Kampung Ampel Ikon Kota Surabaya Dan Jejak Islam Di Tanah Air

Kampung Ampel adalah ikon kota Surabaya. Bukan hanya menjadi jejak sejarah penyebaran Islam, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi. Kampung komunitas Arab itu bukan hanya ramai oleh peziarah ke makam Sunan Ampel, tetapi juga bisnis perlengkapan busana muslim hingga suvenir berupa tasbih, gelang, minyak wangi, air zamzam, dan kurma.

Pasar Kampung Ampel adalah pasar tertua di Surabaya. Diperkirakan menjadi pusat transaksi jual-beli sejak tahun 1420, setelah Kampung Ampel Denta menjadi pusat penyebaran Islam yang dilakukan Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Pada tahun 2003, pasar tradisional itu dipercantik.

Pasar itu tampak lebih baik, antara lain, dengan atap dari bahan fiber yang menggantikan kain terpal. Sayangnya, sirkulasi udara kurang tertata secara baik sehingga pengunjung merasa kegerahan.

Aminuddin Kasdi, ahli sejarah dari Universitas Negeri Surabaya, menuturkan, Kampung Ampel, yang dalam bahasa Jawa ampyal berarti bambu kuning, kala itu berupa hutan pantai. Pertemuan Sungai Pegirian dengan Sungai Surabaya (Kalimas), setelah Bandar Genteng yang pertama ada di Surabaya, bergeser ke utara di Nyamplungan.

”Baru pada tahun 1420, Raden Rahmat menjadikan Ampel sebagai pusat penyebaran Islam di Surabaya dan Jawa Timur atas legitimasi Majapahit,” kata Aminuddin.

Kampung Ampel dikenal luas lantaran eksistensi Sunan Ampel sebagai Wali Songo. Ampel juga identik dengan perkampungan Arab di Surabaya. Di perkampungan itulah komunitas keturunan Arab dari Hadromi/Hadralmaut (Yaman) bermukim.

Perdagangan

Jejak-jejak keturunan imigran asal Hadralmaut yang dikenal sebagai saudagar setidaknya masih tampak dalam komunitas keturunan Arab. Mereka turun-temurun bermukim di perkampungan Ampel, yang sampai sekarang ini menggeluti sektor perdagangan, salah satunya berjualan kain kiloan.

”Sebagian memang masih berdagang dan membuka usaha bisnis pabrik sarung, sedangkan sebagian lainnya bekerja pada sektor lain, termasuk menjadi pegawai atau karyawan,” kata Moh Barmen (72), tokoh keturunan Arab di Surabaya. Barmen pernah menerima anugerah penghargaan sebagai pembina terbaik sepak bola nasional 1974 dari SIWO PWI Pusat Jakarta.

Darah asli Arab sudah melebur dalam diri keturunan Arab yang tinggal di perkampungan Ampel yang meliputi Kampung Ampel Mulia, Ampel Kesumba, Ampel Suci, Ampel Cempaka, Ampel Wirai, Ampel Kembang, dan Ampel Masjid Rahmat.

Komunitas keturunan Arab itu telah menjadi arek alias bagian dari bangsa ini karena lahir, besar, dan melakoni kehidupan di negeri ini. ”Saya sudah tidak lagi merasa Arab, begitu juga dengan ketururan Arab Ampel,” kata Barmen.

Oleh karena itu, yang sekarang ini dilakukan Abdullah Albathati, arek kampung Kalimas Udik, Surabaya, dengan menggelar Festival Kampoeng Ampel di Gedung Utama, Balai Pemuda, Surabaya, merupakan upaya mempertautkan kembali masa silam dan masa sekarang ini. Selama empat hari, Rabu (10/12) malam hingga Sabtu (13/12), potret Kampung Ampel hadir antara lain melalui wisata kuliner (nasi kebuli, roti maryam, dan kebab) dan pergelaran kesenian (gambus dan hajir marawis).

”Kami mencoba mengangkat potensi ekonomi Ampel melalui wisata kuliner khas kampung Arab Ampel, selain kehendak membaurkan diri karena kami bagian dari bangsa ini,” kata Abdullah Albathati, keturunan Arab Yaman

Pelabuhan Buleleng Tempat Waktu Terasa Berhenti dan Kini Terlupakan

Nama besar Pelabuhan Buleleng nyaris tak berbekas. Pusat jajan serba ada menggantikan tempat yang dulu digunakan sebagai dermaga terbesar di Pulau Bali itu hingga tahun 1950-an. Bekas kantor kepabeanan pun dibiarkan telantar, kosong.

Di sisi timur berdiri deretan bangunan tua yang kini dijadikan gudang bahan bangunan. Gudang-gudang itu dulunya adalah tempat pengurusan administrasi perjalanan, termasuk tempat pembelian tiket kapal. Pada musim hujan seperti saat ini, air hujan masih menggenang di depannya sekalipun hujan sudah berhenti sejak malam sebelumnya.

Pelabuhan Buleleng di Kabupaten Singaraja sebagai pintu utama Bali sejak masa pendudukan Belanda hingga menjadi ibu kota Provinsi Sunda Kecil, periode tahun 1950-1958, memang sudah cerita usang. Cerita itu hanya ”terkunci rapat” di sejumlah literatur serta mulut- mulut pelaku sejarah yang usianya menjelang senja.

Buku Republik Indonesia Provinsi Sunda Ketjil (1953) memberi gambaran kejayaan Pelabuhan Buleleng. Di zaman pendudukan Belanda, pelabuhan itu dipakai untuk bongkar muat barang dan juga kapal pesiar asing yang membawa wisatawan menikmati Pulau Dewata. Saat itulah pamor pantai utara mengalami zaman keemasan.

Kondisi itu tetap bertahan saat Singaraja dipilih sebagai ibu kota Provinsi Sunda Kecil. Sebagai salah satu dari 10 provinsi di Indonesia, yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No 21/1950, Sunda Kecil meliputi Bali, Lombok, Bima, Flores, Timor (barat) dan Sumba, serta pulau kecil di sekitarnya.

Pelabuhan Buleleng kala itu adalah pelabuhan paling penting di Bali. Melalui Pelabuhan Buleleng, sebagian besar dari 750 ekor sapi dan atau 4.000 ekor babi, serta hasil perkebunan, seperti kopi dan cengkeh asal Bali, diekspor ke Singapura.

Di pelabuhan itu pula, berlabuh kapal-kapal besar yang menghubungkan Bali dengan kota-kota pelabuhan, seperti Surabaya dan Makassar, serta kota-kota di Sunda Kecil, seperti Ampenan dan Kupang.

”Setiap akhir pekan, suasana Pelabuhan Buleleng dibumbui suasana sentimentil. Ada sorak-sorai dan peluk cium warga yang sanak saudaranya baru datang. Namun, ada juga pemudi yang menangis karena ditinggal pacar keluar pulau,” kata Gde Darna (78), Sekretaris Legiun Veteran RI Singaraja.

Kehidupan ekonomi dan sosial Buleleng ketika itu begitu hidup. Bank Perniagaan Indonesia di pusat kota Singaraja melayani simpanan dan pinjaman masyarakat. Para bekas pejuang diberi hak istimewa menjalani profesi baru sebagai pedagang, eksportir, atau menjadi pegawai pemerintah. Sejumlah sekolah hingga tingkat SMA didirikan.

Pindah ke selatan

Pengaruh pesisir utara Bali memudar saat Sunda Kecil berdasarkan Undang-Undang (UU) No 64/1958 dimekarkan menjadi tiga provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52/2/36-136 Tahun 1960 yang menetapkan ibu kota Bali dipindahkan dari Singaraja ke Denpasar membuat Buleleng kehilangan urat nadi perekonomiannya.

Pelabuhan Buleleng pun tidak difungsikan lagi dan mati, khususnya sejak Bandara Ngurah Rai melayani penerbangan internasional pada tahun 1959. Kiblat Bali dari utara ke selatan benar-benar ”menyingkirkan” peran dan pamor Buleleng.

Pelabuhan Celukan Bawang yang dibangun di Gerokgak, 50 kilometer barat Singaraja 30 tahun lalu dan menjadi pusat bongkar muat angkutan barang dari pulau lain, tetap tidak maksimal mengembangkan perekonomian warga Buleleng.

Seperti digambarkan Darna, sejak ibu kota Bali beralih ke Denpasar, masyarakat sempat kaget. Warga yang kehilangan pekerjaan di sekitar pelabuhan kembali ke desanya, bertani dan berkebun, atau pegawai negeri.

Sejak itu, perkembangan masyarakat dan fisik Buleleng minim, bahkan dapat dikatakan stagnan. Warna Bali dengan jejak masa lalunya masih terlihat jelas di Singaraja. Salah satu yang paling mencolok adalah Kantor Bupati Buleleng. Selain bangunan yang dijadikan Kantor Dinas Pendidikan Buleleng, semua bangunan di perkantoran itu masih asli buatan zaman Belanda. Kawasan pecinan di jalan-jalan di belakang Pelabuhan Buleleng pun nyaris tak berubah. Waktu serasa berhenti ketika masuk ke Buleleng saat ini.

Timpangnya pembangunan dan derap wilayah antara utara dan selatan Bali membuat warga Singaraja banyak bekerja ke Denpasar, Gianyar, dan Badung. Mereka bekerja di sektor pariwisata sebagai penopang utama kehidupan masyarakat Bali.

Sektor pariwisata Buleleng sendiri, dengan hanya mengandalkan pariwisata di Pantai Lovina dan kawasan konservasi Tejakula, memang tidak bisa berbuat banyak selama masih berharap bola muntah dari wisata di Bali bagian selatan. Lapangan udara perintis Kolonel Wisnu di Gerokgak tak berhasil mengangkat potensi pariwisata Buleleng.

Sektor yang butuh gebrakan sebagai penopang utama struktur perekonomian Buleleng adalah pertanian. Bupati Buleleng Putu Bagiada menyatakan, pembangunan pertanian dimaknai sebagai upaya meningkatkan budidaya (kuantitas dan kualitas produksi) sekaligus penanganan pascapanen (termasuk pengolahan hasil/industri kecil) dan pemasaran.

”Kegiatan hulu sampai hilir sektor pertanian harus tumbuh dan berkembang di pedesaan. Kondisi ini akan meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan, dan masyarakat pedesaan pada umumnya. Kemajuan pedesaan akan berdampak positif mendukung pengentasan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antara pedesaan dengan perkotaan,” kata Bagiada.

Kisah Teladan Tan Joe Hok Yang Mengembalikan Uang Hadiah

Sepertinya sudah menjadi kelaziman saat ini, jika atlet berprestasi, hadiah uang pun mengalir. Tetapi pernahkan ada atlet menolak pemberian uang?

Tan Joe Hok rupanya pernah melakukannya. Dan tidak tanggung-tanggung: mengembalikan uang pemberian Bung Karno, sebanyak 1.000 dollar AS.

”Saya kan sudah mendapat beasiswa dari Baylor University (Texas). Kenapa saya mesti menerima uang lagi? Kasihan, masih banyak mereka yang membutuhkannya. Uang saku, saya pun sudah bisa mendapatkannya sendiri dengan bekerja di kampus,” tutur Tan Joe Hok, ketika ditemui di rumahnya di Pancoran, Tebet, Kamis (4/12) lalu.

Ketika itu, menurut Tan Joe Hok, jumlah 1.000 dollar AS besar sekali untuk ukuran masa itu. Sebagai mahasiswa perantauan (Tan Joe Hok mendapat beasiswa studi sampai selesai S-1 di Baylor University, jurusan premedical dengan major kimia dan biologi sejak 1959-1963), tentu, ia bukan tak butuh uang.

”Saya kembalikan uang itu melalui Prof Dr Prijono, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ke alamat pengirimnya,” tutur Tan Joe Hok. Gile. Kan pengirimnya Bung Karno?

Kisah hadiah uang itu bermula dari keberhasilan Tan Joe Hok, yang bersama Ferry Sonneville, pulang kembali dari negeri seberang guna mempertahankan Piala Thomas di Jakarta (1961), setelah untuk pertama kalinya mereka dan timnya merebut lambang supremasi beregu bulu tangkis itu pada tahun 1958.

”Saya cari-cari nomor telepon Ferry di Amsterdam (Belanda), dan berhasil saya hubungi pagi-pagi pukul 01.30. Saya bilang kepada Ferry, ayo Fer kita pulang untuk mempertahankan Piala Thomas,” tutur Tan Joe Hok. Ferry yang tengah studi ekonomi di Amsterdam setuju pulang. Dan dengan biaya serta kesadaran sendiri, Tan Joe Hok pun kembali ke Jakarta. Sementara Ferry berhasil ”didatangkan” dari Belanda dengan dana yang digalang oleh pembaca-pembaca koran Star Weekly.

Begitu pertandingan usai dan Indonesia berhasil mempertahankan Piala Thomas, Tan Joe Hok segera kembali ke AS untuk menyelesaikan studinya.

”Yang saya hargai bukan pemberian uangnya, akan tetapi falsafah di baliknya. Sebagai pemimpin tertinggi, Bung Karno sangat menghargai rakyatnya,” tutur Tan Joe Hok. Ia bahkan ingat benar kata-kata Bung Karno ketika Indonesia berhasil mempertahankan Piala Thomas 1961.

”Kamu mewakili bangsa dan negaramu. Banyak doktor, insinyur…., tetapi orang yang seperti kamu itu hanya bisa dihitung dengan jari. Saya bangga,” kata Tan, menirukan sang pemimpin besar revolusi itu. Sambil menunjuk-nunjuk, Bung Karno itu berkata, ”I’ll give you scholarship.”

Dan ternyata, begitu tiba di kampus di Texas, sudah ada sepucuk amplop yang menerangkan bahwa Tan Joe Hok mendapat kiriman uang sejumlah 1.000 dollar AS dari seseorang di Indonesia….

Tan Joe Hok Pahlawan Indonesia dan Pangharum Nama Bangsa Yang Selalu Dipersulit Oleh Pemerintah Indonesia

Selalu punya cita-cita, punya tujuan. Sikap hidup inilah yang membuat Tan Joe Hok—satu-satunya pebulu tangkis anggota tim Piala Thomas 1958 yang masih tersisa—meraih sukses demi sukses dalam hidupnya. Bahkan, dalam usia senja sekalipun, ia masih punya cita-cita.

Kita hidup, menurut Tan Joe Hok (71), memang selalu harus punya attainable goal, tujuan yang bisa kita capai. Kalau tidak punya cita-cita, itu sama halnya dengan kapal yang tanpa tujuan di tengah lautan, lalu limbung diombang-ambingkan ombak.

Ketika ia masih kecil, misalnya. Mungkin sekitar umur 12 tahun. Si kecil Tan Joe Hok di Kampung Pasir Kaliki, Bandung, juga punya cita-cita sederhana, ”ingin hidup berkecukupan, bisa makan”.

Maklumlah. Masa itu, setelah perang kemerdekaan, sungguh sebuah masa yang sangat sulit. Bisa makan pun masih untung.

”Saya bawa keinginan itu dalam doa, ’Ya Tuhan, bawalah saya kepada apa yang saya impikan, apa yang saya tuju…’,” tutur Tan Joe Hok.

Si kecil Tan lalu merintis tujuannya itu melalui bulu tangkis. Berlatih di lapangan yang dibangun ayahnya, di depan rumah mereka. Dan, ikut bergabung di klub Blue White, Bandung, ketika ia ditawari Lie Tjuk Kong. Siapa tahu bisa berkecukupan dari bulu tangkis….

Tentu bukan tanpa upaya untuk meraih cita-citanya. Ia biasa berlatih keras dari pagi-pagi buta (sampai sekarang pun Tan Joe Hok terbiasa bangun pukul 04.15 dan senam di gym pribadinya untuk tetap menjaga kebugarannya di usia senja, di rumahnya di kawasan Jalan Mandala, Pancoran, Tebet, Jakarta).

Pintu menuju tujuan sederhananya mulai terkuak lima tahun kemudian di Surabaya tahun 1954.

”Saya mengalahkan Njoo Kiem Bie dan tampil sebagai juara nasional pada usia 17 tahun,” katanya. Setelah sukses pertamanya itu, pintu-pintu cita-cita seperti mulai terbuka.

”Saya mulai diundang ke kanan, ke kiri, dan saya pun diundang ke India bersama (pasangan juara All England) Ismail bin Mardjan dan Ong Poh Lin,” tutur Tan.

Mulailah Tan pergi keliling India—ke Bombay, New Delhi, Calcutta, Ghorapur, Jabalpur, dan kota lainnya di India. Keliling lebih dari setengah bulan, pulangnya mampir di Bangkok dan Singapura (Malaya, waktu itu).

”Ismail tidak hanya menjadi kawan seperjalanan saya, tetapi juga sahabat saya,” ungkap Tan Joe Hok, tentang pemain Melayu itu. Dari mulut Ismail pula terembus cita-cita kedua Tan Joe Hok yang mulai ”bisa hidup berkecukupan”.

”Ismail bin Mardjan bilang kepada saya, ini saya tak akan lupakan, ’Eh, Joe Hok, kamu akan menjadi yang terbaik di dunia. Asalkan kamu latihan keras seperti sekarang. Tetapi jangan hidupnya kayak saya ini…’,” tutur Ismail bin Mardjan.

Ketika mampir di rumah Ismail di Malaya, barulah mengerti apa arti kata Ismail ”jangan hidupnya kayak saya”.

”Jangan bayangkan Singapura seperti sekarang ini. Rumah Ismail ada di kampung, kotor, dan sungainya hitam, berbau,” tutur Tan. Sore hari, pukul 18.00, Ismail selalu pamit kepada Tan Joe Hok. Ternyata, guna menyambung hidupnya, sang juara All England itu harus bekerja jadi petugas satpam, dari pukul 6 petang sampai pukul 6 pagi.

”Doa” Ismail kepada Tan Joe Hok itu rupanya terwujud. ”Saya kerja keras dan rupanya doa itu dikabulkan. Saya diundang ke (kejuaraan bulu tangkis paling bergengsi—sebuah kejuaraan dunia tak resmi) All England, ke Kanada dan Amerika Serikat. Ketiga-tiganya saya juara dalam kurun waktu sekitar tiga minggu,” tutur Tan Joe Hok.

Tak hanya berhasil tampil sebagai orang Indonesia pertama yang mampu juara All England, pada tahun 1959, Tan Joe Hok rupanya juga memikat publik di Amerika Serikat.

”Saya dimasukkan di majalah Sports Illustrated,” tutur Tan Joe Hok. Majalah itu masih rapi disimpannya dan, memang, profil Tan Joe Hok menghiasi dua halaman majalah tersebut, terbitan 13 April 1959.

”Wonderful World of Sports. Tan Joe Hok Takes Detroit…”, tulis majalah tersebut. Ada satu foto besar Tan Joe Hok yang berselonjor dengan kedua telapak kaki telanjangnya melepuh-darah, blood-blister, setelah menjuarai AS Terbuka.

”Ketika dioperasi, isinya darah dan nanah,” tutur Tan Joe Hok. Hadiah juaranya? Tan Joe Hok mendapat kesempatan untuk meninjau pabrik mobil di Detroit.

Cita-cita apa lagi? Menurut Tan Joe Hok, semua impiannya sejak masa kecil dan juga ketika remaja sudah tercapai semua. Cita-cita berikutnya, Tan Joe Hok ingin menggapai sukses dalam studi.

Sejak tahun 1959 itu, Tan Joe Hok studi di Texas, memenuhi beasiswa dari Baylor University Jurusan Premedical Major in Chemistry and Biology.

”Antara tahun 1959-1963 (saat menyelesaikan studi di Baylor), saya masih sempat pulang untuk mempertahankan Piala Thomas 1961 di Jakarta serta 1964 di Tokyo. Tahun 1962, saya juga pulang untuk Asian Games,” kata Tan Joe Hok, yang menjadi atlet bulu tangkis pertama yang meraih medali emas di arena Asian Games.

Meski demikian, ada juga ”pengorbanan” yang dilakukan Tan Joe Hok untuk bulu tangkis. Gara-gara ia harus pulang untuk mempertahankan Piala Thomas di Tokyo 1964, studi S-2-nya di Baylor gagal lantaran kurang empat jam kredit (credit hours), maka dia tak lulus, tutur Tan Joe Hok.

Situasi konfrontasi, Bung Karno mencanangkan ”Ganyang Malaysia” dan ”Ganyang Antek Imperialis”, membuat Tan Joe Hok mengurungkan niatnya untuk kembali ke AS meneruskan studi S-2. Ia lalu tinggal di Tanah Air.

”Apa kata Bung Karno, saya nurut saja. Saya malah sempat main di perbatasan Kalimantan sampai ke Mempawah, menghibur sukarelawan kita di medan perang,” ungkap Tan Joe Hok.

”Dulu Ganyang Amerika, eh, tahun 1965 giliran Ganyang China. Dampaknya, kita yang nggak ngerti apa-apa jadi kena,” tutur Tan Joe Hok.

Di pelatnas Senayan pun terjadi perubahan drastis. Suatu siang, di flat atlet—kini Plaza Senayan—Kolonel Mulyono dari CPM Guntur, Jakarta Pusat, mengumpulkan para atlet.

”Kami semua disuruh ganti nama begitu saja. Pak Mulyono yang tentukan,” tutur Tan.

Maka, anggota-anggota Piala Thomas pun ”diberi nama” Indonesia, Ang Tjing Siang menjadi Mulyadi, Wong Pek Sen menjadi Darmadi, Tan King Gwan menjadi Dharmawan Saputra, Lie Tjuan Sien menjadi Indra Gunawan, Tjiong Kie Nyan menjadi Mintarya, Lie Poo Djian menjadi Pujianto, dan Tjia Kian Sien menjadi Indratno.

”Saya diberi nama Hendra oleh (Panglima Kodam Siliwangi) HR Dharsono. Kartanegara saya karang sendiri, pokoknya ada ’tan’- nya,” papar Tan Joe Hok.

Ternyata tak sesederhana pergantian nama. Perlakuan terhadap Tan Joe Hok dan kawan- kawannya itu ternyata ”dibedakan”.

Mengurus KTP dan paspor, mereka harus menunjukkan bukti Surat Bukti Kewarganegaraan RI (SBKRI) meski nyata-nyata bertahun-tahun mereka sebenarnya telah berjuang untuk negeri ini. Itulah namanya dinamika hidup, terkadang manis, ada waktunya pula pahit-getir

Wah Mantan Wakil Presiden Indonesia Adam Malik dan Sultan Yogya Ternyata Agen CIA Dengan Bayaran 10.000 Dollar

”Apa kita terlibat?” tanya Senator Fulbright.

”Tidak,” jawab Duta Besar Green mantap.

”Apa kita terlibat dalam percobaan kudeta sebelumnya?”

”Tidak, …saya kira tidak,” jawab Green mulai ragu-ragu.

Pertanyaan Senator Fulbright justru semakin tajam, ”CIA tidak punya peran apa-apa dalam kudeta waktu itu?”

”Maksud Anda tahun 1958?” jawab Green sambil mencoba membalik pertanyaan. Sebelum Fulbright mengulangi pertanyaannya, Green memberi jawaban gamang, ”…saya kawatir, saya tidak bisa menjawab. Saya sendiri tidak tahu, apa yang dulu sudah pernah terjadi” (hal 333).

Percakapan di atas berlangsung dalam rapat rahasia di ruang Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat di Washington DC tahun 1967. Fulbright, nama lengkapnya William Fulbright, senator Arkansas, yang kelak terkenal sebagai pencentus program bantuan pendidikan ke negara-negara berkembang.

Sementara Green adalah Marshall Green, Duta Besar AS di Jakarta semasa akhir pemerintahan Presiden Soekarno yang diguncang oleh peristiwa berdarah dengan menelan korban ratusan ribu orang, dalam Peristiwa 30 September.

Dengan narasi memikat, berupa kutipan kalimat langsung, dalam berbagai rapat yang sering di balik pintu tertutup, buku Membongkar Kegagalan CIA, terjemahan dari Legacy of Ashes, the History of CIA bisa membantu mencerahkan pandangan untuk mengamati beragam latar belakang peristiwa yang pernah menimpa negaranya.

Hal ini terjadi karena si penulis, Tim Weiner, wartawan koran The New York Times, secara profesional mengabdikan dirinya untuk mendalami tetek bengek kegiatan dunia bawah tanah selama dua puluh tahun lebih.

Sebuah kerja keras yang membuahkan buku, dan mungkin memancing bantahan, dari mereka yang disebutkan identitas berikut keterlibatannya dengan CIA. Dinas rahasia negara adidaya yang selalu bernafsu untuk menjadi polisi dunia, sehingga merasa berhak mengatur sekaligus campur tangan dalam menentukan kebijakan negara-negara lain. Memang tidak bisa lain.

Dalam kata pengantarnya, Tim Weiner menegaskan, ”Buku ini bersifat on the record—tidak ada sumber tanpa nama, kutipan tanpa identitas pembicara, atau gosip. Ini adalah sejarah pertama CIA yang seluruhnya dikompilasi dari dokumen-dokumen utama…” (hal xxiv)

Penjelasan latar belakang

Membaca karya Weiner, kita seolah-olah diajak masuk ke dalam persoalan utama. Dalam arti, aneka macam permasalahan yang sudah pernah menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Namun belum pernah kita ketahui tuntas berikut penjelasan latar belakangnya. Ibaratnya, selama ini kita baru menyentuh kulit luar, sama sekali belum berhasil masuk ke rongga paling dalam.

Tentu saja, sekadar menyentuh kulit luar dengan ikut masuk ke dalam serta mengamati gerak berikut tata kerjanya, memiliki perbedaan mendasar. Sebab dengan cara kedua, menerobos ke dalam, akan bisa lebih menjelaskan berbagai pertanyaan, yang selama ini masih belum menemukan jawaban. Semisal tentang huru-hara berikut kemelut politik yang melanda Indonesia menjelang akhir tahun 1965. Kemelut dengan jejak berdarah dan memangsa begitu banyak korban dan yang tidak semuanya bersalah.

Buku ini secara tersirat menyebutkan, CIA (Central Intelligence Agency, dinas rahasia AS) dan juga Pemerintah AS tidak terlibat secara langsung dalam perencanaan kudeta tahun 1965 di Indonesia. Meski diakui, CIA selalu mengingatkan Pemerintah AS bahwa kehilangan pengaruh di Indonesia akan menyebabkan kemenangan AS dalam Perang Vietnam tidak ada artinya. Oleh karena itu, CIA dengan gigih selalu berusaha untuk bisa menemukan pemimpin baru bagi Indonesia.

Istilah menemukan yang dipakai komunitas intelijen tentu saja bisa berganda arti. Bukan sekadar pengertian pasif, tetapi bisa saja aktif dan artinya, bakal membuahkan penafsiran luas. Oleh karena untuk menemukan sesuatu, sering harus menghalalkan segala macam cara. Termasuk terbuka kemungkinan untuk menyingkirkan atau minimal menggeser, tokoh lama yang sudah tidak lagi bisa dipakai.

Gempa di awal Oktober

”…tanggal 1 Oktober 1965 sebuah gempa politik pecah di Indonesia. Tujuh tahun setelah CIA berusaha menggulingkannya, Presiden Sukarno secara diam-diam telah melancarkan sesuatu yang tampak sebagai usaha kudeta terhadap pemerintahannya sendiri. Setelah berkuasa selama dua dekade, Sukarno, yang mengalami masalah kesehatan dan kemunduran dalam membuat penilaian, berusaha menopang kepemimpinannya, bersekutu dengan PKI” (hal 329).

Sayang, buku ini tidak menjelaskan bagaimana model persekutuan antara Bung Karno dan PKI. Selain keterangan yang sudah diketahui luas bahwa PKI telah berkembang sangat pesat serta berhasil merekrut begitu banyak anggota baru. Sehingga PKI telah bisa menjelma menjadi organisasi komunis terbesar di dunia, di luar Uni Soviet dan China. Dengan jumlah anggota terdaftar sekitar 3,5 juta orang.

”Manuver Sukarno untuk mendekat ke aliran kiri terbukti justru fatal. Setidak-tidaknya, lima orang jenderal dibunuh pada malam nahas tersebut, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat. Radio pemerintah kemudian mengumumkan, sebuah dewan revolusioner telah mengambil alih kekuasaan untuk melindungi Presiden dari ancaman CIA…”.

Jika akurasi menjadi pedoman utama buku nonfiksi, maka kutipan yang kurang akurat pasti sangat mengganggu sekaligus bakal menyurutkan penilaian pembaca. Sebab siapa masih bisa menjamin, pada bagian-bagian lain tidak terjadi kekeliruan yang sama?

Mengenai jumlah korban jenderal yang dibunuh dalam peristiwa tersebut, semua orang sudah lama tahu melalui berbagai laporan yang sudah berkali-kali dipublikasikan. Dari tujuh sasaran penculikan, enam jenderal tewas menjadi korban. Hanya Jenderal AH Nasution satu-satunya yang bisa lari dan menyelamatkan diri.

Memang, kalimat setidak-tidaknya lima jenderal dibunuh tidak sepenuhnya keliru. Tetapi, bagaimana mungkin keliru (atau tidak mau) mengutip sesuatu yang sudah secara luas diketahui khalayak? Maka bagaimana kita bisa percaya kepada jumlah korban lainnya jika aksi pembunuhan termaksud dilakukan secara massal dan jauh dari pantauan independen? Sebagaimana kenyataan mengenaskan yang kemudian telah menyusul muncul, langkah balasan terhadap pembunuhan para jenderal bersangkutan.

Adam Malik agen CIA

Sebuah pernyataan dalam buku ini yang mungkin sangat mengejutkan bunyinya sebagai berikut, ”CIA memiliki seorang agen yang mempunyai posisi baik, Adam Malik, mantan Marxis berusia 48 tahun dan pernah mengabdi sebagai duta besar di Moskwa dan menteri perdagangan…”

”Saya merekrut dan mengontrol Adam Malik,” kata Clyde McAvoy, pejabat tinggi CIA dalam wawancara tahun 2005, khusus untuk pengumpulan bahan guna penerbitan buku ini. McAvoy bertemu Adam Malik di Jakarta tahun 1964, ”…dia pejabat Indonesia tertinggi yang pernah kami rekrut” (hal 330). Setelah bisa merekrut bekas wartawan yang nantinya meraih puncak karier sebagai Wakil Presiden dan juga Ketua Sidang Majelis Umum PBB, McAvoy mengatakan, ”…kami mendapatkan persetujuan untuk meningkatkan program operasi rahasia buat mendorong sebuah baju politis di antara kelompok kiri dan kanan di Indonesia”.

Dorongan dari agen CIA di Jakarta tampaknya sangat lancar. Oleh karena, ”…setelah beberapa minggu mengalami suasana menegangkan, maka pada Oktober 1965, Indonesia terpecah dua. CIA masih terus mengkonsolidasi lahirnya sebuah pemerintah bayangan, yakni kelompok tiga serangkai, terdiri dari Adam Malik, Sultan Yogya, dan seorang perwira tinggi Angkatan Darat berpangkat Mayor Jenderal, Suharto…” Untuk mendukung peran serta Adam Malik, ”…kami menyerahkan uang tunai 10.000 dolar AS untuk membiayai aksi pembasmian Gestapu” (hal 332).

Selama ini, yang terdengar hanya tentang seorang staf Adam Malik yang sudah pernah menerima daftar susunan anggota PKI dari Kedubes AS di Jakarta. Tetapi sama sekali belum pernah keluar pernyataan bahwa Adam Malik menerima uang dari CIA dan bahkan direkrut sebagai agen CIA. Benarkah ini semua?

Tentu saja, karena menyangkut nama baik seseorang, apalagi tokoh yang sudah pernah dipercaya menjabat wakil presiden, buku ini perlu segera memperoleh klarifikasi. Sebagaimana bagian yang menyebutkan, Bung Karno bersekutu dengan PKI.

Klarifikasi mutlak harus dilakukan agar pembaca tidak ikut-ikutan menebar fitnah. Tetapi pada sisi lain, jangan menjadikan diri kita bagaikan seekor burung unta. Tidak pernah mau tahu kebenaran, oleh karena sibuk membenamkan kepalanya ke dalam gundukan pasir.

Pahlawan Adalah Gelar Bagi Yang Tewas Dua Kali

Sejarah memerlukan peristiwa. Peristiwa memerlukan tokoh. Dan tokoh harus tewas dalam peristiwa. Dengan cara itu sejarah diulang-ulang, dan tokoh diingat-ingat. Mengulang dan mengingat harus menimbulkan ”sensasi politik” agar dapat menghasilkan ”ketagihan historis”. Sensasi itu namanya ”perjuangan”, dan pelembagaannya bernama ”kepahlawanan”.

Arsip nasional adalah tempat sensasi politik disimpan. Maka begitulah, secara rutin arsip itu dibuka, dan rutinitas itu justru menghambarkan sensasinya. Namun, ritus harus terus berlanjut karena negara memerlukan masa lalu.

Kepahlawanan lalu menjadi rutinitas politik kebangsaan, tetapi ritusnya tidak menghasilkan imajinasi kebudayaan. Yang terasa justru hanya semacam ”perang tarif” politik di dalam menentukan siapa, kapan, dan untuk apa sebuah lencana kepahlawanan dianugerahkan.

Ketagihan historis adalah candu kekuasaan. Ia mengikat masyarakat di tiang politik masa lalu, dan mengatur ruang sejarah dari titik itu. Akibatnya, ruang sejarah menjadi terbatas, yaitu sebatas jumlah peristiwa yang memiliki ”tokoh”. Dan karena politiklah yang mendefinisikan syarat-syarat menjadi ”tokoh”, maka arsip nasional tidak lain adalah arsip politik.

Dalam konstruksi semacam itu, kepahlawanan tak lagi menjadi ”ruang hening cipta” untuk meluaskan batin kemanusiaan, tetapi berubah menjadi ”pasar tumpah” yang hiruk pikuk oleh berbagai dagangan politik.

Pahlawan tewas dua kali

Gejala ”kecanduan pahlawan” menumbuhkan industri politik baru: upacara, tanda jasa, biografi, proposal seminar, pidato- pidato, puisi, film, talk show, iklan politik, dan doa-doa. Di sini, produk sejarah dan produk kebudayaan massa bercampur dalam pasar yang sama: demagogi!

Begitulah ”sang pahlawan” tewas untuk kedua-kalinya: bukan di medan perang, tetapi di medan makna! Persoalan kita memang ada di sini. Kepahlawanan selalu kita simpan dengan password politik. Padahal, sebuah makna semacam ”kepahlawanan” seharusnya disimpan dalam folder sejarah sosial yang terbuka, tanpa password, agar ia dapat diakses oleh beragam imajinasi. Dengan cara ini ruang sejarah dapat meluas dan kita bertumbuh dalam pengalaman kebudayaan yang inklusif, lega, dan sugestif bagi pendidikan kemanusiaan.

Sejarah diperlukan bukan karena sensasi politiknya. Juga bukan sebagai sumber keteladanan nilai. Akan tetapi, pada percakapan terus-menerus tentang kemanusiaan. Keteladanan tidak harus diikatkan pada masa lalu. Ia dapat berada di masa depan, yaitu pada ide-ide yang membuka ruang imajinasi peradaban.

Cita-cita politik yang menimbulkan toleransi kemanusiaan adalah ”a history in the making”. Sebaliknya, orientasi obsesif pada politik identitas di masa lalu adalah imajinasi historis yang berbahaya.

Oleh karena itu, dalam soal ”kepahlawanan”, ruang sejarah juga meluas mengikuti daya jelajah pikiran. Sesungguhnya suatu deteritorialisasi sejarah sedang terjadi di dalam berbagai percakapan kebudayaan kita. Pertemuan pikiran dunia karena eskalasi komunikasi memungkinkan kondisi kemanusiaan dirawat di luar batas-batas natural sebuah bangsa.

Reorientasi mental

Dalam banyak peristiwa dunia, yaitu dalam hal yang menyangkut ”penyelamatan kemanusiaan”, kepahlawanan justru berasal dari luar batas bangsa. Begitulah dulu kita sinis pada ide hak asasi manusia, pada individualitas, pada liberalisme, pada pluralisme.

Akan tetapi, itulah nilai-nilai kepahlawanan global yang memungkinkan kita bercakap-cakap dalam bahasa politik kemanusiaan, dan bahkan telah kita pakai untuk mengoreksi masa lalu kita yang penuh dengan penindasan dan penghinaan terhadap kemerdekaan manusia. Inilah medan ”global citizenship” yang mengajarkan kita pada nilai-nilai toleransi, perbedaan dan kesementaraan.

Kepahlawanan adalah kepemimpinan untuk membuka ruang sejarah seluas-luas akal sehat manusia. Kepahlawanan adalah keberanian untuk berorientasi dalam medan makna yang produktif bagi perluasan kemanusiaan.

Dalam cara pandang ini, patriotisme niscaya memerlukan reorientasi mental, yaitu dari nasionalisme ke humanitarianisme. Perluasan ide ini akan melapangkan jalan bagi sejarah untuk menemui anak tunggalnya: Kemanusiaan Yang Maha Esa!

Rocky Gerung Pendiri Setara Institute Pengajar Filsafat, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia

Benteng Peninggalan Perlindungan Kompeni Ditemukan di Bogor

Bangunan beton yang diduga merupakan bungker pertahanan peninggalan Kompeni ditemukan di Cipaku, Bogor Selatan, Kota Bagor. Penemunya adalah para pekerja bangunan yang tengah menggali tanah untuk tempat wisata kuliner.

Di lokasi berbeda, yakni di Gunung Batu, Bogor Barat, ditemukan artefak berupa punden berundak dan batu dakon, yang diduga peninggalan masa Kerajaan Pajajaran. Penemunya adalah Tono, warga setempat, yang juga menemukan pecahan keramik kuno sebanyak 20 keping di Lawang Gintung, Bogor Selatan.

Eman Mulyaman, mandor proyek pembangunan kawasan wisata kuliner tersebut, mengatakan, mereka awalnya tidak menyadari bahwa bangunan yang digalinya adalah bungker Kompeni. Para pekerjanya hanya menyadari bahwa batu dan kapur dari bangunan itu sangat keras dan sangat sulit dibongkar. ”Saya penasaran. Mereka saya minta terus menggalinya. Akhirnya, terlihat bangunan itu seperti bungker,” katanya, Kamis (13/11).

Kepala Seksi Pelestarian Kebudayaan Disinparbud, Ujang Suherman, mengakui adanya laporan warga mengenai temuan tersebut. Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan usia bungker tersebut. ”Kami masih menunggu kedatangan tim dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Serang, yang akan melakukan penelitian atas temuan tersebut,” kata Ujang Suherman.

Korban Bom Bali I Ingin Berjihad Untuk Membasmi Orang-Orang Seperi Amrozi dan Kawan-Kawan

Bara dendam juga masih ada di hati Chusnul Khotimah, 38 tahun, salah satu korban Bom Bali I. “Kalau tidak ingat anak-anak, saya pun pasti akan datang jihad ke Lamongan untuk membalas tindakan Amrozi dan kawan-kawannya yang telah mengubah hidup saya,” ujar warga Kelurahan Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, ini.

Di malam jahanam itu, Chusnul yang bekerja di sebuah kafe di Kuta sedang mencari makan. Saat melintasi gang di samping Paddy’s Club, tiba-tiba tiang listrik jatuh menimpa kepalanya. “Begitu ada ledakan, saya terlempar sejauh 25 meter,” ujarnya.

Sekitar 60 persen bagian tubuhnya terbakar. Ia kini cacat. “Sampai saat ini saya selalu disuntik tiga bulan sekali,” kata Chusnul, yang harus membayar Rp 900 ribu setiap kali berobat. Tidak hanya itu, trauma masih selalu menghantui. “Setiap malam saya ndak bisa tidur kalau tidak minum obat, rasanya gelisah terus,” kata Chusnul, yang berharap mendapat keringanan berobat dari pemerintah.

Rumah bernomor 8 di Gang 4, Jalan Hayam Wuruk, Denpasar, itu tampak kumuh. Sebuah foto perempuan muda tergantung di dinding berdampingan dengan sebuah kliping Daily Telegraph, koran Australia. Bagi sebagian orang, foto dan kliping itu mungkin tak istimewa, tapi bagi Ni Komang Resi, 55 tahun, dua benda tersebut sangat berarti.

Gambar itu tak lain adalah foto Ni Kadek Margarini, menantu Ni Komang. Ia adalah salah satu dari 202 korban tewas dalam peristiwa Bom Bali I, 12 Oktober 2002. Margarini menikah dengan anak pertama Ni Komang, Wayan Sudarsana. Seakan sudah menjadi suratan takdir, empat bulan sebelum peristiwa bom itu, Sudarsana meninggal karena sakit. Sudarsana dan Margarini dikaruniai satu anak, I Putu Purnama Putra, 10 tahun.

Margarini adalah karyawan Paddy’s Club, kafe yang menjadi sasaran bom Amrozi cs. Sore hari sebelum peristiwa itu, Ni Komang mengenang, Margarini berpamitan hendak berangkat kerja. Padahal, Ni Komang tahu, sore itu bukan giliran piket menantunya. “Mungkin sudah nasibnya,” tuturnya.

Tiga hari setelah peristiwa Bom Bali, Margarini dirawat di Rumah Sakit Sanglah, Denpasar. Karena lukanya cukup parah, ia dirujuk ke rumah sakit di Australia. Sayang, di tengah perjalanan Margarini meninggal.

Kini, Ni Komang harus berjuang menghidupi Putu Purnama. Dari berjualan canang (sesaji untuk sembahyang) di pasar, nenek itu mendapat uang Rp 100 ribu per hari. Kata Ni Komang, uang itu hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sedangkan Reti, suami Ni Komang, hanya mengandalkan kerja mengangkut sampah.

Rencana eksekusi terhadap Amrozi cs yang berkali-kali ditunda membuat pasangan kakek-nenek itu tak lagi mempercayai hukum di Indonesia. “Kami ini orang kecil, tidak bisa apa-apa,” kata Ni Komang.

Membangun Kembali Rumah Soekarno

Tidak banyak bangsa di dunia ini yang mendapatkan kemerdekaannya melalui perjuangan panjang dan berat untuk melepaskan diri dari penjajah asing. Satu di antara yang sedikit itu adalah Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia, perjuangan itu harus dengan pengorbanan besar. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi dari perjuangan panjang bangsa melepaskan diri dari belenggu penjajah asing.

Akan tetapi, dalam perspektif kekinian, bagaimana harus dijawab, kalau ada siswa—atau siapa pun—yang bertanya di mana tepatnya di Jakarta ketika Soekarno dan Mohammad Hatta—atas nama bangsa Indonesia—membacakan proklamasi kemerdekaan?

Bagi mereka yang pernah melewati Jalan Proklamasi (dahulu Jalan Pegangsaan Timur), Jakarta Pusat, pastilah melihat dua patung besar kedua tokoh nasional itu. Lalu, akankah kita menjawab, di tempat itulah mereka memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Tentulah tidak benar kalau dijawab di situlah tepatnya (in situ). Proklamasi kemerdekaan dibacakan di halaman rumah Soekarno, yang letaknya beberapa puluh meter dari kedua patung tersebut. Sebagai pengganti memang kemudian dibangun tugu peringatan, yang di atasnya digambarkan seperti petir.

Mengapa tidak dibangun kembali rumah tersebut? Apakah perbuatan itu melanggar etika kerja arkeolog dalam kaitan pemugaran yang memiliki persyaratan tertentu?

Tulisan singkat ini tidak bermaksud membicarakan hal terakhir, tetapi akan tertuju pada bagaimana ’mengukir sejarah’ ke depan. Jadi, pembangunan rumah itu semata-mata untuk tujuan pembelajaran sejarah bangsa.

Menjelang proklamasi

Dalam sejarah Indonesia, periode antara tahun 1942 dan 1945 dianggap kesempatan baik bagi penduduk di negeri ini untuk meningkatkan tercapainya kemerdekaan. Kekalahan Jepang oleh Sekutu pada Perang Dunia II memberi kesempatan luas bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Akan tetapi, masalah pertama yang harus dihadapi justru adalah tentara Jepang itu sendiri. Jepang diberi tugas oleh Sekutu untuk memelihara status quo di wilayah jajahan Hindia Belanda, sampai terjadi pengambilalihan kekuasaan wilayah itu oleh sang pemenang perang. Itu artinya tidak diperbolehkan terjadinya suatu bentuk perubahan kekuasaan di wilayah tersebut.

Tiga hari menjelang hari bersejarah proklamasi kemerdekaan, 17 Agustus 1945, situasi di Jakarta memperlihatkan ketegangan antara golongan pemuda dan tua tentang waktu dan cara memproklamasikan kemerdekaan.

Bagi pemuda, proklamasi harus dilaksanakan saat itu juga tanpa campur tangan Jepang. Oleh karena itu, proklamasi harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia sendiri. Akan tetapi, di pihak lain, golongan tua masih menunggu berita resmi tentang kekalahan Jepang.

Hari-hari yang menegangkan pun dimulai. Pada 15 Agustus, kira-kira pukul 20.00, beberapa pemuda berkumpul di salah satu ruangan Laboratorium Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur. Mereka berunding untuk menentukan sikap dan bagaimana cara menyatakan kemerdekaan di luar semangat ”Kemerdekaan Hadiah” dan sikap terhadap Soekarno-Hatta (Adam Malik, 1982: 42).

Pertemuan yang dipimpin oleh Khaerul Saleh itu dihadiri Darwis, Johar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Aidit, Sunyoto, Abubakar, Eri Sudewo, Wikana, dan Armansyah. Keputusan perundingan tersebut adalah mendesak Soekarno untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Malam itu juga, sekitar pukul 22.00, Wikana dan Darwis pergi ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur 56 untuk menyampaikan kehendak pemuda.

Adalah Ahmad Soebardjo yang mengajak Mohammad Hatta pada malam hari tanggal 15 Agustus untuk mengunjungi rumah Soekarno. Kedatangan mereka berdua tampaknya membuat perasaan lega Soekarno karena saat itu ia sedang didesak Wikana dan Darwis untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan malam itu juga. Kedua belah pihak menunjukkan perbedaan tajam soal bagaimana melaksanakan pernyataan kemerdekaan bangsa.

Untuk mengatasi konflik tersebut, Hatta mengajak Soekarno, Soebardjo, dan Buntaran ke bagian tengah rumah. Mereka berempat akhirnya mengambil keputusan untuk menawarkan kepada pemuda, apabila mereka tetap berkeinginan memproklamasikan kemerdekaan malam itu juga, dipersilakan cari pemimpin lain, yang belum pernah bekerja sama dengan Pemerintah Militer Jepang. Mereka akan berdiri di belakang pemimpin itu, sebagai penyokong revolusi (Hatta, 1981: 32-33).

Jelas merupakan kausalitas antara fakta sebelum dan apa yang kemudian terjadi dengan peristiwa Rengasdengklok. Begitulah, pada dini hari tanggal 16 Agustus, para pemuda ’membawa’ Bung Karno dan Bung Hatta ke tempat tersebut.

Namun, versi pemuda yang berkehendak memaksa Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan di Rengasdengklok dalam kenyataan tidak terjadi. Malam harinya, Soebardjo yang berhasil mengetahui keberadaan Soekarno-Hatta membawanya kembali ke Jakarta untuk membahas pelaksanaan proklamasi kemerdekaan.

Naskah proklamasi memang tidak dirancang di rumah Bung Karno, tetapi di kediaman Admiral Tadashi Maeda, di Jalan Imam Bonjol No 1 (pada masa kolonial bernama Nassau Boulevard, sedangkan pada masa Jepang bernama Myakodoori). Maeda adalah seorang perwira penghubung angkatan laut yang berkuasa di wilayah Indonesia timur dan bermarkas di Makassar.

Akan tetapi, rumah Bung Karno kembali berperan penting dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Suatu pilihan yang kondisional mengapa akhirnya proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di halaman rumah Bung Karno.

Fakta historis ini haruslah diterangkan dalam konteks masa ketika itu. Jadi, memang tidak mungkin dilakukan dengan cara demonstratif.

Seperti dalam rencana semula, terutama oleh keinginan pemuda, proklamasi hendak (-nya) dilaksanakan di Lapangan Ikada. Proklamasi dengan cara ini hanya akan mengundang pasukan Jepang memberondongkan peluru atau tusukan bayonet, atau setidaknya poporan gagang senapan terhadap rakyat yang menghadirinya.

Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, rumah Bung Karno berfungsi sebagai tempat penting bagi kegiatan pemerintahan awal Republik Indonesia. Di halaman depan rumah Bung Karno pula Kabinet Pertama Republik Indonesia berfoto. Konferensi pers pertama mengenai berdirinya Republik Indonesia dengan wartawan luar negeri pun diselenggarakan di beranda depan rumah Bung Karno.

Situs sejarah

Dalam masa revolusi kemerdekaan, keluarga Presiden Soekarno menempati rumah tersebut sampai awal 1946. Mengingat situasi keamanan di Jakarta semakin buruk, terutama setelah kedatangan pasukan Sekutu dan tentara NICA Belanda, Presiden dan Wakil Presiden hijrah ke Yogyakarta. Sejarah kemudian mencatat, pemerintahan Republik Indonesia (Serikat) baru kembali lagi ke Jakarta pada akhir 1949.

Betapa pun mau disesali, hilangnya rumah Bung Karno sudah merupakan kenyataan yang tidak bisa diubah. Sekali suatu bangunan bersejarah (di-) hancur (-kan), maka hilang untuk selamanya.

Hapusnya situs sejarah yang otentik sebagai media untuk mengenang kembali peristiwa masa lampau yang begitu bermakna kini tidak ada lagi. Yang ada hanya ingatan bahwa di sekitar itu dulu merupakan tempat proklamasi dibacakan.

Mengapa tidak dibuat kembali rumah Bung Karno? Dari seorang mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, saya memperoleh informasi seputar rencana pembangunan rumah tersebut. Rupanya, presiden kedua Republik Indonesia tidak ”berkenan” mengizinkan rencana tersebut.

Ucapan halus yang berupa penolakan itu terungkap dari perkataannya ”itu sudah menjadi sejarah”. Artinya, pembongkaran atas bangunan itu sudah terjadi, maka biarkanlah ia jadi sejarah.

Akan tetapi, bukankah belajar sejarah dapat juga dengan melestarikan atau membangun monumen dari masa lampau yang bermakna? Ketika monumen historis itu telah hilang-lenyap, tidak bisakah dibangun kembali?

Dalam kaitan ini pula, tidakkah sebaiknya dibangun saja sekaligus sebuah museum beserta dioramanya. Ataukah kita masih harus menunggu ”dihakimi” oleh sejarah karena mengulangi kekeliruan yang sama?

Susanto Zuhdi Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia