Pendidikan Anti Korupsi Sebaiknya Dimulai Dari Anak-Anak

Pendidikan anti korupsi harus dimulai dari keluarga khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.

“Orang tua dalam hal ini ayah maupun ibu berperan memberikan pendidikan anti korupsi tersebut kepada anak-anak mereka sejak dini,” ujar Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) Meutia Hatta di sela-sela bakti sosial menyambut Hari Ibu ke-80.  Meskipun beliau tidak dapat menjelaskan bagaimana seorang ayah atau ibu yang koruptor mampu mengajarkan anaknya untuk tidak menjadi koruptor.

Menurut Meutia, ayah maupun ibu di dalam rumah tangga harus melatih anak-anaknya untuk jujur dalam melakukan berbagai hal khususnya yang menyangkut uang.

“Kalau kita menyuruh anak belanja sesuatu ke warung, dia harus diajarkan mengembalikan uang sisa belanja tersebut dan dia tidak boleh mengantongi uang sisa belanja tersebut untuk dirinya sendiri,” tandas Meutia.

Tetap Fokus Dengan Cita Cita Dalam Kehidupan

Latar belakang keluarga dan budaya ikut membentuk pribadi Lenny yang muncul dalam rancangannya. Dia sendiri berdarah campuran Jawa, Madura, dan Kalimantan dari kakeknya, dibesarkan di Surabaya, berkarier di Jakarta.

Suaminya tinggal dan besar di Jakarta, berdarah Tionghoa, bersekolah dan bergerak di bidang teknologi informasi, selalu bersekolah di luar negeri.

”Saya lebih ke seniman, sementara suami saya orang yang IT banget. Mungkin karena itu kami jadi cocok, kalau ngobrol ada yang diomongin,” kata ibu tiga anak dari pernikahannya dengan Sofian Susantio (45).

Beda umur 10 tahun dan latar belakang tak menghalangi hubungan keduanya. Salah satunya adalah karena menurut Lenny, suaminya tipe laki-laki masa kini: tidak menghalang-halangi istri berkarier, selalu memberi semangat, dan mau berbagi kerja mengurus anak-anak.

Berbagi kerja mengasuh anak menjadi penting untuk Lenny karena bagi dia keluarga penting. Apalagi Lenny tinggal di Lippo Karawaci, Tengerang, sementara kantornya di kawasan Setiabudi, Jakarta Pusat.

Jam kerja Lenny dimulai sekitar pukul 09.00 ketika berangkat ke kantor hingga sekitar pukul 20.00 saat beranjak pulang. Rabu dia mengajar di Asride ISWI dan Kamis hanya menemani anaknya berlatih biola.

”Masih ada waktu kok untuk ketemu anak-anak. Malam sudah pasti, juga pagi. Kadang-kadang kalau mereka mau, mereka tidur bareng kami,” papar Lenny.

Maka, Lenny menjalani hari-hari dengan seharusnya. Kadang harus menahan diri, kali lain membuat loncatan. Sebagai perancang, sebagai pengusaha, sebagai perempuan, istri dan ibu.

Dia juga berusaha menjalani hidupnya dengan konsekuen. Dua tahun terakhir dia mengaku berhasil menahan diri tidak membeli tas, sepatu, atau baju merek luar negeri karena dia ingin produk dalam negeri menjadi tuan di negeri sendiri.

Ketika masih belajar di Asride, dia sempat cuti satu tahun karena menikah dan kemudian hamil. Tahun terakhir dia selesaikan sambil membesarkan anak pertamanya. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya tahun 1999, dia menunggu hingga tahun 2002 karena hamil dan melahirkan anak kedua, sebelum terjun penuh sebagai perancang dan pengusaha mode.

Itu semua dia jalani dengan ringan, meskipun dia lama memendam cita-cita menjadi perancang busana. ”Meskipun waktu itu saya mengurus dulu anak- anak, tetapi saya tetap fokus pada cita-cita dan ambisi. Kalau kenyataannya keadaan tidak memungkinkan, ya dijalani saja. Dalam hati ada keyakinan suatu saat akan bisa mulai lagi,” cetus Lenny

Dosen Universitas Indonesia Di Non Aktifkan Karena Diduga Melecehkan Secara Seksual Mahasiswinya

Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia telah menonaktifkan seorang dosen pria yang diduga melakukan pelecehan terhadap seorang mahasiswinya. Langkah ini diambil setelah pihak FHUI menerima kabar bahwa dosen berinisial TN tersebut dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh mantan mahasiswi yang merasa dilecehkan.

Hal ini terungkap dalam acara jumpa pers di Kampus FHUI, Kamis (30/10). ”Penonaktifan dilakukan agar proses belajar-mengajar tidak terganggu, mengingat proses hukum sudah mulai berjalan,” demikian kata Sekretaris FHUI Kurnia Toha yang memberi penjelasan di Kampus FHUI.

Sementara itu, TN yang dihubungi Kompas kemarin mengatakan, mengenai tuduhan dirinya melakukan pelecehan terhadap mahasiswinya tidak benar. Tim FHUI sudah melakukan penyelidikan dan tidak menemukan bukti pelecehan, apalagi pemerkosaan. ”Saya memang sempat pacaran, tapi putus karena saya rujuk lagi dengan istri saya,” katanya.

Sudah diterima

Berita bahwa TN dilaporkan ke polda sudah diterima pihak FHUI dari Santi Dewi, penasihat hukum pelapor. ”Santi adalah pengacara swasta yang juga alumni FHUI,” papar Manajer Umum FHUI Heri Tjandrasari yang mendampingi Toha.

Dosen yang berinisial TN tersebut dinonaktifkan sejak 24 Oktober dan akan berlangsung sampai proses hukum selesai.

Menurut Toha, penonaktifan TN dilakukan juga karena dosen itu diduga telah menyalahi aturan tak tertulis tentang proses bimbingan. ”Bimbingan skripsi yang seharusnya dilakukan di dalam kampus, justru dilakukan di luar kampus,” katanya menjelaskan.

Fakultas Kedokteran Unudayana Bali Akan Kurangi Mahasiswa Asing

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bali, (FK Unud) tengah mengkaji kebijakan pengurangan kesempatan belajar kepada mahasiswa asing di FK Unud, demikian Dekan FK Unud Prof. dr. Dewa Putu Wijana di Denpasar, Minggu.

FK Unud mengambil langkah ini untuk menjawab kritik terhadap banyaknya mahasiswa asing yang belajar di sana, diantaranya Menteri Menteri Kesehatan Siti Fadillah Soepari yang pernah memprotes kebijakan FK Unud menampung dan mencetak tenaga dokter bagi warga negara asing.

“Upaya (menampung mahasiswa asing) itu dinilai mengurangi kesempatan dan peluang bagi WNI untuk mengikuti studi di tempat kita,” kata Dewa Wijana.

Dewa Wijana mengakui, sorotan Menkes itu benar sehingga FK Unud memutuskan mengkaji lagi keputusan memberi kesematan kepada mahasiswa asing berkuliah di FK Unud dengan mengurangi jumlahnya.

“Setiap tahunnya kami memberikan kesempatan bagi mahasiswa asing tidak lebih dari 20 orang,” katanya.

Langkah pengurangan jumlah mahasiswa asing itu akan memberi kesempatan lebih luas kepada warga Indonesia menimba ilmu dan menjadi dokter lewat FK Unud.

Saat ini, mahasiswa asing yang berkuliah di FK Unud tercatat 150 orang atau sekitar sepuluh persen dari seluruh mahasiswa sekitar 1.500 orang.

Mahasiswa asing ini hampir separuhnya dari Malaysia dan sisanya berasal dari beberapa negara seperti Kanada, Jerman, Ingris dan Timor Leste.

Pelajar luar negeri sebenarnya sangat tertarik mengikuti kuliah di FK Unud, namun minat itu terpaksa dibatasi akibat minimnya kemampuan menampung mahasiswa, ungkap Dewa Wijana.

Bakti Sosial TNI akan Berhasil Bila Didukung Oleh Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan bakti jajaran TNI di lingkungan Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta dinyatakan berhasil apabila kegiatan bakti tersebut diikuti peran aktif masyarakat setempat.

Demikian ditegaskan Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Darpito Pudyastungkoro dalam upacara peresmian pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-81 Kodam Jaya di Lapangan Sukakarsa, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jumat (10/10).

Upacara pembukaan TMMD Ke-81 ini dihadiri jajaran Muspida Kabupaten Bekasi, termasuk Bupati Bekasi Sa’duddin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Syamsul Fallah, dan Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Ajun Komisaris Besar Polisi Yan Fitri Halimansyah.

Lebih lanjut Darpito mengatakan, TMMD merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab tentara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana publik. Melalui TMMD, tentara melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, dan unsur-unsur masyarakat.

Karena itu, kata Darpito, tolok ukur keberhasilan TMMD tidak semata-mata dilihat dari terlaksananya program kegiatan, tetapi berapa besar dan berapa tinggi partisipasi masyarakat dalam kegiatan bakti tentara tersebut.

”Semakin besar partisipasi masyarakat, semakin tinggi keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini,” kata Panglima Kodam Jaya dalam sambutannya.

Di Kecamatan Sukakarya ini, jajaran Kodam Jaya/Jayakarta melaksanakan pengerasan jalan desa sepanjang 4,5 kilometer dan pembangunan gorong-gorong. Saat ini, jalan desa yang menjadi akses penghubung Desa Sukalaksana dengan Sukakarya itu masih berupa jalan tanah.

Selain di wilayah Kodim 0507 Bekasi, kegiatan bakti TMMD Kodam Jaya dilakukan pula di tiga wilayah lainnya, yakni Kodim 0502 Jakarta Utara, Kodim 0503 Jakarta Barat, dan Kodim 0505 Jakarta Timur. (

Berkas Sertifikasi Hilang Terselip Maka Pembayaran Tunjungan Guru Di Yogyakarta Tertunda

Hal ini dilakukan menyusul informasi berkas sertifikasi asli 719 guru tersebut hilang dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Jakarta.

“Menurut informasi yang saya terima, seluruh berkas hilang ketika kantor mereka pindah,” kata Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Marsudi ketika ditemui di kantornya, Yogyakarta, Rabu.

Marsudi menuturkan, berkas yang terdiri atas tiga kardus itu tiba di Jakarta Sabtu (30/8). Surat keputusan (SK) hasil sertifikasi untuk guru Kota Yogyakarta kuota 2007 dijanjikan selesai dua pekan setelahnya.

Setelah penyusunan ulang yang memakan waktu sekitar dua pekan, berkas sertifikasi yang hilang itu diantar langsung ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) di Jakarta dengan mobil dinas.

Marsudi mengungkapkan, hilangnya berkas sertifikasi itu adalah alasan tertundanya proses sertifikasi kuota tahun 2007 untuk wilayah Kota Yogyakarta. Hingga saat ini belum satu pun guru di Kota Yogyakarta yang lolos sertifikasi kuota 2007 menerima tunjangan sertifikasi.

Padahal, sejak 19 Agustus, tunjangan sertifikasi tersebut sudah bisa diambil oleh guru yang lolos sertifikasi kuota 2007 di empat kabupaten di DIY lainnya, yaitu Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Bantul.

Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan DIY Baskara Aji mengemukakan, tunjangan belum bisa mengucur karena SK pengucuran tunjangan sertifikasi untuk Kota Yogyakarta belum terbit. “Tanpa SK, kami tidak berani mengucurkan tunjangan,” ujarnya.

Resah

Keterlambatan ini telah menimbulkan keresahan di kalangan para guru yang lolos sertifikasi 2007. Salah satunya adalah Maruli Taufiq yang telah menerima pengumuman lolos sertifikasi pada Desember 2007. Selain itu, Maruli telah menerima sertifikat profesi pada pertengahan Agustus.

“Sudah dua kali terima pengumuman, kok, belum ada tanda-tanda tunjangan akan turun, padahal itulah yang kami harapkan-harapkan,” tuturnya

Sistem Pendidikan Yang Lebih Banyak Mendikte Murid Harus Segera Diperbaiki Apabila Ingin Menciptakan Tenaga Kerja Siap Pakai

Pemerintah harus secepatnya mengubah sistem pendidikan nasional ke sistem yang lebih mengutamakan kompetensi dan keahlian peserta didik. Sistem yang berjalan sekarang dinilai berkontribusi besar terhadap tingginya tingkat pengangguran terbuka, yang separuhnya minimal lulusan sekolah menengah atas.

Sistem pendidikan selama ini cenderung berorientasi menghasilkan lulusan yang memiliki nilai akademis sesuai norma yang ditetapkan. Bakat dan minat peserta didik terhadap sesuatu hal kurang mendapat perhatian.

Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Sumarna F Abdurrahman di Jakarta, Jumat (22/8), mengatakan, sistem pendidikan berbasis kompetensi yang sudah mulai berjalan saat ini belum optimal. Pemerintah masih lebih mengedepankan prestasi akademis dari sisi lembaga pendidikan, belum dari sisi penyerapan pasar kerja.

”Modul pendidikan yang dipakai saat ini masih banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Seharusnya, standar kompetensi pendidikan dibangun berdasarkan kebutuhan pasar kerja,” kata Sumarna.

Sebanyak 5.660.036 orang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka berusia 15-24 tahun. Walau secara umum tingkat pengangguran terbuka nasional turun, tingkat pengangguran terdidik terus meningkat.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Djimanto mengungkapkan, saat menguji 100 lulusan SMA mengikuti pelatihan perbengkelan, hanya 10 anak yang layak dilatih. Selebihnya tidak lolos. ”Seharusnya program pendidikan formal difokuskan pada jalur kejuruan, mulai sekolah menengah kejuruan sampai tingkat diploma kejuruan,” ujarnya.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban mengatakan, semua pihak harus mewaspadai peningkatan jumlah penganggur terdidik. Sebagai orang yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, tingginya penganggur terdidik bisa memicu persoalan sosial yang sangat besar.

Tekan angka pengangguran

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Fasli Jalal mengungkapkan, untuk menekan angka pengangguran, Depdiknas mengembangkan dan merevitalisasi pendidikan politeknik. Kemampuan lulusan berwirausaha juga semakin diperhatikan semenjak belajar di politeknik.

Menurut Fasli, pihaknya tengah bekerja sama dengan 14 kabupaten/kota dan satu provinsi untuk mengembangkan politeknik, di mana pemerintah daerah itu sudah mengembangkan analisis kebutuhan dan pihak industri sepakat bahwa dibutuhkan lulusan di bidang-bidang tertentu. Sudah ada gambaran mengenai daya serap lulusan politeknik tersebu

Ambruknya Perguruan Tinggi Indonesia

Di tengah gencarnya ikhtiar menjawab tantangan global, banyak perguruan tinggi swasta di Indonesia yang nyaris ambruk.

Berita Kompas dua pekan lalu menyebutkan, hanya 50 persen dari 2.756 PTS di Indonesia saat ini yang dinyatakan ”sehat” dalam hal jumlah mahasiswa, rasio dosen- mahasiswa, dan ketersediaan fasilitas. Di Jawa Tengah 174 dari 323 PTS terancam ditutup karena kurang diminati mahasiswa. Di Yogyakarta jumlah mahasiswa baru PTS cenderung turun. Situasi ini sangat memprihatinkan!

Ambruknya sejumlah PTS merupakan efek privatisasi dan deregulasi pendidikan. Di sisi lain, kondisi ini mencerminkan mutu manajemen pendidikan tinggi kita, khususnya PTS, amat buruk.

Seberapa siap PT(S) di Indonesia menghadapi persaingan yang semakin terbuka? Pantaskah pemerintah berdiam diri menyaksikan ratusan PTS sekarat?

Melalui pergeseran skema pembiayaan, pemerintah mengurangi subsidi. Inilah yang membuat perguruan tinggi negeri (PTN) harus mencari biaya sendiri. Bersamaan dengan itu, syarat pendirian program relatif tidak diperketat. Tak peduli sudah berapa jumlah suatu program studi pada PTS di sebuah wilayah, PTN ”bebas” mendirikan program yang sama dan menentukan benchmark akuntabilitasnya masing-masing.

Di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan Malang, universitas bekas IKIP membuka berbagai program studi yang sudah dimiliki universitas di kota-kota tersebut dan nyaris tanpa perbedaan kekhasan program. Sementara itu, universitas-universitas badan hukum milik negara (BHMN) memperluas seleksi mahasiswa melalui aneka jenjang pendidikan.

Akibatnya, peluang PTS memperoleh mahasiswa susut karena pasar calon mahasiswa relatif tetap. Namun, di berbagai jenjang jumlah program studi yang sama semakin besar. Dalam konteks ini, PTS yang (nyaris) ambruk adalah korban langsung deregulasi dan persaingan memperebutkan calon mahasiswa.

Karena itu, pemerintah harus segera mengendalikan ”ekspansi” PT BHMN dan universitas-universitas bekas IKIP. Selain itu, pemerintah sebaiknya mengambil alih PTS yang sekarat! Diperlukan terobosan kebijakan untuk merevitalisasi PTS, misalnya melalui program bantuan likuidasi PTS.

Revitalisasi PTS perlu diintegrasikan dengan rencana restrukturisasi SMA dan SMK. Di banyak negara maju, jumlah universitas dibatasi dan seleksi mahasiswa diatur berdasarkan jenis sekolah menengah.

Jika di Indonesia lulusan SMK hanya dapat melanjutkan studi ke akademi ataupun politeknik, maka nasib lembaga-lembaga perguruan tinggi vokasional tersebut akan terselamatkan. Selain itu, mutu kevokasionalan lulusan dipastikan meningkat karena kesinambungan pendidikan kejuruan tingkat menengah dan perguruan tinggi.

Pada sisi lain, jika universitas hanya menerima lulusan SMA dan tidak menyelenggarakan pendidikan vokasional, peluang mengembangkan riset bermutu di universitas semakin besar.

Rangkaian panjang

Di luar itu harus disadari bahwa privatisasi yang kita saksikan saat ini merupakan rangkaian panjang desakan global dan tuntutan negara berkembang pascakolonial.

Berawal dari kesadaran pentingnya memperkuat semangat kebangsaan, pengelolaan perguruan tinggi dirasakan perlu dilakukan secara mandiri dan berdaya saing. Maka, belum satu dekade Proklamasi Kemerdekaan, gagasan privatisasi telah dibabarkan melalui sebuah RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) 1953. Selama puluhan tahun berikutnya, gagasan pembentukan BHP raib akibat kuatnya politik ideologi penguasa.

Namun, tahun 1990-an karena skema pinjaman lembaga-lembaga donor, pemerintah meratifikasi The General Agreements on Trade in Services (GATS) tentang layanan pendidikan. Dengan itu, pemerintah menghidupkan kembali gagasan privatisasi.

Tahun 2000 privatisasi ”diujicobakan” melalui pemberian status BHMN kepada empat PTN, yang disusul dengan PTN lain. Dalam rentang 1990-2000-an pula IKIP ramai-ramai diubah menjadi universitas.

Tidak jelas apakah pemerintah sempat memikirkan dampak kebijakan-kebijakan tersebut bagi PTS. Yang jelas, privatisasi justru akan dimasifkan melalui UU BHP yang rancangannya sedang diolah DPR.

Jika UU BHP diberlakukan, PTS dipastikan mengalami guncangan lebih dahsyat daripada sekarang. Kendati demikian, upaya membendung gelombang pasar bebas pendidikan merupakan utopia karena ketergantungan pada GATS-WTO dan tahap-tahap privatisasi yang telah dilalui dunia pendidikan Indonesia.

Selain privatisasi, ada dua penyebab ambruknya PTS kita. Pertama, krisis ekonomi berkepanjangan melemahkan daya beli masyarakat atas layanan perguruan tinggi dan daya tahan finansial yayasan- yayasan penyelenggara PTS.

Kedua, sikap latah pengelola PTS. Misalnya, setelah wabah ”universitas riset”, akhir-akhir ini sejumlah pengelola PT(S) mencanangkan institusinya menjadi universitas kepengusahaan. Namun, apa maksudnya dan mengapa memilih visi tersebut tidak dikaji mendalam.

Agus Suwignyo Pedagog FIB UGM, Menulis Pendidikan Tinggi dan Goncangan Perubahan (2008), Sedang Meneliti Sejarah Pendidikan Guru

Mari Mobilisasi Semua Potensi Dirimu dan Bangsa Untuk Menyambut 100 Tahun Hari Kebangkitan Nasional

Refleksi tentang 100 tahun kebangkitan Indonesia masuk akal jika mencapai titik klimaksnya pada perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2008. Kita memasuki refleksi dengan mengacu pada kuliah di Istana Presiden oleh Prof Kishore Mahbubani, Dekan School of Lee Kuan Yew Public Policy, di Universitas Nasional Singapura, 31 Juli. Kebetulan syarat kebangkitan dan kemajuan bangsa dan negara sejalan dengan pandangan yang sudah berkali-kali kita kemukakan di Kompas.

Dikemukakannya pendapat para ahli, seperti dari Golden Sachs, pada tahun 2050 empat ekonomi terbesar di dunia terdiri dari China, India, AS, dan Jepang. Tiga belas negara di Asia Tenggara pertumbuhan ekonominya 7 persen per tahun, termasuk Indonesia. Kini pun kemajuan ekonomi China dan India menakjubkan. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan juga sudah lebih dulu maju. Malaysia tidak ketinggalan, demikian pula Thailand, sedangkan Vietnam sedang melangkah maju. Ilmuwan Singapura itu berpendapat, Indonesia akan melangkah maju. Kenyataannya, sekarang ini kita ketinggalan. Untuk mengatasi ketertinggalan itu, digerakkan peringatan 100 tahun kebangkitan, dimulai dari Kebangkitan Budi Utomo tahun 1908.

Sesungguhnya, dewasa ini pun, pemerintah dan kita, bangsa Indonesia, sedang menata dan menghimpun momentum kebangkitan nasional itu, terutama untuk mengatasi ketertinggalan kita dari negara-negara tetangga dalam perikehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang sejahtera. Gerakan dan tindakan memberantas korupsi sedang gencar dilakukan dengan tujuan ganda, menghukum koruptor dan dengan hukuman itu sekaligus penyalahgunaan kekuasaan dan kesempatan kekayaan negara berhenti. Korupsi tak lagi kita tenggang berkembang biak sebagai ”budaya”.

Apa saja faktor-faktor yang oleh Mahbubani dikemukakan sebagai syarat kemajuan suatu bangsa? Suatu kesimpulan yang dibuatnya dari pengalaman China, India, negara-negara Amerika Latin, dan negara-negara ”macan” lainnya di Asia?

Faktor pertama, hapuskan feodalisme dalam pemerintahan dan dalam masyarakat. Feodalisme diasosiasikan dengan hadirnya privilese, hak istimewa bagi mereka yang memegang kekuasaan. Hal itu bukan saja berkonsekuensi pada suburnya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk korupsi. Kekuasaan bukan untuk melayani, tetapi justru untuk dilayani, suatu hak istimewa, suatu privilese.

Kita menyaksikan gejala itu di negeri kita. Budaya feodal begitu kuat sehingga sedasawarsa reformasi prodemokrasi dan keadilan sosial belum berhasil mengikis, bahkan oleh maraknya korupsi digelar efek demonstratifnya. Budaya kekuasaan feodal tanpa disadari juga mempunyai implikasi, tak meratanya pengembangan kesempatan maju bagi seluruh warga dan terhambat pula pengamanan potensinya. Mobilisasi sumber dan kekuatan bangsa terhambat.

Faktor kedua, meritokrasi. Meritokrasi mengacu ke meratanya tanpa diskriminasi penempaan potensi warga, termasuk bahkan terutama dari kelompok yang tertinggal karena pendidikan dan kemiskinan. Pada tingkat pertama, tujuannya memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada setiap warga untuk mengembangkan bakat dan potensi, berprestasi dalam karya, serta dihargai sesuai kontribusi, prestasi, dan daya upayanya.

Meritokrasi menumbuhkan lebih tinggi produksi nasional. Dicontohkannya, tahun 1960, produk domestik bruto Filipina 6,9 miliar dollar AS, sedangkan Korea Selatan 1,5 miliar dollar AS. Tahun 2007 PDB Filipina mencapai 144,1 miliar dollar AS, sedangkan Korsel 969,8 miliar dollar AS. Hapusnya kekuasaan yang feodal dan berlakunya meritokrasi membuat pejabat lebih peduli terhadap meratanya kesempatan kerja dan mendorong munculnya talenta warga.

Faktor lain adalah ilmu dan teknologi, asas dan supremasi hukum, budaya damai, dan pendidikan, bukan hal baru bagi kita. Kita bahkan juga sedang mengerjakannya. Hal itu diakui pula oleh pembicara dari Singapura itu. Kita bahkan telah meninggalkan sistem kekuasaan otoriter dan menerapkan sistem kekuasaan demokrasi.

Kita juga menyadari, beralihnya secara formal kekuasaan otokrasi ke demokrasi tidak dengan sendirinya menanggalkan sekaligus budaya kekuasaan feodal. Kita bahkan tidak berhenti hanya pada perubahan orientasi dan kinerja sesuai prinsip meritokrasi, ilmu dan teknologi, pemerataan kesempatan, asas hukum, dan pendidikan. Kita juga mencermati sisa-sisa nilai dan sikap budaya yang kita warisi.

Di antaranya kita sadar dan berusaha serius untuk menumbuhkan budaya perikehidupan bersama yang kreatif dan produktif. Seperti memperkuat saling percaya, tidak apriori berprasangka, diskriminasi adalah tabu. Setiap warga Indonesia berhak mengembangkan diri, berkreatif, dan berkontribusi kepada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Hal-hal elementer, seperti kerja keras, hemat, peduli, percaya, dan disiplin, semakin kita pahami dan sadari juga sebagai jalan konkret ke kemajuan dan kesejahteraan.

Demokrasi, ya, demokrasi haruslah mengekspresikan energi semua warga. Kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, jelas konsekuensinya. Seperti dialamatkan UUD, bekerja keras untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemajuan rakyat.

Kita saksikan berbondong- bondong warga dan putra bangsa memilih mengabdikan hidupnya lewat politik. Sistem presidensial, tetapi sekaligus sistem multipartai. Silakan berpacu, bertanding, adu kemauan, pengabdian, dan program untuk sebesar-besarnya mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat. Tidak bisa lain, semangatnya adalah semangat pengorbanan. Kepercayaan atau kredibilitas dalam hal itu masih merupakan tantangan dewasa ini. Meskipun zaman berubah, ada yang tetap, di antaranya perut tak bisa menunggu, seperti sering dikatakan Bung Karno, ”Stomach can not wait”.

Abad kemajuan dunia telah bergeser ke Asia, seperti China, India, serta negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara. Indonesia saat ini kita akui ketinggalan. Namun, kita sanggup dan bertekad menyusul. Ketulusan dan kekhusyukan kita bersama memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2008, marilah kita hayati sebagai kebangkitan bersama bagi segera tercapainya Indonesia makmur, maju, dan terhormat di antara bangsa. Terutama bagi para pemimpin dan politikus, serta bagi semua kekuatan masyarakat, seyogianya memobilisasikan potensi untuk kebangkitan Indonesia. Yang berarti, maju, makmur, aman, dan sentosa.

Program Keluarga Berencana KB Harus Rasional

Indikasi akan terjadi ledakan penduduk di Tanah Air menguat. Bukti empiris menunjukkan, angka fertilitas total atau total fertility rate/TFR lebih tinggi daripada angka ideal untuk mencapai penduduk stabil.

Terindikasi, penduduk terus bertambah sekitar 1,3 persen/tahun. Jika angka itu bertahan, jumlah penduduk akan berlipat dua (doubling population) dalam tempo 53 tahun dari saat ini. Tak mengherankan bila Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarif menilai Indonesia berpotensi mengalami baby boom tahap kedua (Kompas, 22/7/2008).

Rasionalitas

Perubahan tingkat kelahiran itu, antara lain, karena kendurnya program KB. Perubahan sistem pemerintahan diikuti otonomi daerah dinilai ikut mengendurkan program KB di Tanah Air.

Untuk menurunkan tingkat kelahiran, pentingkah program KB? Turunnya kelahiran di Eropa Barat menunjukkan, program KB bukan faktor penting, tetapi modernisasi dengan ciri rasionalitas dalam cara berpikir (David Yaukey, Demography: The Study of Human Population, 1985).

Cara berpikir rasional yang termanifestasi dalam perubahan perilaku pengambilan keputusan guna mencapai tujuan (termasuk ber-KB) umumnya berdasarkan pertimbangan ekonomi dan efisiensi. Padahal, di masyarakat tradisional, suatu keputusan tidak berubah dari generasi ke generasi.

Adapun faktor pendorong lahirnya cara berpikir rasional masyarakat Eropa Barat adalah perkembangan sosial ekonomi yang ditandai pergeseran masyarakat dari pedesaan ke perkotaan, dari pertanian ke industri dalam lapangan kerja dan aktivitas ekonomi (Yaukey, 1985).

Salah satu wujud nyata cara berpikir rasional adalah dalam menilai anak (child value). Pada masyarakat modern, nilai anak tidak dikaitkan faktor produksi tetapi penerus keturunan. Maka, kualitas anak perlu dijaga dan itu memerlukan biaya sosial, ekonomi, dan psikologi. Akibatnya, keputusan memiliki jumlah anak disesuaikan kemampuan dalam membesarkan anak, yang umumnya menginginkan sedikit anak. Keputusan memiliki sedikit anak ini menjadi pendorong transisi fertilitas di Eropa Barat. Faktor terpenting lain adalah keputusan penundaan usia kawin dan tidak kawin (Coale, 1973).

Sedangkan pada masyarakat tradisional, anak dinilai sebagai investasi faktor produksi untuk membantu penghasilan keluarga. Akibatnya, keputusan untuk memiliki banyak anak tidak berubah dari generasi ke generasi.

Informasi KB

Celakanya, cara berpikir rasional masyarakat Eropa Barat tidak sama dengan masyarakat di Tanah Air. Kenyataan ini terdeteksi dari perilaku yang belum berubah, seperti banyak penduduk menikah pada usia muda, dan cenderung beranak banyak. Maka, kemandirian ber-KB pada masyarakat Eropa Barat tidak bisa diharapkan kepada masyarakat kita sehingga peran pemerintah (program KB) amat diperlukan.

Namun, peran pemerintah tidak dapat dilakukan sembarangan karena program KB terkait hak asasi manusia (HAM). Keputusan seseorang untuk ber-KB dari keinginan sendiri tidak bisa dipaksakan (Watson, 1982).

Watson mengingatkan, ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam menjalankan program KB, yaitu informasi, ketersediaan alat/cara, dan layanan KB. Ketiga aspek itu harus berjalan paralel dan seimbang. Berdasarkan ketentuan ini, belum terlihat apakah mengendurnya program KB nasional karena aspek informasi, ketersediaan alat/cara, dan layanan KB atau kombinasi ketiganya.

Lebih komunikatif

Ditengarai, aspek ketersediaan alat/cara dan layanan KB kerap dituding sebagai penyebab mengendurnya program KB. Padahal, aspek informasi yang sering terabaikan memberi andil besar dalam program KB. Bahkan, aspek informasi KB diperkirakan memiliki kekuatan melebihi aspek ketersediaan alat/cara dan layanan KB. Salah satu faktor penting yang mendasari kekuatan informasi adalah pada unsur pengetahuan dan pembelajaran.

Informasi KB bernuansa pengetahuan dan pembelajaran amat diperlukan mengingat tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah serta pengaruh kultur, khususnya pada masyarakat pedesaan. Maka, informasi KB dapat diarahkan membentuk pemikiran rasional, terutama dalam keputusan penundaan usia kawin dan pembatasan kelahiran.

Rasionalitas ber-KB di masyarakat perlu terus diupayakan guna menurunkan fertilitas di Tanah Air. Caranya, mendesain informasi KB lebih komunikatif, edukatif, dan persuasif.

Untuk menghasilkan desain informasi KB yang efektif mungkin perlu dilakukan pemerintah pusat, sementara untuk aspek alat/cara KB dan layanannya dilakukan pemerintah daerah. Cara demikian sekaligus dapat menjembatani gap antara kebijakan KB pada level makro (nasional) ke keputusan ber-KB pada level mikro (rumah tangga). Eloknya, rasionalitas ber-KB sejalan dengan HAM.

Razali Ritonga Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Trotoar Di Jakarta Adalah Untuk Sepeda Motor Bukan Pejalan Kaki

Kondisi sebagian besar trotoar di Jakarta semakin memprihatinkan. Sebagian besar jalur pejalan kaki yang sudah terbangun itu dalam kondisi rusak parah. Paving block banyak copot dan berantakan. Sebagian trotoar bergelombang, terputus, dan paving block-nya hancur. Banyak juga Kantor Partai Politik ataupun Surat Kabar yang seenaknya mengambil trotoar untuk lahan parkir, ini semua menunjukkan bahwa Parpol dan Surat Kabar tidak lagi menjadi cermin suara hati nurani rakyat.

Selain itu, trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki kini berubah fungsi jadi tempat pedagang kaki lima menggelar dagangan dan usaha tanaman hias.

Sejauh pengamatan Kompas hingga Minggu (3/8), trotoar yang rusak parah dan beralih fungsi terjadi di lima wilayah Jakarta. Trotoar yang bergelombang, blok campuran pasir, dan semenan yang patah dan mengelupas terdapat di sejumlah wilayah di sepanjang Jalan Arteri Palmerah hingga Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pemandangan serupa terjadi di Jalan Fatmawati dan TB Simatupang.

Trotoar rusak juga terjadi di beberapa wilayah di sepanjang Jalan Raya Bogor, Pondok Gede, Inspeksi Kalimalang, serta Jatinegara Timur dan Barat (Jakarta Timur).

Di Jakarta Barat, trotoar dalam kondisi rusak di antaranya terdapat di Jalan Joglo Raya, Pos Pengumben, Kebayoran Lama, Rawa Belong, hingga Palmerah Barat dan Kemanggisan.

Trotoar rusak di Jakarta Pusat terjadi antara lain di Jalan Palmerah Selatan, KS Tubun, Tanah Abang, Jatibaru, Cideng, KH Mas mansyur, dan Bendungan Hilir. Adapun trotoar yang rusak di Jakarta Utara antara lain di Jalan Teluk Gong dan Kamal Muara.

Sempit

Selain rusak, kondisi sebagian besar trotoar di lima wilayah Jakarta tergolong sempit. Lebar trotoar 1 meter sampai 4 meter. Kondisi trotoar seperti ini terjadi di sejumlah wilayah sepanjang jalan-jalan tersebut.

Lebih parah lagi, trotoar sempit itu digunakan pedagang kaki lima untuk berjualan dan sebagai tempat usaha tanaman hias. Akibatnya, hak pejalan kaki terampas sehingga arus lalu lintas di sekitar jalan tersebut terganggu karena pejalan kaki berjalan di badan jalan.

Tanggung jawab PU

Kepala Subdinas Bina Program Dinas Pertamanan DKI Jakarta Catharina Soerjowati mengatakan, pembangunan trotoar ialah tugas Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Dinas pertamanan hanya bertugas memperbaiki, membangun, dan meningkatkan trotoar yang ada menjadi jalur pejalan kaki.

Selain memperlebar trotoar, di jalur pejalan kaki ini ditanami sejumlah pohon sebagai peneduh. Di beberapa kawasan trotoarnya sudah diperlebar, antara lain di Jalan Kebon Sirih, Jenderal Sudirman, MH Thamrin, Veteran Raya, serta sebagian Kramat Raya dan Matraman. Tahun anggaran ini, pelebaran dilakukan di Jalan Rasuna Said, Gatot Subroto, dan Satrio.

Anak Indonesia Super Kreatif

Dalam kondisi bangsa yang masih sulit ini, kemandirian seorang anak sangatlah diperlukan untuk kemajuan bangsa. Anak Indonesia harus bersikap sejati, kreatif dan mandiri. Sikap ini menunjukkan kemandirian anak Indonesia dan tidak bersikap cengeng.

Hal ini dikatakan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh setiap 23 Juli di Taman Mini Indonesia Indah, Rabu.

Menurut Mensos, permasalahan yang menyangkut anak masih sangat tinggi. Baik menyangkut pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial anak.

Itu sebabnya, kata Mensos, persoalan anak perlu melibatkan departemen terkait seperti Depdiknas dan Depkes. “Persoalan yang menyangkut anak ini memang ujungnya adalah faktor kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia”.

Sementara itu pada puncak peringatan HAN di TMII, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpesan kepada anak-anak Indonesia untuk tetap kreatif, belajar, mandiri dan beribadah.

Bukan berarti anak yang kreatif tidak boleh nakal, karena diakui Presiden SBY dirinya pun sewaktu kecil juga nakal. Tapi kalau sudah mendapat nasehat orangtu dan guru, kita harus dengarkan dengan baik nasehat itu.

“Bahkan siapa sangka, sewaktu kecil saya nakal, dewasa bisa menjadi Presiden. Tentu kalianpun bisa menjadi Presiden jika ada kemauan dan belajar sungguh-sungguh”, ujar Presiden SBY.

Loper’s Day 2008 – Pahlawan Informasi Yang Diabaikan Pemerintah

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, para loper koran, tabloid, dan majalah merupakan pahlawan informasi. Pasalnya, tanpa kehadiran dan peranan mereka, bangsa dan masyarakat tidak mungkin mendapatkan informasi yang diberitakan oleh para wartawan menyangkut kondisi bangsa dan negaranya.

Menurut Wapres, sejak dulu setiap pagi, yang ia tunggu, selain teh panas buatan istrinya, Ny Mufidah Jusuf Kalla, adalah loper koran yang mengantarkan koran dan majalah.

”Kalau loper koran tidak datang, apa pun enaknya teh yang disajikan istri saya sepertinya tidak lengkap dan tak berarti apa-apa tanpa kehadiran koran dan majalah yang diantarkan oleh loper koran,” kata Wapres.

Dalam acara itu, yang hadir bukan hanya para agen dan loper koran, tabloid, dan majalah beserta keluarganya se-Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), melainkan juga loper di sekitar Bandung, Serang, dan Banten, yang jumlahnya mencapai sekitar 50.000 orang. Selain itu, Ketua Umum Yayasan Loper Indonesia Laris Naibaho dan Ketua Panitia Loper’s Day Sugeng Hari Santoso yang berasal dari kelompok Kompas Gramedia juga hadir.

”Kalau guru kita sebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, maka para loper harus kita sebut juga pahlawan informasi,” ujar Wapres Kalla saat berpidato di acara Loper’s Day 2008 di Pantai Carnaval, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Rabu (30/7).

Menurut Wapres, wartawan boleh hebat, koran atau majalah boleh terkenal, dan percetakan boleh memiliki teknologi dan kualitas yang tinggi, tetapi tanpa dukungan dan peranan loper dan agen, koran dan majalah itu tidak akan berarti apa-apa bagi pembacanya.

”Mereka sudah bangun ketika kita masih tidur pada waktu pagi hari. Mereka mengantar koran, majalah, dan tabloid pada waktu hujan atau panas,” kata Wapres. ”Kalau loper berkarya, bangsa Indonesia membaca,” ujarnya.

Blog Memupuk Budaya Menulis dan Berbagi Dengan Sesama

Orang-orang Indonesia bukannya kalah pengetahuannya. Orang-orang Indonesia bukannya kalah pengalamannya. Namun, budaya menulis di antara orang Indonesia makin lemah. Padahal, orang-orang di seluruh dunia menunggu belajar dari pengetahuan dan pengalaman kita.

Penggiat teknologi informasi Onno W Purbo mengatakan, dirinya selalu mengharapkan setiap orang Indonesia bisa menulis melalui internet. Tidak hanya artikel semata, tapi sebuah buku. Setiap bab buku yang ditulis di-share melalui blog.

“Jadi ilmu tidak lagi menjadi menara gading di sekolah. Ilmu bisa digunakan oleh orang banyak dengan membacanya di internet,” ujar Onno di depan 30 guru peserta Lomba Inovasi Guru Nasional yang diselenggarakan Microsoft Indonesia, 23-25 Juli 2008 di Yogyakarta.

Onno terus mendorong para guru untuk membiasakan diri menulis dengan mendokumentasikan mulai dari hal-hal menarik yang terjadi selama di kelas atau hal-hal yang dipertanyakan bersama. Dengan menulis buku, Onno mengatakan kita telah membawa dampak bagi perkembangan pengetahuan dunia.

“Kalau buku ditaruh di internet, apalagi ditulis dalam bahasa Inggris, yang download itu bisa orang-orang di seluruh dunia. Kalau bisa sampai level itu, dahsyat, dampaknya luar biasa!” seru Onno.

Untuk itulah, Microsoft juga memberikan workshop membuat blog kepada para guru peserta di hari kedua penyelenggaraannya, Kamis (24/7). Para guru dilatih oleh para mahasiswa dari Microsoft Innovation Center (MIC) untuk membuat blog dari penyedia jejaring sosial blogengine.net selama lebih kurang lima jam.

Mereka diajarkan hal-hal mendasar, seperti cara uploading dan posting materi ke blog serta tips maintaining blog. Komang Juli dari MIC mengatakan, blog itu nantinya akan digunakan pertama kali untuk memajang tugas dan karya mereka dari lomba ini. Sulitkah mengajar para pengajar?

“Cukup sulit karena ada perbedaan, ada yang sudah sangat familier dengan blog dan ada yang masih belum terlalu ngerti soal komputer sendiri. Padahal, sebenarnya kita sudah punya modul sendiri tapi ngeliat kondisi seperti ini ya kita enggak terlalu nyesuaiin,” ujar Komang.

Indonesia Raih Medali Di Olimpiade Kimia Dunia

Tiga dari empat pelajar Indonesia meraih satu medali emas, satu perak dan satu medali perunggu dari Olimpiade Kimia Internasional di Budavest, Hungaria yang berlangsung pada 12 Juli hingga 21 Juli lalu.

Mereka bersama kontingen Indonesia tiba di tanah air dengan menumpang pesawat KLM-809 yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu sekitar pukul 17.00 WIB.

Kontingen Indonesia terdiri ketua mentor Riwandi Sihombing dan anggota Djulia Onggo, Deana Wahyuningrum serta Ismurnaryo Munandar, sedangkan empat pelajar yang ikut Olimpiade tersebut adalah Kelvin Anggara dari SMA Sutomo 1 Medan (meraih medali emas), Vincentinus Jeremy Suhardi (SMA St Loius 1 Surabaya meraih medali perak), Ariana Dwi Candra (SMAN 1 Pati, Jawa Tengah peraih medali perunggu) dan Zurkarnain (SMAN Leuwi Liang Bogor).

Kedatangan Kontingen Indonesia di tanah air disambut Direktur Pembinaan Sekolah Menengah dan Madrasah Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Dr Sungkowo beserta sejumlah stafnya.

Sungkowo mengatakan hasil yang diraih Kontingen Indonesia pada ajang International Chemistry Olympiade (IChO) itu sangat mengejutkan dan di luar dugaan. Sebab, awalnya hanya ditargetkan meaih dua medali perak dan dua medali perunggu. “Kita sangat bersyukur karena mampu meraih emas,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya setiap tahun melakukan pembinaan terhadap siswa berprestasi melalui perekrutan Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat kota/kabupaten hingga tingkat nasional.

Pada ajang OSN Depdiknas merekrut 30 pelajar yang meraih juara I dan juara II pada kejuaraan tingkat provinsi.

Kemudian tim OSN menyeleksi calon peserta olimpiade hingga jumlahnya empat orang untuk mengikuti olimpiade tingkat internasional.

Menurut da, keberhasilan para pelajar Indonesia meraih medali pada IChO berkat persiapan dan pembinaan yang matang serta penggunaan metodologi yang tepat.

Sementara itu, Kelvin Anggara peraih medali emas pada Olimpiade Kimia Internasional mengatakan keberhasilannya meraih emas merupakan kebanggaan tersendiri, dan ini menjadi pengalaman yang sangat berharga karena dirinya harus bersaing dengan 260 peserta dari 73 negara.

“Pesaing terberat adalah peserta dari Cina dan Rusia,” kata pelajar asal Medan ini.

Ia mengatakan soal yang diberikan pihak panitia olimpiade tersebut lebih menitikberatkan pada logika, sehingga peserta harus lebih kreatif.

Rencananya pemerintah akan memberikan bea siswa dan masuk perguruan tinggi tanpa ujian seleksi kepada para pelajar yang berprestasi di tingkat internasional itu

Kembangkan Diri Anda Melalui Blog

Sebanyak 1.032 siswa SMP dan SMA tampak cekatan bekerja dengan komputer. Dalam waktu 10 menit mereka harus membuka materi yang telah mereka siapkan sebelumnya, memindahkan dan mengatur penampilan blog masing-masing. ”Tadi sempat kesulitan. Waktunya mepet sekali,” ujar Faris Prasojo (15), siswa kelas IX SMPN 4 Bandar Lampung.

Faris bersama siswa SMP dan SMA se-Lampung, Kamis (24/7), mengikuti lomba membuat blog yang diselenggarakan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Divisi Regional I Sumatera di STMIK Darmajaya, Bandar Lampung. Lomba itu merupakan bagian dari program Education for Tomorrow Telkom Indonesia yang memanfaatkan produk layanan sambungan internet dari Telkom, yaitu Speedy.

Melalui blog, siswa mengekspresikan pengetahuan maupun karya tulis mengenai berbagai topik yang dipelajari. Blog juga bisa menjadi sarana siswa mencatat pengetahuan yang mereka terima atau pelajari dari guru.

Lomba pembuatan blog itu mensyaratkan peserta yang sudah mendapat pembelajaran mengenai internet di sekolah atau siswa dan guru yang sudah terbiasa memanfaatkan internet sebagai media alternatif informasi selain buku ajar.

Executive General Manager Telkom Divisi Regional I M Awaluddin mengatakan, khusus untuk Lampung, Telkom mengembangkan pemanfaatan Speedy untuk membuat the future cyber school.

Sekitar 100 sekolah, baik SMP maupun SMA, di Lampung yang memanfaatkan produk Telkom itu untuk melengkapi aktivitas belajar-mengajar mendapat kesempatan untuk membuat portal atau profil mengenai sekolah masing-masing. Dari 100 sekolah itu, lebih dari 1.000 siswa sudah mengisi portal sekolah.

”Para siswa mendapat kesempatan membuat blog mengenai berbagai hal yang sudah mereka pelajari. Blog itu akan ditempatkan pada portal sekolah masing- masing,” kata Awaluddin.

Pada lomba tersebut, panitia menyediakan dua deret panjang meja yang bisa dipakai 200-an siswa. Di setiap meja tersedia satu laptop yang dihubungkan dengan internet. Peserta lomba menggunakan laptop secara bergantian.

Karena peserta sudah menyiapkan materi dari rumah, panitia hanya menyediakan waktu 10 menit kepada tiap peserta untuk membuat blog masing- masing.

Antusiasme siswa sangat terasa. Topik percakapan mereka selalu mengenai blog, baik tampilan maupun isi secara detail.

Begitu satu siswa selesai membuat blog, teman-temannya segera mengerubuti dan bertanya mengenai proses pembuatan. Demikian juga dengan para guru pembimbing. Mereka langsung menyambut anak didik mereka dan menanyai proses lomba.

”Wah, tegang sekali saya tadi. Waktu terasa cepat sekali, padahal saya tinggal copy and paste materi. Waktu latihan, saya bisa menyelesaikan lebih cepat,” ujar Sami Sungkar (13) pelajar SMPN 4 kelas VIII.

Program Education for Tomorrow sudah diselenggarakan di Jawa. Sumatera menjadi wilayah tujuan setelah Jawa.

Saat ini, dari 140 kabupaten di Sumatera, baru 127 kabupaten yang penduduknya sudah mengakses internet. Rencananya, akhir tahun 2008 semua kabupaten di Sumatera sudah terhubung melalui internet.

Education for Tomorrow diselenggarakan sesuai dengan keunggulan dan keunikan komunitas tiap-tiap kabupaten. Dalam hal ini, Lampung mengangkat the future cyber school, yaitu keterhubungan dengan internet sebagai media belajar. Hal berbeda bisa dilakukan di wilayah lain Sumatera.

Melalui pembuatan blog, siswa diajarkan untuk mengembangkan diri melalui pengetahuan yang bisa diakses melalui internet. Dengan demikian, siswa, guru, maupun sekolah tidak terjebak pada kegiatan belajar-mengajar konvensional satu arah seperti yang lazim berlaku di Indonesia saat ini

Guru Honorer Penentu Masa Depan Bangsa Harus Hidup Dengan 150.000 Rupiah Per Bulan

Ruangan remang-remang berpencahayaan dari sebuah lubang angin di bagian belakang itu penuh dengan sekitar 20 murid kelas IV. Pandangan anak- anak itu tertuju sepenuhnya kepada Karyana, guru mereka.

Sudah lima tahun Karyana menjadi guru honorer di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Ikhlas di Muara Baru, Jakarta Utara. Sesuai dengan nama sekolah, Karyana pun dibayar seikhlasnya. Sebulan sekali ia mendapat honor Rp 150.000 dengan tanggung jawab mengajar di kelas IV pada pagi hari dan di madrasah tsanawiyah yang sama pada siang hari. Karyana juga mengerjakan urusan administrasi sekolah.

Honor itu tentu tidak cukup untuk hidup di Jakarta. Kalau sedang beruntung, dia dapat ikut saudaranya menjual ikan di tempat pelelangan. Bekerja mulai pukul delapan malam hingga tengah malam dengan penghasilan Rp 30.000 hingga Rp 50.000. Daerah Muara Baru memang terletak di pesisir Jakarta. ”Saya masih terkantuk- kantuk pada pagi hari, tetapi tetap mengajar,” ujarnya.

Istri dan anaknya sengaja ditinggal di Sumedang, Jawa Barat, untuk berhemat. Dia sendiri hidup menumpang pada kerabat yang tinggal dekat madrasah.

Bagi Karyana, menjadi guru merupakan pengabdian. Apalagi murid-murid di madrasah itu kebanyakan anak yang miskin secara ekonomi. Mereka pun sepenuhnya mengandalkan madrasah tersebut untuk menimba ilmu. Murid hanya dimintai infak Rp 10.000 per bulan, itu pun sukarela. Tidak ada jual beli buku dan seragam.

Karyana tidak sendiri. Di SMA Cordova, Penjaringan, Jakarta Utara, Ahmad Fauzie (49) saat ditemui sedang menulis surat lamaran kerja untuk dikirimkan ke sebuah sekolah, calon sekolah kedua tempatnya mengajar. Sudah 10 tahun ia menjadi guru honorer di sekolah itu.

Upah mengajar sebesar Rp 300.000 per bulan di satu sekolah tentu tidak cukup. Selain mencari tambahan dengan mengajar di sekolah lain, Fauzie yang jago bermain gitar itu kerap ikut ”manggung” di beberapa hotel bersama grup musik.

Guru honorer lainnya, Humayaroh, bahkan mengajar di tiga sekolah sekaligus, yakni di SMP Cordova, SMP Fatahillah, dan SMP Negeri 32. Ketiga sekolah itu masing-masing membayarnya sekitar Rp 300.000. Honor dihitung dengan rumus ”jam mati” begitu istilah para guru. Kerja mereka sebulan dibayar seminggu. Ambil contoh, dalam seminggu guru mengajar 10 jam pelajaran. Dengan upah per jam pelajaran sebesar Rp 10.000, maka honor sebulan Rp 100.000. Para guru tak ada yang tahu asal-usul penghitungan itu. Sedangkan uang transportasi setiap kali datang sekitar Rp 10.000.

Mengajar di tiga sekolah sekaligus tentu melelahkan. Namun, Humayaroh yang lulusan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jurusan Tarbiyah, itu bercita-cita menjadi guru sejak kecil. ”Ini sudah risiko dari cita-cita saya,” ujarnya.

Dia juga menyadari kemampuan yayasan membayar guru masih terbatas. Sebagian besar murid datang dari keluarga miskin.

Nasib di tangan sekolah

Gaji di bawah upah minimum regional yang di DKI Jakarta sekitar Rp 900.000 itu baru satu masalah. Lebih dalam lagi, ”nasib” guru honorer berada di tangan sekolah dan tanpa perjanjian hitam di atas putih. Mereka bekerja di sekolah, umumnya swasta, tanpa sehelai pun surat kontrak atau perjanjian kerja. Ketika sekolah enggan memakai guru tersebut, dengan mudah mereka mengeluarkannya.

Hal itu dialami Ade (45), guru di sebuah sekolah menengah kejuruan swasta di Jakarta Timur. Ade mulai mengajar di sekolah itu tahun 1995 berbekal selembar surat tugas berisi kewajiban dirinya sebagai guru honorer. Surat tugas itu diperbarui setiap tahun ajaran baru. Namun, tidak demikian tahun ajaran baru ini.

Pekan lalu, seorang teman Ade membawakan sepucuk surat bersegel. ”Saat dibuka, ternyata isinya pemberitahuan kinerja. Saya disebut tidak memuaskan dan tidak layak mengajar kembali. Tidak ada pemberitahuan atau surat peringatan sebelumnya. Selama 30 tahun menjadi guru, baru kali ini diperlakukan seperti itu,” ujarnya.

Bersama Ade, ada tujuh guru honorer lainnya yang dikeluarkan. Mereka tidak tahu harus mengadu ke mana. ”Kami tidak paham masalah ketenagakerjaan di bidang pendidikan,” ujarnya.

Undang-undang pendidikan yang dibuat pemerintah dan parlemen tidak mengenal kata ”guru honorer” atau ”siswa para honorer”. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya menyebutkan kata ”pendidik”. Di dalamnya disebutkan, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang memadai. Mereka berhak atas penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja masing-masing.

Dalam undang-undang, guru diberi hak menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan guna menunjang kelancaran tugas mereka. Namun kenyataannya jauh panggang dari api. Guru juga sering disalahkan, baik oleh pemerintah maupun orangtua siswa dalam banyak persoalan.

Dalam kondisi guru honorer seperti inilah, masa depan bangsa dititipkan