses pencairan anggaran. Tapi tidak mungkin dia tidak mengetahui proyek itu,” ujar Margarito, Rabu (13/5/2014).

Menurut Margarito, berdasarkan aturan pengelolaan keuangan negara, maka ada beberapa pihak yang tak bisa terpisahkan dari kegiatan pengadaan atau belanja barang. Pihak-pihak yang dimaksud Margarito yaitu Sekda, Kabiro Keuangan, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan panitia pelaksana teknis kegiatan. Dengan terkaitnya beberapa pihak di lingkungan Pemprov DKI, Jokowi selaku Gubernur DKI pun perlu diperiksa untuk memastikan apakah mantan Walikota Solo tersebut sudah melaksanakan kewajiban hukumnya yakni pengendalian internal.

“Pada titik itu maka Gubernur harus mengendalikan pelaksanaan proyek itu. Dalam kasus bus Transjakarta, Gubernur perlu diperiksa untuk memastikan apakah dia melakukan kewajiban hukumnya berupa pengendalian internal atau tidak. Itu penting memastikan keadilan dalan kasus ini,” kata Margarito. Dalam kasus ini, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus pengadaan bus TransJakarta dan angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta (APTB) senilai Rp 1,5 triliun. Selain Udar Pristono, Kejaksaan Agung juga menetapkan Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Prawoto karena memberikan rekomendasi syarat yang harus dipenuhi dalam pengadaan moda transportasi itu.

“Tim Penyidik kembali menambah jumlah 2 (dua) Tersangka kembali mengingat terdapat bukti permulaan yang cukup adanya perbuatan tidak pidana korupsi tersebut dilakukan secara bersama-sama,” kata Kepala Pusat Penenrangan Hukum Kejagung, Setia Untung Arimuladi, Senin (12/5). Dia mengatakan bahwa penetapan Udar Pristono berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 32/F.2/ Fd.1/05/2014, tanggal 09 Mei 2014. Sedangkan, penetapan Prawoto berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 33/F.2/ Fd.1/05/2014, tanggal 09 Mei 2014.

Pristono sendiri sudah dua kali menjalani pemeriksaan oleh penyidik pada 7 April 2014 dan 9 Mei 2014. Pada pemeriksaan akhir, Pristono diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka lainnya yaitu DA dan ST. Sebelumnya, pada 24 Maret 2014 lalu, Kejagung menetapkan DA, Mantan Sekertaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 25/F.2/Fd.1/03/2014, tanggal 24 Maret 2014.

Sedangkan, ST, staff Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 26/F.2/Fd.1/03/ 2014, tanggal 24 Maret 2014.

Seorang Polisi Ditahan Bareskrim Karena Tolak Lakukan Korupsi Senilai 7 Milyar


Bareskrim Polri akhirnya buka suara soal isu kriminalisasi Kompol AS yang tolak uang suap Rp 7 miliar. Versi Bareskrim Polri, Kompol AS terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang karena campur tangan terhadap penyerahan dan pengubahan sertifikat milik Kinghu kepada pihak swasta. Bahkan Kompol AS juga dituduh memaksa Kinghu memberikan sertifikat dengan imbalan penangguhan penahanan.

“KH (Kinghu) ini ditahan, kemudian yang bersangkutan mengajukan penangguhan ke penyidik tetapi tersangka meminta sertifikat hak milik atas nama istri KH berupa sertifikat Kelurahan Batu Nunggal, Bandung,” kata Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Djoko Poerwanto di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (19/5).

Djoko menuturkan Kompol AS bersama pihak swasta serta BPN Bandung mengubah sertifikat tanah dari yang bernomor 1107 menjadi berubah kepemilikannya dengan sertifikat bernomor 4073. “Kondisi terpaksa untuk mengajukan penangguhan. Penangguhan itu ada syarat adalah orang dan sertifikat, tidak seperti penangguhan orang dan uang (sesuai ketentuan),” sambung dia.

Akibat ikut campurnya Kompol AS terhadap kasus tanah yang bukan tanggung jawabnya, AS di jerat dengan pasal 12 huruf e dan atau pasal 10 huruf a UU Nomor 13 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri atau dengan sengaja menggelapkan akta yang dikuasai karena jabatannya,” terang Djoko.

Bareskrim menegaskan tindakan Kompol AS yang menjembatani pihak swasta dan King Hu adalah salah. Apalagi kasus swasta dan King hu tidak terkait dengan kasus yang sedang ditangani Kompol As. “Apapun istilah bekerja ada norma yang dibatasi kewenangan, hak, kewajiban berkaitan dengan ada hubungan menangani tidak ada hubungan menjembatani punya batasan, kewenangan itu (Kompol AS) terlampaui, hak kewajiban harus seimbang,” tuturnya.

Sebelumnya menurut versi Kompol AS, penangguhan penahanan dilakukan karena kondisi kesehatan King Hu yang memburuk. Dia pun mengaku hanya bermaksud baik menghubungkan pihak swasta (Edwin) selaku pemilik tanah sah kepada King Hu.

“Saya kumpulkan semua pihak tersebut, akhirnya King hu menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Edwin dengan sukarela. King Hu ini mafia tanah. Ada semua bukti-buktinya,” tutur Kompol AS. Penyerahan itu tak sepenuhnya sukarela, King Hu melobi Kompol AS dengan iming-iming uang Rp 7 miliar jika sertifikat tanah di Bandung itu kembali kepadanya.

Kompol AS menolak. Namun, King Hu berhasil melobi atasan Kompol AS dengan dijanjikan uang miliaran itu. “Saya tidak mungkin melakukan itu, saya enggak mau Rp 7 miliar. Tiba-tiba atasan saya Kombes U bilang sudah balikin sertifikatnya, katanya kita bagi 50:50 tapi saya diam saja,” jelas dia.

Suap itu diketahui oleh keluarga Atang. Setelah beberapa lama, Kompol AS dinyatakan sebagai tersangka.

Daftar Kekayaan Sutan Bhatoegana Yang Jadi Tersangka KPK


Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Demokrat, Sutan Bhatoegana, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Lantas, seberapa besar kekayaan anggota parlemen yang gagal duduk lagi di kursi parlemen periode 2014-2019 itu?

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dikumpulkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Sutan diketahui melaporkan kekayaan senilai Rp 2,48 miliar pada 30 November 2009. Nilai total harta kekayaan Sutan itu naik sekitar 23 persen atau Rp 470 juta dari laporan pertama Sutan ke KPK pada 29 Desember 2003.

Sutan tercatat memiliki sejumlah tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, Bogor, dan Yogyakarta. Ia mengaku menjual sejumlah aset sehingga nilainya menyusut dari Rp 1,65 miliar di 2003 menjadi Rp 1,12 miliar pada 2009.

Lazimnya, harga tanah dan bangunan terus naik tiap tahun. Namun, Sutan mengaku tanah dan bangunan seluas 149 m2 dan 48 m2 di Kota Bogor miliknya malah jatuh nilainya. Dari Rp 250 juta di 2003 turun ke Rp 170,08 juta pada 2009.

Perubahan signifikan terlihat pada kepemilikan mobil. Tahun 2003, Sutan cuma punya Mercedes Benz bikinan 1994 dan Mitsubishi Kuda tahun 2000. Nilai jual kedua mobil itu hanya Rp 225 juta. Enam tahun kemudian, Sutan mencatatkan dua mobil tua itu dijual. Adapun tiga mobil baru dimilikinya, yakni Toyota Alphard, Mitsubishi Grandis, dan Toyota Kijang yang bernilai total Rp 870 juta. Pada 2003, Sutan hanya memiliki giro dan uang kas sebesar Rp 50 juta. Sedangkan tahun 2009, ia mengaku nilainya melesat jadi Rp 145,03 juta dan US$ 15 ribu.

Sutan dijerat dengan Pasal 12 a atau b, atau Pasal 11, atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu Kitab UU Hukum Pidana. “SB (Sutan Bhatoegana) diduga menerima hadiah atau janji terkait jabatan dan fungsinya sebagai anggota DPR,” kata Johan.

Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Sutan Bhatoegana, Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara-perubahan pada tahun anggaran 2013 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sutan menjadi tersangka setelah penyidik KPK mengembangkan kasus dugaan korupsi di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Dalam kasus ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sudah memvonis bekas Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini dengan hukuman 7 tahun penjara. “Telah ditemukan sedikitnya dua bukti permulaan yang cukup dan disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka SB,” kata juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, di gedung kantornya, Rabu, 14 Mei 2014.

Sutan dijerat dengan Pasal 12 a atau b, atau Pasal 11, atau Pasal 12 B, Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu Kitab UU Hukum Pidana. “SB (Sutan Bhatoegana) diduga menerima hadiah atau janji terkait jabatan dan fungsinya sebagai anggota DPR,” kata Johan. Komisi Pemilihan Umum hari ini, Rabu, 14 Mei 2014, melansir hasil perhitungan kursi partai peserta pemilu legislatif 2014. Dari perhitungan ini, Komisi juga memastikan nama-nama calon legislator yang melenggang menuju gedung DPR Senayan.

Salah satu anggota DPR yang kembali mencalonkan diri dan dipastikan tidak lolos sebagai anggota Dewan periode 2014-2009 adalah Sutan Bhatoegana, calon legislator Partai Demokrat daerah pemilihan Sumatera Utara 1. Dari dapil itu, ada sepuluh caleg yang lolos menuju ke Senayan. Partai Demokrat hanya mendapat satu kursi, yang diisi oleh Ruhut Poltak Sitompul.

Bukan hanya tak lolos ke Senayan, hari ini kabar buruk bagi Sutan juga datang dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, yang resmi menetapkan Sutan Bhatoegana, Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara-perubahan tahun anggaran 2013 di Kementerian Energi. Kasus ini merupakan pengembangan kasus suap mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini.

Sebelumnya, sejumlah saksi di persidangan Rudi mengungkapkan Sutan menerima dana US$ 200 ribu dari Widodo Ratanachaitong, pemilik PT Kernel Oil Private Limited Indonesia, yang dititipkan ke Rudi. Duit itu diserahkan Rudi melalui pelatih golfnya, Deviardi, kemudian diserahkan ke Sutan melalui anggota Komisi Energi yang juga politikus Demokrat, Tri Yulianto.

KPK menduga duit itu diberikan terkait dengan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara-perubahan tahun anggaran 2013 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ketika diperiksa KPK dan menjadi saksi di persidangan Rudi, keduanya membantah menerima duit yang merupakan tunjangan hari raya itu.

Daftar Harta Kekayaan Hadi Poernomo Mantan Dirjen Pajak Senilai 38,8 Milyar


Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo, memiliki puluhan bidang tanah yang tersebar di Lampung hingga berbagai wilayah di Jakarta. Bahkan mantan Dirjen Pajak yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka ini juga punya tanah dan rumah di Los Angeles, Amerika Serikat. Dalam berkas LHKPN yang dilihat detikcom, Selasa (22/4/2014), Hadi Poernomo tercatat terakhir kali meng-update harta kekayaannya pada tanggal 9 Februari 2010 silam. Saat itu total kekayaannya mencapai Rp 38,8 miliar. Sebelumnya, Hadi juga sudah melapor ke KPK pada 14 Juni 2006 lalu. Di situ kekayaan Hadi ‘baru’ mencapai Rp 26,625 miliar.

Berikut adalah daftar kekayaan Hadi. Asetnya paling banyak berbentuk tanah yang ada mulai dari Lampung, Bekasi hingga sejumlah kawasan di Jakarta. Namun tanah terluasnya ada di Depok.

  1. Tanah dan Bangunan seluas 60 meter persegi dan 160 meter persegi di Los Angeles, Amerika Serikat.
  2. Tanah seluas 2.285 meter persegi di Kabupaten Tanggamus, Lampung.
  3. Tanah seluas 1.107 meter persegi di Kabupaten Tanggamus, Lampung
  4. Tanah seluas 3.034 meter persegi di Kabupaten Tanggamus, Lampung.
  5. Tanah seluas 547 meter persegi di Kabupaten Tanggamus, Lampung.
  6. Tanah seluas 3.405 meter persegi di Kabupaten Tanggamus, Lampung.
  7. Tanah dan bangunan seluas 668 meter persegi dan 668 meter persegi di Jakarta Selatan.
  8. Tanah dan bangunan seluas 315 meter persegi dan 150 meter persegi di Jakarta Barat.
  9. Tanah dan bangunan seluas 11.150 meter persegi dan 300 meter persegi di Depok.
  10. Tanah dan bangunan seluas 233 meter persegi dan 100 meter persegi di Jakarta Barat
  11. Tanah dan bangunan seluas 135 meter persegi dan 160 meter persegi di Jakarta Barat.
  12. Tanah seluas 1.000 meter persegi di Jakarta Barat.
  13. Tanah seluas 2.900 meter persegi di Jakarta Barat.
  14. Tanah seluas 19 meter persegi dan 119 meter persegi di Jakarta Selatan.
  15. Tanah dan bangunan seluas 19 meter persegi dan 118 meter persegi di Jakarta Selatan.
  16. Tanah seluas 19 meter persegi dan 119 meter persegi di Jakarta Selatan.
  17. Tanah seluas 19 meter persegi dan 118 meter persegi di Jakarta Selatan.
  18. Bangunan seluas 149 meter persegi di Jakarta Selatan.
  19. Bangunan seluas 123 meter persegi di Jakarta Selatan.
  20. Tanah dan bangunan seluas 429 meter persegi dan 326 meter persegi di Jakarta Selatan.
  21. Tanah dan bangunan seluas 244 meter persegi dan 140 meter persegi di Kabupaten Bekasi.
  22. Tanah dan bangunan seluas 347 meter persegi dan 72 meter persegi di Kabupaten Bekasi.
  23. Tanah dan bangunan seluas 750 meter persegi dan 120 meter persegi di Kabupaten Bekasi.
  24. Tanah dan bangunan seluas 1.220 meter persegi dan 72 meter persegi di Kabupaten Tanggamus, Lampung.
  25. Logam mulia senilai Rp 100 juta.
  26. Batu Mulia senilai Rp 400 juta.
  27. Barang seni dan antik senilai Rp 1 miliar.
  28. Benda bergerak lainnya senilai Rp 25 juta.
  29. Giro dan setara kas senilai Rp 293,42 juta

KPK sudah menetapkan Hadi sebagai tersangka dalam kasus pajak BCA. Diduga kerugian negaranya mencapai Rp 375 miliar. Saat itu BCA pernah mengajukan keberatan pajak atas non-performance loan yang nilainya Rp 5,7 triliun. Hadi diduga menyalahi prosedur dengan menerima surat permohonan keberatan pajak BCA tersebut.

KPK menetapkan mantan Ketua BPK Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus permainan pajak yang terjadi pada 2003-2004. Hadi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang saat dirinya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak. Namun, KPK masih terus bergerak untuk mengungkap kemungkinan adanya uang yang diterima Hadi atas permainannya tersebut. Mereka juga akan melacak aset Hadi yang terakhir dilaporkan dalam LHKPN pada 2010 lalu sebesar Rp 38,8 miliar. Ada cerita panjang di balik miliaran harta Hadi. ICW pada tahun 2010 pernah memaparkan miliaran hibah yang diterima Hadi saat menjadi pemeriksa pajak.

Berikut adalah fakta-fakta di balik besarnya nilai harta Hadi Poernomo menurut penelusuran, Selasa (22/4/2014):

Hadi jadi tersangka di kasus pajak BCA
KPK menetapkan Hadi sebagai tersangka di kasus pajak BCA. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa kasus ini terjadi sekitar tahun 12 Juli 2003. Dia mengungkapkan, awalnya PT BCA Tbk saat itu mengajukan surat keterangan pajak transaksi non performance loan senilai Rp 5,7 triliun kepada direktorat PPh.Setelah dilakukan pengkajian selama 1 tahun, Direktur PPh memberikan surat pengantas risalah keberatan ke Dirjen Pajak yang berisi hasil telaah yaitu penolakan atas permohonan wajib pajak BCA.

Satu hari sebelum jatuh tempo untuk memberi keputusan final kepada BCA pada 15 Juli 2004, Hadi selaku Dirjen Pajak melalui nota dinas justru memerintahkan keputusan yang bertolak belakang dengan hasil kajian. Hadi memerintahkan Dirjen Pajak untuk menerima seluruh keberatan. Sedangkan ada juga bank lain yang memiliki kasus sama dengan BCA dan juga mengajukan permohonan, namun ditolak.

KPK mengadakan forum ekspos dengan Satgas Lidik dan seluruh pimpinan KPK sepakat menetapkan Hadi selaku Dirjen Pajak 2002-2004 dan kawan-kawan dalam ketentuan UU Tipikor pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 jo pasal 55 ayat 1 ke-1. Hadi terancam hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, Hadi juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan. Perbaharui LHKPN pada tahun 2006, Hadi Terima Hibah Miliaran Hadi sempat memperbaharui LHKPN miliknya pada tahun 2001 di 14 Juni 2006. Di laporan tersebut, ada nilai hibah yang besar di dalam harta Hadi yang kemudian dipertanyakan oleh Indonesa Corruption Watch (ICW).

Peneliti hukum ICW saat itu, Febri Diansyah, mengatakan bahwa sejak tahun 1987 Hadi menerima total Rp 13,21 miliar. Hibah tersebut berbentuk tanah, apartemen, dan benda berharga. Saat itu, Hadi memperbaharui data LHKPN pada 9 Februari 2010 yang menyebutkan nilainya mencapai Rp 38,8 miliar.

Hibah Miliaran Rupiah Diterima Saat Hadi Jadi Pemeriksa Pajak
Peneliti hukum ICW pada tahun 2010, Febri Diansyah, mengungkapkan bahwa penerimaan hibah terbanyak ada saat Hadi menjadi pemeriksa pajak. ICW merinci hibah yang diterima Hadi berdasarkan laporan data LHKPN, saat menjabat Direktur Jendral Pajak (Feb 2001 – April 2006) menerima hibah Rp 884.174.000 dan Rp 334.983.000.

Saat menjabat Kepala Subdirektorat Penyidikan Pajak pada Direktorat Pemeriksaan Pajak di Jakarta, sejak tahun 1998 Rp 370.000.000. Saat menjabat Pemeriksa Pajak di kantor pusat Direktorat Jendral Pajak di Jakarta sejak tahun 1987 sebesar Rp 13.212.364,000. Saat menjadi Kepala Seksi Keberatan di Kantor Pajak Balikpapan sejak tahun 1998, hibah yang diterima Hadi sebesar Rp 8.689.088.000. Dan saat menjadi Pemeriksa Pajak di Kantor Pusat, sejak tahun 1966 Rp 1.991.850.000, serta tanpa keterangan tahun Rp 798.855.000.

Hadi Sebut Hibah Berasal dari Orang Tua
Hadi telah dikonfirmasi terkait temuan hibah miliaran rupiah saat dia menjadi pemeriksa pajak. Dia mengaku heran mengapa perolehan hibahnya dipersoalkan. Pria kelahiran Pamekasan 67 tahun lalu ini menegaskan bahwa hibah ini berasal dari orang tuanya dan sudah berakta. “Memangnya nggak boleh? Nanti sudah jelas akan di KPK,” kata Hadi di kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 16 Februari 2010. Hadi menjelaskan, pendapatannya ini disebut hibah dan bukan warisan karena orang tuanya masih hidup. Menurutnya, hibah ini didapatnya dari tahun 1983-1985, saat dia belum menjadi Dirjen Pajak Departemen Keuangan. Hibah itu lantas dijualnya untuk berinvestasi.

Data LHKPN 2010, Rp 36 miliar harta Hadi didapat dari hibah
Hadi terakhir memperbaharui data LHKPN-nya pada 9 Februari 2010. Di laporan itu, Hadi mengaku hartanya mencapai Rp 38,8 miliar. Dari nilai tersebut, Rp 36 miliar di antaranya merupakan hasil hibah. Hadi mengaku hartanya tersebut berasal dari pemberian orang tua dan kerabat. Termasuk di dalamnya tanah di Los Angeles, AS. Saat itu dia menegaskan harta itu bukan berkaitan dengan suap atau gratifikasi.

KPK Pernah Kerahkan Tim Khusus Teliti Harta Hadi saat 2010
KPK membentuk tim khusus untuk menelaah harta kekayaan yang dilaporkan Hadi di LHKPN 2010. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Haryono Umar saat itu. Haryono menjelaskan KPK perlu mengklarifikasi harta Hadi terutama menyangkut hibah. Tim yang bergerak adalah dari jajaran Direktorat LKHPN.