Program Visit Indonesia Year yang dicanangkan tahun 2008 kini menjelang berakhir. Bagi negeri Zamrud Khatulistiwa dengan kekayaan alam berlimpah, program itu sejatinya menjadi gaung kebangkitan industri pariwisata yang kini masih separuh terlelap.
Bisnis pariwisata identik dengan citra (image) sehingga citra harus dikembangkan ke arah yang positif. Jika citra pariwisata Indonesia baik dan aman, turis dengan sendirinya akan berdatangan.
Ungkapan itu dilontarkan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik di sela-sela Forum Pariwisata Internasional Ke-6 untuk Parlemen dan Pemerintah Lokal yang digelar Badan PBB untuk Pariwisata Dunia (UNWTO) di Cebu, Filipina, Oktober 2008.
Namun, pembentukan citra baik dan aman di negeri elok ini tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Apalagi, industri pariwisata sempat terguncang akibat rentetan bencana, yakni tsunami di Aceh pada akhir tahun 2004, tragedi bom Bali II tahun 2005, serta gempa bumi di Yogyakarta dan Sumatera Barat tahun 2006.
Dalam Forum UNWTO ke-6, pariwisata Indonesia dinilai mulai pulih dari krisis. Jika tahun 2004 tingkat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) adalah 5,32 juta orang, tahun 2005 menjadi 4,96 juta orang atau merosot 7 persen, dan tahun 2006 sebesar 4,87 juta atau turun 2 persen, maka tahun 2007 kembali meningkat jadi 5,5 juta orang atau naik 13 persen.
Seiring program Visit Indonesia Year 2008, pemerintah optimistis menargetkan kunjungan wisman tahun ini mencapai 7 juta orang dengan nilai devisa 6,7 miliar dollar AS dan tahun 2009 target wisman juga dinaikkan jadi 8 juta orang dengan nilai devisa 8 miliar dollar AS.
Kendati citra pariwisata Tanah Air berangsur membaik, belum demikian halnya dengan kesiapan segenap pemangku kepentingan industri pariwisata dalam mengoptimalkan sektor penghasil devisa negara ini.
Transportasi dan promosi
Jero Wacik mengakui, kendala utama yang menghadang program tahun kunjungan wisata adalah transportasi dan promosi. Hingga kini, maskapai penerbangan dalam negeri belum mampu menjangkau kebutuhan angkutan ke daerah-daerah tujuan wisata.
Bahkan, sewaktu program Visit Indonesia kembali digulirkan tahun ini, tidak banyak maskapai penerbangan dalam negeri dan perhotelan menyambut program itu. ”Saya harus ngomong berkali-kali untuk meyakinkan maskapai penerbangan dan hotel agar turut mempromosikan program itu. Barulah mereka jalan,” ujar Jero Wacik.
Tentu saja, peran maskapai penerbangan dan hotel bukan yang utama. ”Peluru” yang tak kalah penting adalah penggarapan kawasan wisata. Sayangnya, partisipasi pemerintah daerah dalam mengelola obyek wisata masih jauh dari harapan. Jangankan menggaet turis asing untuk berkunjung, beberapa obyek wisata unggulan Tanah Air bahkan belum dikenal oleh sebagian masyarakat Indonesia akibat minimnya promosi.
Menurut Jero Wacik, hanya tujuh dari 33 provinsi di Indonesia yang secara swadaya giat berpromosi dan mendorong pariwisata, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Barat. Selebihnya, pemerintah daerah masih mengandalkan pemerintah pusat untuk mempromosikan daerahnya.
Sejak tahun 2007, pemerintah menggulirkan dana stimulan sebesar Rp 25 miliar kepada lima provinsi setiap tahun yang dianggap mulai berkiprah membangkitkan pariwisata. Hingga tahun ini, sudah ada 10 provinsi yang mendapatkan bantuan dana itu, yakni Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Irian Jaya Barat.
Apabila pemda tidak bersedia menyisihkan anggaran (APBD) untuk berpromosi dan membenahi sarana pariwisata daerah masing-masing, jangan harap mendapatkan turis dan devisa yang optimal, ujar Jero Wacik dengan nada kesal.
Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan mengatakan, keunggulan pariwisata Indonesia terdapat pada wisata alam dan budaya. Namun, hal itu tidak menjamin kunjungan wisata jika tanpa kesiapan faktor penunjang utama pariwisata, yakni hotel, restoran, transportasi, dan infrastruktur. Hingga kini, infrastruktur jalan dan transportasi di sejumlah daerah wisata masih minim dan terdapat kekurangan jasa pemandu wisata profesional sebanyak 30 persen.
Kendala itu ditambah dengan belum adanya standar tarif jasa di sejumlah daerah tujuan wisata sehingga rentan menimbulkan pungli dan meresahkan wisatawan.
Di Asia Tenggara, Indonesia hanya menduduki peringkat keempat dalam kunjungan wisman. Peringkat pertama ditempati Singapura dengan jumlah wisman 15 juta per tahun, peringkat kedua dan ketiga ditempati Malaysia dengan wisman 10 juta per tahun dan Thailand 10 juta wisman per tahun.
Fokus pasar
Tahun 2008, total anggaran pariwisata adalah Rp 1,08 triliun. Sasaran promosi wisata difokuskan pada 12 pasar utama pariwisata, di antaranya Perancis, Belanda, Inggris, Jerman, Rusia, Jepang, Singapura, Australia, Korea, Malaysia, dan China.
”Keterbatasan anggaran tidak memungkinkan promosi wisata ke seluruh negara. Oleh karena itu, pemerintah fokus memasarkan pariwisata ke negara-negara yang merupakan pasar utama,” kata Jero Wacik.
Di tengah keterbatasan promosi itu, pemerintah mengarahkan Bali sebagai kawasan tujuan wisata yang telah mendunia menjadi sentra referensi informasi obyek-obyek wisata di luar Jawa dan Bali.
Upaya lainnya, kata Jero Wacik, adalah kebijakan kemudahan kredit bagi travel biro yang memboyong wisatawan Nusantara (wisnu). Namun, dibutuhkan komitmen travel biro di dalam negeri untuk mengubah paradigma promosi pariwisata yang kini masih memprioritaskan obyek-obyek wisata di luar negeri.
Pariwisata sebagai industri yang menimbulkan efek multidimensional, yakni membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, hingga sumber pendapatan daerah sejatinya menjadi penopang perekonomian nasional. Pengelolaannya memerlukan langkah integratif pemerintah dan pelaku usaha.
Pengelolaan itu dibuktikan tidak hanya dengan keseriusan pemda untuk memperbaiki fasilitas dan sarana wisata, kemudahan layanan imigrasi, transportasi memadai, tetapi juga peran pelaku usaha dalam mengelola kawasan wisata, hingga pemasaran produk khas daerah.
”Pemerintah daerah sudah saatnya menanggalkan ego sektoral dan melakukan terobosan untuk membangkitkan pariwisata. Salah satunya, sinergi dalam menggarap infrastruktur wisata antardaerah yang saling berdekatan,” tutur Irwan Prayitno, Ketua Komisi X DPR.
Program Visit Indonesia Year 2008 adalah awal dari perbaikan spirit dan kesadaran bangsa untuk membenahi pariwisata. Jangan biarkan gaungnya meredup seiring berakhirnya proyek-proyek pemerintah.