10 Buah Danau Di Indonesia Rusak Parah

Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengidentifikasi 10 danau yang mendesak direhabilitasi karena dalam kondisi rusak parah. Jika rehabilitasi tidak segera dilakukan, danau-danau itu terancam berubah fungsi dan tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Sepuluh danau itu adalah Limboto (Gorontalo), Toba (Sumatera Utara), Tempe (Sulawesi Selatan), Tondano (Sulawesi Utara), Maninjau dan Singkarak (Sumatera Barat), Poso (Sulawesi Tengah), Matano (Sulawesi Selatan), Rawa Pening (Jawa Tengah), dan Batur (Bali).

Kondisi itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Penyelamatan Danau Regional Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi yang digelar di Denpasar, Bali, Jumat (14/11). Hadir dalam acara itu Asisten Deputi Pengendalian Sungai dan Danau Kementerian Negara Lingkungan Hidup Untung Deddy Radiansyah, Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Bali Sudirman, serta perwakilan penanggung jawab danau dan atau sungai di Bali, Nusa Tenggara serta Sulawesi.

Untung mengungkapkan, peran ekosistem danau cukup besar untuk sejumlah daerah di Indonesia. Indonesia mempunyai lebih dari 500 danau dengan luas total 5.000 kilometer persegi atau sekitar 0,25 persen dari luas daratan negeri ini.

Semua danau itu mengandung sekitar 500 kilometer kubik sumber air. Ketika kondisinya makin memprihatinkan, semua pihak, terutama warga di sekitar danau dan maupun di pulau tertentu, hingga negara secara nasional akan sangat rugi.

”Pengelolaan danau harus disesuaikan dengan batas ekosistem masing-masing. Sayangnya, ekosistem danau di negeri ini kecenderungannya semakin rusak akibat aktivitas manusia yang berlebihan,” kata Untung.

Aktivitas berlebihan

Sepuluh danau yang diidentifikasi rusak parah itu masing-masing dan secara beragam menjadi tempat manusia melakukan aktivitas berlebihan.

”Di Danau Batur, misalnya, akumulasi limbah penduduk semakin besar, sementara danau itu tidak memiliki saluran pembuangan seperti sungai atau anak sungai. Kondisi sama terjadi di Limboto dan diduga menyebabkan punahnya ikan endemik setempat,” kata Sudirman.

Pertemuan itu berhasil menyusun rencana aksi sekaligus usulan pedoman penyelamatan danau. Dua hal itu diharapkan menjadi acuan pengelolaan ekosistem danau untuk instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan pemanfaatan, perlindungan, serta pelestarian danau secara terpadu. Selama ini sejumlah instansi berjalan sendiri-sendiri dalam pelaksanaan program terkait penyelamatan danau.

Rencana aksi tersebut antara lain penataan batas terluar dan sempadan danau, sertifikasi kepemilikan danau, serta pembentukan kelembagaan pengelolaan danau

Hujan Gerimis Jakarta Langsung Banjir Setinggi 2 Meter

Hujan deras yang mengguyur kawasan Jabodetabek serta air pasang di perairan Jakarta Utara, Tangerang, dan Bekasi menyebabkan sebagian wilayah Ibu Kota tergenang banjir hingga kedalaman 2 meter, Jumat (14/11). Menurut prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, kondisi seperti ini akan berlangsung hingga akhir pekan ini.

Jumat kemarin, air pasang atau rob setinggi 50 sentimeter terlihat menggenangi kawasan RT 3 sampai RT 5 RW 3, Kelurahan Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, di sekitar Kali Perancis.

”Sudah tiga hari ini kami terkena rob. Air meluap sejak pukul 07.00 dan surut pukul 13.00. Banyak warga harus mengungsi,” tutur Nur Hidayat (30), salah seorang warga RT 3 RW 3.

Berdasarkan data Traffic Management Center Polda Metro Jaya, tercatat 10 lokasi banjir. Banjir dengan ketinggian genangan 100-250 sentimeter melanda Kampung Melayu dan Bidara Cina (Jakarta Timur) serta di Bukit Duri, Pejaten Timur, dan Rawa Jati (Jakarta Selatan).

Empat lokasi banjir lainnya adalah di Penjaringan, Terogong Raya, Kapuk Raya, dan Muara Baru (Jakarta Utara). Selain itu, kawasan Tubagus Angke dan Meruya, Jakarta Barat, juga digenangi air sejak Jumat pagi.

Peringatan dini agar warga bersiap menghadapi banjir kiriman telah dilakukan dengan mengumumkan di masjid atau gereja di permukiman.

Data dari Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, ketinggian air di pintu air itu hingga Jumat malam mencapai 820 sentimeter. Padahal batas normalnya adalah 750 sentimeter. Ibnu, salah seorang penjaga pintu air, mengatakan, Manggarai saat ini berstatus siaga III. Ketinggian air di Bendung Katulampa sekitar 70 sentimeter, batas normalnya 100 sentimeter.

Hingga akhir pekan

Kukuh Ribudiyanto, Kepala Subbidang Informasi Meteorologi Publik BMKG, mengatakan, hingga Minggu (16/11), hujan ringan hingga sedang, 30-50 milimeter, terus terjadi di wilayah Jakarta bagian selatan, termasuk Bogor dan Depok.

Jakarta juga diterjang air pasang akibat gravitasi bulan dengan ketinggian air maksimal 1 meter. Air pasang akan mencapai ketinggian maksimal pada pukul 08.00-11.00 setiap hari.

Di samping air pasang, tinggi permukaan air laut juga meningkat karena adanya gelombang laut yang dipengaruhi oleh arah dan kecepatan angin. Saat ini, gelombang laut yang terjadi di kawasan Kepulauan Seribu dan pesisir Jakarta mencapai ketinggian maksimal, yaitu 1,25 meter.

Ubi Nuabosi, Makin Banyak Penggemarnya

Langit mendung dan hawa makin dingin ketika Elias Mbira (73) suatu siang, pertengahan Oktober lalu, selesai mengemas sejumlah batang ubi kayu alias singkong ke dalam kardus. Konon, ubi tersebut pesanan Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya.

Beberapa batang ubi kayu yang dikemas Elias di rumahnya itu dikenal luas dengan sebutan ubi nuabosi, salah satu komoditas pangan unggulan Kabupaten Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

”Baru saja saya mengemasnya ke dalam kardus sebab mau diambil untuk dibawa ke Kupang (ibu kota Provinsi NTT). Namun, saya tidak tahu untuk apa ubi itu. Karena ada pesanan, saya menyiapkan saja,” kata Elias Mbira, warga Dusun Gereja, Desa Ndetundora II, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende.

Di kawasan NTT, ubi nuabosi sudah begitu dikenal masyarakat. Bentuk batang, daun, dan umbinya sebenarnya sama dengan singkong pada umumnya. Yang sedikit membedakan adalah ubi nuabosi memiliki rasa yang khas, di samping harganya agak mahal ketimbang singkong jenis lainnya.

Ubi yang satu ini dikenal memiliki ciri khas berwarna putih dan empuk meski dalam keadaan dingin tak menjadi keras serta tidak berserat. ”Maka, tak heran kalau makan ubi nuabosi, tepungnya sering lengket di gigi,” kata Elias menceritakan.

Beralih

Nama ubi nuabosi yang sudah melambung dan harga jualnya yang menarik itu membuat petani penghasil lebih memilih berbudidaya ubi yang tumbuh di daerah ketinggian, di dataran Ndetundora, Ende, tersebut.

Ndetundora adalah suatu dataran yang terdiri atas empat desa, yakni Desa Ndetundora I-III dan Randotonda. Sementara itu, nuabosi adalah nama salah satu kampung di Desa Ndetundora I. Jarak dataran itu dari kota Ende sekitar 14 kilometer.

Menurut Elias, sejak 2004 warga Ndetundora tak ada lagi yang menanam padi dan jagung dalam satu hamparan kebun. Kalaupun ada yang menanam jagung, itu hanya sebagai tanaman sela di kebun ubi nuabosi.

Hal senada diutarakan Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Ende Fransiskus Xaverius Ndoki. Ia mengatakan, budidaya ubi nuabosi di Ndetundora kini sudah mencapai 500 hektar.

”Kami memang mengarahkan warga di kawasan Ndetundora untuk mengembangkan ubi nuabosi. Sebab, tanaman itu bukan saja sebagai pangan lokal, tetapi sekaligus komoditas pangan unggulan Ende. Ini juga penting untuk ketahanan pangan karena salah satu tujuan ketahanan pangan masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi,” kata Fransiskus menambahkan.

Sekarang tinggal bagaimana mengembangkannya lebih baik lagi mengingat ubi tersebut juga mulai dikenal kalangan luar NTT, bahkan luar negeri

Membangun Rumah Masa Depan Yang Ramah Lingkungan dan Hemat Energi

Tinggal di perkotaan tanpa pasokan listrik PLN tentu menjadi tidak menyenangkan dan harus mengeluarkan biaya tinggi. Karena sarana penerangan dan berbagai peralatan elektronika yang digunakan memerlukan energi listrik. Itu bisa berarti pemilik rumah harus memasang generator listrik yang harga bahan bakarnya mahal.

Di Jepang kini telah dikembangkan berbagai peralatan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan dan peralatan rumah tangga elektronika ramah lingkungan. Dengan demikian, tiap keluarga di Negeri Matahari Terbit ini dapat mandiri melistriki berbagai peralatan rumah tangga yang dipakai sehari-hari.

Di Japan Expo yang digelar di Kemayoran, Jakarta, lembaga riset milik Pemerintah Jepang NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) memajang maket rumah ramah lingkungan masa depan, yang menggunakan energi terbarukan.

Rumah ramah lingkungan ini menggunakan energi listrik dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan PLT angin yang dipadukan dalam sistem hibrid sehingga masing-masing saling melengkapi daya listrik yang dibangkitkan.

PLTS terdiri dari panel surya yang dipasang di atap rumah. Untuk setiap meter persegi panel surya yang terbuat dari lempeng silikon itu dihasilkan 200 watt daya listrik. Saat ini bahkan NEDO berhasil mengembangkan sel surya tanpa bahan silikon.

Adapun pada PLT angin, bila bertiup angin berkecepatan 5 meter per detik dapat terbangkitkan listrik 110 kW per jamnya. Listrik dari dua pembangkit itu kemudian disimpan dalam baterai dari bahan litium. Listrik ini sebagai cadangan listrik di malam hari.

Di 26 negara

Kombinasi dua pembangkit ini telah banyak digunakan di perumahan di 26 negara maju termasuk Jepang. Di Indonesia sendiri ada sekitar 8 unit kincir angin pembangkit listrik yang dikembangkan peneliti NEDO.

Selain sistem pembangkit listrik, NEDO juga memperkenalkan panel isolator panas dari material hibrid. Panel ini hanya setengah ketebalannya dibanding papan berbahan uretan yang biasa dipakai sebagai isolator panas. Panel ini ditempel di dinding rumah untuk menangkal panas dari luar. Dengan demikian, ruang dalam rumah bisa tetap sejuk. Oleh karena itu, pendingin ruangan tak diperlukan. Ini artinya tidak diperlukan listrik untuk menghidupkan AC.

Penghematan listrik juga dicapai dengan memakai lampu penerangan yang terdiri dari keping-keping kotak kecil sejenis keping silikon disebut lampu OLED. Unit lampu tak mengandung merkuri ini diharapkan dapat menggantikan lampu neon dan bisa di daur ulang. Dibanding lampu pijar, produk yang masih berupa prototipe ini menghemat listrik hingga 70 persen.

NEDO juga memperkenalkan sistem penerangan dalam rumah pada siang hari, yaitu dengan menggunakan balok kaca yang didalamnya tersusun dari prisma-prisma kaca untuk menyebarkan dan membaurkan sinar matahari yang masuk.

Selain itu, untuk menghasilkan air panas bagi kebutuhan rumah tangga, NEDO juga memperkenalkan sistem sel bahan bakar untuk rumah tangga yang terdiri dari hidrogen dan oksigen.

Pemanas air juga dapat dilakukan dengan memakai pompa kalor. Teknologi pompa kalor dapat digunakan untuk AC dan pemasokan air. Sistem ini dapat menghasilkan energi panas beberapa kali lipat dibanding energi listrik yang di-input.

Dalam hal ini zat refrigeran menyerap panas dari udara. Dengan memberi tekanan pada refrigeran, tekanan dan suhu akan naik. Suhu dari refrigeran ini kemudian digunakan untuk memanaskan air

Negara Maju Harus Bayar Atas Hutan Negara Berkembang Sebagai Jasa Layanan Lingkungan Hidup

Pangeran Charles mengakui, pendorong kerusakan hutan tropis yang memicu perubahan iklim adalah negara-negara maju. Untuk itu, negara maju harus bertanggung jawab, dengan mendanai pemeliharaan dan pemulihan hutan tropis. Bukan dalam bentuk bantuan, tetapi pembayaran akan layanan.

”Pembayaran ini harus bersifat transaksi komersial, seperti kita harus membayar layanan listrik, air, dan gas. Pembayaran itu tidak boleh bersifat bantuan. Sebagai imbangannya, negara-negara berhutan tropis akan menyediakan layanan lingkungan (ecoservices),” ujar Charles dalam pidato kepresidenan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11).

Pidato dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan sebagian besar anggota Kabinet Indonesia Bersatu.

Charles menyampaikan hal itu karena yakin bahwa negara-negara maju menjadi pendorong kerusakan hutan tropis. ”Negara- negara maju tidak boleh dan tidak bisa berdiam diri, tidak melakukan apa-apa,” ujarnya.

Charles menyebut proyek Hutan Harapan sebagai contoh penyelamatan hutan tropis. Untuk pendanaan, Charles berharap mekanisme pasar seperti karbon kredit yang akan menyediakan apa yang diperlukan selanjutnya.

Negara berhutan tropis perlu waktu untuk membangun struktur serta kapasitas dan perlu waktu mengganti Protokol Kyoto serta peraturan pelaksanaannya agar pasar bisa berkembang maksimal di negara-negara pembayar.

Charles memuji upaya Indonesia mengatasi perubahan iklim dengan hutan tropisnya dan peran Yudhoyono dalam Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim di Bali, 2007. Presiden dinilai membantu memberikan keyakinan, konferensi berhasil merintis jalan ke Kopenhagen 2009 serta pasca- Protokol Kyoto.

Tokoh lain yang memberikan kuliah kepresidenan adalah Jeffrey Sachs, Nicholas Stern, Syaukat Aziz, Muhammad Yunus, Bill Gates, dan Kishore Mahbubani.

Pangeran Charles hari Selasa ini akan mengunjungi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pasukan keamanan yang dikerahkan antara lain Batalyon Infanteri 403, Batalyon 400 Rider dengan pasukan penembak jitu.

”Kami kerahkan cukup banyak kekuatan karena titik yang dikunjungi cukup banyak dan rute panjang.” ujar Komandan Komando Resimen (Korem) 072/ Pamungkas Kolonel (Arm) Subekti seusai rapat koordinasi pengamanan di Kompleks Kepatihan DI Yogyakarta, kemarin.

Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan, ”Kedatangannya hanya untuk say hello, melihat pameran, dan pertunjukan kesenian. Beliau memesan tari yang dulu pernah ditonton, yaitu Golek Menak

Flora dan Fauna di Kawasan Restorasi Terancam Punah

Flora dan fauna di kawasan eks HPH PT Asialog seluas 101.000 hektar di Jambi dan Sumatera Selatan yang akan dijadikan kawasan restorasi ekosistem Indonesia terancam punah.

“Kawasan itu memiliki banyak jenis fauna dan flora, tetapi itu akan punah jika kawasan itu tidak segera diselamatkan dari perambahan dan penebangan liar,” kata David Charles Lee, salah seorang ahli/peneliti jenis burung langka dari Harapan Rainforest Sumatera di Jambi, Kamis.

Ia meminta kepada pemerintah setelah eks HPH itu diserahkan pengelolannya pada 2007, seharusnya pemerintah segera mungkin mengeluarkan izin pengelolaan kepada Harapan Rainforest Sumatera yang merupakan konsorsium PT Restorasi Eksosistem Indonesia (REKI).

Sebab itu akan menjadi kawasan restorasi ekosistem Indonesia yang dikelola selama 100 tahun, juga sebagai percontohan restorasi pertama di dunia.

Saat ini kawasan yang berlokasi di Jambi (seluas 49.000 hektare) di Desa Bungku Dusun Kunangan Jaya, Kec. Bajubang, Kabupaten Batanghari mulai dirambah atau hampir 7.000 telah dibangun masyarakat menjadi perkebunan kelapa sawit.

Masyarakat merambah dan membangun kebun sawit, karena belum turunnya izin dari Menhut, sementara Harapan Rainforest dalam setahun sudah hadir di kawasan tersebut, tambah M Nazli, manajer penanggungjawab keamanan kawasan juga dari Harapan Rainforest Sumatera.

Padahal proyek restorasi itu mengembalikan dan melestarikan kawasan hutan dan kelangsungan hidup flora dan fauna yang masih ada.

Saat ini Harapan Rainforest Sumatera telah melakukan pembibitan dan menanam kembali pohon di kawasan yang sudah gundul akibat perambahan dan pembalakan liar tersebut.

David lebih lanjut menjelaskan, sebanyak 294 jenis burung terdapat dalam kawasan hutan itu. Diperkirakan sedikitnya 77 species jenis burung terancam punah.

Kawasan itu juga ditumbuhi berbagai jenis pohon langka dan unik, seperti kayu Bulian, Meranti, Manggis, Mersawa, Kempas, Pulai, Merpayang dan Balam Putih.

Lalu ditemukan juga berbagai jenis satwa dilindungi seperti Harimau Sumatera, Tapir, Napu, Beruang, Gajah dan Landak.

Beberapa jenis burung yang ada, misanya burung Rangkong, Pelatuk Raffles, Kuntul Karang, Alap-alap Kawah, Kangkok Ranting, Baza Jerdon, Apung Tanah, Kerak Kerbau, Gemak Loreng, Elang Klihingan, dan Elang Jambul. Ada juga Julang jambul Hitam, Julang Emas, Kangkareng Hitam, Kangkareng Perut Putih, Rangkong Badak dan Rangkong Papan.

Selain itu terdapat 45 jenis binatang mamalia, tujuh jenis diantaranya terancam punah, serta 61 jenis pohon.

Kawasan itu juga menjadi salah satu tempat tinggal habitat Orang Rimba atau Suku Anak Dalam yang menggantungkan hidup di dalam kawasan hutan.

Burung Burung Asing Di Sumatera Utara Kekurangan Makan

Sumber makanan burung migran dari Rusia dan Belarus di pesisir timur Sumatera Utara berkurang. Berkurangnya sumber makanan itu menjadi penyebab berkurangnya burung migran yang singgah dari belahan utara menuju selatan.

”Setelah kami data, jumlah burung migran yang singgah di lokasi ini berkurang. Kami lihat sendiri lokasi ini kondisinya mengalami perubahan. Sumber makanan yang mestinya bisa mereka dapatkan menjadi hilang,” kata Junaidi Siregar dari Biologi Pencinta Alam dan Studi Lingkungan Hidup (Biopalas) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Sumatera Utara (USU) di Pantai Baru, Kabupaten Deli Serdang, Minggu (19/10).

Junaidi mengatakan, dalam kurun sembilan bulan, burung yang singgah ini menurun sekitar separuh dari jumlah sebelumnya. Pada Januari silam, burung migran yang singgah ke pesisir timur Sumut mencapai 600 ekor dari tujuh jenis. Kini, burung itu tercatat 315 ekor dari tujuh jenis burung.

Tujuh jenis burung migran ini, antara lain, gajahan (Numenius sp), trinil (Tringa sp), trinil pembalik bahu (Arenaria interpres), cerek (Charadrius sp), cerek besar (Pluvialis sp), Biru Laut (Limosa sp), dan dara laut (Sterna sp). Adapun burung lokal yang ditemukan di lokasi yang sama, antara lain, kuntul besar (Egretta alba), kuntul kecil (Egretta garzetta), dan kuntul bluwok (Mycteria cinerea).

Burung migran ini tidak lagi bisa mencari makan di dalam lumpur di bagian barat Pantai Baru. Di bagian barat pantai itu mengering karena adanya aktivitas pengerukan pasir pantai. Padahal, di dalam lumpur pantai itu terdapat sumber makanan burung itu. Sumber makanan yang dimaksud, antara lain, ikan, udang, dan jenis kepiting kecil.

Selain hinggap di lumpur, burung itu juga hinggap di pepohonan di pinggir pantai. Pohon paling dominan di Pantai Biru didominasi jenis api-api (Avicennia sp) dan bakau (Rhizophora sp). Jumlah pepohonan ini juga semakin berkurang

Musin Hujan Datang Semua Orang Khawatir Akan Banjir

Musim hujan menjelang. Bahkan hari-hari ini, karena faktor perubahan cuaca secara ekstrem, hujan deras kerap kali turun. Keadaan ini membuat warga yang tinggal di kawasan rawan banjir mulai dag-dig-dug.

”Setiap tahun pemerintah hanya menambal (dengan) turap, tapi setiap tahun juga, perumahan ini kebanjiran. Saya takut dan ngeri bagaimana kalau banjir besar seperti Februari 2007 terulang lagi,” tutur Ny Ani, warga Perumahan Ciledug Indah 1, Kota Tangerang, yang hampir setiap tahun rumahnya kebanjiran.

Rasa cemas tak hanya dirasakan perempuan separuh baya yang suaminya pensiunan pegawai pemerintah daerah itu. Warga Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang tahun lalu kebanjiran juga resah. ”Apa sih kerja orang di pemerintah daerah ini. Sekarang hampir akhir tahun, musim hujan sudah dekat, tapi perbaikan saluran air yang makin kecil dan mampat belum ada,” kata Dudung (40), warga Jalan Bulevard Timur Terusan, RW 16.

Wajar warga waswas dan kesal mengingat menjadi korban banjir merupakan pengalaman mengerikan. Tak hanya harta dan rumah yang rusak, nyawa juga bisa melayang terbawa arus air. Sementara lingkungan sekitar mereka terutama di sungai, anak sungai, maupun saluran air mikro lainnya makin tak terurus. Saluran air dangkal dan penuh sampah.

Keadaan sampah menggunung tampak di tengah dan sisi Kali Pesanggrahan di Ulujami, Jakarta Selatan. Kusnaedi, petugas keamanan gedung Darunnajah Ulujami, menceritakan hampir setiap malam warga membuang sampah dari Jembatan Cipulir ke sungai. Akibatnya, kini terbentuk daratan kecil di tengah sungai.

Sejumlah saluran vital di Jakarta Barat juga menjadi tempat favorit pembuangan sampah. Dalam pantauan kemarin tumpukan sampah menggunung di sekitar Pesing, Kedoya, dan Cengkareng Drain. Bahkan, 350 kilometer saluran penghubung aliran air tersumbat bangunan milik warga yang dibuat di atas saluran.

Meski pembongkaran bangunan liar dan pengerukan dilakukan di sekitar Cengkareng Drain serta kali Mookervart yang menghubungkan Jakarta dengan Tangerang, sampah, limbah industri, dan eceng gondok masih terlihat mengganggu aliran.

Kondisi serupa terlihat di Banjir Kanal Barat dari arah Pintu Air Manggarai hingga kawasan Roxy. Pembuangan sampah masih berlangsung secara bebas. Bahkan sampah rumah tangga sengaja ditumpuk di sejumlah bantaran yang baru selesai dikeruk.

Ali, warga dekat bantaran Banjir Kanal Barat dan Jalan Layang Tomang, berulang kali mengingatkan warga untuk tidak membuang sampah di kali. ”Banyak yang bandel dan sembunyi-sembunyi buang sampah,” kata Ali dengan kesal.

Kondisi tak kalah buruk terjadi di Jakarta Utara. Drainase atau saluran air di sebagian wilayah rawan banjir belum dikeruk dan diperbaiki. Saluran air di Kelapa Gading, Sunter, dan Rawa Badak Utara yang sebelumnya tak mampu menampung air saat musim hujan kini mengering. Sebagai gantinya saluran penuh lumpur dan tanaman liar seperti eceng gondok.

Alih-alih memerhatikan saluran yang rusak dan mampat, Pos Komando Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Banjir Jakarta Utara malah berencana menggelar geladi posko menyongsong bencana banjir di wilayah itu yang diikuti 500 petugas pada 23 Oktober.

Terhambat banyak masalah

Melihat keadaan di lapangan yang memprihatinkan itu, rasanya langkah penanggulangan banjir di Jakarta pada 2008 dipastikan tidak akan dapat menahan bencana banjir yang setiap tahun melanda Ibu Kota.

Langkah paling nyata yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta tahun ini adalah pengerukan sungai. Sedangkan pembangunan polder di Jakarta Utara tidak akan selesai karena biaya pembuatan satu polder butuh dana Rp 2 triliun. Padahal Jakarta butuh 13 polder untuk mengatasi genangan di kawasan yang tingginya di bawah permukaan laut.

Berdasarkan Data Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, pengerukan sungai hanya dilakukan terhadap 12 anak sungai dan saluran dari puluhan anak sungai yang ada. Tiga anak sungai lain juga akan dikeruk sebagai proyek percontohan alat yang didatangkan dari Belanda.

Kepala Dinas PU DKI Jakarta Wishnu Subagyo Yusuf mengakui, pengerukan ke-15 anak sungai dan saluran itu hanya dapat mereda dampak banjir di sebagian kawasan. Banjir baru dapat diatasi jika semua langkah penanggulangan banjir dilakukan.

Langkah-langkah tersebut antara lain, pengerukan menyeluruh terhadap 13 sungai utama, revitalisasi situ-situ di sekitar ke-13 sungai, pembangunan Banjir Kanal Timur, pembangunan waduk di Ciawi Bogor, pembangunan polder di kawasan utara Jakarta, penambahan ruang terbuka hijau, dan revitalisasi saluran mikro, kolektor, sampai submakro.

Sekalipun langkah itu sudah disadari dan direncanakan sejak lama, pelaksanaannya berjalan lamban. Faktor dana, kerja sama antardaerah dan daerah dengan pusat, serta perundangan sering menjadi penghalang.

Pengerukan 13 sungai utama yang mengalir di Jakarta dan revitalisasi situ di sekitarnya baru akan dilakukan pada 2009 dengan dana pinjaman dari Bank Dunia sebesar Rp 1,3 triliun.

Ternyata persiapan pemerintah menghadapi ancaman banjir belum maksimal. Warga pun belum dilibatkan penuh dalam menanggulanginya. Warga harus deg-degan di musim hujan.

Bakti Sosial TNI akan Berhasil Bila Didukung Oleh Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan bakti jajaran TNI di lingkungan Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta dinyatakan berhasil apabila kegiatan bakti tersebut diikuti peran aktif masyarakat setempat.

Demikian ditegaskan Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Darpito Pudyastungkoro dalam upacara peresmian pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-81 Kodam Jaya di Lapangan Sukakarsa, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jumat (10/10).

Upacara pembukaan TMMD Ke-81 ini dihadiri jajaran Muspida Kabupaten Bekasi, termasuk Bupati Bekasi Sa’duddin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Syamsul Fallah, dan Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Ajun Komisaris Besar Polisi Yan Fitri Halimansyah.

Lebih lanjut Darpito mengatakan, TMMD merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab tentara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana publik. Melalui TMMD, tentara melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, dan unsur-unsur masyarakat.

Karena itu, kata Darpito, tolok ukur keberhasilan TMMD tidak semata-mata dilihat dari terlaksananya program kegiatan, tetapi berapa besar dan berapa tinggi partisipasi masyarakat dalam kegiatan bakti tentara tersebut.

”Semakin besar partisipasi masyarakat, semakin tinggi keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini,” kata Panglima Kodam Jaya dalam sambutannya.

Di Kecamatan Sukakarya ini, jajaran Kodam Jaya/Jayakarta melaksanakan pengerasan jalan desa sepanjang 4,5 kilometer dan pembangunan gorong-gorong. Saat ini, jalan desa yang menjadi akses penghubung Desa Sukalaksana dengan Sukakarya itu masih berupa jalan tanah.

Selain di wilayah Kodim 0507 Bekasi, kegiatan bakti TMMD Kodam Jaya dilakukan pula di tiga wilayah lainnya, yakni Kodim 0502 Jakarta Utara, Kodim 0503 Jakarta Barat, dan Kodim 0505 Jakarta Timur. (

Urbanisasi Menghambat Penambahan Ruang Hijau Terbuka Di Jakarta

Selain memicu berbagai masalah sosial, arus urbanisasi yang terus meningkat di Jakarta juga menimbulkan masalah lingkungan yang parah. Pertambahan ruang terbuka hijau atau RTH di Jakarta terhambat oleh banyaknya pendatang liar yang memanfaatkan taman dan lahan kosong.

Menurut Pengamat Tata Kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriatna, Jumat (10/10), para pendatang yang tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap cenderung memasuki taman-taman atau lahan-lahan milik pemerintah yang tidak terpelihara dengan baik. Mereka mengubah RTH menjadi kawasan permukiman.

Lahan-lahan marjinal, seperti kolong tol dan tepian rel kereta api, juga banyak yang dicaplok para pendatang ilegal menjadi rumah. Kondisi itu menyebabkan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menambah RTH terhambat.

”Jangankan menambah, mempertahankan RTH yang sudah ada saja pemerintah kesulitan. Pengambilalihan lahan sulit dibendung karena Pemprov DKI tidak mampu membangun rumah susun yang murah untuk menampung ratusan ribu pendatang ilegal,” kata Yayat.

Yayat mengatakan, pemprov harus lebih ketat menjaga dan memelihara aset-aset tanahnya. Pemagaran dan pembersihan permukiman liar dari tanah-tanah yang akan dijadikan taman harus segera dilakukan.

Di sisi lain, taman-taman dan lahan marjinal yang telanjur dikuasai para pemukim liar harus segera dibersihkan kembali. RTH sangat dibutuhkan Jakarta untuk meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan.

”Jika pemukim liar ditertibkan, kolong tol dan tepian rel kereta api sangat potensial diubah menjadi taman. Namun, taman itu harus dijaga agar tidak diambil alih lagi,” kata Yayat.

Saat ini, luas RTH di Jakarta baru mencapai 9,6 persen dari total luas Jakarta atau sekitar 6.240 hektar. Luas RTH itu jauh di bawah kondisi ideal yang diamanatkan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, yang harus mencapai 30 persen atau 19.500 hektar.

Kepala Dinas Pertamanan DKI Jakarta Ery Basworo mengatakan, sampai 2010, DKI Jakarta hanya berani menargetkan pertambahan RTH sampai 13,9 persen atau sekitar 9.035 hektar. Namun, penambahan RTH masih terbentur pada masalah tingginya harga lahan dan okupasi permukim liar pada lahan-lahan kosong yang ada.

Pada 2008, penambahan lahan untuk RTH di lima kota hanya mencapai 0,008 persen. Dengan keterbatasan anggaran, penambahan luas RTH sesuai target bakal sulit dicapai.

Seribu Rumah Diatas Kali Apuran Dibongkar Karena Dibangun Diatas Saluran Air

Sekitar 1.000 rumah di atas Kali Apuran, di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, yang dibangun di atas saluran air akan dibongkar. Selain rumah, juga terdapat bangunan pabrik. Bangunan yang berdiri di atas saluran air itu diidentifikasi sebagai salah satu penyebab banjir.

Dalam pantauan, Jumat (10/10), rumah dan pabrik memenuhi kali selebar 10 meter dan panjang 2 kilometer.

Kali Apuran menghubungkan Kali Pesing dan Cengkareng Drain di Jakarta Barat di kawasan rawan banjir di dataran rendah serta padat hunian.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Jakarta Barat R Heryanto mengatakan, awal November 2008 akan dilakukan penertiban bangunan di Kali Apuran sebagai antisipasi menghadapi ancaman banjir musim hujan.

”Air sama sekali terhambat karena Kali Apuran tidak berfungsi. Ada tiga kelurahan, yakni Kapuk, Kedaung Kaliangke, dan Cengkareng Timur, yang menjadi korban banjir akibat tersumbatnya Kali Apuran. Kami sudah melakukan sosialisasi kepada warga,” kata Heryanto.

Rahmat, sesepuh warga RT 08 RW 10, Kelurahan Kapuk, mengatakan, pada tahun 1970-an daerah bantaran Kali Apuran belum dirambah. ”Kita memang dengar ada rencana revitalisasi Kali Apuran, tetapi kabarnya akan dilakukan setelah Pemilu 2009 atau setidaknya sebelum tahun 2010,” kata Rahmat yang tinggal sejak tahun 1975.

Tarsono, warga yang menghuni bantaran Kali Apuran, mengatakan siap pindah, tetapi pemerintah harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan warga dan menyediakan alternatif.

”Penertiban juga jangan sekadar membongkar rumah orang miskin dan membiarkan pabrik dan tempat usaha,” ujar Tarsono.

Penuh eceng gondok

Saluran air di sebagian besar daerah rawan banjir di Jakarta Utara belum juga dikuras dan diperbaiki meski musim hujan semakin mendekat. Air yang sebelumnya menggenangi saluran sudah mengering dan sebagai gantinya saluran dipenuhi lumpur dan rumput liar seperti eceng gondok. Kondisi itu terlihat di daerah rawan banjir seperti Kelapa Gading, Sunter, dan Rawa Badak Utara.

Di Kelapa Gading dan sekitarnya, hanya saluran kolektor yang relatif berfungsi, sedangkan saluran mikro umumnya tersumbat. Itu terlihat di Jalan Tabah, Jalan Teguh 10-Jalan Teluk Nangka (Kelapa Gading Barat), Kali Nias, Kali Terusan Boulevard Raya dan Kali Warung Jengkol di Pegangsaan Dua.

Masalah serupa tampak di Kali Kopyor, Kelapa Cengkir, dan saluran Kelapa Puan (Kelapa Gading Timur). Semua saluran di kawasan ini selebar hingga 5 meter (saluran kolektor), tetapi lebar saluran mikro tidak sampai 2 meter. Saluran semakin dangkal karena dipenuhi pasir, tanah, dan eceng gondok.

”Kalau hujan deras setengah jam saja, langsung banjir. Saya heran mengapa saluran tidak dikuras, padahal musim hujan sudah dekat,” kata Nana (26), warga Jalan Kelapa Kopyor, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara.

Dudung (40), warga Jalan Bulevard Timur Terusan, RW 016, Pegangsaan Dua, mengatakan hal serupa. ”Apa sih kerja pemerintah. Sekarang musim hujan sudah dekat. Tetapi upaya perbaikan saluran belum terlihat,” kata dia.

Selesai November

Di wilayah Jakarta Pusat, pemeliharaan dan pembangunan sistem drainase tengah dikebut. Menurut Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Pusat Agus Priyono, ditargetkan pekerjaan selesai akhir November 2008 sebelum, puncak musim hujan.

”Di saluran utama, yakni kali-kali besar, seperti Ciliwung, Sentiong, Utan Kayu, dan Item, pekerjaan dilakukan Dinas PU. Sementara pemerintah kota menangani antara lain, pengurasan Kali Palis,” kata Agus.

Dia menambahkan, keterbatasan anggaran dana selama ini menjadi penyebab pembangunan sistem drainase tersendat-sendat dan belum terselesaikan hingga Oktober.

Selama 2008, Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Pusat menerima anggaran Rp 49 miliar, tetapi baru 30 persen yang sudah bisa dibelanjakan. Hal ini karena pencairan dana APBD DKI 2008 molor.

Sejak tahun 2007 hingga Oktober ini, sekurangnya 60 persen dari saluran penghubung kali besar dan saluran mikro di bahu jalan maupun di perumahan telah dilebarkan serta diperdalam untuk menampung luapan air hujan.

Data dari Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Pusat, menjelang musim hujan ini, sedikitnya ada dua kawasan waspada banjir, yaitu Dwi Warna di Kelurahan Karang Anyar dan Pangeran Jayakarta di Kelurahan Mangga Dua Selatan.

Kedua kawasan tersebut terletak lebih rendah dari Kali Ciliwung. Antisipasi yang telah dilakukan adalah menambah pompa air, rumah pompa, serta polder.

Gubuk Liar Yang Dibangun Tanpa Izin dan Melanggar Hukum Serta Hak Rakyat Untuk Menikmati Ruang Terbuka Ditaman BMW Dirobohkan Pemerintah

Sekitar 200 gubuk liar di Taman Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa atau BMW, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kembali dirobohkan secara paksa dan puing-puing bangunan itu dibakar petugas tramtib, Rabu (8/10) pagi. Warga berteriak, menangis dan berusaha melawan sehingga dua orang terluka.

Warga yang terluka adalah Iwan (38) dan Haryadi (40). Iwan menderita luka memar di bahu kanan. Haryadi luka memar di kaki kiri. ”Kami digebuk ramai- ramai oleh belasan petugas,” kata Haryadi.

”Kalian itu pengecut, beraninya hanya sama warga miskin yang tidak berdaya,” seru sejumlah perempuan korban penggusuran, termasuk Ny Salmah (36), kepada para petugas tramtib yang mengeroyok dua warga tersebut.

Penggusuran yang melibatkan 800 petugas Tramtib Pemkot Jakarta Utara dimulai pukul 08.00. Saat itu petugas mulai merobohkan dan membakar gubuk liar.

Buka pakaian

Berbagai upaya dilakukan warga untuk menghalangi petugas. Ada yang hanya berdiam diri, tetapi ada juga yang menangis, menjerit, dan berteriak. Bahkan sekelompok ibu mencopot bajunya hingga telanjang. Sekelompok pria dewasa terlibat aksi dorong dengan petugas sehingga terjadi bentrokan.

Penggusuran ini adalah yang kedua setelah penggusuran pertama pada 24 Agustus 2008. Saat itu 4.000 orang kehilangan rumah dan tempat usaha setelah 5.000 petugas gabungan membongkar paksa 1.126 bangunan di taman tersebut. Belasan korban penggusuran terluka.

Belakangan ada sebagian warga tetap bertahan dengan membangun gubuk seadanya. Ada yang membangun di antara serakan puing bangunan, tetapi ada juga yang mendirikan gubuk di tepi rel kereta api Ancol-Tanjung Priok.

Hingga tiba penggusuran kedua, Rabu kemarin, ada sekitar 200 keluarga yang masih bertahan. ”Setelah penggusuran ini kami tidak tahu tinggal di mana lagi,” kata Ny Ani (38), korban penggusuran sambil menangis.

Korban penggusuran bingung harus pindah ke mana. Sementara ini mereka bertahan di sisi rel kereta api ruas Ancol-Tanjung Priok. Warga juga menyesalkan tindakan petugas karena tidak menyediakan angkutan gratis bagi warga yang hendak pindah. ”Juga tidak ada tawaran pindah ke rumah susun,” kata Ani.

Kepala Suku Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (Tramtib Linmas) Jakarta Utara Sulistyarto menjelaskan, pihaknya tidak melakukan penggusuran. Petugasnya hanya ingin membersihkan kembali taman dari hunian liar itu.

”Taman BMW adalah aset Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Utara hanya menjaga dan mengamankannya,” kata Sulistyarto menjelaskan.

Kawasan Taman BMW termasuk dalam Waduk Papanggo seluas total 66,5 hektar. Lahan taman yang diokupasi warga seluas 26,5 hektar. Lahan mulai diokupasi sejak pertengahan tahun 1998, tetapi semakin padat oleh pendatang pada tahun 2007 setelah ada penggusuran hunian liar di sepanjang kolong tol Tanjung Priok hingga Jembatan Tiga.

Menurut Kepala Bagian Administrasi Sarana Perkotaan Pemkot Jakarta Utara Heru B Hartono, Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Utara akan segera menguruk lahan sebagai tahap awal pembangunan stadion olahraga bertaraf internasional.

Pengerukan diperkirakan selesai akhir Oktober ini. Pada awal November, lahan akan diberi pagar tembok untuk mencegah kembali berdirinya hunian liar. Anggaran pemagaran lahan di Taman BMW itu diperkirakan mencapai Rp 5 miliar.

Ditemukan Macan Tutul Langka di Ciwidey

Macan tutul dari hutan Gunung Patuha Ciwidey Kabupaten Bandung menjadi penghuni baru Kebun Binatang Taman Sari Kota Bandung, Jawa Barat.

“Macan Tutul itu koleksi terbaru di sini sekaligus untuk menyelamatkan keberadaanya, macan jenis ini terdesak karena hutannya kian berkurang,” kata Sekretaris Yayasan Kebun Binatang Taman Sari Kota Bandung, Dadang, Minggu.

Macan Tutul itu ditempatkan di salah satu sal yang berdekatan dengan koleksi binatang carnivora lainnya seperti Harimau Sumatera, macan kumbang, harimau bulu putih serta yang lainnya.

Meski macan tutul “penghuni” hutan Gunung Patuha itu tidak terlalu mencolok dan menarik perhatian pengunjung, namun kehadirannya di kebun binatang itu cukup istimewa karena macan jenis itu khas dari daerah pegunungan Bandung.

Pengelola Kebun Binatang Bandung itu mengimbau, kepada masyarakat yang menemukan atau memelihara hewan langka dan dilindungi untuk menyerahkannya kepada pihak berwajib atau menitipkannya ke Kebun Binatang agar keberadaanya terjamin dan lestari.

Selain macan tutul, koleksi tambahan binatang di obyek wisata keluarga itu juga bertambah dengan kelahiran beberapa binatang mamalia antara lain rusa tutul kemudian kera dan juga beruang madu.

Pihak kebun binatang juga menambah koleksi jenis reptil seperti ular, jenis burung dan kera, unggas serta lainnya..

Pada musim liburan Lebaran 2008 ini, jumlah pengunjung ke kebun binatang itu rata-rata 30 ribuan orang. Jumlah binatang terdiri 1.159 ekor dari 218 jenis binatang.

Mengubah Sampah Rumah Tangga Menjadi Emas

Sampah akan tetap menjadi sampah jika tidak didaur ulang menjadi sesuatu yang baru. Pemerintah Kota Taipei telah berhasil mengurangi jumlah sampah dengan membuat sejumlah peraturan, mulai dari hulu hingga hilir, sehingga persoalan sampah tidak lagi menjadi momok bagi pemerintah dan masyarakat.

Selain mendorong industri untuk memproduksi kemasan yang bisa didaur ulang dan sistem pengambilan sampah yang efektif di masyarakat, Pemerintah Kota Taipei juga telah menemukan jalan keluar untuk mendaur ulang sampah.

Target mereka pada 2010 adalah zero landfill activity. Mereka ingin tidak ada sampah yang harus dibakar di insinerator karena akan membuat pencemaran udara. Caranya adalah dengan memisahkan sampah.

Sampah dapur yang jumlahnya 30-40 persen dari sampah yang dihasilkan masyarakat dipisahkan untuk menjadi makanan babi dan pupuk untuk pertanian. Makanan yang telah dimasak dipisahkan dengan makanan yang belum dimasak. Makanan yang telah dimasak akan dimasak ulang sebanyak dua kali dengan temperatur tinggi, lalu dijadikan makanan babi.

Adapun makanan yang belum dimasak, termasuk tulang, akan dihancurkan dan dicampur dengan bubuk kayu lalu difermentasi. Setelah 9-10 hari, makanan ini akan menjadi pupuk organik yang sangat baik untuk pertanian.

Untuk sampah plastik, akan diubah menjadi bahan isian untuk bantal, boneka, kasur, dan mantel. Gabus dan plastik tebal dijadikan rak baju, pot bunga, dan material bangunan. Sedangkan botol kaca dan beling dihancurkan menjadi bahan untuk batu bata, aspal, kursi, dan meja.

Kertas bekas akan diolah menjadi kertas baru. Satu ton kertas bekas bisa menghasilkan 800 kilogram kertas baru. Jika membuat kertas baru dari batang pohon, diperlukan 20 batang pohon berusia 20-40 tahun. Sungguh pengorbanan yang luar biasa bagi generasi masa datang.

Kebijakan khusus

Terhadap barang-barang elektronik, sepeda bekas, dan furniture rusak, Pemerintah Kota Taipei mempunyai kebijakan khusus. Semua barang ini dikumpulkan di satu tempat, lalu diperbaiki oleh tukang-tukang yang sangat terampil. Barang yang sudah diperbaiki dan dicat ulang lalu dijual lagi di tempat pelelangan dengan harga yang murah. Cara seperti ini sangat membantu masyarakat kalangan bawah karena mereka bisa mendapatkan barang yang baik dengan harga terjangkau.

Dari tempat pembakaran insinerator, debu dan endapan pembakaran juga masih menjadi persoalan. Semula sisa pembakaran ini hanya dikubur. Namun, lama-kelamaan sisa pembakaran ini makin lama makin banyak. Lahan yang disiapkan untuk mengubur sisa pembakaran tidak lagi mencukupi.

Akhirnya pada tahun 2005 Pemerintah Kota Taipei memutuskan memakai sisa pembakaran ini sebagai penutup galian infrastruktur kota dan juga urukan lahan pembangunan. Bahkan, saat ini pemerintah kota sedang membuat penelitian intensif untuk mengubah sisa pembakaran menjadi semen.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kota-kota lain bisa mencontoh Pemerintah Kota Taipei mengubah sampah menjadi emas. Dengan demikian, tidak akan ada lagi tumpukan sampah yang menggunung sehingga membuat pemulung-pemulung tewas karena tertimpa sampah seperti terjadi di Bandung, Jawa barat, beberapa waktu lalu.

PT Plaza Indonesia Realty Tbk Belum Sepenuhnya Peduli Pemanasan Global Karena Membuat Listrik Berbahan Baku Gas dan Bukan Listrik Tenaga Surya Atau Angin

PT Plaza Indonesia Realty Tbk akan memasang sembilan generator set atau pembangkit listrik berbahan bakar gas berkapasitas 24 megawatt di areal kompleks pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan hunian.

Pemakaian genset itu diprediksi menghemat tarif pemakaian listrik hingga 25 persen. Direktur Properti PT Plaza Indonesia Realty Tbk Herman Bunjamin, Selasa (9/9) di Jakarta, mengemukakan, pemasangan instalasi sembilan genset berbahan bakar gas itu ditargetkan selesai pada Desember 2008.

Pasokan bahan bakar gas berasal dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN). ”Kami sedang menunggu kesiapan pasokan gas dari PGN. Penggunaan genset listrik berbahan bakar gas merupakan solusi penghematan tarif listrik,” ujar Herman.

Herman menuturkan, beban tarif listrik PLN rata-rata berkisar Rp 800 per kWh. Namun, dengan genset berbahan bakar gas, biaya listrik dapat ditekan 25 persen menjadi Rp 600 per kWh.

Pemasangan genset yang membutuhkan investasi 12 juta dollar AS itu untuk memasok kebutuhan listrik di pusat perbelanjaan Plaza Indonesia, gedung perkantoran The Plaza, Hotel Grand Hyatt, dan tempat tinggal mewah Keraton di Jakarta.

Pemasangan genset diprioritaskan untuk memasok kebutuhan listrik pada jam-jam sibuk, yaitu pukul 06.00-22.00. Di luar jam sibuk, pasokan listrik akan dipenuhi dari PT PLN.

Selain pemasangan genset, ujar Herman, pihaknya juga mengoperasikan pengolahan limbah cair dengan mengolah kembali 80 persen dari pemakaian air di kompleks bisnis dan hunian masyarakat kelas atas tersebut.

Direktur Marketing PT Plaza Indonesia Realty Tbk Mia Egron mengatakan, penggunaan genset merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan pelayanan di kompleks Plaza Indonesia.

Pihaknya, ujar Mia, kini sedang menyelesaikan tahap akhir pembangunan perluasan pusat perbelanjaan Plaza Indonesia, 41 tingkat gedung perkantoran The Plaza, dan 48 tingkat tempat tinggal mewah Keraton berkapasitas 68 unit

Pengusaha Pencucian dan Pencelupan Jins Sepakat Buat Instalasi Pengolahan Air Limbah IPAL

Pengusaha laundry and dry cleaning atau pencucian dan pencelupan jins di Sukabumi Selatan, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, menyanggupi direlokasi tahun 2010.

Mereka bersedia membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di sekitar kawasan industri tersebut, menutup sumur tanah, dan tidak menggunakan air tanah untuk kebutuhan industri dan bersedia direlokasi ke tempat yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pernyataan kesepakatan itu terungkap dalam sosialisasi rencana relokasi industri pencucian dan pencelupan jins antara Pemerintah Kota Jakarta Barat dengan 48 pengusaha pencucian dan pencelupan jins Sukabumi Selatan, Rabu (3/9) di Kantor Kelurahan Sukabumi Selatan. Sosialisasi itu dipimpin langsung Wali Kota Jakarta Barat Djoko Ramadhan.

Menurut Djoko, sosialisasi ini dibuat untuk menjawab protes masyarakat atas kehadiran usaha tersebut yang telah membuat warga sekitar menderita selama belasan tahun karena air tercemar limbah, sumur tanah kering, dan polusi udara.

”Kami mendukung pemerintah menerapkan peraturan mengatasi permasalahan limbah laundry,” ujar Ketua Asosiasi Laundry dan Garmen Sukabumi Selatan Rozali MZ.

Selain membangun IPAL, pengusaha juga bersedia membuat treatment untuk mengurangi limbah cair dari zat kimia yang digunakan saat pencucian dan pencelupan jins. Selain itu, mereka juga bersedia membuat treatment untuk mengurangi pencemaran udara akibat pembakaran kayu dan batu bara.

Pemkot Jakarta Barat memberikan batas waktu hingga November kepada pengusaha untuk membersihkan lingkungan yang tercemar. Wali Kota Jakarta Barat mengancam akan menutup usaha laundry jika tidak mengindahkan kesepakatan yang telah dibuat itu. ”Kalau pengusaha tidak merealisasikan kesepakatan itu, saya akan tutup usahanya,” ujar Djoko tegas.

Djoko mengakui kondisi di lokasi usaha itu tidak kondusif lagi untuk usaha laundry. ”Tetapi tidak mungkin kami menutup usaha tersebut saat ini juga karena ada 4.000-an lebih tenaga kerja yang hidup dari usaha itu,” kata Djoko

Sanksi Minimal 2 Tahun Bagi Pejabat Pemberi Izin Yang Merusak Lingkungan

Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengajukan usulan sanksi minimal 2 tahun bagi pemrakarsa dan pemberi izin usaha yang merusak lingkungan akibat ketidaklayakan kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal. Pejabat pemberi izin pun dapat diberhentikan dengan tidak hormat.

Adapun denda minimal yang diusulkan senilai Rp 100 juta dan denda maksimal Rp 5 miliar. Usulan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kini di tangan DPR.

”Revitalisasi amdal kami harap dapat dukungan,” kata Deputi I Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Hermien Roosita di Jakarta, Selasa (2/9). Selama puluhan tahun, amdal diperlakukan sebatas prasyarat administrasi yang tidak memiliki kekuatan menentukan.

Dukungan nyata revitalisasi amdal diharapkan meningkatkan peran amdal. Jika sebelumnya menjadi salah satu prasyarat izin usaha, nantinya diharapkan dapat membatalkan izin usaha/kegiatannya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Sonny Keraf menyatakan dukungannya. Kini, revisi UU No 23/1997 dijadikan hak inisiatif DPR yang diharapkan disahkan paling lambat tahun 2009.

”Kami sedang memintakan dukungan hak inisiatif minimal 13 orang. Saya kira lebih dari itu dapat kami peroleh,” kata dia. Seusai dukungan diperoleh, rencana pembahasan disahkan dalam sidang paripurna.

Lisensi komisi penilai

Tahun 2008 ini, Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengeluarkan Peraturan Menteri Negara LH No 6/2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota. Lisensi dapat diberikan jika lembaga dipimpin pejabat minimal setingkat eselon II, memiliki kantor sekretariat, memiliki tim teknis yang lulus pelatihan penyusunan amdal (2 orang) dan lulus latihan penilaian amdal (3 orang).

Komisi penilai juga memiliki tenaga ahli, melibatkan LSM lingkungan, dan ada kerja sama dengan laboratorium terakreditasi. ”Kami bukan mempersulit, tetapi memperketat proses demi kualitas dokumen kajian amdal yang lebih baik,” kata Hermien.

Jika daerah merasa ada keterbatasan kemampuan untuk menilai, pemerintah provinsi dan pusat akan membantu. ”Persoalan amdal bukan pada batas administrasi, tapi ekosistem,” tutur Hermien.

Revitalisasi amdal pun memperoleh dukungan perguruan tinggi, seperti diungkapkan Suyud Warno Utomo dari Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan (PSML) Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Harapan yang muncul adalah sanksi hukum atas amdal bermasalah.

Pengalamannya sebagai konsultan penyusunan amdal menunjukkan, permasalahan seringkali muncul ketika proses masih dalam penyusunan. Misalnya, penilaian tidak substantif, lampiran kurang, dan ada keterbatasan kemampuan anggota penilai.

Bahkan, beberapa kali ia menemui kesalahan fatal. Banyak pemerintah daerah yang tidak tahu bahwa amdal harus disusun sebelum izin dikeluarkan.

Bahkan, tak sedikit di antaranya yang menilai amdal berakhir pada keluarnya izin usaha. Padahal, amdal hanyalah awal sebelum pengawasan rutin melalui rencana kelola lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL/RPL). ”Tindak lanjut kajian amdal harus ada. Percuma kalau tidak ada,” ujarnya.

Minyak Hitam Bekas Kapal Singapura Mulai Cemari Pantai Batam

Minyak hitam yang diduga berasal dari hasil pembersihan kapal-kapal tanker di perairan Selat Singapura mulai menyebar di perairan Batam. Diperkirakan, pada musim utara, minyak hitam semakin banyak mengotori perairan di Batam.

Seorang warga di Kampung Nongsa Pantai, Batam, Abbas, mengungkapkan, minyak hitam sedikit-sedikit mulai muncul akhir-akhir ini. ”Di laut mungkin sudah banyak. Kalau musim utara, baru terbawa arus ke sini (Nongsa Pantai),” kata Abas di Batam, Selasa (2/9).

Dari pengamatan Kompas, gumpalan minyak hitam berceceran di pasir putih di pantai. Pasir putih pantai pun berbau minyak. Warga yang berenang di kawasan Nongsa Pantai terkena air laut yang tercemar minyak hitam. Minyak hitam itu diduga berasal dari pembersihan kapal-kapal tanker atau kapal-kapal minyak yang keluar masuk di perairan internasional (out port of limit/OPL).

Dari data yang ada, jumlah kapal yang datang ke Singapura tahun 2007 mencapai 128.568 kapal. Kapal-kapal itu, antara lain, terdiri dari kapal pengangkut peti kemas sebanyak 19.946, kapal tanker sebanyak 19.312 kapal, dan kapal-kapal pengangkut barang curah 8.653 kapal.

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam Dendi Purnomo mengatakan, Pemerintah Kota Batam telah membentuk tim penanggulangan tumpahan minyak. Tugas tim itu adalah mengoordinasikan penanggulangan pencemaran minyak di laut bersama aparat terkait.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, akhir pekan lalu, mengungkapkan, pihaknya meminta aparat keamanan menindak pelaku-pelaku yang membuang minyak hitam hasil pembersihan kapal-kapal tanker di perbatasan perairan Selat Singapura. Pihak Kementerian Negara Lingkungan Hidup tidak dapat menindak para pelaku tersebut.

”Aparat keamanan harus menindak kalau di lapangan ada yang membuang minyak atau limbah,” kata Rachmat. Ia menambahkan, sesuai Konvensi Basel yang telah diratifikasi tahun 1993, suatu negara tidak boleh mencemarkan lingkungan suatu negara lain. ”Kalau ada, hal itu bisa dilaporkan ke Mahkamah Internasional,” katanya.

Terkait dengan pembuangan minyak dari hasil pembersihan kapal-kapal tanker di Selat Singapura, lanjut Rachmat, hal itu merupakan tindakan pelanggaran atau pencemaran di laut.

Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut atau kepolisian diminta untuk menindak

Kondisi Hutan Mangrove Pulau Laut Timur Memprihatinkan

Keberadaan tambak udang dan bandeng di kawasan Pulau Laut Timur, Kotabaru, Kalimantan Selatan, telah memperburuk hutan cagar mangrove di tempat itu.

“Melihat kondisi tersebut kami tidak akan memberikan ijin kepada petambak, karena arealnya telah jelas masuk wilayah cagar alam,” kata Camat Pulau Laut Timur, Bahrudin, Jumat.

Bahrudin menjelaskan, berdasarkan data di wilayah Kecamatan Pulau Laut Timur memiliki sekitar 4.176 hektare (Ha) hutan mangrove, dan sekitar 3.000 ha saat ini telah berubah fungsi menjadi areal tambak.

Dari jumlah kawasan hutan mangsrove yang terbuka yakni sekitar 3.000 ha, yang masih produktif hanya sekitar 1.005 ha, sisanya telah ditinggalkan pemilknya.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kotabaru, Sabri Madani, mengatakan, sampai saat ini di Kotabaru terdapat sekitar 9.000 ha tambak, yang masuk kawasan hutan cagar alam seluas 4.000 ha.

“sedangkan tambak yang masih produktif hanya berkisar 1.800 ha saja, sisanya adalah telah ditelantarkan oleh pemiliknya,” kata Sabri menjelaskan.

Untuk membangkitkan kembali semangat para petambak tersebut, pihaknya akan mendata jumlah tambak, terutama yang berada di kawasan cagar alam.

“Kami sedang melakukan inventarisasi tambak yang masih produktif dan yang berada di kawasan hutan,” jelas Sabri.

Pihaknya akan membantu petambak yang lokasinya di luar kawasan hutan/cagar alam untuk areal pengembangan kakap putih.

“Kakap putih memiliki nilai ekonomis tinggi, sehingga dapat dikembangkan di areal tambak yang tidak produktif,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kotabaru, H Hasbi M Thawab, hingga saat ini belum berhasil dikonfirmasi terkait kerusakan hutan mangrove di Pulau Laut Timur.

Pemerintah Kota Surabaya Akan Menerapkan Program Car Free Day Setelah Jakarta Sukses Menerapkannya Untuk Mengurangi Pencemaran Udara

Program “car free day” (sehari tanpa kendaraan motor) yang diterapkan Pemkot Surabaya pada Minggu (24/8) diharapkan bisa mengurangi beban pencemaran udara akibat emisi gas buang.

Pelarangan kendaraan bermotor roda empat dan dua kali ini meliputi akses utama Kota Surabaya khususnya di Jalan Darmo. Acara tersebut dimulai sekitar pukul 06.00 WIB dan diakhiri pukul 12.00 WIB.

Pada jam-jam tersebut suasana di Jalan Darmo tampak lengang karena tidak ada kendaraan bermotor yang lalu lalang melintasi jalan tersebut. Kendaraan yang diperbolehkan melewati jalan tersebut hanya ambulans dan mobil pemadam kebakaran (PMK).

“Saya baru pertama kali melihat Jalan Darmo sepi, biasanya kalau hari-hari kerja Jalan ini rame,” kata salah seorang warga Kedongdoro, Surabaya, Hadi.

Sementara itu Jalan Diponegoro dan Jalan Kupang mengalami kepadatan kendaraan akibat pengalihan jalur dari Jalan Darmo.

“Kendaraan merambat hingga 70 meter,” kata salah seorang supir angkot, Sukardi yang mengeluhkan kemacetan yang terjadi di Jalan Diponegoro.

Hal yang sama juga dialami, Hardi (45), pengendara kendaraan roda empat yang juga mengeluhkan kemacetan yang terjadi di Jalan Kupang.

“Cuaca disini juga panas, badan saya jadi gerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Pemkot Surabaya, Togar Arifin Silaban mengatakan program “Car Free Day” kali ini rencananya akan dijadikan agenda rutin Pemkot Surabaya.

“Namun program itu akan dilakukan evaluasi dulu, terutama pada efektivitas untuk menekan tingkat polusi di Surabaya,” katanya.

Jika program kali ini dianggap berhasil, kata dia, tidak menutup kemungkinan akan ditindak lanjuti secara kontinyu minimal dalam setahun dilakukan dua atau tiga kali.

Untuk mengukur tingkat polusi, kata dia, tim BPLH Surabaya juga memasang dua alat pengukur guna menilai seberapa banyak polusi udara di Jalan Raya Darmo ditekan pada program Car Free Day.

“Kita juga berharap, program ini bisa menjadi pemicu gerakan masyarakat untuk mengurangi polusi udara,” katanya.

Udara baik di Surabaya selama 2002-2007 rata-rata hanya 10 persen. Setiap tahun warga Kota Surabaya menikmati udara baik itu tidak lebih dari kisaran 35 hari. Artinya, dalam 12 bulan warga Surabaya hanya sebulan merasakan udara bersih.

Berdasarkan data dari Satlantas Polwiltabes Surabaya tahun 2006 diketahui, jumlah kendaraan bermotor di Surabaya mencapai 1.000.042 unit meliputi 202.882 unit mobil penumpang, 72.106 unit mobil beban (mobil bak terbuka dan truk), 932 unit mobil penumpang, dan 724.122 unit kendaraan roda dua

Kisah Duka Yang Mengundang Isak Tangis Dari Situs Warisan Dunia Sangiran

Mengaku sejak pagi dagangan belum terjual, tiba-tiba Samiyem (45) dan pedagang lain, Minggu siang, tersenyum. Satu bus penuh wisatawan dari Jakarta dan satu bus wisatawan dari Jepang berkunjung ke Museum Manusia Purba Sangiran, Kabupaten Sragen.

Ketika wisatawan meninggalkan museum, dua jam kemudian, wajah Samiyem, Tuti Martini, Sutini, dan pedagang lain tampak nelangsa.

”Tak ada satu pun barang yang terjual. Beginilah sehari- hari menjalani hidup, banyak susahnya,” ujar Samiyem. Suaminya yang memburuh, katanya, juga belum ada kepastian bakal pulang membawa uang recehan ribuan.

Para pedagang wanita itu menjajakan berbagai barang cendera mata, seperti kapak batu pualam, tiruan bentuk kapak batu zaman purba, dan asbak rokok dengan patung manusia purba. Juga ada fosil-fosil ”kecil” binatang laut yang diperkirakan hidup 2 juta sampai 200.000 tahun lalu.

”Kalaupun ada barang yang laku terjual, paling untungnya cuma Rp 2.000-Rp 3.000,” kata Suryani. Barang yang mereka jual diambil dari koperasi.

Mereka ingin ada usaha lain yang bisa jadi penopang hidup keluarga. Sebab, berharap banyak dari dagangan suvenir, menurut mereka, sesuatu yang tak mungkin. Situs Sangiran tidak banyak dikunjungi baik wisatawan domestik maupun asing.

Tanah mereka pun tak diperkenankan diolah untuk kepentingan apa pun sebab Situs Sangiran sudah menjadi Warisan Budaya Dunia. Khawatir ada fosil atau peninggalan yang rusak, kawasan seluas 56 kilometer persegi tersebut tak boleh diolah sama sekali.

Warisan Budaya Dunia

Indonesia mungkin bangga dengan predikat Warisan Budaya Dunia (World Culture Heritage) yang diberikan UNESCO pada 5 Desember 1996. Namun, di balik kebanggaan sejak 12 tahun lalu itu, pemerintah seolah lupa dan seakan lebih peduli dengan potensi fosil manusia purba dibandingkan manusia bernyawa sekitar 175.000 jiwa, yang bermukim di sekitarnya.

Ketika pemerintah mengucurkan dana Rp 25 miliar untuk membangun Museum Fosil Manusia Purba, tanyalah masyarakat, apa yang mereka peroleh?

Sejumlah warga Sangiran mengatakan, mereka hanya pernah mendapatkan pelatihan bagaimana membuat patung-patung kecil manusia purba.

”Warga tak dibolehkan lagi menggarap lahan. Alternatif perekonomian warga dialihkan untuk menjadi perajin, membuat oleh-oleh patung kecil manusia purba,” kata Tuti Martini, warga Desa Krikilian, Sangiran.

Susahnya hidup digambarkan Sutini dengan seringnya berutang. ”Untuk keperluan sekolah anak, saya sampai ngutang. Dan entah kapan bisa melunasinya,” kata Sutini, yang anak tertuanya masuk SMP negeri harus membayar Rp 1.250.000 untuk keperluan seragam, sepatu, tetapi belum termasuk buku-buku.

Warga yang bermukim di sekitar Sangiran berharap, kalaupun mereka tidak boleh menggarap lahan, alangkah baiknya jika mereka boleh menggembalakan kambing, kerbau, atau sapi di sekitar situs. Tentunya hewan ternak tersebut pengadaannya dilakukan pemerintah. ”Tetapi, sudahlah, itu cuma mimpi,” kata Sutini putus asa.

Fosil diperjualbelikan

Kepala Balai Pelestarian Manusia Purba Sangiran Harry Widiyanto mengatakan, soal ganti rugi lahan warga bukan wewenangnya. Namun, Sangiran harus dilindungi karena mempunyai nilai yang sangat penting bagi ilmu pengetahuan. Kawasan ini menyimpan berbagai fosil berusia sekitar dua juta sampai 200.000 tahun yang lalu. Dari kawasan ini juga bisa diungkap proses evolusi manusia purba, budaya, dan lingkungannya.

Yang menjadi persoalan, areal Situs Sangiran yang luasnya 56 kilometer persegi berada di kawasan permukiman. Tak kurang dari 175.000 jiwa bermukim di kawasan itu yang mencakup tiga kecamatan di Kabupaten Sragen serta satu kecamatan di Kabupaten Karanganyar.

”Sekarang Situs Sangiran dianggap rusak karena sekitar 80 persen kawasannya sudah dirambah. Bahkan, fosil-fosilnya diperjualbelikan,” ujar Harry.

Secara terpisah, Kepala Subdirektorat Pemahaman Nilai Sejarah Direktorat Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI Amurwani Dwi Lestari mengakui, secara ekonomi, seperti Sangiran, memang masyarakat belum mendapatkan kompensasi yang seimbang. ”Ini yang menjadi sumber masalahnya,” ujarnya.

Kekeringan Memaksa Petani Untuk Bergiliran Antri Air Irigasi Pertanian

Petani di Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, menerapkan sistem bergiliran air irigasi dari Bendungan Komering ke lahan pertanian sebagai upaya mengatasi dampak kekeringan.

Demikian kesimpulan dari kegiatan ”Panen Padi Gaduh 2008” di Desa Sukanegara, Kecamatan Belitang, Sabtu (9/8), yang dihadiri Bupati Ogan Komering Ulu Timur Herman Deru.

Sukur (42), tokoh petani di Belitang, mengatakan, sistem penggiliran air irigasi merupakan cara yang baru diterapkan di Belitang sehingga pada panen gadu ini baru terlihat hasilnya. Sistem ini diterapkan agar tak ada panen raya yang sering kali merugikan petani karena harga gabah selalu jatuh.

Sementara itu, Kelompok Tani Bangun Mulyo, Desa Kirig, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu, memanen padi hasil teknologi system of rice intensification (SRI). Produksinya rata-rata 5 ton gabah kering panen per hektar.

Menurut Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus Hendi Hendro, teknologi SRI merupakan teknologi budidaya tanaman padi yang hemat air, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Di Kabupaten Purworejo, Jateng, musim panen kali ini produktivitas gabah kering giling (GKG) meningkat. Jika pada panen gadu tahun sebelumnya produksi GKG 5,3 ton per hektar, panen sekarang mencapai 5,5 ton per hektar

Warga Kamal Berharap Mendapat Pasokan Air Bersih

Warga Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tidak pernah lepas dari persoalan krisis air bersih. Meskipun masalah ini sudah berkali-kali dibahas dalam berbagai rapat koordinasi, tetap saja sampai saat ini warga tidak mendapatkan pasokan air bersih.

”Berkali-kali masalah krisis air bersih dibahas dalam rapat, mulai di tingkat kelurahan, lalu rakorbang (rapat koordinasi pembangunan) di kecamatan, seterusnya di pemerintah kota hingga provinsi, namun tidak juga terwujud,” kata Ketua RW 01, Kelurahan Kamal, Supardi pada Jumat (8/8).

Warga Kamal tersebar di empat RW dengan jumlah penduduk sekitar 2.250 keluarga. Warga yang didera krisis air bersih terkonsentrasi di RW 01, yakni 1.073 keluarga. Adapun di RW 04 ada 600 keluarga yang mengalami krisis air. Sisanya, RW 02 dan 03 yang meliputi permukiman elite Pantai Indah Kapuk, yang memiliki jaringan air bersih sendiri.

Menurut pengakuan warga, saat ini sudah tersedia sumur bor di 24 wilayah tersebut, yakni 14 di RW 01 dan 10 di RW 04. Lukman (34), salah seorang warga, mengatakan, dirinya membeli air dari sumur itu Rp 250 per jeriken isi 20 liter. Airnya hanya untuk mandi, cuci, dan kakus karena airnya asin. ”Buat minum dan masak pakai air isi ulang,” katanya.

Lurah Kamal Muara Tambah Suhadi mengakui sudah ada 24 sumur bor yang dibangun Pemprov DKI Jakarta, beberapa instansi pemerintah, dan swasta. Namun, air itu tidak bisa dikonsumsi. ”Warga harus membeli air isi ulang,” kata dia.

Swadaya masyarakat

Rencana pembangunan pipa distribusi air yang tak kunjung terealisasi mendorong warga melakukan swadaya. Menurut Ketua RW 04 Hamide, warga Kamal Muara akhirnya membangun sendiri jaringan pipa yang terhubung dengan pipa perusahaan air minum dari Tangerang.

Untuk mendapatkan air bersih melalui jaringan pipa air dari Tangerang itu, warga mengeluarkan dana sekitar Rp 46 juta. ”Dengan uang itu, warga bisa memasang pipa sepanjang 1 kilometer dari pipa jaringan air bersih PAM Pemkab Tangerang,” kata Hamide.

Akan tetapi, air untuk konsumsi itu hanya dialirkan ke satu wilayah di RW 04. Warga membeli per pikul yang terdiri dari dua jeriken seharga Rp 3.000

Tahun 2030 Pulau Jawa Akan Dilanda Kekeringan Hebat Karena Ulah Penduduknya Yang Cendrung Tidak Peduli Lingkungan

Pada 2030, Pulau Jawa akan kehabisan air akibat kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS). Maraknya pengalihan fungsi lahan, tekanan politis atas kebijakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah turut mempengaruhi kondisi ini. Demikian disampaikan Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa Kementerian Lingkungan Hidup, Sudarsono.

“Dengan jumlah penduduk sebanyak 163 juta orang dan dengan daya dukung lingkungan yang rusak maka secara terukur kekurangan air benar-benar akan terjadi,” katanya seusai berdiskusi di Kantor Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda di Bandung, Jumat.

Ia menjelaskan beberapa langkah tengah dipersiapkan dalam menghadapi krisis air tersebut diantaranya adalah melakukan perbaikan di 13 DAS di sepanjang Jawa diantaranya Brantas, Serayu, Cisanduri, Cidano dan Jatunselung.

“Kerusakan yang paling banyak terjadi terdapat di wilayah Jawa Barat dimana reboisasinya kurang berhasil sehingga kerusakan daerah aliran sungainya tidak dapat dihindari,” tutur Sudarsono.

Pengaruh penanaman pohon jati di wilayah Jawa juga ikut andil dalam berkurangnya tangkapan air di Pulau Jawa karena secara ekologis pohon jati tidak dapat menyerap air. Ia menyatakan, perbaikan di sekitar hulu secara kuantitatif, kualitatif, dan kontinuitas menjadi prioritas pembangunan saat ini.

“Pekerjaan rumah saat ini adalah melakukan reboisasi di hulu, memperluas tangkapan air, pembuatan sumur resapan, pengelolaan limbah yang berakhir pada pengendalian baku mutu air,” jelasnya. Sudarsono mengatakan kendala yang dihadapi saat ini terkait dengan lingkungan hidup adalah pembuatan aturan tentang Tata Ruang yang berlainan sejak tingkat Pusat hingga Daerah.

“Perbedaan tata ruang ini telah merusak lingkungan secara langsung sehingga seluruh tangkapan airnya berkurang akibat dialih fungsikan lahannya,” katanya.

Dua Mortir Zaman Hindia Belanda Di Temukan Di Padang

Dua mortir yang diperkirakan masih aktif ditemukan di rumah warga Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Selasa (5/8). Mortir yang ditemukan tertimbun tanah ini diperkirakan merupakan sisa-sisa penjajah Belanda.

Kepala Kepolisian Kota Padang Komisaris Besar Bambang Ramelan, Rabu, mengatakan, kedua mortir yang mempunyai panjang sekitar 20 sentimeter ini ditemukan oleh Indra, warga Kuranji, yang tengah membangun rumah.

”Saat hendak membuat fondasi rumah, dia menemukan ada dua mortir ini di kedalaman sekitar setengah meter di dalam tanah,” kata Bambang.

Temuan itu segera dibawa oleh Indra ke Kepolisian Sektor Pauh, Selasa sekitar pukul 16.00. Oleh polisi yang bertugas, benda itu dibawa ke Poltabes Padang sekitar pukul 21.00.

Hingga Rabu siang, mortir itu masih disimpan di ruang penerima laporan Poltabes Padang.

Baru sekitar pukul 15.00, mortir dipersiapkan untuk dibawa ke markas Gegana Padang dengan menumpang mobil minibus milik Gegana.

Kedua mortir hanya ditempatkan di kardus bekas air mineral dengan dibungkus kertas koran. Pengemasan serupa dilakukan Tim Gegana setelah melihat tombol ledak mortir tidak lagi berbahaya.

Rencananya, mortir tersebut akan dimusnahkan oleh Tim Gegana.

Bambang Ramelan memperkirakan kedua mortir itu masih aktif kendati tidak terlampau berbahaya. Pengaktifan mortir bisa terjadi kalau benda ini dipanasi atau digergaji. Untuk menembakkan mortir ini dibutuhkan senjata pelontar. Jarak lontaran mortir bisa mencapai 15 sampai 20 meter.

Bentuk mortir

Mortir ini diperkirakan berasal dari masa penjajahan Belanda. Salah satu indikasinya adalah bentuk mortir yang tidak lagi ditemui saat ini.

Bentuk mortir umumnya berubah-ubah sesuai dengan masa pembuatannya sehingga dari bentuknya bisa diperkirakan waktu pembuatan.

Salah satu ujung mortir ini agak mengecil, sedangkan yang lainnya terdapat seperti sirip. Bagian tengah mortir ini menggembung dibandingkan bagian lain. Besi yang membungkus mortir ini berwarna coklat kemerahan, seperti karat.

Pemusnahan

Pemusnahan mortir yang sudah tidak terlalu berbahaya biasanya dilakukan di tengah laut atau diledakkan secara tertutup, sementara kalau mortir masih berbahaya, pemusnahan dapat dilakukan di pulau yang tidak berpenghuni.

Kendati ditemukan di lingkungan masyarakat, Bambang merasa belum perlu melakukan penyisiran di sekitar tempat permukiman warga itu.

Hutan Ciremai Terbakar

Beberapa hari terakhir, kebakaran melanda wilayah hutan di beberapa daerah. Di Jawa Barat, hingga Selasa (5/8) api sudah membakar 58 hektar kawasan hutan Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan. Di Jawa Timur, kebakaran hutan terjadi di wilayah Kabupaten Madiun dan Mojokerto.

Kebakaran yang terjadi kali ini berada di wilayah Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) yang melanda dua wilayah yang menjadi area tangkapan air, yakni di Desa Cirendang dan blok telaga remis di Desa Kaduela, Kecamatan Pesawahan.

Api diketahui sudah membesar pada Senin (4/8) sekitar pukul 15.00 dan akhirnya bisa dipadamkan pukul 18.00. Namun, api sudah telanjur menghanguskan pepohonan hasil Gerakan Rehabilitasi Nasional (Gerhan) hutan dan tanaman yang ditanam di daerah tangkapan air di Telaga Remis dan Situ Ciceren.

Kepala Seksi Pengelolaan TNGC Wilayah I Linggarjati Maman Surahman mengungkapkan, akibat kebakaran itu, fungsi area tangkap air bisa menurun dan rusak karena tanaman yang seharusnya bisa menyimpan air kini sudah terbakar.

Kepala TNGC Muhtadin Nafari menyatakan, ada kemungkinan area itu sengaja dibakar atau akibat aktivitas wisatawan.

Peristiwa itu adalah kebakaran hutan ketiga kali dalam dua bulan terakhir. Pada 12 dan 19 Juli lalu, api juga menghanguskan sekitar 180 ha lahan di lokasi yang berdekatan dengan kebakaran kemarin. Jika tahun 2007 area yang terbakar adalah semak, kini daerah hutan pinus pun ikut terbakar.

Guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran lagi, TNGC memperketat pengawasan hutan dengan mengerahkan 65 petugas untuk berpatroli ke daerah rawan hutan. Namun, jumlah itu tergolong kecil ketimbang luas area hutan TNGC yang mencapai 15.500 ha.

Di Jatim, kebakaran melanda areal hutan pada wilayah Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Madiun dan wilayah Desa Ketapan Rame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto.

Kebakaran di Madiun sudah terjadi beberapa kali dalam dua minggu terakhir, sedangkan di Mojokerto terjadi Sabtu (2/8) sore hingga Selasa.

Wakil Kepala Administratur KPH Madiun Dedi Siswandhi mengatakan, sejak 20 Juli lalu, kebakaran hutan di wilayahnya terpantau beberapa kali terjadi. Namun, dia belum merekapitulasi luas hutan yang telah terbakar.

Kabut asap

Kabut asap yang melanda Provinsi Riau dalam beberapa hari terakhir berpeluang menyebar sampai ke negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Sebaran asap itu dimungkinkan dengan bertiupnya angin yang cukup kencang dari arah barat daya-selatan ke arah utara. Kesehatan warga juga akan terganggu.

Wakil Kepala Dinas Kesehatan Riau Abdullah mengimbau agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Bila berada di luar, masyarakat disarankan menggunakan masker.

Berdasarkan pantauan Kompas, Selasa, udara di Kota Pekanbaru masih diselimuti asap. Kualitas udara, berdasarkan catatan alat pengukur indeks standar pencemaran udara di pusat Kota Pekanbaru, sudah mulai menurun ke tingkat sedang.

Indonesia Akan Menjadi Produsen Bonsai Terbesar Dunia Mengalahkan Jepang

Ketua Umum Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) Pusat, Sapto Darsono mengatakan, wilayah Nusantara sebagai daerah tropis yang memiliki jenis pepohonan terbanyak kedua di dunia setelah Brasil, potensial aneka macam bibit bonsai.

“Kita berpeluang mendapatkan aneka jenis pepohonan sebagai bibit atau bakal bonsai. Jenis apa yang diminati mudah kita dapatkan,” kata Sapto Darsono pada pembukaan Kontes Bonsai Nasional 2008 serangkaian kegiatan Sanur Village Festival (SVF) ke-3 di Sanur, Bali, Minggu malam.

Ia mengatakan, aneka jenis bonsai di Indonesia terus berkembang seiring bertambahnya penggemar, yakni yang menjadi anggota PPBI saja sudah mencapai sekitar 70.000 orang tersebar di berbagai daerah.

Seiring perkembangan tersebut, Bali sebagai pusat pariwisata diharapkan menjadi gerbang promosi bonsai untuk pasar dunia. “Seperti saat ini, tanpa kita undang wisatawan manacanegara banyak yang datang,” kata Sapto.

Sementara Koordinator Kontes Bonsai Nasional 2008, I Wayan Jelantik mengatakan, ratusan bonsai dari berbagai daerah ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Padahal kontes seni pohon kerdil tersebut baru digelar yang kedua kalinya dalam SVF. “Sebagai karya seni yang terus berkembang, bonsai memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi,” ucapnya seraya menyebutkan, di Bali seni bonsai berkembang sejak tahun 1980-an.

Tanaman bonsai semakin akrab dengan kehidupan masyarakat, bahkan banyak warga yang telah memanfaatkan seni bonsai sebagai komoditi bisnis. Satu bonsai ada yang bernilai hingga ratusan juta rupiah.

“Seni bonsai tidak lepas dari budaya. Kendati seni bonsai diadopsi dari luar negeri, tetapi di di tanah air memiliki banyak keunggulan,” kata Jelantik

Omzet Daging Trenggiling Illegal Mencapai Milyaran Rupaih

Perdagangan trenggiling secara ilegal yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan, diperkirakan beromzet ratusan miliar rupiah per bulan. Jaringan perdagangan trenggiling yang dibongkar di Palembang itu merupakan pemasok trenggiling ke China, Laos, dan Vietnam.

Berdasarkan data Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri, harga trenggiling dari pengumpul lokal Rp 250.000 per kilogram. Di pasar internasional, harga daging trenggiling mencapai 112 dollar AS per kg (sekitar Rp 1 juta). Harga jual daging trenggiling di restoran mencapai 210 dollar AS per kg (sekitar Rp 1,9 juta) dan harga sisik trenggiling mencapai 1 dollar AS per keping.

Saat meninjau gudang tempat pengumpulan di Jalan Irigasi, Palembang, Jumat (1/8), Direktur V Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) Sunardjono menyatakan, trenggiling dipasok dari Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu dalam keadaan hidup. Di gudang itu, trenggiling dibunuh dengan cara dipukul kepalanya, kemudian direbus untuk melepaskan sisiknya.

”Untuk menyamarkan perdagangan trenggiling, mereka memakai nama perusahaan PT Ikan Mas Jaya yang bergerak dalam bidang pengolahan ikan. Daging trenggiling dikemas bersama ikan untuk mengelabui petugas kemudian dibawa ke Jakarta untuk diekspor,” kata Sunardjono.

Dari gudang itu, polisi menyita 13,8 ton daging trenggiling beku yang disimpan dalam empat peti kemas. Polisi juga menyita 478 kilogram labi-labi beku, 85 empedu trenggiling, dan 50 kilogram sisik trenggiling.

Warga asing terlibat

Polisi telah menahan tiga tersangka: EKS (29), warga Malaysia, serta HSH (38) dan MRS (56), warga Palembang.

Direktur Penyidikan Departemen Kehutanan M Awriya Ibrahim mengungkapkan, pihaknya pernah membongkar perdagangan trenggiling di Kalimantan Selatan, Bali, dan Sumatera Utara, tetapi hanya di Palembang yang melibatkan warga negara asing.

Jaringan perdagangan trenggiling di Palembang termasuk yang terbesar. Mereka mampu mengekspor 20 ton daging trenggiling dalam satu kali pengiriman.

Saat ditanya kemungkinan keterlibatan anggota Polri dalam jaringan perdagangan trenggiling, Kepala Kepolisian Daerah Sumsel Inspektur Jenderal Ito Sumardi menyatakan, polisi akan mengusut semua oknum yang terlibat dalam perdagangan trenggiling itu.

”Daging trenggiling bisa sampai ke luar negeri tentu ada keterlibatan oknum dari instansi lain,” kata Ito.

Selamatkan Kawasan Danau Toba

Kalangan akademisi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuat kesepakatan bersama menyelamatkan kawasan Danau Toba dengan menghidupkan kembali kearifan lokal. Kearifan lokal itu dinilai sudah pudar hingga membuat sebagian hutan di kawasan tersebut rusak.

”Jika dahulu ada istilah rimba larangan, kini sudah tidak ada lagi. Karena itu, sebagian hutan di kawasan Danau Toba sudah rusak,” tutur Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bappedalda) Sumut Syamsul Arifin, Jumat (25/7), seusai pertemuan dengan akademisi.

Syamsul mengatakan, kerusakan itu di antaranya disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Kondisi itu jauh berbeda dengan puluhan tahun silam di mana kawasan Danau Toba masih terjaga hutannya. Dia menilai, sudah saatnya untuk menata kembali kawasan yang menjadi maskot budaya sekaligus maskot wisata Sumut tersebut.

Salah satu upaya yang sedang dia lakukan adalah merevisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kawasan Danau Toba.

Perda tersebut, tuturnya, sudah tidak relevan lagi untuk menjaga kawasan agar tetap lestari. Penataan kawasan Danau Toba, katanya, melibatkan lintas instansi, antara lain Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Investasi dan Promosi, sertaBappedalda.

Persoalan yang kini muncul di kawasan Danau Toba di antaranya menjamurnya keramba ikan, eceng gondok, dan rumput liar di danau. Persoalan itu menjadi sorotan pemerintah setempat, terutama mereka yang ingin mengembangkan daerahnya sebagai tujuan wisata.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir Melani Butarbutar mengatakan, pakan ikan (pelet) keramba di danau sangat mengganggu kualitas air. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Samosir memindah keramba ikan ke tempat yang jauh dari permukiman dan daerah tujuan wisata. Sayangnya, berdasarkan pantauan Kompas, penertiban itu belum menyentuh keramba milik perusahaan besar.

Masyarakat Indonesia Siap Tanam Sejuta Pohon

Pemerintah akan mencanangkan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional. Kegiatan ini mengambil tema “Menanam Serentak 100 Juta Pohon dalam Rangka Mendukung Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional”. Hari Menanam Pohon dan Bulan Menanam Nasional akan dicanangkan pada tanggal 28 Nopember 2008 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam Penanaman Serentak 100 Juta Pohon yang rencananya akan dilaksanakan di Dodiklatpur Rindam III Siliwangi, Rangkasbitung, Kampung Gedong, Desa Ciuyah, Kecamatan Sajirah, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Bulan Menanam Nasional ditetapkan bulan Desember, meskipun pada dasarnya kegiatan penanaman pohon oleh masyarakat sebagai bagian dari gerakan menanam nasional harus terus menerus dilaksanakan sepanjang tahun.

Pencanangan Hari Menanam Pohon tahun ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian berbagai pihak akan pentingnya penanaman dan pemeliharaan pohon yang berkelanjutan dalam mengurangi pemanasan global dan untuk mencapai pembangunan Indonesia yang bersih (Clean Development Mechanism). Pencanangan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional ini bertujuan untuk mengurangi dampak pemanasan global, meningkatkan absorbsi gas CO2, SO2, dan polutan lainnya, mencegah banjir, kekeringan, dan tanah longsor, meningkatkan upaya konservasi sumberdaya genetik tanaman hutan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menanam dan memelihara tanaman sebagai bagian dari sikap atau budaya bangsa (mindset) yang melekat pada kehidupan sehari-hari.

Sasaran kegiatan ini adalah untuk menjadikan seluruh lahan menjadi hijau (cukup vegetasi), baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, sehingga mampu memberikan fungsi perlindungan, estetika, hasil ekonomi masyarakat, dan sekaligus dapat berfungsi sebagai penyerapan karbon.

Pemilihan lokasi penanaman pada masing-masing daerah berdasarkan persyaratan yaitu aksesibilitas mudah, lahan kritis atau tidak produktif, bukan lahan sengketa, dapat berfungsi sebagai penghijauan lingkungan, demplot, arboretum, konservasi sumberdaya genetik, memiliki fungsi perlindungan kepentingan publik seperti mata air, rentan tanah longsor, dan sempadan sungai, pemilik lahan tidak keberatan, tidak menimbulkan kesulitan pemeliharaan, tidak dalam rencana konversi lahan, dan bukan lokasi yang direncanakan atau dilaksanakan proyek pemerintah.

Sasaran lokasi penanaman yang di dalam kawasan hutan meliputi lahan hutan yang tidak sedang dilaksanakan proyek seperti proyek HTI dan reboisasi, dan lahan hutan yang rusak atau tidak produktif yang mendesak untuk dipulihkan. Adapun sasaran di luar kawasan hutan meliputi kawasan yang tidak sedang dilaksanakan proyek, kawasan publik, perkantoran milik pemerintah maupun swasta, tempat ibadah, sempadan sungai atau jurang yang memerlukan perlindungan, tepi jalan, jalan tol, lahan milik pemerintah yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, lahan milik desa, adat, atau masyarakat yang tidak keberatan, halaman lembaga pendidikan, lahan bekas tambang, perkebunan telantar, dan lain-lain.

Jenis pohon yang ditanam dapat dipilih sesuai dengan jenis unggulan lokal daerah atau jenis-jenis yang memiliki kesesuaian dengan peruntukan lahan seperti jenis yang digunakan sebagai perindang, Multi Purpose Tree Species (MPTS), fungsi perlindungan, arboretum, penghijauan, pendidikan, rekreasi, dan lainnya.

Kegiatan ini secara nasional melibatkan berbagai pihak yaitu Departemen dan Lembaga Pemerintah Pusat, Pemda Tingkat I, Kodam, Polri, dinas/instansi tingkat propinsi, Pemda Tingkat II, Dandim, Polwil/Polres, instansi tingkat kabupaten/kota, BUMN sektor kehutanan, swasta sektor kehutanan dan sektor lain yang terkait, ormas, perguruan tinggi, LSM, dan pihak lain yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Menanam Indonesia 2007.

Pada tanggal 28 Nopember 2007 yang lalu, Presiden RI telah mencanangkan Aksi Penanaman Serentak Indonesia di Desa Cibadak, Tanjungsari, Bogor. Rekapitulasi Hasil Penanaman Serentak Indonesia tersebut hingga bulan Juni 2008 berjumlah 86,9 juta pohon dari target 76 juta pohon. Sedangkan pohon yang ditanam pada Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon sejumlah 14 juta pohon dari target 10 juta pohon. Keberhasilan menanam tersebut mendapatkan penghargaan internasional Certificate of Global Leadership dari United Nation Environment Programme (UNEP).

Untuk keterangan tambahan, silakan hubungi Ir. Masyhud, MM, Kepala Pusat Informasi Kehutanan, Departemen Kehutanan, Telp: (021) 570-5099, Fax: (021) 573-8732