Category Archives: Mafia Pajak

WikiLeaks : Hadi Purnomo Disingkirkan Oleh SBY dan Sri Mulyani Atas Perintah CIA


Pada hari terakhir menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang juga adalah hari ulang tahunnya, Senin (21/4/2014), Hadi Poernomo mendapat “kado” penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berikut ini cerita di balik layar dari kisah lawas yang melatari penetapan status hukum Hadi ini. Kasus yang menjerat Hadi merupakan kejadian lawas, terkait keberatan pajak yang diajukan PT Bank Central Asia, saat dia menjabat sebagai Dirjen Pajak di Kementerian Keuangan. Merujuk dokumen yang dibocorkan WikiLeaks, kado kepada Hadi ini ternyata bermula dari niat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mereformasi birokrasi.

Namun, ada sosok Menteri Keuangan, saat itu dijabat Sri Mulyani Indrawati, yang mengambil porsi besar dalam rentetan “bersih-bersih” birokrasi tersebut. Dokumen yang dibocorkan WikiLeaks kali ini dklaim sebagai kawat yang dikirim dari Jakarta ke seantero belahan bumi, tertanggal 29 April 2006. Ringkasan dokumen ini bertutur bahwa pada 21 April 2006, Presiden SBY mengganti para pejabat yang sudah bertahun-tahun “bertakhta” di Direktorat Jenderal Pajak serta Bea dan Cukai di Kementerian Keuangan. Tak disebutkan bahwa Sri Mulyani merupakan “eksekutor” dari keinginan Presiden. Meski demikian, rentetan dari setiap rangkaian peristiwa dipaparkan di dalam dokumen itu dengan Sri Mulyani sebagai “bintang”-nya.

Dokumen bocoran WikiLeaks menyebut pergantian Dirjen Pajak serta Dirjen Bea dan Cukai pada 2006 itu merupakan bentuk dukungan luar biasa besar Presiden terhadap Sri Mulyani. Tujuan perombakan dinyatakan sebagai wujud penegakan reformasi birokrasi, sekaligus memangkas praktik korupsi, menghapus kendala dari sektor pajak dan bea cukai atas arus investasi, serta merespons keluhan para investor. Berdasarkan kawat yang berisi 14 poin tersebut, para investor dikabarkan menyambut gembira Keputusan Presiden Nomor 45/M/2006 tanggal 20 April 2006 itu. Apalagi, sosok pengganti kedua pejabat “senior” yang digusur itu pun sosok yang relatif tidak terkenal dan karenanya dianggap akan bisa diarahkan lebih baik oleh Menteri Keuangan.

Dari dua pejabat yang diganti, tentu saja Hadi adalah salah satunya, dan saat itu pun tepat pada hari ulang tahunnya. Dia dilengserkan dari jabatan Dirjen Pajak dan digantikan oleh Darmin Nasution, yang sebelumnya adalah Kepala Bapepam-LK. Adapun Dirjen Bea dan Cukai yang diganti adalah Eddy Abdurrahman. Posisi tersebut kemudian diisi oleh Anwar Suprijadi. Pergantian ini memunculkan pula nama Fuad Rahmany sebagai Kepala Bapepam-LK untuk menggantikan Darmin.

Pergantian ini terjadi hanya tiga hari setelah Sri Mulyani bertemu para donor di pertemuan musim semi tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington, Amerika Serikat. Dalam pertemuan itu, Indonesia dianggap gagal menjalankan pesan reformasi yang menjadi syarat bantuan pada masa lalu. Kegagalan itu digarisbawahi terjadi terutama di administrasi pajak. Negara-negara donor di kedua lembaga itu pun mendesak Sri Mulyani melakukan perombakan besar-besaran. Menurut mereka, perombakan itu harus dilakukan bila Indonesia memang berniat meyakinkan para pemilik modal dan mendapatkan serangkaian leverage yang lebih besar.

Pada saat pergantian para pejabat, 26 April 2006, Sri Mulyani pun memaparkan soal visinya ke depan untuk mengambil peran ganda dalam penegakan hukum dan pelayanan publik lewat institusi pajak serta bea dan cukai. “Ada kekecewaan dan kekurangpercayaan pada sisi pelayanan publik,” sebut dia saat itu. Lewat sambutannya itu, Sri Mulyani meminta para pejabat baru untuk bekerja bersamanya secara sistematis, efektif, dan cepat. Di dalamnya termasuk soal perumusan kebijakan dan administrasi.

Selain itu, dia pun menegaskan bahwa Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai harus meningkatkan layanan dengan memodernisasi kantor, memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, sekaligus meminimalkan kontak langsung antara petugas, baik di pajak maupun bea dan cukai, dengan masyarakat. Menyusul penetapan Hadi Poernomo sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kapasitas sebagai Dirjen Pajak pada Senin (21/4/2014), ada bocoran dokumen dari WikiLeaks yang mengupas pencopotan Hadi dari jabatan itu pada 2006. Dikupas pula soal “cerita di balik layar” pencopotan Dirjen Bea dan Cukai pada periode yang sama, Eddy Abdurrahman.

Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan merupakan institusi yang bertanggung jawab soal administrasi dan pengumpulan pajak. Berkantor terpisah dengan Kementerian Keuangan, Hadi disebut dalam bocoran dokumen itu sebagai sosok mandiri tetapi arogan. Dia diakui sebagai figur yang cerdas dan mempunyai banyak kemampuan, tetapi sekaligus dikenal dengan reputasi buruk di komunitas bisnis. Semua cerita “kejayaan” Hadi di Direktorat Jenderal Pajak berakhir tepat pada hari ulang tahunnya, 21 April 2006. Dia dicopot dari jabatannya melalui Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan Menteri Keuangan yang saat itu dijabat Sri Mulyani Indrawati sebagai “eksekutor”.

“Korupsi dalam administrasi pajak menjadi keluhan utama para pelaku bisnis,” tulis laporan yang diklaim WikiLeaks sebagai bocoran kawat diplomatik tertanggal 29 April 2006. Purnomo, sebut dokumen itu, adalah orang yang dikenal dengan taktik tangan besi. Hadi, misalnya, memaksakan larangan perjalanan terhadap para manajer perusahaan yang sedang diaudit. Dia juga menampilkan foto orang-orang kaya yang terlibat kasus pajak dengan menyertakan foto satelit dari properti mereka di luar negeri.

Selama masa jabatannya sebagai Dirjen Pajak, kata dokumen bocoran WikiLeaks itu, kemerosotan disiplin jajaran institusi pajak itu sangat terasa, dengan surat ketetapan pajak menjadi norma. “(Tujuannya) memaksa perusahaan untuk bernegosiasi (dengan membayar suap, misalnya) untuk mendapatkan keputusan yang masuk akal.” Pada poin kesembilan dari 14 poin laporan yang dibocorkan WikiLeaks tersebut, dikutip dari konsultan ekspatriat yang banyak berhubungan dengan Kementerian Keuangan mengatakan bahwa Hadi sebagai orang yang paling korup di jajaran Ditjen Pajak yang korup. Setelah Darmin Nasution menggantikan Hadi, konsultan yang sama kembali dikutip mengatakan, “Mr Untouchable (Hadi) akhirnya digulingkan. Cukup menakjubkan.”

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) MS Hidayat dikutip pula dalam dokumen yang dibocorkan WikiLeaks tersebut. Dia dikutip untuk komentarnya kepada pers bahwa tim baru di jajaran Ditjen Pajak, menurut dia, adalah orang-orang yang mampu dan jujur. “Perubahan akan mendukung perbaikan iklim investasi. Kadin akan mengintensifkan dialog dengan pemerintah.” Nama Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia sekaligus pengusaha yang dihormati, Sofjan Wanandi, ada pula dalam laporan itu. Dia dikutip untuk pernyataannya di media, “Saya punya harapan baru, bisa ada kepercayaan antara pemerintah dan pengusaha, perubahan dari masa lalu.”

Adapun pengusaha lain yang dikutip dalam dokumen itu disebut berbicara lebih hati-hati. Produsen dan perusahaan di Sumatera, misalnya, mengatakan, keajaiban penyelesaian masalah kantor pajak di daerah tak bisa diharapkan seperti yang terjadi di kantor pusat. Seorang agen pengecer di Surabaya dikutip mengatakan, “Mengganti pemimpin saja tidak cukup. Korupsi pajak ada di mana-mana. Namun, ini tetap sebuah awal.”

Tentang Eddy Abdurachman…
Bila Hadi digambarkan tegas-tegas sebagai sosok korup dalam laporan itu, Eddy Abdurachman yang berbarengan dengan Hadi dicopot dari posisi Dirjen Bea dan Cukai disebut juga mendapatkan penilaian buruk dari dunia bisnis. Dokumen bocoran WikiLeaks ini menyebutkan, sekalipun tak sekaliber “kotornya” dengan Hadi, tetapi Eddy juga bukan pejabat yang “bersih”. Menurut dokumen tersebut, Eddy menjadi keluhan utama lainnya di jajaran pemerintahan mengutip kalangan bisnis. Menurut para pengusaha yang dikutip dalam laporan, meski tingkah Eddy dinilai tak sekorup Hadi, tetapi dia dianggap membiarkan korupsi merajalela dan layanan buruk di jajaran Bea dan Cukai selama kepemimpinannya.

Eksportir dan importir disebut sama-sama mencatat bahwa pejabat Bea dan Cukai secara rutin memeras mereka melalui beragam cara, mulai dari penentuan yang sewenang-wenang untuk biaya arbitrase dan biaya ekspedisi, kelambatan pemrosesan, hingga todongan suap terang-terangan. Perusahaan pengimpor maupun pengekspor produk sensitif, seperti makanan segar maupun beku dan pakaian musiman, atau barang bernilai tinggi, menjadi sasaran empuk. Media Indonesia, dikutip dalam dokumen itu, kerap pula menyebut petugas Bea dan Cukai sebagai pemberi fasilitas untuk penyelundupan barang masuk maupun keluar Indonesia.

Wakil presiden sebuah perusahaan infrastruktur utama dikutip dalam dokumen yang dibocorkan WikiLeaks itu sebagai salah seorang yang bergembira dengan pencopotan Eddy dari jabatan Dirjen Bea dan Cukai. “Bayangkan, untuk kontrak 3 juta dollar AS, Anda harus membayar 300.000 dollar AS sampai 500.000 dollar AS ke bea dan cukai untuk melepaskan barang-barang Anda dari pelabuhan,” kata dia dalam dokumen itu.

Sumber yang sama menurut dokumen bocoran lembaga yang didirikan Edward Snowden ini pun menambahkan, layanan bea dan cukai memberikan penundaan yang sangat lama dengan tumpukan biaya penyimpanan. “Mari kita berharap hal-hal ini akan bersih sekarang.” Sejauh ini belum ada konfirmasi dari nama-nama yang disebutkan dalam dokumen bocoran WikiLeaks ini. Belum ada pula pernyataan resmi dari pemerintah maupun aparat hukum tentang informasi yang tercantum di dalamnya.

Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo rupanya termasuk tokoh yang mendapat perhatian intelijen Amerika Serikat sejak lama. Ia disebut sebagai pejabat korup yang harus dijatuhkan. Setidaknya, itulah informasi kawat rahasia yang diungkap Wikileaks.org. Pemerintah AS menyebut Hadi Poernomo sebagai tokoh terkorup dari para koruptor pajak. Sementara di kalangan pebisnis berskala internasional, ia dianggap sebagai birokrat kotor.
Predikat tersebut melekat pada diri Hadi sejak menjadi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI.

Karena praktik kotornya itulah, Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (Central Intelligence Agency/CIA) menggelar operasi untuk menjatuhkan Hadi Poernomo dari jabatannya sebagai Dirjen Pajak pada tahun 2006 silam. Kronologi upaya menjatuhkan hadi Poernomo terungkap dalam kawat diplomatik rahasia berkode JAKARTA 00005420 001.2 OF 004 di situs web Wikileaks.org. Dalam kawat rahasia itu, Amerika Serikat menggambarkan Hadi sebagai sosok angkuh nan arogan. Pemerintah AS kesal terhadap tindakan Hadi yang mencekal wajib pajak yang tengah diperiksa.

Hadi, masih menurut surat rahasia tersebut, merupakan orang yang menjadi “teladan” anak buahnya dalam praktik suap-menyuap perkara pajak di instansinya. Bahkan, berdasarkan laporan agen CIA, Hadi tidak segan-segan memonitor harta wajib pajak menggunakan foto satelit untuk memuluskan praktik kotornya tersebut.

“Di bawah kepemimpinan Hadi, kedisiplinan petugas pajak menipis. Surat ketetapan pajak menjadi norma untuk memaksa perusahaan bernegosiasi (suap),” lapor agen CIA dalam dokumen yang dibocorkan WikiLeaks tersebut. Laporan intelijen itu juga mengutip ungkapan rasa gembira dari para pebisnis setelah Hadi Poernomo berhasil dilengserkan dari kursi Dirjen Pajak Kemenkeu RI. “Orang terkorup dari para koruptor di Dirjen Pajak akhirnya bisa dijatuhkan. ‘Pria yang tidak terkalahkan’ itu akhirnya dapat digulingkan. Ini adalah peristiwa menakjubkan.”

Bahkan, komentar dalam dokumen tersebut mengungkapkan rasa gembira intelijen atas kejatuhan Hadi Poernomo. Mereka menulis, “The Mighty Have Fallen” alias si kuat telah jatuh.

Daftar Harta Kekayaan Hadi Poernomo Mantan Dirjen Pajak Senilai 38,8 Milyar


Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo, memiliki puluhan bidang tanah yang tersebar di Lampung hingga berbagai wilayah di Jakarta. Bahkan mantan Dirjen Pajak yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka ini juga punya tanah dan rumah di Los Angeles, Amerika Serikat. Dalam berkas LHKPN yang dilihat detikcom, Selasa (22/4/2014), Hadi Poernomo tercatat terakhir kali meng-update harta kekayaannya pada tanggal 9 Februari 2010 silam. Saat itu total kekayaannya mencapai Rp 38,8 miliar. Sebelumnya, Hadi juga sudah melapor ke KPK pada 14 Juni 2006 lalu. Di situ kekayaan Hadi ‘baru’ mencapai Rp 26,625 miliar.

Berikut adalah daftar kekayaan Hadi. Asetnya paling banyak berbentuk tanah yang ada mulai dari Lampung, Bekasi hingga sejumlah kawasan di Jakarta. Namun tanah terluasnya ada di Depok.

  1. Tanah dan Bangunan seluas 60 meter persegi dan 160 meter persegi di Los Angeles, Amerika Serikat.
  2. Tanah seluas 2.285 meter persegi di Kabupaten Tanggamus, Lampung.
  3. Tanah seluas 1.107 meter persegi di Kabupaten Tanggamus, Lampung
  4. Tanah seluas 3.034 meter persegi di Kabupaten Tanggamus, Lampung.
  5. Tanah seluas 547 meter persegi di Kabupaten Tanggamus, Lampung.
  6. Tanah seluas 3.405 meter persegi di Kabupaten Tanggamus, Lampung.
  7. Tanah dan bangunan seluas 668 meter persegi dan 668 meter persegi di Jakarta Selatan.
  8. Tanah dan bangunan seluas 315 meter persegi dan 150 meter persegi di Jakarta Barat.
  9. Tanah dan bangunan seluas 11.150 meter persegi dan 300 meter persegi di Depok.
  10. Tanah dan bangunan seluas 233 meter persegi dan 100 meter persegi di Jakarta Barat
  11. Tanah dan bangunan seluas 135 meter persegi dan 160 meter persegi di Jakarta Barat.
  12. Tanah seluas 1.000 meter persegi di Jakarta Barat.
  13. Tanah seluas 2.900 meter persegi di Jakarta Barat.
  14. Tanah seluas 19 meter persegi dan 119 meter persegi di Jakarta Selatan.
  15. Tanah dan bangunan seluas 19 meter persegi dan 118 meter persegi di Jakarta Selatan.
  16. Tanah seluas 19 meter persegi dan 119 meter persegi di Jakarta Selatan.
  17. Tanah seluas 19 meter persegi dan 118 meter persegi di Jakarta Selatan.
  18. Bangunan seluas 149 meter persegi di Jakarta Selatan.
  19. Bangunan seluas 123 meter persegi di Jakarta Selatan.
  20. Tanah dan bangunan seluas 429 meter persegi dan 326 meter persegi di Jakarta Selatan.
  21. Tanah dan bangunan seluas 244 meter persegi dan 140 meter persegi di Kabupaten Bekasi.
  22. Tanah dan bangunan seluas 347 meter persegi dan 72 meter persegi di Kabupaten Bekasi.
  23. Tanah dan bangunan seluas 750 meter persegi dan 120 meter persegi di Kabupaten Bekasi.
  24. Tanah dan bangunan seluas 1.220 meter persegi dan 72 meter persegi di Kabupaten Tanggamus, Lampung.
  25. Logam mulia senilai Rp 100 juta.
  26. Batu Mulia senilai Rp 400 juta.
  27. Barang seni dan antik senilai Rp 1 miliar.
  28. Benda bergerak lainnya senilai Rp 25 juta.
  29. Giro dan setara kas senilai Rp 293,42 juta

KPK sudah menetapkan Hadi sebagai tersangka dalam kasus pajak BCA. Diduga kerugian negaranya mencapai Rp 375 miliar. Saat itu BCA pernah mengajukan keberatan pajak atas non-performance loan yang nilainya Rp 5,7 triliun. Hadi diduga menyalahi prosedur dengan menerima surat permohonan keberatan pajak BCA tersebut.

KPK menetapkan mantan Ketua BPK Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus permainan pajak yang terjadi pada 2003-2004. Hadi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang saat dirinya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak. Namun, KPK masih terus bergerak untuk mengungkap kemungkinan adanya uang yang diterima Hadi atas permainannya tersebut. Mereka juga akan melacak aset Hadi yang terakhir dilaporkan dalam LHKPN pada 2010 lalu sebesar Rp 38,8 miliar. Ada cerita panjang di balik miliaran harta Hadi. ICW pada tahun 2010 pernah memaparkan miliaran hibah yang diterima Hadi saat menjadi pemeriksa pajak.

Berikut adalah fakta-fakta di balik besarnya nilai harta Hadi Poernomo menurut penelusuran, Selasa (22/4/2014):

Hadi jadi tersangka di kasus pajak BCA
KPK menetapkan Hadi sebagai tersangka di kasus pajak BCA. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa kasus ini terjadi sekitar tahun 12 Juli 2003. Dia mengungkapkan, awalnya PT BCA Tbk saat itu mengajukan surat keterangan pajak transaksi non performance loan senilai Rp 5,7 triliun kepada direktorat PPh.Setelah dilakukan pengkajian selama 1 tahun, Direktur PPh memberikan surat pengantas risalah keberatan ke Dirjen Pajak yang berisi hasil telaah yaitu penolakan atas permohonan wajib pajak BCA.

Satu hari sebelum jatuh tempo untuk memberi keputusan final kepada BCA pada 15 Juli 2004, Hadi selaku Dirjen Pajak melalui nota dinas justru memerintahkan keputusan yang bertolak belakang dengan hasil kajian. Hadi memerintahkan Dirjen Pajak untuk menerima seluruh keberatan. Sedangkan ada juga bank lain yang memiliki kasus sama dengan BCA dan juga mengajukan permohonan, namun ditolak.

KPK mengadakan forum ekspos dengan Satgas Lidik dan seluruh pimpinan KPK sepakat menetapkan Hadi selaku Dirjen Pajak 2002-2004 dan kawan-kawan dalam ketentuan UU Tipikor pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 jo pasal 55 ayat 1 ke-1. Hadi terancam hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, Hadi juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan. Perbaharui LHKPN pada tahun 2006, Hadi Terima Hibah Miliaran Hadi sempat memperbaharui LHKPN miliknya pada tahun 2001 di 14 Juni 2006. Di laporan tersebut, ada nilai hibah yang besar di dalam harta Hadi yang kemudian dipertanyakan oleh Indonesa Corruption Watch (ICW).

Peneliti hukum ICW saat itu, Febri Diansyah, mengatakan bahwa sejak tahun 1987 Hadi menerima total Rp 13,21 miliar. Hibah tersebut berbentuk tanah, apartemen, dan benda berharga. Saat itu, Hadi memperbaharui data LHKPN pada 9 Februari 2010 yang menyebutkan nilainya mencapai Rp 38,8 miliar.

Hibah Miliaran Rupiah Diterima Saat Hadi Jadi Pemeriksa Pajak
Peneliti hukum ICW pada tahun 2010, Febri Diansyah, mengungkapkan bahwa penerimaan hibah terbanyak ada saat Hadi menjadi pemeriksa pajak. ICW merinci hibah yang diterima Hadi berdasarkan laporan data LHKPN, saat menjabat Direktur Jendral Pajak (Feb 2001 – April 2006) menerima hibah Rp 884.174.000 dan Rp 334.983.000.

Saat menjabat Kepala Subdirektorat Penyidikan Pajak pada Direktorat Pemeriksaan Pajak di Jakarta, sejak tahun 1998 Rp 370.000.000. Saat menjabat Pemeriksa Pajak di kantor pusat Direktorat Jendral Pajak di Jakarta sejak tahun 1987 sebesar Rp 13.212.364,000. Saat menjadi Kepala Seksi Keberatan di Kantor Pajak Balikpapan sejak tahun 1998, hibah yang diterima Hadi sebesar Rp 8.689.088.000. Dan saat menjadi Pemeriksa Pajak di Kantor Pusat, sejak tahun 1966 Rp 1.991.850.000, serta tanpa keterangan tahun Rp 798.855.000.

Hadi Sebut Hibah Berasal dari Orang Tua
Hadi telah dikonfirmasi terkait temuan hibah miliaran rupiah saat dia menjadi pemeriksa pajak. Dia mengaku heran mengapa perolehan hibahnya dipersoalkan. Pria kelahiran Pamekasan 67 tahun lalu ini menegaskan bahwa hibah ini berasal dari orang tuanya dan sudah berakta. “Memangnya nggak boleh? Nanti sudah jelas akan di KPK,” kata Hadi di kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 16 Februari 2010. Hadi menjelaskan, pendapatannya ini disebut hibah dan bukan warisan karena orang tuanya masih hidup. Menurutnya, hibah ini didapatnya dari tahun 1983-1985, saat dia belum menjadi Dirjen Pajak Departemen Keuangan. Hibah itu lantas dijualnya untuk berinvestasi.

Data LHKPN 2010, Rp 36 miliar harta Hadi didapat dari hibah
Hadi terakhir memperbaharui data LHKPN-nya pada 9 Februari 2010. Di laporan itu, Hadi mengaku hartanya mencapai Rp 38,8 miliar. Dari nilai tersebut, Rp 36 miliar di antaranya merupakan hasil hibah. Hadi mengaku hartanya tersebut berasal dari pemberian orang tua dan kerabat. Termasuk di dalamnya tanah di Los Angeles, AS. Saat itu dia menegaskan harta itu bukan berkaitan dengan suap atau gratifikasi.

KPK Pernah Kerahkan Tim Khusus Teliti Harta Hadi saat 2010
KPK membentuk tim khusus untuk menelaah harta kekayaan yang dilaporkan Hadi di LHKPN 2010. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Haryono Umar saat itu. Haryono menjelaskan KPK perlu mengklarifikasi harta Hadi terutama menyangkut hibah. Tim yang bergerak adalah dari jajaran Direktorat LKHPN.

Mantan Dirjen Hadi Purnomo Ditangkap KPK Karena Kasus Pajak Bank BCA Senilai 5,7 Triliun


Ketua BPK, Hadi Poernomo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pajak PT Bank BCA. Hadi disangka telah melakukan beberapa perbuatan semasa menjabat sebagai Dirjen Pajak hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kasus ini berawal pada 17 Juli 2003 saat Bank BCA mengajukan keberatan pajak atas transaksi Non Perfomance Loan (NLP) senilai Rp 5,7 triliun kepada Direktur PPH. Bank BCA keberatan dengan nilai pajak yang harus dibayar karena nilai kredit macet mereka mencapai Rp 5,7 triliun.

“Direktorat PPH melakukan pengkajian dan penelahaan kurang lebih setahun, 13 maret 2004 direktur PPH mengirim surat pengantar risalah keberatan langsung pada Dirjen pajak yang berisi telaah dan kesimpulan. Kesimpulan itu langsung ditujukan berupa surat pengantar risalah keberatan. Adapun hasil telaahnya berupa kesimpulan bahwa permohonan keberatan wajib pajak PT BCA ditolak,” ujar ketua KPK, Abraham Samad di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (21/4/2014).

Namun, Hadi Purnomo yang saat itu duduk sebagai Dirjen Pajak pada 17 Juli 2004 mengirim nota dinas kepada Direktur PPH. Dalam nota dinas tersebut ditulis bahwa supaya Direktur PPH merubah kesimpulan yang semula dinyatakan menolak diubah menjadi menerima seluruh permohonan PT Bank BCA. Padahal, jatuh tempo pembayaran pajak PT Bank BCA jatuh pada tanggal 18 Juli 2004. “Kemudian saudara HP (Hadi Poernomo) mengeluarkan SKPN, tanggal 18 Juli 2004 yang memutuskan menerima seluruh permohonan wajib pajak, sehingga tidak ada cukup waktu bagi Dirjen PPH untuk menelaah,” jelas Abraham.

“Selanjutnya saudara Hadi Purnomo selaku Dirjen Pajak yang saat ini menjabat ketua BPK, mengabaikan adanya fakta materi keberatan yang sama oleh bank BCA diajukan oleh bank lain tapi ditolak, di sinilah duduk persoalan kasus tersebut,” imbuh Abraham. Masalah lain adalah tahun pajak yang dibebankan kepada Bank BCA adalah tahun 1999. Namun, BCA baru mengirimkan surat keberatan pada 2003.

Terkait hal ini, KPK masih mendalami ada tidaknya penerimaan yang diterima oleh Hadi Poernomo yang telah menguntungkan Bank BCA. Namun, terkait perbuatan Hadi Poernomo, negara dirugikan sekitar Rp 375 miliar. “Tahun pajaknya 1999 tapi baru diajukan 2003-2004. Jadi ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang sebagai Dirjen Pajak,” ungkap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di tempat yang sama.

Ketua BPK nonaktif, Hadi Purnomo, telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus permohonan pajak BCA. Hadi mengaku tak menduga dia ditetapkan menjadi tersangka. “Saya tak menduga apa-apa,” kata Hadi saat keluar Gedung BPK, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Senin (21/4/2014). “Jangan menduga apa-apa,” tepis Hadi terhadap pertanyaan wartawan yang mencoba mengaitkan kasus yang membelitnya dengan kasus Bank Mutiara.

Hadi mengaku tak tahu penetapan statusnya itu sebelum melihat berita di televisi bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. “Saya tahu lewat pemberitaan di TV,” katanya. Ketika diberondong bermacam pertanyaan oleh wartawan, Hadi hanya mengulang-ulang jawaban bahwa dirinya tidak menduga apapun. Dirinya akan mengikuti proses hukum KPK. “Saya akan mengikuti proses hukum yang akan dilakukan KPK,” ujar Hadi.

Hadi yang mengenakan kemeja batik ungu tak menghentikan langkah pelannya menuju luar gedung, meski sekitar 10 wartawan mengharap keterangan lebih panjang keluar dari mulutnya. Akhirnya, Hadi yang tadi siang baru saja lepas jabatan ini beringsut masuk mobil. Hadi keluar meninggalkan Gedung BPK menggunakan mobil Toyota Crown hitam bernomor polisi B 1059 RFS. Ruangannya yang berada di lantai 18 gedung ini, menurut salah seorang petugas, belum sepenuhnya selesai dibereskan. “Belum diberesin semuanya, cuma sebagian, lagi proses,” tutur seorang petugas yang mengiringi Hadi keluar dari gedung.

Ketua BPK Hadi Poernomo sudah ditetapkan jadi tersangka kasus pajak PT BCA karena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak 2002-2004. KPK masih mencari tahu apakah ada uang yang diterima oleh Hadi. “Apakah ada kick back? KPK fokus ke penyalahgunaan wewenang,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat jumpa pers di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (22/4/2014). Bambang berjanji akan terus menyelidiki segala kemungkinan yang ada. Namun soal kerugian negara sudah ada. KPK menduga ada kerugian negara sebesar Rp 375 miliar dalam penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Hadi Poernomo.

“Merugikan negara dan menguntungkan ke pihak lain,” lanjut Bambang Widjojanto.

Saat itu BCA pernah mengajukan keberatan pajak atas non-performance loan yang nilainya Rp 5,7 triliun. Hadi diduga menyalahi prosedur dengan menerima surat permohonan keberatan pajak BCA tersebut.Hadi Poernomo meletakkan jabatannya sebagai ketua BPK tepat di hari ulang tahunnya ke-67. Namun siapa sangka, di hari spesial ini pula Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan ‘hadiah’ yang tidak akan dilupakan Hadi seumur hidupnya yaitu status tersangka kasus pajak BCA.

Hadi lahir di Pamekasan 21 April 1947. Sebelum menjabat sebagi ketua BPK, Hadi menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak sejak tahun 2001. Jabatannya di masa lalu itulah yang membuatnya jadi tersangka. Pada tahun 2009, Hadi didapuk menggantikan Anwar Nasution sebagai ketua BPK. Informasi yang didapatkan detikcom, seremoni pelepasan jabatan Hadi di BPK memang sengaja dilakukan pada tanggal 21 April yang bertepatan juga dengan hari ultahnya. Seremoni itu dilakukan di Auditorium BPK, Gedung Tower BPK Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

“Hari ini, hari terakhir bagi saya di BPK. Saya sudah menjabat 4 tahun 6 bulan,” kata Hadi dalam salam perpisahannya di BPK. Pada kesempatan tersebut, Hadi bercerita tentang pencapaiannya sebagai ketua BPK. Ia berhasil mencetuskan pusat data dan e-audit. “Saya telah membuat berbagai langkah, khususnya e-audit. Itu dimulai sejak fit and proper test di DPR pada 9 September 2009. Saya menyampaikan pembentukan pusat data dan e-audit,” jelasnya.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Ketua BPK Hadi Poernomo menjadi tersangka kasus pajak BCA. Tindakan pidana yang dilakukan Hadi terkait pajak BCA dilakukannya saat dia menjabat sebagai Dirjen Pajak di 2002-2004.

Dalam jumpa pers Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyebutkan kalau dugaan penyalahgunaan uang negara dalam kasus ini mencapai Rp 375 miliar. “Ditingkatkannya sebuah kasus dari tahapan penyelidikan naik ke penyidikan,” kata Samad di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (21/4/2014). Samad menuturkan, duduk perkara kasus pidana yang dilakukan. Kasus ini terjadi sekitar tahun 12 Juli 2003. PT BCA Tbk saat itu mengajukan surat keterangan pajak transaksi non performance loan senilai Rp 5,7 triliun kepada direktorat PPH.

“Setelah surat itu diterima PPH, dilakukan kajian lebih dalam untuk bisa ambil satu kesimpulan dan hasil pendalaman, kurang lebih 1 tahun. Hasil surat keberatan yang diajukan BCA, diterima PPH, dikaji setahun. Pada 13 Maret 2004, Direktur PPH memberi surat pengantar risalah keberatan ke Dirjen Pajak yang berisi hasil telaah,” jelas Samad. Nah, hasil telaah itu, berupa kesimpulan bahwa permohonan wajib pajak BCA ditolak. Satu hari sblm jatuh tempo untuk memberi keputusan final kepada BCA pada 15 Juli 2004, Hadi selaku Dirjen Pajak justru memerintahkan keputusan yang bertolak belakang dengan hasil kajian.

“Dia perintahkan kepada Dirjen PPH dalam nota dinas tersebut dituliskan bahwa agar supaya mengubah kesimpulan. Agar menerima seluruh keberatan. Di situlah peran Dirjen Pajak. Surat ketetapan pajak nihil. Yang memutuskan menerima seluruh keberatan wajib pajak. Sehingga tidak ada waktu Direktorat PPH untuk memberikan tanggapan yang berbeda,” urai Samad. Kemudian, surat risalah dikirim ulang dan nota dinas Dirjen Pajak juga dikirim ulang.

“Selanjutnya, saudara HP selaku Dirjen Pajak, dan sekarang Ketua BPK mengabaikan adanya fakta materi keberatan sama BCA dengan bank lain. Ada bank lain yang punya permasalahan sama tapi ditolak tapi dalam kasus BCA, keberatannya diterima. Di sinilah duduk persoalannya. Oleh karena itu KPK temukan fakta dan bukti yang akurat dan berdasarkan itu, KPK adakan forum ekspos dengan Satgas Lidik dan seluruh pimpinan KPK sepakat menetapkan saudara HP selaku Dirjen Pajak 2002-2004 dan kawan-kawan dalam ketentuan UU Tipikor pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 jo pasal 55 ayat 1 ke-1,” tutup Samad.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapan tersangka Ketua BPK Hadi Poernomo dalam kasus pajak BCA. Dugaan pidana pajak yang dilakukan Hadi terkait posisi sebagai Dirjen Pajak pada 2002-2004 lalu. Potensi kerugian negara Rp 375 miliar.

Kebetulan hari ini bertepatan dengan pensiun Hadi dari jabatan Ketua BPK. Muncul pertanyaan kepada KPK, apakah penetapan tersangka dilakukan mengingat Hadi yang sudah pensiun? KPK tegas membantah. “Ini tak ada kaitan dengan proses pensiun,” kata juru bicara KPK Johan Budi di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (21/4/2014). Johan menegaskan, penetapan tersangka ini karena proses ekspos yang dilakukan pekan lalu. Diduga ada kerugian negara kala Hadi yang pada 2004 lalu menjabat sebagai Dirjen Pajak menerima keberatan BCA terkait kredit Rp 5,7 triliun. Padahal bank lain dalam kasus serupa ditolak.

“Kami telah menemukan dua alat bukti yang cukup,” tegas Johan.

KPK menjerat Hadi dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU TPK, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Namun Hadi belum dicekal KPK.KPK membuka kemungkinan menjerat tersangka lain di kasus pajak BCA dengan tersangka Hadi Poernomo. Diduga potensi kerugian negara Rp 375 miliar dalam kasus ini. Hadi pada 2004 lalu saat menjabat sebagai Dirjen Pajak mempengaruhi kesimpulan hasil tim Pajak agar menerima keberatan pajak BCA.

“Ini kan langkah awal, kemudian selanjutnya kita lakukan pendalaman lebih intensif supaya kita melihat ada tidak keterlibatan orang-orang lain misalnya dari pihak swasta dan lain-lain sebagainya,” jelas Ketua KPK Abraham Samad di sela-sela acara yang digelar Harian Republika di Djakarta Theatre di Jakarta, Senin (21/4/2014).

Menurut Samad, dalam penetapan tersangka KPK tak sembarangan. Mesti ada dua alat bukti yang ditemukan, termasuk ketika menetapkan Hadi sebagai tersangka. “Karena kita sudah menemukan 2 alat bukti, fakta-fakat serta dokumen-dokumen yang menunjang. Oleh karena itu kita menetapkan tersangka kepada beliau dan ini langkah awal. Dan kita akan kembangkan terus adanya pihak-pihak lain mungkin yang mempunyai keterkaitan,” jelas dia.

Lalu apakah Hadi sudah dicegah ke luar negeri? “Belum, karena sprindiknya baru hari ini. Kita keluarkan tanda tangannya,” tutup dia.

Denok Taviperiana Pegawai Pajak Pemilik Rekening 5,5 Milyar Rupiah dan Menerima Suap Sebesar 500 Juta Rupiah Dipecat Dengan Tidak Hormat


Denok Taviperiana, PNS pajak yang diduga memiliki rekening gendut tak wajar dan harta Rp 5,5 miliar sekarang tak lagi bekerja di kantor pajak Bekasi, kabarnya Denok sudah dipecat.

Salah seorang petugas pajak di Kantor Wilayah Ditjen Pajak II, Bekasi Barat mengatakan Denok sudah lama tidak masuk kerja.

“Kepegawaian Ibu Denok itu semuanya diurus oleh Pajak Pusat di Gatot Subroto. Ibu Denok sudah diberhentikan oleh (kantor) pusat setelah pemberitaan di media. Kira-kira bulan dua di 2012,” jelas petugas tersebut kepada detikFinance, Kamis (8/3/2012).

Semenjak ramai diberitakan memiliki rekening gendut, selang satu atau dua hari Denok tidak datang lagi ke kantor. “Ibu Denok itu bukan staf humas, dia itu staf pelaksana Golongan IV kalau tidak salah,” lanjut petugas tersebut.

“Jadi Ibu Denok tidak mengundurkan diri, tapi diberhentikan,” tambahnya.

Dari data laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) Denok kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terakhit dilakukan 24 November 2008, terlihat Denok memiliki kekayaan Rp 5,52 miliar.

Adapun daftar harta terakhir Denok yang didapatkan berdasarkan LHKPN ke KPK yang dikutip detikFinance, Rabu (7/3/2012) adalah:

Harta Tak Bergerak Rp 2.275.566.000

Tanah dan Bangunan seluas 232 m2 dan 228 m2, di Jakarta Timur yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 1998, NJOP Rp 725.536.000
Tanah dan Bangunan seluas 151 m2 dan 60 m2 di Kabupaten Cianjur yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2007, NJOP Rp 302.354.000
Tanah dan Bangunan seluas 305 m2 dan 110 m2 di Jakarta Selatan yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2006, NJOP Rp 841.940.000
Tanah dan Bangunan seluas 242 m2 dan 110 m2 di Kota Malang yang berasal dari perolehan sendiri, perolehan tahun 1995, NJOP 160.798.000
Tanah dan Bangunan seluas 123 m2 dan 50 m2 di Kabupaten Bandung yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 199, NJOP Rp 75.322.000
Tanah dan Bangunan seluas 112 m2 dan 40 m2 di Kota Bandung yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 1999, NJOP Rp 117.824.000

Harta Bergerak

A. Alat transportasi dan mesin lainnya Rp377.000.000

Mobil merek Honda Jazz tahun buatan 2004 yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2004 nilai jual Rp 100.000.000
Mobil merek Toyota Kijang Innova tahun pembuatan 2005 dengan nilai jual Rp140.000.000
Motor Yamaha Mio buatan tahun 2008, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2008 dengan nilai jual Rp 7.000.000
Mobil merek Honda buatan tahun 2003 yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2008, dengan nilai jual Rp 130.000.000
B. Harta Bergerak lainnya Rp 40.000.000

Logam mulia yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2005, dengan nilai jual Rp 23.000.000
Benda bergerak lainnya, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2008 dengan nilai jual Rp 17.000.000
C. Surat Berharga Rp 1.381.795.107

Tahun investasi dari tahun 2006-2011 yang berasal dari hasil sendiri dengan nilai jual Rp 275.456.405
Tahun investasi dari 2005-2006 yang berasal dari hasil sendiri dengan nilai jual Rp 770.986.865
Tahun investasi dari 2008-2010 yang berasal dari hasil sendiri dengan nilai jual Rp 335.351.837
D. Giro Setara Kas Rp 1.172.341.821

E. Piutang
Piutang dalam bentuk pinjaman uang Rp 274.036.900

Wanita kelahiran Probolinggo 17 Desember 1964 ini pernah bekerja di kantor pelayanan pajak (KPP) Bekasi dengan nomor induk pegawai (NIP) 060078821. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempercepat proses pemberhentian dua pegawai pajak berekening gendut Denok dan Totok.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin menyatakan Surat Keputusan (SK) pemecatan kedua pegawai Ditjen Pajak Denok dan Totok akan segera terbit. Saat ini, SK tersebut masih dalam proses pemeriksaan pihaknya untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan.

“Denok dan Totok sebentar lagi SK-nya terbit, kita cek lagi supaya benar, saya sudah terima, baru kita terima dari Dirjen Pajak, yang nanti kita teruskan ke pak menteri untuk ditandatangani,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/3/2012).

Proses ini, lanjut Badaruddin, merupakan pemeriksaan formal pihak Setjen bersama bagian SDM Kemenkeu dan Biro Hukum Kemenkeu.

“Iya, tapi kan harus hati-hati, cuma pemeriksaan formal seperti berita acaranya. Kan tentu, biro SDM dan hukum harus lihat secara bersama-sama, saya sudah panggil biro bantuan hukum dan SDM untuk melihat,” ujarnya.

Menurut Badaruddin, pihaknya mengutamakan proses SK pemecatan kedua pegawai tersebut dibandingkan pegawai lainnya.

“Yang dikejar-kejar kalian kan itu, jadi itu didulukan. Yang lagi proses minggu ini, 2 itu,” pungkasnya.

Denok Taviperiana dan Totok Hendriyatno merupakan kedua pegawai yang terindikasi memiliki rekening gendut. PPATK pernah melaporkan hasil analisis keuangan Denok kepada kepolisian namun dihentikan karena tidak cukup bukti pada 2007.

Denok merupakan wanita kelahiran Probolinggo 17 Desember 1964 ini pernah bekerja di kantor pelayanan pajak (KPP) Bekasi dengan nomor induk pegawai (NIP) 060078821.

Laporan hasil analisis yang sama diserahkan kepada Itjen Kemenkeu. Hasilnya, Denok dan Totok terbukti menerima uang dari wajib pajak senilai Rp 500 juta.

Dhana Widyatmika Memiliki Investasi Miliaran di Properti Milik PT. Bangun Persada Semesta Di Jati Asih Bekasi


Tersangka kasus Korupsi Dhana Widyatmika ternyata menginvestasikan dana miliaran rupiah di PT Bangun Persada Semesta (BPS). Dhana menginvestasikan uangnya itu untuk proyek pembangunan properti milik PT BPS yang berada di Jati Asih, Bekasi.

“Ya mencapai nilai miliaran lah,” terang kuasa hukum PT BPS, M. Rudjito, di Gedung Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (8/3/2012).

Rudjito menambahkan, perkenalan antara pemilik PT BPS, Agus Purwanto dengan Dhana Widyatmika ketika bersama menunaikan ibadah haji. Dhana pada saat itu mengakui dirinya adalah seorang pengusaha bukan pegawai negeri di lingkungan Ditjen Pajak.

“Kita baru tahu dia itu PNS Pajak, setelah kasus ini mencuat,” tuturnya.

Menurut Rudjito, kedatangannya ke Kejagung adalah untuk menunjukkan data bahwa perusahaan kliennya tidak hanya menerima investasi dari dana. Sebagian besar ia menambahkan malah dari pinjaman bank.

“Kita menyampaikan mengenai kebanyakan dana modal kita berasal dari mekanisme loan agreement dari beberapa bank,” tutupnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dhana telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada 17 Februari 2012. Pertama kali diperiksa Kamis 1 Maret. Pemeriksaan kedua sekaligus penahanan di Rutan Salemba, Jumat 2 Maret 2012.

Dhana Widyatmika Punya 13 Rekening yang Tidak Dilaporkan dan Modus Korupsi Yang Sama Dengan Bahasyim Assifie


Tersangka kasus dugaan korupsi, Dhana Widyatmika, memiliki 13 rekening di sejumlah bank dan lima perusahaan sekuritas di dalam negeri. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan pegawai pajak golongan III C itu menggelontorkan miliaran rupiah ke rekening bank dan perusahaannya selama 2005-2010.

“Ini menyimpang dari profilnya sebagai pegawai pajak,” kata Kepala PPATK Muhammad Yusuf seperti dikutip dalam Majalah Tempo “Orang Pajak Taat Palak” edisi 5-11 Maret 2012.

Perihal transaksi Dhana yang mencurigakan ini dikirim PPATK ke Kejaksaan Agung pada pertengahan Februari lalu. Kejaksaan kemudian mengumpulkan 18 jaksa dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Penyidikan Pidana Ekonomi Wisnaldi Jamal untuk menelisik harta Dhana di bank dan perusahaan miliknya. Tim itu dibagi dalam tiga tim.

Hasil penelusuran itu kemudian dicocokan dengan laporan harta kekayaan Dhana ke Komisi Pemberantasan Korupsi per 24 Juni 2011 sebesar Rp 1,231 miliar. “Ternyata banyak harta Dhana yang tak dicantumkan,” ujar sumber Tempo yang ikut dalam penyelidikan harta Dhana itu.

Temuan jaksa, total harta Dhana termasuk aset dua showroom mobil 88 Kelapa Gading, perusahaan ekspedisi PT Mitra Modern Mobilindo, dan minimarket Betamart di dekat kediamannya di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, lebih dari Rp 60 miliar. Tim memastikan sebagian besar harta Dhana bukan warisan ayahnya, pensiunan kolonel Angkatan Udara. Keuntungan usahanya, menurut perhitungan jaksa, juga tak sampai Rp 500 juta per bulan.

Menurut laporan PPATK, fee membantu para wajib pajak itu juga mengalir ke 13 rekening Dhana. Dari rekening itu, duit mengalir ke perusahaan efek nasional dan luar negeri. Sebagian ditanam di dealer mobil dan perusahaan ekspedisi yang sahamnya dimiliki rekan kerjanya, Herly Isdiharsono. Duit itu, menurut kejaksaan, kemudian dibelikan mobil, rumah, dan tanah. “Ada bau pencucian uang,” kata Jaksa Agung Basrief Arief.

Kejaksaan menetapkan Dhana sebagai tersangka pada 16 Februari lalu. Menyusul penetapan itu, Kantor Imigrasi lalu mencegah Dhana keluar negeri lima hari kemudian. Kejaksaan Agung menjerat alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 1996 itu dengan berlapis tuduhan, gratifikasi, penyuapan, pemerasan, bahkan pencucian uang.

Dhana kemudian ditahan di rumah tahanan Kejakasaan Agung di Salemba, Jumat, 2 Maret 2012, setelah diberondong 30 pertanyaan dalam pemeriksaan lanjutan di Kejaksaan Agung. Selama pemeriksaan, ia tetap berkelit soal kekayaannya. Istri Dhana, Dian Anggraeni, juga membantah suaminya punya 13 rekening. Menurut Dian, seluruh kekayaan mereka adalah hasil bisnis dan warisan orang tua.

Untuk mengeruk duit rakyat sebanyak-banyak dari pekerjaannya sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak, Dhana Widyatmika diduga menggunakan modus yang sama dengan pendahulunya Bahasyim Assifie. Bekas Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII itu menggunakan jaringannya di Direktorat Keberatan dan Banding Pajak. Dengan jaringan itu, Bahasyim “membantu” para wajib pajak yang bermasalah.

Hasilnya penyidik menemukan duit Rp 64 miliar di rekening Bahasyim. “Istilahnya, sapi yang punya susu, kerbau yang punya nama,” ujar seorang jaksa utama.

Dalam kasus Dhana, lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 1996 ini menggunakan jaringan Gayus Halomoan Tambunan. Dhana dan Gayus diduga saling mengenal dalam penanganan kasus pajak PT Surya Alam Tunggal, perusahaan perikanan di Sidoarjo, Jawa Timur, medio 2007. Di sana, Dhana menjadi penghubung PT SAT ke Gayus yang merupakan penelaah keberatan dan banding.

Dhana juga kenal dengan atasan Gayus, Bambang Heru Ismiarso. Si bos juga pernah menjadi membawahi Dhana waktu keduanya bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Tanah Abang.

Kata penyidik, jejaring Dhana ke Gayus semakin kuat setelah istrinya, Dian Anggraeni, masuk pada 2008 ke direktorat yang sama dengan Gayus. Jabatan Dian di golongan III-C lebih tinggi daripada Gayus yang hanya golongan III-A.

Hasilnya penyidik menemukan duit Rp 64 miliar di rekening Bahasyim. “Istilahnya, sapi yang punya susu, kerbau yang punya nama,” ujar seorang jaksa utama.

Dalam kasus Dhana, lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 1996 ini menggunakan jaringan Gayus Halomoan Tambunan. Dhana dan Gayus diduga saling mengenal dalam penanganan kasus pajak PT Surya Alam Tunggal, perusahaan perikanan di Sidoarjo, Jawa Timur, medio 2007. Di sana, Dhana menjadi penghubung PT SAT ke Gayus yang merupakan penelaah keberatan dan banding. (Baca:Dhana Diduga Pernah Kongkalikong dengan Gayus )

Dhana juga kenal dengan atasan Gayus, Bambang Heru Ismiarso. Si bos juga pernah menjadi membawahi Dhana waktu keduanya bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Tanah Abang.

Kata penyidik, jejaring Dhana ke Gayus semakin kuat setelah istrinya, Dian Anggraeni, masuk pada 2008 ke direktorat yang sama dengan Gayus. Jabatan Dian di golongan III-C lebih tinggi daripada Gayus yang hanya golongan III-A.

Kejaksaan kini tengah mengusut enam perusahaan yang dibantu Dhana. Enam perusahaan ini, kata dia, masuk daftar 149 perusahaan yang keberatan pajaknya ditangani Gayus. Direktur Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Agung Arnold Angkouw mengatakan enam perusahaan nasional ini diuntungkan “aksi” Dhana. “Masih bisa berkembang jumlahnya,” ujarnya.

Pengacara Dhana, Reza Edwijanto, mengatakan kliennya mengenal Gayus, tapi sebatas hubungan kerja. Dhana kepada penyidik membantah kasusnya terkait dengan Gayus.

Sedangkan bekas pemegang saham dealer mobil 88, Ilham Meth, mengaku pernah melihat Gayus main ke showroom perusahaan itu untuk bertemu dengan Dhana. Gayus sendiri membantah kenal dengan Dhana. “Enggak kenal,” kata Gayus setelah divonis majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 1 Maret 2012.

Istri Dhana, Dian Anggraeni juga membantah punya kongsi dengan Gayus. Menurut Dian, tudingan itu semata karena dia pernah bekerja satu kantor dengan Gayus. Ia juga mengaku siap diperiksa.

Dian Anggraeni, istri tersangka kasus suap di Direktorat Jenderal Pajak, Dhana Widyatmika, pernah bekerja bersama Gayus Tambunan sebagai pelaksana di Direktorat Keberatan dan Banding Pajak. Namun, kata sumber Tempo, Dian bukanlah atasan terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang tersebut. “Walaupun pangkatnya (III-C) lebih tinggi dari Gayus, dia bukan atasannya,” ujarnya kepada Tempo, Jumat 2 Maret 2012.

Selama bekerja sebagai pelaksana di Direktorat Keberatan dan Banding, Dian bertugas di Sub-Bidang Peninjauan Kembali dan Evaluasi. Sedangkan Gayus di Sub-Bidang Banding dan Keberatan. Dalam posisinya, Dian tidak berhadapan langsung dengan wajib pajak. Tugas Dian adalah mengevaluasi keputusan pengadilan.

Sumber Tempo menjelaskan, jika suatu proses keberatan banding di pengadilan dimenangi oleh Direktorat Jenderal Pajak, Dian bertugas mengevaluasi faktor materiil dan formal dari kemenangan tersebut. Sebaliknya pun demikian jika Pajak kalah. “Evaluasi tersebut menjadi masukan,” ujarnya.

Ia bercerita, setelah lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1996, Dian langsung ditempatkan di Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana. Dalam lima tahun terakhir, Dian telah tiga kali dirotasi. Pada 2006-2007 ia bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok. Kemudian pada 2007-2008 di Kantor Pelayanan Pajak Setia Budi Tiga.

Sejak 2008 hingga sekarang perempuan kelahiran Jakarta itu bertugas di Direktorat Keberatan Banding Pajak yang berlokasi di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Dian, ia menyebutkan, terakhir datang ke kantornya di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa lalu. Setelah itu, ia mengambil cuti karena stres akibat sorotan media massa.

Pasangan Dhana dan Dian merupakan teman seangkatan di STAN. Keduanya masuk pada 1993 dan lulus bersama tiga tahun kemudian. Pasangan itu dikabarkan sudah 10 tahun menikah. “Keduanya tidak pernah bekerja dalam satu kantor,” kata dia.

Daniel Alfredo, pengacara Dhana, mengatakan istri kliennya itu saat ini masih dalam kondisi terkejut. “Dian syok gara-gara pemberitaan di media massa,” ujar Daniel saat ditemui di Gedung Bundar. Apalagi pemberitaan juga menyebutkan keterlibatan dirinya.

Dhana Widyatmika Gagal Menjelaskan Asal Usul Kekayaannya Yang Mencapai 60 Milyar Rupiah


Tersangka korupsi pajak, Dhana Widyatmika, tak bisa menjelaskan asal-muasal dana miliaran rupiah yang tersimpan di beberapa rekeningnya. Pernyataan ini disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Arnold Angkow, seusai pemeriksaan atas mantan pegawai negeri sipil berpangkat III-C di Direktorat Jenderal Pajak itu, Jumat malam, 2 Maret 2012.

“Dari data keuangan di bank yang kami peroleh, dia tidak bisa membuktikan bahwa uang-uang itu memang berasal dari penghasilan yang legal,” kata Arnold.

Kejaksaan menemukan rekening Dhana di beberapa bank dengan nilai simpanan sekitar Rp 60 miliar. “Kurang lebih sebesar itu,” kata Arnold. Selain itu, Dhana diketahui menyimpan kekayaannya dalam bentuk aset lain. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga menemukan transaksi mencurigakan bernilai miliaran rupiah di beberapa rekening milik Dhana.

Ketiadaan penjelasan asal-usul sumber dana itu menguatkan dugaan kejaksaan bahwa Dhana telah melakukan penyimpangan-penyimpangan saat menjadi pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. “Dia menguntungkan perusahaan-perusahaan wajib pajak yang ditanganinya,” kata Arnold.

Kejaksaan mengendus ada enam perusahaan lokal yang diuntungkan Dhana. Kejaksaan akan memanggil direksi perusahaan-perusahaan itu pekan depan. “Kami periksa dulu,” kata Arnold. Satu dari enam perusahaan itu bergerak di bidang ekspedisi.

Pengacara Dhana, Reza Edwijanto, meminta penyidik membuktikan kebenaran soal kepemilikan dana sebesar Rp 60 miliar di rekening kliennya. “Itu dulu buktikan,” katanya ketika dihubungi Sabtu, 3 Maret 2012.

Menurut Dhana, kata Reza, total uang di rekening saat ini kurang dari Rp 500 juta. Harta simpanan di deposite box yang disita kejaksaan pun tak begitu besar. “Kejaksaan tahu itu,” ujarnya.

Reza menilai dana ratusan juta rupiah sangat wajar dimiliki Dhana. Penghasilan dari showroom mobil dan minimarket Dhana diyakini dapat menghasilkan uang sebesar itu jika dikumpulkan terus-menerus. Apalagi, “Minimarket sejak 1993, sementara showroom sudah ada sebelum dia jadi pegawai pajak.”

Dhana sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi sejak 17 Februari 2012 lalu. Ia dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kejaksaan sementara menahan Dhana di Rumah Tahanan Salemba cabang kejaksaan mulai Jumat malam, 2 Maret, hingga 21 Maret 2012 mendatang. Di rumah tahanan itu kemarin Dhana merayakan ulang tahun sendirian. Istri dan keluarganya tak tampak menjenguk.

Jaksa Agung Basrief Arief belum bisa memastikan hubungan antara Dhana Widyatmika dan Gayus Tambunan. Penyelidikan lebih lanjut masih dibutuhkan untuk membuktikan hubungan antara keduanya.

“Saya belum mendapatkan laporan secara utuh apakah ada hubungan dengan Gayus,” kata Basrief saat membuka turnamen futsal FORWAKA Cup di Jakarta, Sabtu, 3 Maret 2012.

Namun ia mengatakan pola tindak korupsi yang dilakukan keduanya sama. “Kalau typical (pola) seperti itu bisa saja (sama) karena jabatan. Itu nanti kita lihat,” kata Basrief.

Kejaksaan, kata Basrief, kemungkinan akan memeriksa atasan Dhana pekan depan. Pemeriksaan itu bertujuan untuk memastikan keterlibatan atasan Dhana dalam kasus korupsi ini. “Senin mungkin akan kita lakukan, tapi sudah kita telusuri. Untuk kepastian, nanti baru Senin,” kata Basrief.

Kejaksaan Agung telah menahan Dhana kemarin. Pegawai pajak tersebut akan ditahan selama 20 hari sampai 21 Maret nanti. Hasil pemeriksaan telah mendukung pembuktian dugaan tindak pidana. Kejaksaan menyatakan tujuan penahanan karena Dhana dikhawatirkan menghilangkan barang bukti.

Kejaksaan menyangkakan Dhana dengan dua undang-undang yang berbeda, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu Pasal 3, 5, 11, 12 a b, Pasal 12 B UU Tipikor, dan Pasal 3, 4 UU TPPU.

Mengenai penangguhan penahanan yang diajukan Dhana, Jaksa Agung menyerahkan keputusan kepada tim penyidik. “Permohonan penangguhan penahanan diserahkan pada penyidik,” kata Basrief.

Dhana diduga mengembangkan uang hasil korupsinya dalam bisnis jual-beli mobil melalui Showroom 88 Mobilindo. Ia juga diduga kuat mengembangkan uangnya melalui delapan perusahaan sekuritas. Kejaksaan Agung masih menelusuri delapan perusahaan sekuritas tersebut

Para Pelaku Korupsi Harus Dimiskinkan Dan Disita Habis Semua Assetnya


Jika masa tahanan kerap dianggap ringan, pemiskinan menjadi alternatif hukuman yang menjerat para koruptor. Wakil Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Luky Djani menyatakan sudah saatnya para penegak hukum mampu menggunakan instrumen hukum yang ada untuk memiskinkan koruptor.

“Jadi tidak hanya mendapatkan hukuman maksimal, tetapi juga dimiskinkan,” kata Luky dalam diskusi polemik bertema “Pembajak Pajak” di Warung Daun Cikini, Sabtu, 3 Maret 2012.

Menurut dia, upaya memiskinkan koruptor bisa dilakukan dengan membebankan denda maksimal terhadap pelaku. “Sudah ada aturan yang bisa memberikan hukuman denda empat kali (lipat) dari nilai kerugian negara seperti yang diatur dalam UU Pajak,” katanya.

Selain itu, Luky juga menekankan pentingnya penanganan terhadap wajib pajak yang terlibat dalam kasus pajak. Luky mencontohkan kasus Gayus Tambunan yang sampai saat ini belum menyentuh perusahaan-perusahaan yang “dibantunya”.

“Pengguna jasa Gayus harus ditindak juga. Dalam kasus itu, sudah disebutkan perusahaan-perusahaannya, bisa juga melibatkan tokoh besar. Bisa saja dijerat tindakan korupsi atau pelanggaran UU Pajak,” katanya.

Ekonom The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip, menambahkan, untuk bisa menjerat para pelanggar pajak juga koruptor, regulasi yang ada harus diperkuat. “Karena bisa saja terjadi penghindaran pajak yang kemudian dibenarkan undang-undang,” katanya. Dia juga menyoroti pengawasan internal Direktorat Jenderal Pajak yang bisa lebih dimaksimalkan terhadap para petugasnya.

Daftar Pegawai Pajak Yang Berhasil Menjadi Milyader


Sejumlah kasus mafia pajak tak habis-habisnya terbongkar dalam dua tahun terakhir. Pegawai rendah Kantor Pajak ketahuan menimbun duit hingga miliaran rupiah. Ada yang kasusnya dihentikan karena tak terbukti. Baca juga: PNS dilarang berbisnis oleh Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 1974

Gayus Tambunan
# Pangkat: III-A
# Jabatan: Bagian Penelaah Keberatan di Seksi Banding dan Gugatan Direktorat Pajak
# Tabungan dalam rekening: Rp 25 miliar
# Modus: Selama 2007-2009, bekerja sama dengan sejumlah konsultan pajak membantu “mengurus” proses banding ke pengadilan pajak.
# Garapan: 21 perusahaan, tiga di antaranya perusahaan tambang batu bara milik tokoh politik.
# Kasus:
- Terjerat kasus penyuapan terhadap sejumlah polisi.
- Terjerat kasus korupsi dan gratifikasi.
- Terjerat kasus pemalsuan paspor karena pelesiran saat ditahan.
- Terjerat kasus penyuapan petugas penjara karena pelesiran saat ditahan.
# Status kasus: Divonis tujuh tahun penjara dan menghadapi vonis lainnya.

Bahasyim Assifie
# Jabatan: Bekas Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII
# Total uang dalam rekening: Rp 61,1 miliar, yang terdiri atas rekening Sri Purwanti, istrinya, Rp 35 miliar plus US$ 1 juta; kedua anaknya, Winda Arum Sari dan Riyanti Irianti, masing-masing Rp 19 miliar dan Rp 2,1 miliar.
# Harta lainnya:
- Rumah di daerah Pancoran, Jakarta Selatan, yang diperkirakan senilai Rp 1,5 miliar
- Rumah di Jalan Cianjur, Menteng, Jakarta Pusat, senilai Rp 25 miliar
- Rumah di kompleks Mas Naga, Bekasi, Jawa Barat, senilai Rp 1 miliar
- Tanah 12 hektare di Cimanggis, Depok
# Kasus:
- Menyalahgunakan wewenangnya sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.
- Meminta uang Rp 1 miliar kepada wajib pajak bernama Kartini Mulyadi, salah satu Komisaris PT Tempo Scan.
- Melakukan pencucian uang dengan modus memindahkan harta ke beberapa rekening miliknya serta milik istri dan anak-anaknya.
- Status kasus: divonis 12 tahun penjara.

Denok Taviperiana
# Pangkat: III-D di Direktorat Jenderal Pajak
# Total harta: Rp 5,5 miliar, dalam bentuk deposito Rp 3 miliar. Polis asuransi jiwa dengan premi tunggal senilai Rp 1 miliar pada 2007.
# Modus: Diduga menerima suap.
# Status Kasus: Dihentikan

Dhana Widyatmika
# Pangkat: III-C
# Jabatan: Dinas Pajak DKI Jakarta
# Total Harta dalam rekening: Rp 60 miliar. Berbisnis jual-beli mobil.
# Kasus: Diproses Kejaksaan Agung dan menjadi tersangka.

Dhana Widyatmika Pegawai Pajak Yang Memiliki Rekening Tabungan Diatas 60 Milyar Rupiah


Siapakah Dhana Widyatmika?
Berdasarkan beberapa sumber dan dokumen yang dikumpulkan diketahui Dhana Widyatmika merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Setelah melanjutkan program sarjana, dia meneruskan studi pasca sarjana di Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (FISIP UI).

Setelah lulus STAN, Dhana mulai bekerja di Ditjen Pajak pada tahun 1996. Karirnya berkembang terus. Pada 2011, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Dhana Widyatmika menjabat sebagai Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam.

Kemudian, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) nomor Kep-1439/PJ.01/UP.53/2011 yang dikeluarkan pada 12 Juli 2011, Dhana Widyatmika dipindahkan dari Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua. Dhana Widyatmika merupakan PNS golongan III/c dengan pangkat penata. Ia kini berusia 37 tahun. Klik Disini Untuk Melihat Gaji PNS Golongan III/c yang Hanya Rp. 3,1 juta perbulan

Laporan Kekayaan Dhana Widyatmika dan Istrinya Dian Anggraeni kepada KPK
Adapun daftar harta pasangan ini yang dilaporkan Juni 2011 ke KPK adalah:

  1. Harta tidak bergerak Rp 656,722 juta
    • Tanah dan bangunan seluas 125 m2 dan 45 m2 di Depok yang berasal dari hasil sendiri perolehan dari 1993 sampai 2011 dengan NJOP Rp 108,2 juta
    • Tanah dan bangunan seluas 300 m2 dan 110 m2 di Jakarta Timur yang berasal dari warisan perolehan dari 1980 sampai 2011 dengan NJOP Rp 576,3 juta
  2. Harta Bergerak
    • Alat transportasi dan mesin lainnya senilai Rp 165 juta
    • Harta bergerak berupa logam mulia dan benda bergerak lainnya Rp 57,32 juta
  3. Surat berharga senilai Rp 312,125 juta

Kekayaan Dhana Widyatmika Yang Berhasil Disita Oleh Kejaksaan

Penyitaan dan penetapan tersangka: 17 Februari 2012
a. Uang tunai Rp 8 miliar dan Rp 20 miliar.
b. Uang tunai US$ 270 ribu atau sekitar Rp 2,4 miliar.
c. Emas Batangan seberat 1 kilogram.
d. Surat-surat berharga.
e. Penyitaan dari safe deposit box.
f. Uang pada rekening yang diduga milik tersangka Rp 60 miliar.
g. Transfer US$ 250 ribu atau sekitar Rp 2,25 miliar.

Pembelaaan Teman Sekantor Terhadap Kekayaan Dhana Widyatmika
Di mata teman-temannya, mantan pegawai Ditjen Pajak yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi, Dhana Widyatmika, adalah orang kaya sejak dulu. Bahkan sejak masa kuliah, Dhana sudah dikenal sebagai pengusaha yang sukses. Mereka tak yakin Dhana menggelapkan pajak. Salah satu pegawai pajak yang tidak mau disebutkan namanya yang ditemui mengaku sudah mendengar kasus yang membelit Dhana yang kini disidik Kejagung itu. Dia mengedepankan praduga tak bersalah, karena ia mengenal Dhana sebagai orang kaya sejak dulu.

“Dengar-dengar aja sih, kalau pun ada itu cuma oknum aja sih yah. Yang saya tahu kan itu memang keluarga berada juga. Jadi saya mengedepankan praduga lah, dan itu cuma oknum aja, di mana-mana oknum ada, di masjid pun oknum ada. Kalau pun terjadi yang lebih sakit hati itu yang di dalam yang harus memperbaiki kita,” kata sumber itu kepada detikFinance, Jumat (24/2/2012) di kantor pusat Ditjen Pajak, Jl Gatot Subroto, Jakarta.

Sumber lain yang merupakan teman dekat Dhana mengatakan, Dhana sudah menjalankan bisnis sewaktu ia masih kuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Bisnis yang digeluti Dhana macam-macam. Dia juga sukses meneruskan usaha orang tuanya.

“Dia berhasil dalam berbisnis salah satunya bisnis jual beli mobil,” kata sumber tersebut. Bahkan sumber itu mengatakan selama ini banyak pegawai pajak yang membeli mobil melalui Dhana. Soal bisnis jual beli mobil ini, Dhana memiliki showroom di Jakarta yang cukup besar. “Karena itu wajar bila dia punya rekening miliaran rupiah,” ujar dia.

Para pegawai pajak lainnya saat dimintai komentar mengenai kasus ini memilih menghindar. Mereka tak mau buka mulut saat dimintai tanggapannya. Banyak juga yang mengaku tidak tahu menahu soal kasus ini.

Kasus Korupsi Karena Memiliki Rekening Mencurigakan Sebesar Rp. 60 Milyar
Nama Dhana Widyatmika sudah masuk dalam daftar cekal Imigrasi. Dhana dicekal Imigrasi selama 6 bulan atas permintaan Kejagung. “Dhana Widyatmika PNS ditjen pajak telah dicegah 6 bulan ke depan. Pertanggal 21/2/2012 (21 Februari 2012) sampai 21/08 (21 Agustus 2012),” kata Kabag Humas dan TU Ditjen Imigrasi Maryoto Sumadi.

Dalam kasus ini, selain menjadikan Dhana sebagai tersangka, Kejagung juga memeriksa istrinya, berinisial Dian Anggreni. Hingga saat ini Dhana masih belum bisa dikonfirmasi. Identitas mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berinisial Dhana Widyatmika yang menjadi oknum ‘The Next Gayus’ terungkap juga. Inisial DW adalah Dhana Widyatmika. Dia telah dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan telah dicekal oleh Imigrasi.

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Fuad Rahmany mengungkapkan ‘The Next Gayus’ ini tidak lagi menjadi pegawai pajak. Karena, atas keinginannya sendiri Dhana Widyatmika ini meminta pindah ke instansi lain.

“Yang jelas dia pindah atas keinginannya sendiri, saat dia minta ke-instansi lain ya kita ngasih aja, bukan karena ada kasus, kita sendiripun tidak tahu kalau dia berkasus. Dhana Widyatmika sendiri sudah lama bekerja disini tapi berapa lama tanya kebagian kepegawaian saja, yang jelas lebih lama dari pada saya,” kata Fuad di Kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jumat (24/2/2012).

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Dedi Rudaedi mengatakan “The Next Gayus’ ini tidak lagi menjadi PNS Pajak sejak 12 Januari 2012. “Dhana Widyatmika sendiri sudah bukan pegawai kami, dia pindah ke Pemda DKI namun masih bekerja di bidang perpajakan yakni Dispenda DKI Jakarta,” ujarnya. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan oknum ‘The Next Gayus’ berinisial ‘DW’ sebagai tersangka. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hingga saat ini belum bisa menghubungi Dhana Widyatmika untuk dikonfirmasi.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) hingga saat ini belum membuka nama pegawai berinisial DA alias Dian Anggraeni yang diduga melakukan penggelapan pajak. Ditjen Pajak hanya mengungkapkan Dian Anggraeni hanya staf biasa di Ditjen Pajak. “Dia memang masih staf biasa,” ungkap Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Dedi Rudaedi.

Ditempat terpisah, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Arnold Angkouw mengatakan untuk sementara pihaknya masih mencari lebih jauh mengenai Dian Anggraeni  ini. Kejaksaan Agung sendiri belum mencekal ataupun menetapkan Dian Anggraeni sebagai tersangka.

“Kalau status Dian Anggraeni  belum ada dia belum dicekal,” tutur Arnold di Kantornya, Kejagung Jl Hasanudin.

Ditjen Pajak sendiri mengakui kasus ‘The Next Gayus’ yang melibatkan pegawai pajak berinisial Dian Anggraeni merupakan kasus baru yang salah satunya terungkap dari hasil pemeriksaan pusat pelaporan analisis transaksi keuangan (PPATK) terkait rekening ‘gendut’ para Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dedi menambahkan, pihaknya yakin kalau kasus yang menjerat Dian Anggraeni bukan terkait dengan penggelapan pajak di Ditjen Pajak melainkan masalah pribadi Dian Anggraeni.

“Ini karena penyidik kejaksaan tidak memeriksa atau menanyakan kasus Dian Anggraeni kepada kami, penyidik sepenuhnya memfokuskan kepada Dian Anggraeni, dan pemeriksaannya tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dian Anggraeni sebagai pegawai pajak,” tutur Dedi.

Seperti diberitakan sebelumnya, sumber yang mengetahui persis soal Dian Anggraeni  mengungkapkan jika Dian Anggraeni ini mempunyai rekening diatas Rp 60 miliar.

“Jumlah rekeningnya diatas Rp 60 miliar,” kata sumber tersebut. Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengakui kebenaran pegawai Ditjen Pajak Dian Anggraeni tersebut. Hal ini menurutnya diketahui karena beberapa transaksi mencurigakan terjadi di rekeningnya. “Setelah di lakukan analisis akhirnya ada Hasil Analisis PPATK dan telah diteruskan ke penyidik yakni Kejaksaan Agung. Untuk informasi lebih jauh bisa dikonfirmasi ke penyidik,” tutur Agus. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan oknum ‘The Next Gayus’ berinisial ‘DW’ sebagai tersangka. Selain dicekal, harta pribadi Dhana Widyatmika berupa uang berdenominasi dolar dan rupiah telah disita.

Demikian disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Arnold Angkouw ketika ditemui di Kantornya, Jalan Hasanudin, Jakarta, Jumat (24/02/2012). “DW itu memang kita lakukan dan masih dikejar bukti yang lain kita sudah perkara ini, sampai ditingkat penyidikan berdasarkan laporan dari masyarakat,” ungkap Arnold. Menurutnya, Kejagung bergerak cepat menanggapi laporan dari masyarakat. Kejagung langsung melakukan penyidikan dan ada bukti permulaan yang cukup. “Maka kita tingkatkan ke penyidikan dengan inisial tersangka Dhana Widyatmika. Ada beberapa tempat yang sudah kita geledah, dan menyita beberapa barang,” tuturnya.

Tersangka Dhana Widyatmika, sambung Arnold bisa terkena pasal tindak pidana korupsi. Karena, harta yang diselidiki milik Dhana Widyatmika tidak sesuai dengan profilnya sebagai PNS pajak. “Yang disita ada uang, ada dolar dan rupiah, sertifikat, rekening sudah diblokir dan yang bersangkutan sudah kita cekal, per tanggal 17 (Februari 2012) kemarin,” tutup Arnold. Seperti diketahui, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berinisial DW diduga melakukan penggelapan dan pajak. Dhana Widyatmika ini mempunyai istri yang juga masih menjabat di Ditjen Pajak berinisial DA. Keduanya masih dalam pemeriksaan lebih lanjut Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan telah menyita harta pribadi milik oknum ‘The Next Gayus’ yang diduga menggelapkan dana pajak. Kejagung menyita juga logam mulia alias emas milik oknum yang berinisial DW ini. Demikian disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Noor Rahmad ketika ditemui di Kantornya, Jalan Hasanudin, Jakarta, Jumat (24/02/2012). “Penyidik telah melakukan penyitaan dengan cara menggeledah menyita uang serta ada logam mulia,” tutur Noor Rachmad. Dikatakan Noor Rachmad, Dhana Widyatmika ini juga memiliki beberapa rekening di bank. Rekening tersebut telah diblokir oleh Kejagung. “Rekening di beberapa bank sudah diblokir,” katanya. Kejagung memang telah menetapkan oknum ‘The Next Gayus’ berinisial ‘DW’ sebagai tersangka. Selain dicekal, harta pribadi Dhana Widyatmika berupa uang berdenominasi dolar dan rupiah juga telah disita.