95 Persen Korban Pelacuran Anak Mengidap Sakit Kelamin

Sebanyak 95 persen anak Indonesia korban pelacuran di luar negeri mengidap pelbagai jenis penyakit kelamin hingga terpapar virus HIV. Head Social Worker International Organization for Migration Anna Sakreti yang dihubungi hari Selasa (16/12) menjelaskan, temuan itu didapat dari 807 anak korban trafficking (perdagangan), usia antara 15 tahun dan 18 tahun yang didampingi Maret 2005 hingga September 2008.

”Dari jumlah itu, 21,68 persen adalah korban eksploitasi seksual. Mereka terkena pelbagai penyakit menular seksual dan diobati di RS Polri Kramat Jati lalu mendapat rawat jalan. Observasi terus dilakukan kepada mereka,” kata Anna.

Jenis penyakit menular seksual (PMS) yang dialami anak korban pelacuran adalah chlamydia (76,6%), gonorrhea (6,3%), hepatitis B (3,8%), trichomoniasis (3%), condilloma accuminata (2%), sifilis (1,8%), dan HIV positif (1,1%).

Secara berurutan, lima besar negara tujuan utama trafficking anak adalah Malaysia, Indonesia, Arab Saudi, Mauritius, dan Jepang. Menurut Anna, jumlah anak korban pelacuran yang ditangani IOM merupakan fenomena gunung es. Masih banyak anak korban pelacuran yang belum terpantau.

Biasanya, anak-anak korban pelacuran yang ditangani IOM merupakan rujukan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Terminal IV Bandara Soekarno-Hatta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Entikong-Kalimantan Barat, Batam, Riau, Mabes Polri, dan terkadang Departemen Sosial. Begitu diserahkan, para anak korban pelacuran mendapat tes kesehatan menyeluruh.

Para korban dipulihkan psiko-sosial dan fisik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Rata-rata mereka dirawat selama dua minggu di rumah sakit.

Selama 2005-2007 kondisi para korban masih dimonitor di daerah oleh 80 mitra LSM yang mendampingi mereka. Namun, sejak tahun 2008, program itu tidak dilanjutkan karena negara donor menghentikan bantuan. Negara donor menganggap Indonesia dianggap sudah memiliki perangkat undang-undang yang memadai.

Namun di lapangan, pendampingan terhadap anak korban pelacuran tidak berlanjut, termasuk dalam hal pemantauan kesehatan oleh pemerintah daerah. Sementara untuk daerah Jabodetabek, pemantauan kesehatan masih terus berlangsung.

Dirawat KBRI

Anna Sakreti menambahkan, kini para korban trafficking itu juga mendapat pemeriksaan kesehatan awal di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Malaysia. Anak korban trafficking juga mendapat perawatan kesehatan.

”Anak yang menjadi korban trafficking usianya bervariasi, dari 3 tahun hingga 18 tahun. Sebagian besar dari mereka dieksploitasi sebagai pembantu rumah tangga (33,58%), eksploitasi di tempat transit (23,54%), dan eksploitasi seksual (21,68%).

Daerah asal anak-anak yang menjadi korban trafficking adalah Kalimantan Barat (30,98%), Jawa Barat (16,11%), Jawa Timur (9,9%), Nusa Tenggara Barat (8,43%), dan Sumatera Utara (8,3%)

Tahun 2008 Sebagai Tahun Kebangkitan UKM Sudah Gagal Total

Menjelang berakhirnya masa efektif penggunaan anggaran tahun 2008, diputuskan dana bergulir untuk perkuatan modal usaha mikro, kecil, dan menengah tidak dicairkan oleh Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dana itu dikembalikan ke kas Departemen Keuangan.

Dengan keputusan itu, praktis semangat Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemennegkop dan UKM) menjadikan tahun 2008 sebagai Tahun Kebangkitan UMKM pupus sudah.

Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM Suryadharma Ali dalam rapat regional wilayah IV Pemberdayaan Koperasi dan UKM di Balikpapan, Kalimantan Timur, akhir November, menegaskan, ”Dana tersebut dikembalikan kepada Departemen Keuangan. Jika tidak, saya khawatir akan terjadi kecerobohan dan kasusnya berujung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).”

Anggaran yang dikembalikan ke Departemen Keuangan itu sebesar Rp 381 miliar. Dana itu sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan dana bergulir.

Keputusan mengembalikan dana tersebut ke Departemen Keuangan terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99 Tahun 2008 yang mewajibkan dana bergulir harus dikembalikan.

Sebelumnya, sejak pengucurannya tahun 2005, dana bergulir tidak perlu dikembalikan. Ketentuan mengembalikan dana bergulir itulah yang membuat kalangan Kemennegkop dan UKM kalang kabut.

Padahal, terbitnya PMK No 99/2008 semata-mata bertujuan menertibkan keuangan negara, yaitu setiap sen yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Keluarnya PMK No 99/2008 beralasan bila dikaitkan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang memberi status disclaimer terhadap laporan keuangan Kemennegkop dan UKM.

Selain itu, sebagai dana penguatan modal, dana bergulir pada dasarnya adalah dana investasi, bukan dana sosial. Oleh karena itu, harus dikembalikan.

Selama ini, karena tidak ada ketentuan untuk mengembalikannya, pengguliran dana bergulir acapkali menjadi ajang seremonial pejabat. Ini setidaknya tampak dari catatan pengguliran dana bergulir yang belum diterima BPK secara utuh.

Meski demikian, beberapa deputi di Kemennegkop dan UKM menyatakan dapat menunjukkan jumlah pengucuran dana tersebut, termasuk bunganya, yang masih terus berjalan.

Kredit usaha rakyat

Ketentuan untuk mengembalikan dana bergulir seharusnya tidak perlu dirisaukan. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah menunjukkan kemampuannya mengembalikan setiap rupiah yang dipinjamkan kepadanya.

Hal itu setidaknya telah dibuktikan dalam program kredit usaha rakyat (KUR), yang diluncurkan pemerintah untuk menggerakkan UMKM.

Para pelaku usaha banyak yang telah memanfaatkan KUR. Ini terlihat dari nyaris dicapainya target penyaluran KUR, yaitu Rp 14,5 triliun.

Dengan keberhasilan itu, pada penghujung tahun 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen akan meningkat program KUR pada tahun 2009, yaitu dengan menaikkan jumlah kredit yang disalurkan menjadi Rp 20 triliun.

Namun, karena penjaminannya yang disetujui dalam APBN baru Rp 1 triliun, kepastian kredit yang bisa dikucurkan baru Rp 10 triliun. Untuk mewujudkan komitmen pemerintah mengucurkan Rp 20 triliun, menunggu persetujuan DPR dalam Perubahan APBN 2009.

KUR dapat menjadi cermin bagi pembelajaran masyarakat bahwa menjalankan bisnis, sekecil apa pun, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada kata ”gratis” dalam membangun usaha dan mengembalikan utang adalah kewajiban yang harus dipenuhi.

Begitu pula yang seharusnya terjadi pada dana bergulir. Jika tidak ada kewajiban mengembalikan, program yang bernuansa kerakyatan itu bisa tergelincir dimanfaatkan untuk ”permainan” politik.

Oleh karena itu, kehadiran PMK No 99/2008 seharusnya tidak perlu ditanggapi emosional karena sebenarnya hanya sebuah aturan untuk menertibkan pengelolaan keuangan negara.

Era pembelajaran

Anggaran Kementerian Negara Urusan Koperasi dan UKM tahun 2008 ditetapkan Rp 1,098 triliun. Itu terdiri atas anggaran yang direalisasikan Rp 761 miliar (65,26 persen) dan anggaran yang direalisasikan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) Rp 381 miliar (34,71 persen).

Sebagian besar dana yang dialokasikan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dimasukkan dalam pos belanja sosial, bukan belanja modal.

Bantuan perkuatan bagi kelompok usaha mikro pun dimasukkan ke dalam belanja sosial. Dengan demikian, perlakuannya pun penuh ”nuansa sosial”. Mengabaikan sisi bisnis.

Perlakuan ”bernuansa sosial” itu telah membuat usaha mikro dan kecil yang mendapat dana penguatan kurang berkembang sisi bisnisnya.

Sebaliknya, apabila diberi perkuatan modal berbasis komersial, usaha mikro dan kecil tidak mampu menjangkaunya. Mereka tidak menguasai prosedurnya, tidak mampu menyediakan agunan, dan tidak dapat memenuhi persyaratan bank.

Jalan keluar mengatasi dilema itu dinyatakan dalam UU No 20/2008 tentang UMKM. Pasal 21 (1) undang-undang tersebut menyebutkan, pemerintah pusat dan daerah menyediakan pembiayaan untuk UMKM.

Memberdayakan UMKM setidaknya dapat dilakukan dalam tiga l;angkah. Pertama, menciptakan skim pendanaan yang lebih bervariasi, produktif, dan inovatif, serta dapat diakses oleh usaha mikro. Selama ini skim kredit untuk UMKM sangat terbatas.

Kedua, mendorong perbankan agar melaksanakan skim-skim tersebut sebagai produk bank. Selama ini, usaha mikro seolah dipaksa untuk mempunyai kriteria layak bank (bankable), yakni mengharuskan usaha mikro memiliki kelayakan usaha sesuai ukuran perbankan.

Ketiga, memobilisasi potensi dan sumber daya berbagai instansi, baik di pemerintah pusat maupun daerah, untuk menyediakan paket pembiayaan usaha khusus bagi skala mikro. Persyaratan paket ini hendaknya lebih longgar dan dapat berupa subsidi bunga, penjaminan, bantuan pemasaran, ataupun pendampingan.

Mau tidak mau, tanggung jawab pemberdayaan usaha mikro dan kecil ada pada pemerintah. Ini karena perbankan dan lembaga keuangan mikro (LKM) kurang insentif melayani usaha mikro.

Skala usaha yang kecil dengan tingkat risiko bervariasi, dengan lokasi geografis yang tersebar luas, membuat biaya layanan (service cost) per debitor relatif tinggi.

Komitmen memberdayakan usaha rakyat sangat ditunggu. Namun, syaratnya, harus dengan prosedur yang sederhana. Prosedur dan syarat yang rumit hanya akan membuat pelaku usaha mikro dan kecil enggan. Ini pula yang membuat mereka enggan berurusan dengan bank.

Laju Inflasi 2008 Sulit Menyentuh Batas Bawah

Laju inflasi selama 2008 diperkirakan sulit menyentuh batas bawah (11,5 persen) karena tidak mungkin akan terjadi deflasi selama Desember 2008.

“Dengan adanya penurunan harga BBM seharusnya pada Desember terjadi deflasi, tapi saya tak yakin terjadi deflasi karena ada natal dan tahun baru,” kata Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR, Harry Azhar Azis di sela rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, perayaan natal dan tahun baru pasti akan mendorong meningkatnya inflasi, kecuali natal dan tahun baru dirayakan dengan prihatin atau sama sekali tak ada perayaan.

“Itu kan tidak mungkin terjadi sehingga saya pesimis akan terjadi deflasi pada Desember ini sehingga inflasi selama 2008 bisa menyentuh batas bawah,” kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu.

Ketika ditanya apakah dapat terjadi deflasi jika pemerintah menurunkan harga BBM khususnya premium untuk ketiga kalinya, Harry mengatakan, tidak bisa juga karena pasti ada time lag antara keputusan penurunan harga BBM dengan harga lainnya.

“Tidak mungkin efeknya langsung menurunkan inflasi sekarang, efeknya mungkin baru akan terjadi satu hingga dua bulan kemudian. Jadi kalau diputuskan sekarang, mungkin Januari 2009 baru ada efeknya,” katanya.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi bulan Nopember 2008 sebesar 0,12 persen, laju inflasi tahun kalender pada November 2008 sebesar 11,10 persen, dan inflasi tahunan pada November 2008 sebesar 11,68 persen.

Selama bulan November, produksi dan penyediaan bahan pokok sangat memadai, tidak ada gejolak harga beras, migor dan lain-lain.

Inflasi November sangat rendah antara lain karena harga-harga komoditas dunia yang turun, seperti migor yang tiga bulan terakhir terus turun sehingga kebutuhan CPO untuk dalam negeri mudah dipenuhi

Kampung Ampel Ikon Kota Surabaya Dan Jejak Islam Di Tanah Air

Kampung Ampel adalah ikon kota Surabaya. Bukan hanya menjadi jejak sejarah penyebaran Islam, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi. Kampung komunitas Arab itu bukan hanya ramai oleh peziarah ke makam Sunan Ampel, tetapi juga bisnis perlengkapan busana muslim hingga suvenir berupa tasbih, gelang, minyak wangi, air zamzam, dan kurma.

Pasar Kampung Ampel adalah pasar tertua di Surabaya. Diperkirakan menjadi pusat transaksi jual-beli sejak tahun 1420, setelah Kampung Ampel Denta menjadi pusat penyebaran Islam yang dilakukan Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Pada tahun 2003, pasar tradisional itu dipercantik.

Pasar itu tampak lebih baik, antara lain, dengan atap dari bahan fiber yang menggantikan kain terpal. Sayangnya, sirkulasi udara kurang tertata secara baik sehingga pengunjung merasa kegerahan.

Aminuddin Kasdi, ahli sejarah dari Universitas Negeri Surabaya, menuturkan, Kampung Ampel, yang dalam bahasa Jawa ampyal berarti bambu kuning, kala itu berupa hutan pantai. Pertemuan Sungai Pegirian dengan Sungai Surabaya (Kalimas), setelah Bandar Genteng yang pertama ada di Surabaya, bergeser ke utara di Nyamplungan.

”Baru pada tahun 1420, Raden Rahmat menjadikan Ampel sebagai pusat penyebaran Islam di Surabaya dan Jawa Timur atas legitimasi Majapahit,” kata Aminuddin.

Kampung Ampel dikenal luas lantaran eksistensi Sunan Ampel sebagai Wali Songo. Ampel juga identik dengan perkampungan Arab di Surabaya. Di perkampungan itulah komunitas keturunan Arab dari Hadromi/Hadralmaut (Yaman) bermukim.

Perdagangan

Jejak-jejak keturunan imigran asal Hadralmaut yang dikenal sebagai saudagar setidaknya masih tampak dalam komunitas keturunan Arab. Mereka turun-temurun bermukim di perkampungan Ampel, yang sampai sekarang ini menggeluti sektor perdagangan, salah satunya berjualan kain kiloan.

”Sebagian memang masih berdagang dan membuka usaha bisnis pabrik sarung, sedangkan sebagian lainnya bekerja pada sektor lain, termasuk menjadi pegawai atau karyawan,” kata Moh Barmen (72), tokoh keturunan Arab di Surabaya. Barmen pernah menerima anugerah penghargaan sebagai pembina terbaik sepak bola nasional 1974 dari SIWO PWI Pusat Jakarta.

Darah asli Arab sudah melebur dalam diri keturunan Arab yang tinggal di perkampungan Ampel yang meliputi Kampung Ampel Mulia, Ampel Kesumba, Ampel Suci, Ampel Cempaka, Ampel Wirai, Ampel Kembang, dan Ampel Masjid Rahmat.

Komunitas keturunan Arab itu telah menjadi arek alias bagian dari bangsa ini karena lahir, besar, dan melakoni kehidupan di negeri ini. ”Saya sudah tidak lagi merasa Arab, begitu juga dengan ketururan Arab Ampel,” kata Barmen.

Oleh karena itu, yang sekarang ini dilakukan Abdullah Albathati, arek kampung Kalimas Udik, Surabaya, dengan menggelar Festival Kampoeng Ampel di Gedung Utama, Balai Pemuda, Surabaya, merupakan upaya mempertautkan kembali masa silam dan masa sekarang ini. Selama empat hari, Rabu (10/12) malam hingga Sabtu (13/12), potret Kampung Ampel hadir antara lain melalui wisata kuliner (nasi kebuli, roti maryam, dan kebab) dan pergelaran kesenian (gambus dan hajir marawis).

”Kami mencoba mengangkat potensi ekonomi Ampel melalui wisata kuliner khas kampung Arab Ampel, selain kehendak membaurkan diri karena kami bagian dari bangsa ini,” kata Abdullah Albathati, keturunan Arab Yaman

Gelora Bung Karnopun Kini Dijadikan Aset Gadaian Oleh Pemprov Jakarta

Pemerintah menetapkan pusat bisnis dan olahraga Gelora Bung Karno Jakarta sebagai tambahan aset yang dijaminkan dalam penerbitan sukuk ritel. Seluruh aset di kawasan itu nilainya Rp 51 triliun, tetapi hanya sekitar Rp 28 triliun yang bisa digunakan sebagai aset yang dijaminkan untuk penerbitan sukuk.

Pemerintah akan menerbitkan sukuk ritel pada Februari 2009. Menurut Direktur Kebijakan Pembiayaan Syariah Departemen Keuangan Dahlan Siamat, Jumat (12/12) di Jakarta, aset yang sudah disiapkan untuk jaminan penerbitan sukuk ritel adalah seluruh aset bangunan dan tanah Depkeu di seluruh Indonesia senilai Rp 13,6 triliun.

”Namun, jika permintaan atas sukuk itu besar, kami menyiapkan aset Gelora Bung Karno senilai Rp 51 triliun sebagai tambahannya,” ujarnya dalam acara Investor Gathering yang bertemakan ”Strategi dan Peluang Utang 2009”.

Dijelaskan, tidak seluruh aset di kawasan Gelora Bung Karno layak menjadi jaminan penerbitan sukuk. Ini karena di kawasan tersebut ada fasilitas hotel dan pusat perbelanjaan yang memberikan layanan tidak sesuai prinsip-prinsip syariah. Ketidaksesuaian itu antara lain tidak menerapkan syarat ketat kepada tamu hotel yang berpasang-pasangan serta penjualan minuman beralkohol yang diharamkan ajaran Islam.

”Dengan demikian, mungkin tidak seluruhnya bisa digunakan sebagai underlying assets, hanya aset senilai Rp 28 triliun yang bisa digunakan,” ujarnya.

Selain aset, pemerintah juga menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur sebagai jaminan dalam penerbitan sukuk. Nilai proyek yang disiapkan Rp 35 triliun. Proyek-proyek itu sebagian besar dikelola Departemen Pekerjaan Umum.

Jaminan aset proyek biasanya digunakan dalam penerbitan sukuk jenis Istisna. Adapun aset fisik biasanya untuk jaminan penerbitan sukuk Ijarah.

”Penerbitan sukuk berbasis proyek diharapkan bisa dilakukan akhir 2009,” kata Dahlan.

Dahlan menjelaskan, pemerintah telah mempersiapkan berbagai fasilitas untuk menarik minat investor sukuk ritel, antara lain tidak membatasi jumlah pembelian. Dalam penerbitan obligasi ritel konvensional (ORI), pemerintah membatasi satu orang investor maksimal hanya dapat membeli Rp 3 miliar.

”Dengan adanya sweetener (fasilitas) seperti itu, kami harap basis investor semakin luas,” tutur Dahlan.

Minat rendah

Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto menyayangkan rendahnya minat perbankan nasional membeli produk sukuk. Ini terjadi baik pada bank umum maupun syariah.

”Rendahnya minat itu terlihat dari pencalonan agen penjual sukuk ritel dari perbankan. Dalam penerbitan ORI, jumlah bank yang bersedia menjadi agen penjual mencapai 18 bank, sekarang untuk sukuk ritel hanya ada empat bank,” ujarnya.

Menurut Direktur Bank Syariah Mandiri Hanawijaya, rendahnya minat perbankan nasional atas sukuk terutama terjadi terhadap sukuk perdana pada bulan Agustus 2008.

Saat itu, kata Hanawijaya, ada penarikan dana pembiayaan haji dalam jumlah besar ke Departemen Agama. Ini menyebabkan dana yang masih tersedia di perbankan syariah untuk membeli sukuk menjadi terbatas.

”Begitu juga untuk 2009, kami berharap pemerintah mempertimbangkan faktor pemilihan umum. Pada masa pemilu akan banyak penarikan dana untuk membiayai pemilu. Ini akan jadi masalah bagi perbankan yang masih kesulitan likuiditas,” paparnya.

Buah Salak Berhasil Menembus Pasar Ekspor Dunia

Satu lagi kekayaan hortikultura Sumatera Utara mampu menembus pasar ekspor buah, yaitu salak jambon (Salacca zalacca edulis). Meski pengembangannya masih terbatas, Pemerintah Provinsi Sumut mengusulkan menjadi produk unggulan nasional yang bernilai ekonomi menjanjikan.

”Permintaan selalu datang dari Singapura dan Malaysia setiap bulan. Selebihnya kami memenuhi pasar di Medan dan sekitarnya,” tutur Ketua Kelompok Tani Berdikari, Desa Jatikesuma, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Adi Rafii (55), Kamis (11/12), saat ditemui di ladangnya.

Rafii mengatakan, salak ini di pasar bertengger pada harga Rp 8.000-Rp 11.000 per kilogram.

Nama jambon merupakan kependekan dari Jatikesuma, Bogor, dan Namorambe. Asal muasal benih dari Bogor yang dibawa petani Jatikesuma pada 1970-an.

Bertahun-tahun Rafii mengawinkan dengan serbuk palem-paleman Jatikesuma dan Namorambe. ”Saat ini saya mempunyai lahan salak seluas satu setengah hektar dan seluruh luas lahan salak petani di sini 15 hektar,” tutur Rafii.

Produk unggulan

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Sumut tahun ini mengusulkan salak jambon sebagai produk unggulan nasional bersama mangga malaba (Mangifera indica sp) dan mangga kelong. Ketiga buah unggulan tersebut berasal dari Deli Serdang.

”Presentasi produk ini sudah kami lakukan Agustus lalu di Departemen Pertanian,” kata Kepala BPSB Sugeng Prasetyo.

Sebelumnya Sumut dikenal mempunyai produk buah salak sidimpuan dan salak sibakua yang berkembang di Tapanuli Selatan. Jenis salak ini mempunyai daging kemerah-merahan. Adapun salak jambon berwarna krem dengan daging lebih lembut, mirip salak pondoh yang berkembang di Jawa. Hadirnya salak jambon memperkaya Sumut sebagai daerah penghasil salak.

”Produk unggulan ini kebanggaan daerah yang harus mendapatkan paten,” tuturnya. Sumut sementara ini mempunyai 23 jenis buah unggulan lokal yang sudah mendapat pengakuan dari pemerintah

Ketidak Kompetenan Pertamina Dalam Pengadaan Gas 3kg Memakan Korban Ribuan Usaha UKM Yang Menjadi Tulang Punggung Ekonomi Indonesia

Kelangkaan gas tabung isi 3 kilogram yang terjadi tiga hari terakhir mengakibatkan sejumlah pedagang makanan keliling di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi tidak menjajakan dagangan mereka mulai Rabu dan Kamis (11/12). Jika kelangkaan terus terjadi, usaha sektor informal ini bakal hancur.

”Selasa saya mencari gas ke mana-mana, tapi enggak dapat. Karena enggak punya gas, saya tidak jualan hari ini,” kata Sarbin (40), pedagang mi ayam keliling di Salemba, Jakarta Pusat.

Hari Rabu, Sarbin tidak berdagang. Dia hanya mengunjungi teman sesama pedagang mi ayam di Kemayoran, Jakarta Pusat. Akibat tidak berdagang Sabrin kehilangan pendapatan kotor sebesar Rp 250.00 per hari.

Maman (36), pedagang mi ayam di Kemayoran, Jakarta Pusat, mengalami nasib sama dengan Sabrin. Kamis ini, dia tak menjajakan makanan lagi karena belum mendapatkan pasokan gas. ”Saya enggak tahu kapan gas akan datang,” kata Maman saat ditemui di Kemayoran.

Ketua Paguyuban Mi Ayam Tunggal Rasa Wakidi membenarkan bahwa sejumlah penjaja mi ayam yang berada di bawah binaannya satu per satu mulai tidak berjualan.

”Hari Rabu, ada lima pedagang mi ayam binaan saya di Salemba enggak berdagang karena gas habis. Saya mau bantu memasok gas untuk pedagang binaan saya, tetapi di sini gas juga langka,” kata Wakidi, pedagang mi yang memiliki binaan sebanyak 120 pedagang mi ayam.

Dipasok

Pemilik usaha bakmi Kondang di Jakarta dan Tangerang mengatakan, beberapa penjaja mi ayam keliling miliknya di Mayestik dan Ciledug (Tangerang) hari Selasa mengeluh kekurangan bahan bakar.

”Saya terpaksa memasok gas dari sini karena kebetulan di daerah sekitar Pertukangan ini gas masih ada,” kata Sakijan yang membawahkan 120 penjaja mi ayam keliling.

Di Bekasi, gas tabung isi 3 kg menembus harga Rp 20.000 per tabung, Selain harga tinggi, produk itu menghilang di pasaran. Nesi (34), penjual gorengan tahu, tempe, dan singkong di Perumnas I, Bekasi Selatan, mengaku terpaksa berkeliling ke sejumlah warung untuk memperoleh gas tabung isi 3 kg. Dia akhirnya mendapatkan gas seharga Rp 20.000 per tabung.

Keluhan senada diungkapkan Saryat (37), pedagang bubur ayam di ruko Sentra Niaga Kayuringin, Bekasi Selatan, dan Warno (60), pedagang mi ayam di Kranji, Bekasi Barat. Mereka mengaku kelangkaan gas membebani usaha kecil mereka

Ketidak Becusan Pertamina Dalam Merencanakan Perbaikan Menyebabkan Rakyat Indonesia Menderita

Terhambatnya pasokan gas dari Pertamina menyebabkan warga Jakarta dan sekitarnya kesulitan memenuhi kebutuhan elpijinya. Sebagian warga terpaksa berkeliling kota dan antre memesan isi ulang gas hingga tiga hari. Harga elpiji pun melambung Rp 1.000-Rp 10.000 per tabung.

”Sudah tiga hari ini saya terus mencari isi ulang tabung gas ukuran 3 kilogram. Sampai keliling Bogor, tetapi tanpa hasil. Semua agen dan pangkalan tidak punya stok,” kata Ari Husnul (32), warga Bogor yang bekerja di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Selasa (9/12). Hal senada diungkapkan Tarta, warga Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sopir agen gas turut mengeluh karena ketidakpastian ketersediaan pasokan dari Pertamina. Hingga kemarin antrean puluhan truk pengangkut tabung kosong elpiji 3 kg dan 12 kg masih terjadi di stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di Jalan Abdul Wahab, Sawangan, Depok, yang juga melayani agen elpiji dari Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.

Mahbub, sopir agen gas di Serang, Banten, menambahkan, dalam kondisi normal mereka harus mengantre 4-5 hari untuk dapat mengisi ulang 600-700 tabung kemasan 3 kg di SPBG Serang. Kini, antrean dipastikan akan lebih lama lagi.

Ketua Himpunan Wiraswastawan Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Banten Rahmat Halim mengatakan, ketersediaan elpiji memang belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Di Banten, kebutuhan elpiji mencapai 99.000 tabung per hari. Namun, pasokan yang diterima hanya 14.000-21.000 tabung per hari.

Kondisi itu membuat warga kebingungan karena jatah minyak tanah sudah ditarik. Saat ini Banten hanya mendapat pasokan 106 kiloliter minyak tanah per hari, berkurang 75 persen dari sebelumnya.

Menurut juru bicara PT Pertamina (Persero), Anang R Noor, pasokan elpiji tersendat karena ada masalah teknis terkait perawatan rutin di kilang Balongan, Indramayu, dan lalu lintas kapal pengangkut gas terhalang gelombang laut tinggi.

Harga naik

Kekisruhan penyediaan elpiji oleh Pertamina ini ujung-ujungnya berdampak pada kenaikan harga isi ulang gas 3 kg dan 12 kg di pasaran.

Isdiyanto, pengecer gas ukuran 3 kg di Jalan Tanah Abang I, menambahkan, akibat terputusnya pasokan, harga elpiji pun melambung. Bulan November lalu, Isdiyanto masih bisa membeli tabung berisi gas 3 kg di agen Rp 13.000. Kini, agen menjual minimal Rp 14.000- Rp 15.000 per tabung. Isdiyanto dan para pengecer lainnya terpaksa menjual ke konsumen seharga Rp 16.000-Rp 18.000 per tabung.

Di sejumlah pengecer lain, isi ulang gas 12 kg yang seharusnya Rp 72.000-Rp 75.000, kini menjadi Rp 80.000-Rp 85.000

Tetap Fokus Dengan Cita Cita Dalam Kehidupan

Latar belakang keluarga dan budaya ikut membentuk pribadi Lenny yang muncul dalam rancangannya. Dia sendiri berdarah campuran Jawa, Madura, dan Kalimantan dari kakeknya, dibesarkan di Surabaya, berkarier di Jakarta.

Suaminya tinggal dan besar di Jakarta, berdarah Tionghoa, bersekolah dan bergerak di bidang teknologi informasi, selalu bersekolah di luar negeri.

”Saya lebih ke seniman, sementara suami saya orang yang IT banget. Mungkin karena itu kami jadi cocok, kalau ngobrol ada yang diomongin,” kata ibu tiga anak dari pernikahannya dengan Sofian Susantio (45).

Beda umur 10 tahun dan latar belakang tak menghalangi hubungan keduanya. Salah satunya adalah karena menurut Lenny, suaminya tipe laki-laki masa kini: tidak menghalang-halangi istri berkarier, selalu memberi semangat, dan mau berbagi kerja mengurus anak-anak.

Berbagi kerja mengasuh anak menjadi penting untuk Lenny karena bagi dia keluarga penting. Apalagi Lenny tinggal di Lippo Karawaci, Tengerang, sementara kantornya di kawasan Setiabudi, Jakarta Pusat.

Jam kerja Lenny dimulai sekitar pukul 09.00 ketika berangkat ke kantor hingga sekitar pukul 20.00 saat beranjak pulang. Rabu dia mengajar di Asride ISWI dan Kamis hanya menemani anaknya berlatih biola.

”Masih ada waktu kok untuk ketemu anak-anak. Malam sudah pasti, juga pagi. Kadang-kadang kalau mereka mau, mereka tidur bareng kami,” papar Lenny.

Maka, Lenny menjalani hari-hari dengan seharusnya. Kadang harus menahan diri, kali lain membuat loncatan. Sebagai perancang, sebagai pengusaha, sebagai perempuan, istri dan ibu.

Dia juga berusaha menjalani hidupnya dengan konsekuen. Dua tahun terakhir dia mengaku berhasil menahan diri tidak membeli tas, sepatu, atau baju merek luar negeri karena dia ingin produk dalam negeri menjadi tuan di negeri sendiri.

Ketika masih belajar di Asride, dia sempat cuti satu tahun karena menikah dan kemudian hamil. Tahun terakhir dia selesaikan sambil membesarkan anak pertamanya. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya tahun 1999, dia menunggu hingga tahun 2002 karena hamil dan melahirkan anak kedua, sebelum terjun penuh sebagai perancang dan pengusaha mode.

Itu semua dia jalani dengan ringan, meskipun dia lama memendam cita-cita menjadi perancang busana. ”Meskipun waktu itu saya mengurus dulu anak- anak, tetapi saya tetap fokus pada cita-cita dan ambisi. Kalau kenyataannya keadaan tidak memungkinkan, ya dijalani saja. Dalam hati ada keyakinan suatu saat akan bisa mulai lagi,” cetus Lenny

Penjualan Mobil Indonesia Tahun 2009 Diperkirakan Akan Turun 30 Persen

Penjualan mobil di tahun 2009 diproyeksikan akan turun hingga 30 persen dari tahun 2008 yang melebihi angka 580.000 unit.

“2009, perkiraannya turun 30 persen dibanding 2008. Saya pikir bisa 350.000 sampai 450.000 unit,” kata Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Bambang Trisulo, di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, penurunan BI Rate 0,25 persen akan berpengaruh, walaupun akan terasa beberapa bulan kemudian. Namun penurunan harga minyak dunia yang paling akan berpengaruh terhadap penjualan otomotif.

Dia merasa optimis Pemilu 2009 tetap akan menyumbang penjualan otomotif walaupun tidak sebanyak yang diperkirakan sebelumnya.

“Pemilu saya yakin bisa angkat penjualan kok. Memang agak sulit sekarang ya sekarang kalau mau nyumbang partai sekarang ini, harus pakai NPWP kalau nilainya besar, tapi bagus juga sih,” ujar dia.

Menurut dia, penurunan premium walaupun sedikit tetap akan berpengaruh pada tingkat inflasi. Jika tingkat inflasi terjaga daya beli diharapkan tetap ada.

Untuk ekspor mobil, menurut dia, akan tetap ada walaupun ada penurunan. Jika tahun 2008 ekspor meningkat 60 persen maka tahun 2009 diproyeksikan akan mencapai 60 persen dari tahun 2008.

“Kita coba cari pasar baru memang supaya tidak terlalu turun ekspornya. Kita coba ke Iran nanti, ya tidak langsung kan bertahap,” katanya.

Sementara itu, menurut Presiden Direktur PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, Gunadi Sindhuwinata, tahun 2008 ekspor Suzuki APV telah mencapai 25.000 unit. Setiap bulannya ekspor mencapai 2.000 unit.

Untuk tahun 2009, dia mengatakan, agak sulit memprediksi berapa jumlah ekspor karena kebanyakan pasar ekspornya adalah negara-negara berkembang yang juga menghadapi penurunan daya beli.

“Tapi saya rasa masih ada ekspor walaupun terpotong. Ekspor tetap dari APV, komponen, dan Nissan,” ujar dia

Pajak Penghasilan Pph Rumah Susun Sederhana Diusulkan Untuk Diturunkan

Pajak Penghasilan final bagi pengembang rumah susun sederhana milik dan rumah sederhana sehat diturunkan dari 5 persen menjadi 1 persen. Penurunan pajak itu diharapkan merangsang pengembang untuk melanjutkan kembali proyek-proyek perumahan bersubsidi yang tersendat.

Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan (PPh), Pemotongan, Pemungutan dan PPh Orang Pribadi Direktorat Jenderal Pajak Dasto Ledyanto, Jumat (5/12) di Jakarta, mengemukakan, sistem baru perhitungan pajak itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2008 tertanggal 4 November 2008.

”Ketentuan PPh final itu berlaku mulai 1 Januari 2009. Aturan itu diharapkan menggairahkan pembangunan perumahan rakyat dan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah,” kata Dasto.

Adapun bangunan nonrumah susun sederhana (rusuna) dan komersial lainnya tetap dikenai nilai PPh 5 persen.

PP No 71/2008 merupakan perubahan ketiga atas PP No 48/1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Berdasarkan PP No 48/1994, nilai PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan 5 persen dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Deputi Perumahan Formal Kementerian Negara Perumahan Rakyat Zulfi Syarif Koto mengemukakan, penetapan PPh final diharapkan dapat mempercepat penyerapan rumah sederhana sehat (RSh) karena penjualan produk rusuna dan RSh hanya dipotong pajak 1 persen.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Teguh Satria, penetapan PPh final itu meringankan pengembang dalam membangun rusuna dan RSh di tengah ketatnya likuiditas dan krisis ekonomi global.

”Pengembang tidak perlu dipusingkan lagi oleh pemeriksaan pajak. Pemerintah juga diuntungkan karena ada kepastian untuk pemasukan pajak,” kata Teguh.

Hal senada dikemukakan Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Fuad Zakaria. Penurunan PPh itu meringankan beban pengembang di tengah berbagai kendala pembangunan rumah bersubsidi.

Kendala itu, antara lain, adalah tingginya biaya produksi, meliputi bahan bangunan, listrik, maupun proses perizinan yang berbelit.

Usulan aturan PPh final atas rumah susun sederhana milik (rusunami) dan RSh digulirkan pengembang sejak tahun 2007. Pengembang semula berharap aturan itu ditetapkan mulai awal tahun 2008.

Teguh mengatakan, pihaknya tetap meminta pemerintah menaikkan harga jual rusunami dari maksimal Rp 144 juta per unit menjadi maksimal Rp 180 juta per unit. Alasannya, biaya produksi meningkat.

Masih dikaji

Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asy’ary mengemukakan, pemerintah akan membentuk tim antardepartemen dan pemangku kepentingan guna mengkaji usulan pengembang untuk menaikkan harga jual rusunami.

Ia menilai sebagian pengembang masih berkomitmen menawarkan harga jual rusunami Rp 144 juta per unit. ”Tidak semua pengembang mengusulkan kenaikan harga rusunami. Pemerintah harus mempertimbangkan semua kepentingan, baik kepentingan rakyat yang membutuhkan rumah maupun pengembang,” katanya

Dua Kali Menghadapi Krisis Perekonomian Sampai Saat Ini Pemerintah Belum Tahu Bagaimana Mengatasinya

Hingga saat ini menghadapi krisis keuangan global, pemerintah belum memutuskan apakah akan fokus pada kebijakan membantu meningkatkan daya beli buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, atau menolong pengusaha. Padahal, pemutusan hubungan kerja telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

”Yang sedang kami rumuskan adalah respons yang paling tepat. Karena jika berbicara tentang PHK, mana yang akan dibantu, pekerja, pengusaha, atau kedua-duanya. Lalu apakah apakah bantuannya sementara atau jangka panjang,” ujar Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Jumat (5/12).

Namun demikian, Sri Mulyani menegaskan, pihaknya akan merevisi seluruh paket kebijakan yang telah disusun untuk menghadang dampak krisis ekonomi global. ”Paket kebijakan pasti akan disesuaikan, karena kami juga mendengarkan suara pengusaha dan industri. Kami akan lihat berdasarkan statistik, penarikan pajaknya, volume penjualan, dan perkembangan harga komoditas,” ujarnya.

Pengamat Ekonomi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-UI) M Ikhsan mengakui pemerintah berada pada posisi sulit. Sektor usaha yang meminta pertolongan pemerintah sangat banyak, padahal dana yang tersedia sangat terbatas.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk fokus pada penetapan pihak-pihak yang akan ditolong terlebih dahulu.

Jika pemerintah memilih menolong buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), maka itu termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI) yang kemungkinan akan kehilangan pekerjaannya di Malaysia, dan harus kembali ke tanah air tanpa pekerjaan. Malaysia menjadi negara yang paling parah terkena dampak krisis keuangan global.

Hampir 100 persen produk domestik bruto Malaysia berasal dari ekspor. Krisis finansial global telah membuat permintaan pasar dunia terhadap produk Malaysia turun drastis. Banyak usaha yang berbasis ekspor di negeri jiran itu menghentikan produksinya, dan itu mengancam lapangan kerja bagi 2 juta TKI yang ada disana.

“Kita tidak bisa bergantung pada PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) atau proyek padat karya, karena buruh yang kehilangan pekerjaan itu terbiasa hidup enak. Mereka belum tentu mau dipekerjakan di proyek padat karya. Masalah sosialnya tidak sederhana,” ujar Ikhsan.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah terus melakukan penyesuaian kebijakan yang tanggap terhadap krisis sepanjang 2009. “Ini sedang kami formulasikan, seluruhnya akan dibahas dalam sidang kabinet, kemudian baru diumumkan,” kata Sri Mulyani.

Dijelaskan, sementara ini, pemerintah akan menggunakan ruang fiskal yang telah dimiliki dalam APBN 2009, untuk mengakomodasi pertolongan terhadap sektor-sektor yang mengalami perlambatan akibat tekanan krisis global.

Setidaknya ada anggaran Rp 12,5 triliun yang dialokasikan untuk memberikan stimulus fiskal berupa keringanan pajak dan bea masuk atau bea keluar. “Sementara ini, kami sudah menghimpun berbagai permohonan pelaku usaha. Ada yang minta pertolongan yang lebih cepat, meminta subsidi, penurunan suku bunga, hingga potongan pajak. Kami akan mencari mekanisme yang paling bisa memastikan dampaknya sampai ke pihak yang paling membutuhkan, dan paling tepat waktu dalam menyelesaikan masalahnya,” ujarnya.

Pada 28 Oktober 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan 10 instruksi untuk menanggulangi dampak krisis nilai tukar rupiah dan gejolak ekonomi global.

Yaitu, antara lain memberlakukan kontrol devisa untuk BUMN, menjaga ketersediaan likuiditas di pasar, mengurangi risiko spekulasi valas dengan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, dan menahan penjualan surat utang negara dengan mendongkrak harganya.

Pemerintah juga menjamin pembiayaan ekspor serta memanfaatkan tukar menukar (swap) valas dari bank sentral negara lain jika diperlukan.

Selain itu, sebelumnya pada 13 Oktober 2008, pemerintah menerbitkan tiga peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu), untuk meredam krisis moneter dan menghindarkan Indonesia dari krisis seperti yang terjadi tahun 1997.

Melalui tiga Perpu itu pemerintah membolehkan perbankan nasional meminjam dana ke Bank Indonesia (BI) dengan jaminan aset yang lebih ringan.

Kebijakan lain, yakni dana simpanan nasabah yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dinaikkan dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar per nasabah per bank.

Posisi sulit

Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri Bambang Soesatyo menyarankan, pemerintah dan BI melakukan tindakan yang lebih kuat, tidak hanya menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) 25 basis poin menjadi 9,25 persen.

Turunnya suku bunga acuan BI baru berdampak besar bagi sektor riil jika turun ke 8,5 persen. ”Selain itu, harga BBM harus diturunkan minimal Rp 1.000 per liter, dan beri kelonggaran pada pengusaha untuk menunda pembayaran pajak. Stimulus yang disediakan jangan setengah-setengah,” ujarnya.

Mata Uang Rupiah Adalah Mata Uang Terburuk Ke Enam Di Dunia

Rupiah merupakan mata uang terburuk keenam di dunia.

“Dari 10 mata uang terburuk, rupiah masuk urutan keenam yang tidak punya nilai atau junk money,” kata Pengamat Pasar Modal Bursa, Farial Anwar saat berbicara dalam Workshop Wartawan Ekonomi dan Moneter, di Bandung,Jumat (5/12).

Ke-10 mata uang terburuk di dunia antara lain Zimbabwe, Somalia, Turmekistan, Vietnam, Indonesia, Iran, Laos dan Paraguay.

Selama ini, ia mengungkapkan nilai tukar rupiah selalu turun tajam dibanding mata uang lain.

Pada Desember 2007 dibanding Desember 2008, nilai tukar rupiah turun 28 persen dari level Rp9.000 menjadi Rp12.000/dolar AS.

Fahrial mengakui melemahnya nilai tukar rupiah yang begitu tajam ini, terkait dengan kebijakan pemerintah yang tetap memegang teguh rezim bebas devisa. “Karena saya mengusulkan agar diubah,” ujarnya.

Omzet Perdagangan Komputer Turun 40 Persen Terkena Imbas Krisis Ekonomi

Omzet pedagang komputer turun sekitar 40 persen sejak dua pekan terakhir menyusul melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dari Rp 9.500 menjadi Rp 12.500 yang terpantau Senin (24/11) di Jakarta. Hersen, seorang pedagang di kawasan Pinangsia, mengatakan, omzet penjualan turun drastis dan harga jual juga mengalami lonjakan.

”Komponen sederhana, seperti USB Flash Disk kapasitas 1 giga- byte, naik dari Rp 50.000 menjadi Rp 65.000 atau Rp 70.000. Satu set tetikus model terbaru dipatok pada harga 12 dollar AS yang dahulu seharga Rp 110.000 per unit naik menjadi Rp 150.000 per unit. Belum lagi harga set komputer rakitan naik dari Rp 3 juta menjadi Rp 4 juta,” kata Hersen.

Menurut dia, pedagang besar mengalami pukulan besar karena omzet penjualan yang mencapai 30 unit hingga 40 unit per hari kini hanya tersisa separuh.

Jenny, pemilik toko Speed Computer di Plaza Pinangsia, mengatakan, harga komputer bermerek terkenal, seperti Acer, naik dalam kisaran Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per unit. Alat pendukung, seperti Ultimate Power Saving (UPS), juga naik dari harga Rp 250.000 per unit menjadi Rp 350.000 per unit.

”Harga komputer desktop rakitan dengan layar 15 inci sekarang mencapai Rp 4 juta. Sebelumnya harga komputer rakitan hanya sekitar Rp 3 juta,” kata Jenny.

Pantauan di pusat perdagangan elektronik di Harco, Glodok, dan Pinangsia masih terlihat kesibukan pemesanan. Namun, Hersen menambahkan, kondisi perdagangan sebelum terjadi fluktuasi nilai rupiah terhadap dollar AS jauh lebih ramai.

Anton, kepala toko Melvi Com di Plaza Pinangsia, yang mengageni laptop merek Acer mengatakan keluhan serupa tentang turunnya omzet penjualan. ”Harga selalu mengacu pada nilai tukar rupiah terhadap dollar. Transaksi selalu dilakukan dengan mengacu posisi nilai tukar terakhir,” kata Anton

Obat Tradisional Bernilai Ekonomi Jamu Tembus Rp 7,2 Triliun

Makin gencarnya Badan Pengawas Obat dan Makanan merazia obat tradisional dan suplemen makanan yang mengandung bahan kimia obat diharapkan jangan sampai merugikan citra jamu. Bagaimanapun jamu sudah melekat erat di masyarakat dan nilai ekonominya tahun 2008 ini sudah menembus Rp 7,2 triliun.

”Angka Rp 7,2 triliun termasuk produk kosmetik, makanan, minuman suplemen, dan sebagainya. Padahal, di tahun 2007, baru sekitar Rp 3 triliun,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia, Charles Saerang, Kamis (20/11), di Jakarta.

Pada tahun 2010, sesuai dengan road map Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, target jamu diproyeksikan dapat mencapai Rp 10 triliun, dengan kegiatan ekspor yang mampu menembus 20 negara, termasuk negara-negara yang sangat ketat menerapkan standar kualitas, seperti Jepang dan Eropa.

Oleh karena itu, Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia mengharapkan BPOM jangan sekadar merazia obat tradisional yang berbahan kimia obat, tetapi juga meningkatkan citra jamu dan mengklarifikasi tidak semua jamu mengandung bahan kimia obat.

Yuniarti dari Pusat Riset Obat dan Makanan BPOM mengatakan, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati kedua terbesar di dunia. Dari 30.000 spesies tanaman yang ada di Indonesia, 940 spesies di antaranya berkhasiat sebagai obat.

Peluang Usaha: 600 Restoran Cepat Saji Asing Kesulitan Pasokan Bahan Baku Karena Krisis Ekonomi Global

Sekitar 600 restoran yang menyajikan menu asing di Jakarta mengalami krisis bahan baku akibat krisis global dan ketatnya pengawasan bahan pangan impor. Restoran yang mempekerjakan sedikitnya 6.000 orang itu juga terancam tidak dapat beroperasi jika terus dirundung kesulitan importasi.

Kepala Subdinas Pembinaan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata DKI Jakarta Erick Halauwet menjelaskan hal itu hari Kamis (20/11). Kata dia, pengusaha restoran yang menyajikan menu asing sudah dua bulan terakhir kesulitan mendapatkan bahan pangan dan minuman.

Ada pelbagai sebab seperti ketatnya pengawasan Bea dan Cukai sehingga proses masuk barang impor lebih lambat dan sulit. Praktis terjadi kekurangan bahan pangan yang dibutuhkan untuk operasional.

”Gubernur Fauzi Bowo menaruh perhatian serius karena Jakarta adalah kota jasa. Dengan demikian, jangan sampai restoran-restoran itu terganggu operasionalnya, apalagi sampai berhenti,” kata Erick.

Ratusan restoran atau rumah makan tersebut beroperasi di gerai tersendiri maupun di dalam hotel berbintang. Dengan asumsi setiap restoran mempekerjakan minimal 100 orang, maka 600 restoran itu dipastikan mempekerjakan sedikitnya 6.000 pekerja. ”Kesulitan bahan baku itu sudah berlangsung dua bulan, bersamaan munculnya krisis keuangan global,” kata Eric.

Pengamat kuliner Bondan Winarno secara terpisah mengatakan, kini para warga ekspatriat di Jakarta harus belanja di Singapura untuk mendapat bahan pangan tertentu, seperti keju mozarella, wasabi, anggur, dan pelbagai kebutuhan pangan lain.

”Jangan sampai restoran dan supermarket yang menjual bahan pangan impor harus tutup karena kesulitan pengadaan bahan,” kata Bondan.

Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi yang dihubungi menegaskan sejak reformasi birokrasi dilakukan di lingkungan lembaganya kegiatan importasi diperketat. Pelaksanaan impor disesuaikan dengan ketentuan

”Jika proses impornya benar tidak perlu khawatir. Karena sesuai kebijakan pemerintah. Ditjen Bea dan Cukai konsisten pada pengetatan impor. Sebaiknya Dinas Pariwisata mendorong penggunaan produk dalam negeri,” ujar Anwar Suprijadi.

Rawan PHK

Selain itu, perselisihan hubungan industrial akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mogok kerja terus terjadi di Jakarta Utara. Bahkan kini ada 93 perusahaan berselisih antara pemodal dan buruh. Dari jumlah itu, sebanyak 89 perusahaan atau 95,7 persen di antaranya karena kasus PHK.

”Urusan perut sangat sensitif. Oleh karena itu, kita perlu mengungkap adanya persoalan tersebut agar dapat disikapi secara bijak,” kata Wali Kota Jakarta Utara Effendi.

Dia mengingatkan, perselisihan antara serikat buruh dan pemodal yang berujung pada PHK dapat mengundang kerawanan sosial dan keamanan yang lebih luas.

Demi Meningkat Perekonomian Pemerintah Mengratiskan Biaya Pendirian Untuk UKM

Untuk menggairahkan ekonomi kerakyatan dan menekan angka pengangguran, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta menggratiskan biaya pendirian usaha kecil. Penggratisan biaya pendirian usaha menengah juga sedang disiapkan agar meningkatkan investasi.

Kepala Dinas KUKM DKI Jakarta Ade Suharsono, Kamis (20/11) di Jakarta Pusat, mengatakan, penggratisan biaya pendirian sedang diusulkan ke DPRD DKI Jakarta. Apabila disetujui, biaya pendirian usaha menengah ini akan diterapkan pada 2009.

”Penggratisan biaya pendirian usaha menengah bakal mendorong investor dalam dan luar negeri untuk mendirikan usaha di Jakarta. Proses pendirian yang mudah, modal yang relatif kecil, dan risiko yang kecil akan menjadi daya tarik bagi pemodal mana pun,” kata Ade.

Penggratisan biaya itu memang tidak mendatangkan pemasukan di awal pendirian. Namun, kebijakan itu membuat banyak usaha kecil yang hidup karena roda ekonomi berputar dan pajak yang dapat ditarik. Pemerintah dan masyarakat justru diuntungkan jika kebijakan penggratisan biaya pendirian usaha menengah disetujui.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Achmad Husein Alaydrus memberi isyarat persetujuan atas usul tersebut. Penggratisan biaya pendirian usaha kecil dan menengah diperlukan untuk menggairahkan ekonomi, terutama saat krisis keuangan global.

Pasar rakyat

Untuk membantu warga miskin mendapatkan bahan pokok dengan harga murah dan pameran hasil UMKM, Dinas KUKM akan menggelar Pasar Rakyat pada Jumat (21/11) di Lapangan Wijaya Kusuma Slipi.

Bahan pokok dengan potongan harga sampai 50 persen dijual dengan sistem kupon. Kupon sebelumnya telah dibagikan kepada 5.000 orang di 12 kelurahan.

Berbagai hasil kerajinan dan produk UKM juga akan dipamerkan untuk mempermudah pemasaran. Krisis keuangan seperti saat ini justru dimanfaatkan Dinas UMKM untuk menggencarkan promosi hasil UKM Jakarta

Produk Kreatif Dari Limbah Rumah Sakit Buat Anak-Anak Tetapi Mengandung Maut

Belum lama ini, sebuah televisi swasta melaporkan adanya mainan anak-anak terbuat dari limbah medis rumah sakit. Mainan itu berasal dari jarum suntik, alat infus, pipet, dan alat cuci darah.

Bahan limbah medis RS ini dibuang begitu saja, lalu dipungut pemulung, dicuci, dibungkus, dan dijual di sebuah sekolah dasar. Anak-anak pun banyak yang membeli dan menggunakannya untuk bermain, tanpa memahami bahaya mengancam dirinya.

Atas kejadian itu, terlihat betapa sembrononya sebuah RSUD di daerah Jawa Barat yang membuang limbahnya tanpa diproses atau dihancurkan.

Dapat dipastikan, dengan tidak diprosesnya limbah medis itu, kuman atau bibit penyakit yang menempel dan bersarang akan tetap hidup, yang selanjutnya menularkan kepada anak. Apabila anak-anak ini terkontaminasi lalu terjangkit penyakit HIV atau hepatitis melalui limbah medis, dalam puluhan tahun diasumsikan kualitas SDM remaja Indonesia menurun, belum lagi pengobatannya yang mahal

Bibit penyakit berupa kuman, virus HIV, dan virus hepatitis bila strain ganas bukan lagi menyebabkan kualitas SDM menurun, bahkan menyebabkan maut.

Limbah medis

Limbah merupakan sisa usaha atau kegiatan. Ada beberapa konsep dalam mengelola limbah, yaitu mereduksi limbah, meminimalisasi limbah melalui reduksi sumbernya, produksi bersih, dan teknologi bersih.

Kegiatan pelayanan RS selain meningkatkan derajat kesehatan, juga menghasilkan limbah medis. Limbah medis ini mengandung kuman patogen, virus, zat kimia beracun, dan zat radioaktif yang membahayakan dan menimbulkan gangguan kesehatan.

Limbah medis dapat berupa benda tajam, seperti jarum suntik atau perlengkapan infus. Ada juga limbah infeksius yang berkaitan dengan penyakit menular dan limbah laboratorium yang terkait pemeriksaan mikrobiologi. Limbah jaringan tubuh meliputi organ anggota badan, darah, dan cairan tubuh yang dihasilkan saat pembedahan. Limbah ini dikategorikan berbahaya dan mengakibatkan risiko tinggi infeksi.

Keberagaman limbah memerlukan penanganan yang baik sebelum limbah dibuang. Sayang sebagian besar pengelolaan limbah medis (medical waste) RS masih di bawah standar lingkungan karena umumnya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dengan sistem open dumping atau dibuang di sembarang tempat. Padahal, limbah medis seharusnya dibakar menjadi abu di insinerator bersuhu minimal 1.200-1.600 derajat celsius.

Minimalisasi limbah

Bila pengelolaan limbah tak dilaksanakan secara saniter, akan menyebabkan gangguan bagi masyarakat di sekitar RS dan pengguna limbah medis. Agen penyakit limbah RS memasuki manusia (host) melalui air, udara, makanan, alat, atau benda. Agen penyakit bisa ditularkan pada masyarakat sekitar, pemakai limbah medis, dan pengantar orang sakit.

Berbagai cara dilakukan RS untuk mengolah limbahnya. Tahap penanganan limbah adalah pewadahan, pengumpulan, pemindahan pada transfer depo, pengangkutan, pemilahan, pemotongan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Pembuangan akhir ini bisa berupa sanitary fill, secured landfill, dan open dumping.

Mencegah limbah RS memasuki lingkungan dimaksudkan untuk mengurangi keterpajanan (exposure) masyarakat. Tindakan ini bisa mencegah bahaya dan risiko infeksi pengguna limbah. Tindakan pencegahan lain yang mudah, jangan mencampur limbah secara bersama. Untuk itu tiap RS harus berhati-hati dalam membuang limbah medis.

Aspek pengelolaan limbah telah berkembang pesat seiring lajunya pembangunan. Konsep lama yang lebih menekankan pengelolaan limbah setelah terjadinya limbah (end-of-pipe approach) membawa konsekuensi ekonomi biaya tinggi.

Kini telah berkembang pemikiran pengelolaan limbah dikenal sebagai Sistem Manajemen Lingkungan. Dengan pendekatan sistem itu, tak hanya cara mengelola limbah sebagai by product (output), tetapi juga meminimalisasi limbah. Pengelolaan limbah RS ini mengacu Peraturan Menkes No 986/Menkes/Per/XI/ 1992 dan Keputusan Dirjen P2M PLP No HK.00.06.6.44,tentang petunjuk teknis Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit.

Intinya penyelamatan anak harus di nomorsatukan, kontaminasi agen harus dicegah, limbah yang dibuang harus tak berbahaya, tak infeksius, dan merupakan limbah yang tidak dapat digunakan kembali

Rumah sakit sebagai bagian lingkungan yang menyatu dengan masyarakat harus menerapkan prinsip ini demi menjamin keamanan limbah medis yang dihasilkan dan tak melahirkan masalah baru bagi kesehatan di Indonesia.

Doyo Prasojo Mahasiswa Program Magister KARS-FKMUI

Wirausaha untuk Kurangi Penganggur Terdidik Dan Penuh Pahala

Pengembangan kewirausahaan diyakini akan memberi solusi bagi tingginya penganggur yang berpendidikan. Kewirausahaan akan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi karena memungkinkan lebih banyak orang memanfaatkan pertumbuhan serta potensi ekonomi yang ada.

Ciputra, Pendiri Grup Ciputra, bersama Duta Besar Inggris untuk Indonesia Martin Alan Hatfull dan Pemimpin Prestasi Junior Indonesia Marzuki Darusman mengemukakan hal itu dalam peluncuran Pekan Kewirausahaan Global (”Global Entrepreneurship Week”/GEW), Rabu (12/11) di Jakarta.

GEW akan digelar di 75 negara, termasuk Indonesia, pada 17-23 November 2008.

Ciputra mengungkapkan, kekayaan alam yang menjadi potensi ekonomi Indonesia tak tergarap optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seluas mungkin karena rendahnya kewirausahaan.

”Seharusnya paling sedikit ada 4.400.000 wirausaha di Indonesia atau 2 persen dari total jumlah penduduk yang menjadi penguasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekarang ini baru ada 400.000 pengusaha di Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, peningkatan jumlah penganggur semakin didominasi oleh penganggur yang terdidik. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, jumlah penganggur yang berpendidikan universitas meningkat dari 409.900 orang pada Februari 2007 menjadi 626.200 orang pada Februari 2008 atau meningkat sebesar 52 persen.

Pada periode yang sama, penganggur yang berpendidikan diploma naik 57 persen dari 330.300 orang menjadi 519.900 orang.

”Sangat penting untuk dikembangkan kemampuan menciptakan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan,” ujar Ciputra.

GEW dirintis di Inggris sejak >w 9638m<tahun 2004 dan baru pertama kali digelar dengan jejaring global. Kampanye kewirausahaan. Gerakan tersebut diharapkan dapat menyatukan segenap pemangku kepentingan

BUMN Masih Merugi 6,6 Triliun Rupiah Tahun 2008 – Apa Saja Yang Dilakukan Para Direkturnya

Pada tahun 2008, diproyeksikan terdapat 23 badan usaha milik negara yang masih merugi. Tahun lalu, 33 BUMN mengalami kerugian dengan jumlah total sekitar Rp 6,6 triliun.

Tahun 2006, jumlah perusahaan BUMN yang rugi sebanyak 38 dengan total nilai kerugian Rp 3,8 triliun. Hal itu dikatakan Sekretaris Kementerian Negara BUMN Said Didu pada workshop bertema ”Privatisasi, Profitisasi, dan Konsolidasi BUMN”, yang diselenggarakan Perhimpunan Jurnalis Indonesia, Sabtu (8/11) di Bandung.

Said menjelaskan, industri kertas, farmasi, serta perkebunan merupakan bidang-bidang usaha yang akan dimerger pertama kali karena merugi.

Penggabungan sejumlah BUMN ke dalam bentuk perusahaan induk (holding company) akan dilakukan mulai tahun 2009. Rencananya, sekitar 140 BUMN yang ada sekarang akan menjadi 25 perusahaan.

Seluruh persiapan terkait ketentuan peraturan dan perundang-undangan tentang penggabungan BUMN akan diselesaikan tahun ini.

”Semakin cepat semakin baik. Hal ini untuk menyelamatkan sejumlah BUMN yang kinerjanya merugi,” ungkapnya.

Said Didu mengakui, masih terdapat kendala hukum terkait merger atau akuisisi BUMN. Namun, saat ini pihaknya bersama PT Perusahaan Pengelola Aset tengah mencari celah untuk menyiasati kondisi tersebut.

Sementara itu Ketua Komite Kebijakan Publik Kementerian Negara BUMN Fachry Ali mengatakan, salah satu penyebab belum optimalnya kinerja BUMN karena belum ada pasal tentang tata cara penilaian terhadap kinerja BUMN; sebelum diambil keputusan apakah BUMN itu akan digabung, dilebur, diambil alih, atau dibubarkan.

Selain itu, lanjut Fachry, juga belum dirancang pasal-pasal yang memuat sanksi bagi BUMN dan pemerintah apabila tidak menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada.

Pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran Bandung, Ina Primiana, menyarankan supaya pemetaan BUMN dilakukan ke dalam beberapa sektor.

”Pertama, kelompok BUMN yang bergerak di sektor usaha yang kompetitif, seperti hotel, niaga, dan farmasi. Kedua, BUMN yang bersifat oligopolistik, seperti telekomunikasi dan pertambangan. Ketiga, BUMN yang bersifat monopolistik, seperti pelabuhan, kereta api, dan listrik,” papar Ina Primiana.

Ubi Nuabosi, Makin Banyak Penggemarnya

Langit mendung dan hawa makin dingin ketika Elias Mbira (73) suatu siang, pertengahan Oktober lalu, selesai mengemas sejumlah batang ubi kayu alias singkong ke dalam kardus. Konon, ubi tersebut pesanan Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya.

Beberapa batang ubi kayu yang dikemas Elias di rumahnya itu dikenal luas dengan sebutan ubi nuabosi, salah satu komoditas pangan unggulan Kabupaten Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

”Baru saja saya mengemasnya ke dalam kardus sebab mau diambil untuk dibawa ke Kupang (ibu kota Provinsi NTT). Namun, saya tidak tahu untuk apa ubi itu. Karena ada pesanan, saya menyiapkan saja,” kata Elias Mbira, warga Dusun Gereja, Desa Ndetundora II, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende.

Di kawasan NTT, ubi nuabosi sudah begitu dikenal masyarakat. Bentuk batang, daun, dan umbinya sebenarnya sama dengan singkong pada umumnya. Yang sedikit membedakan adalah ubi nuabosi memiliki rasa yang khas, di samping harganya agak mahal ketimbang singkong jenis lainnya.

Ubi yang satu ini dikenal memiliki ciri khas berwarna putih dan empuk meski dalam keadaan dingin tak menjadi keras serta tidak berserat. ”Maka, tak heran kalau makan ubi nuabosi, tepungnya sering lengket di gigi,” kata Elias menceritakan.

Beralih

Nama ubi nuabosi yang sudah melambung dan harga jualnya yang menarik itu membuat petani penghasil lebih memilih berbudidaya ubi yang tumbuh di daerah ketinggian, di dataran Ndetundora, Ende, tersebut.

Ndetundora adalah suatu dataran yang terdiri atas empat desa, yakni Desa Ndetundora I-III dan Randotonda. Sementara itu, nuabosi adalah nama salah satu kampung di Desa Ndetundora I. Jarak dataran itu dari kota Ende sekitar 14 kilometer.

Menurut Elias, sejak 2004 warga Ndetundora tak ada lagi yang menanam padi dan jagung dalam satu hamparan kebun. Kalaupun ada yang menanam jagung, itu hanya sebagai tanaman sela di kebun ubi nuabosi.

Hal senada diutarakan Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Ende Fransiskus Xaverius Ndoki. Ia mengatakan, budidaya ubi nuabosi di Ndetundora kini sudah mencapai 500 hektar.

”Kami memang mengarahkan warga di kawasan Ndetundora untuk mengembangkan ubi nuabosi. Sebab, tanaman itu bukan saja sebagai pangan lokal, tetapi sekaligus komoditas pangan unggulan Ende. Ini juga penting untuk ketahanan pangan karena salah satu tujuan ketahanan pangan masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi,” kata Fransiskus menambahkan.

Sekarang tinggal bagaimana mengembangkannya lebih baik lagi mengingat ubi tersebut juga mulai dikenal kalangan luar NTT, bahkan luar negeri

Masalah Upah Minimum Regional Dan Pengusaha Yang Sedang Kesulitan

Penetapan upah minimum provinsi kerap diliputi rasa ketidakpuasan bagi buruh dan pengusaha meski prosesnya telah dilakukan secara demokratis.

Diketahui, upah minimum ditetapkan oleh unsur tripartit, yakni pemerintah, dunia usaha, dan wakil serikat pekerja. Meski demikian, hasil keputusan tetap dinilai buruh kurang bijaksana dan menuding pemerintah memihak pengusaha.

Menghadapi tudingan itu, pemerintah berkilah, perusahaan perlu dilindungi agar terhindar dari kebangkrutan. Sebab, jika banyak perusahaan gulung tikar akan berdampak pada peningkatan pengangguran.

Meningkatnya angka pengangguran pascakrisis 1997 tampaknya terus membayangi pemerintah, termanifestasi dalam penetapan upah minimum. Maka, untuk menyelamatkan pekerja dan dunia usaha dari dampak krisis global, pemerintah perlu menetapkan kenaikan upah minimum dengan menerbitkan peraturan bersama yang ditandatangani empat menteri (mennakertrans, mendagri, menteri perindustrian, dan menteri perdagangan).

Namun, peraturan bersama empat menteri itu mengundang kontroversi, khususnya Pasal 3 yang menyebutkan, kenaikan upah minimum tahun 2009 perlu diupayakan oleh masing-masing daerah agar tak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Ini berarti kenaikan upah minimum sebesar 6-7 persen sesuai pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kenaikan sebesar itu, besar upah minimum secara riil menurun mengingat kenaikannya lebih rendah daripada angka inflasi, yang besarnya di atas 10 persen.

Bahkan, banyak pihak mempertanyakan alasan pemerintah menetapkan angka pertumbuhan ekonomi nasional sebagai acuan kenaikan upah minimum. Apakah penetapan itu dimaksudkan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 agar tidak lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi 2008? Lantas bagaimana dengan nasib kesejahteraan buruh, apakah tidak akan kian terpuruk dan meningkatkan angka kemiskinan?

Di bawah satu dollar AS

Ditengarai, besarnya upah minimum di Indonesia termasuk golongan menengah bawah. Berdasarkan catatan badan perburuhan dunia (ILO), secara global upah minimum terendah rata-rata tercatat 57 dollar AS per bulan dan tertinggi sebesar 1.185 dollar AS per bulan (ILO, 2006).

Upah minimum DKI, misalnya, untuk tahun 2009 ditetapkan Rp 1.069.865 per bulan (Kompas, 1/11/2008). Dengan kurs sebesar Rp 10.000 per satu dollar AS, upah minimum DKI setara dengan 106,9 dollar AS per bulan. Meski upah sebesar itu telah mengalami kenaikan sekitar 10 persen dibandingkan tahun lalu (Rp 972.604), kenaikannya dinilai belum cukup memadai.

Dengan asumsi setiap rumah tangga terdiri dari empat anggota rumah tangga, pendapatan per anggota rumah tangga per bulan tahun 2009 sekitar Rp 267.000, atau sekitar 26,7 dollar AS per kapita per bulan, atau sebesar 89 sen dollar AS (0,89 dollar AS) per kapita per hari. Angka sebesar itu lebih rendah daripada kriteria kemiskinan internasional dengan pendapatan per kapita sebesar satu dollar AS per hari. Bahkan, dengan kurs rupiah sebesar Rp 9.000 per dollar AS yang seandainya bisa dicapai tahun 2009, upah minimum sebesar itu masih tetap di bawah satu dollar AS per kapita per hari (sekitar 0,98 dollar AS atau 98 sen dollar AS).

Selain berpeluang meningkatkan kemiskinan, peningkatan upah minimum yang tak seberapa itu juga berpotensi memperburuk ekonomi, bahkan kian meningkatkan angka pengangguran. Diketahui, dengan upah riil menurun akan menyebabkan daya beli buruh menurun.

Dengan penurunan daya beli akan berpotensi menurunkan konsumsi atau permintaan barang dan jasa. Pada tahap lanjut, menurunnya permintaan barang dan jasa akan menurunkan produksi dan mengancam dunia usaha gulung tikar serta meningkatkan angka pengangguran (ILO, 2006). Pada gilirannya, menurunnya konsumsi akan berkontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Meski demikian, kebangkrutan dunia usaha mungkin masih bisa dicegah jika produksi barang dan jasanya berorientasi ekspor, seperti dilakukan China dengan kebijakan upah buruh murah. Celakanya, produksi barang dan jasa di Tanah Air masih berorientasi pasar di dalam negeri.

Dengan realitas itu, dunia usaha tampaknya mengalami posisi dilematis; jika upah buruh dinaikkan, perusahaan tidak memiliki kemampuan dan jika upah tidak dinaikkan akan memperlemah daya beli, yang secara agregat berpotensi menurunkan produksi perusahaan.

Peran pemerintah

Salah satu solusi yang mungkin bisa dilakukan adalah meningkatkan peran pemerintah dalam mengurangi beban dunia usaha, terutama yang terkait pajak dan aneka pungutan. Upaya pengurangan beban itu bisa dilakukan, misalnya, dengan cara meringankan beban pajak perusahaan, bantuan keuangan berbunga rendah, dan atau subsidi, serta membebaskan dari berbagai pungutan, khususnya pada perusahaan yang tidak mampu memberi upah minimum secara layak.

Idealnya, besar upah minimum setara kebutuhan hidup layak (KHL), yang untuk DKI, misalnya, sebesar Rp 1.314.059,7 per bulan (Kompas, 1/9/2008). Dengan upah sebesar itu untuk setiap anggota rumah tangga akan menerima sebesar Rp 328.514 per anggota rumah tangga per bulan atau sebesar 1,09 dollar AS per hari per anggota rumah tangga (asumsi satu rumah tangga rata-rata empat orang).

Atas dasar itu, aspek perlindungan terhadap dunia usaha tetap diperlukan, tetapi jangan mengorbankan kepentingan buruh, dengan mengabaikan kenaikan upah minimum secara layak. Maka, meski penetapan upah minimum telah demokratis, peran pemerintah diperlukan lebih besar lagi agar tidak terjadi silang sengkarut antara buruh dan pengusaha.

Razali Ritonga Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Pencabutan Perdagangan Saham Bakrie Yang Terus Jatuh Melindungi Konsumen Atau Keluarga Bakrie

Bursa Efek Indonesia akhirnya mencabut penghentian sementara, atau suspensi, perdagangan saham PT Bumi Resources Tbk, anak perusahaan Grup Bakrie, Kamis (6/11). Saat diperdagangkan kembali, harga saham perusahaan tambang batu bara terbesar itu langsung anjlok akibat aksi jual besar-besaran investor.

Keputusan BEI yang mendadak mencabut suspensi saham Bumi Resouces (BUMI) disesalkan para investor. Mereka berharap suspensi dibuka setelah ada jaminan dari PT Bakrie & Brothers Tbk untuk menebus gadai saham (repo) BUMI yang telah jatuh tempo. Namun, jaminan belum ada, saham BUMI sudah diperdagangkan kembali. Ini membuat investor berlomba menjual saham yang dimilikinya.

Pada pembukaan perdagangan kemarin, saham BUMI menyentuh harga Rp 1.975 per saham, turun Rp 200 atau 9,19 persen dari harga penutupan sebelum disuspensi, 6 Oktober. Sebelum suspensi, harga saham BUMI Rp 2.175 per saham.

Anjloknya harga saham BUMI dipicu aksi jual besar-besaran para pemilik saham BUMI. Sejak BEI mengumumkan akan mencabut suspensi, pesanan jual saham BUMI di perusahaan sekuritas langsung membeludak.

Sampai pukul 10.30, tercatat total pesanan jual saham BUMI 3.923.722 lot, atau 1.961.861.000 saham, setara dengan 10,11 persen dari total saham BUMI. Jumlah yang dijual tidak sebanding dengan permintaan beli. Sampai penutupan perdagangan, jumlah saham BUMI yang laku terjual 904 lot, atau sekitar 0,023 persen, dari jumlah saham yang dijual.

Lindungi investor

Menurut ahli hukum pasar modal, Indra Safitri, otoritas bursa perlu mempertimbangkan permintaan investor agar saham PT Bumi Resources tetap disuspen.

”Jika ada hal-hal yang layak dipertimbangkan untuk memenuhi permintaan itu, otoritas bursa patut memenuhinya. Yang penting ada kejelasan dan keterbukaan informasi. Tujuan diadakannya instrumen suspensi dan mencabut suspensi kan demi melindungi kepentingan investor juga,” paparnya.

Langkah itu, kata Indra, bisa dilakukan otoritas bursa sampai ada kejelasan informasi mengenai kelanjutan dan masa depan perusahaan serta rencana transaksi material PT Bakrie & Brothers sebagai pemilik 35 persen saham BUMI dan Northstar yang dikabarkan akan membeli saham itu senilai 1,3 miliar dollar AS.

Suspensi suatu saham, kata Indra Safitri, umumnya berkaitan dengan harga saham yang anjlok dan melonjak secara signifikan, ada informasi yang tidak jelas. Suspensi bertujuan memperjelas informasi dan memberi kesempatan investor berpikir jernih dalam bertransaksi sehingga pembentukan harga di pasar lebih rasional.

Menurut Direktur Utama BEI Erry Firmansyah, keputusan BEI mencabut suspensi saham Bumi Resouces karena seluruh informasi yang dibutuhkan telah cukup. Keputusan itu diambil BEI dan pemerintah pada Rabu (5/11) malam.

”Kemarin (Rabu), suspensi BUMI batal dicabut karena pemerintah merasa informasi belum lengkap dan merata sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kepanikan. Kemarin malam informasinya sudah cukup. Saya tidak bisa menyebutkan informasinya apa,” katanya.

Menilai Program Visit Indonesia Year 2008 Yang Segera Berakhir dan Gagal

Program Visit Indonesia Year yang dicanangkan tahun 2008 kini menjelang berakhir. Bagi negeri Zamrud Khatulistiwa dengan kekayaan alam berlimpah, program itu sejatinya menjadi gaung kebangkitan industri pariwisata yang kini masih separuh terlelap.

Bisnis pariwisata identik dengan citra (image) sehingga citra harus dikembangkan ke arah yang positif. Jika citra pariwisata Indonesia baik dan aman, turis dengan sendirinya akan berdatangan.

Ungkapan itu dilontarkan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik di sela-sela Forum Pariwisata Internasional Ke-6 untuk Parlemen dan Pemerintah Lokal yang digelar Badan PBB untuk Pariwisata Dunia (UNWTO) di Cebu, Filipina, Oktober 2008.

Namun, pembentukan citra baik dan aman di negeri elok ini tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Apalagi, industri pariwisata sempat terguncang akibat rentetan bencana, yakni tsunami di Aceh pada akhir tahun 2004, tragedi bom Bali II tahun 2005, serta gempa bumi di Yogyakarta dan Sumatera Barat tahun 2006.

Dalam Forum UNWTO ke-6, pariwisata Indonesia dinilai mulai pulih dari krisis. Jika tahun 2004 tingkat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) adalah 5,32 juta orang, tahun 2005 menjadi 4,96 juta orang atau merosot 7 persen, dan tahun 2006 sebesar 4,87 juta atau turun 2 persen, maka tahun 2007 kembali meningkat jadi 5,5 juta orang atau naik 13 persen.

Seiring program Visit Indonesia Year 2008, pemerintah optimistis menargetkan kunjungan wisman tahun ini mencapai 7 juta orang dengan nilai devisa 6,7 miliar dollar AS dan tahun 2009 target wisman juga dinaikkan jadi 8 juta orang dengan nilai devisa 8 miliar dollar AS.

Kendati citra pariwisata Tanah Air berangsur membaik, belum demikian halnya dengan kesiapan segenap pemangku kepentingan industri pariwisata dalam mengoptimalkan sektor penghasil devisa negara ini.

Transportasi dan promosi

Jero Wacik mengakui, kendala utama yang menghadang program tahun kunjungan wisata adalah transportasi dan promosi. Hingga kini, maskapai penerbangan dalam negeri belum mampu menjangkau kebutuhan angkutan ke daerah-daerah tujuan wisata.

Bahkan, sewaktu program Visit Indonesia kembali digulirkan tahun ini, tidak banyak maskapai penerbangan dalam negeri dan perhotelan menyambut program itu. ”Saya harus ngomong berkali-kali untuk meyakinkan maskapai penerbangan dan hotel agar turut mempromosikan program itu. Barulah mereka jalan,” ujar Jero Wacik.

Tentu saja, peran maskapai penerbangan dan hotel bukan yang utama. ”Peluru” yang tak kalah penting adalah penggarapan kawasan wisata. Sayangnya, partisipasi pemerintah daerah dalam mengelola obyek wisata masih jauh dari harapan. Jangankan menggaet turis asing untuk berkunjung, beberapa obyek wisata unggulan Tanah Air bahkan belum dikenal oleh sebagian masyarakat Indonesia akibat minimnya promosi.

Menurut Jero Wacik, hanya tujuh dari 33 provinsi di Indonesia yang secara swadaya giat berpromosi dan mendorong pariwisata, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Barat. Selebihnya, pemerintah daerah masih mengandalkan pemerintah pusat untuk mempromosikan daerahnya.

Sejak tahun 2007, pemerintah menggulirkan dana stimulan sebesar Rp 25 miliar kepada lima provinsi setiap tahun yang dianggap mulai berkiprah membangkitkan pariwisata. Hingga tahun ini, sudah ada 10 provinsi yang mendapatkan bantuan dana itu, yakni Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Irian Jaya Barat.

Apabila pemda tidak bersedia menyisihkan anggaran (APBD) untuk berpromosi dan membenahi sarana pariwisata daerah masing-masing, jangan harap mendapatkan turis dan devisa yang optimal, ujar Jero Wacik dengan nada kesal.

Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan mengatakan, keunggulan pariwisata Indonesia terdapat pada wisata alam dan budaya. Namun, hal itu tidak menjamin kunjungan wisata jika tanpa kesiapan faktor penunjang utama pariwisata, yakni hotel, restoran, transportasi, dan infrastruktur. Hingga kini, infrastruktur jalan dan transportasi di sejumlah daerah wisata masih minim dan terdapat kekurangan jasa pemandu wisata profesional sebanyak 30 persen.

Kendala itu ditambah dengan belum adanya standar tarif jasa di sejumlah daerah tujuan wisata sehingga rentan menimbulkan pungli dan meresahkan wisatawan.

Di Asia Tenggara, Indonesia hanya menduduki peringkat keempat dalam kunjungan wisman. Peringkat pertama ditempati Singapura dengan jumlah wisman 15 juta per tahun, peringkat kedua dan ketiga ditempati Malaysia dengan wisman 10 juta per tahun dan Thailand 10 juta wisman per tahun.

Fokus pasar

Tahun 2008, total anggaran pariwisata adalah Rp 1,08 triliun. Sasaran promosi wisata difokuskan pada 12 pasar utama pariwisata, di antaranya Perancis, Belanda, Inggris, Jerman, Rusia, Jepang, Singapura, Australia, Korea, Malaysia, dan China.

”Keterbatasan anggaran tidak memungkinkan promosi wisata ke seluruh negara. Oleh karena itu, pemerintah fokus memasarkan pariwisata ke negara-negara yang merupakan pasar utama,” kata Jero Wacik.

Di tengah keterbatasan promosi itu, pemerintah mengarahkan Bali sebagai kawasan tujuan wisata yang telah mendunia menjadi sentra referensi informasi obyek-obyek wisata di luar Jawa dan Bali.

Upaya lainnya, kata Jero Wacik, adalah kebijakan kemudahan kredit bagi travel biro yang memboyong wisatawan Nusantara (wisnu). Namun, dibutuhkan komitmen travel biro di dalam negeri untuk mengubah paradigma promosi pariwisata yang kini masih memprioritaskan obyek-obyek wisata di luar negeri.

Pariwisata sebagai industri yang menimbulkan efek multidimensional, yakni membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, hingga sumber pendapatan daerah sejatinya menjadi penopang perekonomian nasional. Pengelolaannya memerlukan langkah integratif pemerintah dan pelaku usaha.

Pengelolaan itu dibuktikan tidak hanya dengan keseriusan pemda untuk memperbaiki fasilitas dan sarana wisata, kemudahan layanan imigrasi, transportasi memadai, tetapi juga peran pelaku usaha dalam mengelola kawasan wisata, hingga pemasaran produk khas daerah.

”Pemerintah daerah sudah saatnya menanggalkan ego sektoral dan melakukan terobosan untuk membangkitkan pariwisata. Salah satunya, sinergi dalam menggarap infrastruktur wisata antardaerah yang saling berdekatan,” tutur Irwan Prayitno, Ketua Komisi X DPR.

Program Visit Indonesia Year 2008 adalah awal dari perbaikan spirit dan kesadaran bangsa untuk membenahi pariwisata. Jangan biarkan gaungnya meredup seiring berakhirnya proyek-proyek pemerintah.

Membangun Rumah Masa Depan Yang Ramah Lingkungan dan Hemat Energi

Tinggal di perkotaan tanpa pasokan listrik PLN tentu menjadi tidak menyenangkan dan harus mengeluarkan biaya tinggi. Karena sarana penerangan dan berbagai peralatan elektronika yang digunakan memerlukan energi listrik. Itu bisa berarti pemilik rumah harus memasang generator listrik yang harga bahan bakarnya mahal.

Di Jepang kini telah dikembangkan berbagai peralatan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan dan peralatan rumah tangga elektronika ramah lingkungan. Dengan demikian, tiap keluarga di Negeri Matahari Terbit ini dapat mandiri melistriki berbagai peralatan rumah tangga yang dipakai sehari-hari.

Di Japan Expo yang digelar di Kemayoran, Jakarta, lembaga riset milik Pemerintah Jepang NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) memajang maket rumah ramah lingkungan masa depan, yang menggunakan energi terbarukan.

Rumah ramah lingkungan ini menggunakan energi listrik dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan PLT angin yang dipadukan dalam sistem hibrid sehingga masing-masing saling melengkapi daya listrik yang dibangkitkan.

PLTS terdiri dari panel surya yang dipasang di atap rumah. Untuk setiap meter persegi panel surya yang terbuat dari lempeng silikon itu dihasilkan 200 watt daya listrik. Saat ini bahkan NEDO berhasil mengembangkan sel surya tanpa bahan silikon.

Adapun pada PLT angin, bila bertiup angin berkecepatan 5 meter per detik dapat terbangkitkan listrik 110 kW per jamnya. Listrik dari dua pembangkit itu kemudian disimpan dalam baterai dari bahan litium. Listrik ini sebagai cadangan listrik di malam hari.

Di 26 negara

Kombinasi dua pembangkit ini telah banyak digunakan di perumahan di 26 negara maju termasuk Jepang. Di Indonesia sendiri ada sekitar 8 unit kincir angin pembangkit listrik yang dikembangkan peneliti NEDO.

Selain sistem pembangkit listrik, NEDO juga memperkenalkan panel isolator panas dari material hibrid. Panel ini hanya setengah ketebalannya dibanding papan berbahan uretan yang biasa dipakai sebagai isolator panas. Panel ini ditempel di dinding rumah untuk menangkal panas dari luar. Dengan demikian, ruang dalam rumah bisa tetap sejuk. Oleh karena itu, pendingin ruangan tak diperlukan. Ini artinya tidak diperlukan listrik untuk menghidupkan AC.

Penghematan listrik juga dicapai dengan memakai lampu penerangan yang terdiri dari keping-keping kotak kecil sejenis keping silikon disebut lampu OLED. Unit lampu tak mengandung merkuri ini diharapkan dapat menggantikan lampu neon dan bisa di daur ulang. Dibanding lampu pijar, produk yang masih berupa prototipe ini menghemat listrik hingga 70 persen.

NEDO juga memperkenalkan sistem penerangan dalam rumah pada siang hari, yaitu dengan menggunakan balok kaca yang didalamnya tersusun dari prisma-prisma kaca untuk menyebarkan dan membaurkan sinar matahari yang masuk.

Selain itu, untuk menghasilkan air panas bagi kebutuhan rumah tangga, NEDO juga memperkenalkan sistem sel bahan bakar untuk rumah tangga yang terdiri dari hidrogen dan oksigen.

Pemanas air juga dapat dilakukan dengan memakai pompa kalor. Teknologi pompa kalor dapat digunakan untuk AC dan pemasokan air. Sistem ini dapat menghasilkan energi panas beberapa kali lipat dibanding energi listrik yang di-input.

Dalam hal ini zat refrigeran menyerap panas dari udara. Dengan memberi tekanan pada refrigeran, tekanan dan suhu akan naik. Suhu dari refrigeran ini kemudian digunakan untuk memanaskan air

Wisatawan Mancanegara Baru Mencapai 4,5 Juta Dari Target 6,4 Juta Ternyata Memasang Banner Visit Indonesia Year 2008 Di Internet Sama Sekali Tidak Membantu

Hingga September 2008, jumlah wisatawan mancanegara baru tercapai sebanyak 4,5 juta orang dari target Visit Indonesia 2008 sebanyak 6,4 juta wisatawan mancanegara.

Sekretaris Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Sapta Nirwandar di Jakarta, Rabu (5/11), mengatakan, terjadi peningkatan sekitar 12,2 persen dibanding periode yang sama tahun 2007. Tahun lalu, sampai September, terdapat 4,07 juta wisatawan mancanegara, sedangkan sampai September 2008 ini tercatat 4,5 juta wisatawan.

”Masih ada waktu tiga bulan untuk mencapai target 6,4 juta wisatawan mancanegara,” ujarnya.

Dia yakin target itu akan tercapai karena pada akhir tahun 2008 ada beberapa kegiatan internasional yang diperkirakan menyedot banyak wisatawan mancanegara. Misalnya, ”2nd WIPO International Conference in Intelectual Property and the Creative Industries” pada 2-3 Desember 2008.

World Intellectual Property Organisation (WIPO) adalah lembaga di bawah PBB yang dibentuk tahun 1967 dengan tujuan menangani hal-hal berkenaan dengan perlindungan kekayaan Intelektual ke seluruh dunia, serta membantu negara anggota WIPO dalam penyusunan kebijakan untuk melindungi kekayaan intelektual. Konferensi akan menampilkan pembicara internasional dari 13 negara, yaitu Swiss, Singapura, Inggris, India, Filipina, Korea, Malaysia, Perancis, Butan, Jepang, China, Selandia Baru, dan Belanda.

Langkah lain untuk menarik wisatawan, lanjut Sapta, adalah melakukan terobosan-terobosan pemasaran pariwisata, termasuk menjalin kerja sama dengan perbankan dan industri pariwisata dunia serta pemasangan banner diblog-blog atau situs yang berbunyi visit indonesia year 2008

Pemerintah Akan Menuntut Bank Indover Anak Bank Indonesia Yang Bangkrut

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan langkah hukum yang diperlukan (necessary legal action) terkait tindakan Bank Indover yang mengaku dijamin pemerintah.

Menteri Keuangan mengatakan akan berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Kapolri untuk
mempertanyakan “letter of comfort” yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menyebut Bank Indover yang berkedudukan di Belanda itu dijamin pemerintah.

“Saya mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan `necessary legal action`, kalau dalam konteks ini dengan berkoordinasi dgn Jagung dan kepolisian mengenai reputasi yang dirugikan Indover kepada pemerintah,” kata Menkeu usai mengikuti `presidential lecture` di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

Namun, Menkeu membantah pihaknya akan melakukan somasi atas “letter of comfort” yang dikeluarkan BI itu.

Menkeu juga membantah pihaknya merasa keberatan atas keputusan Bank Indonesia yang menolak menalangi modal Bank Indover yang dibekukan oleh otoritas perbankan Belanda.

“Kita tidak ada hubungannya. Saya tidak ada urusan dengan BI dalam hal menangani Indover. Tetapi Indover secara salah menyampaikan dia dijamin oleh pemerintah, sementara Indover tidak ada hubungan dengan pemerintah,” katanya.

Menurutnya, pemerintah merasa dirugikan dengan adanya pengakuan yang salah dari BI tersebut.

Pada 25 Februari 2008 BI mengeluarkan `letter of comfort` mengenai jaminan Bank Indonesia dan pemerintah atas nasib Bank Indover.

Surat itu, juga dimasukkan manajemen Indover ke klausul perjanjian untuk mendapatkan kredit sindikasi 117,5 juta dolar AS dari sembilan bank dan 80 juta dolar AS dari lima bank.

Bank Indover yang 100 persen sahamnya dimiliki Bank Indonesia ini bangkrut terserang krisis finansial global setelah gagal bayar atas kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo sebesar 92 juta dolar AS (67,5 juta dolar AS plus 18 juta euro).

13 Kota Di Indonesia Mengalami Deflasi – Ambon Tertinggi

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan dari 66 kota di Indonesia, 13 kota di antaranya mengalami deflasi pada Oktober 2008 dan tertinggi adalah Kota Ambon dengan 1,63 persen, terendah Jambi dengan 0,03 persen.

Sementara 53 kota lainnya mengalami inflasi dan tertinggi dialami oleh Kota Palangkaraya 1,71 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) 116,13, demikian diumumkan Kepala BPS Rusman Heriawan di Jakarta, Senin.

Sedangkan inflasi terendah terjadi di Palu sebesar 0,03 persen dengan IHK 115,16.

Penyebab inflasi yaitu adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya indeks pada kelompok barang dan jasa.

Kelompok bahan makanan tercatat naik 0,71 persen, kelompok makanan jadi, rokok, dan tembakau naik 0,77 persen, dan kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar naik 0,24 persen.

Sementara kelompok sandang 0,71 persen, kelompok kesehatan 0,52 persen, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,39 persen, serta kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 0,10 persen.

Inflasi Indonesia Mencapai 10.96 Persen – Indeks Saham IHSG Naik

Angka inflasi Oktober 2008 mendorong Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin, ditutup naik tajam 7,64 persen.
IHSG BEI ditutup naik 96,012 poin menjadi 1.352,716 dan indeks LQ45 terangkat 20,732 poin atau 8,59 persen ke posisi 262,084.

Analis Riset PT Sinarmas Sekuritas Alfiansyah kepada ANTARA News di Jakarta, mengatakan, angka inflasi Oktober 2008 sebesar 0,45 persen diharapkan bisa dijadikan pertimbangan Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan suku bunga acuannya (BI rate).

“Jika BI rate turun, maka bisa menormalkan kembali bisnis perbankan untuk pengucuran kreditnya, sehingga mendorong sektor riilnya,” tegasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi sebesar 0,45 persen pada Oktober 2008 karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks kelompok barang dan jasa.

Sementara itu, inflasi tahun berjalan dari Januari – Oktober 2008 sebesar 10,96 persen dan inflasi year on year (Oktober 2008 terhadap Oktober 2007) tercatat sebesar 11,77 persen.

Selain itu, kenaikan indeks BEI ini juga dipengaruhi oleh naiknya bursa regional, di antaranya bursa Hongkong dengan indeks Hang Seng yang menguat 375,70 poin (2,69 persen) ke posisi 14.344,37 dan bursa Singapura dengan indeks Straits Times yang naik 89,55 poin (4,99 persen) ke level 1.883,75.

Sentimen di atas telah membuat pergerakan saham didominasi yang naik sebanyak 162 efek dibanding yang turun hanya 27, sedangkan 42 tidak berubah harganya dan 229 tidak aktif diperdagangkan.

Beberapa saham yang memimpin naiknya indeks diantaranya Timah yang menguat Rp160 menjadi Rp1.320, Perusahaan Gas Negara naik Rp270 ke level 1.670, Antam terangkat Rp140 ke posisi Rp1.180, Bank BCA melambung Rp125 ke Rp2.825, Bank BRI menguat Rp425 ke harga Rp3.875, Tambang Batubara Bukit Asam naik Rp1.075 ke Rp6.550 dan Bank Mandiri menguat Rp310 menjadi Rp1.870.

Volume perdagangan mencapai 4,002 miliar saham senilai Rp1,923 triliun dari 74.290 kali transaksi.

Bekerja Adalah Kebutuhan Dan Bukti Tawakal Terhadap Yang Maha Esa

Uang memang perlu. Tetapi bekerja setelah purnakarya tidaklah semata-mata memburu uang. Bekerja adalah juga memenuhi kebutuhan batin.

”Tahun 1981, suami saya pensiun. Empat tahun ia meninggal dunia, saya kehilangan sekali,” tutur Sawitri tentang Soegeng Soenarjo yang anggota direksi Pabrik Gula Jatitujuh, Majalengka. ”Bekerja, bagi saya menjadi salah satu cara untuk menghibur diri,” tutur Sawitri. Selain menjadi aktualisasi diri, jualan pecel bagi Sawitri adalah juga pergaulan sosial, dengan berbagai kalangan pelanggan makanannya, tentunya.

Tahun 1987 Sawitri pindah ke Bandung dari Majalengka, ikut anak-anaknya yang masih kuliah di Bandung. Setelah anak-anaknya berkeluarga, Sawitri tinggal sendiri di rumah di kawasan Arcamanik, Bandung. Ia sebenarnya bisa tinggal dengan anak-anaknya, tapi memilih tinggal terpisah.

”Soalnya saya galak, he-he- he…,” seloroh Sawitri.

Tak hanya laku di sekitar Gelanggang Olahraga Saparua di Bandung. Nasi pecel Sawitri sering dipesan untuk hidangan acara besar. Sebuah hotel berbintang lima di Bandung juga pernah memesan nasi pecel buatannya. ”Resepnya saya masih rahasiakan lho,” kata Sawitri, yang membungkus nasi pecelnya dengan daun pisang. Pembeli boleh makan dengan piring, tetapi bisa juga di pincuk (tempat nasi dari daun pisang).

A Kardjono, mantan general manager sumber daya manusia sebuah perusahaan swasta terkemuka, mengaku bekerja kembali, ”Agar anak-anak tidak merosot semangat,” katanya.

Setahun sebelum ia memutuskan untuk pensiun dini, bisnis distro (distribution outlet)—jualan kaus, baju, dan jaket-jaket anak-anak muda—di Kelapa Dua tak berjalan lancar. Seret, bahkan terkadang tidak laku sama sekali.

”Saya diminta mereka untuk berhenti kerja, membantu mereka,” tutur Kardjono. Setelah dibantu Kardjono, bisnis anak- anaknya pun menggeliat. Pindah ke kawasan lain, di wilayah Jalan Tebet Utara Dalam yang tadinya sepi. Kini kawasan ini menjadi ramai. Tak hanya distro anak-anak Kardjono, tetapi juga sekitar lima distro lain dan juga restoran-restoran lain

Bila Ingin Maju Setiap Tahun Harus Menambah Satu Jenis Usaha dan Bisnis

Satu, ditambah satu, ditambah satu. Apa maksud? Menurut A Kardjono, dalam berusaha, di benaknya setiap tahun usaha harus bertambah satu. Entah itu berupa pembaruan jualannya ataupun bidang usahanya.

Selalu ada pembaruan, itu menjadi motivasi kerjanya. Desain kaus, yang ditangani pegawai ketiga anaknya, hanya boleh bertahan tiga bulan. Setelah tiga bulan, jika tak laku, kaus, jaket, atau baju itu digudangkan dulu.

”Setiap Juni dan Desember ada sale, jual seharga pokok. Barang-barang yang digudangkan itu dijual,” tutur Kardjono. Dengan begitu, desain dan model hanya bertahan tiga bulan.

Ini mungkin nostalgia. Dulu ketika masih jadi petinggi di perusahaan swasta, ada kebiasaan rapat pimpinan setiap hari Rabu. ”Saya juga bikin reboan untuk pegawai-pegawai saya. Mengevaluasi produk dan membicarakan rencana,” katanya. Dari forum reboan inilah, kemajuan perusahaan ditentukan.

Salah satu rencana ke depan, Kardjono ingin membuat sebuah usaha baru. Semacam pusat suvenir. Salah satu jualannya sudah diproduksi. Bukan makanan, bukan pakaian, tetapi tanaman. Anthurium, yang baru tumbuh, dikemas sedemikian rupa sehingga bisa untuk suvenir bagi mereka yang datang hajatan seperti kawinan, sekaligus melakukan penghijauan.

Akhir Dari Bakrie … Setelah Terpaksa Menjual Bumi Resources Untuk Melunasi Hutang Sebesar Hampir 13 Triliun

PT Bakrie and Brothers Tbk akhirnya melepas seluruh kepemilikannya di PT Bumi Resources Tbk (BUMI) kepada konsorsium Northstar Pacific senilai US$ 1,3 miliar. Penjualan BUMI kepada konsorsium Northstar Pacific itu sekaligus menandai pelepasan andalan Grup Bakrie, demi melunasi utang-utangnya.

BNBR terpaksa melepas seluruh portofolionya di BUMI lantaran sedang dililit utang gadai saham dengan jumlah pokok sebesar Rp 11,51 triliun dan bunga pinjaman sekitar Rp 1,22 triliun. Totalnya sekitar Rp 12,73 triliun.

Rencana penjualan BUMI pun langsung mendapat sambutan hangat. Investor dari dalam dan luar negeri berebut saham BUMI, termasuk para BUMN.

Siapapun pasti ngiler dengan BUMI. Hingga semester I-2008, BUMI berhasil membukukan laba bersih hingga US$ 436,8 juta atau sekitar Rp 4,5 triliun. Perolehan laba tersebut berarti naik hingga 150% dibandingkan semester I-2007, terutama berkat naiknya harga batubara.

Namun kilauan kinerja BUMI tersebut tidak terjadi dalam waktu sekejap dan sempat mengalami jatuh bangun hingga pergantian bisnis inti.

Sementara harga sahamnya pun terus menanjak. Jika pada tahun 2006 harganya hanya berkisar padaRp 760, maka pada tahun-tahun berikutnya harga saham BUMI terus menanjak dan mencapai titik tertingginya pada 23 Juni 2008 sebesar Rp 8.500.

Namun semenjak kabar gadai saham BUMI muncul, sahamnya terus tergerus. Pada 6 Oktober 2008, saham BUMI ditutup pada Rp 2.175, sebelum akhirnya disuspensi pada perdagangan 7 Oktober.

Berikut sepenggal kisah dari Bumi Resources yang dulunya sempat bernama PT Bumi Modern Tbk, seperti dikutip detikFinance dari situs BUMI dan sumber-sumber lain, Sabtu (1/11/2008):

Tahun 1990, mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Tahun 1997, PT Bakrie Capital Indonesia mengambil alih seluruh saham yang dimiliki Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera) sebanyak 58,51%.

13 Agustus 1998, RUPSLB Bumi Modern menyetujui perubahan bisnis inti dari sektor perhotelan dan turisme ke bisnis migas serta pertambangan.

Tahun 2000, perseroan mengambil alik 97,5% saham Gallo Oil (Jersey) Ltd. Gallo Oil didirikan di Jersey pada 17 Desember 1997.

20 September 2000, Departemen Hukum dan HAM menyetujui perubahan nama dari PT Bumi Modern Tbk menjadi PT Bumi Resources Tbk.

November 2001, BUMI mengakuisisi 80% saham PT Arutmin Indonesia dari BHP Minerals Exploration Inc. Ketika itu, Arutmin merpakan tambang batubara terbesar keempat di Indonesia dengan 4 tambang terbuka di Senakin, Satui, Asam-asam dan Batulicin, yang semuanya berlokasi di Kalimatan Selatan.

Oktober 2003, BUMI mengakuisisi 100% saham PT Kaltim Prima Coal (KPC), sekaligus menempatkan BUMI sebagai produsen batubara terbesar di Indonesia.

April 2004, perseroan mengakuisisi 19,99% saham Arutmin yang dimiliki PT Ekakarsa Yasakarya Indonesia. Dengan demikian, kepemilikan BUMI di Arutmin mencapai 99,99%.

Desember 2005, BUMI memfinalisasi divestasi saham KPC. Hasilnya, kepemilikan BUMI di KPC baik langsung ataupun tidak langsung mencapai 95%.

21 April 2008, induk BUMI, PT Bakrie and Brothers Tbk (BNBR) menggadaikan saham BUMI untuk memperoleh pinjaman pendek dari Odickson Finance di harga Rp 6.790 per saham.

7 Oktober 2008, 6 emiten Grup Bakrie disuspensi, termasuk BUMI.

31 Oktober 2008, BNBR mencapai kesepakatan untuk pembelian 35% saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) senilai Rp 12,536 triliun

DIBELI OLEH NORTHSTAR

onsorsium Northstar Pacific segera menandatangani Conditional Sale & Purchase Agreement (CSPA) atas pembelian 35% saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) senilai Rp 12,536 triliun.

Acara penandatanganan akan dilaksanakan siang ini, Sabtu (1/11/2008) di Wisma Bakrie 2 pukul 14.00 WIB.

“Konsorsium Northstar Pacific akan menandatangani CSPA pembelian 35% saham BUMI di harga Rp 1.846 per saham siang ini,” ujar sumber yang mengetahui rencana tersebut saat dihubungi, Sabtu (1/11/2008).

Saham yang akan dibeli oleh konsorsium 1 perusahaan asing dan 1 perusahaan lokal tersebut merupakan seluruh saham PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) di BUMI. Total kepemilikan BNBR di BUMI sebanyak 6.791.400.000 saham (35%). Dengan harga pembelian Rp 1.846 per saham, total nilai transaksi akan sebesar Rp 12.536.924.400.00.

Sebelumnya, Northstar dan San Miguel (Filipina) bersaing ketat untuk menguasai 35% saham BUMI. Namun karena Northstar memberikan penawaran lebih tinggi ketimbang San Miguel, manajemen BNBR memilih memberikan seluruh portofolionya di BUMI pada konsorsium Northstar Pacific.

Northstar Pacific adalah perusahaan investasi milik Patrick Walujo yang merupakan kepanjangan tangan Texas di Indonesia. Menurut sumber tersebut, pada awalnya negosiasi pembelian saham itu juga melibatkan Tata Group. Tapi, kelompok
usaha dari India ini memilih mundur sebelum pembicaraan tuntas. Tata Group rela melepas kesempatan memiliki saham perusahaan tambang batubara tersebut.

Salah satu persyaratan yang diajukan BNBR langsung oleh Nirwan Darmawan Bakrie, adalah opsi pembelian kembali (buy back). Nirwan, kata dia, mengajukan opsi pihaknya bisa membeli kembali saham dalam jangka waktu dua tahun.

BNBR terpaksa melepas seluruh portofolionya di BUMI lantaran sedang dililit utang gadai saham dengan jumlah pokok sebesar Rp 11,51 triliun dan bunga pinjaman sekitar Rp 1,22 triliun. Totalnya sekitar Rp 12,73 triliun. Hasil penjualan 15,3% saham ELTY dan 5,6% saham UNSP hanya meraup dana sebesar US$ 56 juta atau setara dengan Rp 516,6 miliar.
Padahal sisa pokok pinjaman berikut bunga yang masih harus dibayarkan BNBR mencapai Rp 12,73 triliun. Artinya, jika dikurangi perolehan penjualan ELTY dan UNSP, total yang masih harus dibayarkan BNBR mencapai Rp 12,213 triliun.

Kabarnya, setelah transaksi ini dilaksanakan, Bursa Efek Indonesia (BEI) berniat membuka penghentian sementara perdagangan saham (suspensi) 3 emiten grup Bakrie pada perdagangan Senin 3 November 2008.

Setelah Hampir Bangkrut Pada Krisis Moneter Pertama Kini Bakrie Juga Hampir Bangkrut Pada Krisis Ekonomi Kedua, Untung Selalu Ada Pemerintah Yang Siap Membantu

Pemerintah tetap memberikan ruang kepada Grup Bakrie sesuai dengan peraturan yang ada, agar perusahaan tersebut dapat menyelesaikan kewajibannya.

Pada konferensi pers usai rapat kabinet terbatas membahas kebijakan mengatasi gejolak keuangan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah tidak akan melakukan diskriminasi terhadap seluruh emiten di pasar modal.

“Pemerintah memahami saham ini dimiliki sejumlah umat. Pemerintah akan memberikan ruangan yang cukup, sesuai aturan yang ada agar perusahaan itu selesaikan kewajibannya,” jelas Sri Mulyani.

Meski UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) memungkinkan pemerintah untuk menyelamatkan sebuah perusahaan yang memiliki dampak sistemik, Menkeu mengatakan, pemerintah masih memberi kesempatan kepada Bakrie menyelesaikan seluruh kewajibannya pada tingkat korporat.

“Semua tetap mengacu pada rambu-rambu yang ada. BI dan Bapepam akan terus berkomunikasi dengan pemilik grup tersebut,” ujar Menkeu.

Apabila Grup Bakrie telah menyelesaikan utangnya dan melakukan perubahan fundamental dalam perusahaannya, maka dari sisi regulator akan dilakukan penyelesaian yaitu dengan membuka kembali perdagangan saham Grup Bakrie. Perdagangan saham rup Bakrie ditutup oleh pemerintah karena harga saham mereka terus turun padahal Grup Bakrie harus membayar hutang dengan saham dan untuk mencegah kerugian Grup Bakrie maka pemerintah mengambil tindakan tegas.

Sampai saat ini, Grup Bakrie masih diwajibkan untuk terus memberi informasi akurat dan kredibel kepada pasar saham, pemegang saham, dan media sehingga semua pihak dapat mengikuti langkah-langkah perusahaan tersebut.

Apabila pemerintah maupun BUMN tertarik kepada saham Bakrie, Menkeu mengatakan, maka prosesnya juga akan dilakukan secara transparan dan mengikuti peraturan yang ada

Buruh Berkeras Bahwa Upah Harus Naik Meskipun Perusahaan Bisa Bangkrut Karena Kenaikan Upah

Pemerintah telah menerbitkan peraturan bersama yang ditandatangani oleh empat menteri untuk ”mengendalikan” kenaikan upah minimum buruh tahun 2009. Aturan ini didesain untuk menyelamatkan dunia usaha dan pekerja dari gejolak krisis global yang sudah mulai terasa dampaknya di Indonesia.

Rapat sosialisasi kepada unsur tripartit nasional yang digelar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno di Jakarta, Jumat (24/10) malam, terhenti sejenak pukul 23.50.

Erman memberikan waktu sepuluh menit bagi wakil serikat buruh untuk rapat seperempat kamar. Mereka bersikeras menolak Pasal 3 Peraturan Bersama Mennakertrans, Mendagri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global.

Pasal 3 aturan itu berbunyi, ”Gubernur dalam menetapkan upah minimum mengupayakan agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional”. Klausul ini memang berpotensi mengundang masalah.

Namun, rapat akhirnya ditutup setelah Erman memutuskan, Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, yang terdiri dari wakil pemerintah, pengusaha, dan buruh, mengadakan rapat lanjutan, Sabtu (25/10). Rapat merumuskan surat edaran Mennakertrans yang merinci industri yang bisa mendapat keringanan dalam Pasal 3.

”Para menteri menandatangani peraturan bersama ini dengan penuh tanggung jawab dan pemikiran yang jauh ke depan. Tujuannya, menyelamatkan dunia usaha dan pekerja sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat krisis global,” ujar Erman.

Pemerintah merasa perlu menerbitkan aturan ini karena menilai dampak krisis di Amerika dan Eropa sudah mulai menyentuh industri berorientasi ekspor.

Permintaan terhadap berbagai produk manufaktur nasional yang lazimnya relatif meningkat pada akhir tahun terus merosot tajam. Ekspor tekstil dan produk tekstil diperkirakan anjlok sampai 30 persen dalam beberapa bulan mendatang. Demikian juga yang terjadi pada industri alas kaki dan manufaktur.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap dunia usaha dan pekerja. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, industri yang paling terkena dampak krisis global antara lain garmen, tekstil, alas kaki, dan elektronik.

”Semua ini adalah sektor industri padat karya. Kalau industri yang berbasis sumber daya alam, seperti CPO (minyak kelapa sawit mentah) atau batu bara, tidak terlalu terkena dampak krisis ini. Permintaan terhadap komoditas pasti tetap ada sehingga sektor ini relatif lebih sanggup bertahan dibanding industri manufaktur,” tutur Sofjan.

Para pengusaha khawatir, tren permintaan yang terus merosot semakin menyulitkan mereka bertahan. Jika permintaan melemah, bagaimana mereka meningkatkan produksi untuk menjalankan berbagai kewajiban, misalnya mencicil utang modal kerja ke perbankan.

Sementara itu, di sisi lain, pembahasan besaran kenaikan upah minimum provinsi di akhir tahun sudah menjadi kewajiban rutin. Kondisi ini yang semakin menimbulkan kekhawatiran dunia usaha. ”Jangan sampai kenaikan upah minimum malah semakin membebani industri yang kesulitan karena order anjlok,” ujar Sofjan.

Buruh khawatir

Sayang, rapat badan pekerja yang berlangsung selama tiga jam itu pun gagal merumuskan surat edaran Mennakertrans. Wakil buruh bersikeras menuntut Pasal 3 dicabut.

Mereka khawatir, pasal tersebut malah dimanfaatkan oleh perusahaan yang sebenarnya tidak terkena krisis untuk meminta pembatasan kenaikan upah minimum buruh.

Menurut Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal, Pasal 3 bertentangan dengan peraturan yang telah ada mengenai penetapan upah minimum. Sebagian besar anggota FSPMI adalah pekerja industri elektronik dan manufaktur.

Secara terpisah, Presiden Federasi Serikat Pekerja Nasional (FSPN) Bambang Wirahyoso meminta pemerintah pusat tidak mengintervensi penetapan upah minimum yang sudah dilimpahkan ke daerah.

Intervensi pengupahan dikhawatirkan menimbulkan persoalan baru. FSPN merupakan wadah organisasi buruh tekstil, produk tekstil, dan alas kaki.

Menurut Bambang, mekanisme perusahaan yang tidak mampu mengikuti ketentuan upah minimum sudah diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sepanjang pengusaha transparan melampirkan laporan produksi, penjualan, stok, sampai utang-piutang, dewan pengupahan daerah bakal merekomendasikan kepada gubernur agar memberi dispensasi tidak mampu membayar upah minimum.

”Mekanisme ini sudah diatur semuanya. Kami khawatir kalau pemerintah pusat intervensi daerah, bisa-bisa sistem yang sudah berjalan sekarang ini bakal kacau. Lha, upah minimum ditetapkan normatif saja masih banyak perusahaan yang ngemplang tanpa melapor,” ujar Bambang.

Namun, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) justru mendukung peraturan bersama tersebut. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Rekson Silaban, peraturan ini harus dilaksanakan secara transparan dan selektif.

Pemerintah tidak bisa langsung menyetujui klaim seluruh perusahaan sektor tertentu terancam bangkrut sehingga berhak tidak menaikkan upah minimum di atas inflasi.

Industri yang mengerjakan proyek pemerintah dan masih mengekspor harus tetap menaikkan upah minimum tahun 2009 sebesar 6-12 persen sesuai survei KHL 2008.

Peraturan bersama hanya layak diterapkan untuk perusahaan yang memang terbukti jeblok akibat krisis. ”Kalau sudah situasi seperti ini, kami justru menyayangkan jika ada serikat buruh yang tetap ngotot menuntut kenaikan upah. Bagi kami, yang terpenting perusahaan tetap eksis sehingga buruh bisa tetap bekerja,” ujar Rekson.

Menurut Erman, peraturan bersama ini berlaku temporer selama krisis terjadi. Begitu krisis berakhir, pemerintah akan mencabutnya. ”Peraturan bersama ini tak bertujuan membatasi kenaikan upah minimum. Perusahaan yang mampu tetap harus menaikkan upah minimum sesuai ketentuan,” katanya.

Masih adanya pro kontra soal penetapan upah minimum buruh ini menyisakan pertanyaan dan pembuktian. Untuk kepentingan siapa sebenarnya ketentuan baru soal penetapan upah minimum buruh tersebut dibuat?

Meskipun Dikritik Karena Tidak Mampu Mengurus Ekonomi Indonesia, Pemerintah SBY Tetap Ngotot Mempertahankan Sri Mulyani

Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengemukakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih memercayai Menteri Keuangan yang juga menjabat sebagai Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani.

Sampai akhir pemerintahan tahun depan, Presiden tidak akan melakukan perombakan terhadap Kabinet Indonesia Bersatu.

”Presiden percaya kepada Ibu Ani. Itu sebabnya beliau diberi kepercayaan menjadi Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian,” ujar Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (27/10).

Andi membantah rumor yang mengatakan adanya ketidakkompakan di dalam kabinet, terutama dalam upaya pemerintah mengantisipasi dampak krisis keuangan global yang telah berimbas ke pasar modal di Indonesia.

Kabinet tetap solid

Desakan di antara anggota kabinet agar Sri Mulyani karena tidak becus mengurus perekonomian Indonesia, diganti juga dibantah Andi. ”Tidak benar itu. Kabinet tetap solid. Tidak akan ada perombakan kabinet sampai akhir pemerintahan,” ujar Andi Mallarangeng.

Senin siang kemarin, Presiden mengadakan pertemuan empat mata dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Presiden, Jakarta.

Pertemuan berlangsung sekitar satu jam dan menurut Andi membicarakan langkah bersama untuk mengatasi krisis keuangan global.

Seusai pertemuan empat mata dengan Wapres, Presiden memanggil Sri Mulyani, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofyan A Djalil, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono.

Koordinasi dilakukan untuk membuat langkah guna mengantisipasi dampak krisis keuangan global di Indonesia.

Seusai pertemuan, ditanya mengenai melemahnya rupiah dan dampak lain dari krisis keuangan global, Sri Mulyani mengemukakan, pihaknya terus melakukan observasi tentang pengaruhnya ke APBN. ”Kita observasi dan antisipasi segala konsekuensinya tetapi untuk sementara kita tunggu dulu kemana arahnya,” ujarnya.

Mengenai pelemahan rupiah terhadap dollar AS, Sofyan mengemukakan, semua BUMN yang mempunyai dollar AS di luar negeri sudah diperintahkan memasukkan ke dalam negeri.

Sementara itu, untuk Pertamina dan PLN diperintahkan agar apa saja yang bisa dibayar dengan rupiah dibayar dengan rupiah. Penggunaan biodiesel juga dipercepat karena dibayar menggunakan mata uang rupiah dan membantu petani sawit.

”Kita lakukan minimalisasi permintaan valuta asing di BUMN agar ketersediaan valas meningkat dan mengurangi permintaan,” kata Sofyan.

Moderenisasi Thailand Berawal Dari Jawa, Namun Jawa Kini Makin Terkebelakang dan Harus Belajar Dari Thailand Yang Bijaksana

Kehidupan dan kemajuan Pulau Jawa akhir tahun 1800-an dan awal 1900 ternyata menjadi inspirasi bagi modernisasi kerajaan Siam yang kini menjadi salah satu pelaku industri otomotif, pertanian, perkebunan, serta produk pangan olahan kelas dunia.

Semua itu berawal dari kunjungan Raja Rama V atau Raja Chulalangkorn yang dikenal sebagai pembaru Siam ke seantero Pulau Jawa pada tahun 1871, 1896, dan 1901. Raja Chulalangkorn adalah putra sulung Raja Mongkut atau Raja Rama IV yang dikenal dalam film legendaris Anna and the King.

Kunjungan Raja Chulalangkorn diabadikan di utara Kota Bandung di kaki air terjun Dago. Raja Chulalangkorn yang menghadiahkan patung gajah di Museum Nasional, Jakarta, menorehkan nama dalam prasasti di batu besar di kaki air terjun. Putra Raja Chulalangkorn, Raja Rama VII atau Raja Prajadiphok, juga singgah di air terjun Dago pada 12 Agustus 1929 dan meninggalkan prasasti serupa.

Dua buah gazebo kayu berarsitektur Thailand warna merah, hijau, dan kuning emas sudah berdiri menaungi dua prasasti peninggalan Raja Chulalangkorn dan Raja Prajadiphok. Gazebo tersebut menambah indah pemandangan air terjun Dago yang mengalir deras.

Atase Kebudayaan Kedutaan Besar Thailand untuk RI Sombat Khattapan mengatakan, prasasti itu merupakan tanda persahabatan kerajaan Siam dengan masyarakat Jawa dan Indonesia.

”Raja Chulalangkorn belajar banyak dari keberadaan infrastruktur dan industri modern di Jawa zaman itu, seperti kereta api, jalan raya, hingga perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi Thailand sekarang. Setelah beliau kembali ke Siam, pelbagai perintah untuk membangun jaringan kereta api, perintisan perkebunan karet, hingga pelebaran jalan ukuran dikerjakan serius setelah membuat catatan secara detail segala segi kehidupan di Pulau Jawa,” kata Sombat.

Diminati wisatawan

Imtip Suharto, warga Bandung yang secara teratur datang ke air terjun Dago, menyayangkan banyaknya sampah di air terjun Dago yang hanyut dari hunian warga di daerah hulu. Padahal, air terjun tersebut dapat menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara, seperti Belanda hingga Thailand. Khususnya bagi bangsa Thai, situs peninggalan para raja dari dinasti Chakri selalu dihormati dan dikunjungi secara berkala. ”Sayang kalau situs ini rusak. Bahkan, papan penanda situs dari besi juga rusak digergaji,” kata Imtip.

Imtip yang juga menulis Journeys to Java by a Siamese King mencatat betapa Raja Chulalangkorn menjalin hubungan baik dengan penguasa Jawa dari semua keraton yang ada di Yogyakarta dan Surakarta. Beliau juga bersahabat dengan keraton- keraton di Cirebon, Jawa Barat.

Berdasarkan data yang diolah Imtip dari pelbagai sumber, sungguh layak jika Raja Chulalangkorn belajar dari Pulau Jawa. Kala itu, galangan kapal terbesar di dunia terdapat di Surabaya. Pelbagai industri dari usaha kecil menengah pembuatan topi hingga permesinan dikunjungi lalu dicatat secara detail untuk dikembangkan di kerajaan Siam (nama kerajaan Thailand baru resmi digunakan tahun 1940-an).

Kini bangsa Thailand menikmati buah dari proses studi banding ke mancanegara hingga Eropa-Amerika yang diawali di Pulau Jawa. Peresmian situs air terjun Dago seharusnya menjadi cambuk bagi bangsa Indonesia untuk bangkit kembali di semua bidang dan kembali menjadi panutan bagi bangsa lain.

Bakrie Jual Saham untuk Bayar Utang 1,2 Miliar Dollar AS

PT Bakrie & Brothers Tbk akan menjual saham yang terdapat pada anak perusahaannya untuk membayar utang senilai 1,2 miliar dollar AS yang akan jatuh tempo April 2009. Langkah itu akan melepaskan aset Bakrie yang dijaminkan kepada kreditornya.

”Proses penjualan saham itu sudah berlangsung, tetapi nilai yang telah tercapai kesepakatannya masih kecil ketimbang utang yang akan kami bayar. Penutupan transaksi ini diharapkan secepatnya,” ujar Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Nalinkant A Rathod kepada pers, Minggu (12/10) petang di Jakarta.

Direktur Bakrie & Brothers Ari Saptari Hudaya menambahkan, jatuhnya pasar global, termasuk pasar saham di Indonesia, membuat nilai aset itu terus merosot.

Saham Bakrie & Brothers yang akan dilepas terdapat di lima anak perusahaannya, yakni Bumi Resources, Bakrie Sumatera Plantations, >w 9736m<Bakrieland Development, Energi Mega Persada, dan Bakrie Telecom. Nilai kapitalisasi pasar saham itu 6 miliar dollar AS.

Adapun investor yang akan membeli saham itu, antara lain, adalah Avenue Asia dari Amerika Serikat, sementara Credit Lyonnais sedang melakukan negosia>w 9636m<si. Sejumlah pemodal nasional, seperti pemilik kelompok usaha Djarum dan pemilik kelompok usaha Sampoerna, juga sudah melakukan pembicaraan, tetapi belum sampai tahap negosiasi.

Keputusan manajemen diambil pada 9 Oktober 2008, dan telah diinformasikan kepada otoritas pasar modal, Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia.

Arie membantah rumor di pasar modal bahwa Bakrie & Brothers gagal bayar atas pinjaman yang dijamin dengan saham-saham tersebut melalui mekanisme repo. ”Kami tidak melakukan repo. Kalau lembaga keuangan lain yang melakukannya, itu urusan otoritas mengusutnya,” katanya.

Repo adalah transaksi meminjam uang dengan jaminan surat berharga, disertai perjanjian membayar kembali untuk mendapatkan aset yang dijaminkan dalam waktu tertentu.

Menurut Ari, sebagai komitmen manajemen Grup Bakrie untuk menjaga nilai pemegang saham publik, seluruh anak perusahaan Bakrie & Brothers diperintahkan melakukan pembelian kembali sahamnya dari pasar sesuai ketentuan.

”Fundamental perusahaan bagus dan memang memiliki dana. Walau demikian, uang anak perusahaan tentu tidak bisa dipakai untuk membayar utang Bakrie & Brothers sebab menyalahi aturan pasar modal,” katanya.

Ukiran Suku Asmat Perlu Segera Dilindungi Oleh Undang-undang Hak Cipta

Hingga sekarang belum ada satu pun motif atau jenis karya seni para seniman Asmat di Papua yang dipatenkan meski telah dikenal di banyak negara. Pemerintah dan pemerhati seni diminta aktif membantu seniman daerah itu untuk mematenkan karya mereka agar Indonesia tak lagi kecolongan warisan leluhur, seperti yang terjadi pada ukiran Bali dan berbagai batik di Jawa.

”Beberapa kali kami berusaha membuat database motif ukiran khas seniman Asmat dan mendaftarkan patennya, tetapi belum berhasil,” ujar Erick Sarkol, Kepala Museum Asmat di Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, Papua, Sabtu (11/10). Saat ini di Agats digelar Pesta Budaya Asmat 2008 yang menginjak tahun ke-25.

Erick mengatakan, belum ada motif ukiran Asmat yang terdaftar dalam hak cipta. Belum ada pula seniman luar mengklaim memiliki hak cipta ukiran Asmat. ”Ukiran Asmat dapat dibedakan dari ukiran daerah lain. Ini tampak dari bahan baku yang dipakai, yaitu batang sagu atau pohon perahu. ”Alur pahatan juga memiliki keunikan tersendiri,” ujar kurator ini.

Uskup Asmat, Mgr Alloysius Moerwito, menambahkan, keuskupan telah berusaha meningkatkan dan mempertahankan kekayaan seni budaya masyarakat Asmat dengan menggelar pesta budaya tahunan. Untuk pergelaran tahun depan, keuskupan tak lagi menjadi panitia utama.

”Kami pikir sudah saatnya pemerintah mengambil alih tanggung jawab penyelenggaraan pesta budaya mendatang. Namun, kami akan tetap membantu langkah-langkah menjaga kelestarian budaya Asmat,” ujarnya.

Erick Sarkol menambahkan, kualitas hasil ukiran seniman Asmat tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Itu tampak dari lomba ukiran yang sebagian besar dilelang kepada wisatawan. (i

Bakti Sosial TNI akan Berhasil Bila Didukung Oleh Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan bakti jajaran TNI di lingkungan Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta dinyatakan berhasil apabila kegiatan bakti tersebut diikuti peran aktif masyarakat setempat.

Demikian ditegaskan Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Darpito Pudyastungkoro dalam upacara peresmian pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-81 Kodam Jaya di Lapangan Sukakarsa, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jumat (10/10).

Upacara pembukaan TMMD Ke-81 ini dihadiri jajaran Muspida Kabupaten Bekasi, termasuk Bupati Bekasi Sa’duddin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Syamsul Fallah, dan Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Ajun Komisaris Besar Polisi Yan Fitri Halimansyah.

Lebih lanjut Darpito mengatakan, TMMD merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab tentara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana publik. Melalui TMMD, tentara melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, dan unsur-unsur masyarakat.

Karena itu, kata Darpito, tolok ukur keberhasilan TMMD tidak semata-mata dilihat dari terlaksananya program kegiatan, tetapi berapa besar dan berapa tinggi partisipasi masyarakat dalam kegiatan bakti tentara tersebut.

”Semakin besar partisipasi masyarakat, semakin tinggi keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini,” kata Panglima Kodam Jaya dalam sambutannya.

Di Kecamatan Sukakarya ini, jajaran Kodam Jaya/Jayakarta melaksanakan pengerasan jalan desa sepanjang 4,5 kilometer dan pembangunan gorong-gorong. Saat ini, jalan desa yang menjadi akses penghubung Desa Sukalaksana dengan Sukakarya itu masih berupa jalan tanah.

Selain di wilayah Kodim 0507 Bekasi, kegiatan bakti TMMD Kodam Jaya dilakukan pula di tiga wilayah lainnya, yakni Kodim 0502 Jakarta Utara, Kodim 0503 Jakarta Barat, dan Kodim 0505 Jakarta Timur. (

PPnBM Untuk Televisi, Mesin Cuci dan Kamera Digital Turunkan Menjadi Nol Persen

Pemerintah menurunkan Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPnBM untuk televisi, mesin cuci, dan kamera digital menjadi nol persen. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri elektronik nasional karena tiga bulan mendatang harga produk itu akan menjadi lebih murah.

Penurunan PPnBM tersebut disampaikan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Departemen Perindustrian Budhi Darmadi, Jumat (10/10) di Jakarta.

Keputusan itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan PPnBM. PMK ini ditandatangani 7 Oktober 2008.

PPnBM untuk televisi ukuran 21-29 inci dan mesin cuci kapasitas 6-10 kilogram diturunkan dari 10 persen menjadi nol persen. PPnBM kamera digital dengan harga jual maksimum Rp 2 juta ditetapkan nol persen, sedangkan yang harga jualnya lebih dari Rp 2 juta tetap dikenai PPnBM 10 persen.

Ketiga produk elektronik itu dinilai sudah tidak lagi termasuk dalam golongan barang mewah.

PMK bea masuk

Selain PPnBM, Menteri Keuangan juga menerbitkan PMK Nomor 141/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Pembuatan Komponen Elektronika untuk tahun anggaran 2008. Ada 146 bahan baku yang termasuk dalam PMK tersebut.

”Pasar dunia produk elektronik cukup besar dan menjanjikan. Peningkatannya rata-rata 15 persen per tahun. Jumlah penduduk Indonesia yang besar menjadi pasar yang sangat potensial,” kata Budhi menjelaskan latar belakang terbitnya PMK No 141/PMK.011/2008 itu.

Menurut Budhi, sejak 2005 Depperin telah mengajukan 17 produk untuk diturunkan PPnBM-nya. Namun, hanya tiga produk yang diturunkan PPnBM-nya.

Gabungan Elektronika (Gabel) memperkirakan permintaan produk televisi per tahun mencapai 3,2 juta unit, lemari es 1,5 juta unit, mesin cuci 400.000 unit, VCD/DVD/video cassette recorder 2 juta unit, dan mini compo 500.000 unit.

Potensi pasar dalam negeri untuk produk elektronik diperkirakan Rp 30 triliun per tahun.

Amankan pasar

Menanggapi kebijakan penurunan PPnBM tersebut, Presiden Komisaris Panasonic Gobel Rachmat Gobel menyatakan, industri elektronik masih mengharapkan pemerintah dapat mengamankan pasar dalam negeri.

Langkah itu, menurut Rachmat, diperlukan agar industri elektronik domestik tidak terganggu. ”Dalam jangka pendek, khususnya mengantisipasi dampak krisis keuangan AS yang bisa menyebabkan dumping, pemerintah harus cepat tanggap dalam mengamankan pasar dalam negeri dari penyelundupan dan barang palsu,” kata Rachmat.

Menurut Rachmat, krisis global yang kini melanda dunia dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk membangun industri nasional. Bukan hanya industri elektronik.

Rachmat berpendapat, saatnya pemerintah mewajibkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk industri dalam negeri. ”Pemerintah harus segera membuat target penerapan SNI wajib,” katanya

Krisis Ekonomi Global Tidak Akan Menyentuh Indonesia – Perdagangan Saham Batal Buka

Kejatuhan bursa saham dan nilai tukar rupiah yang terjadi dalam sepekan ini dinilai kecil kemungkinan menjelma menjadi krisis ekonomi berupa ambruknya perbankan dan sektor riil. Untuk meningkatkan kepercayaan pelaku pasar, pemerintah sebaiknya fokus menjaga daya beli masyarakat.

Demikian kesimpulan diskusi panel Kompas yang menghadirkan pengamat ekonomi Faisal Basri, Kepala Ekonom BNI Tony Prasetiantono, pengamat pasar modal dan perbankan Mirza Adityaswara, serta Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Erwin Aksa Mahmud, Jumat (10/10) di Jakarta.

Para panelis menilai tingkat krisis yang dihadapi Indonesia sangat berbeda dengan Amerika Serikat (AS), Eropa, dan negara maju lainnya. Di AS, krisis telah merasuk ke semua sektor, mulai dari pasar modal, perbankan, hingga sektor riil.

Namun, di Indonesia krisis hanya terjadi di pasar modal. Krisis yang terjadi di pasar modal dinilai tidak mudah bertransmisi ke sektor lain mengingat kontribusi pasar modal dalam sistem keuangan Indonesia amat kecil.

Hal senada dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla di tempat terpisah. Menurut Kalla, sebenarnya ekonomi tidak terlalu terpengaruh dengan ambruknya bursa dunia, seperti Wall Street. ”Perbedaannya, kita banyak menggantungkan pada ekonomi domestik. Seperti di AS, pengaruh bursa itu sampai 1,5 kali dari produk domestik bruto mereka. Kalau kita pengaruhnya hanya 20 persen. Jadi, jangan terlalu dirisaukan,” kata Wapres.

Faisal Basri mengingatkan, penyesuaian yang terjadi di pasar modal dan nilai tukar domestik merupakan hal wajar karena seluruh dunia terkena imbas krisis keuangan AS.

Penurunan ekonomi AS dan Eropa juga tak perlu dikhawatirkan mengingat peran mereka dalam perdagangan dunia makin menyusut. Sebagai gantinya, kini muncul kekuatan ekonomi baru, seperti China, India, dan Rusia.

Tony Prasetiantono menjelaskan, krisis keuangan global yang terjadi saat ini merupakan koreksi atas kesenjangan (gap) yang terjadi antara pertumbuhan sektor riil dan sektor finansial.

Koreksi berupa penurunan harga-harga di sektor finansial dan kenaikan harga-harga di sektor riil, seperti harga komoditas.

Mirza Adityaswara menambahkan, untuk meningkatkan kepercayaan diri para pelaku pasar, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus lebih fokus menjaga ketahanan sistem perbankan. Sebab, kehancuran sektor inilah yang sebenarnya dapat memicu krisis ekonomi.

Kondisi perbankan juga sangat menentukan pertumbuhan ekonomi. Investasi swasta dan konsumsi rumah tangga, yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi, amat mengandalkan kredit sebagai sumber pembiayaan.

Erwin Aksa Mahmud mengatakan, yang menjadi prioritas saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat tidak turun agar ekonomi tetap tumbuh. Caranya, memberikan insentif kepada sektor riil dan menyetop kenaikan suku bunga.

Batal buka BEI

Jumat kemarin, pemerintah membatalkan rencana pembukaan kembali perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dilakukan karena otoritas bursa ingin melindungi emiten. Emiten perlu dilindungi dari kemungkinan keterpurukan nilai harga saham akibat sentimen negatif pasar terhadap kondisi keuangan global yang sedang krisis.

”Kami tidak ingin perusahaan Indonesia yang listed (terdaftar di BEI) menghadapi imbas yang tidak perlu, hanya karena masalah sistemik dari krisis keuangan global. Jadi, yang kami cari adalah waktu yang tepat (untuk membuka kembali bursa),” kata Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani Indrawati.

Penyesatan

Sementara itu, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengakui adanya penyesatan informasi atas perdagangan sejumlah saham di BEI. Penyesatan informasi tersebut telah mengakibatkan harga saham sejumlah emiten jatuh di posisi yang cukup rendah.

”Memang ada pihak-pihak yang kami curigai sengaja memberikan informasi yang salah supaya harga saham jatuh, lantas nanti ada yang mau ambil. Saya tak mau bilang siapa karena tidak etis,” kata Ahmad Fuad Rahmany, Ketua Bapepam-LK, sambil menambahkan, pihak yang menyesatkan informasi di pasar modal itu ada yang berasal dari kalangan investor dan ada dari perusahaan sekuritas atau broker.

Menurut dia, Bapepam-LK akan memeriksa investor dan broker yang diduga telah melanggar peraturan pasar modal itu setelah situasi mereda

Rupiah Melemah, Sri Mulyani Wanita No 23 Paling Berpengaruh Didunia Hanya Bisa Panik dan Bengong

Pemerintah tampaknya mulai panik dengan dampak krisis ekonomi AS. Salah satu langkah pemerintah mengurangi krisis kepercayaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang ditutup dua hari terakhir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki dana besar untuk melakukan pembelian kembali (buy back) saham mereka di BEI.

Instruksi SBY itu disampaikan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil usai rapat kabinet terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Kamis dinihari. “Instruksi ini berlaku bagi BUMN yang memiliki dana besar,” papar Sofyan.

Ratas ini dilakukan mendadak dan berlangsung seusai SBY menonton Film Laskar Pelangi di auditorium I Blitz Megaplex Jakarta, Rabu malam. Ratas ini yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dilaksanakan karena BEI pada Rabu siang, menghentikan sementara perdagangan saham (suspensi) di BEI.

Sofyan yang juga Menteri Keuangan ad interim menyebutkan BUMN yang diminta melakukan “buy back” antara lain PT Semen Gresik, PT Bukit Asam, PT Timah, PT Aneka Tambang, dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Telkom sendiri sudah menjalankan program ini.

Ia menjelaskan dalam pelaksanaan “buy back”, Menneg BUMN akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk melonggarkan peraturan pengajuan izin “buy back” yang saat ini berlaku dari 30 hari menjadi tujuh hari.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan BEI akan dibuka Jumat (10/10). Terkait dengan dibukanya BEI akan diambil langkah-langkah untuk menenangkan pasar.

Kamis (9/10) siang, SBY juga memanggil Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan BPK. Diperoleh keterangan rapat yang dianggap mendadak itu membicarakan antisipasi menghadapi krisis yang mulai melanda Indonesia. Usai rapat Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan, agar aparatur negara dapat memberi kontribusi dalam meredam dampak krisis keuangan di AS terhadap Indonesia.

BANYAK DIBURU
Menguatnya nilai tukar AS membuat banyak orang memburu mata uang Negara Paman Sam. “Dari pagi orang yang silih berganti,” ungkap Kanti dari money changer Ayumas Gunung Agung (AGA), Kamis (9/10).

Namun, ia menambahkan jumlah dolar AS yang dibeli tidak begitu besar, sesuai dengan kebutuhannya. Sampai pukul 17:30 WIB, kurs jual dolar AS di AGA Rp 9.680 dan beli Rp9.620/dolar AS.

Mendapat laporan tentang krisis ekonomi yang melanda tanah air dari Deputi Senior Gubernur BI Miranda Goeltom, Ketua DPR Agung Laksono lari ke Istana menemui presiden. Miranda Goeltom bersama petinggi Gubernur BI yang masih berada di ruang rapat Ketua DPR pun ditinggalkan begitu saja. Dalam pertemuan itu Agung hanya ditemani Wakil Ketua Panitia Anggaran Suharso Monoarfa dari FPPP DPR. Tapi pertemuan masih terus dilanjutkan meski Agung sudah pergi.

Agung yang dihadang wartawan tidak seperti biasanya dalam menjawab pertanyaan wartawan. Dia hanya menjawab singkat bahwa para petinggi BI itu hanya melaporkan kondisi ekonomi dan perlu segera diambil langkah nyata.

PEDAGANG PUSING
Krisis ekonomi global, meski belum berdampak langsung pada konsumen barang elektronik namun sudah membuat puyeng pedagang di pusat pertokoan Glodok, Tamansari. Beribu-ribu pedagang dihantui rasa was-was karena kurs dolar AS terus membubung. “Distributor maupun importir yang berhubungan langsung dengan produsen di luar negeri dalam bisnisnya sudah menggunakan hitung-hitungan angka dolar sekarang,” ujar Hendrik, pedagang elektronik di ruko Glodok Plaza, Kamis (9/10).

Diungkapkan sejumlah pedagang di sini, bahwa saat ini harga sebagian besar jenis elektronik memang masih stabil. Cuma ada beberapa merek dari Amerika Serikat yang naik sampai 10 persen. “Namun sebatas mana kami bisa menjaga harga yang stabil, sedangkan untuk mengisi stok baru harganya sudah mulai naik?” timpal Ayung, pedagang lainnya.

Hal senada diungkapkan pedagang di kawasan Harco Glodok yang memperkirakan harga elektronik dalam waktu dekat akan melonjak. “Tampaknya kenaikan harga tak mungkin dihindari. Tapi masalahnya, saat sekarang saja transaksi sepi, apalagi kalau harga pada naik,” ujar Wijaya dari toko Jayatronik

DIRJEN BC AWASI IMPOR
Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi memerintahkan seluruh kepala kantor wilayah (Kakanwil) se-Indonesia untuk mengawasi kemungkinan maraknya barang impor barang ilegal atau selundupan menyusul krisis ekonomi Amerika yang masih berlangsung saat ini.

Menurut Anwar, produk barang impor asal China saat ini yang paling banyak diawasi, sebab produksi negara tirai bambu tersebut bakalan tidak masuk ke Amerika sebelum krisis teratasi.

“Saya sudah minta khususnya di bandara dan pelabuhan besar, agar petugas lebih memperketat pemeriksaan dokumen dan fisik,” jelas Anwar.

Taksi Bermasalah Akan Dikenai Sanksi dan Dibawa Kepengadilan

Sebanyak 37 taksi terjaring razia argometer yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banten di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Kamis (9/10). Semua taksi yang terjaring razia berasal dari pangkalan di Jakarta.

Menurut Wakil Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta Supeno, operasi itu untuk memeriksa kelayakan argometer pada taksi. Argometer yang dimodifikasi menyebabkan pertambahan tarif taksi yang tidak sesuai aturan.

”Selama ini pemerintah sering mendengar keluhan warga soal taksi dengan argometer kuda. Tarif pada argometer bertambah secara cepat dan tidak sesuai dengan jarak yang sudah ditempuh sehingga penumpang dirugikan,” kata Supeno.

Tim razia menemukan 25 taksi yang segel argometernya kedaluwarsa. Segel argometer seharusnya diperbarui setiap tahun dan ditera ulang.

Sementara itu, segel argometer pada 12 taksi lain rusak. Kerusakan segel semacam itu dapat disebabkan beberapa faktor, termasuk kerusakan yang disengaja untuk mempercepat pertambahan tarif pada argometer.

Supeno mengatakan, ke-37 taksi itu tidak boleh beroperasi karena melanggar Pasal 25 Undang-Undang Metrologi No 2/2001. Sanksi atas pelanggaran segel argometer itu denda Rp 1 juta atau kurungan satu tahun.

”Kami akan memanggil para pengusaha taksi itu dan membawa mereka ke pengadilan. Prosesnya dapat memakan waktu enam bulan. Para sopir taksi yang terkena razia tak akan dikenai sanksi apa pun karena mereka hanya mengendarai,” kata Supeno

Jembatan Suramadu Surabaya Madura Hampir Selesai

Total penyelesaian pembangunan proyek Jembatan Suramadu, Jawa Timur, hingga akhir September 2008 telah mencapai 87,22 persen. Pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia sepanjang 5,4 kilometer tersebut masih terkendala pencairan dana segar dan persoalan pembebasan lahan.

”Pembangunan bentang tengah terhambat karena terjadi keterlambatan pencairan dana. Kekurangan dana akhirnya menyebabkan pembangunan approach bridge (jembatan pendekat) sisi Surabaya sepanjang 672 meter oleh pihak Consortium of Indonesian Contractors (CIC) juga melambat,” kata Kepala Satuan Kerja Sementara Pembinaan Teknik Pembangunan Jembatan Suramadu, Yudha Handita, Kamis (9/10).

Menurut Yudha, keterlambatan disebabkan belum cairnya dana pinjaman tambahan dari Bank Exim China.

”Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersedia menalangi dana sementara melalui Bank Jatim sebesar Rp 50 miliar agar pembangunan kembali berjalan. Kami akan terus melihat detail pembangunan, khususnya persiapan pembangunan pada saat musim hujan tiba yang dikhawatirkan mengganggu proyek,” kata Yudha.

Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jembatan Suramadu Bentang Tengah, Atyanto Busono, mengungkapkan, secara teknis pembangunan bentang tengah Jembatan Suramadu hingga akhir September lalu telah mencapai 81,01 persen.

Rincian realisasi pembangunan bentang tengah adalah 76,66 persen untuk pembangunan jembatan pendekat sisi Surabaya, 83,97 persen pada jembatan utama, dan 76,61 persen untuk jembatan pendekat sisi Madura.

Di bagian jembatan pendekat saat ini sedang dipasang balok beton penopang (concrete box girder) dan di bagian jembatan utama dipasang balok baja penopang (steel box girder). Dari total panjang jembatan utama 818 meter, saat ini telah terpasang balok baja penopang sepanjang 556 meter.

Atyanto menargetkan pemasangan balok baja penopang selesai sekitar Januari 2009, sedangkan balok beton penopang selesai dipasang Februari 2009. ”Pembangunan jembatan pendekat sisi Madura akan selesai sekitar bulan Februari dan sisi Surabaya bulan Maret,” katanya menambahkan.

Pinjaman terlambat

Sebagaimana penjelasan Yudha, menurut Atyanto, terhambatnya pembangunan bentang tengah Suramadu disebabkan terlambatnya pencairan dana pinjaman tambahan dari Bank Exim China.

”Rencananya penandatangan pencairan dana pada pertengahan September 2008, tetapi mundur hingga pertengahan Oktober 2008,” kata Atyanto.

Menurut Atyanto, pihak Bank Exim China pada akhir September lalu datang ke proyek untuk mengamati langsung dan mendata kelengkapan surat. Karena itu, pertengahan Oktober mendatang pencairan dana diharapkan benar-benar terlaksana.

Persoalan pembebasan lahan baik di sisi Surabaya maupun Madura juga menjadi permasalahan pokok.

Pimpinan Proyek Pembebasan Lahan Tanah Sisi Surabaya, Tutuk Suryojatmiko, mengatakan, hingga awal September lalu, realisasi pembebasan tanah di Surabaya telah mencapai 99,57 persen dengan jumlah tanah yang belum terbebaskan 637 meter persegi.

Adapun kemacetan pembebasan lahan terbesar terjadi di sisi Madura sejak 2005 karena masyarakat minta ganti rugi lebih besar dari penawaran pemerintah Rp 35.000 per meter persegi.

Di sisi Surabaya, jalan pendekat yang harus dibebaskan sepanjang 4,35 kilometer dan di sisi Madura sepanjang 11,50 kilometer.

Gubuk Liar Yang Dibangun Tanpa Izin dan Melanggar Hukum Serta Hak Rakyat Untuk Menikmati Ruang Terbuka Ditaman BMW Dirobohkan Pemerintah

Sekitar 200 gubuk liar di Taman Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa atau BMW, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kembali dirobohkan secara paksa dan puing-puing bangunan itu dibakar petugas tramtib, Rabu (8/10) pagi. Warga berteriak, menangis dan berusaha melawan sehingga dua orang terluka.

Warga yang terluka adalah Iwan (38) dan Haryadi (40). Iwan menderita luka memar di bahu kanan. Haryadi luka memar di kaki kiri. ”Kami digebuk ramai- ramai oleh belasan petugas,” kata Haryadi.

”Kalian itu pengecut, beraninya hanya sama warga miskin yang tidak berdaya,” seru sejumlah perempuan korban penggusuran, termasuk Ny Salmah (36), kepada para petugas tramtib yang mengeroyok dua warga tersebut.

Penggusuran yang melibatkan 800 petugas Tramtib Pemkot Jakarta Utara dimulai pukul 08.00. Saat itu petugas mulai merobohkan dan membakar gubuk liar.

Buka pakaian

Berbagai upaya dilakukan warga untuk menghalangi petugas. Ada yang hanya berdiam diri, tetapi ada juga yang menangis, menjerit, dan berteriak. Bahkan sekelompok ibu mencopot bajunya hingga telanjang. Sekelompok pria dewasa terlibat aksi dorong dengan petugas sehingga terjadi bentrokan.

Penggusuran ini adalah yang kedua setelah penggusuran pertama pada 24 Agustus 2008. Saat itu 4.000 orang kehilangan rumah dan tempat usaha setelah 5.000 petugas gabungan membongkar paksa 1.126 bangunan di taman tersebut. Belasan korban penggusuran terluka.

Belakangan ada sebagian warga tetap bertahan dengan membangun gubuk seadanya. Ada yang membangun di antara serakan puing bangunan, tetapi ada juga yang mendirikan gubuk di tepi rel kereta api Ancol-Tanjung Priok.

Hingga tiba penggusuran kedua, Rabu kemarin, ada sekitar 200 keluarga yang masih bertahan. ”Setelah penggusuran ini kami tidak tahu tinggal di mana lagi,” kata Ny Ani (38), korban penggusuran sambil menangis.

Korban penggusuran bingung harus pindah ke mana. Sementara ini mereka bertahan di sisi rel kereta api ruas Ancol-Tanjung Priok. Warga juga menyesalkan tindakan petugas karena tidak menyediakan angkutan gratis bagi warga yang hendak pindah. ”Juga tidak ada tawaran pindah ke rumah susun,” kata Ani.

Kepala Suku Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (Tramtib Linmas) Jakarta Utara Sulistyarto menjelaskan, pihaknya tidak melakukan penggusuran. Petugasnya hanya ingin membersihkan kembali taman dari hunian liar itu.

”Taman BMW adalah aset Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Utara hanya menjaga dan mengamankannya,” kata Sulistyarto menjelaskan.

Kawasan Taman BMW termasuk dalam Waduk Papanggo seluas total 66,5 hektar. Lahan taman yang diokupasi warga seluas 26,5 hektar. Lahan mulai diokupasi sejak pertengahan tahun 1998, tetapi semakin padat oleh pendatang pada tahun 2007 setelah ada penggusuran hunian liar di sepanjang kolong tol Tanjung Priok hingga Jembatan Tiga.

Menurut Kepala Bagian Administrasi Sarana Perkotaan Pemkot Jakarta Utara Heru B Hartono, Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Utara akan segera menguruk lahan sebagai tahap awal pembangunan stadion olahraga bertaraf internasional.

Pengerukan diperkirakan selesai akhir Oktober ini. Pada awal November, lahan akan diberi pagar tembok untuk mencegah kembali berdirinya hunian liar. Anggaran pemagaran lahan di Taman BMW itu diperkirakan mencapai Rp 5 miliar.

Laba Jamsostek Turun Akibat Terpengaruh Krisis Ekonomi dan Keuangan Global

Manajemen badan usaha milik negara yang mengelola dana pekerja, PT Jamsostek (Persero), memilih menunggu sampai akhir pekan sebelum mengambil langkah penting terkait investasi saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kebijakan itu diambil seiring dilakukannya penghentian sementara transaksi di BEI, Rabu (8/10).

”Kami masih harus melihat apa yang terjadi, paling tidak sampai akhir minggu ini. Potensi kerugian ada, tetapi kami mengharapkan ada rebound sampai akhir tahun,” kata Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga, didampingi Direktur Operasional dan Pelayanan Jamsostek Ahmad Ansyori di Jakarta.

Dijelaskan, perseroan bakal merevisi target laba 2008 dari Rp 1,1 triliun menjadi Rp 1 triliun. Nilai itu diperkirakan akan merosot lagi karena kondisi pasar saham belum stabil hingga 2009.

Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Yanuar Rizky meminta Jamsostek lebih transparan dalam menginvestasikan dana pekerja.

Rizky mengingatkan agar Jamsostek tidak terjebak dalam permainan pialang saham. Jika ini terjadi, akan sangat merugikan pekerja sebagai pemilik dana.

”Jamsostek harus membuka posisi perdagangan sahamnya sehingga kinerja investasinya menjadi lebih transparan. Manajemen Jamsostek harus amanah mengelola dana pekerja, jangan sampai terperosok pada konspirasi yang merugikan uang buruh,” papar Yanuar.

PT Jamsostek mengelola dana senilai Rp 61 triliun. Dalam rencana kerja tahun 2008, perseroan mengalokasikan Rp 13,7 triliun untuk investasi berbentuk pembelian saham dan telah direalisasikan Rp 10,9 triliun sampai Juni 2008.

Selama semester I-2008, beban investasi mencapai Rp 499,3 miliar, termasuk kerugian senilai Rp 434,3 miliar akibat gejolak pasar saham.

Sebanyak 28 juta pekerja terdaftar sebagai peserta Jamsostek. Namun, hanya delapan juta orang di antaranya yang aktif membayar iuran.

Menurut Hotbonar, tim investasi Jamsostek memantau perkembangan pasar saham. Selama otoritas pasar modal menghentikan sementara transaksi saham, Jamsostek akan mengalihkan dananya ke obligasi dan deposito.

Saat ini, kata Hotbonar Sinaga, kedua jenis investasi itu adalah yang teraman dengan tingkat suku bunga relatif menarik. ”Tetapi, kami tidak mau jadi pemicu perang suku bunga perbankan dalam menempatkan dana,” tuturnya

Proyek Perumahan Untuk Rakyat Kecil Dipastikan Tersendat Akibat Krisis Ekonomi Global

Sebagian proyek pembangunan rumah untuk masyarakat menengah ke bawah diprediksi tersendat, menyusul kenaikan suku bunga Bank Indonesia menjadi 9,5 persen. Sebagian pengembang memilih menunda pembangunan proyek baru untuk mengamankan likuiditasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) Jawa Barat Hari Raharta Sudrajad mengemukakan hal itu seusai rapat REI di Jakarta, Rabu (8/10).

”Kenaikan suku bunga kredit akan berimbas pada terganggunya daya beli konsumen properti. Oleh karena itu, sebagian pengembang kini cenderung menunda investasi baru guna menjaga likuiditas,” kata Hari, yang juga Direktur Utama PT Margahayu Land.

Dicontohkan, PT Margahayu Land memutuskan menunda pembangunan proyek rumah susun sederhana milik (rusunami) di Jawa Barat. Proyek ini semula dijadwalkan akan dimulai awal tahun 2009.

Kenaikan suku bunga kredit, kata Hari, akan menghambat likuiditas pengembang, khususnya yang mengandalkan modal dari pinjaman perbankan.

Pasar properti yang paling terkena dampak dari krisis global, menurut Hari, adalah perumahan skala menengah. Pasar properti untuk skala menengah sangat rentan dengan fluktuasi suku bunga kredit.

Berkurangnya suplai perumahan baru untuk segmen menengah ke bawah sebenarnya ironis karena pertumbuhan proyek properti di Indonesia beberapa tahun terakhir cenderung meningkat, yaitu 20-30 persen per tahun.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Fuad Zakaria, keberlangsungan proyek rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan bawah bergantung pada alokasi APBN untuk subsidi perumahan.

Tahun 2008, pemerintah menargetkan pembangunan rumah sederhana sehat (RSH) sebanyak 249.000 unit.

Tren penyerapan rumah bersubsidi meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2005, penyerapan mencapai 60.000 RSH, tahun 2006 terserap 75.000 unit RSH, dan pada tahun 2007 sebanyak 100.000 unit RSH

Industri Kecil Menengah Harus Menghapai Krisis Ekonomi Sendirian Tanpa Bisa Berharap Pada Pemerintah Yang Sibuk Memikirkan Perusahaan Besar

Tanpa disuruh, industri kecil dan menengah atau IKM yang dipandang tahan uji akan mencari berbagai cara untuk bertahan di tengah badai kesulitan ekonomi. Walaupun krisis ekonomi global saat ini dipandang berbeda dengan krisis tahun 1998, pelaku IKM wajib menyiasatinya sejak dini.

Pakar Manajemen Universitas Indonesia, Rhenald Kasali, Rabu (8/10) di Jakarta, mengatakan, ”Cepat atau lambat dampak krisis ekonomi akan dirasakan oleh IKM. Apalagi, Bank Indonesia baru saja menaikkan BI Rate menjadi 9,5 persen,” ujar Rhenald.

Siasat atau strategi proaktif IKM sangat diperlukan. Paling tidak, ada tiga strategi IKM untuk bisa bertahan menghadapi gempuran krisis ini.

Pertama, IKM perlu memikirkan untuk mencari substitusi pengganti bahan baku agar dapat memperoleh harga yang lebih terjangkau. Namun, kualitas tetap harus dijaga agar nilai tambah produk tidak merosot.

Kedua adalah efisiensi. Strategi ini diingatkan lagi agar pengusaha mengevaluasi manajemen keuangan guna mengetahui pos-pos biaya operasional perusahaan yang bisa ditekan.

Strategi ketiga terkait dengan pemasaran. IKM harus mulai mengurangi ketergantungan pada pembelian dalam jumlah besar. ”Lebih baik IKM bermain di pasar ritel atau eceran yang lebih memiliki kepastian dalam pembayarannya,” kata Rhenald.

Revisi syarat perdagangan

Direktur Jenderal IKM Depperin Fauzi Azis mengatakan, syarat perdagangan (trading term) perlu direvisi agar terjadi hubungan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Di lain sisi, IKM juga perlu melakukan pengendalian produktivitas supaya terjadi efisiensi usaha. Daya beli juga menjadi faktor yang mesti dijadikan pertimbangan.

Ekonom Faisal Basri mengatakan, pemerintah harus segera mengimplementasikan berbagai kebijakan fiskal yang dibutuhkan masyarakat agar perekonomian riil tetap bergerak. Pemerintah harus mendorong industri hilir yang sangat berperan menciptakan nilai tambah.

Saat ini, ekspor bahan mentah sudah tidak menarik lagi. Pemerintah harus mengantisipasinya dengan terus mendorong pertumbuhan industri hilir.

”Kita tidak bisa lagi bertahan di sektor ekstraksi (penghasil bahan mentah). Segera dorong industri hilir pengolahan bahan mentah agar tercipta nilai tambah dengan efisiensi tinggi yang bisa merebut pangsa negara lain di pasar internasional,” papar Faisal.

Menurut Direktur Utama PT Anugerah Langkat Makmur Musa Rajekshah, produsen minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan petani kelapa sawit semakin kelimpungan dengan mahalnya harga pupuk saat harga tandan buah segar yang anjlok. Pemerintah harus segera menyusun rencana aksi untuk menurunkan harga pupuk

Krisis Ekonomi Global Merupakan Uji Coba Kekuatan Fundamental Ekonomi Indonesia

Turbulensi pasar keuangan global kian menjadi-jadi pascabangkrutnya perusahaan investasi raksasa Lehman Brothers pada 15 September 2008. Tak satu negara pun yang terbebas dari amukan bencana finansial ini. Pasar keuangan Indonesia juga karut-marut dihantam sentimen negatif. Seberapa kuat sebenarnya fundamental ekonomi domestik menghadapi situasi ini?

Sejak bangkrutnya Lehman Brothers, laju kejatuhan indeks dan kurs makin kencang. Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia tercatat telah meluncur lebih dari 330 poin. Ini berarti dalam rentang tiga minggu indeks telah jatuh sekitar 18,5 persen. Otoritas bursa pun akhirnya menyuspensi perdagangan saham pada Rabu (8/10).

Dalam kurun waktu yang sama, nilai tukar rupiah terdepresiasi sekitar 1,6 persen. Dalam perdagangan kemarin, kurs rupiah ditutup di level Rp 9.593 per dollar AS.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom Rabu (8/10) di Jakarta menjelaskan, gejolak pasar keuangan dan pasar modal domestik tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena masih sejalan dengan pergerakan pasar global.

Kecuali indeks saham, berbagai indikator moneter, perbankan, dan makroekonomi Indonesia, menurut Miranda, menunjukkan ketahanan relatif lebih baik dibandingkan negara lain.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, misalnya, sejak awal tahun hingga kini hanya terdepresiasi 2 persen. ”Bandingkan dengan negara-negara lain yang mengalami depresiasi 4-7 persen akibat krisis keuangan global,” katanya.

Inflasi Indonesia juga relatif lebih baik karena hanya melonjak dua kali lipat dibandingkan 2007. Negara-negara lain umumnya melonjak 3-4 kali dari tahun sebelumnya. Namun, dilihat dari levelnya, inflasi Indonesia tergolong tinggi, per September 2008 mencapai 12,14 persen.

Pertumbuhan ekonomi domestik, kata Miranda, juga tetap kuat di tengah pelambatan perekonomian global.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman Hadad mengatakan, kondisi perbankan, yang menjadi jantung perekonomian, juga memiliki fundamental yang kuat. Itu tecermin dari berbagai faktor, seperti rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL), likuiditas, dan permodalan. NPL neto (setelah dikurangi provisi) hanya 1,42 persen, jauh di bawah batas maksimum, 5 persen.

Likuiditas juga masih memadai, tecermin dari rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (loan to deposits ratio/LDR) yang masih di bawah 80 persen. Ketatnya likuiditas yang terjadi belakangan ini bukan disebabkan oleh kelangkaan likuiditas yang ada di industri, tetapi lebih karena faktor psikologis dan kepemilikan likuiditas yang tidak merata antarbank.

Banyak bank yang sebenarnya likuiditasnya berlebih enggan meminjamkan ke bank lain karena khawatir sulit mendapatkan likuiditas pada masa mendatang.

Permodalan perbankan domestik, kata Muliaman, juga cukup kuat. Ini tecermin dari rasio kecukupan modal yang sebesar 17 persen, jauh di atas angka minimum 8 persen.

Fundamental yang kuat tersebut akan membuat perbankan tetap optimal melakukan fungsi intermediasi untuk mendorong perekonomian.

Kendati fundamental perekonomian cukup kuat, BI tetap mewaspadai gejolak yang terjadi saat ini dan tetap fokus menjaga nilai rupiah yang tecermin dari inflasi dan nilai tukar.

Atas dasar itulah, kata Miranda, dalam rapat Dewan Gubernur BI dua hari lalu, suku bunga acuan (BI Rate) dinaikkan 25 basis poin menjadi 9,5 persen.

”Ini untuk memberikan sinyal dan arah kepada para pelaku pasar,” kata Miranda.

Untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan 2009, BI ingin memastikan bahwa inflasi tahun 2009 terkendali di kisaran 6,5-7,5 persen. Atas dasar itu, BI Rate disesuaikan menjadi 9,5 persen agar suku bunga riil tetap terjaga di kisaran 2-2,5 persen. Inflasi tinggi amat berbahaya, dapat menurunkan nilai aset yang dimiliki masyarakat golongan bawah.

Dalam jangka pendek, kenaikan BI Rate juga untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang tinggi dari para pelaku pasar. Ekspektasi inflasi yang tinggi telah membuat nilai tukar terpelanting melewati batas psikologis Rp 9.500 per dollar AS.

Menurut Miranda, BI akan menjaga nilai tukar rupiah tidak berfluktuasi secara tajam. Pelemahan rupiah yang tajam sangat merugikan perekonomian karena inflasi yang berasal dari barang impor akan meningkat.

Selain itu, eksportir dan importir juga diliputi ketidakpastian sehingga cenderung wait and see.

Pengamat ekonomi Dradjad Wibowo mengatakan otoritas moneter dan otoritas fiskal harus melakukan upaya lain untuk meredam dampak krisis finansial global.

Menurut dia, kenaikan BI Rate bersifat kontraproduktif karena memicu risiko kredit macet di sektor pertambangan, perkebunan, dan properti.

Sektor riil

Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait mengatakan, otoritas fiskal seharusnya memanfaatkan situasi saat ini dengan memperkuat perekonomian domestik. Caranya, antara lain, dengan memberi insentif pada industri lokal, seperti tekstil.

”Sebetulnya inilah momen yang tepat untuk memperkuat dan mempercepat implementasi kebijakan dengan berbagai insentif untuk sektor mikro,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Teknologi, dan Kelautan Rachmat Gobel.

Menurut Rachmat, peluang tetap terbuka dari sejumlah keunggulan yang kini ada dalam perekonomian Indonesia, seperti pasar dalam negeri yang besar, peluang investasi yang masih terbuka luas, dan sejumlah produk unggulan di pasar ekspor.

Untuk itu, menurut Rachmat, selain melalui sosialisasi langkah ini harus diikuti upaya menerapkan SNI secara lebih tegas dan luas, termasuk membendung masuknya barang ilegal.

”Berdasarkan sejumlah survei, termasuk Bank Dunia, Indonesia mempunyai peluang yang lebih baik dibandingkan sejumlah negara pesaing asalkan iklim investasi segera dibenahi,” katanya.

Untuk sektor ekspor, meski permintaan di pasar tradisional, yaitu AS, Jepang, dan Eropa, turun, peluang yang cukup besar tetap terbuka, terutama ke negara-negara Asia seperti China, India, kawasan Timur Tengah, dan Rusia.

Mengubah Sampah Rumah Tangga Menjadi Emas

Sampah akan tetap menjadi sampah jika tidak didaur ulang menjadi sesuatu yang baru. Pemerintah Kota Taipei telah berhasil mengurangi jumlah sampah dengan membuat sejumlah peraturan, mulai dari hulu hingga hilir, sehingga persoalan sampah tidak lagi menjadi momok bagi pemerintah dan masyarakat.

Selain mendorong industri untuk memproduksi kemasan yang bisa didaur ulang dan sistem pengambilan sampah yang efektif di masyarakat, Pemerintah Kota Taipei juga telah menemukan jalan keluar untuk mendaur ulang sampah.

Target mereka pada 2010 adalah zero landfill activity. Mereka ingin tidak ada sampah yang harus dibakar di insinerator karena akan membuat pencemaran udara. Caranya adalah dengan memisahkan sampah.

Sampah dapur yang jumlahnya 30-40 persen dari sampah yang dihasilkan masyarakat dipisahkan untuk menjadi makanan babi dan pupuk untuk pertanian. Makanan yang telah dimasak dipisahkan dengan makanan yang belum dimasak. Makanan yang telah dimasak akan dimasak ulang sebanyak dua kali dengan temperatur tinggi, lalu dijadikan makanan babi.

Adapun makanan yang belum dimasak, termasuk tulang, akan dihancurkan dan dicampur dengan bubuk kayu lalu difermentasi. Setelah 9-10 hari, makanan ini akan menjadi pupuk organik yang sangat baik untuk pertanian.

Untuk sampah plastik, akan diubah menjadi bahan isian untuk bantal, boneka, kasur, dan mantel. Gabus dan plastik tebal dijadikan rak baju, pot bunga, dan material bangunan. Sedangkan botol kaca dan beling dihancurkan menjadi bahan untuk batu bata, aspal, kursi, dan meja.

Kertas bekas akan diolah menjadi kertas baru. Satu ton kertas bekas bisa menghasilkan 800 kilogram kertas baru. Jika membuat kertas baru dari batang pohon, diperlukan 20 batang pohon berusia 20-40 tahun. Sungguh pengorbanan yang luar biasa bagi generasi masa datang.

Kebijakan khusus

Terhadap barang-barang elektronik, sepeda bekas, dan furniture rusak, Pemerintah Kota Taipei mempunyai kebijakan khusus. Semua barang ini dikumpulkan di satu tempat, lalu diperbaiki oleh tukang-tukang yang sangat terampil. Barang yang sudah diperbaiki dan dicat ulang lalu dijual lagi di tempat pelelangan dengan harga yang murah. Cara seperti ini sangat membantu masyarakat kalangan bawah karena mereka bisa mendapatkan barang yang baik dengan harga terjangkau.

Dari tempat pembakaran insinerator, debu dan endapan pembakaran juga masih menjadi persoalan. Semula sisa pembakaran ini hanya dikubur. Namun, lama-kelamaan sisa pembakaran ini makin lama makin banyak. Lahan yang disiapkan untuk mengubur sisa pembakaran tidak lagi mencukupi.

Akhirnya pada tahun 2005 Pemerintah Kota Taipei memutuskan memakai sisa pembakaran ini sebagai penutup galian infrastruktur kota dan juga urukan lahan pembangunan. Bahkan, saat ini pemerintah kota sedang membuat penelitian intensif untuk mengubah sisa pembakaran menjadi semen.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kota-kota lain bisa mencontoh Pemerintah Kota Taipei mengubah sampah menjadi emas. Dengan demikian, tidak akan ada lagi tumpukan sampah yang menggunung sehingga membuat pemulung-pemulung tewas karena tertimpa sampah seperti terjadi di Bandung, Jawa barat, beberapa waktu lalu.

Bersiap-siaplah Karena Harga Elpiji Naik Lagi

Kenaikan elpiji kembali terjadi Selasa atau sehari menjelang Lebaran. Saat ini, harga elpiji naik menjadi Rp 78.000-Rp 83.000 per tabung. Sementara itu, harga daging ayam di Pondok Aren dan Ciledug hari Kamis (2/10) mencapai Rp 35.000 per kilogram.

Di tingkat pengecer, harga bahan bakar gas terutama tabung isi 12 kilogram di Jakarta dan Tangerang naik kembali setelah pada awal September lalu sudah naik dari Rp 72.000-Rp 75.000 per tabung menjadi Rp 77.000 sampai Rp 82.000.

”Barangnya ada, tetapi peminatnya banyak,” kata Alin (47), pengecer elpiji di Kelurahan Gagak, Ciledug, Kota Tangerang. Alin mengatakan, dia terpaksa menaikkan lagi harga jual karena agen elpiji di Tanah Abang, Jakarta Pusat, telah menaikkan harga Rp 500 per tabung.

”Alasan kenaikan harga ini untuk tambahan biaya transportasi,” kata Alin yang telah menaikkan harga elpiji dari Rp 77.000 per tabung menjadi Rp 78.000 per tabung.

Kenaikan harga elpiji juga diakui Hera (31), pengecer elpiji di Kelurahan Kwitang, Jakarta Pusat. ”Saya sebenarnya malu kepada pembeli karena dalam sebulan ini harga elpiji naik dua kali,” kata Hera yang menaikkan harga elpiji dari Rp 80.000 menjadi Rp 82.000 per tabung.

Sementara itu, di Pondok Kacang, Tangerang, harga elpiji tabung isi 12 kilogram naik dari Rp 82.000 per tabung menjadi Rp 83.000 per tabung.

”Saya enggak tahu sampai kapan gas akan naik terus. Kalau naik terus, kami enggak tahu mau masak pakai apalagi, minyak tanah enggak ada lagi,” kata Ny Novi (29), warga Pondok Kacang.

Daging ayam

Kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam dan sejumlah jenis sayuran di pasar tradisional. Harga daging ayam di Pasar Lembang, Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, dan Pasar Ciledug, Kota Tangerang, Kamis kemarin mencapai Rp 35.000 per kilogram. Harga itu naik Rp 5.000 dari harga pada satu hari menjelang Lebaran.

Sejumlah jenis sayuran juga naik lagi seperti tomat yang sebelumnya Rp 7.000-Rp 10.000 per kilogram, naik menjadi Rp 8.000-Rp 11.000 per kilogram. Demikian pula cabai rawit merah, naik Rp 3.000 dari Rp 7.000 menjadi Rp 10.000 per kilogram.

Menghilang

Sehari menjelang Lebaran, warga Jakarta dan Tangerang juga kesulitan memperoleh air kemasan dalam galon. Sejumlah warung dan toko tidak lagi menyediakan produk tersebut.

Namun, di beberapa warung dan toko yang memiliki stok sangat terbatas, produk itu dijual seharga Rp 12.000-Rp 14.000 per galon. Harga sebelumnya Rp 10.000 per galon.

Tingginya harga kemasan air mineral ini dikarenakan stok produk itu sangat terbatas. ”Tiga hari lalu saya menyetok barang rata-rata 100 galon per hari. Tetapi, hari ini tinggal empat galon yang terisi,” kata Lina (27), pemilik warung di Ciledug, Kota Tangerang.

Pembatasan Industri Seks Tetapi Tidak Menyentuh Industri Korupsi Yang Terus Tumbuh

Mendesaknya pengesahan Rancangan Undang-Undang Pornografi adalah untuk segera membatasi semakin bebas dan maraknya industri seks yang nyaris tidak terkontrol. Karena itu, jika tidak dapat ditempuh dengan musyawarah, voting merupakan langkah penyelesaian untuk mengakhiri pro-kontra.

Ketua Panitia Khusus RUU Pornografi Balkan Kaplale di Jakarta, Jumat (19/9), mengatakan, pansus sudah melakukan studi banding ke Amerika Serikat dan Turki sebagai negara yang dianggap bebas dan sekuler. Di kedua negara tersebut, pornografi diawasi secara ketat oleh beberapa lembaga negara setingkat departemen.

Penjualan produk pornografi dibatasi di tempat-tempat tertentu dan hanya boleh dikonsumsi oleh mereka yang berumur minimal 17 tahun. Sanksi berat pun diberikan bagi mereka yang melanggar ketentuan pembatasan pornografi.

Di dalam negeri, pansus juga telah melakukan uji publik di tujuh provinsi dan menerima masukan dari berbagai lembaga kemasyarakatan yang pro maupun kontra. Menurut Balkan, penolakan yang terjadi di sejumlah daerah hanya dilakukan kelompok-kelompok tertentu.

Dari 10 fraksi di DPR, lanjutnya, hanya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Damai Sejahtera yang menolak. Jika memang kesepakatan dengan musyawarah tak dapat ditempuh, penyelesaiannya adalah dengan voting.

Balkan menambahkan, pengaturan pornografi di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 43/1999 tentang Pers, UU No 32/2002 tentang Penyiaran, dan UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum.

Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, juga menunggu ada perundang-undangan yang mengatur pornografi secara khusus. ”Sanksi dalam RUU ini juga lebih berat dan tegas untuk memberikan efek jera,” kata Balkan.

Mengancam

Seniman dari Bali, Sugi Lanus, bersama dengan anggota DPRD Bali dan sejumlah tokoh Bali, Jumat, menemui anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta. Rombongan yang menamakan diri Komponen Rakyat Bali itu menyampaikan penolakan mereka atas RUU Pornografi yang saat ini tengah dibahas di DPR.

Kehadiran RUU Pornografi dinilai dapat membunuh hak eksistensial warga negara. Adanya beberapa pasal pengecualian dan definisi yang multi-interpretasi dinilai menyebabkan kekayaan budaya terancam tereduksi sebagai produk pornografi.

Mereka menilai RUU Pornografi telah mengingkari janji kebangsaan dan entitas Indonesia sebagai bangsa majemuk. ”Kenyataan itu tidak dapat direduksi di bawah formalitas kesusilaan tertentu,” kata Sugi Lanus.

Anggota DPD dari Bali, Ida Ayu Agung Mas, menyatakan, RUU tidak boleh membunuh hak-hak eksistensial warga negara. Menurut dia, lebih baik pemerintah menegakkan hukum atas ketentuan yang telah ada seperti KUHP, UU No 32/2002 tentang Penyiaran, atau PP No 7/1994 tentang Lembaga Sensor Film.

Sedangkan SETARA Institute for Democracy and Peace dalam surat terbukanya menolak tegas rencana pengesahan RUU Pornografi. Alasannya, antara lain, materi muatan RUU Pornografi dibangun atas dasar pandangan yang diskriminatif terhadap perempuan karena meletakkan perempuan sebagai obyek kriminalisasi.

Jalan Tol Dengan Seribu Aroma Kopi Yang Merangsang

Sewindu lalu tempat persinggahan dan peristirahatan (rest area) di sepanjang jalan tol belumlah segenit saat ini. Bahkan, pinggir jalan tol menjelang rest area telah menjadi arena beriklan luar ruang yang strategis. Jalan tol makin semarak. Saat mudik Lebaran nanti, jangan lupa segarkan diri di tempat yang penuh fasilitas ini.

Pemudik yang akan mudik ke Banten dan Sumatera atau ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan jalan darat pasti akan melalui jalan tol Jakarta-Merak dan Jakarta-Cikampek.

Di sepanjang tol Jakarta-Merak, serta tol Jakarta-Cikampekdan sebaliknya, saat ini telah tersedia 10 lokasi rest area yang nyaman dan modern. Tempat itu seakan menenggelamkan rest area lama yang amat sederhana milik PT Jasa Marga.

Di jalan tol Jakarta-Merak mulai dari kilometer atau KM 13,5, kilometer 42, dan kilometer 67. Sementara, untuk Merak-Jakarta, juga terdapat tiga titik rest area, yaitu di KM 67, 45, dan 14. Pada di KM 19, KM 34, KM 57 dan KM 61 tampak digarap sangat serius dan dipoles semodern mungkin.

Keseriusan bisnis rest area ini tampak tercermin adanya penamaan. Tengok saja rest area di kilometer 13,5, yang dinamai Palm Square. Areal seluas 4,1 hektar ini dikelola oleh swasta, yakni PT Marga Cipta Rest Area. Palm Square terbilang baru yaitu sejak September 2007.

Di rest area ini segalanya boleh dibilang tersedia dari restoran atau kafe internasional sampai warteg dan gerai jamu.

”Wanginya kopi aduk warteg sampai kopi pencet, maupun kopi Amerika semua ada di sini,” ujar Kepala Pemasaran Zadeqh P Tambunan.

Keadaan dan fasilitas sama juga di jalan tol Jakarta-Cikampek dan sebaliknya. Keberadaan tempat istirahat yang wah itu begitu mencolok mata. Bayangkan ada tempat mirip mal di sisi jalan bebas hambatan yang para pengemudinya biasa memacu kendaraan dengan kecepatan sedang hingga tinggi. Sulit bagi mata pengendara atau penumpang mobil untuk tak menengok tempat yang pada malam hari terang benderang tersebut.

Gerai-gerai besar yang menyewa tempat di sana pun seolah berlomba mempercantik diri dan memberi fasilitas lebih guna menarik pengunjung.

Dipastikan, momen lebaran yang akan tiba bakal menjadi saat ”seru”. Fasilitas di area peristirahatan bertambah misalnya bengkel, tambah angin gratis.

Finance Manager PT Marga Cipta Rest Area Meilan B Binowo. menyebutkan, saat ini ada sekitar 20 penyewa di Palm Square, di luar SPBU. Meilan mengatakan, menjelang Lebaran nanti di rest area itu akan digelar pelayanan pemeriksaan ban dan aki gratis yang diselenggarakan oleh GT Radial.

Kondisi rest area KM 19 dan KM 57 jalan tol Jakarta-Cikampek yang sampai Jumat (19/9) dinihari masih biasa-biasa saja. Mulai H-7 sampai H+7 akan diramaikan kehadiran perusahaan mobil yang menggelar fasilitas bengkel. Tak hanya itu, sponsor lain seperti perusahaan minuman dan telepon seluler akan membuka layanan khusus bagi pelanggan.

Di luar even Lebaran pengelola Palm Square mengadakan Gimmick lainnya yang selama ini dilakukan oleh pengelola adalah memberikan kupon undian untuk setiap pengisian bensin sebanyak 20 liter. Undian itu diundi setiap bulan dengan hadiah yang bermacam-macam mulai dari telepon seluler sampai televisi 21 inchi. Peserta rutin undian itu sebagian besar pengemudi truk-truk besar yang memang menjadi pelanggan utama SPBU di Palm Square.

”Kita akan terus menggali ide-ide baru untuk menyelenggarakan berbagai acara di sini. Bahkan, rest area ini tidak sekadar jadi tempat singgah, tetapi justru menjadi tempat tujuan para pengemudi,” kata Meilan.

Areal yang hidup selama 24 jam ini punya saat-saat padat tertentu. Saat bulan puasa seperti ini, menjelang waktu berbuka tampak padat oleh pengunjung. Sementara, dini hari mulai padat sejak pukul 02.00 hingga subuh oleh truk-truk.

Kamis petang (18/9) lalu, misalnya, menjelang waktu buka puasa, tampak mobil-mobil mulai memasuki areal parkir, yang tentu saja gratis. Tak hanya mobil-mobil pribadi, namun juga truk-truk berukuran besar. Pengendara mobil sebagian besar memilih menuju pujasera atau berbagai restoran yang tersedia. Sementara, pengendara truk tampak memilih warteg sebagai tempat mengisi perut.

Berkembang pesat

”Saban hari sekitar 7.000 kendaraan keluar masuk di sini. Setiap yang singgah biasanya dibatasi maksimal singgah dua jam, supaya tidak menumpuk,” kata Meilan.

Potensi bisnis rest area ini sungguh besar. Hal ini nampak antara lain dari banyaknya mobil mampir ke sana sampai mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan tol. Maklumlah, orang datang tak hanya butuh istirahat di sana, tetapi juga mengisi bahan bakar, mencari makanan dan keperluan lain.

Direktur Operasi PT Jasa Marga Adityawarman menyatakan, banyaknya pengemudi kendaraan yang mampir ke rest area membuat perjalanan dari Cawang ke Cikampek sejauh 90 kilometer menjadi begitu lambat, enam jam !

”Kami akan coba batasi, tahun ini perjalanan harus dipercepat paling tidak menjadi empat jam,” ujar Adityawarman. Upaya mempercepat perjalanan antara lain dengan membatasi jam istirahat kendaraan di rest area maksimal dua jam saja.

Maka, jangan heran jika Anda sedang asyik bersantai di rest area sesekali terdengar seruan petugas lewat pengeras suara agar pengemudi yang sudah istirahat lebih dari dua jam segera meninggalkan tempat istirahat tersebut.

Budianto, salah seorang petugas rest area di KM 19 pada Kamis (18/9) malam tampak sibuk mengatur arus kendaraan masuk dan keluar dari tempat istirahat tersebut.

Sementara seorang rekannya sedang menunggui mobil Avanza yang parkir sendirian di tengah-tengah rest area itu. ”Enggak tahu ini mobil siapa, sudah diminta untuk dipindah eh pemiliknya tak muncul juga,” kata petugas itu. Rupanya saat buka puasa, tempat itu penuh oleh mobil yang ingin berbuka puasa, sekaligus istirahat. Bisa jadi saking kenyangnya, si pengemudi mobil itu tak mendengar saat di panggil lewat pengeras suara.

Adityawarman mengakui, bisnis rest area ini berkembang pesat. Jasa Marga membuka peluang investasi bagi swasta untuk mengelola rest area sejak 3-4 tahun lalu. ”Waktu itu kami lebih fokus membangun jalan tol ke Cipularang,” katanya.

Akan tetapi melihat cemerlangnya bisnis ini, Jasa Marga akan terjun pula ke pembukaan rest area. Menurut Direktur Operasi Jasa Marga tersebut, pihaknya kini sedang membangun rest area di jalan tol Jakarta-Cipularang.

Kini investasi rest area sudah ditutup karena jumlahnya sudah cukup. Tinggallah Jasa Marga mengawasi rest area yang sudah beroperasi agar tetap mengedepankan layanan kepada publik dan tidak hanya mencari untung gedhe

Operator Telekomunikasi Jatuh Bertumbangan Karena Berbiaya Tinggi dan Tidak Efisien

Ramalan tentang kemungkinan beberapa operator telekomunikasi (seluler) bertumbangan dalam dua tahun ke depan mulai terlihat tanda-tandanya. Paling tidak sudah ada sinyal keengganan pemilik operator meneruskan bisnis ini karena persaingan yang sangat ketat yang menguras energi yang tidak diketahui kapan dan di mana ujungnya.

Bulan lalu media mengungkapkan niatan petinggi PT Global Mediacom, Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo, untuk menjual bisnis di luar bisnis intinya, media. PT Mobile-8 (Fren-seluler dan Hepi-nirkabel tetap-fixed wireless access/FWA) merupakan milik PT Global Mediacom Tbk yang juga punya RCTI, TPI, MNC, dan Global TV sebagai bisnis inti.

Hary Tanoe mengatakan akan menjual 15,58 persen saham Mobile-8 seharga Rp 457,54 miliar sehingga kepemilikan Global di M8 tinggal 51 persen. Walau tidak tegas disebutkan siapa pembelinya, isyarat yang muncul, Hary akan menjual sahamnya kepada PT Bakrie Telecom (BTel).

BTel dan M8 memiliki layanan yang sama, walau BTel belum menjalankan layanan seluler, baru FWA (Esia) di 50-an kota. Pengambilalihan secara bertahap M8 oleh BTel atau mungkin merger keduanya akan memperkuat posisi BTel di industri telekomunikasi dari posisi kelima atau keenam menjadi urutan keempat.

Industri telekomunikasi nirkabel di Indonesia dikuasai tiga operator GSM besar, PT Telkomsel dengan 58 juta pelanggan, PT Indosat dengan 32 juta pelanggan, dan PT Excelcomindo Pratama (XL) 24 juta pelanggan. Mereka menguasai 84 persen pangsa pasar dari 135 juta nomor yang aktif digunakan.

Sisanya yang 16 persen diperebutkan 8 operator, yaitu Indosat (StarOne-FWA), BTel, M8, Hutchison (3), Sampurna (Ceria), Natrindo (Axis), Telkom (Flexi), dan Sinar Mas (Smart). Mereka baru memiliki 21,6 juta pelanggan, 4 juta dikuasai M8, BTel (5,4 juta), Telkom (9 juta), lalu Natrindo 600.000, Hutchison, dan Sinar Mas masing-masing satu juta, StarOne 400.000, dan Sampurna 200.000-an.

Saat ini, dengan tarif yang makin menukik, walau diimbangi belanja modal (capex-capital expenditure) relatif lebih murah, operator dengan pelanggan di bawah 10 juta akan sesak napas. Kecuali bila mereka melakukan penghematan besar-besaran di biaya operasi, misalnya menekan biaya pegawai, transpor, dan sebagainya. PT Telkomsel yang punya pelanggan terbanyak pun mulai memangkas beberapa biaya, termasuk promosi dan entertain.

Industri seluler berbasis CDMA, terutama yang bekerja di frekuensi 800 MHz, dianggap lebih punya masa depan karena capex dan opex (operation expenditure-belanja operasi) mereka jauh lebih murah dibanding operator GSM. Jumlah stasiun pemancar dna penerima (base transceiver station/BTS) mereka jauh lebih sedikit dibandingkan GSM untuk satu wilayah cakupan yang sama, jumlah kanal yang bisa disediakan oleh tiap BTS CDMA 10 kali lebih banyak dibanding GSM, modal perangkat teknologinya yang sangat murah, sepertiga harga di GSM.

Namun, tetap saja, operator yang memiliki pelanggan sedikit dalam waktu dekat akan tumbang juga. Buntut kebijakan pemerintah, mungkin satu operator akan menyusul M8 karena frekuensi yang digunakannya akan diambil balik pemerintah, sementara operator lain harus melakukan terlalu banyak penyesuaian teknis jika akan mengambilalihnya.

Keunggulan belanja operator CDMA, di samping performansi keuangan yang sangat baik dari BTel, membuat investor malah ingin mengakuisisinya, setidaknya oleh Altimo dari Rusia dan PT Telkom, dengan alasan berbeda. Altimo butuh kendaraan untuk mengakuisisi saham PT Indosat, sementara PT Telkom lebih ke keinginan menyingkirkan kerikil yang menancap di sela jari kaki Flexi yang pertumbuhannya terganjal Esia.

Flexi bisa tumbuh pesat jika statusnya tidak hanya sebagai bagian PT Telkom bersama unit usaha lainnya, karenanya tidak lentur dalam menghadapi gejolak pasar. Ini sama dengan StarOne yang dikembangkan setengah hati oleh Indosat karena bagi Indosat, lebih baik membesarkan gajah GSM-nya dibanding membesarkan semut yang tak mungkin menjadi sapi.

Tahun depan, kalau perang tarif tetap berlaku, bukan tidak mungkin beberapa operator kecil harus menjual perusahaannya ke operator lebih besar, atau merger atau lempar handuk, angkat tangan. Dan, sesungguhnya, 11 operator untuk Indonesia sudah terlalu banyak, cukup 5 atau enam saja.

Moch S Hendrowijono Wartawan; Mukim di Cisarua, Bandung

Danar Hadi – Tuhan Yang Membuka Jalan

Santosa Doellah mengaku, orang yang paling berjasa dalam hidupnya adalah neneknya, Ny Wongsodinomo, yang mengasuhnya sejak kecil dan tampaknya juga mengajarinya soal lika-liku usaha batik.

Sedangkan dari kakeknya, Wongsodinomo, ia mewarisi bakat seni. Berbekal pendidikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung, Santosa menggabungkan semua unsur itu ketika bersama Danarsih, yang dia nikahi tahun 1967, memulai usaha batiknya yang diberi cap Danar Hadi.

Kini, tiga dari empat anaknya (seorang meninggal)—Diana Hariyadi, Dewanto Santosa, dan Dian Santosa—masing-masing memegang anak usaha PT Batik Danar Hadi.

Kalau kelak Anda, maaf, tiada, bagaimana dengan kelangsungan usaha Batik Danar Hadi?

Saya serahkan semua ini kepada Gusti Allah. Tuhan akan memberikan mereka jalan hidup masing-masing. Kepada anak-anak, saya berpesan agar meneruskan usaha (batik) ini sekalipun mungkin tidak suka batik. Alhamdulillah mereka kini ada yang terjun di batik, ada yang di pemintalan, ada yang di pertenunan. Begitu pula menyangkut pengelolaan House of Danar Hadi (eks Ndalem Wuryaningratan).

>w 9538m<(KPH Wuryaningrat, 1885-1967, menant>w 9738m<u Paku Buwono X, aktif dalam gerakan organisasi Boedi Oetama (BO) dan pernah menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar BO, 1916-1935. Bangunan paviliun di Ndalem Wuryaningratan dijadikan Kantor Pengurus Boedi Oetama. Ia memprakarsai pendirian Tugu Kebangsaan di Solo (1933). Bersama dr Soetomo, Wuryaningrat mendirikan Partai Indonesia Raya (Parindra) dan menjadi Ketua Parindra (1938-1940). Atas jasa dan kepahlawanannya itu, Pemerintah Indonesia menganugerahinya Bintang Mahaputra sebagai pejuang perintis kemerdekaan.)

Apa punya obsesi lain yang belum kesampaian?

Tidak. Selama ini saya tidak pernah mengangankan ingin ini atau itu. Saya pasrahkan semua kepada kehendak Yang Kuasa. Saya mengalir dan menjalani saja.

Dalam kasus dualisme di Keraton Kasunanan Surakarta, ada kesan Anda berpihak pada kubu Paku Buwono Tedjowulan karena menggunakan bangunan di Ndalem Wuryaningratan (Sasana Mangunsuka) untuk kegiatan Keraton kubu Tedjowulan?

Oh tidak. Saya tak pernah berpihak ke mana pun. Saya baik kepada Gusti Hangabehi dan baik pada Gusti Tedjowulan. Gusti Mung (Koes Moertiyah) memang sempat marah-marah kepada saya karena saya dianggap memberi tempat kepada Gusti Tedjo. Saya jelaskan, kediaman saya (Sasana Mangunsuka) itu tempat umum yang disewakan. Siapa saja boleh menyewa, termasuk Gusti Tedjo….

Punya kenangan khusus dengan mendiang Sinuhun Paku Buwono XII?

Saya ini amat sangat dekat dengan suwargi Sinuhun. Hubungannya seperti bapak dan anak atau sahabat. Sinuhun pernah menawari saya untuk mengambil salah satu keris di keraton, asal bukan yang pusaka, tetapi saya tolak. Juga ketika beliau menawari saya sebuah bros berupa laba-laba yang semuanya terbuat dari berlian, tetapi saya tolak. Mboten, Sinuhun, sampun, matur sembah nuwun. Belakangan, bros itu malah raib…

Batik Alam Berbahan Ulat Liar

Tadinya, kokon atau kepompong ulat sutra liar yang banyak bertebaran di kawasan pedesaan di Yogyakarta sering disia-siakan masyarakat. Paling-paling ulatnya dimakan manusia, dan kupunya dijadikan makanan ayam.

Tapi kini tidak lagi. Kepompong-kepompong itu telah bersalin rupa menjadi benang dan kain berharga hingga jutaan rupiah. Semuanya berkat kreativitas 41 orang perajin di perusahaan kerajinan tangan PT Yarsilk Gora Mahottama.

Pemimpin Yarsilk, Gusti Kanjeng Ratu Pembayun, menjelaskan bahwa perusahaan ini bergiat di usaha pengolahan kokon, pembuatan benang, serta pengerjaan aneka kerajinan. “Kepompong sutra liar itu jenis yang spesial,” kata putri sulung Sri Sultan Hamengku Buwono X ini kepada Tempo di Yogyakarta, Rabu lalu.

Kepompong sutra liar yang dimaksud Pembayun adalah jenis Attacus dan Criculla. Berbeda dengan kepompong ulat sutra budidaya yang hidup di pohon murbei, ulat sutra liar hidup alami di pohon-pohon inangnya, seperti mahoni, jambu mete, sirsak, dan alpukat.

Keunggulan kepompong ulat sutra liar itu disebutkan pula dalam hasil penelitian guru besar Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, J. Situmorang, pada 1995. Ia menemukan warna sutra liar lebih natural dan tidak memerlukan pewarnaan lagi.

Warna asli Criculla adalah kuning emas, dan Attacus cokelat. Warna-warna ini bergantung pada masing-masing pohon inangnya. Keunggulan lainnya, jika dibuat pakaian, tidak menimbulkan gatal, tidak panas, mampu menyerap keringat, serta lebih lembut.

Temuan itulah yang memicu Pembayun merintis usaha lewat pendirian Yarsilk, yang berlokasi di Jalan Ahmad Dahlan, Yogyakarta, pada 1998 dengan modal awal Rp 500 juta.

Kegiatan produksi Yarsilk dimulai pada 1 Juni 1999 dengan membuat kebun percontohan hingga mempunyai lahan sendiri pada 2002 di Desa Karangtengah, Bantul. Letaknya di sisi selatan Yogyakarta seluas 55 hektare, yang diolah warga setempat bersama 100 keluarga transmigran.

Lahan tersebut dikelola Yayasan Royal Silk, yang berkolaborasi dengan Yarsilk. Di Yayasan Royal, Pembayun menjadi pembina, sedangkan ketuanya adalah Fitriana Kuroda, yang sekaligus menjadi Direktur Pemasaran Yarsilk.

Dalam sehari Yarsilk bisa membeli kepompong dari warga sebanyak 3 kilogram atau sekitar 7.500 buah kepompong. Satu kilogram benang Attacus dihargai Rp 1,5 juta. Adapun 1 kilogram benang Criculla dibanderol Rp 1,7 juta. “Tujuan kami adalah ekspor ke Jepang,” tutur Pembayun.

Untuk mencapai tujuan itu, perajin Yarsilk dibimbing tim ahli dari Jepang mulai dari riset hingga pembuatan benang. “Kami menganggap, kalau sudah bisa diterima di Jepang, di negara lain pasti lebih mudah,” ucapnya. Kini Yarsilk telah mempunyai ruang pamer di Tokyo, Jepang.

Dalam sebulan, sekitar 20-23 kilogram benang sutra liar telah dikirim ke Jepang. Sampai di sana, barulah benang tersebut diolah menjadi kain untuk dibuat kimono. “Menurut orang Jepang, kualitas kimono yang baik adalah yang keawetannya bisa sampai 50 tahun,” ucapnya.

Kain yang ditenun dari benang sutra liar bisa berwujud kain dengan motif batik yang langsung dari alatnya. Itu berkat keunggulan kepompong sutra liar yang selain menghasilkan warna kemilau, mempunyai gradasi garis yang unik.

Dia pun mantap menjadikan Jepang sebagai pangsa pasar utamanya. Alasannya, baru negara itu yang bisa mengapresiasi produk-produk mereka. “Tidak cuma untuk dikenakan, orang Jepang juga mengapresiasi produknya dari sisi seni,” tutur Pembayun.

Konsumen di Yogyakarta maupun Indonesia belum banyak. Meski demikian, Yarsilk tetap menjual benang yang dibutuhkan konsumen dalam negeri untuk membuat stola dan aneka kerajinan dari benang sutra liar.

Perusahaan Pembayun mampu membuat benang sebanyak 25 kilogram dalam sebulan. Satu kilogram kokon bisa menghasilkan benang sekitar 10 meter. Sisa benang ekspor digunakannya membuat produk yang dipasarkan sendiri di Indonesia, seperti stola, kain, dan aneka kerajinan tangan.

Pembayun menjelaskan, ada dua alasan yang menggerakkan Yarsilk memilih usaha pemintalan sutra liar. Pertama, mereka ingin memanfaatkan barang berharga yang selama ini terabaikan, sekaligus membuka peluang bagi petani untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Kedua, produknya ramah lingkungan. Artinya, tidak satu pun hewan serangga yang dikorbankan. Seluruh proses berlangsung secara alamiah. Yakni, setelah kepompong itu menjadi kupu-kupu, maka pelindungnya (sutranya) akan jatuh.

Produk-produk yang dihasilkan dari bahan baku kepompong ulat sutra pun cukup banyak, sebagaimana yang dipajang di ruang pamer Ahmad Dahlan. Di dalam bangunan kuno yang dulu dipakai penjajah Belanda sebagai balai kota itu terdapat aneka kerajinan tangan dengan bermacam bentuk.

Misalnya tas, buku, sampul payung, penyekat ruangan, kain, kimono, obi atau pengikat pinggang pada kimono, dan baju. Harga kerajinan tangan berkisar Rp 15 ribu sampai Rp 300 ribu. Aneka tas Rp 60-380 ribu. Sedangkan kain bisa mencapai Rp 500 ribu per meter.

Pembuatan produk Yarsilk saat ini masih bersifat non-mass production, sehingga kapasitas produknya pun terbatas. “Karena kami ingin kualitas yang baik, bukan pada banyaknya produk,” kata Pembayun.

Kendala yang dihadapi Yarsilk adalah mahalnya harga jual produk karena proses produksinya yang sangat panjang dan rumit. Ihwal itu pula yang membuat minimnya minat konsumen Indonesia.

Tantangan lain, kedua jenis ulat sutra itu hanya menghasilkan kokon selama musim penghujan. Akibatnya, Yarsilk selalu harus menimbun berton-ton bahan baku pada musim penghujan untuk mencukupi kebutuhan produksi selama sembilan bulan. “Jangan khawatir, benang sutra bisa tahan hingga puluhan tahun,” ujarnya.

Bisnis Islami Mulai Menggeliat dan Menjadi Trend

Tulisan besar “lelaki dilarang masuk” yang tertempel di pintu depan menyambut pelanggan salon Moz5 di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Menempati ruko dua lantai, bangunan salon itu didominasi jendela berkaca gelap dan bergorden pink. Kondisi itu seakan meyakinkan bahwa tak mungkin bisa melihat kegiatan yang berlangsung di dalam salon khusus muslimah tersebut.

Begitu memasuki Moz5, alunan musik nasyid menyergap. Di lantai satu salon itu, sejumlah perempuan belia tengah menjalani perawatan rambut dan facial. Mereka dilayani para kapster perempuan berbusana muslimah. Para kapster itu tampak serius melayani pelanggan. Tidak ada suara tawa cekikikan atau obrolan santai sesama kapster, yang biasanya dijumpai di salon-salon umum. Hanya sesekali terdengar percakapan antara kapster dan pelanggan yang dilayaninya.

Suasana lebih tenang lagi ditemui di lantai dua, yang dipergunakan sebagai ruang pelayanan spa. Beberapa perempuan muda terlihat sedang menikmati layanan spa, luluran, dan massage.

Boleh dibilang, suasana tenang itu kontras dengan kenyataan salon yang dikunjungi sekitar 40 pelanggan setiap harinya tersebut. “Sejak salon berdiri, animo masyarakat memang tinggi,” kata Fauzia Rahmawati. “Tak hanya mahasiswi, karyawati, dan ibu rumah tangga juga menjadi pelanggan kami,” petugas operasional Moz5 itu menambahkan.

Menurut Fauzia, sejak didirikan pada 2003, salon itu memang mengkhususkan pelayanan bagi muslimah. Pendirinya, dua bersaudara Yuli Astuti dan Lindawati, memang gemar ke salon. Hanya, kedua bersaudara muslimah itu kesulitan menemukan salon khusus muslimah. Akhirnya, mereka sepakat mendirikan Moz5 di bilangan Margonda, Depok. “Alasannya karena kawasan itu sebagai pusat lalu lalang mahasiswa Universitas Indonesia dan kampus lainnya yang banyak berjilbab,” Fauzia menerangkan.

Kini Moz5 telah memiliki tiga cabang yang tersebar di Jabodetabek. Ditambah empat cabang lainnya melalui waralaba di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan. Menurut Fauzia, untuk fee waralaba salon itu sekitar Rp 50 juta. “Tapi belum termasuk gedung, listrik, dan beberapa hal lainnya,” katanya.

Moz5 adalah salah satu salon dan spa muslimah yang kini menjamur di kota-kota besar di Indonesia. Sebetulnya, perawatan kecantikan yang diberikan salon dan spa itu hampir sama dengan salon dan spa pada umumnya. Yang berbeda, salon dan spa di Moz5 mengkhususkan buat perempuan muslim. Para pegawai di salon dan spa muslimah itu juga semuanya perempuan muslim dan berjilbab.

Segmen khusus muslimah itulah yang mendorong sejumlah pengusaha muslim mendirikan salon dan spa tersebut. Nur Aisyah Haifani, misalnya, membuka salon dan spa muslimah Azzahra di Yogyakarta sejak November 2004. “Saya memilih membuka salon khusus muslimah karena waktu itu di Yogya belum ada,” kata Aisyah. “Dan saya ingin memberi rasa nyaman kepada sesama perempuan muslim dalam perawatan tubuhnya sekaligus dakwah,” sarjana teknik pertambangan Universitas Pembangunan Nasional Veteran itu menambahkan.

Menurut Aisyah, ia membuka salon pertamanya di Jalan Jogokaryan, Yogyakarta. Pada 2005, ia juga mengembangkan salonnya itu dengan membuka pelayanan spa. Aisyah kemudian membuka lagi salon dan spa di Jalan Nyai Ahmad Dahlan, yang menempati lantai dasar rumah dua lantai tempat tinggalnya sekaligus dijadikan kantor pusat Azzahra.

Yang menarik, tempat tinggal dan salonnya di Kampung Kauman itu merupakan rumah warisan dari tokoh Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan. “Ruang spa itu dulunya kamar tidurnya Nyai Ahmad Dahlan (istri KH Ahmad Dahlan),” ujar Aisyah, yang juga cicit tokoh Muhammadiyah itu, menjelaskan.

Setiap pengunjung yang datang ke Azzahra akan disambut poster bergambar perempuan berkerudung panjang dengan telunjuk diacungkan. Pada bagian bawahnya tertera tulisan “Khusus Wanita. Pria Dilarang Masuk”. Poster itu ditempel di pintu masuk berbahan kaca gelap. Aisyah menyatakan pada bulan ini Azzahra membuka cabang ketiganya di Ambarukmo Plaza, Yogyakarta.

Azzahra menyediakan lima jenis perawatan: rambut, wajah, tangan dan kaki, ratus vagina, perawatan tubuh, serta perawatan pranikah. Yang menarik, untuk perawatan rambut, salon itu tak melayani penyambungan rambut. Menurut Aisyah, karena itu bertentangan dengan syariat Islam. Adapun pewarnaan rambut bisa dilakukan asalkan pori-pori kulit kepalanya tak tertutup dan mengganggu aliran air wudu.

Lalu perawatan tubuh, Azzahra menyediakan tiga paket–Zahra, Wardah, dan Jasmine–yang berbeda rangkaiannya. Paket Zahra merupakan paket yang paling lengkap. Paket itu meliputi steam, massage, scrub tradisional, lulur tradisional, masker, rendam dengan susu atau rempah, dan bilas body lotion. Tarif layanan yang disediakan Azzahra bervariasi, dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Bergantung pada paket perawatan yang dipilih. Yang jelas, menurut Aisyah, salon dan spa-nya senantiasa berupaya memberikan kenyamanan bagi pelanggannya.

Riyana, 39 tahun, yang menjadi pelanggan Azzahra sejak 2004, mengakui kenyamanan yang diberikan salon dan spa khusus muslimah itu. “Bisa bebas buka-buka baju,” kata perempuan berjilbab warga Gedung Kiwo, Yogyakarta, yang siang itu tengah menjalani hair spa di Azzahra. “Sebelumnya saya kerap ke salon umum.”

Kenyamanan pelayanan Azzahra juga dirasakan Heni. Siang itu, perempuan berusia 37 tahun asal Surabaya, Jawa Timur, tersebut tengah menjalani perawatan tubuh di ruang spa. “Wah, nyaman sekali di sini,” ujar perempuan yang sehari-hari berbusana muslimah itu seraya tersenyum simpul.

Begitulah. Selain salon dan spa khusus muslimah, akhir-akhir ini juga menjamur butik yang menyediakan busana khusus muslim. Salah satu butik muslimah yang cukup terkenal dan berkembang adalah Shafira. Hingga kini, Shafira yang berpusat di Bandung, Jawa Barat, itu telah memiliki 19 cabang di 12 kota plus puluhan gerai di sejumlah pusat belanja.

Menurut Chief Executive Officer Shafira Group Companies Gilarsi W. Setijono, bisnis butik muslimah itu bermula dari diskusi aktivis Masjid Salman Institut Teknologi Bandung pada 1980-an. “Waktu itu kami prihatin karena busana muslim punya label kampungan dan tak modis,” kata Gilarsi.

Diskusi itu membuahkan kesepakatan menciptakan busana yang sesuai dengan kaidah Islam tapi tetap fashionable. Salah satu perancang model busana tersebut adalah Fenny Mustafa, yang sekarang namanya bisa ditemukan di hampir setiap label busana merek Shafira.

Boleh dibilang, mayoritas pelanggan Shafira adalah kelas menengah-atas, termasuk pejabat dan selebritas. Maklum, harga busana yang dijual butik itu berkisar Rp 200 ribu hingga Rp 6 juta. Menurut Gilarsi, salah satu pembeli koleksi busana Shafira adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono.

Saat ini, kata Gilarsi, Shafira juga mulai membidik segmen menengah-bawah dengan desain baju siap pakai. Meski begitu, Shafira tetap mempertahankan desain busana eksklusifnya demi menjaga pelanggan setianya dari kalangan menengah-atas.

Shafira juga mulai melebarkan sayap ke pasar internasional. Gilarsi menyatakan, mulai 12 September nanti, Shafira membuka cabang di Kuala Lumpur, Malaysia. “Malaysia sebagai tempat yang pas karena sering menjadi tempat pertemuan internasional komunitas muslim dunia,” ujar sarjana teknik kimia ITB itu menerangkan.

Pakar bisnis, Rhenald Kasali, menyatakan menjamurnya bisnis islami–salon, spa, dan butik muslimah–adalah pertanda produk dan jasa islami kini bukan sekadar simbol identitas dalam urusan agama. “Bukan semata-mata identitas, tapi telah menjadi gaya hidup,” katanya.

Perubahan itu, Rhenald menambahkan, terjadi lantaran produk dan jasa islami tersebut tak lagi dikemas secara tradisional. Ia melihat belakangan ini desain produk dan bentuk layanannya sudah lebih ramah terhadap konsumen umum.

Lalu, faktor yang mendorong tumbuhnya bisnis islami itu, menurut Rhenald, adanya penerimaan masyarakat terhadap produk dan layanan jasa tersebut. Contohnya busana muslimah. “Dulu kesannya hanya buat orang tertentu, tapi sekarang sudah biasa saja melihat orang berbusana muslimah,” ujar dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu.

Memang, masih banyak bisnis islami yang hanya laris menjelang Ramadan dan Lebaran. Padahal, kata Rhenald, peluang bisnisnya sebenarnya cukup besar di luar bulan tersebut dan bisa laku sepanjang tahun. Untuk sampai ke sana, Rhenald menyarankan, “Para pebisnis islami terus menciptakan inovasi dan tak hanya berfokus pada masa Ramadan dan Lebaran.”

Tujuh Ton Daging Ayam Hero Supermarket Busuk

Balai Karantina Hewan Kelas II Mimika, memusnahkan tujuh ton ayam potong milik Supermaket Hero Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.. “Ayam-ayam itu busuk,”  kata  Kepala Balai Karantina Hewan Mimika, Abdul Rahman, Jumat (12/9).

Penyebab busuknya ayam, menurut Abdul,  karena pendingin udara yang rusak. Kerusakan itu diketahui belakangan setelah aroma daging ayam menebarkan bau tak sedap. Daging ayam tersebut masih dalam kontainer. “Seluruhnya milik Supermarket Hero,” ujarnya.

Cara pemusnahan  daging ayam yaitu dengan dibakar kemudian abunya ditimbun di dalam tanah. Balai Karantina Mimika juga memusnahkan 104 tanaman jeruk milik seorang pegawai negeri karena tidak dilengkapi dokumen. Dikhawatirkan tanaman jeruk tersebut membawa virus. “Ini bagian dari rasia  untuk mencegah masuknya penyakit,” katanya.

Para Pendukung Impor Gula Rafinasi Memprediksi Akan Terjadi Kelangkaan Makanan Karena Impor Yang Dihentikan Meskipun Stok Gula Nasional Surplus

Penghentian izin impor gula rafinasi diperkirakan akan memicu  kelangkaan produk makanan-minuman pada akhir tahun nanti. Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gula, Franky Sibarani, mengatakan tidak semua produk dapat menggunakan gula rafinasi dalam negeri. “Ada kemungkinan beberapa produk akan diberhentikan dulu produksinya,” kata dia.Untuk Lebaran, kata dia, industri makanan-minuman sudah memasok barang sejak bulan lalu sehingga tidak akan ada kelangkaan barang. Namun, untuk Natal dan Tahun Baru 2009, produksi barang baru dilakukan bulan ini saat impor gula rafinasi dibatasi.

Menurut Franky,  kebutuhan industri makanan-minuman akan gula rafinasi sebesar satu juta ton per tahun. Pada 2006, dari jumlah kebutuhan itu sekitar 15 persen menggunakan gula rafinasi dalam negeri. Pada 2007 gula domestik yang mereka gunakan mencapai 20 persen. Sedangkan pada skema awal tahun ini, gula rafinasi lokal yang digunakan sebesar 30 persen.

Dari skema itu, pada semester I 2008 industri makanan-minuman mengimpor 700 ribu gula rafinasi dan menggunakan 300 ribu gula lokal. Namun, memasuki semester II, pemerintah mencabut izin impor gula rafinasi sebesar 200 ribu. “Sehingga kami hanya menggunakan gula impor 500 ribu ton,” kata dia.

Dampak lainnya, kata dia, kenaikan omzet sebesar 20 persen yang biasanya didapat industri makanan-minuman menjelang akhir tahun tidak akan tercapai kali ini. “Malah tidak tertutup kemungkinan mereka akan merugi,” ujarnya.

Saat ini pengusaha industri makanan-minuman melakukan negosiasi dengan pabrik gula rafinasi untuk menyesuaikan kualitas gula lokal dengan kebutuhan mereka. “Semoga saja kualitasnya bisa mendekati kualitas gula impor,” kata dia.

PT Plaza Indonesia Realty Tbk Belum Sepenuhnya Peduli Pemanasan Global Karena Membuat Listrik Berbahan Baku Gas dan Bukan Listrik Tenaga Surya Atau Angin

PT Plaza Indonesia Realty Tbk akan memasang sembilan generator set atau pembangkit listrik berbahan bakar gas berkapasitas 24 megawatt di areal kompleks pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan hunian.

Pemakaian genset itu diprediksi menghemat tarif pemakaian listrik hingga 25 persen. Direktur Properti PT Plaza Indonesia Realty Tbk Herman Bunjamin, Selasa (9/9) di Jakarta, mengemukakan, pemasangan instalasi sembilan genset berbahan bakar gas itu ditargetkan selesai pada Desember 2008.

Pasokan bahan bakar gas berasal dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN). ”Kami sedang menunggu kesiapan pasokan gas dari PGN. Penggunaan genset listrik berbahan bakar gas merupakan solusi penghematan tarif listrik,” ujar Herman.

Herman menuturkan, beban tarif listrik PLN rata-rata berkisar Rp 800 per kWh. Namun, dengan genset berbahan bakar gas, biaya listrik dapat ditekan 25 persen menjadi Rp 600 per kWh.

Pemasangan genset yang membutuhkan investasi 12 juta dollar AS itu untuk memasok kebutuhan listrik di pusat perbelanjaan Plaza Indonesia, gedung perkantoran The Plaza, Hotel Grand Hyatt, dan tempat tinggal mewah Keraton di Jakarta.

Pemasangan genset diprioritaskan untuk memasok kebutuhan listrik pada jam-jam sibuk, yaitu pukul 06.00-22.00. Di luar jam sibuk, pasokan listrik akan dipenuhi dari PT PLN.

Selain pemasangan genset, ujar Herman, pihaknya juga mengoperasikan pengolahan limbah cair dengan mengolah kembali 80 persen dari pemakaian air di kompleks bisnis dan hunian masyarakat kelas atas tersebut.

Direktur Marketing PT Plaza Indonesia Realty Tbk Mia Egron mengatakan, penggunaan genset merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan pelayanan di kompleks Plaza Indonesia.

Pihaknya, ujar Mia, kini sedang menyelesaikan tahap akhir pembangunan perluasan pusat perbelanjaan Plaza Indonesia, 41 tingkat gedung perkantoran The Plaza, dan 48 tingkat tempat tinggal mewah Keraton berkapasitas 68 unit

Pengusaha Pencucian dan Pencelupan Jins Sepakat Buat Instalasi Pengolahan Air Limbah IPAL

Pengusaha laundry and dry cleaning atau pencucian dan pencelupan jins di Sukabumi Selatan, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, menyanggupi direlokasi tahun 2010.

Mereka bersedia membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di sekitar kawasan industri tersebut, menutup sumur tanah, dan tidak menggunakan air tanah untuk kebutuhan industri dan bersedia direlokasi ke tempat yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pernyataan kesepakatan itu terungkap dalam sosialisasi rencana relokasi industri pencucian dan pencelupan jins antara Pemerintah Kota Jakarta Barat dengan 48 pengusaha pencucian dan pencelupan jins Sukabumi Selatan, Rabu (3/9) di Kantor Kelurahan Sukabumi Selatan. Sosialisasi itu dipimpin langsung Wali Kota Jakarta Barat Djoko Ramadhan.

Menurut Djoko, sosialisasi ini dibuat untuk menjawab protes masyarakat atas kehadiran usaha tersebut yang telah membuat warga sekitar menderita selama belasan tahun karena air tercemar limbah, sumur tanah kering, dan polusi udara.

”Kami mendukung pemerintah menerapkan peraturan mengatasi permasalahan limbah laundry,” ujar Ketua Asosiasi Laundry dan Garmen Sukabumi Selatan Rozali MZ.

Selain membangun IPAL, pengusaha juga bersedia membuat treatment untuk mengurangi limbah cair dari zat kimia yang digunakan saat pencucian dan pencelupan jins. Selain itu, mereka juga bersedia membuat treatment untuk mengurangi pencemaran udara akibat pembakaran kayu dan batu bara.

Pemkot Jakarta Barat memberikan batas waktu hingga November kepada pengusaha untuk membersihkan lingkungan yang tercemar. Wali Kota Jakarta Barat mengancam akan menutup usaha laundry jika tidak mengindahkan kesepakatan yang telah dibuat itu. ”Kalau pengusaha tidak merealisasikan kesepakatan itu, saya akan tutup usahanya,” ujar Djoko tegas.

Djoko mengakui kondisi di lokasi usaha itu tidak kondusif lagi untuk usaha laundry. ”Tetapi tidak mungkin kami menutup usaha tersebut saat ini juga karena ada 4.000-an lebih tenaga kerja yang hidup dari usaha itu,” kata Djoko

Omzet Pegadaian Meningkat Tajam Menjelang Lebaran

Memasuki bulan Ramadhan, omzet Perusahaan Umum Pegadaian Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta meningkat. Ini disebabkan tingginya keinginan masyarakat untuk mengagunkan barangnya demi memenuhi kebutuhan keluarga pada hari raya Idul Fitri.

Kepala Hubungan Masyarakat Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Wilayah Jateng dan DI Yogyakarta Norbertus Ambardhi, Rabu (3/9) di Semarang, mengatakan, kenaikan omzet mencapai 20 persen. ”Diperkirakan puncaknya pada H-4 (empat hari sebelum Lebaran) yang bisa mencapai 30 persen lebih,” katanya.

Perum Pegadaian Jateng dan DIY membawahi 300 outlet yang terdiri atas 183 kantor cabang dan 117 unit pelayanan. Dari semua outlet tersebut, lanjut Ambardhi, rata-rata omzet yang diperoleh Rp 303 miliar per bulan atau Rp 10,1 miliar per hari.

Pada awal Ramadhan ini, menurut Ambardhi, jumlah omzet menjadi Rp 13 miliar per hari.

Sri Utami (56), nasabah Pegadaian Cabang Karangturi Semarang, misalnya, mengagunkan gelang emas 22 karat seberat 10 gramnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya pada saat Lebaran.

Kepala Pegadaian Karangturi Djoko Setyono menyebutkan, kebanyakan barang yang diagunkan masyarakat untuk mengajukan kredit pinjaman adalah perhiasan emas yang mencapai 90 persen dari total barang agunan. ”Sisanya adalah barang elektronik seperti telepon seluler, laptop, dan televisi,” ujarnya.

Memasuki bulan Ramadhan ini, perajin pakaian muslim di Desa Tembok Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jateng, juga kebanjiran pesanan. Selain dari Tegal dan sekitarnya, permintaan pakaian muslim juga berasal dari Cirebon, Jakarta, dan sebagian Sumatera.

Mujahidin (45), perajin pakaian muslim anak-anak, Rabu, mengatakan, kenaikan permintaan pakaian mencapai 200 persen jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. Hal tersebut terjadi sejak pertengahan Agustus lalu

Bursa Saham IPO Trada Maritime Diwarnai Perjokian

Setelah tertunda hampir satu bulan, penawaran umum perdana saham atau initial public offering/IPO PT Trada Maritime akhirnya dilaksanakan pada Selasa (2/9) di Gedung Bulu Tangkis, Senayan, Jakarta. Seperti IPO perusahaan-perusahaan lain, ”perjokian” saham juga mewarnai pelaksanaan IPO saham Trada. Lebih dari 100 ”joki” turut antre agar dapat memesan saham Trada.

Vice President Investment Banking PT Danatama Makmur Steffen Fang, selaku penjamin pelaksana emisi, mengatakan telah berusaha meminimalkan praktik ”perjokian”. Pihaknya mensyaratkan hanya nasabah perusahaan sekuritas yang dapat memesan saham perdana Trada. ”Kalau bukan nasabah, tidak dilayani,” katanya.

Namun, di lapangan, ternyata setiap ”joki” telah memiliki selembar kertas bertuliskan ”investor portfolio”, yang menjadi bukti bahwa mereka nasabah sebuah perusahaan sekuritas.

Dalam sejumlah kesempatan, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Fuad Rahmany berjanji menghentikan praktik ”perjokian” saham yang mewarnai setiap IPO di Indonesia.

Empat miliar saham

IPO PT Trada Maritime dilaksanakan hingga Kamis (4/9). Perusahaan jasa angkutan laut di sektor energi dan sumber daya mineral itu melepas empat miliar saham atau 45,81 persen dari total saham perseroan ke publik.

Dengan harga Rp 125 per saham, diharapkan dapat terhimpun dana Rp 500 miliar. Direktur Utama PT Trada Maritime Darmansyah Tanamas mengatakan, sekitar 93 persen atau Rp 465 miliar dana dari IPO akan digunakan untuk menambah pembelian kapal-kapal baru, terutama armada muatan kering (dry bulk). Sisanya, sebesar 7 persen, untuk modal kerja perseroan.

Direktur Keuangan Trada Danny de Mita menuturkan, tahun ini Trada akan membeli tiga kapal jenis Panamax kapasitas 70.000-80.000 DWT (deadweight tonnes). Total harga tiga kapal tersebut 180-210 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,65-Rp 1,93 triliun.

Selain dari hasil IPO, Trada Maritime akan memenuhi kebutuhan pendanaannya dari pinjaman bank.

Rencana awal, IPO Trada akan dilaksanakan tanggal 6-8 Agustus, tetapi ditunda karena pernyataan efektif dari Bapepam-LK baru dikeluarkan tanggal 27 Agustus.

Pencatatan saham Trada di Bursa Efek Indonesia direncanakan akan dilakukan pada 10 September 2008.

Undang Undang Pajak Penghasil PPh Disahkan Dan Berlaku Efektif Mulai 1 Januari 2009

Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau RUU PPh secara resmi disahkan menjadi UU. Dengan demikian, perhitungan PPh, baik bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi, akan mengacu pada UU tersebut yang berlaku mulai 1 Januari 2009.

”Pelaksanaan undang-undang ini sangat memengaruhi target dan proyeksi penerimaan pemerintah dalam Rancangan APBN 2009. Namun, kami menyadari, perubahan-perubahan dalam UU ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih baik,” ujar Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (2/9) di Jakarta.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Darmin Nasution menyebutkan, akibat berbagai aturan baru dalam UU PPh tersebut, potensi penerimaan pajak tahun 2009 akan menurun dari 29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), menjadi 21 persen atas PDB.

Penurunan itu setara dengan Rp 40 triliun. Penyebab turunnya penerimaan pajak, antara lain, adalah penurunan tarif PPh, yakni dari paling tinggi 35 persen menjadi maksimal 30 persen bagi wajib pajak pribadi.

Selain itu, ada penurunan tarif PPh wajib pajak badan dari maksimal 30 persen menjadi 28 persen dan bisa diturunkan lagi ke 25 persen.

Penyebab lainnya adalah dinaikkannya batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar 20 persen dari Rp 13,2 juta per tahun menjadi Rp 15,84 juta per tahun. Begitu juga dengan tanggungan istri dan tiga orang anak yang dinaikkan PTKP-nya dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta per tahun per orang.

Anggota Komisi XI DPR, Andi Rahmat, mengatakan, penurunan PTKP tidak akan menolong masyarakat berpenghasilan rendah jika tidak diikuti dengan kebijakan lain.

”Aturan itu sebaiknya dibarengi kebijakan penerapan upah bruto pekerja. Jangan sampai peningkatan PTKP itu hanya menguntungkan pengusaha,” ujar Andi.

Daging Sapi Illegal Asal India Beredar di Kalimantan Barat

Daging sapi India ditengarai masih beredar di sejumlah daerah di Kalimantan Barat. Daging yang diselundupkan dari perbatasan darat Malaysia itu dinilai bisa membahayakan kesehatan konsumen karena dimungkinkan membawa penyakit mulut dan kuku serta sapi gila.

”Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan tengah menunggu saat tepat menangkap basah pelakunya,” kata Kepala Dinas Kehewanan dan Peternakan (Diswanak) Kalbar Abdul Manaf, Selasa (2/9).

Daging sapi ilegal dari India itu masih diperdagangkan di Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, serta sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, seperti di Kecamatan Entikong, Kembayan, hingga Sosok. ”Biasanya marak menjelang Lebaran,” katanya.

Stok Lebaran

Mengantisipasi lonjakan kebutuhan selama bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran, Diswanak Kalbar bersama pengusaha peternakan menyiapkan 17.162 ekor sapi siap potong dan mendatangkan sekitar 8 ton daging sapi dari Australia. Sejumlah 2,7 juta ekor ayam potong dan 83 ton telur pun disiapkan.

Di Palembang, Sumatera Selatan, cuaca buruk beberapa pekan menyebabkan pasokan sejumlah bahan pokok menipis, terutama daging ayam. Hanifah (34), pedagang sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Cinde, mengatakan, harga daging ayam saat ini melejit hingga Rp 29.000 per kg. ”Padahal, sebelumnya hanya Rp 24.000 per kg,” ujarnya.

Di Yogyakarta, Ramadhan ini harga daging ayam juga naik. Namun, untuk daging sapi, harganya stabil. Rajinem (63), pedagang daging ayam ras di Pasar Kranggan, mengatakan, dalam tiga hari ini harga ayam naik dari Rp 24.000 per kg menjadi Rp 25.000 per kg.

BAT Indonesia Membeli Pejabat, Politisi, Ilmuwan dan Wartawan Indonesia Untuk Menentang Upaya Kampenye Anti Rokok Hingga Menteri Kesehatan Siti Fadilah Juga Enggan Turun Tangan

Tanggal 12 Mei 1994, sebuah paket berisi 4.000 halaman dokumen internal rahasia industri rokok tiba di kantor Prof Stanton Glantz di Institut Pengkajian Kebijakan Kesehatan Departemen Kedokteran Universitas California, San Francisco. Pengirimnya anonim.

Dokumen yang dikirim itu ternyata amat mengejutkan karena membeberkan aktivitas dan kebohongan publik perusahaan rokok Brown & Williamson, anak perusahaan British American Tobacco (BAT). Tahun 1996, Prof Glantz dan timnya memublikasikan buku The Cigarette Papers, yang menawarkan intipan lewat lubang kunci bagaimana industri rokok bekerja. Buku ini tidak hanya mengubah secara mendasar persepsi masyarakat Amerika Serikat tentang industri rokok dan bagaimana mengubah kebijakan publik untuk meregulasi dan melitigasi industri rokok.

Pada dekade 1980-an industri rokok sudah terpojok ketika Surgeon General dijabat C Everett Koop pada 1981-1989, yang dengan laporannya Nicotine Addiction (1988) menyatakan nikotin adalah bahan aktif yang menimbulkan kecanduan mirip heroin dan kokain. Koop makin membuat industri rokok kelabakan dengan tudingan ”perokok pasif” yang disebabkan asap lingkungan tembakau (environmental tobacco smoke/ETS) terancam kanker paru.

Menurut Koop dalam pengantar buku The Cigarette Papers, buku itu memastikan bahwa para ilmuwan dan eksekutif perusahaan rokok B&W dan BAT sejak awal 1960-an sudah tahu sifat dan efek biologis nikotin, bahkan mengeksploitasinya untuk membuat para perokok makin kecanduan. ”Buku ini adalah senjata vital untuk perang melawan rokok,” tulisnya.

Indonesia patut malu

Bagai gelindingan bola salju, dokumen-dokumen rahasia B&W dan enam perusahaan rokok AS lainnya tahun 1998 diperintahkan oleh pengadilan untuk diungkapkan kepada umum. Demikian Mardiyah Chamim, wartawati Tempo dalam buku Kemunafikan dan Mitos di Balik Kedigdayaan-Penelusuran Dokumen Industri Rokok (2007). Di antaranya terdapat memo internal PT BAT Indonesia tentang upaya melobi pejabat, legislator, ilmuwan, hingga wartawan.

Acara ”Media Briefing on Smoking Issues” bulan September 1992 di Nusa Dua, Bali, yang dihadiri wartawan Asia Pasifik adalah salah satu contoh kegiatan untuk menyatakan bahwa rokok tidak seberbahaya yang digembar-gemborkan media AS. Liputan Kompas (13/9/1992) berjudul ”Industri Rokok Mulai Lancarkan Kampanye Tandingan” dipelintir dengan terjemahan ”Cigarette Industries Begin to Launch Equal Campaign” dilaporkan dalam salah satu memo laporan Humas BAT Indonesia kepada markas besarnya. Jika tak hati-hati membaca dokumen semacam ini, bisa ditafsirkan bahwa semua wartawan sudah ”terbeli” oleh industri rokok.

Liputan Kompas (31/8) tentang kehidupan petani tembakau di Temanggung yang mempersoalkan upaya Komnas Perlindungan Anak meminta MUI mengeluarkan fatwa haram bagi rokok juga telah disalahpahami sebagai tidak mendukung kampanye antirokok. Seorang guru besar ilmu politik yang belakangan menjadi aktivis antirokok mengirimkan >small 2<sms>small 0< ke mana- mana karena liputan Kompas itu.

Ada lagi beberapa LSM, termasuk YLKI, yang melakukan litigasi kepada Presiden dan DPR yang hingga kini belum menandatangani dan meratifikasi Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC), padahal 168 negara lain sudah melakukannya. FCTC yang disepakati dalam Dewan Kesehatan Dunia (WHA) tahun 2003 merupakan traktat internasional pengendalian tembakau.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Menkes Achmad Sujudi berkali-kali mengusulkan agar Indonesia mendukung FCTC, tetapi ditentang oleh menteri-menteri yang membidangi pertanian, tenaga kerja, industri, dan keuangan. Tak jelas bagaimana upaya Menkes Siti Fadilah Supari empat tahun terakhir, tetapi yang jelas Indonesia patut malu karena dinilai dunia tidak serius mengendalikan rokok sehingga posisinya sejajar dengan negara-negara gurem, seperti Andorra, Eritrea, dan Guinea Bissau.

Padahal, Dirjen WHO Margaret Chan dalam buku WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008 mengingatkan, pada abad ke-20, epidemi tembakau telah membunuh 100 juta penduduk dunia dan pada abad ke-21 ini jika tak ada upaya serius dapat membunuh 1 miliar orang! Tahun ini diperkirakan ada 5,4 juta kematian akibat rokok, lebih banyak dibandingkan gabungan kematian akibat TBC, HIV/AIDS, dan malaria. Menurut Suwarta Kosen (2007), biaya kesehatan akibat rokok yang dikeluarkan Indonesia pada tahun 2006 sebesar 18,1 miliar dollar AS atau sekitar 5,1 kali pendapatan negara dari cukai tembakau pada tahun yang sama.

Sayang sekali, kegiatan kampanye antirokok di Indonesia berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi/bersinergi. Seyogianya pemerintah dan masyarakat menggunakan strategi pengendalian dampak tembakau yang dilancarkan WHO tahun ini, yaitu enam kebijakan disingkat MPOWER: (M)onitor penggunaan tembakau dan kebijakan pencegahannya; (P)erlindungan terhadap asap rokok; (O)ptimalkan dukungan untuk berhenti merokok; (W)aspadakan masyarakat akan bahaya tembakau; (E)liminasi iklan, promosi dan sponsor rokok; (R)aih kenaikan cukai rokok.

Pengendalian epidemi akibat merokok memang tak cukup hanya dengan upaya mengharamkan rokok yang malah kontroversial dan tak produktif. Iklan rokok harus ditandingi dengan iklan layanan masyarakat dan ”gerilya media” yang cerdas dengan biaya murah, yang terbukti efektif, seperti dilakukan Tony Schwartz di AS. Juga tak cukup dengan desakan kenaikan cukai rokok atau perda larangan merokok di tempat umum, yang di Jakarta ternyata cuma jadi ”macan kertas”.

Megawati Menjual Gas Super Murah Ke China Selama 25 Tahun Hingga Merugikan Negara 75 Milyar Dollar Per Tahun Sementara Rakyat Kecil Harus Menanggung Akibatnya Dengan Hidup Makin Susah

TERUNGKAPNYA kontrak penjualan Liquefied Natural Gas (Gas Alam Cair/LNG) ke China dengan harga amat sangat murah untuk jangka waktu 25 tahun, terus terang membuat kita merenung. Sebegitu bodoh atau cerobohkah kita dalam melakukan hubungan bisnis dengan negara lain? Kontrak yang dibuat pemerintah Indonesia pada tahun 2002 semasa Presiden Megawati tersebut berpotensi merugikan negara 75 miliar dolar AS, bila dihitung dengan acuan harga gas sekarang.

Kecerobohan atau kebodohan itu menjadi sebuah ironi ketika rakyat saat ini megap-megap dengan kebutuhan bahan bakar. Didesak pemerintah untuk meninggalkan minyak tanah ke penggunaan gas, tetapi harga gas belakangan terus naik. Akibatnya, pemerintah menjual gas kepada rakyat sendiri lebih mahal daripada harga jual ke China.

Kontrak penjualan LNG hasil kilang gas Tangguh, Papua, itu cenderung merugikan kita sebagai penjual karena sedikitnya dua point. Pertama, harga gas dipatok 5 persen dari harga minyak. Kedua, harga minyak tidak boleh lebih dari 25 dolar AS per barel. Sebagai pembanding, kontrak serupa yang dibuat 30 tahun lalu tentang penjualan LNG Arun mencantumkan harga gas 7,5 persen dari harga minyak. Sedangkan kontrak LNG Bontang malah 15 persen.

Kabar ini terungkap setelah Wapres Jusuf Kalla berkunjung ke China. Menurut pemerintah China, inisiatif penentuan harga pada kontrak itu justru datang dari tim negosiasi kita yang saat itu dipimpin oleh Taufik Kiemas. Keputusan Presiden Megawati menunjuk suaminya sebagai ketua tim sangat berpeluang menimbulkan konflik kepentingan.

Bertolak dari ketimpangan itu, apalagi harga minyak dunia kini telah mencapai 120 dolar AS per barel, kita layak mengajak China untuk kembali ke meja perundingan menegosiasikan ulang kontrak tersebut. Sinyal positif datang dari Wapres China Xi Jinping yang agaknya lebih memperhatikan kepentingan jangka panjang hubungan kedua negara. Toh realitasnya, selama enam tahun China sudah menikmati keuntungan besar dari kontrak tersebut.

Secara internal, kita perlu menyiapkan tim renegosiasi yang kabarnya akan dipimpin Menko Perekonomian Sri Mulyani. Persiapan itu antara lain dengan mempelajari kontrak-kontrak sejenis yang telah atau pernah dilakukan pemerintah Indonesia. Bahkan kalau perlu mencari acuan kontrak serupa yang dilakukan negara-negara asing. Selain kebutuhan pemasaran gas alam kita, situasi krisis energi global juga menjadi pertimbangan tersendiri dalam menentukan besaran harga.

Secara moral elit politik juga harus mempertanggungjawabkan kontrak ini kepada rakyat. Panitian Hak Angket BBM di DPR sebagai instrumen politik bisa memasukkan masalah Kontrak Tangguh dalam pembahasan kebijakan energi nasional. Keputusan pemerintah SBY-JK menaikkan harga BBM yang jadi pemicu lahirnya penggunaan hak angket, pada kenyataannya juga tidak dapat dipisahkan dari kebijakan energi pemerintahan sebelumnya. Kalau kemudian ditemukan ada indikasi kepentingan pribadi atau kelompok pada kontrak yang timpang itu, maka instrumen hukum harus digunakan

Militer Indonesia Tidak Akan Melakukan Kudeta Ditengah Carut Marut Kehidupan dan Himpitan Ekonomi Bangsa Indonesia

Kesenjangan ekonomi pertahanan di Indonesia, yang belakangan ditandai dengan langkah pengurangan alokasi anggaran belanja pertahanan tahun 2009, memang dapat berdampak pada kelanjutan proses reformasi militer dan bahkan ke proses demokratisasi secara umum.

Demikian dikemukakan peneliti senior LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, Selasa (26/8). Akan tetapi, Ikrar yakin dampak dari pengurangan alokasi anggaran tadi tak akan sampai memicu militer kembali merebut kekuasaan, seperti terjadi pada masa lalu, baik dengan cara-cara sesuai konstitusi maupun dengan menggelar kudeta militer seperti di Thailand.

Menurut Ikrar, walau turun, alokasi anggaran pertahanan tahun 2009 tetap diprioritaskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan prajurit TNI. Tambah lagi kondisi sosial ekonomi di Indonesia masih kondusif.

”Jadi, tidak cukup tekanan bagi TNI untuk membuat mereka kembali memilih masuk ke dalam kehidupan politik dan sipil. Tidak seperti pada tahun 1965-1966 atau tahun 1997-1998. Militer belum akan menemukan titik masuk (entry point) yang pas untuk mengambil alih lagi. Semoga titik masuk itu tidak perlu ada,” ujar Ikrar.

Saat dihubungi terpisah, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, mengaku yakin TNI dapat menerima keputusan pemerintah yang lebih memprioritaskan sektor kesejahteraan masyarakat ketimbang sektor pertahanan.

Menurut Yuddy, keputusan seperti itu adalah hal lumrah dilakukan di negara mana pun pada masa damai, yaitu ketika negara terpaksa harus berhemat dan sektor pertahanan harus rela berkorban menerima alokasi anggaran yang jauh lebih sedikit

Jakarta Fashion Week 2008 Adalah Mimpi Yang Jadi Kenyataan

”Ini seperti mimpi jadi kenyataan,” kata Gubernur Jakarta Fauzi Bowo. Ucapan itu disampaikan Fauzi Bowo saat membuka Jakarta Fashion Week 2008, Rabu (20/8) malam di Pacific Place, Jakarta.

Pernyataan Fauzi Bowo itu tidak berlebihan bila melihat pengalaman lalu. Tahun 1997, Jakarta pernah menyelenggarakan Pekan Mode Jakarta. Penyelenggaraan itu dikaitkan dengan keinginan menjadikan Ibu Kota sebagai kota jasa dalam pameran serta penyelenggaraan konferensi, rapat, dan pertemuan.

Saat itu pun, sudah muncul keinginan menjadikan Jakarta sebagai kota mode internasional. Sebagai Kepala Dinas Pariwisata yang ikut menggagas pekan mode itu, Fauzi Bowo mendatangkan konsultan penyelenggara pekan mode dari Milan, Italia. Sayang, setahun kemudian krisis ekonomi Asia juga melibas Indonesia.

”Saya yakin mode adalah industri kreatif unggulan Jakarta,” kata Fauzi Bowo. Gubernur juga menyatakan komitmennya untuk membantu menyelenggarakan pekan mode ini secara rutin di Jakarta.

”Industri mode Jakarta lebih besar daripada Bandung dan banyak UKM-nya, tetapi memang tempatnya menyebar. Kami sedang memetakan industri ini,” kata Fauzi dalam wawancara seusai pembukaan.

Dalam perkembangan terakhir, selain menggunakan gedung pencakar langit, kota besar dunia juga menggunakan mode sebagai penanda kemodernan urban dan mendapat status internasional. Pada saat yang sama, mode juga menggunakan budaya sebagai pendorong industri mode.

Dari Mumbai hingga Sao Paulo, dari Shanghai hingga Singapura, dari Madrid hingga Moskwa, dari Beirut hingga Sydney, kota-kota tersebut menyelenggarakan pekan mode. Mereka ingin mencontoh Paris, Milan, London, dan New York yang sudah lebih dulu mendapat status sebagai pusat mode.

Sumbangan signifikan mode bukan hanya pendapatan dan lapangan kerja. Status sebagai kota mode juga memberi citra muda, dinamis, dan berubah mengikuti suasana zaman.

Pekan mode

Pekan Mode Jakarta atau Jakarta Fashion Week datang pada saat Jakarta semakin ramai oleh toko yang menjual produk mode kelas dunia. Bahkan, merek yang konsumennya sangat khusus untuk laki-laki pun, seperti Brioni, ada di Jakarta.

Warga Jakarta hampir di semua lapisan sadar mode. Mereka tak ragu-ragu membeli produk mode terbaru seharga Rp 100.000 dari Mangga Dua dan Tanah Abang atau jutaan rupiah dari Chanel atau Stella McCartney.

Pada saat yang sama, warga Jakarta juga tak ragu memakai karya perancang atau produk Indonesia. Batik adalah salah satu contohnya.

Pada pembukaan Pekan Mode Jakarta, para perancang tampil bersama muse mereka. Maka, Carmanita mengajak bekas model Chrisye Subono, sebagai sosok yang menjadi sumber inspirasinya, mengenakan atasan batik berlengan kimono dipadu celana harem. Priyo Oktaviano menggandeng model Sigi Wimala yang mengenakan gaun berbentuk dasar kimono berbahan tenun klungkung dari Bali berbenang emas hasil kerja sama Priyo dengan penenun setempat.

Ari Seputra muncul bersama socialite Andrea Risjad, Era Sukamto dengan penyanyi Alena, Jeanny Ang menggandeng pemandu acara Maudy Koesnaedi, dan Lenny Agustin bersama pesinetron Ririn Dwi Ariyanti.

Atau, saat acara terpisah pergelaran busana Sebastian Gunawan di Hotel Mulia, Kamis (21/8) malam. Lobi ballroom seperti panggung pergelaran sendiri ketika para sosialita Jakarta memakai baju karya perancang itu, beberapa bahkan dalam tema desain terbaru seperti yang akan digelar malam itu.

Pekan mode yang diharapkan menjadi acara milik semua komponen industri mode ini diselenggarakan oleh kelompok majalah Femina Group, Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Pacific Place, Sunsilk, serta media internet Kompas.com dan berlangsung hingga Minggu (24/8) malam di Pacific Place, Jakarta.

Pergelaran ini pun menghadirkan perancang dari Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) dan Ikatan Perancang Mode Indonesia, perancang nonorganisasi, serta empat perancang dari Australia, yakni Akira Isogawa, Jayson Brunsdon, Eileen Kirby, dan Aime Cristie.

Chief Operating Officer Femina Group sekaligus ketua penyelenggara pekan mode, Svida Alisyahbana, menyebutkan, perancang dari Inggris, Perancis, dan Italia juga diundang. ”Dari Inggris mereka mengatakan tertarik, tetapi waktu belum cocok, sementara dari Milan dan Paris masih adem ayem,” kata Svida.

Konsisten

Sebagai kegiatan pekan mode dengan tujuan menjadikan Jakarta sebagai pusat aktivitas mode, setidaknya di Asia Tenggara, salah satu tuntutannya adalah acara ini bukan sekadar pertunjukan sosial yang hanya dihadiri pelanggan atau konsumen langsung perancang.

Penyelenggara menyadari tuntutan ke arah sana dan mengatakan akan mengundang para pembeli dari usaha ritel dalam dan luar negeri pada penyelenggaraan berikut. Langkah awal adalah memasukkan acara ini sebagai agenda kegiatan Pemprov DKI.

Upaya tersebut jelas besar tantangannya, seperti dialami penggagas Bali Fashion Week (BFW), Mardiana Ika. Hanya konsistensi kerja serta berjejaring dengan perancang dan pembeli dari berbagai negara membuat BFW yang kembali digelar pekan ini secara bertahap mendapat kepercayaan dari industri mode di luar Indonesia.

Selain penyelenggaraan yang ajek, perancang pun harus kontinu ikut serta bila produknya ingin dikenal pembeli ritel, seperti telah dilakukan beberapa anggota APPMI melalui Hong Kong Fashion Week.

Orisinalitas desain menjadi isu penting karena Asia, juga Indonesia, telanjur mendapat stigma tidak peduli pada hak cipta alias tukang bajak desain. Keterkaitan antara pelaku industri, mulai dari tekstil, industri garmen, industri pendukung lain, ritel, hingga ketersediaan sumber daya manusia, adalah isu yang tak dapat diabaikan.

Meskipun semua pihak berulang kali menyebut budaya Indonesia luar biasa kaya yang mewujud dalam berbagai bentuk seni dan punya kain amat beragam, menerjemahkan kekayaan itu ke dalam desain yang dapat diterima masyarakat urban internasional adalah persoalan tersendiri.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu yang telah memetakan industri kreatif Indonesia menyadari semua tantangan itu dan dalam percakapan seusai acara pembukaan kembali memberikan komitmennya untuk memfasilitasi melalui kebijakan agar industri kreatif tumbuh. Begitu juga Gubernur Fauzi Bowo yang menyebut industri ritel, termasuk mode, menyumbang 30 persen dari produk domestik regional DKI Jakarta.

Sekarang yang ditunggu adalah kesediaan semua pihak mewujudkan janji mereka. Dengan penyelenggaraan Jakarta Fashion Week 2008 yang cukup rapi ini, harapan tersebut tampaknya tak terlalu muluk.

Memahami Informasi Keuangan Agar Dapat Menjadi Kaya

Anda tentu pernah mendengar istilah OKB (orang kaya baru). Istilah ini kerap ditafsirkan secara negatif, misalnya, seseorang yang asal muasalnya melarat, tetapi mendadak kaya raya karena berbagai sebab.

Apa pun penybabnya, tentu saja menjadi kaya adalah hak mereka. Yang jauh lebih masuk akal adalah mempertanyakan kalau orang lain bisa menjadi kaya, kenapa Anda tidak.

Secara umum, Anda mungkin mengatakan, mereka menjadi kaya karena melakukan investasi. Ya, benar, tetapi tidak semuanya berhasil. Malah ada yang tambah miskin. Lantas, bagaimana investasi yang benar?

Banyak rumusannya. Kali ini kita membahas satu faktor yang kerap diabaikan, yakni memahami informasi keuangan.

Informasi keuangan bukan seperti membaca laporan keuangan perusahaan di surat kabar, tetapi jauh lebih luas. Utamanya, informasi yang bisa memberi dampak terhadap jagat keuangan, termasuk investasi. Lalu yang tidak kalah penting bagaimana memperoleh, mengolah, dan menganalisis informasi itu sehingga menjadi sesuatu yang bernilai.

Informasi keuangan bisa diperoleh dari mana saja: berita di koran, omongan tetangga, atau mencari di internet. Yang mesti diingat, yang penting adalah apa dampak informasi dan siapa yang memberi informasi tersebut.

Sebagai contoh, Anda diberi tahu teman nilai dollar Amerika Serikat akan anjlok. Lalu, dia menyarankan agar membeli dinar banyak-banyak. Asumsinya, harga dinar akan melonjak dan Anda pasti meraih untung. Ini bukan contoh ”asbun”. Di sebagian kalangan masyarakat, beberapa waktu lalu informasi seperti ini beredar luas. Apakah kenyataannya demikian? Belum tentu.

Dalam realitasnya tidak ada seorang pun bisa meramal pasti apakah nilai suatu mata uang akan naik dan turun karena variabelnya sangat banyak dan berubah sangat cepat.

Yang juga perlu ditelaah, apakah profesi dan keahlian pemberi informasi memadai untuk menyampaikan informasi tersebut?

Persyaratan informasi

Dewasa ini banyak sekali orang merasa pintar, sok tahu, dan malah merasa paling tahu tentang segala hal. Dus, ketika Anda menerima informasi, tentu saja tidak bisa menelannya bulat-bulat. Informasi hanyalah alat bantu untuk mengambil keputusan. Ada persyaratan yang mesti dipenuhi sehingga sebuah informasi layak digunakan. Salah satunya, si pemberi informasi memiliki kredibilitas.

Ringkasnya, untuk memahami informasi yang berdampak pada aspek keuangan, banyak hal layak dipertimbangkan. Beberapa di antaranya, pertama, masalah waktu. Intinya, apakah informasi yang Anda terima itu masih valid atau tidak.

Kembali ke contoh di atas, mengenai nilai tukar dollar yang merosot dan kemudian ada kalangan yang menyarankan untuk membeli mata uang dinar. Boleh jadi informasi semacam itu mengemuka ketika harga minyak melonjak dan mata uang dinar mengalami penguatan. Tetapi, siapa bisa meramal harga minyak terus berada di atas. Saat ini saja harga minyak mulai turun, seperti tercermin pada harga bensin pertamax dan pertamax plus. Demikian juga dengan perkiraan penguatan mata uang dinar. Jika informasi itu Anda terima saat ini, tentu sudah tidak valid lagi. Dengan kata lain, hal yang benar pada masa lalu belum tentu benar masa kini, apalagi masa datang.

Kedua, soal kredibilitas pemberi informasi. Juga seperti contoh di atas, apakah yang menginformasikan ke Anda tentang membeli mata uang dinar adalah seseorang yang memiliki kapabilitas dan bisa dipercaya? Atau tentang agen asuransi atau agen penjual produk keuangan apa pun.

Jangan lupa, dengan seribu maaf, mereka adalah penjual produk yang sudah tentu akan memberi informasi yang baik-baik saja. Tujuannya agar produknya laku.

Lebih kacau lagi jika Anda ditawari investasi pada bidang tertentu dengan janji akan memperoleh hasil luar biasa. Sementara yang menawarkan investasi tersebut hidupnya sendiri masih penuh dengan masalah keuangan. Dus, informasi yang disampaikannya menjadi tidak logis karena si pemberi informasi tidak kredibel.

Ketiga, klasifikasi informasi. Jika Informasi yang Anda terima bersifat umum di mana semua orang bisa mengetahuinya, tidak akan banyak manfaat yang bisa Anda peroleh dari informasi itu. Tetapi, jika Anda bisa mengetahui informasi dengan fakta lebih dahulu ketimbang orang lain, Anda bisa menjadikan informasi itu untuk membuat keputusan dan bisa menghasilkan dampak positif bagi keuangan Anda.

Misalnya, Anda mendengar di suatu daerah akan dibangun jalan tol atau pusat perbelanjaan, maka harga tanah di daerah tersebut berkemungkinan akan meningkat. Bila informasi seperti itu Anda dengar lebih dahulu ketimbang orang lain, manfaatnya juga akan lebih dahulu Anda nikmati.

Kesimpulannya, memahami berbagai informasi yang berdampak terhadap keuangan sebenarnya merupakan salah satu kunci sukses dalam berinvestasi. Silakan Anda gali lebih jauh.

Penyebaran Pariwisata Di Bali Belum Merata

Periode Juli-September menjadi musim panen wisatawan mancanegara bagi Provinsi Bali. Namun, penyebaran wisatawan belum merata di seluruh wilayah Bali.

”Wisatawan masih terpusat di Bali bagian selatan dan Ubud. Sementara itu, Bali bagian utara (Lovina) dan Bali timur (Candi Dasa dan Karangasem) masih belum terlalu ramai meskipun sudah lebih baik. Semester pertama tahun ini rata-rata okupansi penginapan di Bali utara dan timur sekitar 30 persen,” kata Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Perry Markus, Jumat (15/8).

PHRI Bali mencatat, sejak Mei hingga saat ini tingkat kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4.000-5.500 orang per hari, dengan lama tinggal rata-rata sepekan. Sementara itu, Dinas Pariwisata Bali mengakumulasikan, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali sejak Januari-Mei tahun ini mencapai sekitar 753.000 orang.

Kecenderungan

Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Ngurah Wijaya menduga, telah terjadi perubahan kecenderungan tempat favorit kunjungan wisatawan selama di Bali. Hal itu kemungkinan besar juga dipengaruhi oleh profil wisatawan itu sendiri.

Data BTB menunjukkan, menurut kebangsaan, wisatawan asal Jepang yang paling banyak berkunjung ke Bali, yakni 24,16 persen, disusul Taiwan (10,71 persen), China (8,62 persen), Australia (8,03 persen), dan Korea Selatan (7,42 persen).

”Orang Jepang dulu tidak terlalu suka pantai, tapi sekarang kaum mudanya menyenangi pantai. Maka, mereka memilih Kuta dan Nusa Dua,” kata Wijaya.

Ketut Nuryasa, salah satu pengurus BTB, mengungkapkan, kalangan pelaku wisata di Karangasem dan Buleleng tengah mencari upaya merevitalisasi kawasan wisata mereka.

Perdagangan Uang Kuno Melonjak Tajam Di Indonesia

Pasar 16 Ilir Palembang bukan hanya menyediakan berbagai barang kebutuhan sehari-hari, tetapi para kolektor juga bisa berburu mata uang kuno di pasar terbesar di Sumsel tersebut. Sejumlah pedagang mata uang kuno yang sekaligus berdagang perhiasan mudah ditemukan di Pasar 16 Ilir.

Para pedagang mata uang kuno biasanya menggelar dagangannya di emperan toko emas di Pasar 16 Ilir. Para kolektor mata uang kuno dari berbagai daerah banyak yang datang ke Pasar 16 Ilir untuk mendapat mata uang yang diinginkan.

Ian (43), pedagang mata uang kuno di Pasar 16 Ilir, Jumat (15/8), menuturkan, koleksi mata uang yang dimilikinya mulai dari mata uang zaman VOC, mata uang bergambar Raja dan Ratu Belanda, mata uang zaman Jepang, sampai mata uang rupiah tahun 1950-an, 1970-an, dan 1990-an.

Menurut Ian, harga mata uang kuno paling murah Rp 5.000 per lembar, yaitu uang kertas Rp 100 yang sudah tak dicetak lagi. Mata uang kuno yang mahal adalah uang logam bergambar Ratu Belanda karena mengandung perak 25 gram. Uang logam bergambar Raja Belanda malah mengandung perak 34 gram yang nilai jualnya mencapai Rp 150.000.

Banyak pemasok

Para pedagang mata uang kuno di Pasar 16 Ilir mengaku tidak pernah kekurangan stok mata uang kuno. Banyak orang yang datang untuk menjual uang kuno koleksinya. Kalau kehabisan stok, para pedagang akan meminjam koleksi mata uang kuno dari pedagang lainnya.

Menurut Zamzam (45), seorang pedagang uang kuno, pembeli yang cukup rutin adalah anak-anak sekolah. Mereka membutuhkan uang kuno untuk tugas sekolah.

”Berdagang uang kuno dengan berdagang perhiasan sama saja untungnya, apalagi sekarang harga emas sedang turun,” kata Zamzam.

Mari Mobilisasi Semua Potensi Dirimu dan Bangsa Untuk Menyambut 100 Tahun Hari Kebangkitan Nasional

Refleksi tentang 100 tahun kebangkitan Indonesia masuk akal jika mencapai titik klimaksnya pada perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2008. Kita memasuki refleksi dengan mengacu pada kuliah di Istana Presiden oleh Prof Kishore Mahbubani, Dekan School of Lee Kuan Yew Public Policy, di Universitas Nasional Singapura, 31 Juli. Kebetulan syarat kebangkitan dan kemajuan bangsa dan negara sejalan dengan pandangan yang sudah berkali-kali kita kemukakan di Kompas.

Dikemukakannya pendapat para ahli, seperti dari Golden Sachs, pada tahun 2050 empat ekonomi terbesar di dunia terdiri dari China, India, AS, dan Jepang. Tiga belas negara di Asia Tenggara pertumbuhan ekonominya 7 persen per tahun, termasuk Indonesia. Kini pun kemajuan ekonomi China dan India menakjubkan. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan juga sudah lebih dulu maju. Malaysia tidak ketinggalan, demikian pula Thailand, sedangkan Vietnam sedang melangkah maju. Ilmuwan Singapura itu berpendapat, Indonesia akan melangkah maju. Kenyataannya, sekarang ini kita ketinggalan. Untuk mengatasi ketertinggalan itu, digerakkan peringatan 100 tahun kebangkitan, dimulai dari Kebangkitan Budi Utomo tahun 1908.

Sesungguhnya, dewasa ini pun, pemerintah dan kita, bangsa Indonesia, sedang menata dan menghimpun momentum kebangkitan nasional itu, terutama untuk mengatasi ketertinggalan kita dari negara-negara tetangga dalam perikehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang sejahtera. Gerakan dan tindakan memberantas korupsi sedang gencar dilakukan dengan tujuan ganda, menghukum koruptor dan dengan hukuman itu sekaligus penyalahgunaan kekuasaan dan kesempatan kekayaan negara berhenti. Korupsi tak lagi kita tenggang berkembang biak sebagai ”budaya”.

Apa saja faktor-faktor yang oleh Mahbubani dikemukakan sebagai syarat kemajuan suatu bangsa? Suatu kesimpulan yang dibuatnya dari pengalaman China, India, negara-negara Amerika Latin, dan negara-negara ”macan” lainnya di Asia?

Faktor pertama, hapuskan feodalisme dalam pemerintahan dan dalam masyarakat. Feodalisme diasosiasikan dengan hadirnya privilese, hak istimewa bagi mereka yang memegang kekuasaan. Hal itu bukan saja berkonsekuensi pada suburnya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk korupsi. Kekuasaan bukan untuk melayani, tetapi justru untuk dilayani, suatu hak istimewa, suatu privilese.

Kita menyaksikan gejala itu di negeri kita. Budaya feodal begitu kuat sehingga sedasawarsa reformasi prodemokrasi dan keadilan sosial belum berhasil mengikis, bahkan oleh maraknya korupsi digelar efek demonstratifnya. Budaya kekuasaan feodal tanpa disadari juga mempunyai implikasi, tak meratanya pengembangan kesempatan maju bagi seluruh warga dan terhambat pula pengamanan potensinya. Mobilisasi sumber dan kekuatan bangsa terhambat.

Faktor kedua, meritokrasi. Meritokrasi mengacu ke meratanya tanpa diskriminasi penempaan potensi warga, termasuk bahkan terutama dari kelompok yang tertinggal karena pendidikan dan kemiskinan. Pada tingkat pertama, tujuannya memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada setiap warga untuk mengembangkan bakat dan potensi, berprestasi dalam karya, serta dihargai sesuai kontribusi, prestasi, dan daya upayanya.

Meritokrasi menumbuhkan lebih tinggi produksi nasional. Dicontohkannya, tahun 1960, produk domestik bruto Filipina 6,9 miliar dollar AS, sedangkan Korea Selatan 1,5 miliar dollar AS. Tahun 2007 PDB Filipina mencapai 144,1 miliar dollar AS, sedangkan Korsel 969,8 miliar dollar AS. Hapusnya kekuasaan yang feodal dan berlakunya meritokrasi membuat pejabat lebih peduli terhadap meratanya kesempatan kerja dan mendorong munculnya talenta warga.

Faktor lain adalah ilmu dan teknologi, asas dan supremasi hukum, budaya damai, dan pendidikan, bukan hal baru bagi kita. Kita bahkan juga sedang mengerjakannya. Hal itu diakui pula oleh pembicara dari Singapura itu. Kita bahkan telah meninggalkan sistem kekuasaan otoriter dan menerapkan sistem kekuasaan demokrasi.

Kita juga menyadari, beralihnya secara formal kekuasaan otokrasi ke demokrasi tidak dengan sendirinya menanggalkan sekaligus budaya kekuasaan feodal. Kita bahkan tidak berhenti hanya pada perubahan orientasi dan kinerja sesuai prinsip meritokrasi, ilmu dan teknologi, pemerataan kesempatan, asas hukum, dan pendidikan. Kita juga mencermati sisa-sisa nilai dan sikap budaya yang kita warisi.

Di antaranya kita sadar dan berusaha serius untuk menumbuhkan budaya perikehidupan bersama yang kreatif dan produktif. Seperti memperkuat saling percaya, tidak apriori berprasangka, diskriminasi adalah tabu. Setiap warga Indonesia berhak mengembangkan diri, berkreatif, dan berkontribusi kepada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Hal-hal elementer, seperti kerja keras, hemat, peduli, percaya, dan disiplin, semakin kita pahami dan sadari juga sebagai jalan konkret ke kemajuan dan kesejahteraan.

Demokrasi, ya, demokrasi haruslah mengekspresikan energi semua warga. Kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, jelas konsekuensinya. Seperti dialamatkan UUD, bekerja keras untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemajuan rakyat.

Kita saksikan berbondong- bondong warga dan putra bangsa memilih mengabdikan hidupnya lewat politik. Sistem presidensial, tetapi sekaligus sistem multipartai. Silakan berpacu, bertanding, adu kemauan, pengabdian, dan program untuk sebesar-besarnya mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat. Tidak bisa lain, semangatnya adalah semangat pengorbanan. Kepercayaan atau kredibilitas dalam hal itu masih merupakan tantangan dewasa ini. Meskipun zaman berubah, ada yang tetap, di antaranya perut tak bisa menunggu, seperti sering dikatakan Bung Karno, ”Stomach can not wait”.

Abad kemajuan dunia telah bergeser ke Asia, seperti China, India, serta negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara. Indonesia saat ini kita akui ketinggalan. Namun, kita sanggup dan bertekad menyusul. Ketulusan dan kekhusyukan kita bersama memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2008, marilah kita hayati sebagai kebangkitan bersama bagi segera tercapainya Indonesia makmur, maju, dan terhormat di antara bangsa. Terutama bagi para pemimpin dan politikus, serta bagi semua kekuatan masyarakat, seyogianya memobilisasikan potensi untuk kebangkitan Indonesia. Yang berarti, maju, makmur, aman, dan sentosa.

Industri Indonesia Kian Melemah Kalaupun Ada Pertumbuhan Belum Cukup Untuk Menyerap Tenaga Kerja

Pertumbuhan ekonomi kembali ditopang oleh kinerja ekspor komoditas perkebunan. Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi yang padat modal juga kian melaju. Sebaliknya, pertumbuhan industri pengolahan yang diandalkan untuk menyerap tenaga kerja makin melemah.

Badan Pusat Statistik (BPS), Kamis (14/8), mengumumkan perekonomian pada semester I-2008 terhadap semester I-2007 (year on year) tumbuh 6,4 persen.

Pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor kelistrikan dan gas, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan, serta perdagangan, hotel, dan restoran.

Data BPS menunjukkan, sektor-sektor tersebut sudah mengalami pertumbuhan tinggi beberapa tahun terakhir. Namun, laju pertumbuhan sektor-sektor padat modal tersebut meningkat makin pesat pada semester ini.

Pengangkutan dan komunikasi, misalnya, merupakan sektor yang tumbuh paling tinggi pada semester I-2007 dengan laju 11,6 persen. Pada semester I-2008, laju pertumbuhan sektor ini mencapai 20 persen.

Sebaliknya, industri pengolahan yang pada semester I-2007 masih tumbuh 5,4 persen, pada semester I-2008 hanya tumbuh 4,1 persen.

Deputi Kepala BPS Bidang Neraca dan Analisis Statistik Slamet Sutomo mengingatkan, nilai penting pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja perlu mendapat perhatian.

”Ekonomi kita masih bertumpu pada sektor-sektor yang kurang menyerap tenaga kerja,” ujar Slamet. Ditinjau dari sisi komponen pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan tertinggi terdapat pada ekspor barang dan jasa sebesar 15,8 persen.

Namun, data BPS menunjukkan, dominasi komoditas primer terhadap ekspor semakin besar. Pada semester I-2008, nilai ekspor lima komoditas primer utama, yakni minyak sawit mentah (CPO), minyak mentah, gas, batu bara, dan karet, menyumbang 45,17 persen dari total nilai ekspor Indonesia.

Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia M Chatib Basri berpendapat, tingginya harga komoditas membuat ekspor kian bergantung pada komoditas primer.

Produk mentah

”Beberapa waktu terakhir, ada kecenderungan ekspor yang tumbuh kembali ke sumber daya alam mentah, bukan olahan. Ini namanya ’penyakit Belanda’, ketika komoditas booming, manufaktur stagnan,” ujar Chatib.

Secara keseluruhan, perekonomian semester I-2008, menurut Chatib, berada pada tingkat pertumbuhan yang baik. Investasi juga mulai menggeliat.

Namun, pertumbuhan dan investasi itu belum beranjak dari sektor padat modal dan perkebunan menghasilkan komoditas mentah.

Untuk mendorong penyerapan tenaga kerja, industri manufaktur perlu dijadikan tumpuan. ”Industri manufaktur perlu ditolong dengan inflasi yang rendah dan aturan tenaga kerja yang lebih baik,” ujar Chatib.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melambat – Target Sulit Tercapai dan Penganguran Makin Bertambah

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara semester I tahun 2008 cenderung melambat dibandingkan semester yang sama tahun lalu. Kelambanan disinyalir merupakan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak dan langkanya pasokan listrik di Sumatera Utara.

Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, Kamis (14/8), melaporkan, pada semester I-2007 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 8,53 persen, sementara pada semester I-2008 pertumbuhan ekonomi 5,37 persen. Target pertumbuhan ekonomi Sumut sendiri tahun ini 7,54 persen.

”Sebagai pegawai pemerintah, kami merasa optimistis target pertumbuhan ekonomi tetap tercapai, tetapi memang perlu kerja keras,” tutur Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Utara Alimuddin Sidabalok.

Pendapat itu berbeda dengan pengamat ekonomi Universitas Sumatera Utara, Murbanto Sinaga. Murbanto menyatakan tidak yakin target 7,54 persen pertumbuhan ekonomi di Sumut akan tercapai. ”Kalau melihat tahun lalu pada periode yang sama hasilnya lebih tinggi, tahun ini target itu tidak akan tercapai karena kenaikan harga BBM dan kelangkaan listrik,” kata Murbanto. Tahun lalu target pertumbuhan ekonomi Sumut sebesar 7 persen dan terealisasi 6,9 persen.

Pertumbuhan semester ini melambat, terutama pada sektor industri pengolahan. Semester pertama tahun lalu, industri pengolahan tumbuh 7,42 persen, sementara tahun ini hanya 0,53 persen.

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran tahun lalu tumbuh 9,96 persen, tahun ini tumbuh 4,07 persen. Adapun sektor pertambangan dan penggalian tahun lalu tumbuh 12,26 persen, tahun ini tumbuh 5,29 persen.

Kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi semester ini didukung oleh sektor pertanian sebesar 1,66 persen.

Sementara itu, sektor lain memberi kontribusi di bawah 1 persen. Adapun sumber pertumbuhan sebagian besar bersumber pada pengeluaran konsumsi rumah tangga dan ekspor.

Dibandingkan kinerja perekonomian triwulan I-2008, kinerja perekonomian Sumatera Utara pada triwulan II tahun 2008 minus 0,96 persen.

Penurunan terjadi di sektor pertanian dengan angka minus 2,32 persen; industri pengolahan minus 2,21 persen; perdagangan, hotel, dan restoran minus 2,08 persen; serta sektor pengangkutan dan komunikasi minus 0,35 persen

Bin Laden Berinvestasi Di Pertanian Padi Di Papua

Kelompok usaha Bin Ladin Group dari Arab Saudi berencana untuk berinvestasi senilai 4,3 miliar dollar Amerika Serikat di bidang agrobisnis padi di Merauke, Provinsi Papua.

Hal tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden RI untuk Timur Tengah Alwi Shihab, Selasa (12/8) di Jakarta. ”Mereka bukan hanya berminat, tetapi sudah memutuskan untuk melakukan investasi agrobisnis padi minimal untuk lahan seluas 500.000 hektar,” ujarnya seusai pertemuan Menteri Pertanian Anton Apriyantono dengan pihak Bin Ladin Group.

Bin Ladin Group adalah kelompok usaha yang melaksanakan beberapa proyek strategis dari Pemerintah Arab Saudi.

Dari pertemuan itu, Departemen Pertanian merekomendasikan wilayah Merauke apabila kelompok usaha itu ingin berinvestasi di bidang agrobisnis.

Sebelumnya, sudah ada lima investor lokal yang berminat berinvestasi di Merauke, mereka adalah Grup Medco, PT Bangun Cipta Sarana, PT Wolo Agro Makmur, PT Comexindo, dan PT Digul Agro Lestari (Kompas, 22/7).

Meski, menurut Alwi Shihab, Bin Ladin sudah dalam tahap memutuskan, realisasi investasi itu menunggu keputusan dari tim yang akan dikirim Bin Ladin Group untuk melakukan pengkajian.

”Padi yang akan ditanam khusus jenis Basmati (padi premium untuk konsumen wilayah Timur Tengah),” kata Alwi Shibab.

Undangan Deptan

Vice Chairman Bin Ladin Group Syekh Hassan M Bin Ladin menyatakan, rencana investasi itu untuk menumbuhkan usaha agrobisnis di Indonesia.

Menurut Mentan, kedatangan pengusaha dari Arab Saudi itu atas undangan Departemen Pertanian.

Terkait dengan masalah infrastruktur di Merauke, Mentan menyatakan pemerintah akan membangun infrastruktur utama, seperti jalan. Infrastruktur yang lebih kecil, akan dibangun bekerja sama dengan pihak swasta.

Departemen Pekerjaan Umum direncanakan membangun beberapa proyek infrastruktur sumber daya air. Dalam jangka pendek, yang dilakukan adalah mendesain ulang pompa di Wapeko dan Topeko bagian hulu, sepanjang 10 kilometer.

Departemen Pekerjaan Umum juga akan membangun saluran air dari Sungai Kumbe ke sawah-sawah di Kecamatan Semangga dan Tanah Miring di Merauke.

Selain itu, juga akan dilakukan optimalisasi pengambilan air dari Rawa Burung. Kabupaten Merauke mempunyai lahan datar seluas 3 juta hektar, yang potensial untuk sawah sekitar 1,94 juta hektar dan untuk ladang 0,55 juta hektar.

Hingga Maret 2008, luas tanaman padi di Merauke baru 22.066 ha. Saat ini, dari 25.000 ha sawah di Merauke, hanya 6.000 ha yang beririgasi, tetapi belum terintegrasi

Menunggak Tagihan Listrik Akan Langsung Diputus Oleh PLN

PLN Area Pelayanan Jaringan (APJ) Bekasi, mulai kemarin memutus aliran listrik konsumen yang menunggak batas pembayaran.

“Telat sebulan juga akan terkena pemutusan,” kata Suparman, kordinator supervisi pemutusan tunggakan listrik.

Tim Pemutusan yang beranggotakan 102 orang ini akan diterjunkan di 9 unit pelayanan jaringan (UPJ) yang ada di Kota dan Kabupaten Bekasi. “Untuk saat ini, daerah yang terkena pemutusan di UPJ Bekasi Kota , UPJ Cikarang dan UPJ Lemahabang.

Dasar pemutusan itu setelah PLN mencatat tunggakan pelanggan hingga akhir Juli 2008 mencapai Rp23 miliar. “Jumlah itu untuk pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri kecil,” katanya.

Kekeringan Memaksa Petani Untuk Bergiliran Antri Air Irigasi Pertanian

Petani di Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, menerapkan sistem bergiliran air irigasi dari Bendungan Komering ke lahan pertanian sebagai upaya mengatasi dampak kekeringan.

Demikian kesimpulan dari kegiatan ”Panen Padi Gaduh 2008” di Desa Sukanegara, Kecamatan Belitang, Sabtu (9/8), yang dihadiri Bupati Ogan Komering Ulu Timur Herman Deru.

Sukur (42), tokoh petani di Belitang, mengatakan, sistem penggiliran air irigasi merupakan cara yang baru diterapkan di Belitang sehingga pada panen gadu ini baru terlihat hasilnya. Sistem ini diterapkan agar tak ada panen raya yang sering kali merugikan petani karena harga gabah selalu jatuh.

Sementara itu, Kelompok Tani Bangun Mulyo, Desa Kirig, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu, memanen padi hasil teknologi system of rice intensification (SRI). Produksinya rata-rata 5 ton gabah kering panen per hektar.

Menurut Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus Hendi Hendro, teknologi SRI merupakan teknologi budidaya tanaman padi yang hemat air, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Di Kabupaten Purworejo, Jateng, musim panen kali ini produktivitas gabah kering giling (GKG) meningkat. Jika pada panen gadu tahun sebelumnya produksi GKG 5,3 ton per hektar, panen sekarang mencapai 5,5 ton per hektar

Bau Sampah Mengganggu Penerbangan Di Bandara Soekarno Hatta

Kawasan Bandara Soekarno-Hatta dan permukiman penduduk di sebelah barat bandara terganggu sebaran bau tidak sedap dan asap dari Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang berlokasi di Rawa Kucing, Kota Tangerang. Bau tak sedap yang terbawa angin menyebar ke mana-mana.

Bau tidak sedap dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing itu terasa menyesak di dada mulai dari permukiman penduduk di Rawa Kucing, Perumahan Korpi, Perumahan dan Pergudangan Bandara Mas, hingga bagian barat bandara internasional tersebut.

”Kadang-kadang kalau malam, baunya sampai Terminal II Bandara,” kata Agus, petugas di bandara tersebut, Sabtu (9/8).

Beberapa warga di Perumahan Korpri yang ditemui Kompas juga merasakan hal yang sama. Bahkan di Perumahan Korpri yang berada di sebelah barat bandara itu, bau tak sedap tak hanya malam, siang dan pagi hari pun sering menyengat hidung. ”Asap bakaran sampah di Rawa Kucing juga sering menyelimuti perumahan ini,” tutur salah seorang warga.

Sudah bertahun-tahun polusi udara seperti itu dikeluhkan warga. Hal ini juga sudah disampaikan kepada Pemerintah Kota Tangerang. Akan tetapi, hingga sekarang tidak ada penyelesaian.

Juru bicara Pemerintah Kota Tangerang Saeful Rahman mengakui kadang-kadang bau sampah dari TPA Rawa Kucing menyebar tergantung arah angin, tetapi tak sampai wilayah bandara. ”TPA itu masih bisa dipakai 4-5 tahun lagi,” kata Saeful.

Sudah disediakan lahan

Secara terpisah, Sekretaris Daerah Pemkot Tangerang Harry Mulya Zein, Sabtu malam, mengatakan, pihaknya akan mengecek keluhan warga soal bau dan asap sampah dari Rawa Kucing.

Menurut Harry, sebenarnya Pemkot Tangerang memiliki lahan yang direncanakan untuk TPA. Lokasinya berada di Jatiwaringin, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. Luas lahan sekitar 20 hektar, tetapi jauh dari kota. ”Ya, kalau memang Rawa Kucing tak mampu menampung sampah lagi, akan kami pertimbangkan segera memakai Jatiwaringin,” kata Harry.

Dikatakan oleh Harry, keterbatasan armada pengangkut sampah menjadi kendala pemindahan TPA dari Rawa Kucing ke Jatiwaringin. Pemkot Tangerang sudah membeli lahan di Jatiwaringin tahun 2002 dengan uang dari pinjaman Bank Pembangunan Asia (ADB).

Bantar Gebang terbakar

Sementara itu, bukit sampah di Zona V Tempat Pembuangan Akhir Sampah Bantar Gebang, Kota Bekasi, Sabtu (9/8) siang, terbakar lagi. Kobaran api melalap bagian atas tumpukan sampah di TPA milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu.

Kebakaran kemarin merupakan yang ketiga kalinya dalam sepekan terakhir pada lokasi sama di TPA Bantar Gebang yang kini disebut Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Kebakaran sebelumnya terjadi Selasa dan Rabu.

Berbeda dengan dua kebakaran sebelumnya, upaya pemadaman kebakaran kemarin tidak lagi dibantu Unit Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi.

Petugas TPA Bantar Gebang hanya dibantu dua mobil tangki air dan empat alat berat jenis backhoe untuk memadamkan kebakaran.

Ketua Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Persampahan Nasional Bagong Suyoto, yang berdiam di Kelurahan Sumur Batu, Bantar Gebang, menyatakan, selain karena faktor musim kemarau, kebakaran di bukit sampah TPA Bantar Gebang juga dipengaruhi buruknya pengelolaan sampah di TPA Bantar Gebang.

Menurut Bagong, yang juga Ketua Dewan Daerah Walhi Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, yang kini mengelola TPA Bantar Gebang, seharusnya secara ketat menerapkan mekanisme penimbunan sistem sanitary landfill.

Festival Jalan Jaksa Semarak Dan Meriah

Festival Jalan Jaksa 2008 berlangsung semarak dan meriah. Gelar seni dan budaya yang dibuka oleh Walikota Jakpus Hj. Sylviana Murni, Sabtu (9/8) malam, dipenuhi warga yang ingin menonton berbagai pentas kesenian tradisional, termasuk turis-turis asing yang berada di kawasan itu.

Sejak sore masyarakat telah berdatangan dan memenuhi kawasan wisata malam di Jakpus tersebut. Suasana makin semarak, begitu Walikota Jakpus bersama rombongan yang naik delman dari Kantor Balaikota datang. Sebanyak 44 kelompok kesenian Marawis berjajar di sepanjang jalan menyambut kedatangannya dan mengantar ke panggung utama.

Berbagai macam kesenian dan kegiatan di gelar pada Festival Jalan Jaksa ini. Mulai dari pemutaran film legendaris almarhum Benyamin Sueb, pernak pernik almarhum Benyamin Sueb, pagelaran musik betawi seperti alat musik tanjidor, gambang kromong, tari betawi, ondel-ondel, musik dangdut, pop dan jazz, hingga ke makanan khas betawi juga meramaikan festival ini. “Sudah jarang di Jakarta, pemutaran film sosok budayawan betawi ini masih dapat dipertahankan,”tutur Yanti, warga Jalan Kebon Sirih Barat Dalam I, Jakarta Pusat, saat menonton pemutaran film layar lebar.

DIPENUHI TURIS ASING
Walaupun menggunakan proyektor yang sederhana, nampaknya para pekerja pemutar film tersebut nampak sabar mengganti rol film yang telah rusak itu, sehingga menimbulkan bunyi krek…krek dan filmnya terputus-putus. Sekalipun demikian para penonton tetap antusias menyaksikan film kocak almarhum Benyamin Sueb.

Sejumlah Café seperti Memoris Café, Absolut, Café Betawi, BFC Café dan Café-Café lainnya yang tersebar di Jalan Jaksa dipenuhi turis asing maupun turis lokal. Puluhan stan yang menjual produk makanan, minuman, pakaian dan pernak-pernik khas Bali dan Betawi juga terpampang di jalan tersebut. Sejumlah makanan khas Betawi seperti kerak telor, nasi uduk betawi, bir pletok dan asinan betawi juga tersedia.

Warga Kamal Berharap Mendapat Pasokan Air Bersih

Warga Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tidak pernah lepas dari persoalan krisis air bersih. Meskipun masalah ini sudah berkali-kali dibahas dalam berbagai rapat koordinasi, tetap saja sampai saat ini warga tidak mendapatkan pasokan air bersih.

”Berkali-kali masalah krisis air bersih dibahas dalam rapat, mulai di tingkat kelurahan, lalu rakorbang (rapat koordinasi pembangunan) di kecamatan, seterusnya di pemerintah kota hingga provinsi, namun tidak juga terwujud,” kata Ketua RW 01, Kelurahan Kamal, Supardi pada Jumat (8/8).

Warga Kamal tersebar di empat RW dengan jumlah penduduk sekitar 2.250 keluarga. Warga yang didera krisis air bersih terkonsentrasi di RW 01, yakni 1.073 keluarga. Adapun di RW 04 ada 600 keluarga yang mengalami krisis air. Sisanya, RW 02 dan 03 yang meliputi permukiman elite Pantai Indah Kapuk, yang memiliki jaringan air bersih sendiri.

Menurut pengakuan warga, saat ini sudah tersedia sumur bor di 24 wilayah tersebut, yakni 14 di RW 01 dan 10 di RW 04. Lukman (34), salah seorang warga, mengatakan, dirinya membeli air dari sumur itu Rp 250 per jeriken isi 20 liter. Airnya hanya untuk mandi, cuci, dan kakus karena airnya asin. ”Buat minum dan masak pakai air isi ulang,” katanya.

Lurah Kamal Muara Tambah Suhadi mengakui sudah ada 24 sumur bor yang dibangun Pemprov DKI Jakarta, beberapa instansi pemerintah, dan swasta. Namun, air itu tidak bisa dikonsumsi. ”Warga harus membeli air isi ulang,” kata dia.

Swadaya masyarakat

Rencana pembangunan pipa distribusi air yang tak kunjung terealisasi mendorong warga melakukan swadaya. Menurut Ketua RW 04 Hamide, warga Kamal Muara akhirnya membangun sendiri jaringan pipa yang terhubung dengan pipa perusahaan air minum dari Tangerang.

Untuk mendapatkan air bersih melalui jaringan pipa air dari Tangerang itu, warga mengeluarkan dana sekitar Rp 46 juta. ”Dengan uang itu, warga bisa memasang pipa sepanjang 1 kilometer dari pipa jaringan air bersih PAM Pemkab Tangerang,” kata Hamide.

Akan tetapi, air untuk konsumsi itu hanya dialirkan ke satu wilayah di RW 04. Warga membeli per pikul yang terdiri dari dua jeriken seharga Rp 3.000

Arah Demokrasi Harus Dirubah Supaya Tidak Membebani Rakyat Kecil

Demokratisasi yang berlangsung selama sepuluh tahun terakhir ini harus diubah arahnya. Jika tidak, proses demokrasi yang memakan banyak biaya seperti saat ini semakin membebani rakyat.

”Kita menyaksikan betapa penyelenggaraan pilkada memakan banyak biaya. Seperti pilkada di Jawa Timur, berapa besar anggaran yang dikeluarkan oleh anggaran negara. Belum lagi dana yang disediakan oleh masyarakat dan peserta pilkada,” ujar Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali, Kamis (8/8).

Menurut dia, dana politik yang menghabiskan miliaran bahkan bisa mencapai triliunan rupiah itu akan sangat bermanfaat jika langsung dipergunakan untuk usaha yang langsung bisa memberikan kesejahteraan rakyat.

”Problem lain dari demokrasi yang sudah dijalankan adalah betapa bangsa Indonesia seperti kehilangan nilai budayanya. Seolah-olah tak ada lagi rasa saling menghormati, yang tersisa hanya mau menang sendiri,” ujarnya.

Yang lebih menyedihkan, menurut Suryadharma, hilangnya nilai ini sudah merambah di kalangan calon intelektual.

”Kalangan mahasiswa seperti tidak lagi memegang norma kesopanan, mereka memaki dan mencaci semaunya. Yang lebih buruk lagi sering kali proses demokrasi menghasilkan tindakan destruktif,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal PPP Irgan Chairul Mahfiz menilai, proses demokratisasi yang baru menekankan kelembagaan demokrasi ini memang harus disempurnakan. ”Masih banyak kelemahan, namun itu semua proses. Artinya, bangsa Indonesia, jika serius, pasti akan bisa membangun Indonesia dengan sistem demokrasi yang lebih baik,” ujarnya.

Kabut Asap Mengganggu Jadwal Penerbangan

Kabut asap yang melanda Provinsi Riau mulai mengganggu jadwal penerbangan dari dan ke Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Pada Jumat (8/8), tujuh penerbangan tertunda untuk lepas landas dan mendarat akibat pendeknya jarak pandang sehingga membahayakan penerbangan.

”Kami terpaksa menunda sejumlah penerbangan akibat jarak pandang kurang dari 1.000 meter. Bahkan pukul 06.00, jarak pandang hanya 100 meter,” ujar Ibnu Hasan, Manajer Operasional Bandara SSK II di Pekanbaru, Jumat (8/8).

Menurut Ibnu, pada pukul 07.00, seharusnya pesawat Mandala dan Lion Air lepas landas menuju Jakarta. Namun, kabut asap tebal membuat kedua penerbangan ditunda satu jam.

Pendaratan pesawat dari Jakarta baru dapat dilakukan pada pukul 10.00. Pesawat yang tertunda antara lain Garuda Indonesia, Lion Air, Air Asia, dan Pelita Air. ”Jika dipaksakan, bisa berakibat fatal bagi keselamatan penumpang,” kata Ibnu.

Kamis (7/8), pesawat Pelita Air dari Jakarta tujuan Bandara Pinangkampai, Dumai, tidak dapat mendarat akibat kabut asap. Jarak pandang hanya 800 meter.

Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Blucher Doloksaribu memaparkan, jarak pandang minim di Pekanbaru tidak hanya disebabkan asap, tetapi juga campuran kabut dan asap. Kamis malam, di Pekanbaru turun hujan deras yang menimbulkan kabut.

Tidak tahu

Kebakaran lahan di Sumatera Selatan terus terjadi. Di antaranya di wilayah Unit Permukiman Transmigran Rambutan di Kecamatan Inderalaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Jumat.

Menurut warga setempat, Muslim (35), kebakaran lahan biasa terjadi tiap musim kemarau. ”Lahan yang terbakar memang milik transmigran, tetapi kami tidak tahu mengapa bisa terbakar. Kami juga tidak bisa memastikan apakah lahan itu sengaja dibakar atau tidak karena tiba-tiba muncul api,” ujar Muslim.

Pantauan satelit terhadap titik panas, Jumat, menunjukkan jumlah titik panas di Sumsel mencapai 121 titik. Menurut Kepala Seksi Kebakaran Hutan Dinas Kehutanan Sumsel Achmad Taufik, yang terbanyak di Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ilir sebanyak 25 titik.

Sementara itu, kebakaran hutan melanda lagi kawasan Taman Nasional Gunung (TNG) Ciremai, Jawa Barat, serta TNG Merapi dan Merbabu, Jawa Tengah

PT Agincourt Resources Perusahaan Tambang Emas Yang Beroperasi di Batang Toru Melakukan Eksplorasi Emas di Kawasan itu Sebanyak 6,3 ton Per Tahun Selama 10 Tahun

PT Agincourt Resources, perusahaan tambang emas yang beroperasi di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, siap melakukan eksplorasi emas di kawasan itu sebanyak 6,3 ton per tahun selama 10 tahun. Proses eksplorasi akan dimulai pada awal 2010.

Perusahaan ini juga akan menambang perak sebanyak 60,7 ton per tahun selama 10 tahun.

”Angka itu berasal dari studi kelayakan yang dilakukan perusahaan,” tutur Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumatera Utara Washington Tambunan selepas mengikuti pertemuan antara tim PT Agincourt dan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin, Jumat (8/8).

Menurut Washington, di luar lokasi juga terus dilakukan eksplorasi untuk mencari sumber tambang emas dan perak lain yang memungkinkan kontrak karya diperpanjang.

Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ML Tobing menambahkan, konstruksi eksplorasi akan dilakukan akhir 2009, sementara produksi pada awal 2010. Hadir juga dalam pertemuan itu CEO OZ Mineral PT Agincourt Mineral Australia Andrew Nichiermore, GM PT Agincourt Indonesia Dominic Heaton, dan Pelaksana Tugas Badan Perencanaan dan Pembangunan Sumatera Utara Riadil Akhir Lubis.

Washington menambahkan, tidak ada istilah bagi hasil dalam proses eksplorasi ini, tetapi menggunakan royalti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Pemerintah diperkirakan akan menerima bagian sekitar 2 persen dari hasil tambang yang diproduksi perusahaan.

Dari angka 2 persen itu, 20 persen merupakan bagian pemerintah pusat, 64 persen bagian pemerintah kabupaten, dan 16 persen merupakan bagian pemerintah provinsi.

Pemerintah daerah juga akan mendapatkan kepemilikan saham sebesar 5 persen. Sebanyak 3,5 persen diperuntukkan bagi Kabupaten Tapanuli Selatan, sisanya 1,5 persen untuk Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, PT Aneka Tambang juga akan menguasai 10 persen saham dengan nilai 65 juta dollar AS.

Meski demikian, 5 persen saham yang dimiliki pemerintah daerah Sumut dan Tapanuli Selatan bernilai sekitar 10 juta dollar AS. ”Kami tidak membayar sampai 30 juta dollar AS, dari mana kami punya uang. Angka 5 persen itu dibayarkan dari dividen yang kami (pemerintah daerah) peroleh,” kata Washington. Dan ini, kata Washington, membuat pemerintah daerah tidak menanggung kerugian jika perusahaan merugi.

Gubernur Sumut Syamsul Arifin dalam kesempatan itu mengingatkan agar perusahaan menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan supaya tidak terjadi pencemaran dan gejolak sosial yang tidak diharapkan

Pemerintah Pusing Para Pebisnis Diminta Mengatur Dirinya Sendiri

Pebisnis di sektor perdagangan bersama PT Perusahaan Listrik Negara diharapkan dapat mengatur sendiri langkah-langkah penghematan listrik tanpa campur tangan pemerintah. Prioritas pemerintah saat ini adalah implementasi peraturan bersama lima menteri tentang penghematan listrik sektor industri.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyatakan hal itu, Jumat (8/8) di Jakarta. ”Sementara (asosiasi) pusat belanja akan mencari jalan dengan PLN menyusun langkah-langkah sendiri untuk anggotanya dalam upaya menghemat energi,” tuturnya.

Rancangan surat keputusan bersama (SKB) lima menteri untuk mengatur penghematan listrik di sektor perdagangan, termasuk pusat belanja (mal), hotel, restoran, dan gedung perkantoran, semula ditargetkan rampung pekan ini. Dengan demikian, implementasinya diharapkan bisa dimulai pada September.

Lima menteri yang terlibat dalam rancangan SKB itu adalah Menteri Perdagangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Menurut Direktur PT PLN untuk Jawa Bali Murtaqi Syamsuddin, tanpa SKB, penghematan bagi konsumen bisnis tetap dilakukan. PLN akan menerbitkan surat edaran tentang pola penghematan pada minggu ketiga Agustus.

”Kami akan menerbitkan surat edaran ke semua PLN wilayah agar mal, hotel, restoran, dan perkantoran mengikuti pola yang ditetapkan. Sosialisasi kepada semua pelanggan dalam dua minggu ini,” katanya.

Pola penghematan yang dilakukan adalah meminta konsumen bisnis beralih menggunakan genset pada waktu beban puncak, yaitu pukul 17.00-22.00. Setiap konsumen mendapat jatah memakai genset dua kali dalam seminggu.

Murtaqi mengakui, pengalihan itu akan berdampak pada biaya bahan bakar konsumen bisnis. ”Namun, dampaknya ke buruh tidak banyak. Beda dengan industri,” ujarnya.

PLN menargetkan penghematan dari konsumen bisnis mencapai 200 megawatt. Adapun realisasi pengurangan beban dari konsumen industri sebesar 178 MW, dari target PLN sebesar 180 MW.

Tolak tarif naik

Sementara itu, Forum Lintas Asosiasi (FLA) mengukuhkan penolakannya terhadap rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Dari 23 asosiasi yang pekan lalu menolak, saat ini telah menjadi 29 asosiasi.

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani mengatakan,” Kalau TDL dinaikkan, posisi industri domestik tidak lagi kompetitif. Inflasi dikhawatirkan akan jebol.”

FLA meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat kebijakan energi, tanpa mempertimbangkan risiko yang dihadapi industri. Perbaikan manajemen internal PLN, khususnya ketersediaan pasokan bahan baku pembangkit listrik, seharusnya menjadi prioritas.

Hotel Formula 1 Di Resmikan Oleh Walikota

Perusahaan properti dan investasi PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk melalui anak perusahaannya PT Hotel Cikini Realty telah membangun dan mengoperasikan hotel baru di kawasan Cikini Jakarta Pusat dengan nama Hotel Formule 1.

Pengoperasian hotel yang dibangun di kawasan eks kolam renang Cikini itu, dibuka secara resmi oleh Walikota Jakarta Pusat, Sylviana Murni, Jumat.

Dalam sambutannya, Sylviana mengatakan, pembangunan hotel Formule 1 diharapkan dapat meningkatkan citra Kota Jakarta sebagai destinasi (tujuan) wisata, selain juga dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Kepada Jakarta Setiabudi Internasional, Sylviana berpesan agar perusahaan itu dalam mengembangkan properti dan perhotelan tetap memelihara ruang terbuka hijau.

Sylvana mengaku gembira karena dalam membangun hotel Formula 1 di eks kawasan kolam renang Cikini itu, keberadaan kolam renang yang legendaris bagi warga Jakarta tersebut tetap dipertahankan.

Mengenai kepariwisataan di Jakarta Pusat, Sylviana menyebut jumlah wisatawan yang mengunjungi Jakarta dari tahun ke tahun terus meningkat.

Pada 2006 tercatat ada 1,31 juta wisatawan berkunjung ke Jakarta, kemudian naik menjadi 1,57 juta pada 2007, dan ditargetkan 2008 mencapai 2 juta orang.

Menurut keterangan Jakarta Setiabudi Internasional, hotel Formule 1 ini dibangun mulai Juli 2007 dan selesai Juli 2008. Pembangunan hotel tersebut merupakan kerjasama Grup Jakarta Setiabudi Internasional dengan Accor Asia Pasific.

Sebelum membangun Formule 1 Cikini, Grup Jakarta Setiabudi juga sudah mengoperasikan Formula 1 Menteng dengan rata-rata tingkat hunian 90 persen. Hotel Formule 1 Menteng maupun Cikini merupakan bagian dari jaringan 380 hotel Formule 1 yang tersebar di Eropa, Australia, Brazil, Afrika Selatan, dan Jepang.

Berdasarkan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2007, Jakarta Setiabudi Internasional membukukan pendapatan Rp811,76 miliar, naik dibanding 2006 yang hanya Rp657,95 miliar.

Dengan pendapatan yang menguat itu, Jakarta Setiabudi membukukan laba bersih Rp26,65 miliar.

70 Persen Kakao Rusak Parah Di Sulawesi

Petani biji kakao, bahan dasar pembuatan cokelat, di Sulawesi menderita akibat serangan hama dan penyakit berupa penggerek buah kakao (Cocoa pod borer), penyakit busuk buah (Black pod), kanker batang, serta penyakit (Vascular streak dieback). Kerusakan melanda 70 persen dari 800.000 hektar lahan kakao di pulau itu. Akibatnya, petani kehilangan potensi produktivitas kakao sebesar 40 persen.

”Tingkat kerusakannya sudah ada yang mencapai 68 persen dari kondisi pohon. Kondisi terparah terjadi di Kabupaten Mamuju, Luwu, Pinrang, hingga Soppeng,” ujar Mohammad Hussin, Manajer Operasional Program Kemitraan Petani Kakao Berkelanjutan PT Mars Symbioscience Indonesia, eksportir utama kakao di Indonesia, di Palopo, Sulawesi Selatan, Kamis (7/8).

Sulawesi merupakan penghasil 80 persen biji kakao di Indonesia. Saat ini, produksi biji kakao di Indonesia sekitar 500.000 ton per tahun, terbesar ketiga di dunia. Sentra kakao antara lain di Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Aceh.

Presiden Direktur PT Mars Symbioscience Indonesia Noel D Janetski mengatakan, jika hama dan penyakit bisa dihilangkan, Indonesia seharusnya bisa menghasilkan kakao 900.000 ton per tahun. Itu artinya, Indonesia bisa menjadi penghasil kakao kedua terbesar di dunia.

Saat ini, biji kakao yang dihasilkan dunia 3 juta ton per tahun. Penghasil biji kakao terbesar adalah Pantai Gading dengan produksi 1,2 juta ton per tahun. Disusul Ghana (700.000 ton). Produsen kakao lain dari Amerika Selatan, seperti Brasil.

Deraan hama dan penyakit menyebabkan petani kakao di Sulawesi tidak dapat memanfaatkan kesempatan meraup keuntungan maksimal pada saat harga kakao di pasar dunia sedang naik. Jika seluruh potensi kehilangan produksi itu dijual dengan harga kakao basah Rp 7.000 per kilogram, nilai penghasilan petani yang hilang Rp 1,12 miliar per tahun. Jika dijual dalam bentuk kakao kering dengan harga Rp 25.000 per kg, nilai potensi yang hilang Rp 4 miliar per tahun

Kredit Lebih Didominasi Oleh Korporasi Raksasa Dari Pada Pengusaha Kecil Menengah

Seiring melonjaknya harga komoditas pertanian, penyaluran kredit ke sektor pertanian tumbuh pesat. Namun, kredit pertanian lebih banyak tersalur ke korporasi ketimbang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), posisi kredit pertanian per Mei 2008 mencapai Rp 59,21 triliun, tumbuh 41 persen dibandingkan dengan periode sama tahun 2007 senilai Rp 42,06 triliun.

Kredit pertanian tumbuh di atas rata-rata laju kredit seluruh sektor yang sekitar 32 persen.

Dari total kredit pertanian, porsi yang disalurkan kepada korporasi mencapai 71 persen. Adapun sisanya disalurkan kepada UMKM.

Dalam setahun terakhir, kredit pertanian untuk korporasi tumbuh 47 persen, lebih cepat dibandingkan dengan kredit UMKM yang hanya tumbuh 29 persen.

Ekonom BRI, Djoko Retnadi, mengatakan, seiring melonjaknya harga komoditas pertanian, banyak korporasi yang melakukan ekspansi, seperti di perkebunan kelapa sawit, jagung, dan karet.

Perbankan lebih senang membiayai korporasi karena nilai kreditnya tergolong besar. Bagi bank yang tidak memiliki banyak jaringan di pelosok, penyaluran kredit ke korporasi lebih menguntungkan ketimbang UMKM.

Kredit pertanian untuk UMKM tumbuh lebih lamban antara lain disebabkan tidak optimalnya implementasi kredit program, seperti kredit pengembangan energi nabati revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) dan kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE).

KPEN-RP disalurkan untuk komoditas kelapa sawit, karet, dan kakao, sedangkan KKPE dikucurkan untuk komoditas tebu dan singkong.

Salah satu kendala implementasi kredit program tersebut adalah sulitnya pembebasan lahan.

Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom mengingatkan kalangan perbankan agar euforia penyaluran kredit ke sektor pertanian yang sedang naik daun tak mengorbankan prinsip kehati- hatian bank (prudentiall banking) dan kelestarian lingkungan. Hal ini mengingat porsi terbesar kredit pertanian diambil para debitor besar.

Menurut Miranda, saat ini kebijakan BI lebih diarahkan untuk mendukung pengembangan UMKM, terutama yang berbasis komoditas unggulan, agar dapat dibiayai perbankan.

BI, kata Miranda, telah meneliti pola pembiayaan berbagai komoditas. Saat ini terdapat 88 pola pembiayaan konvensional dan 21 pola pembiayaan syariah untuk komoditas pertanian skala UMKM.

BI juga mendorong terjadinya kemitraan antara korporasi dan UMKM untuk meningkatkan akses kredit UMKM terhadap perbankan

Kasus Penerimaan CPNS Diselidiki Oleh Menneg

Kantor Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara menurunkan tim ke Pematang Siantar, terkait kasus manipulasi seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2005. Mereka akan meminta keterangan.

Deputi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur Ramli Effendi Idris Naibaho akan meminta keterangan pejabat terkait kasus ini, termasuk Wali Kota Pematang Siantar RE Siahaan yang menjadi penanggung jawab seleksi CPNS.

Menurut Ramli, dia bersama pejabat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan meminta keterangan langsung dari Wali Kota, Sekretaris Daerah, hingga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pematang Siantar.

”Kami sudah mendapat laporan ini sejak lama. Bahkan BKN sudah meminta Wali Kota Pematang Siantar membatalkan nomor induk pegawai (NIP) dari 19 CPNS yang bermasalah ini. Namun, ini kan baru sepihak sehingga kami harus datang langsung meminta keterangan pejabat terkait di Pematang Siantar,” ujar Ramli di Medan, Kamis (7/8).

Rencananya, Jumat ini Ramli akan meminta keterangan RE Siahaan di Pematang Siantar.

”Saya juga akan datang bersama anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) asal Sumut, Parlindungan Purba, yang melaporkan kasus ini ke Menneg PAN,” ujarnya.

Sanksi

Menurut Ramli, jika nanti memang terbukti ada pelanggaran dalam proses seleksi CPNS formasi tahun 2005 di Pematang Siantar, pemerintah tak akan segan memberi sanksi kepada pejabat terkait.

”Sanksinya bisa administratif, seperti penundaan pangkat dan gaji, hingga pemberhentian atau sanksi pidana dan ditangani langsung aparat hukum,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, 19 CPNS di Pematang Siantar diduga tak memenuhi ketentuan seleksi tes CPNS, tetapi oleh Pemkot Pematang Siantar mereka tetap diusulkan mendapat NIP ke BKN

DPR Panggil Perusahaan Raksasa Perminyakan Untuk Tanyakan Kenaikan Harga Minyak

Perusahaan-perusahaan raksasa yang bergerak di bidang minyak bakal dipanggil Panitia Angket Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak sebagai saksi.

Dalam kompilasi program Panitia Angket yang diusulkan fraksi-fraksi, paling tidak ada sepuluh nama perusahaan yang tercantum. Perusahaan itu adalah Chevron, Unocal, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Expan, Pertamina, Conoco Phillips, Inpex, Total E&P, Amerada Hess, dan Petrochina.

Usulan ini terungkap dalam rapat Tim Kecil Panitia Angket yang berlangsung terbuka di Gedung DPR, Rabu (7/8). Rapat dipimpin Ketua Panitia Angket Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Kompilasi ini masih bersifat usulan dan masih akan disempurnakan oleh pimpinan Panitia Angket yang berjumlah lima orang. Selanjutnya, pimpinan Panitia Angket akan membawa ke rapat pleno, 15 Agustus 2008.

Empat wakil ketua Panitia Angket adalah Azhar Ramli (F-Partai Golkar), Bambang Wuryanto (F-PDIP), Sutan Bhatoegana (F-Partai Demokrat), dan Efiyardi Azda (F-Partai Persatuan Pembangunan).

Kompilasi program ini menjadi alot diperdebatkan karena selain mencantumkan nama-nama perusahaan minyak raksasa sebagai saksi, juga menyebut mantan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai penanda tangan draf RUU Migas dan memberi izin penjualan gas murah Tangguh ke Fujian; serta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menaikkan harga BBM 2008.

”Kalau mau jujur, harus mulai dari pemerintahan Soeharto agar dapat rangkaian kebijakan-kebijakan sebelumnya,” papar Zainudin Amali dari F-PG.

Irmadi Lubis dari F-PDIP juga mempertanyakan pemanggilan Megawati sebagai wakil presiden. Menurut dia, meski Megawati yang menandatangani draf RUU Migas, yang harus bertanggung jawab tetap Presiden Abdurrahman Wahid.

Tidak ada kerugian

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dalam suratnya yang diterima Kompas membantah analisis Forum Serikat Pekerja BUMN Strategis dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Angket PAN. Forum menduga ada kerugian negara dari penerimaan minyak bumi dan gas Indonesia tahun 2000-2007 Rp 413,49 triliun (Kompas, 2/8). ”Kami menilai berita itu tendensius dan menyesatkan,” demikian surat yang ditandatangani Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen ESDM Sutisna Prawira.

Menurut Sutisna, pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara apa yang diterima bersih dari kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas) dan apa yang disetor ke negara sebagai angka realisasi APBN. (

Pesatnya Perkembangan Pariwisata Mempengaruhi Kemasan Seni Tradisional

Pesatnya perkembangan dunia pariwisata di Indonesia telah menimbulkan berbagai permasalahan industri budaya. Seni pertunjukan tradisional yang akhir-akhir ini menjadi primadona dalam perkembangan pariwisata menjadi kehilangan ”roh” karena terjadi perubahan dimensi bentuk dan dimensi waktu sebuah seni pertunjukan.

Demikian salah satu persoalan yang diungkapkan Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Prof Dr Timbul Haryono, pada seminar ”Globalisasi dan Kebudayaan” yang digelar Komunitas Budaya Indonesia, Rabu (6/8) di Jakarta.

Mengambil contoh pertunjukan wayang kulit, Timbul menjelaskan, di masa lalu, pertunjukan wayang kulit mengandung aspek tuntunan. Dengan durasi pertunjukan delapan jam, penonton dapat menikmati isi pendidikan moral. Namun, sekarang terjadi perubahan secara fungsional menjadi tontonan semata-mata. Sebagian pertunjukan wayang kulit telah kehilangan ”rohnya” karena aspek hiburan lebih dominan.

Direktur PT Kharisma Starvision Plus Edison Nainggolan, yang mempresentasikan persoalan industri film, mengatakan bahwa industri perfilman sekarang dihantui pembajakan. Apabila film kalah cepat main, akan sulit memperoleh hasil untuk mendorong roda produksi berikutnya.

Adapun Sapto Raharjo, salah seorang tim inti Komunitas Budaya Indonesia, mengatakan, industri budaya bisa menjadi bahaya besar karena orang muda dibuat untuk menjadi berpikiran pendek. Mereka hanya dipandang sebagai konsumen, bukan partner kehidupan.

Perumahan Kelas Menengah Bawah Tertekan Akibat Suku Bunga SBI Yang Naik

Penjualan perumahan untuk segmen masyarakat menengah ke bawah di kawasan Bogor, Tangerang, dan Bekasi diprediksi tertekan sampai akhir tahun 2008.

Hal itu dipengaruhi kenaikan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR), laju inflasi, dan harga bahan bakar minyak (BBM). Chief Executive Officer PT Procon Indah Siswanto Widjaja mengemukakan hal itu, Rabu (6/8) di Jakarta.

Laju inflasi tahunan yang mencapai 11,9 persen dan suku bunga KPR yang naik hingga 9 persen per tahun memukul daya beli masyarakat. Ini berimbas pada berkurangnya suplai perumahan baru untuk segmen menengah ke bawah.

”Pada kuartal III-2008, penawaran dan penyerapan perumahan diperkirakan sulit meningkat karena kondisi makroekonomi yang melamban. Tanpa insentif, pembangunan perumahan menengah ke bawah sulit berkembang,” katanya.

Kenaikan harga BBM dan konstruksi menyebabkan harga jual rumah meningkat antara 3-10 persen pada Juni 2008.

Sementara itu, harga tanah di perumahan Jabotabek meningkat rata-rata 3-5 persen. Berdasarkan survei Procon Indah terhadap 44 pengembang perumahan, unit rumah baru yang ditawarkan pada kuartal II-2008 sebanyak 1.882 unit atau turun dibandingkan dengan kuartal I- 2008, yaitu 6.610 unit. Dari jumlah unit rumah baru itu, 63 persen di antaranya ditujukan bagi segmen menengah ke bawah.

Associate Director Strategic Advisory Group Procon Indah Utami Prastiana mengemukakan, hanya delapan pengembang di Tangerang dan Bogor yang meluncurkan perumahan baru.

”Kebanyakan pengembang masih fokus dalam menjual sisa unit yang belum terjual sebagai dampak kenaikan harga konstruksi dan BBM,” katanya.

Jumlah rumah yang belum terjual di Bogor, Tangerang, dan Bekasi hingga kuartal II-2008 sebanyak 60.453 unit. Tingginya jumlah rumah yang belum terjual mendorong sebagian pengembang melakukan rekayasa fisik di kawasan perumahan.

Sementara penawaran rumah untuk segmen menengah atas diperkirakan tetap tinggi, di antaranya kondominium. Golongan ini tidak terlalu terpengaruh inflasi dan suku bunga

Ketidak Becusan Manajemen Membuat PLN Akhirnya Merugi 5 Milyar Setiap Bulan

PLN Wilayah Sumatera Utara mengalami kerugian rata-rata Rp 5 miliar setiap bulan akibat pencurian listrik. Dari penelitian lebih lanjut diketahui, kasus pencurian listrik di Sumatera Utara didominasi oleh konsumen rumah tangga. Persoalan teknis menjadi penyebab kerugian berikutnya.

Menurut Deputi Manajer Komunikasi PLN Wilayah Sumatera Utara (Sumut) Raidir Sigalingging, dari total kerugian sebesar 10 persen setiap bulan, 5 persen di antaranya karena kasus pencurian listrik. ”Sementara 5 persen lainnya karena persoalan teknis kelistrikan, seperti rusaknya jaringan atau trafo. Kami perkirakan dari pencurian listrik, setiap bulannya PLN mengalami kerugian hingga Rp 5 miliar,” ujar Raidir di Medan, Rabu (6/8).

Raidir mengungkapkan, dari hasil operasi penertiban aliran listrik (OPAL), pencurian paling banyak justru dilakukan oleh konsumen rumah tangga. Konsumen skala besar, seperti kalangan industri, karena pengawasan yang cukup ketat, termasuk jarang melakukan pencurian.

”Kalau industri kami pelototin terus. Justru yang paling banyak melakukan pencurian adalah konsumen rumah tangga,” katanya.

Menurut Raidir, secara nasional saat ini PLN tengah mencoba menurunkan tingkat kerugian akibat pencurian listrik hingga di bawah 10 persen dari total kerugian perusahaan. ”Kami memang sekarang sedang menekan hingga di bawah satu digit saja,” ujar Raidir.

Untuk menekan tingkat kerugian akibat pencurian listrik di Sumut, PLN bakal bekerja sama dengan Pemprov Sumut untuk melakukan OPAL. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Washington Tambunan menjadi Koordinator Tim OPAL. Menurut Washington, dalam waktu dekat tim terpadu OPAL dan pemerintah daerah akan bergerak di kabupaten/kota.

Terkait kemungkinan pemadaman bergilir selama bulan puasa, Raidir mengatakan PLN berusaha untuk tidak melakukannya. Menurut dia, jadwal pemeliharaan mesin pembangkit sudah diselesaikan sebelum bulan puasa mulai. Namun, PLN tetap tidak bisa menjamin tak bakal terjadi pemadaman bergilir. Apalagi jika terjadi gangguan pada mesin pembangkit.

”Kondisi daya listrik sekarang ini masih pas-pasan. Artinya bila tak terjadi gangguan, ya tidak akan ada pemadaman. Namun bila ada gangguan, tetap ada pemadaman sebesar daya yang hilang akibat gangguan tersebut,” katanya.

Sementara itu, dari Padang dilaporkan, defisit listrik yang terus terjadi di jaringan interkoneksi Sumatera bagian tengah dan selatan berdampak pada pemadaman bergilir hingga akhir tahun. Kondisi ini sulit dihindari karena adanya aneka jenis perawatan pembangkit serta keterbatasan sumber energi untuk menggerakkan pembangkit.

General Manager PT PLN Wilayah Sumatera Barat Hudiono mengatakan, pada bulan Agustus ini setidaknya dua kali pemadaman bergilir yang besar akan dilakukan di enam provinsi, yakni Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung.

”Setelah pemadaman listrik yang agak berat pada awal hingga pertengahan bulan Juli, PT PLN berusaha mengurangi pemadaman pada akhir Juli hingga awal Agustus karena pembangkit unit II PLTU Ombilin sudah kembali memasok listrik ke jaringan interkoneksi,” katanya.

Akan tetapi, awal Agustus ini kembali ada pemadaman berat. Pemadaman kemungkinan besar masih akan dilakukan sampai akhir tahun ini meskipun jadwal pemadaman sangat mungkin berubah-ubah, bergantung pada pemakaian listrik oleh konsumen dan ketersediaan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit.

Para Pebisnis Mendominasi Wisatawan Domestik

Kunjungan tamu hotel di Kota Palembang dari segmen wisatawan domestik masih didominasi kalangan pebisnis untuk kegiatan MICE atau meeting, incentive, conference, dan exhibition. Wisatawan yang berkunjung untuk tujuan murni berwisata masih minim jumlahnya. Untuk mendongkrak angka kunjungan wisata sesuai dengan tujuan Visit Musi 2008, pemerintah disarankan lebih membangun sinergi dengan para pelaku pariwisata lokal dalam membangun sistem promosi pariwisata yang tepat.

Menurut Public Relation Officer Hotel Horizon Palembang Prayudi Tama, Selasa (5/8), dari profil tamu hotel di Hotel Horizon selama dua tahun terakhir, sekitar 70 persen berasal dari kalangan wisatawan pebisnis dan MICE, sedangkan sisanya merupakan wisatawan keluarga, kelompok, dan perorangan.

Menurut dia, itu menandakan Kota Palembang sangat diminati untuk kegiatan MICE, tetapi belum begitu digemari untuk tujuan murni berwisata. Salah satu indikatornya adalah tingkat okupansi hotel yang selalu penuh justru pada hari kerja Senin-Jumat.

”Sedangkan pada akhir pekan, tingkat okupansi justru menurun. Jika wisatawan yang datang adalah untuk tujuan murni berwisata, maka pada akhir pekanlah biasanya tingkat okupansi penuh,” katanya.

Belum bersinergi

Ditanya tentang peran pemerintah dalam mempromosikan Visit Musi 2008 di sektor perhotelan, Yudi menjawab sampai sekarang masih minim dan masih belum terbangun sinergi dengan pelaku pariwisata tingkat lokal. Selama ini pelaku perhotelan seperti dirinya selalu membentuk sistem promosi pariwisata sendiri tanpa ada keterlibatan pemerintah setempat.

”Kami menyadari keterbatasan pemerintah dalam hal dana dan kemampuan. Untuk itu, kami juga membuat sistem promosi sendiri,” katanya.

Sejumlah upaya yang pernah dilakukan pelaku pariwisata lokal, misalnya, pembuatan peta wisata Kota Palembang, pemberian fasilitas gratis wisata keliling kota pada akhir pekan, dan penerapan sistem tarif hotel yang terjangkau bagi semua jenis wisatawan.

Yudi menyarankan agar pemerintah mulai membangun sinergi dengan pelaku pariwisata tingkat lokal. Hal ini penting karena bisa meningkatkan angka kunjungan untuk segmen wisatawan domestik, terutama yang tujuannya berwisata.

Menurut dia, sinergi tersebut seharusnya bisa diwujudkan dalam pengemasan promosi pariwisata dan menggagas kegiatan kesenian-kebudayaan yang secara langsung mendukung sektor pariwisata

Suku Bunga BI Naik Untuk Tekan Laju Inflasi

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Selasa (5/8), memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 9 persen. Keputusan itu dimaksudkan untuk memantapkan stabilitas perekonomian dan sistem keuangan Indonesia.

Keputusan menaikkan BI Rate juga untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi dalam jangka menengah. ”BI masih melihat adanya risiko tekanan inflasi ke depan yang bersumber dari gejolak harga minyak dan pangan dunia serta tekanan permintaan dalam negeri,” kata Gubernur BI Boediono.

Masih tingginya risiko tekanan inflasi tersebut menjadi pertimbangan BI untuk kembali menaikkan BI Rate bulan ini. Namun, dampak kenaikan BBM terhadap inflasi sudah berkurang.

Guna mengefektifkan kebijakan moneter, kenaikan BI Rate tersebut juga diiringi optimalisasi penggunaan instrumen kebijakan moneter lainnya, seperti pengendalian volatilitas nilai tukar dan penyerapan ekses likuiditas melalui operasi pasar terbuka.

Penyaluran kredit

Angka inflasi Juli 2008 tercatat 1,37 persen sehingga realisasi inflasi tahunan menjadi 11,9 persen, meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 11,03 persen.

Inflasi Januari-Juli 2008 mencapai 8,85 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, 2,72 persen. Dengan memperhitungkan beberapa faktor risiko serta tekanan inflasi yang masih akan timbul hingga akhir tahun ini, BI memperkirakan inflasi pada akhir 2008 akan berada pada kisaran 11,5-12,5 persen (year on year/YOY).

Kendati suku bunga telah memasuki tren meningkat dan harga berbagai komoditas berada dalam level tinggi, hingga akhir semester I-2008 penyaluran kredit perbankan tetap kencang.

Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Halim Alamsyah mengatakan, kredit perbankan cenderung merata di semua sektor.

Ekonom BNI Ryan Kiryanto mengatakan, kenaikan BI Rate direspons perbankan dengan menaikkan bunga kredit 0,5-1 persen. ”Kenaikan bunga kredit yang tipis tidak akan menurunkan permintaan kredit,” kata Ryan.

Direktur PT Astra International Tbk Priyono Sugiarto mengatakan, ”Kalau BI Rate naik terus dan di sisi lain daya beli masyarakat turun, ya orang enggak bisa beli apa-apa.”

Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Bambang Soesatyo mengatakan, kenaikan BI Rate merupakan pukulan telak di tengah daya beli masyarakat yang masih rendah

Indonesia Akan Menjadi Produsen Bonsai Terbesar Dunia Mengalahkan Jepang

Ketua Umum Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) Pusat, Sapto Darsono mengatakan, wilayah Nusantara sebagai daerah tropis yang memiliki jenis pepohonan terbanyak kedua di dunia setelah Brasil, potensial aneka macam bibit bonsai.

“Kita berpeluang mendapatkan aneka jenis pepohonan sebagai bibit atau bakal bonsai. Jenis apa yang diminati mudah kita dapatkan,” kata Sapto Darsono pada pembukaan Kontes Bonsai Nasional 2008 serangkaian kegiatan Sanur Village Festival (SVF) ke-3 di Sanur, Bali, Minggu malam.

Ia mengatakan, aneka jenis bonsai di Indonesia terus berkembang seiring bertambahnya penggemar, yakni yang menjadi anggota PPBI saja sudah mencapai sekitar 70.000 orang tersebar di berbagai daerah.

Seiring perkembangan tersebut, Bali sebagai pusat pariwisata diharapkan menjadi gerbang promosi bonsai untuk pasar dunia. “Seperti saat ini, tanpa kita undang wisatawan manacanegara banyak yang datang,” kata Sapto.

Sementara Koordinator Kontes Bonsai Nasional 2008, I Wayan Jelantik mengatakan, ratusan bonsai dari berbagai daerah ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Padahal kontes seni pohon kerdil tersebut baru digelar yang kedua kalinya dalam SVF. “Sebagai karya seni yang terus berkembang, bonsai memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi,” ucapnya seraya menyebutkan, di Bali seni bonsai berkembang sejak tahun 1980-an.

Tanaman bonsai semakin akrab dengan kehidupan masyarakat, bahkan banyak warga yang telah memanfaatkan seni bonsai sebagai komoditi bisnis. Satu bonsai ada yang bernilai hingga ratusan juta rupiah.

“Seni bonsai tidak lepas dari budaya. Kendati seni bonsai diadopsi dari luar negeri, tetapi di di tanah air memiliki banyak keunggulan,” kata Jelantik

Benarkah Penjualan Motor Yang Meningkat Menandakan Perekonomian Di Daerah Mengalami Peningkatan Pesat

Penjualan sepeda motor selama semester I tahun 2008 mengalami peningkatan pesat. Berdasarkan kinerja semester itu, sepanjang tahun 2008 penjualan sepeda motor diperkirakan mencapai enam juta unit.

Demikian juga penjualan mobil, selama semester I tahun 2008 telah mencapai 290.000 unit sehingga target penjualan sepanjang tahun sebanyak 520.000 unit tampaknya akan terlampaui.

Yang menarik, industriawan sepeda motor maupun mobil itu menunjuk tingginya pertumbuhan penjualan di luar Jawa. Bahkan, penjualan sepeda motor dikatakan telah mencapai 50 persen untuk luar Jawa dan 50 persen untuk Jawa. Ini berarti suatu pergeseran peran yang cukup besar antara pasar di Jawa dan luar Jawa.

Dewasa ini pengalaman bisnis semacam itu terjadi hampir di segala sektor. Kompor gas Rinnai, misalnya, merasakan pesatnya pertumbuhan penjualan di luar Jawa. Demikian juga produk barang-barang konsumsi, seperti sabun, pasta gigi, serta produk lain, permintaan dari luar Jawa mengalami peningkatan amat pesat. Banyak pihak mengatakan, perkembangannya amat fenomenal. Semua ini akhirnya bermuara pada cerita kebangkitan perekonomian di luar Jawa.

PDRB dan kebangkitan ekonomi

Dengan melihat perkembangan itu, kita bisa berharap, pertumbuhan ekonomi di luar Jawa tentu jauh lebih cepat dibanding di Jawa. Bahkan, untuk perekonomian provinsi yang relatif kecil, tingkat pertumbuhan yang tinggi akan wajar jika potensi daerah itu memungkinkan. Riau, Kalimantan Timur, dan Papua, misalnya, adalah provinsi yang memiliki potensi ekonomi amat besar. Pertanyaannya, apakah potensi itu, serta pertumbuhannya, tecermin dari statistik produk domestik regional bruto (PDRB) yang ada?

Jawaban atas pertanyaan itu jauh dari yang kita bayangkan. Sebagai permulaan, satu hal yang agak mencengangkan adalah pertumbuhan ekonomi antardaerah.

Pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera secara keseluruhan mencapai 4,8 persen pada tahun 2007, turun dari 5,3 persen dari tahun 2006. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa justru mencapai 6,1 persen, di atas Pulau Sumatera. Dengan perkecualian pada tahun 2002, sejak tahun 2001, secara konsisten, pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa lebih tinggi dibanding Pulau Sumatera.

Jika demikian, bagaimana kita menjelaskan pertumbuhan penjualan berbagai produk ke Sumatera yang jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan penjualan di Jawa? Dari manakah pendapatan ini diperoleh jika pertumbuhan ekonomi Sumatera kalah dibanding Pulau Jawa?

Jika penjualan berbagai produk mengalami peningkatan amat pesat di Sumatera, logikanya tanpa ada pendapatan yang tinggi, ini berarti ada penggunaan tabungan mereka. Dalam kenyataan, tabungan masyarakat di perbankan di Sumatera menunjukkan pertumbuhan jauh lebih tinggi dibanding di Pulau Jawa. Tahun 2007, dana pihak ketiga (DPK) perbankan di Sumatera menunjukkan jumlah sekitar Rp 200 triliun. Angka ini meningkat dua kali lipat dibanding tahun 2003 yang mencapai sekitar Rp 100 triliun. Suatu peningkatan amat tinggi dalam empat tahun terakhir. Sementara itu, di Pulau Jawa, DPK perbankan pada tahun 2007 mencapai Rp 1.153 triliun, meningkat 60 persen dibanding dengan Rp 718 triliun (2003).

Ini berarti tingkat pertumbuhan DPK perbankan di Sumatera meningkat lebih tinggi dibanding di Jawa selama empat tahun terakhir. Apa yang bisa menjelaskan fenomena ini kecuali pertumbuhan ekonomi yang seharusnya lebih tinggi di Sumatera dibanding di Jawa?

Jika melihat secara lebih rinci apa yang terjadi pada masing-masing provinsi, akan kian terlihat kesenjangan statistik itu. Sebagai contoh, provinsi yang menghasilkan PDRB terbesar di Sumatera adalah Provinsi Riau. Jumlahnya mencapai Rp 209,4 triliun, naik dibanding Rp 167,1 triliun tahun 2006. Provinsi itu menghasilkan minyak melalui Chevron Pacific (dulu Caltex) serta Bumi Siak Pusako.

Selain itu, provinsi itu juga kaya hasil perkebunan, seperti kelapa sawit dan karet, kehutanan yang menghasilkan kayu, kertas, dan pulp, serta berbagai sektor ekonomi lainnya. Jika kita hanya melihat minyak bumi saja, maka produksi minyak di provinsi itu mencapai lebih dari 500.000 barrel per hari. Jika harga minyak per barrel mencapai 100 dollar AS saja, nilai penjualan minyak itu mencapai 50 juta dollar AS per hari. Dalam setahun, penjualan bisa mencapai sekitar 18 miliar dollar AS, setara Rp 170 triliun.

”Under-reporting”

Sementara itu, kelapa sawit dan kertas juga memberi penghasilan tinggi pada provinsi itu. Ditambah sektor lain, seperti pertanian, perhubungan, perdagangan, perhotelan, perbankan, dan jasa lainnya, angka PDRB sebesar itu menunjukkan tanda-tanda under-reporting.

Provinsi di Sumatera yang menghasilkan PDRB atas dasar harga yang berlaku paling kecil adalah Bangka Belitung. Pada tahun 2007, PDRB-nya mencapai Rp 17,9 triliun, naik Rp 2 triliun dibanding 2006. Data ini juga menunjukkan under-reporting yang besar. Sebagai rujukan, penjualan timah dari PT Timah Tbk selama 2007 saja mencapai Rp 7.786,2 miliar.

Diyakini, seluruh nilai tambah dari perusahaan itu masuk ke provinsi bersangkutan, yaitu Bangka Belitung (Babel). Angka itu menunjukkan, hanya dari satu perusahaan saja sudah menyumbangkan hampir separuh PDRB daerah.

Untuk industri timah, angka ini harus ditambah dengan penjualan PT Koba Tin maupun smelter swasta lain yang jumlahnya ada beberapa dan ukuran operasinya lumayan besar. Artinya, dari seluruh industri timah saja akan dihasilkan kontribusi sekitar Rp 12 triliun- Rp 13 triliun bagi PDRB. Kita tahu, industri timah adalah satu kegiatan di provinsi itu. Sementara itu, Babel juga memiliki sektor perdagangan yang kuat, sektor pertanian, seperti kelapa sawit dan lada, kaolin untuk industri keramik dan sebagainya.

Dengan melihat fakta-fakta itu, kemungkinan terjadinya under-reporting dari PDRB di provinsi-provinsi Sumatera lumayan besar. Angka PDRB itu merupakan angka penting yang bisa dimanfaatkan para pengusaha dalam menentukan strategi pengembangan usaha. Banyak perusahaan yang tergagap-gagap memenuhi permintaan yang membeludak dari daerah-daerah di luar Jawa karena mereka memperkirakan pertumbuhan permintaan itu tidak sebesar di Jawa.

Karena itu, Badan Pusat Statistik diharapkan dapat melihat lebih jeli perkembangan di lapangan sehingga data statistiknya dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan baik oleh pemerintah maupun dunia usaha.

Cyrillus Harinowo Rektor ABFII Perbanas

Demokrasi Di Indonesia Belum Mampu Untuk Meningkatkan Kesehjateraan Rakyat

Demokrasi yang saat ini berlaku di Indonesia hanya berhasil pada tataran proses dan masih belum mampu memberikan manfaat yang substantif, yaitu membaiknya kesejahteraan rakyat.

Demikian disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Warsito pada Temu Akbar Alumni dan Dies Natalis Ke-42 FISIP Undip, Minggu (3/8) di Semarang, Jawa Tengah. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono (HB) X juga menghadiri acara itu.

Oleh karena demokrasi belum mampu menyejahterakan rakyat, lanjut Warsito, terjadi fenomena menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. ”Hal itu bisa dilihat dari semakin tingginya angka golongan putih (golput atau orang yang sengaja tak menggunakan hak pilihnya) dalam pemilihan kepala daerah,” ucap Warsito.

Jika terus seperti itu, Warsito menuturkan, dalam proses demokrasi yang terus berkembang di Indonesia, dimungkinkan untuk memunculkan sikap apatis dari rakyat. Bahkan, bisa memicu naiknya penguasa yang bersikap otoritarian.

Sejak reformasi bergulir, Warsito menambahkan, hingga kini Indonesia belum memiliki sistem nilai penyelenggaraan pemerintahan yang mapan. ”Nilai lama mulai dilepaskan, tetapi nilai baru belum terbentuk,” tuturnya.

Strategi kebudayaan

Sebaliknya, Sultan HB X menegaskan, tidak ada jalan lain untuk membangun sebuah kultur demokratis di Indonesia selain dengan menggelar strategi kebudayaan. ”Konkretnya, membangun sistem pendidikan yang menjadi prinsip kemandirian dan nalar publik sebagai pijakan konseptual,” kata dia.

Sistem pendidikan ini, lanjut Sultan HB X, berfokus pada penciptaan individu yang otonom dan kritis dalam daya pertimbangan. ”Otonom di sini bukan berarti egosentris dari pemerintahan yang ada,” ucapnya.

Menurut Sultan, dalam kehidupan politik sehari-hari, biaya dan manfaat tidak selalu hadir dalam bentuk fisik dan material, tetapi juga dapat diurai dalam bentuk nilai simbolik, seperti kepercayaan, stabilitas, solidaritas, serta loyalitas.

Sultan HB X juga menuturkan, kondisi negara sekarang ini membutuhkan prioritas untuk dilakukan perbaikan pada aspek seperti penyediaan pangan, pendidikan, dan kesehatan. ”Hal itu adalah faktor utama untuk membangun bangsa,” ucapnya. Tanpa itu, rakyat bisa semakin tak percaya pada demokrasi

Petani Hampir Bentrok Karena Rebutan Air Di Bendingan Senjoyo

Puluhan petani dari sejumlah kelurahan di Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga dan Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sempat bersitegang, Sabtu (2/8 ), karena memperebutkan aliran air Bendung Senjoyo. Sejumlah petani Tingkir Lor dan Kalibening berupaya membongkar pintu air yang membagi aliran Bendung Senjoyo.

Ketegangan terjadi di Pintu Air Ajiawur yang berada di Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Pintu air itu berfungsi mengatur aliran air dari Bendung Senjoyo ke arah timur, yaitu ke Tingkir Tengah dan sejumlah kelurahan di Kecamatan Suruh, serta arah utara menuju Tingkir Lor dan Kalibening.

Petani dari Tingkir Lor dan Kalibening yang sudah datang sekitar pukul 08.00 dengan membawa palu dan linggis sempat berusaha membongkar pintu air yang menuju arah utara. Itu dilakukan agar aliran air lebih banyak menuju ke wilayah mereka.

Kondisi ini membuat sejumlah petani dari Tingkir Tengah dan sejumlah kelurahan di Suruh tidak puas. Mereka menghalangi sehingga terjadi adu mulut.

”Selama ini meski pintu air rusak, air tetap mengalir ke Tingkir Lor dan Kalibening. Kalau pintu dibobol, kami di arah timur tidak akan kebagian air karena tanah lebih tinggi,” kata Zamzuri (53), petani Tingkir Tengah.

Konflik yang lebih jauh berhasil dicegah setelah petani yang saling memperebutkan air dilerai Kepala Desa Tegalwaton Agus Suranto. ”Kalau ada yang berani merusak fasilitas umum, saya akan laporkan ke polisi,” kata Agus.

Menurut Kepala Ranting Pengairan Kecamatan Tengaran, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, Dalwandi, kisruh perebutan air disebabkan pasokan air dari Bendung Senjoyo yang semakin menurun. Saat ini debit air Bendung Senjoyo sekitar 393 liter per detik atau turun separuh daripada saat musim hujan. Bendung itu dimanfaatkan untuk mengaliri 2.904 hektar sawah di arah utara dan 700 hektar sawah di arah timur bendung.

Musim kering ini juga membuat sejumlah petani di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, kian sulit mendapatkan air. Sebagian besar tanah sawah sudah merekah. Untuk menyelamatkan tanaman, mereka terpaksa mengintensifkan penggunaan mesin pompa air sehingga menaikkan biaya produksi.

Muslim (60), petani di Desa Kepandean, Kecamatan Dukuhturi, Minggu, mengatakan, ketersediaan air sudah tidak memadai. Petani di daerahnya sudah tidak mendapatkan air dari saluran irigasi sejak lebih dari satu bulan lalu. ”Lihat saja, tanah-tanah sudah merekah dan kering,” ujarnya.

Sumatera Utara Kekurangan Biji Kecambah Kelapa Sawit

Kecambah kelapa sawit dari Malaysia, Kosta Rika, dan Papua Niugini masuk ke Sumatera Utara. Itu terjadi karena permintaan kecambah berkualitas meningkat, seiring pembukaan lahan dan penanaman lahan lama, sementara produksi dalam negeri tak mampu memenuhi kebutuhan.

”Para pengusaha tidak punya banyak pilihan. Sebagian dari mereka mendatangkan kecambah impor. Permintaan dalam negeri sangat banyak,” tutur Sekretaris I Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumut Timbas Ginting, Minggu (3/8) di Medan.

Timbas menuturkan, sebagian kecambah impor yang masuk ke Sumut ilegal. Peredaran kecambah impor ilegal itu paling banyak di Kabupaten Labuhan Batu. Di daerah ini sebelumnya tidak pernah dijumpai pembibitan kelapa sawit. Namun, belakangan banyak pembibitan mendadak.

”Saya yakin kecambah di sana itu ilegal asal Malaysia,” katanya.

Timbas mengatakan, sebagian pengusaha sawit membeli kecambah impor ilegal karena pengurusan kecambah bersertifikat impor cukup sulit. Krisis kecambah bersertifikat sudah terjadi sejak empat tahun silam.

Akibat krisis kecambah bersertifikat ini, terjadi lonjakan harga. Kecambah produksi perusahaan perkebunan swasta nasional mencapai Rp 12.000 per biji. Padahal, kecambah produksi Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Rp 4.000-Rp 4.500 per biji.

Direktur PPKS, Witjaksana Darmosarkoro, membenarkan lonjakan permintaan kecambah bersertifikat. ”Kemampuan kami memproduksi kecambah 45 juta per tahun. Kami tidak mampu memenuhi semua permintaan pasar,” tutur Witjaksana.

PPKS memprediksi kekurangan di Sumut 6,4 juta kecambah.

Benih stroberi

Sementara itu, rencana petani stroberi di kawasan wisata Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, untuk meremajakan tanaman stroberi mereka dipastikan gagal setelah 500.000 benih stroberi dari Amerika Serikat dimusnahkan, Sabtu (2/8) lalu di Surabaya, Jawa Timur. Benih tersebut diduga membawa bakteri Xylella fastidiosa.

Benih itu hibah dari USAID dan diadakan Lassen Canyon International dengan jenis varietas camarosa, chandler, dan gaviota.

”Ini menjadi pukulan berat bagi petani stroberi di Kecamatan Rancabali, Bandung, karena mereka sudah menyiapkan lahan untuk benih baru itu,” ujar Ketua Kolektif Kelompok Tani Asosiasi Agribisnis dan Pariwisata Warsid Nasrudin di Bandung, Minggu.

Dia menjelaskan, petani sudah menyiapkan polybag untuk menampung tanaman stroberi tersebut sebanyak 60.000 buah dengan biaya Rp 5.000 per buah.

Barang Selundupan Kuasai 40 Persen Pangsa Pasar Indonesia

Tidak tanggung – tanggung sekitar 40 persen produk elektronik yang beredar di pasaran adalah barang selundupan.

Ini berdasarkan data GABEL (Gabungan Elektronik Indonesia) yang diperkuat Klub Pemasar Elektronik (EMC) yang mewakili 90 persen produsen elektronik di Indonesia.

Padahal pada 2007 nilai penjualan barang elektronik perusahaan yang menjadi anggota EMC mencapai sekitar Rp14 triliun dari perkiraan pasar elektronik nasional yang mencapai Rp27,6 triliun.

“Dari total pasar elektronik di Indonesia tersebut, produksi lokal hanya menguasai sekitar 34 persen, atau sebesar Rp9,3 triliun,” kata Ketua Umum GABEL, Rachmat Gobel.

Karena itu, Rachmat Gobel yang juga Preskom PT Panasonic Gobel Indonesia (PGI) mengharapkan pemerintah terus memperketat pengawasan pintu masuk pasar Indonesia terutama di pelabuhan agar angka penyelundupan barang elektronik semakin kecil.

BEBAS PAJAK
Untuk menekan penyelundupan, menggairahkan pasar dan mendorong kinerja industri elektronik di dalam negeri, pemerintah tetap akan memperluas penurunan dan pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) barang elektronik.

“Posisi kami tetap akan memperluas pembebasan PPnBM barang elektronik, mengikuti dinamika tipe dan jenis barang elektronik tersebut,” ujar Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT) Depperin, Budi Darmadi.

Budi menjelaskan, rencana pemerintah cq Depkeu, yang disetujui DPR, menaikkan tarif PPnBM dari maksimal 75 persen menjadi 200 persen dan minimal 10 persen, tidak berpengaruh terhadap rencana kebijakan penurunan dan penghapusan PPnBM barang elektronik.

“Perluasan pembebasan tarif PPnBM barang elektronik sudah kami usulkan dan telah dua tahun belum diputuskan (Tim Tarif Depkeu). Mudah-mudahan segera direalisasikan.

Penghapusan ini penting untuk menekan ‘insentif’ barang selundupan dan produk legal juga lebih bisa bersaing,” kata Budi.

Jangan Naik Mandala Airlines Karena Mesin Sering Rusak dan Delay Hingga 12 Jam Tanpa Ada Ganti Rugi

Ratusan penumpang pesawat Mandala RI 270 Boeing 737-400 tujuan Jakarta-Surabaya membentak-bentak petugas maskapai tersebut. Ada di antara mereka menggedor-gedor meja dan kaca di Terminal 1 C, Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Cengkareng.

Aksi ini dilakukan karena 9 jam terkatung-katung di bandara tanpa pemberitahuan yang jelas, Minggu.

Awalnya sekitar 180 calon penumpang ini sudah masuk ke dalam pesawat pk.09:15, tapi lebih dari 40 menit pesawat belum juga terbang. Malahan, tiba-tiba petugas kabin memberitahukan kalau ada kerusakan mesin sebelah kiri dan penumpang diminta turun kembali ke ruang tunggu.

Setelah 45 menit menunggu, petugas mengabarkan bahwa pesawat yang akan ditumpangi baru bisa berangkat pk.16:00. Secara spontan penumpang mulai gaduh, satu persatu mendatangi petugas Mandala yang ada di sekitarnya, tudingan, cacian dan amarah penumpang menyatu.

Akhirnya penumpang yang sudah check in langsung menyerbu ke kantor Mandala di Terminal 1 C untuk menuntut pertanggungjawaban pihak Mandala terhadap tertundanya pemberangkatan dan mendapat jawaban mereka akan diterbangkan pk. 14:00.

Sampai pk. 14:00 pesawat masih belum selesai diperbaiki dan mendapat kabar delay hingga pk.22:00. Mendengar berita tersebut ratusan penumpang tidak terkontrol lagi. Mereka langsung menggerak-gebrak meja kantor Mandala serta memukul-mukul kaca dan nyaris terjadi bentrokan.

ADA GANGGUAN TEKNIS
Mengetahui situasi panas, sekitar 10 petugas dari Polres Bandara dibantu security Angkasa Pura II berusaha menenangkan calon penumpang dan menjaga kantor Mandala. Bagi calon penumpang yang tidak sabar langsung me-refund atau mengembalikan tiket dan mencari pesawat lainnya. Calo tiket pun menawarkan harga lebih tinggi 30 persen.

“Terpaksa saya beli soalnya nguber waktu, ada janji dengan teman bisnis saya,” kata Hendra.

Humas atau Head of Corporate Communication Mandala Airlines, Trisia Megawati mengatakan pesawatnya mengalami gangguan teknis.

“Sesuai prosedur jika sedikit saja pesawat ada gangguan kami tidak akan menerbangkan sebelum teknisi kami memperbaikinya. Jika dipaksakan khawatir terjadi sesuatu dan semua pihak akan menanggung kerugian dan kami memilih delay tanpa ganti rugi karena delay ini untuk kepentingan kita semua. Delay ini adalah bentuk kebaikan bagi kita semua demi keselamatan”

Trisia mengatakan sebagai bentuk permintaan maaf, Mandala telah memberikan makanan dan minuman kepada calon penumpang. Hingga pk.16:00 kemarin pesawat belum terbang.

Sempitnya Ruang Bagi Keberagaman Akibat Pemerintah Tidak Peduli Pada Rakyat Kecil

Penggusuran ibarat lagu lama yang didendangkan kembali sebagai nada tunggal dalam penataan kota-kota kita. Satu per satu proyek pembangunan yang dibangun untuk rakyat miskin ditinggalkan dan gagal meregenerasi.

Jakarta, yang pernah bereksperimen dengan membangun tanpa menggusur, melalui Kampung Improvement Program (KIP), juga menyerah. Pemerintah memilih mengekstraksi penghuni lokal dan membangun kota dengan seribu menara.

Pemerintah memilih menggusur daripada menata perkampungan spontan—meminjam terminologi dari arsitek Antonio Ismael, untuk menggantikan istilah perkampungan kumuh. Hasil dari program itu digusur tanpa pemerintah mampu memberikan solusi penyediaan permukiman bagi yang tergusur.

Di Yogyakarta, Kampung Code yang didesain YB Mangunwijaya untuk mewadahi pemukim spontan di bantaran sungai di pusat Kota Yogyakarta juga makin lapuk, gagal meregenerasi diri. Perkampungan yang didesain sebagai rumah sementara atau transisi akhirnya menjadi rumah tinggal tetap yang diperjualbelikan penghuninya.

Selain Citra Niaga yang mendapat AKAA pada tahun 1989, bangunan lain yang pernah mendapatkan penghargaan AKAA adalah Pondok Pesantren Pabelan di Jawa Tengah dan penataan taman Bandara Soekarno-Hatta, masing-masing pada tahun 1980 dan 1995. Selain itu, program penataan kampung Kebalen di Surabaya dan Masjid Said Naum di Jakarta pada tahun 1986 memperoleh penghargaan Honourable Mentions.

”Hampir semua proyek yang mendapat penghargaan Aga Khan karena dinilai berpihak kepada rakyat sekarang hancur,” kata Johan Silas, guru besar Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). Silas pernah mendapatkan penghargaan Aga Khan tahun 1986 dan The World Habitat Award (1992) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk proyek KIP di Surabaya.

Menurut Silas, penguasa saat ini cenderung berpikir kampung kota tidak bisa dipertahankan lagi. ”Penguasa tergoda untuk mencari jalan pintas menata kota dengan menggusur,” katanya.

Sebagai komoditas

Ketua Jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Gadjah Mada Sudaryono menyebutkan, yang berlaku pada kota-kota di Indonesia saat ini adalah perspektif liberal-klasik. Pendekatan ini mendudukkan lahan sebagai komoditas.

Untuk mendapatkannya harus melalui suatu mekanisme pasar terbuka. Akibatnya, mereka yang dapat menikmati pelayanan perumahan adalah mereka yang mampu membayar. Orang yang tidak mampu membayar dipersilakan menyingkir. Mereka yang tidak membayar, tetapi menikmati akses perumahan dianggap melawan hukum karena hukum melindungi hak-hak dan kepemilikan individu. Dalam cara pandang ini, penggusuran terhadap permukiman-permukiman liar adalah sah atas nama hukum.

Dulu, penguasa pernah bereksperimen dengan ideologi yang tidak membenarkan dilakukannya penggusuran-penggusuran. Contoh-contoh kasusnya adalah pembangunan Rumah Susun Kemayoran dengan konsep ”membangun tanpa menggusur” serta relokasi warga Kampung Sawah ke Perumnas Karawaci Tangerang. Penataan kampung di Jakarta melalui KIP juga dilandasi perspektif ini.

Namun. dalam perjalanannya, proses ini gagal karena terjadi gentrifikasi. Banyak pemilik lama menjual rumah susun mereka kepada orang-orang baru yang tak punya keterkaitan sejarah dengan tempat itu. Penyebab utamanya adalah kurangnya sosialisasi perubahan cara hidup dari rumah biasa ke rumah susun, karena yang dipindahkan adalah manusia, bukan barang.

Kawasan tak tertata terus bermunculan karena hanya warga yang memiliki bukti kepemilikan berhak atas rumah susun di kawasan itu. Penyebab lain terkait dengan kebijakan ekonomi makro yang menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi hanya di kota besar, khususnya Jakarta, yang sampai saat ini masih memegang porsi terbesar (65 persen lebih) dalam peredaran uang di Indonesia. Migrasi penduduk ke kota besar untuk mencari penghidupan tak terelakkan.

”Bank Dunia waktu itu getol mengucurkan dana pinjaman untuk program KIP. Namun, begitu Bank Dunia kemudian menyetop dananya, pemerintah DKI kebingungan. Akhirnya mereka memilih menyerahkan ruang kota kepada kepentingan swasta pemilik modal,” tutur Sudaryono.

Keputusan pembangunan ruang perkotaan pun kemudian tidak lagi berada di tangan pemerintah, tetapi di tangan pemilik modal. Pemerintah kota atas nama hukum telah menjadi pembela para pemilik modal karena mereka adalah mesin pencetak pendapatan asli daerah.

Tentang AKAA

Sebagian rancangan yang mendapat penghargaan AKAA di Indonesia, khususnya yang merupakan prakarsa genius untuk berpihak kepada rakyat, tinggal sebagai sejarah. Padahal, penghargaan internasional sekelas AKAA mempunyai jejak kemanusiaan yang senantiasa hendak dipertahankan.

AKAA merupakan prakarsa Pangeran Aga Khan IV pada tahun 1977, untuk memberikan penghargaan kepada proses pembangunan dan perancangan yang diciptakan bagi kesejahteraan komunitas Islam di seluruh dunia khususnya, dan kesejahteraan masyarakat umumnya.

Yang berbeda dari penghargaan internasional lainnya di bidang arsitektur adalah prosesnya. Jangan harap anggota dewan juri AKAA bisa ”dibeli”. Proses seleksinya amat ketat dan anggota dewan jurinya, yang terdiri atas berbagai bangsa dan latar belakang agama, selalu berbeda pada setiap putaran AKAA yang berlangsung tiga tahun sekali.

Perbedaan lain yang amat berarti adalah filosofinya. Meski penghargaan ini diprakarsai Pangeran Aga Khan, imam ke-49, pemimpin kaum Muslim Shiah Ismaili, karya yang mendapatkan penghargaan tidak terbatas pada arsitektur dan arsitek Islam dalam pengertian sempit.

Romo Mangun yang menerima AKAA tahun 1992 atas karya penataan permukiman di pinggir Kali Code adalah rohaniwan Katolik. AKAA diberikan kepada arsitektur rumah sakit kusta yang dikelola gereja di kota Chopda Taluka, India, tahun 1998. Penataan Kota Lama Jerusalem adalah contoh lainnya. Penataan yang menyasar pada perbaikan kualitas hidup itu tak hanya bermanfaat bagi komunitas Muslim, tetapi juga bagi komunitas lainnya.

Aga Khan, sebagaimana kakeknya, Sir Sultan Mohamed Shah Aga Khan yang digantikannya, telah menegaskan pandangan mengenai Islam sebagai suatu pemikiran, iman spiritual, yang mengajarkan kasih dan toleransi dan menegakkan martabat manusia.

Karena itu, penekanan dari semua prakarsanya sejak awal adalah nilai pluralisme dan kemanusiaan, bukan agama. Ismael Seregeldin, mantan anggota direktur Bank Dunia, yang aktif dalam organisasi yang diprakarsai Pangeran Aga Khan mengibaratkan, prakarsa-prakarsa ini adalah upaya menyuburkan taman keberagaman.

Sebagai pemimpin, sesuai dengan tradisi Islam, Pangeran Aga Khan tak hanya bertanggung jawab atas pembinaan keagamaan, tetapi juga atas peningkatan kualitas kehidupan pengikutnya dan lingkungan masyarakat tempat kaumnya tinggal. Ia mendapatkan mandat menjaga hak setiap individu untuk pencarian intelektual pribadi dan untuk memberikan ungkapan praktis kepada pandangan etis masyarakat tentang pesan-pesan Islam yang telah memberi inspirasi.

Pangeran Aga Khan secara aktif mendanai berbagai ikhtiar menyangkut masalah kemanusiaan tanpa membedakan bangsa dan agama. Ikhtiar ini dijabarkan dalam tiga kelompok besar, meliputi pembangunan sosial, pembangunan ekonomi dan kebudayaan, di mana arsitektur dan perencanaan kota menjadi fokus utama.

Namun, semua upaya itu tampaknya harus terus bertarung dengan pergeseran dan perubahan ideologi di dalam tata ekonomi, politik, dan sosial, yang menyebabkan terjadinya pertarungan antara desakan keseragaman dan upaya mempertahankan keberagaman.

Di Indonesia, upaya mempertahankan keberagaman di ruang publik semakin sempit. Hancurnya Program KIP, melapuknya Citra Niaga, dan meredupnya penataan Kali Code adalah cermin dari penyerahan kepada kekuasaan modal

Kenaikan Harga Elpiji Picu Inflasi

Selama Juli, inflasi harga di Jakarta mencapai 1,26 persen. Hal ini membuat angka inflasi sepanjang Januari-Juli mencapai 8,78 persen. Salah satu pemicu tingginya inflasi adalah kenaikan harga elpiji dan biaya pendidikan di tingkat sekolah dasar.

Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik DKI Jakarta Tanda Sirait, Jumat (1/8 ) di Jakarta Pusat, mengatakan, tingkat inflasi selama tujuh bulan ini lebih tinggi daripada tingkat inflasi selama 2007 yang hanya mencapai 6,04 persen. Angka inflasi ini diperkirakan masih terus akan naik karena masih ada bulan puasa, Lebaran, Natal, dan Tahun Baru.

Kelangkaan dan kenaikan harga elpiji, kata Tanda, menyumbang inflasi 0,6282 persen. Kebijakan konversi energi dari minyak tanah bersubsidi ke elpiji di seluruh Jakarta mendorong konsumsi masyarakat akan gas meningkat.

Begitu terjadi kenaikan harga pada komoditas itu langsung membuat angka inflasi meningkat. Apalagi, perdagangan makanan olahan dipengaruhi elpiji sebagai bahan bakar.

Biaya sekolah

Di sisi lain, tingginya biaya untuk memasukkan anak ke SD, terutama SD swasta, juga ikut mendorong inflasi. Inflasi dari subsektor ini mencapai 0,1369 persen.

Komoditas daging ayam ras menyumbang inflasi 0,0673 persen, telur ayam ras 0,0607 persen, dan cabai merah 0,0162 persen. Ketiga bahan pangan itu mengalami kenaikan harga secara perlahan di pasar.

Harga cabai merah juga diperkirakan akan kembali mendorong terjadinya inflasi menjelang dan selama bulan puasa dua bulan mendatang

Omzet Daging Trenggiling Illegal Mencapai Milyaran Rupaih

Perdagangan trenggiling secara ilegal yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan, diperkirakan beromzet ratusan miliar rupiah per bulan. Jaringan perdagangan trenggiling yang dibongkar di Palembang itu merupakan pemasok trenggiling ke China, Laos, dan Vietnam.

Berdasarkan data Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri, harga trenggiling dari pengumpul lokal Rp 250.000 per kilogram. Di pasar internasional, harga daging trenggiling mencapai 112 dollar AS per kg (sekitar Rp 1 juta). Harga jual daging trenggiling di restoran mencapai 210 dollar AS per kg (sekitar Rp 1,9 juta) dan harga sisik trenggiling mencapai 1 dollar AS per keping.

Saat meninjau gudang tempat pengumpulan di Jalan Irigasi, Palembang, Jumat (1/8), Direktur V Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) Sunardjono menyatakan, trenggiling dipasok dari Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu dalam keadaan hidup. Di gudang itu, trenggiling dibunuh dengan cara dipukul kepalanya, kemudian direbus untuk melepaskan sisiknya.

”Untuk menyamarkan perdagangan trenggiling, mereka memakai nama perusahaan PT Ikan Mas Jaya yang bergerak dalam bidang pengolahan ikan. Daging trenggiling dikemas bersama ikan untuk mengelabui petugas kemudian dibawa ke Jakarta untuk diekspor,” kata Sunardjono.

Dari gudang itu, polisi menyita 13,8 ton daging trenggiling beku yang disimpan dalam empat peti kemas. Polisi juga menyita 478 kilogram labi-labi beku, 85 empedu trenggiling, dan 50 kilogram sisik trenggiling.

Warga asing terlibat

Polisi telah menahan tiga tersangka: EKS (29), warga Malaysia, serta HSH (38) dan MRS (56), warga Palembang.

Direktur Penyidikan Departemen Kehutanan M Awriya Ibrahim mengungkapkan, pihaknya pernah membongkar perdagangan trenggiling di Kalimantan Selatan, Bali, dan Sumatera Utara, tetapi hanya di Palembang yang melibatkan warga negara asing.

Jaringan perdagangan trenggiling di Palembang termasuk yang terbesar. Mereka mampu mengekspor 20 ton daging trenggiling dalam satu kali pengiriman.

Saat ditanya kemungkinan keterlibatan anggota Polri dalam jaringan perdagangan trenggiling, Kepala Kepolisian Daerah Sumsel Inspektur Jenderal Ito Sumardi menyatakan, polisi akan mengusut semua oknum yang terlibat dalam perdagangan trenggiling itu.

”Daging trenggiling bisa sampai ke luar negeri tentu ada keterlibatan oknum dari instansi lain,” kata Ito.

Bahan Makanan Memacu Laju Inflasi

Badan Pusat Statistik memperhitungkan, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak pada 24 Mei sudah nyaris tak tecermin pada inflasi Juli 2008.

Meskipun demikian, inflasi bulan Juli relatif masih tinggi, mencapai 1,37 persen. Penyebabnya, terutama karena ada gangguan suplai bahan makanan dan kenaikan harga elpiji.

Kepala BPS Rusman Heriawan, Jumat (1/8) di Jakarta, mengingatkan, ketersediaan suplai dan kelancaran distribusi bahan makanan akan menentukan laju inflasi hingga akhir tahun 2008.

Pemerintah menargetkan inflasi tahun ini 11,2 persen. Untuk menjaga tingkat inflasi itu tidak mudah bagi pemerintah. Dalam periode Januari sampai Juli saja, inflasi secara kumulatif sudah mencapai 8,85 persen. ”Apalagi, ada bulan puasa dan Lebaran pada September-Oktober,” ujar Rusman.

Inflasi Juli 2008 terhadap Juli 2007 (year on year) mencapai tingkat tertinggi sepanjang 2008, yakni 11,90 persen. Kenaikan harga daging ayam ras, telur ayam ras, dan elpiji penyumbang inflasi terbesar pada Juli 2008.

”Inflasi kali ini mencerminkan adanya supply shock, gangguan suplai yang riil di pasar,” ujarnya. BPS mencatat, harga telur dan daging ayam meningkat 12,27 dan 6,51 persen pada bulan Juli dibandingkan dengan Juni 2008.

”Harga pakan ternak melonjak sehingga menjadikan produksi turun. Pasokan berkurang sehingga harga jual ke konsumen naik tinggi,” ujar Rusman.

Di luar kelompok bahan makanan, harga elpiji juga meningkat 12,3 persen pada Juli dibandingkan bulan Juni.

Bukan faktor moneter

Menurut Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom, BI menganalisis, sampai akhir tahun 2008, angka inflasi masih akan dobel digit. Namun, BI akan berusaha keras membawa tingkat inflasi ke angka 6-7 persen pada akhir tahun 2009.

Miranda berpendapat, agar efektif dan ongkosnya murah, upaya menekan inflasi harus berbarengan dengan upaya perbaikan di sektor riil. Alasannya, inflasi yang terjadi adalah akibat dua sisi yang bergerak bersamaan, yakni permintaan dan pasokan, selain karena faktor luar.

”Sekarang ini inflasi menjadi isu besar karena menghantam rakyat miskin. Namun, BI sangat bersyukur dengan dukungan yang diberikan pemerintah, terutama Departemen Keuangan,” kata Miranda di Nusa Dua, Bali.

Ekonom Senior BNI, Ryan Kiryanto, berpendapat, tingginya inflasi pada Juli 2008 murni dibentuk oleh mekanisme pasokan dan permintaan, bukan pengaruh faktor moneter. ”Inflasi ini bukan pengaruh moneter karena BI sudah menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 8,75 persen untuk menyerap kelebihan likuiditas. Dorongan konsumsi masyarakat yang menyebabkan inflasi susah ditekan,” ujarnya.

Pergerakan mekanisme suplai dan permintaan di pasar tecermin pada inflasi year on year maupun kumulatif Januari-Juli yang tinggi. Untuk itu, dibutuhkan keseriusan pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan dengan memperbaiki infrastruktur jalan, listrik, dan transportasi umum.

Menurut Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Bambang Soesatyo, tingginya inflasi Juli karena kinerja sisi fiskal belum maksimal untuk mereduksi inflasi yang terjadi akibat biaya mahal.

Pola pasok dan distribusi barang, kata Bambang, masih kacau. Pemerintah juga belum tegas menyingkirkan spekulan dari pasar.

Ryan Kiryanto memperkirakan, tingginya inflasi Juli akan mendorong BI menaikkan lagi BI Rate minimal 25 basis poin menjadi 9 persen.

Presiden Direktur dan CEO Bank Mandiri Agus Martowardojo menyatakan, pihaknya akan menyesuaikan diri dengan kebijakan BI. Ini sudah dilakukan, antara lain, dengan merevisi penyaluran kredit. ”Yang tadinya pada awal 2008 kami akan tumbuh 22 persen, kami turunkan menjadi sekitar 18 persen. Paling tidak memberikan sinyal, Bank Mandiri tidak perlu memaksakan mencari bisnis seandainya memang situasinya secara umum akan ada penurunan pertumbuhan,” ujarnya.

Agus memprediksi suku bunga acuan pada akhir tahun mencapai 9-9,5 persen.

Indonesia Akhirnya Membeli Listrik Dari Malaysia

Rencana PT PLN Wilayah Kalimantan Barat membeli daya listrik dari Sarawak Energy Berhad, perusahaan penyedia listrik di Sarawak, Malaysia, disetujui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Daya listrik tersebut untuk melayani kebutuhan listrik di wilayah perbatasan provinsi itu dan Sarawak.

”Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi J Purwono atas nama Menteri ESDM telah mengeluarkan surat nomor 1979/29/600.3/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang pengembangan wilayah perbatasan di Kalbar. Surat itu berisi persetujuan Menteri ESDM terhadap pembelian listrik dari Malaysia untuk wilayah perbatasan Kalbar,” kata General Manager PT PLN Wilayah Kalbar Haryanto WS, Selasa (29/7) di Pontianak.

Persetujuan itu ditindaklanjuti dengan pertemuan antara PT PLN Wilayah Kalbar dan Sarawak Energy Berhard pada 17 Juli 2008 di Kuching, ibu kota Sarawak. Dalam pertemuan itu disepakati, PLN akan membeli daya listrik sebesar 400 KVA untuk memenuhi kebutuhan di Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, serta 200 KVA untuk memenuhi kebutuhan di Aruk-Sajingan, Kabupaten Sambas.

Untuk penyambungan infrastruktur listrik dari Serawak ke perbatasan yang saat ini tengah dikerjakan, PLN dikenai kewajiban untuk membayar biaya penyambungan (connection charge) di Badau sebesar 544.900 ringgit (sekitar Rp 1,5 miliar) dan di Aruk-Sajingan sebesar 270.400 ringgit (sekitar Rp 743 juta).

Untuk pemakaian daya listrik, PLN diwajibkan membayar dengan harga komersial Rp 930 untuk setiap kWh. Pada 2009 nanti, listrik asal Malaysia itu diharapkan sudah dapat dinikmati warga.

Agar jaringan listrik di perbatasan Kalbar tersambung dengan Sarawak, PLN diperkirakan membutuhkan investasi Rp 700 juta untuk membangun infrastruktur di Badau. Selain itu, PLN diperkirakan membutuhkan Rp 900 juta untuk membangun infrastruktur di Aruk-Sajingan.

Selama ini, kebutuhan listrik di Badau disuplai Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Badau dengan daya 300 KW. Adapun kebutuhan listrik di Aruk-Sajingan disuplai PLTD Sajingan dengan daya 150 KW.

PLN baru bisa melayani 600 pelanggan di Badau dan 200 pelanggan di Aruk-Sajingan. Itu pun listrik hanya bisa menyala 12 jam dalam sehari. Di Badau masih ada 300 keluarga dan di Aruk-Sajingan terdapat sekitar 100 keluarga yang menunggu pelayanan listrik PLN.

Haryanto mengatakan, pembelian listrik dari Malaysia itu disebabkan adanya kebutuhan listrik di daerah perbatasan yang semakin meningkat, sementara kemampuan PLN untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Persoalan itu kian rumit karena masih ditambah dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu yang cukup membebani PLN.

”Dengan harga beli solar untuk PLN Rp 11.600 per liter, biaya BBM yang harus dikeluarkan PLN untuk memproduksi listrik berkisar Rp 4.000 per kWh,” kata Haryanto. Ia menambahkan, biaya produksi itu jauh lebih besar dibandingkan dengan harga jual listrik PLN ke masyarakat sekitar Rp 500 per kWh.

Menguntungkan

Pembelian listrik itu, menurut Haryanto, cukup menguntungkan karena dapat mengurangi kerugian yang selama ini dialami PLN Kalbar. Sebagai gambaran, PLN Kalbar pada tahun 2007 merugi Rp 1,5 triliun, sedangkan pada semester satu tahun 2008 kerugian PLN sudah mencapai Rp 1,3 triliun.

Haryanto menambahkan, dua mesin PLTD di kedua wilayah itu tetap disiagakan untuk mengantisipasi jika listrik dari Malaysia padam.

Presiden Memohon Agar Ekonomi Umat Islam Diperkuat

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan 350 perwakilan dan pemikir Islam, menegaskan perlunya memperkuat ekonomi dan kesejahteraan sosial di antara umat. Hal ini merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk mendorong keberlangsungan perdamaian di dunia Islam.

Presiden menegaskan ini saat membuka International Conference of Islamic Scholars (ICIS) ke-3 di Jakarta, Rabu (30/7). ICIS ketiga ini menghadirkan perwakilan dan pemikir Islam dari 67 negara. ICIS digelar dua tahun sekali sejak tahun 2004 dan diselenggarakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Perlunya memperkuat ekonomi ini, tegas Presiden, karena berdasarkan United Nation Human Development Index, hanya sembilan negara di dunia Islam yang masuk kategori maju. ”Sekitar 40 persen populasi orang dewasa di masing-masing negara muslim tidak melek huruf,” ujar Presiden.

Dijelaskan, hampir 40 persen umat hidup di bawah garis kemiskinan. ”Jutaan muslim menjalani hidup kurang dari satu dollar AS (sekitar Rp 9200 -red) per hari,” ujarnya.

Dalam kenyataan, ujar Presiden, dunia Islam memasok 70 persen energi, 40 persen bahan baku industri dunia, serta 20 persen populasi warga dunia. Dunia Islam memiliki kekuatan mencapai perdamaian dan keamanan.

“Konferensi ini adalah peluang bagi kita untuk memperkuat ukhuwah sejagad. Ini juga merupakan peluang untuk memformulasi langkah praktis mengatasi batas-batas politik, ekonomi, dan sosial untuk perdamaian dan kemajuan,” ujar Presiden

Egois

Sementara Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla saat menerima peserta ICIS di Jakarta, Selasa menegaskan, rasa egoisme dan ketidakadilan di antara umat manusia, tak hanya memicu konflik antarumat manusia itu sendiri, akan tetapi juga konflik antarumat beragama dan konflik antara umat dengan negara. Konflik yang terjadi, akan semakin sulit diselesaikan apabila konflik tersebut telah dibumbu-bumbui dengan solidaritas keagamaan.

“Inti dari konflik apapun yang terjadi selama ini adalah ketidakadilan dan rasa egoisme di antara kita. Kadang-kadang untuk mempercepat konflik, terjadinya pemihakan pada pihak-pihak yang berkonflik dengan adanya solidaritas agama sehingga semakin mempersulit selesainya konflik,” ujar Wapres Kalla, yang diterjemahkan ke bahasa Arab oleh Alwi Shihab.

Menurut Wapres Kalla, sumber konflik yang berawal dari ketidakadilan yang memicu munculnya rasa ketidakpuasan, bisa terjadi dari berbagai sektor, seperti bidang ekonomi dan pendidikan. “Kesenjangan ekonomi yang terjadi di antara negara-negara Islam juga dapat memunculkan rasa ketidakpuasan sehingga memudahkan terjadinya konflik,” tambah Wapres Kalla.

Tidak ingin dibajak

Seretaris Jenderal ICIS KH Hasyim Muzadi dalam sambutannya pada acara pembukaan mengemukakan, Islam sebagai rahmat semesta alam yang mempromosikan damai, solidaritas, dan keadilan tidak ingin dibajak oleh mereka yang mengobarkan kebencian, kekerasan, dan teror. “Islam membawa nilai-nilai moderasi seperti toleransi,” ujarnya.

Konflik dan kekerasan yang masih terjadi di sejumlah dunia Islam menurut Hasyim disebabkan faktor ketidakadilan global dan perebutan sumber daya alam di damping sejumlah masalah internal lain.

Pengembang Mulai Tinggalkan Apartemen Buat Kelas Menengah

Tingginya harga bahan bangunan dan keinginan untuk tetap menjaga margin keuntungan yang tinggi mendorong pengembang kembali mengatur strategi usaha. Pembangunan apartemen menengah ke bawah dengan kisaran harga Rp 150 juta-Rp 500 juta mulai ditinggalkan dan beralih ke apartemen kelas menengah ke atas dan apartemen bersubsidi.

Direktur Operasional Springhill Group Marhendra mengungkapkan, pengembangan apartemen sekarang mengarah ke rumah kelas atas karena pasarnya masih menjanjikan keuntungan yang besar.

”Konsumen apartemen kelas atas masih mampu menjangkau harga apartemen di tengah mahalnya harga bahan bangunan, sementara kelas bawah mendapat subsidi. Konsumen menengah ini yang terjepit, karena tidak mungkin kita mengurangi margin keuntungan kita” kata Marhendra, Senin (28/7), seusai topping off The Boutique Apartment di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Menurut Marhendra, pihaknya masih beruntung bisa menyelesaikan pembangunan apartemen kelas menengah dengan harga Rp 250 juta-Rp 800 juta. Pembangunan ini masih mengacu perhitungan pembelian harga bahan baku bangunan yang lama sekitar Rp 5.900 per kilogram. Sekarang harganya naik 20-30 persen.

Untuk menjaga usaha tetap bertumbuh, pihaknya mengarahkan pembangunan apartemen kelas atas. Tentunya dengan menawarkan aneka keunggulan, seperti konsep hunian hijau, yakni hunian yang ramah lingkungan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (REI) Teguh Satria membenarkan, pengembang kini cenderung meninggalkan pembangunan apartemen kelas menengah ke bawah.

Penyebabnya, biaya produksi tidak sebanding dengan harga yang ditawarkan. Selain itu, konsumen di segmen itu dinilai paling sensitif terkena dampak perubahan harga, kenaikan suku bunga, maupun gejolak ekonomi.

Pengembang apartemen kini cenderung membangun apartemen kelas menengah ke atas, kelas atas, dan rusunami. Apartemen kelas atas memiliki pasar yang pasti dan stabil.

Sedangkan proyek rusunami yang bersubsidi terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan pengembang mendapat sejumlah insentif berupa kemudahan pajak dan perizinan.

Komisi Uni Eropa Perpanjang Larangan Terbang Dari Maskapai Penerbangan Indonesia

Komisi Uni Eropa memutuskan memperpanjang larangan terbang bagi seluruh maskapai Indonesia menuju Eropa.

Salah satu alasan dari perpanjangan pelarangan adalah regulator dinilai masih lemah dalam mengawasi keselamatan penerbangan. ”Indonesia memperlihatkan kemajuan dalam meningkatkan keselamatan penerbangan, terutama satu tahun terakhir sejak dimulainya pelarangan terbang. Tetapi, kami menilai masih ada hal-hal yang harus ditingkatkan, antara lain inspeksi oleh regulator terhadap maskapai,” kata Duta Besar Ad Interim Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Pierre Philippe, Kamis (24/7), seusai bertemu Menteri Perhubungan Jusman Safeii Djamal.

Philippe menegaskan, tidak ada alasan komersial di balik perpanjangan pelarangan terbang. ”Alasan utama pelarangan itu adalah untuk menjamin keselamatan penumpang,” ujarnya. Perpanjangan larangan terbang paling tidak hingga November 2008.

Jusman mengatakan, sebanyak 60 persen dari 69 temuan Komisi UE atas persoalan keselamatan penerbangan telah diperbaiki pemerintah. Sisanya, menunggu revisi Undang-Undang Penerbangan. ”Sebenarnya, bagi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) komitmen revisi UU sudah cukup, tetapi UE secara tersirat menuntut bukti berupa selesainya UU Penerbangan,” ujar Jusman.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Budhi Mulyawan Suyitno mengatakan, UU Penerbangan akan dituntaskan pada akhir tahun ini. Ia juga mengatakan, Presiden ICAO akan datang ke Indonesia pada November 2008.

Jusman menambahkan, pemerintah akan mempererat kerja sama dengan ICAO untuk meningkatkan keselamatan penerbangan.

Investasi Asing Masih Terhambat Di Indonesia

Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD memasukkan Indonesia sebagai negara nomor 7 paling parah dalam menghambat calon-calon investor asing. Ini karena Indonesia masih membatasi kepemilikan usaha.

Hal tersebut diungkapkan dalam Laporan Hasil Penilaian OECD tentang Perekonomian Indonesia yang disampaikan Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria kepada wakil pemerintah di Jakarta, Kamis (24/7). Wakil pemerintah yang menerima laporan OECD tersebut adalah Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional Kantor Menko Perekonomian Mahendra Siregar dan Sekjen Departemen Keuangan Mulia P Nasution.

Dalam laporan itu disebutkan, Indonesia sebenarnya sudah mulai berhasil dalam menyederhanakan standar penyeleksian calon penanam modal, sistem notifikasi, dan prosedur perizinan usaha. Namun, Indonesia masih menerapkan pembatasan kepemilikan usaha di berbagai sektor.

Hal itu menyebabkan aturan investasi yang diterapkan Indonesia membatasi akses investor ke dalam negeri. Itu ditandai dengan posisi Indonesia yang ditempatkan di peringkat ke-38 dari 44 negara yang disurvei OECD dalam hal kumpulan negara yang menerapkan aturan pembatasan investasi. Semakin rendah posisinya, semakin baik.

Dalam kategori tersebut, Indonesia masih lebih baik dibandingkan India, China, Rusia, Eslandia, Meksiko, dan Australia. Namun, Indonesia dinilai lebih buruk dibandingkan dengan Afrika Selatan, Kanada, dan Brasil.

Begitu juga, dalam kelompok negara yang menerapkan sistem pengaturan pasar, Indonesia ditempatkan di posisi ke-30 dari 36 negara yang disurvei OECD. Dalam kategori ini, Indonesia masih lebih baik dibandingkan India, Polandia, Afrika Selatan, Turki, Meksiko, dan Cile. Namun, Indonesia masih lebih buruk dibandingkan Hongaria, Brasil, Italia, dan Yunani.

Kepentingan nasional

Menanggapi hasil penilaian OECD, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Lutfi menjelaskan, pembatasan investasi yang dinilai OECD berkaitan erat dengan substansi kepentingan nasional Indonesia. Identifikasi kepentingan nasional merupakan keputusan politik sekaligus hak setiap bangsa.

”Indonesia mempunyai national interest untuk melindungi pasarnya yang besar dan kandungan sumber daya alam yang tinggi, misalnya. Data OECD itu juga menunjukkan, bukan berarti kalau restriktif, orang tidak mau berinvestasi,” ujar Lutfi.

Data OECD mendukung pendapat Lutfi. China dan India, misalnya, digolongkan sebagai negara yang lebih restriktif dalam investasi dibandingkan Indonesia. Namun, negara-negara ini berhasil menggaet investasi asing langsung.

Menurut Lutfi, terkait dengan tingkat daya tarik investasi secara umum, survei lembaga internasional menunjukkan Indonesia telah membuat perbaikan yang berarti. Japan Bank for International Cooperation (JBIC), misalnya, menyatakan, posisi Indonesia sebagai negara tujuan investasi bagi pemodal Jepang mulai meningkat dari peringkat kesembilan pada tahun 2006 menjadi peringkat kedelapan pada tahun 2007.

Survei global AT Kearney menempatkan Indonesia di peringkat ke-21 dalam Foreign Direct Investment (FDI) Confidence Index 2007. Padahal, dalam satu dekade sebelumnya Indonesia tak pernah masuk dalam peringkat 25 besar negara yang paling menarik bagi investasi asing.

”Investor masuk ke Indonesia karena kita memiliki 240 juta penduduk. Sekitar 60 persen hasil industri dipasok untuk kebutuhan dalam negeri. Jadi, memang pemodal masuk bukan untuk menjadikan Indonesia basis ekspor. Pemodal juga datang ke sini karena tertarik pada sumber daya alam,” ujar Lutfi.

Pembatasan investasi dan pengaturan pasar diyakini Lutfi tidak menjadi masalah krusial sejauh terjadi penciptaan nilai tambah untuk kesejahteraan rakyat.

Dibahas hari ini

Saat dikonfirmasi mengenai penilaian OECD, Pelaksana Tugas Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan membahas hasil penilaian itu pada Jumat ini.

Staf Khusus Menko Perekonomian Mohammad Ikhsan mengatakan, semua kelemahan yang dilaporkan OECD sebenarnya sudah ada dalam rencana reformasi pemerintah, terutama tercantum dalam paket kebijakan perbaikan iklim investasi. Kondisi iklim investasi Indonesia secara umum sudah jauh membaik karena melampaui India dan China yang merupakan tolok ukur kemajuan ekonomi di kawasan Asia saat ini.

Sebelum memublikasikan hasil penilaiannya, OECD memanggil perwakilan pemerintah untuk memberikan penjelasan atau pendapat atas hasil survei yang mereka lakukan.