Category Archives: Sistem Pertahanan

Pemkot Jakarta Pusat Mulai Melayani Pembuatan E-KTP Secara Keliling

Kepala Seksi Pendaftaran Dukcapil, Dian Puspitasari, menjelaskan pelayanan E-KTP keliling diprioritaskan bagi orang-orang yang kondisinya benar-benar sudah tak memungkinkan untuk berjalan. Sementara itu, apabila hanya sakit saja, warga bisa datang langsung ke Kantor Kelurahan dan akan didahulukan untuk pembuatannya.

Cara untuk mendapatkan pelayanan dengan E-KTP keliling ini, lanjut Kepala Seksi Pendaftaran Dukcapil, Dian Puspitasari, adalah keluarga orang yang berpenyakit, melapor ke kantor kelurahan. Setelah menerima surat undangan untuk pembuatan E-KTP. Nantinya, keluarga akan diberi tahu, apabila petugas E-KTP keliling hendak datang ke rumah mereka.

Saat ini, menurut Kepala Seksi Pendaftaran Dukcapil, Dian Puspitasari, kini pihaknya hanya memiliki satu unit alat E-KTP keliling di Sudin Dukcapil, sementara di kantor kelurahan tidak ada alat E-KTP keliling. Padahal, sampai kemarin saja, permintaan warga untuk dihampiri sudah cukup banyak. Untuk Kelurahan Kartini, ada 15 orang, dan kemarin pihaknya baru menyambangi tiga warga saja. Menurut Kepala Seksi Pendaftaran Dukcapil, Dian Puspitasari, idealnya ada dua alat untuk melayani E-KTP keliling, sehingga nantinya dapat melakukan pembagian, sebab di Jakarta Pusat ada 44 Kelurahan

Bagi warga Jakarta yang hendak membuat E-KTP, tetapi tengah sakit sampai tak mampu berjalan lagi, kini tetap bisa membuat E-KTP, karena petugas Suku Dinas Dukcapil Jakarta Pusat akan menghampiri ke rumah. Pelayanan tersebut, telah dimulai, Selasa (3/1/2012).

Kepala Seksi Pendaftaran Dukcapil Dian Puspitasari, ditemui disela-sela melayani E-KTP keliling, menjelaskan, baru dimulai sekarang, lantaran peralatannya baru datang pada pertengahan Desember lalu. “Seharusnya sih sudah dari awal dilakukan seperti ini,” kata Dian kepada Warta Kota.

Sementara itu, pantauan Warta Kota, kemarin Dian dan timnya melayani tiga warga di Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar yang tidak bisa berjalan sendiri ke kantor kelurahan untuk. Tiga warga itu, rumahnya berada di pemukiman padat penduduk di Jalan Kartini 9 Dalem di RW 9.

Petugas yang berjumlah lima orang ini, membawa sebuah koper hitam besar. Isinya, yakni kamera DSLR, laptop, alat pemindai mata, alat pemindai sidik jari, serta alat pemindai tanda tangan elektronik. Satu orang, selesai dibuat proses pembuatan data E-KTP nya, sekitar setengah jam lamanya

Supatmi (84), mengaku senang petugas Dukcapil yang menyambangi rumahnya untuk melayani pembuatan E-KTP keliling . Supatmi, sudah hampir sepuluh tahun ini kakinya sudah tak kuat lagi menopang tubuhnya. Sehingga, wanita yang dulunya bekerja sebagai pedagang ini, harus selalu dibopong oleh anaknya apabila pergi kemana-mana.

Beberapa bulan lalu, Supatmi menceritakan, ia terpaksa digendong ke kantor Kelurahan untuk membuat KTP nya yang baru, lantaran hilang. Makanya, ketika mendapat undangan untuk membuat E-KTP, sebenarnya Supatmi sudah malas, karena ia mesti dibopong lagi ke kantor Kelurahan.

Selain Supatmi, Sapenah (55), salah seorang warga yang disambangi rumahnya, mengaku tengah sulit bernafas saat petugas mengambil data untuk E-KTP miliknya. “Ini masih engap sekali dada saya,” kata Sapenah kepada Warta Kota. Sapenah sendiri, sudah tidak mampu berjalan keluar rumah lagi. Sehari-hari ia lebih banyak mengisi waktunya di rumah dan setiap hendak bergerak ke kamar mandi saja, selalu perlu bantuan dari dua cucunya atau tiga anaknya yang serumah dengannya.

“Saya sih, waktu dapat undangan, sebenarnya sudah tidak mau buat E-KTP, Saya juga tidak pergi kemana-mana kan, jadi tidak perlu KTP juga,” ujar Sapenah polos

Polisi Lepaskan Tembakan Pakai Senjata Laras Panjang Di Kafe De Mos Jakarta Selatan Karena Ingin Minum dan Dangdutan Gratis

Bak koboi jalanan, seorang anggota polisi yang sedang mabuk berat melepas tembakan di depan Kafe De Mos di Jalan RC Veteran, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (13/9) dinihari. Dugaan sementara, anggota polisi itu merasa tersinggung setelah cekcok mulut di kafe tersebut.

Anggota polisi tersebut diketahui bernama Briptu Agus L. Malam itu dia diajak oleh dua orang kawannya minum-minum di lantai dua di kafe yang menyajikan hiburan karaoke dan musik dangdut. Petugas keamanan yang dikonfirmasi soal kejadian itu enggan memberikan penjelasan.
“Nanti malam saja Mas ke sini, karena orang managemen baru datang malam, kalau siang sepi. Saya sendiri nggak tahu banyak cerita kejadiannya,” ucap petugas berseragam safari biru itu.

“Informasi yang saya terima, kejadian penembakan itu terjadi sekitar pukul 03.00 dinihari. Katanya sih di dalam kafe tiga orang salah satunya anggota polisi ribut dengan pihak pengelola kafe. Dengar-dengar, polisi itu nggak mau bayar minuman. Lalu usai bubaran, polisi itu melepas tembakan,” ucap juru parkir toko swalayan yang buka 24 jam yang berada di sebelah kafe.

Kapolsektro Pesanggrahan, Komisaris Dermawan Situmorang yang ditemui di kantor polsek, menjelaskan, saat terjadi cekcok mulut di dalam kafe, anggota keamanan kafe yang juga dari sebuah kesatuan datang dan mengajak Agus keluar kafe. Keributan yang terjadi sekitar pukul 02.00 itu bersamaan kafe mau tutup. Cekcok mulut itu dipicu karena Agus dan kawannya tidak mau bayar minuman.

Agus dan dua orang temannya akhirnya pulang masing-masing dengan mengendarai sepeda motor. Selang satu jam kemudian atau sekitar pukul 03.00, Agus balik lagi ke kafe yang buka dari jam 21.00 sampai jam 02.00 ini.

“Dia (Agus L–Red) kemudian berdiri di halaman depan kafe. Lalu dia angkat senjata dan melepas tembakan sebanyak satu kali ke udara. Setelah menembak, dia bergegas tancap gas naik sepeda motor,” papar Situmorang.

Dikatakan Situmorang, anggota polisi yang melepas tembakan itu kemungkinan dipicu karena rasa ketersinggungan. Lantaran masih berjiwa muda dan dalam kondisi mabuk, Agus kemungkinan ingin melampiaskan emosinya itu dengan cara melepas tembakan ke udara. Padahal cara tersebut tidak dibenarkan sama sekali. Selain membahayakan keselamatan jiwa juga menodai citra Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat.

Polisi patroli yang menerima informasi kejadian itu melalui handy talky (HT) segera merapat ke lokasi kejadian. Begitu tiba di tempat kejadian, polisi tidak menemui pelaku penembakan itu. Pihak De Mos disarankan membuat laporan ke kantor polisi. Namun, kata Situmorang, pihak kafe enggan membawa kasus tersebut ke pihak berwajib.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kata Situmorang, Agus datang ke kafe tersebut setelah dihubungi oleh dua orang temannya yang sudah lebih dulu berada di kafe sejak pukul 22.00. Lantaran sudah lepas dinas, Agus bergegas menuju kafe. Mereka menenggak beberapa botol minuman bir.

“Tagihan makanan dan minumannya kalau nggak salah sebesar Rp 250.000. Mungkin dirasa mahal atau memang nggak mau bayar, anggota itu marah. Akhirnya terjadilah cekcok mulut,” ucap Situmorang.

Dari lokasi kejadian, polisi menemukan sebuah selongsong peluru dan sebuah baju kemeja pakaian dinas harian lapangan (PDHL) lengan panjang. Di baju itu tertera nama Agus L, berpangkat Briptu, dan simbol Satuan 3 Pekopor Detasemen A Mabes Polri. Dari temuan inilah, Provost Polres Jakarta Selatan berkoordinasi dengan Provost Mabes Polri dan menyerahkan barang bukti itu.

Kapolrestro Jakarta Selatan, Komisaris Besar Imam Sugiyanto, membenarkan bahwa pelaku yang melepaskan tembakan di depan kafe adalah anggota polisi bernama Agus L. Senjata yang digunakan yakni senjata laras panjang.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Mako Brimob Mabes Polri. Kemungkinan anggota yang bersangkutan sudah diamankan dan diproses. Kami meyakini anggota yang membuang tembakan itu adalah Briptu Agus, karena anggota di lapangan menemukan baju dinas yang tertinggal di kafe tersebut,” ucap Imam

Wikileaks: Front Pembela Islam FPI Adalah Anjing Penyerang Polisi Indonesia

Wikileaks kembali membocorkan sejumlah dokumen rahasia Amerika Serikat yang terkait dengan Indonesia. Kali ini dalam dokumen terbarunya, Wikilekas memaparkan mengenai hubungan antara polisi dengan ormas Front Pembela Islam (FPI).
Bocoran rahasia yang diungkapkan Wikileaks itu menyebutkan bahwa sejak lama polisi di Indonesia telah memanfaatkan FPI sebagai ‘attack dog’ mereka, untuk berbagai kepentingan. Walaupun sebenarnya bocoran itu bukanlah hal yang baru, namun dalam informasi yang diungkapkan Wikileaks itu dipaparkan sejumlah informasi detail mengenai hubungan antara polisi dan FPI.

Salah satu informasi rahasia yang diungkapkan Wikileaks menyebutkan bahwa seorang pejabat senior di Badan Intelijen Negara (BIN), Yaya Asagaf, memiliki “kedekatan yang cukup” dengan sejumlah tokoh di FPI. Karena itulah ia kemudian bisa memberi peringatakan kepada pejabat Kedubes AS di Jakarta, bahwa Kedubes AS akan diserang oleh FPI pada 19 Februari 2006 silam, lantaran pemuatan kartun Nabi Muhammad di sebuah media di AS

Prajurit TNI Peroleh Pangkat Penghargaan di Kongo

INI merupakan kesempatan luar biasa dan kebahagiaan tersendiri bagi Kopral Kepala Yusuf yang selama 31 tahun menyandang pangkat Tamtama.

Kini ia mendapat kenaikan pangkat penghargaan dari TNI sebagai Sersan Dua, dan yang membanggakan lagi, kenaikan pangkat dilaksanakan pada saat penugasan sebagai anggota Satgas Kizi TNI di Kongo.

Bertindak selaku Irup pada upacara kenaikan pangkat penghargaan tersebut adalah Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Kompi Zeni (Kizi) TNI Konga XX-H/Monusco Letkol Czi Widiyanto, sedangkan komandan upacara Wadansatgas Mayor Czi Bambang Iswandaru di lapangan Bumi Nusantara Camp, Dungu, Rabu (10/8). Kenaikan pangkat penghargaan Serda Yusuf tersebut berdasarkan Surat Keputusan (Skep) Kasad Nomor: Kep/ 256-33/III/2011.

Letkol Czi Widiyanto menyampaikan bahwa moment yang istimewa seperti ini, bukan hanya untuk Serda Yusuf, tetapi semua anggota Satgas. Karena hal ini, kata dia, bukan kenaikan pangkat biasa, dulu dinamakan KPLB (Kenaikan Pangkat Luar Biasa), sekarang kenaikan pangkat penghargaan.

Dikatakan, tidak semua anggota Satgas akan mendapatkan ini, karena untuk mendapatkan perlu konsistensi dan dedikasi berpuluh-puluh tahun. Serda Yusuf sepulang dari Satgas ini akan pensiun artinya sempurna sudah pengabdiannya di Angkatan Darat/TNI. “Acara ini sangat penting karena dapat dijadikan sebagai pelajaran, bahkan renungan, sudah sejauh mana kita mengabdikan diri kepada TNI, bangsa dan negara,” kata Widiyanto.

Dansatgas Konga XX-H juga menyatakan selama bergabung di Satgas Kizi TNI di Kongo, Serda Yusuf cukup membuktikan dalam bekerja sehari-hari di lingkungan Satgas sangat kreatif, penuh semangat dan disiplin.

Menurut Widiyanto, penilaian pimpinan di satuannya dalam hal ini TNI AD kepada Serda Yusuf memang pantas diberikan. Upacara ini diakhiri dengan acara tambahan yaitu tradisi penyiraman air bunga kepada yang naik pangkat.

Authentikasi:

Perwira Penerangan Konga XX-Monusco, Lettu Inf Imam Mahmud

TNI Berhasil Kembangkan Kendaraan Taktis Sekelas Humvee Milik Amerika Serikat

TNI kini memiliki Kendaraan Taktis (Rantis) 4 x 4 yang dikenal dengan 4-Wheels Drive (4WD atau 4 x 4) yaitu kendaraan taktis yang memiliki tenaga penggerak pada keempat rodanya, dengan tujuan untuk mendapatkan traksi yang memadai dalam segala kondisi jalan. Penyerahan prototipe Rantis hasil Working Group TNI kepada Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, SE. dilakukan di Mabes TNI Cilangkap, Senin (8/8).

Dalam paparannya kepada Panglima TNI dan pejabat TNI, Kepala Subdinas Materiil Utama (Kasubdismatut) Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD (Dislitbangad) Kolonel Kav Rihananto selaku Kepala Pelaksana Kegiatan (Kalakgiat) Rantis 4 x 4 TNI menyampaikan bahwa kendaraan tersebut dapat digunakan di medan yang berat seperti tanjakan terjal, jalan licin ataupun jalan yang berlumpur. Beberapa negara telah mengadopsi kendaraan taktis 4 x 4 untuk kepentingan militernya seperti AS (HUMVEE), Italia (IVECO), Cina (DongFeng Hummvee), Spanyol (EURO VAMTAC), Brazil (AV-VB4 RE 4 x 4 GUARA), Perancis (SHERPA) dan beberapa negara lainnya.

Cara kerja dari kendaraan 4 x 4 adalah mesin dihubungkan dengan differensial tengah (transfer case) yang membagi tenaga ke roda belakang dan roda depan. Karena pada saat menggunakan penggerak 4 roda, penggunaan energi lebih tinggi. Biasanya penggerak 4 roda hanya digunakan pada saat dibutuhkan saja, dengan mengaktifkan melalui tombol atau tuas tertentu.

Kendaraan taktis yang dimiliki oleh TNI saat ini belum standar, yakni terdiri dari beberapa produk seperti CJ-7 (USA), BEIJING (China), ISUZU OZ (Jepang), KIA KM-420 (Korea), LANDROVER (Inggris), UAS (Rusia) dan OVERLAND (Inggris) buatan tahun 1979 -1981. Konsekuensi dari keanekaragaman tersebut berdampak terhadap rumitnya pengoperasionalan dan pemeliharaan termasuk tukar alih suku cadang sehingga berpengaruh juga terhadap biaya pemeliharaan satuan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka dibentuklah Working Group TNI guna mewujudkan suatu Prototipe Kendaraan Taktis 4 x 4 yang dapat mengakomodir operational requirement satuan-satuan manuver maupun untuk kepentingan pengamanan TNI.
Selain itu pula diharapkan ke depan terdapat keseragaman/standarisasi kendaraan taktis TNI. Mengacu kepada konsep Minimum Essential Forces (MEF) diharapkan TNI pada 2014 dapat memenuhi kebutuhan alut sista dengan prioritas produksi dalam negeri serta dalam rangka kemandirian alut sista.

“Selain dari personel TNI juga disertakan mitra industri untuk mendukung kegiatan pengerjaan teknis yaitu : PT. AUTOCAR, PT. Pindad, PT. Yudistira, PT. Petrodrill, PT. Gajah Tunggal, PT. Krakatau Steel, PT. Pilar Mas Kursindo, PT. Indo Pulley Perkasa dan PT. Alam Indomesin Utama. Tampilan Rantis 4 x 4 tetap mengacu pada filosofi Hummvee USA, karena terbukti cukup tangguh, stabil dan flexible,” jelas Kolonel Kav Rihananto.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh Working Group TNI, sehingga dapat mewujudkan prototipe Rantis 4 x 4 yang direncanakan. Namun demikian, Panglima TNI mengharapkan prototipe ini terus disempurnakan sehingga dapat menghasilkan desain yang maksimal sesuai kebutuhan pengguna.

Kapal Perang TNI Menembak Kapal Induk Amerika USS George Washington di Samudera Hindia

Unsur kapal perang TNI AL menggelar latihan bersama dengan unsur kapal induk Amerika Serikat USS George Washington dan kapal Australia saat berlayar di perairan ALKI-1 Indonesia, Kamis (7/7). Keberadaan Kapal Induk USS George Washington adalah dalam rangka kegiatan TF 70 Battle Ships yang melintas di ALKI-1 yaitu perairan Indonesia dari arah Laut China Selatan ke arah Laut Natuna, Selat Karimata, Selat Sunda, serta Samudera Hindia. Kapal AS ini akan menuju Australia dalam rangka latihan dengan AL Australia.

Pada pelayaran tersebut, TNI AL berkesempatan melakukan latihan bersama atau Passing Exercises (Passex) dengan unsur-unsur kapal perang Amerika Serikat. TNI AL mengerahkan KRI Diponegoro-365 dan KRI Slamet Riyadi-352, sedangkan AL Amerika Serikat mengerahkan USN Ship-73 (kapal induk USS George Washington), USN Ship- 54 (Fregatte), dan USN Ship-63 (Fregatte), sedangkan AL Australia mengerahkan kapal perang HMAS Darwin-04. Materi latihan dalam Passing Exercise ini meliputi Flash ex-Flaghoist, Manuver Tactical, Demonstrasi EOD oleh tim USN di USS George Washington, dan Officers Exchange/pertukaran Perwira, dimana TNI AL menempatkan 7 orang Perwiranya di kapal induk tersebut hingga diperairan Selat Sunda. Latihan ini disaksikan langsung oleh Wakasal Laksamana Madya TNI Marsetio, M.M, Wakil Asisten Operasi Kasal Laksamana Pertama TNI Ari Soedewo, S.E, serta Kepala Staf Armada Barat Laksamana Pertama TNI Herry Setianegara, S.Sos.,S.H.,M.M.

Pensiunan Jenderal Siapkan Milyaran Rupiah Untuk Melakukan Makar Terhadap Pemerintah

Sejumlah jenderal purnawirawan dikabarkan mendukung organisasi anti-Ahmadiyah karena memiliki tujuan sama, yakni menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Dia memberikan support saja,” kata pemimpin Gerakan Reformasi Islam (Garis), Chep Hernawan, seperti dikutip dari laporan investigasi televisi Qatar, Al-Jazeera, Senin lalu.

Chep Hernawan, yang kemarin dimintai konfirmasi, membenarkan adanya dukungan dari jenderal purnawirawan itu. “Sekitar satu atau dua bulan lalu bertemu, mereka berikan dukungan moril dan siap membantu,” katanya.

Namun rencana tersebut belum dapat dipastikan kapan akan dilakukan. Pihaknya tengah melakukan berbagai persiapan. “Uang miliaran juga kami siapkan dari dana infak umat Islam, bukan dari luar negeri,” katanya.

Menurut Chep, rencana penggulingan itu dipicu oleh ketidakbecusan Yudhoyono mengurus pemerintahan. Berbagai permasalahan, seperti kasus Bank Century, kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, kemiskinan, dan kasus korupsi yang belum terselesaikan, menjadi pendorongnya.

Sekarang ada isu Ahmadiyah yang bisa dibesar-besarkan ternyata bisa dijual kepada umat. Itu bisa untuk menggulingkan SBY.

Menurut dia, apabila Presiden bersikap tegas dengan membubarkan Ahmadiyah, akan lain ceritanya. “Kami siap mengawal Yudhoyono kalau ia membubarkan Ahmadiyah. Tapi, kalau tidak, dia harus turun,” katanya.

Kemarin juga beredar susunan kabinet Dewan Revolusi Islam yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhammad al-Khattoth. Tapi hampir semua tokoh yang disebut dalam daftar itu membantah terlibat dalam gerakan itu.

Menurut Muhammad al-Khattoth, daftar itu hanya untuk berjaga-jaga jika terjadi kekosongan kepemimpinan nasional. “Kalau kabinet habis karena misalnya tsunami di Jakarta. Presiden, menteri, habis semuanya. Terus kemudian kita berinisiatif melanjutkan pemerintahan, apa itu disebut makar?” kata Al-Khattoth. Tapi ia membantah adanya rencana penggulingan pemerintahan Yudhoyono. “Ngawur soal itu, tidak benar,” ujarnya.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengaku belum pernah mendengar adanya rencana kudeta yang dilakukan purnawirawan dengan menggunakan kelompok Islam garis keras. “Tidak pernah kita mendengar rencana itu. Tidak pernah ada laporan yang masuk ke kita tentang kudeta,” kata Purnomo.

Tapi pemerintah akan terus memantau perkembangan di lapangan. “Kalau ada, akan kita hadapi,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR RI Hayono Isman menyatakan, berita adanya rencana makar oleh sejumlah purnawirawan jenderal terhadap pemerintahan SBY adalah hal biasa. “Berita seperti sudah ada sejak lama,” ujarnya.

Laporan investigasi kantor berita Al Jazeera sangat mengejutkan. Sejumlah jenderal TNI berada di balik gerakan anti-Ahmadiyah serta kekerasan terhadap jemaatnya di Indonesia. Para jenderal diam-diam mendukung gerakan itu karena memiliki tujuan sama, menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari kekuasaannya.

Laporan investigasi Al Jazeera yang dirilis Selasa, 22 Maret 2011 lalu itu memuat wawancara dengan pimpinan Gerakan Reformasi Islam, GARIS, Chep Hernawan. Chep mengaku didukung jenderal bintang tiga dalam gerakan anti-Ahmadiyah. Laporan ini juga memuat pernyataan Sekretaris Forum Umat Islam, Al Khaththath, yang membenarkan adanya Jenderal yang mendukung gerakan anti-Ahmadiyah oleh sejumlah organisasi Islam. “Saya tidak mengatakan, kecuali saya ketemu dan saya tahu ada jenderal yang ingin menggulingkan (Yudhoyono),” kata Al Khaththath seperti dikutip Al Jazeera.

Forum Umat Islam merupakan organisasi Islam yang menempatkan sejumlah nama dalam jajaran Dewan Revolusi Islam. Soal dewan ini juga dimunculkan dalam laporan Al Jazeera. Nama-nama tersebut ditempatkan dalam posisi Dewan Fuqoha, kepala negara dan wakil kepala negara, menteri, serta DPRS/MPRS. Rabu 23 Maret 2011 kemarin, Tempo mewawancarai Al Khaththath di kantor Tim Pengacara Muslim di Jalan Fatmawati, Jakarta. Berikut petikannya:

Bisa jelaskan soal Dewan Revolusi Islam itu?
(Dewan) itu kalau (pemerintahan) kosong, kita, umat Islam siap kapan saja memimpin. Bukan hanya (ormas) Nasional Demokrat. Kan waktu Itu Nasdem juga mengeluarkan daftar, ada Sri Sultan, Surya Paloh, kami juga siap.

Nama-nama itu saya yang menyusun. Saya yang mengeluarkan pada bulan Maret tahun lalu. Waktu itu kan lagi rame-rame (kasus) Century, tiba-tiba kita dengar bahwa Nasdem menyatakan siap mengambil alih kekuasaan kalau terjadi kevakuman. Ya, kita kasih tahu, bahwa umat Islam juga siap mengambil alih kekuasaan kalau terjadi kevakuman.

Penyusunan Dewan Revolusi Islam itu dibahas dalam rapat FUI?
Saya susun sendiri saja. Kan saya Sekjen FUI berhak menyusun-nyusun seperti itu.

Anda sebelumnya meminta persetujuan kepada orang-orang yang namanya disebut di jajaran dewan itu?
Saya kirim ke SMS. Kalau nggak salah, ada itu di bawahnya, “Sip nggak ini”. Kalau ada yang nggak tahu, mungkin nggak sampe SMS-nya. Kan saya banyak meng-SMS, mungkin lupa.

Kalau penyusunan Dewan revolusi Islam ini disebut makar?

Memang ada urusan makar itu? Kalau terjadi kevakuman politik, masa makar? Kalau kabinet habis karena misalnya tsunami di Jakarta, Presiden, menteri, habis semuanya, terus kemudian kita berinisiatif melanjutkan pemerintahan, apa itu disebut makar?

Siapa saja para jenderal itu?
Nggak tahu saya, kan saya nggak nyebut. Dulu saya pernah sampaikan di TV One, SBY jangan menambah musuh karena yang memusuhi SBY sudah banyak, termasuk jenderal-jenderal, saya nggak sebutin jenderalnya siapa. Hak saya untuk tidak menyebut.

Kenapa ini baru dimunculkan sekarang?
Nah, itu yang harus anda cari. Saya sendiri nggak ngerti kok, tiba-tiba ada yang ngeluarin.

Apakah tujuan anda menyusun Dewan Revolusi Islam itu untuk konsumsi sendiri?
(Saya) perang SMS dengan orang-orang Nasdem. Maksudnya, kita ingin tunjukkan bahwa bukan cuma orang Nasional Demokrat yang siap, umat Islam juga siap. Begitu saja.

Dalam dewan juga disebut nama Jenderal Tyasno Sudarto?
Dia yang saya anggap layak. Kalau saya sebutin yang pangkatnya kopral kan nggak layak dong.

Apakah susunan kabinet ini terstruktur dengan baik?
Lah, saya kan sekjen FUI, punya pengetahuan yang cukup. Sekarang pun kalau diserahkan ke saya, akan saya susun kabinetnya. Kenapa memang?

Kalau diminta, susunannya bakal sama?
Bisa sama bisa beda. Kalau misalnya ada yang bilang oh, saya nggak sanggup, kita ganti dengan yang lain. Orang Indonesia banyak. Maksudnya jangan kultuskan bahwa yang berhak itu orang-orang yang ada sekarang di kabinet. Semua rakyat Indonesia kan berhak. Itu kan hal yang biasa-biasa saja.

Apakah penyusunan Dewan Revolusi Islam ini berimplikasi serius?

Oh, nggak tahu saya. Kalau saya serius mengumumkannya sekarang, pastilah media anda sudah dapat undangan. Saya bikin konferensi pers, ini, saya umumkan dewan revolusi.

Kapal Perang TNI AL Diperbantukan di Pelabuhan Panjang Lampung Untuk Atasi Kemacetan

Kapal perang TNI AL KRI Tanjung Kambani-971 dalam melaksanakan bantuan angkutan penyeberangan Merak –Bakauhuni telah melaksanakan angkutan kendaraan dari dermaga Indah Kiat Banten,Mingu malam (7/1)

Dalam kegiatan bantuan angkutan penyeberangan tersebut, KRI Tanjung Kambani -971 mampu mengangkut sejumlah kendaraan truk sebanyak 36 truk dan beberapa kendaraan kecildari pelabuhan dermaga Indah Kiat Banten..

Menurut Komadan KRI Letkol laut (P) Dadang Sumantri saat dihubungi di dermaga Panjang Lampung mengatakan bahwa perjalanan waktu lintas laut dari perairan Banten sampai dengan Panjang diperlukan waktu sekitar 6 jam untuk sampai di pelabuhan Panjang Lampung.

Selanjutnya siang ini sekitar pukul 10.00 baru saja selesai dilaksanakan kegiatan debarkasi/menurunkan muatan kendaraan di dermaga Panjang,” tambahnya.

Untuk selanjutnya KRI Tanjung Kambani-972, senin siang ini tolak langsung melaksanakan lintas laut menuju perairan Banten dan untuk kegiatan angkutan penyeberangan selanjutnya telah dikoordinasikan kepada Pimpinan ASDP Banten dan direncanakan Selasa sore ini kembali mengangkut bantuan menuju Pelabuhan Panjang.

Selama kegiatan operasi bantuan penyeberangan yang tergabung dalam Operasi Rakata Jaya di Wilayah Barat tersebut, KRI Tanjung Kambani-971 sandar di dermaga Ciwandan Banten. Kapal perang TNI AL tersebut dalam kondisi siap dioperasikan untuk bantuan angkutan penyeberangan.

Tunjangan Perbatasan Anggota TNI Masih Belum Di Bayarkan

Pemberian tunjangan bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di wilayah perbatasan masih menunggu peraturan Menteri Keuangan.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono yang ditemui di Jakarta, Senin (15/11) mengatakan, tunjangan bagi prajurit yang bertugas di perbatasan masih belum turun. ”Informasi terakhir masih menunggu permenkeu (peraturan Menteri Keuangan). Prajurit di perbatasan tetap bertugas seperti biasa,” kata Agus.

Sebelumnya, saat serah terima jabatan Panglima TNI, Agus Suhartono mengatakan sudah tidak ada masalah dengan tunjangan perbatasan. Hingga kini belum ada kejelasan kapan permenkeu keluar agar dana tersebut dapat diterima prajurit TNI.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang dihubungi secara terpisah menegaskan, dia sudah menandatangani peraturan Menteri Pertahanan tentang tunjangan perbatasan yang berlaku sejak 1 Januari 2010.

”Nanti tunjangan tersebut akan dirapel dan diterima prajurit sebagaimana mestinya,” kata Purnomo.

Jumlah prajurit TNI yang bertugas di perbatasan mencapai 9.000 orang. Jumlah tunjangan diberikan berdasarkan kategori penugasan di pulau terpencil tidak berpenghuni, pulau terpencil berpenghuni, perbatasan darat, dan patroli perbatasan.

Saat Kompas berkunjung ke perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak, awal Oktober 2010, para prajurit TNI dari Batalyon 641 Beruang yang bertugas di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, mengaku belum menerima tunjangan perbatasan yang dijanjikan pemerintah. Padahal, biaya hidup di perbatasan lebih mahal daripada di Pulau Jawa, terlebih di perbatasan Papua.

Fasilitas penunjang

Demi membantu tugas prajurit TNI di perbatasan, Kementerian Pertahanan menyediakan sejumlah fasilitas. Purnomo mengatakan, sarana sumur bor hingga desalinasi air laut menjadi air tawar dibangun di pulau-pulau terdepan Republik Indonesia.

”Keberadaan militer sudah ada untuk menjadi bukti kepemilikan de facto Republik Indonesia atas pulau-pulau tersebut. Selanjutnya diharapkan ada kegiatan ekonomi di pulau-pulau tersebut,” ujar Purnomo.

Pihaknya juga menyediakan sarana listrik bagi pulau-pulau terluar. Di perbatasan darat di Entikong, Kalimantan Barat, dan Skauw, Papua, Kementerian Pertahanan menyediakan perahu karet untuk mengarungi sungai.

Pendekatan pengamanan perbatasan saat ini menggunakan pendekatan keamanan dan kesejahteraan, terutama mendorong pertumbuhan ekonomi warga setempat.

Malaysia Luncurkan Ganyang Indonesia Dengan Ekspor Barang Barang Murah Selundupan

Tak ada yang salah dengan judul di atas. Tak salah juga jika pikiran Anda langsung terhubung dengan tagline Bung Karno yang sudah telanjur populer itu, ”Ganyang Malaysia”.

Apalagi seruan ”Ganyang Malaysia” masih menyisakan gemanya setelah keriuhan yang terjadi di publik Indonesia setelah insiden di Tanjung Berakit, Kepulauan Riau (Kepri), 13 Agustus lalu. Dan, kita semua tahu, tensi hubungan Indonesia-Malaysia saat itu sempat hangat-hangat tahi ayam.

Toh, ”Ganyang Malaysia” agaknya memang berhenti pada tagline belaka. Tak lebih dari itu. Namun, percayakah Anda bahwa pada kenyataannya, pengganyangan justru terjadi terhadap bangsa Indonesia?

Pengganyangan itu berlangsung tanpa tagline dan dilakukan selama ini dalam operasi sunyi senyap. Wajar kemudian jika kita semua tak merasa sedang diganyang.

Penyelundupan barang! Inilah pengganyangan terhadap Indonesia, inilah pengganyangan yang sesungguhnya.

Setiap tahun, barang selundupan menyerbu Indonesia lewat Kepri, provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja. Sebagian dilakukan dengan cara bergerilya, sebagian lagi terang-terangan. Ada yang diperdagangkan di Kepri, ada juga yang menjalar ke luar Kepri, termasuk sampai ke Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Lombok.

Jenis barangnya beragam, mulai dari perabot rumah tangga, barang elektronik, peralatan kantor, mainan anak, peralatan kebugaran, berbagai jenis barang konsumsi, sampai beragam barang bekas. Dan, jangan salah, narkoba menjadi salah satu primadona di antara barang selundupan tersebut.

Dalam hal ini, ada beberapa jenis barang selundupan yang nilai strategisnya perlu lebih dicermati. Barang itu adalah beras, makanan olahan, pakaian bekas, dan narkoba. Mengacu kebijakan umum Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, beras dan makanan olahan termasuk barang impor yang tata niaganya diatur. Di sisi lain, produk narkoba dan pakaian bekas jelas terlarang untuk diimpor.

Via Malaysia

Pada awal Agustus lalu, Badan Karantina Kementerian Pertanian mengungkap adanya penyelundupan 1.400 ton beras asal Vietnam ke Kepri. Di Batam, sebagian beras yang telah dikemas ulang itu beredar dengan merek AAA dan 555. Harganya sekitar Rp 6.000 per kilogram (kg) atau lebih murah dibandingkan dengan beras dari Pulau Jawa dengan kualitas sama yang saat itu harganya Rp 6.600 per kg.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Ahmad Hijazi, tidak tertutup kemungkinan beras selundupan itu juga didistribusikan ke luar Batam, bisa ke mana saja selama ada disparitas harga.

Dan, memang secara empiris, penyelundupan marak terjadi antarwilayah atau negara yang mengalami disparitas harga atas produk yang relatif sama. Konsumen tidak peduli dari mana asal barang, yang penting harga dan kualitas terjamin.

Lepas dari itu, beberapa hari sebelumnya di Batam, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Thomas Sugijata mengungkapkan penemuan penyelundupan pakaian bekas ke Indonesia. Pakaian tersebut buatan Korea, Hongkong, China, Jepang, dan Malaysia.

Jalur penyelundupannya mayoritas lewat Malaysia yang memang tidak mempersoalkan semua itu selagi tidak diperjual-belikan di negara tersebut.

Selama dua tahun terakhir, tren penyelundupan pakaian bekas meningkat dengan target pemasaran ke kota-kota besar, seperti Batam, Makassar, Surabaya, Banyuwangi, dan Cirebon. Pada 2009, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkap 18 kasus usaha penyelundupan. Barang bukti setiap kasus rata-rata 1.500 karung sampai 2.000 karung atau sebanyak 450.000 potong sampai 600.000 potong.

Sementara pada 2010, sampai dengan awal Agustus saja, total barang bukti yang disita DJBC sekitar 15.000 karung atau 4,5 juta potong. Itu artinya, usaha menyelundupkan pakaian bekas ke Indonesia tahun ini naik hampir sepuluh kali lipat dalam segi kuantitas dibandingkan dengan 2009.

Baru-baru ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Batam mengeluarkan data yang menunjukkan masifnya penyelundupan makanan olahan kemasan, obat-obatan, dan kosmetik. Tahun ini sampai dengan Juli, minimal 1.373 item produk ilegal beredar di pasar. Tahun lalu, sedikitnya 4.024 item produk ilegal beredar di pasar. Peredarannya disinyalir juga sampai ke luar Kepri.

Produk itu berasal dari Malaysia, Singapura, Thailand, China, dan Vietnam. Digolongkan ilegal atau selundupan karena tidak terdaftar di BPOM. Dalam beberapa operasi, ditemukan modus pemalsuan izin edar.

”Badan POM ini seperti pemadam kebakaran saja akhirnya, semprot sana, semprot sini. Selagi hulunya tidak disumbat, hal ini akan terus berlanjut,” kata Kepala BPOM di Batam I Gde Nyoman Suandi.

Kurir narkoba

Upaya penyelundupan narkoba tak kalah marak. Setidaknya ada 11 kali usaha penyelundupan ke Batam yang digagalkan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam mulai Januari sampai Agustus. Dari kejadian ini bisa dibaca, telah terjadi usaha penyelundupan narkoba minimal sebulan sekali. Ini belum termasuk data dari kepolisian.

Setiap kurir biasanya membawa narkoba dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Kurir ini sebagian besar datang dari Malaysia dan selebihnya dari Singapura. Di samping diedarkan di Batam, narkoba juga didistribusikan ke kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta dan Medan.

Kepala Badan Narkotika Nasional Gories Mere dalam jumpa pers di Kota Batam, Selasa (21/9), menyatakan, ekstasi dan sabu menjadi jenis narkoba yang tren diselundupkan ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Barang tersebut sebagian besar diproduksi di China, Hongkong, India, dan Iran.

Indonesia, menurut Gories, menjadi pasar yang menggiurkan karena margin yang sangat besar. Harga sabu di Iran pada awal tahun ini senilai Rp 100 juta per kilogram (kg). Terakhir, harganya turun menjadi Rp 50 juta per kg. Sementara di Indonesia, harganya mencapai Rp 2 miliar per kg.

Melihat kondisi geografis Kepri yang berupa kepulauan, demikian pula Indonesia secara keseluruhan, jalur penyelundupan bisa di mana saja. Sementara pintu yang relatif terawasi ketat hanya di pelabuhan resmi dan bandar udara saja.

Pelabuhan tikus

Semisal di Batam, terdapat lima pintu masuk kepabeanan, meliputi empat pelabuhan resmi dan satu bandar udara. Sementara pelabuhan tikusnya dikabarkan lebih dari 20 lokasi. Bongkar muat pun bisa dilakukan di tengah laut sehingga tak mudah dideteksi petugas.

Artinya, data penyelundupan yang berhasil digagalkan di atas tidak serta-merta menunjukkan penyelundupan menjadi gembos. Data tersebut justru bisa dibaca sebaliknya; serbuan barang selundupan masih merajalela. Bahkan, terbuka kemungkinan, barang selundupan yang lolos dan beredar di Indonesia lebih banyak daripada yang digagalkan.

Namun, kunci pintu masuk sebenarnya berada di tangan aparat. Sebagaimana diungkapkan Komandan Kapal Patroli Bea dan Cukai 10002 Suhaimi (52), penyelundupan marak dan sulit dibasmi justru karena ada aparat yang ikut bermain. Dalam bahasa premannya, aparat jadi backing.

Selama 30 tahun berpatroli, Suhaimi acap kali memergoki penyelundupan dengan pengawalan aparat bersenjata. Kalaupun tidak dengan pengawalan, minimal penyelundupan membawa ”restu” dari aparat.

”Kalau semua aparat kompak dan jujur, sebenarnya penyelundupan bisa dicegah, minimal yang besar-besar,” kata Suhaimi.

Penyelundupan bukan semata persoalan kerugian negara dari sisi pendapatan bea dan cukai. Penyelundupan adalah gelombang pengganyangan terhadap rakyat Indonesia, pelan tetapi pasti.

Kalau beras selundupan terus menyusupi Indonesia, apa jadinya dengan nasib petani dan keluarganya. Kalau pakaian bekas selundupan tak henti merambah kota-kota Indonesia, apa jadinya dengan industri garmen nasional berikut jutaan buruhnya.

Generasi dalam bahaya

Kalau makanan, obat-obatan, dan kosmetik selundupan menjalar ke mana-mana, bagaimana dengan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia. Dan, kalau narkoba terus merdeka bergerilya, bagaimana dengan masa depan generasi muda bangsa Indonesia.

Sesederhana itu, penyelundupan menggempur dan melumpuhkan Indonesia. Tanpa keriuhan dan tagline, Ganyang Indonesia!