Pelabuhan Buleleng Tempat Waktu Terasa Berhenti dan Kini Terlupakan

Nama besar Pelabuhan Buleleng nyaris tak berbekas. Pusat jajan serba ada menggantikan tempat yang dulu digunakan sebagai dermaga terbesar di Pulau Bali itu hingga tahun 1950-an. Bekas kantor kepabeanan pun dibiarkan telantar, kosong.

Di sisi timur berdiri deretan bangunan tua yang kini dijadikan gudang bahan bangunan. Gudang-gudang itu dulunya adalah tempat pengurusan administrasi perjalanan, termasuk tempat pembelian tiket kapal. Pada musim hujan seperti saat ini, air hujan masih menggenang di depannya sekalipun hujan sudah berhenti sejak malam sebelumnya.

Pelabuhan Buleleng di Kabupaten Singaraja sebagai pintu utama Bali sejak masa pendudukan Belanda hingga menjadi ibu kota Provinsi Sunda Kecil, periode tahun 1950-1958, memang sudah cerita usang. Cerita itu hanya ”terkunci rapat” di sejumlah literatur serta mulut- mulut pelaku sejarah yang usianya menjelang senja.

Buku Republik Indonesia Provinsi Sunda Ketjil (1953) memberi gambaran kejayaan Pelabuhan Buleleng. Di zaman pendudukan Belanda, pelabuhan itu dipakai untuk bongkar muat barang dan juga kapal pesiar asing yang membawa wisatawan menikmati Pulau Dewata. Saat itulah pamor pantai utara mengalami zaman keemasan.

Kondisi itu tetap bertahan saat Singaraja dipilih sebagai ibu kota Provinsi Sunda Kecil. Sebagai salah satu dari 10 provinsi di Indonesia, yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No 21/1950, Sunda Kecil meliputi Bali, Lombok, Bima, Flores, Timor (barat) dan Sumba, serta pulau kecil di sekitarnya.

Pelabuhan Buleleng kala itu adalah pelabuhan paling penting di Bali. Melalui Pelabuhan Buleleng, sebagian besar dari 750 ekor sapi dan atau 4.000 ekor babi, serta hasil perkebunan, seperti kopi dan cengkeh asal Bali, diekspor ke Singapura.

Di pelabuhan itu pula, berlabuh kapal-kapal besar yang menghubungkan Bali dengan kota-kota pelabuhan, seperti Surabaya dan Makassar, serta kota-kota di Sunda Kecil, seperti Ampenan dan Kupang.

”Setiap akhir pekan, suasana Pelabuhan Buleleng dibumbui suasana sentimentil. Ada sorak-sorai dan peluk cium warga yang sanak saudaranya baru datang. Namun, ada juga pemudi yang menangis karena ditinggal pacar keluar pulau,” kata Gde Darna (78), Sekretaris Legiun Veteran RI Singaraja.

Kehidupan ekonomi dan sosial Buleleng ketika itu begitu hidup. Bank Perniagaan Indonesia di pusat kota Singaraja melayani simpanan dan pinjaman masyarakat. Para bekas pejuang diberi hak istimewa menjalani profesi baru sebagai pedagang, eksportir, atau menjadi pegawai pemerintah. Sejumlah sekolah hingga tingkat SMA didirikan.

Pindah ke selatan

Pengaruh pesisir utara Bali memudar saat Sunda Kecil berdasarkan Undang-Undang (UU) No 64/1958 dimekarkan menjadi tiga provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52/2/36-136 Tahun 1960 yang menetapkan ibu kota Bali dipindahkan dari Singaraja ke Denpasar membuat Buleleng kehilangan urat nadi perekonomiannya.

Pelabuhan Buleleng pun tidak difungsikan lagi dan mati, khususnya sejak Bandara Ngurah Rai melayani penerbangan internasional pada tahun 1959. Kiblat Bali dari utara ke selatan benar-benar ”menyingkirkan” peran dan pamor Buleleng.

Pelabuhan Celukan Bawang yang dibangun di Gerokgak, 50 kilometer barat Singaraja 30 tahun lalu dan menjadi pusat bongkar muat angkutan barang dari pulau lain, tetap tidak maksimal mengembangkan perekonomian warga Buleleng.

Seperti digambarkan Darna, sejak ibu kota Bali beralih ke Denpasar, masyarakat sempat kaget. Warga yang kehilangan pekerjaan di sekitar pelabuhan kembali ke desanya, bertani dan berkebun, atau pegawai negeri.

Sejak itu, perkembangan masyarakat dan fisik Buleleng minim, bahkan dapat dikatakan stagnan. Warna Bali dengan jejak masa lalunya masih terlihat jelas di Singaraja. Salah satu yang paling mencolok adalah Kantor Bupati Buleleng. Selain bangunan yang dijadikan Kantor Dinas Pendidikan Buleleng, semua bangunan di perkantoran itu masih asli buatan zaman Belanda. Kawasan pecinan di jalan-jalan di belakang Pelabuhan Buleleng pun nyaris tak berubah. Waktu serasa berhenti ketika masuk ke Buleleng saat ini.

Timpangnya pembangunan dan derap wilayah antara utara dan selatan Bali membuat warga Singaraja banyak bekerja ke Denpasar, Gianyar, dan Badung. Mereka bekerja di sektor pariwisata sebagai penopang utama kehidupan masyarakat Bali.

Sektor pariwisata Buleleng sendiri, dengan hanya mengandalkan pariwisata di Pantai Lovina dan kawasan konservasi Tejakula, memang tidak bisa berbuat banyak selama masih berharap bola muntah dari wisata di Bali bagian selatan. Lapangan udara perintis Kolonel Wisnu di Gerokgak tak berhasil mengangkat potensi pariwisata Buleleng.

Sektor yang butuh gebrakan sebagai penopang utama struktur perekonomian Buleleng adalah pertanian. Bupati Buleleng Putu Bagiada menyatakan, pembangunan pertanian dimaknai sebagai upaya meningkatkan budidaya (kuantitas dan kualitas produksi) sekaligus penanganan pascapanen (termasuk pengolahan hasil/industri kecil) dan pemasaran.

”Kegiatan hulu sampai hilir sektor pertanian harus tumbuh dan berkembang di pedesaan. Kondisi ini akan meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan, dan masyarakat pedesaan pada umumnya. Kemajuan pedesaan akan berdampak positif mendukung pengentasan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antara pedesaan dengan perkotaan,” kata Bagiada.

Hindari Lima Jalan Yang Akan Menjadi Sumber Kemacetan Akibat Demo di Jakarta

Lima demonstrasi akan terjadi Jumat di berbagai titik di Jakarta dan polisi mengimbau pengguna jalan untuk menggunakan jalur alternatif guna menghindari kemungkinan kemacetan lalu lintas.

Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya di Jakarta, Jumat pagi menyebutkan massa pertama akan berunjuk rasa di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Kelompok tersebut kemudian akan melanjutkan aksi di depan Departemen Dalam Negeri di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Unjuk rasa dari kelompok lainnya juga akan berlangsung di KPK yang kemudian akan berlanjut di Gedung DPR/MPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Demonstrasi juga akan terjadi di depan Gedung Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat.

Terdapat kelompok lain akan menggelar unjuk rasa di depan Kantor Perwakilan UNAIDS yang terdapat di Gedung Menara Thamrin di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Satu lagi kelompok unjuk rasa lainnya akan berdemonstrasi di depan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Berbagai kelompok massa tersebut diagendakan untuk menggelar unjuk rasa mereka dari sekitar pukul 09.00 WIB hingga 15.00 WIB.

TMC tidak menyebutkan jumlah orang dan tuntutan yang akan disampaikan oleh sejumlah kelompok massa tersebut.

Konsep Kreatif Bus TransJakarta Untuk Mengatasi Kemacetan

Ketika bus transjakarta diluncurkan pada 15 Januari 2004, di Koridor I, ruas Blok M-Kota, warga menaruh harapan beban kemacetan Jakarta berkurang. Kini, empat tahun setelah tujuh koridor digunakan, kemacetan tetap terjadi di berbagai sudut kota, termasuk di beberapa ruas jalan tol dalam kota.

Warga kembali berharap kemacetan akan bisa ditekan jika tiga koridor baru, yakni Koridor VIII-X, beroperasi pada September 2008 seperti yang dijanjikan Pemprov DKI Jakarta. Namun apa yang terjadi, proyek itu tetap saja ngadat meski infrastruktur pendukung sudah rampung sejak September lalu.

Padahal, pembangunan jaringan angkutan umum massal berbasis bus atau bus rapid transit (BRT) melalui bus transjakarta merupakan salah satu solusi mengurangi kemacetan di Jakarta. Transjakarta diyakini menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah transportasi setelah merujuk pada keberhasilan TransMilenio di Bogota, Kolombia.

Jakarta memiliki 10 koridor jalur khusus bus (busway) dengan panjang total jalurnya 172,45 kilometer, dan memiliki koridor terpanjang di dunia. Bandingkan dengan TransMilenio yang beroperasi sejak Desember 2000, yang baru memiliki 9 koridor dengan panjang total 86,5 kilometer.

Ditilik dari sisi itu, Jakarta memang lebih unggul dari Bogota. Namun, dalam banyak aspek pengelolaan transportasi massal, Jakarta jauh tertinggal dari Bogota. Padahal, persoalan transportasi berikut masalah sosial dan budaya kota antara Jakarta dan Bogota hampir sama. Bogota hingga tahun 2000, misalnya, adalah kota tanpa karakter, semrawut, macet, polutif, kumuh, dan ”gelap” menakutkan. Bogota dipadati hunian liar tidak tertata yang dibangun pendatang dan warga miskin kota.

Namun, enam tahun kemudian, tepatnya tahun 2006, Bogota berubah menjadi kota yang humanis. Angka kriminalitas di kota berkurang, angkutan umum massal memadai, murah, dan manusiawi menembus hingga ke permukiman di pinggiran kota.

Strategi pembangunan kota

Dinamisasi pembangunan di Bogota mulai terasa saat Wali Kota Bogota dijabat Enrique Penalosa pada tahun 1998-2000. Penalosa mempunyai kemauan politik untuk menata transportasi massal sebagai bagian dari strategi pembangunan kota, dan bukan program yang parsial.

Sebelum TransMilenio dioperasikan, Penalosa menggusur permukiman liar dan menatanya. Warga pendatang yang tak punya kartu tanda penduduk Bogota dipulangkan ke daerah asal. Warga yang ber-KTP Bogota direlokasi ke pinggiran kota.

Permukiman di pinggiran kota pun dibangun menyerupai rumah susun (rusun), tetapi jauh lebih manusiawi ketimbang rusun yang pernah dibangun di Jakarta. Kompleks perumahan seperti ini terlihat, antara lain, di El Recreo Urbanization.

Tidak hanya itu, Penalosa juga mewajibkan semua bangunan di tepi jalan raya mundur tiga meter atau lebih demi pelebaran jalan. Hasilnya, hingga kini lebih dari 300.000 meter persegi ruang publik berhasil ditata (recuperate), dan dibangun untuk trotoar, jalur pedestrian, ruang terbuka hijau, dan lorong, serta jalur tambahan jalan utama.

Penalosa merevitalisasi angkutan umum dalam wujud BRT TransMilenio berkelanjutan, dan menjadikannya tulang punggung kemajuan kota. Pembangunan infrastruktur busway beriringan dengan proses lelang pengadaan bus. Saat konstruksi infrastruktur selesai, bus pun sudah siap.

Di Jakarta, ketika semua infrastruktur Koridor VIII-X selesai dibangun pada September lalu, bus tidak tersedia. Bus baru bisa dioperasikan akhir tahun 2009, itu pun masih perkiraan. Realitasnya, armada di Koridor IV-VII pun tidak memadai jumlahnya untuk setiap koridornya.

Bus gandeng

Salah satu keunggulan TransMilenio adalah menggunakan bus gandeng (articulated)—bus ini berdaya angkut 160 orang—meski baru memiliki 9 koridor dengan panjang total 86,5 kilometer.

Tahun 2008, TransMilenio telah mempunyai 1.070 bus dengan daya angkut 1,45 juta orang per hari. Yang menarik, pada jalur sepanjang 84 kilometer itu, di antaranya ada jalur yang disebut jalur full dedicated, tidak bisa dilalui kendaraan lain, kecuali TransMilenio.

Bandingkan dengan transjakarta, yang baru mengoperasikan 339 bus dengan daya angkut 240.000-245.000 orang per hari. Rendahnya kapasitas tampung bus transjakarta karena sebagian besar armada dari total armada sebanyak 339 bus itu adalah bus tunggal. Dengan demikian, head way bus transjakarta mencapai 30 menit. Sebaliknya, TransMilenio dengan armada sebanyak 1.070 bus gandeng mampu mencapai 3-10 menit.

Penggunaan bus gandeng sebenarnya memberikan beberapa keuntungan. Pada bus tunggal dengan satu atau dua pintu seperti transjakarta, daya angkutnya terbatas dan proses sirkulasi naik turun penumpangnya lamban atau terhambat. TransMilenio memiliki empat pintu sehingga proses naik turun penumpang hanya butuh waktu 15 detik.

Transaksi tiket juga online di semua halte, terminal, serta kantor pengendali di TransMilenio, serta kolektor tiket dan bank atau trustee. Sistem tiket yang transparan itu sangat berbeda dengan transjakarta. Di Koridor IV-VII transjakarta, transaksi tiket secara manual atau karcis sobek yang berpotensi rawan kecurangan.

Setiap halte TransMilenio dilengkapi close circuit television atau CCTV, dijaga polisi, lift untuk pengguna kursi roda yang semuanya berfungsi baik. Jika lift rusak, dalam tempo cepat sudah bisa diperbaiki. Beda dengan kondisi di Jakarta. Lift bus transjakarta untuk para calon penumpang sakit atau cacat yang ada di halte Sarinah, Jakarta Pusat, sudah rusak sejak awal. Ironisnya, kondisi itu tetap dibiarkan sampai saat ini, tanpa ada niat memperbaikinya.

Jalur dan bus pengumpan

Satu hal penting yang tidak dijadikan sebagai contoh oleh Jakarta dari Bogota ialah soal penyiapan jalur pengumpan dan armadanya. Bogota terlebih dahulu menyadari kemungkinan adanya kebuntuan lalu lintas jika pembangunan busway tanpa bus pengumpan atau feeder.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyadari hal itu saat melakukan studi banding ke Bogota. Namun, pemahaman itu sebatas wacana tanpa ada eksekusi yang konsisten.

Artinya, jangankan memikirkan sistem pembangunan jalur dan pengadaan bus pengumpan, armada bus transjakarta saja masih kurang. Bagi Bogota, membangun busway tanpa pengumpan bukanlah konsep penataan transportasi perkotaan yang berkelanjutan. Di Bogota, setiap ujung koridornya kini ada 450 bus pengumpan, yang tarifnya sudah terintegrasi atau dipadukan dalam satu tiket dengan bus TransMilenio.

Bus pengumpan juga pantang masuk ke dalam kota karena jika dipaksakan masuk akan menjadi kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah menyediakan jalur bus khusus. Di Jakarta, kita kerap melihat bus ukuran besar dari luar kota, seperti dari Cibubur, yang mengklaim sebagai feeder, malang melintang di beberapa ruas jalan dalam kota.

Bus yang diklaim sebagai bus pengumpan itu bukannya membantu menekan kepadatan lalu lintas di Jakarta, tetapi justru menambah sesak lalu lintas Jakarta. Bus itu tak ubahnya sebagai bus kota yang dikelola oleh perusahaan properti.

Sementara itu di Bogota, feeder menembus hingga masuk ke permukiman-permukiman di pinggiran kota Bogota. Jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke kota menjadi berkurang. Selain itu, sebagian besar tempat parkir ditutup atau diberlakukan pembatasan lahan.

Solusinya, di ujung luar koridor dibangun tempat penitipan kendaraan pribadi (park and ride). Fasilitas ini disediakan untuk kaum suburban yang bermukim di daerah yang belum terjangkau bus pengumpan. Mereka naik kendaraan pribadi hingga di ujung koridor terluar lalu pindah ke bus TransMilenio menuju kota.

Konsep pembangunan bus transjakarta masih setengah-setengah. Hasilnya memunculkan berbagai masalah yang tak kunjung selesai

Surat Izin Mengemudi SIM Indonesia Berlaku Di Australia

Para pemegang Surat Izin Mengemudi (SIM) Indonesia bisa bernafas lega dan percaya diri saat mengemudikan mobil di Australia karena SIM yang dikeluarkan Kepolisian RI itu diakui penuh kepolisian setempat.

“SIM Indonesia diakui penuh di Australia,” kata Sekretaris I Fungsi Kekonsuleran KBRI Canberra, Meri Binsar Simorangkir, saat ditemui di sela kegiatan pelayanan kekonsuleran dan imigrasi kepada ratusan warga Indonesia di Brisbane, Sabtu.

Hanya saja, bagi mereka yang tidak ingin bersusah-susah untuk menjelaskan isi SIM Indonesia kepada polisi Australia yang bertanya, pihaknya memberi pelayanan penerjemahan (translasi) isi SIM karena SIM Indonesia tidak menjelaskan jenis kendaraan yang boleh dikemudikan, katanya.

“Jadi fungsi translasi itu hanya sekadar memperkuat legalitas SIM kita. Sesuai ketentuan, setiap orang yang ingin mendapatkan translasi SIM dikenakan biaya 25 dolar Australia,” kata Simorangkir.

Perihal status SIM Indonesia yang setara dengan SIM Australia itu sebelumnya pernah disampaikan Perwira Penghubung Polri di KBRI Canberra, Kombes Hasan Malik, dalam rapat koordinasi pengurus Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) pusat, cabang, dan ranting se-Australia dengan KBRI Canberra 13 Oktober lalu.

Sementara itu, sedikitnya 157 orang warga negara Indonesia yang tinggal di Brisbane dan sekitarnya mengikuti pelayanan konsuleran dan imigrasi yang diberikan beberapa orang staf KBRI Canberra di kampus Universitas Queensland (UQ) St Lucia, Brisbane, itu.

Kesempatan itu juga dimanfaatkan mereka untuk mengisi pendaftaran calon pemilih Pemilu 2009.

Kegiatan yang diselenggarakan KBRI Canberra bekerja sama dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) Queensland dan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Universitas Queensland (UQISA) itu tidak hanya disambut hangat para mahasiswa tetapi juga WNI yang sudah berstatus “residen tetap” di Brisbane.

Bentuk-bentuk pelayanan kekonsuleran dan imigrasi yang diberikan KBRI Canberra itu adalah lapor diri, perpanjangan paspor dinas, pergantian paspor, dwi kewarganegaraan, permintaan izin keluar (exit permit), dan penerjemahan SIM Indonesia

Taksi Bermasalah Akan Dikenai Sanksi dan Dibawa Kepengadilan

Sebanyak 37 taksi terjaring razia argometer yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banten di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Kamis (9/10). Semua taksi yang terjaring razia berasal dari pangkalan di Jakarta.

Menurut Wakil Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta Supeno, operasi itu untuk memeriksa kelayakan argometer pada taksi. Argometer yang dimodifikasi menyebabkan pertambahan tarif taksi yang tidak sesuai aturan.

”Selama ini pemerintah sering mendengar keluhan warga soal taksi dengan argometer kuda. Tarif pada argometer bertambah secara cepat dan tidak sesuai dengan jarak yang sudah ditempuh sehingga penumpang dirugikan,” kata Supeno.

Tim razia menemukan 25 taksi yang segel argometernya kedaluwarsa. Segel argometer seharusnya diperbarui setiap tahun dan ditera ulang.

Sementara itu, segel argometer pada 12 taksi lain rusak. Kerusakan segel semacam itu dapat disebabkan beberapa faktor, termasuk kerusakan yang disengaja untuk mempercepat pertambahan tarif pada argometer.

Supeno mengatakan, ke-37 taksi itu tidak boleh beroperasi karena melanggar Pasal 25 Undang-Undang Metrologi No 2/2001. Sanksi atas pelanggaran segel argometer itu denda Rp 1 juta atau kurungan satu tahun.

”Kami akan memanggil para pengusaha taksi itu dan membawa mereka ke pengadilan. Prosesnya dapat memakan waktu enam bulan. Para sopir taksi yang terkena razia tak akan dikenai sanksi apa pun karena mereka hanya mengendarai,” kata Supeno

Jembatan Suramadu Surabaya Madura Hampir Selesai

Total penyelesaian pembangunan proyek Jembatan Suramadu, Jawa Timur, hingga akhir September 2008 telah mencapai 87,22 persen. Pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia sepanjang 5,4 kilometer tersebut masih terkendala pencairan dana segar dan persoalan pembebasan lahan.

”Pembangunan bentang tengah terhambat karena terjadi keterlambatan pencairan dana. Kekurangan dana akhirnya menyebabkan pembangunan approach bridge (jembatan pendekat) sisi Surabaya sepanjang 672 meter oleh pihak Consortium of Indonesian Contractors (CIC) juga melambat,” kata Kepala Satuan Kerja Sementara Pembinaan Teknik Pembangunan Jembatan Suramadu, Yudha Handita, Kamis (9/10).

Menurut Yudha, keterlambatan disebabkan belum cairnya dana pinjaman tambahan dari Bank Exim China.

”Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersedia menalangi dana sementara melalui Bank Jatim sebesar Rp 50 miliar agar pembangunan kembali berjalan. Kami akan terus melihat detail pembangunan, khususnya persiapan pembangunan pada saat musim hujan tiba yang dikhawatirkan mengganggu proyek,” kata Yudha.

Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jembatan Suramadu Bentang Tengah, Atyanto Busono, mengungkapkan, secara teknis pembangunan bentang tengah Jembatan Suramadu hingga akhir September lalu telah mencapai 81,01 persen.

Rincian realisasi pembangunan bentang tengah adalah 76,66 persen untuk pembangunan jembatan pendekat sisi Surabaya, 83,97 persen pada jembatan utama, dan 76,61 persen untuk jembatan pendekat sisi Madura.

Di bagian jembatan pendekat saat ini sedang dipasang balok beton penopang (concrete box girder) dan di bagian jembatan utama dipasang balok baja penopang (steel box girder). Dari total panjang jembatan utama 818 meter, saat ini telah terpasang balok baja penopang sepanjang 556 meter.

Atyanto menargetkan pemasangan balok baja penopang selesai sekitar Januari 2009, sedangkan balok beton penopang selesai dipasang Februari 2009. ”Pembangunan jembatan pendekat sisi Madura akan selesai sekitar bulan Februari dan sisi Surabaya bulan Maret,” katanya menambahkan.

Pinjaman terlambat

Sebagaimana penjelasan Yudha, menurut Atyanto, terhambatnya pembangunan bentang tengah Suramadu disebabkan terlambatnya pencairan dana pinjaman tambahan dari Bank Exim China.

”Rencananya penandatangan pencairan dana pada pertengahan September 2008, tetapi mundur hingga pertengahan Oktober 2008,” kata Atyanto.

Menurut Atyanto, pihak Bank Exim China pada akhir September lalu datang ke proyek untuk mengamati langsung dan mendata kelengkapan surat. Karena itu, pertengahan Oktober mendatang pencairan dana diharapkan benar-benar terlaksana.

Persoalan pembebasan lahan baik di sisi Surabaya maupun Madura juga menjadi permasalahan pokok.

Pimpinan Proyek Pembebasan Lahan Tanah Sisi Surabaya, Tutuk Suryojatmiko, mengatakan, hingga awal September lalu, realisasi pembebasan tanah di Surabaya telah mencapai 99,57 persen dengan jumlah tanah yang belum terbebaskan 637 meter persegi.

Adapun kemacetan pembebasan lahan terbesar terjadi di sisi Madura sejak 2005 karena masyarakat minta ganti rugi lebih besar dari penawaran pemerintah Rp 35.000 per meter persegi.

Di sisi Surabaya, jalan pendekat yang harus dibebaskan sepanjang 4,35 kilometer dan di sisi Madura sepanjang 11,50 kilometer.

Jalan Tol Dengan Seribu Aroma Kopi Yang Merangsang

Sewindu lalu tempat persinggahan dan peristirahatan (rest area) di sepanjang jalan tol belumlah segenit saat ini. Bahkan, pinggir jalan tol menjelang rest area telah menjadi arena beriklan luar ruang yang strategis. Jalan tol makin semarak. Saat mudik Lebaran nanti, jangan lupa segarkan diri di tempat yang penuh fasilitas ini.

Pemudik yang akan mudik ke Banten dan Sumatera atau ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan jalan darat pasti akan melalui jalan tol Jakarta-Merak dan Jakarta-Cikampek.

Di sepanjang tol Jakarta-Merak, serta tol Jakarta-Cikampekdan sebaliknya, saat ini telah tersedia 10 lokasi rest area yang nyaman dan modern. Tempat itu seakan menenggelamkan rest area lama yang amat sederhana milik PT Jasa Marga.

Di jalan tol Jakarta-Merak mulai dari kilometer atau KM 13,5, kilometer 42, dan kilometer 67. Sementara, untuk Merak-Jakarta, juga terdapat tiga titik rest area, yaitu di KM 67, 45, dan 14. Pada di KM 19, KM 34, KM 57 dan KM 61 tampak digarap sangat serius dan dipoles semodern mungkin.

Keseriusan bisnis rest area ini tampak tercermin adanya penamaan. Tengok saja rest area di kilometer 13,5, yang dinamai Palm Square. Areal seluas 4,1 hektar ini dikelola oleh swasta, yakni PT Marga Cipta Rest Area. Palm Square terbilang baru yaitu sejak September 2007.

Di rest area ini segalanya boleh dibilang tersedia dari restoran atau kafe internasional sampai warteg dan gerai jamu.

”Wanginya kopi aduk warteg sampai kopi pencet, maupun kopi Amerika semua ada di sini,” ujar Kepala Pemasaran Zadeqh P Tambunan.

Keadaan dan fasilitas sama juga di jalan tol Jakarta-Cikampek dan sebaliknya. Keberadaan tempat istirahat yang wah itu begitu mencolok mata. Bayangkan ada tempat mirip mal di sisi jalan bebas hambatan yang para pengemudinya biasa memacu kendaraan dengan kecepatan sedang hingga tinggi. Sulit bagi mata pengendara atau penumpang mobil untuk tak menengok tempat yang pada malam hari terang benderang tersebut.

Gerai-gerai besar yang menyewa tempat di sana pun seolah berlomba mempercantik diri dan memberi fasilitas lebih guna menarik pengunjung.

Dipastikan, momen lebaran yang akan tiba bakal menjadi saat ”seru”. Fasilitas di area peristirahatan bertambah misalnya bengkel, tambah angin gratis.

Finance Manager PT Marga Cipta Rest Area Meilan B Binowo. menyebutkan, saat ini ada sekitar 20 penyewa di Palm Square, di luar SPBU. Meilan mengatakan, menjelang Lebaran nanti di rest area itu akan digelar pelayanan pemeriksaan ban dan aki gratis yang diselenggarakan oleh GT Radial.

Kondisi rest area KM 19 dan KM 57 jalan tol Jakarta-Cikampek yang sampai Jumat (19/9) dinihari masih biasa-biasa saja. Mulai H-7 sampai H+7 akan diramaikan kehadiran perusahaan mobil yang menggelar fasilitas bengkel. Tak hanya itu, sponsor lain seperti perusahaan minuman dan telepon seluler akan membuka layanan khusus bagi pelanggan.

Di luar even Lebaran pengelola Palm Square mengadakan Gimmick lainnya yang selama ini dilakukan oleh pengelola adalah memberikan kupon undian untuk setiap pengisian bensin sebanyak 20 liter. Undian itu diundi setiap bulan dengan hadiah yang bermacam-macam mulai dari telepon seluler sampai televisi 21 inchi. Peserta rutin undian itu sebagian besar pengemudi truk-truk besar yang memang menjadi pelanggan utama SPBU di Palm Square.

”Kita akan terus menggali ide-ide baru untuk menyelenggarakan berbagai acara di sini. Bahkan, rest area ini tidak sekadar jadi tempat singgah, tetapi justru menjadi tempat tujuan para pengemudi,” kata Meilan.

Areal yang hidup selama 24 jam ini punya saat-saat padat tertentu. Saat bulan puasa seperti ini, menjelang waktu berbuka tampak padat oleh pengunjung. Sementara, dini hari mulai padat sejak pukul 02.00 hingga subuh oleh truk-truk.

Kamis petang (18/9) lalu, misalnya, menjelang waktu buka puasa, tampak mobil-mobil mulai memasuki areal parkir, yang tentu saja gratis. Tak hanya mobil-mobil pribadi, namun juga truk-truk berukuran besar. Pengendara mobil sebagian besar memilih menuju pujasera atau berbagai restoran yang tersedia. Sementara, pengendara truk tampak memilih warteg sebagai tempat mengisi perut.

Berkembang pesat

”Saban hari sekitar 7.000 kendaraan keluar masuk di sini. Setiap yang singgah biasanya dibatasi maksimal singgah dua jam, supaya tidak menumpuk,” kata Meilan.

Potensi bisnis rest area ini sungguh besar. Hal ini nampak antara lain dari banyaknya mobil mampir ke sana sampai mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan tol. Maklumlah, orang datang tak hanya butuh istirahat di sana, tetapi juga mengisi bahan bakar, mencari makanan dan keperluan lain.

Direktur Operasi PT Jasa Marga Adityawarman menyatakan, banyaknya pengemudi kendaraan yang mampir ke rest area membuat perjalanan dari Cawang ke Cikampek sejauh 90 kilometer menjadi begitu lambat, enam jam !

”Kami akan coba batasi, tahun ini perjalanan harus dipercepat paling tidak menjadi empat jam,” ujar Adityawarman. Upaya mempercepat perjalanan antara lain dengan membatasi jam istirahat kendaraan di rest area maksimal dua jam saja.

Maka, jangan heran jika Anda sedang asyik bersantai di rest area sesekali terdengar seruan petugas lewat pengeras suara agar pengemudi yang sudah istirahat lebih dari dua jam segera meninggalkan tempat istirahat tersebut.

Budianto, salah seorang petugas rest area di KM 19 pada Kamis (18/9) malam tampak sibuk mengatur arus kendaraan masuk dan keluar dari tempat istirahat tersebut.

Sementara seorang rekannya sedang menunggui mobil Avanza yang parkir sendirian di tengah-tengah rest area itu. ”Enggak tahu ini mobil siapa, sudah diminta untuk dipindah eh pemiliknya tak muncul juga,” kata petugas itu. Rupanya saat buka puasa, tempat itu penuh oleh mobil yang ingin berbuka puasa, sekaligus istirahat. Bisa jadi saking kenyangnya, si pengemudi mobil itu tak mendengar saat di panggil lewat pengeras suara.

Adityawarman mengakui, bisnis rest area ini berkembang pesat. Jasa Marga membuka peluang investasi bagi swasta untuk mengelola rest area sejak 3-4 tahun lalu. ”Waktu itu kami lebih fokus membangun jalan tol ke Cipularang,” katanya.

Akan tetapi melihat cemerlangnya bisnis ini, Jasa Marga akan terjun pula ke pembukaan rest area. Menurut Direktur Operasi Jasa Marga tersebut, pihaknya kini sedang membangun rest area di jalan tol Jakarta-Cipularang.

Kini investasi rest area sudah ditutup karena jumlahnya sudah cukup. Tinggallah Jasa Marga mengawasi rest area yang sudah beroperasi agar tetap mengedepankan layanan kepada publik dan tidak hanya mencari untung gedhe

Para Relawan di Perlintasan Kereta Api Yang Tidak Dipedulikan Oleh PT. KAI

Priiit… priiit… priiit…. Peluit hitam di mulut Samino (45) berbunyi nyaring. Tak cukup itu, Samino melanjutkan dengan berteriak, ”Awas kereta mau lewat…!”

Samino bukan polisi lalu lintas. Namun, di perlintasan kereta di kolong Jalan Layang Kranji, Kampung Rawa Bambu, Kelurahan Kali Baru, Medan Satria, Kota Bekasi, hari Selasa (2/9) siang, teriakan Samino dipatuhi.

Tak lama setelah Samino berteriak, kereta api melaju kencang. Ekor kereta baru lewat, tetapi beberapa pengendara sepeda motor dari arah Kranji langsung melajukan kendaraan mereka melintasi rel.

Sebuah gerobak masih terdiam di seberang rel. Si penarik tidak kuat menyeberangkan gerobaknya melewati bagian rel yang berbatu. Samino langsung turun tangan. Dengan sigap dia mendorong gerobak itu menyeberangi dua rel kereta. Untuk kerjanya itu, Samino mendapat imbalan Rp 500.

”Cukuplah buat beli rokok. Tidak ada paksaan, seikhlasnya saja,” ujar lelaki asal Wonogiri, Jawa Tengah, yang mengaku sudah 20 tahun lebih menetap di Kota Bekasi.

Inisiatif warga

Menurut Samino, menjadi penjaga perlintasan liar hanyalah inisiatif anak-anak kampung. Sebelum dijaga ”anak-anak kampung” alias warga setempat, perlintasan yang biasanya menjadi jalan pintas pengendara sepeda motor, pengayuh becak, dan penarik gerobak itu sering memakan korban jiwa.

”Alhamdulillah sejak dijaga anak-anak sini jarang yang kecelakaan,” kata Samino yang mengaku bekas pedagang mi ayam itu.

Alasan sama juga diungkapkan Wawan dan Andi. Dua pemuda itu, Selasa siang kemarin menjaga palang di perlintasan liar bekas Stasiun Rawa Bebek, Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat.

Perlintasan itu menjadi jalur pintas dari Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai, Kranji, ke perumahan Harapan Baru Regency atau permukiman warga di Kampung Rawa Bebek.

”Yang ngecrek di sini ya anak-anak (Rawa Bebek) sini. Kerjanya giliran karena sampai jam 12 malam,” tutur Wawan. Ngecrek berarti menyodorkan sambil menggoyang-goyangkan ember plastik bekas atau kaleng cat berisi uang receh kepada para pelintas.

Menurut pihak PT Kereta Api, itu merupakan perlintasan liar karena tidak dibangun PT Kereta Api. Kepala Humas PT KA (Persero) Daerah Operasi I Jakarta Akhmad Sujadi mengatakan, masih ada kira-kira 50 perlintasan liar di sepanjang jalur kereta Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

”Di wilayah Jabodetabek ada kira-kira 350 perlintasan,” kata Akhmad Sujadi. ”Dari jumlah itu, yang dijaga petugas ada kira-kira 150 perlintasan, sisanya sekitar 200 perlintasan tidak ada petugasnya.”

Perlintasan liar itu muncul seiring dengan tumbuhnya permukiman baru di sisi jalan kereta. Rel kereta pun menjadi akses tersingkat menuju jalan raya.

Perlintasan semacam itu rawan kecelakaan. Berdasarkan data Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi periode Januari-Agustus 2008, ada 11 laporan kecelakaan di perlintasan kereta di wilayah Kota Bekasi. Dalam kecelakaan itu, 12 nyawa melayang. Sebagian dari kecelakaan itu terjadi di perlintasan yang dinyatakan tidak resmi.

Beberapa perlintasan berpalang yang rawan kecelakaan adalah perlintasan Jalan Agus Salim di Bekasi Timur, perlintasan Mekar Sari di Tambun, dan perlintasan Cikarang di Kabupaten Bekasi.

”Biasanya karena (penyeberangnya) ceroboh dan enggak sabaran,” kata Sujatmoko, seorang pengojek di dekat persimpangan Bulak Kapal, Bekasi Timur. ”Palang sudah turun masih diterobos, ya, lewatlah,” ujarnya.

Menurut Pasal 124 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, pemakai jalan diwajibkan mendahulukan perjalanan kereta api pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan.

Titik rawan

Masih soal rawan kecelakaan. Pihak PT KA Daop I mencatat sedikitnya ada tiga perlintasan yang rawan kecelakaan, yakni di Cipinang, Tambun, dan Karawang. Ketiga perlintasan itu dinilai rawan karena tidak dilengkapi palang (Kompas, 2/9).

Kepala Stasiun Bekasi Rudi Krisno mengatakan, dari Stasiun Bekasi sampai Stasiun Tambun terdapat dua perlintasan kereta yang sampai sekarang tidak dilengkapi palang dan tidak dijaga petugas. Satu perlintasan di wilayah Duren Jaya, Bekasi Timur, yakni perlintasan Jalan Ampera. Satu lagi perlintasan di wilayah Bulak Kapal, Bekasi Timur, yaitu perlintasan Jalan Pahlawan.

Akhmad Sujadi mengatakan, pemasangan palang perlintasan memang membutuhkan biaya besar. Namun, biaya terbesar adalah untuk menggaji petugas penjaga perlintasan. ”Satu perlintasan minimal ada tiga petugas. Mereka bekerja shift,” kata Sujadi.

Poniran, salah seorang penjaga di perlintasan Jalan Pahlawan, Bulak Kapal, mengatakan, mereka ada di sana untuk membantu pengguna jalan agar dapat menyeberang perlintasan dengan selamat.

Seperti halnya Samino atau Wawan, Poniran mengaku keberadaan mereka karena inisiatif anak-anak kampung. Mereka pun memakai sistem kerja shift, alias bergantian. Namun jangka waktunya lebih singkat, yakni bergantian setiap dua jam atau kurang. Jam ganti itu tergantung dari daya tahan mereka untuk berdiri di tengah perlintasan.

”Soal imbalan, ya, saling pengertian saja,” kata lelaki berkulit gelap yang di awal perkenalan mengaku bernama Black. Umumnya, saling pengertian itu lebih sering berarti rupiah.

Supir Bus TransJakarta Mogok Menuntut Kenaikan Gaji Yang Sejak Januari 2008 Dijanjikan Akan Naik

Sekitar 357 karyawan Trans Batavia, salah satu operator bus transjakarta, mogok kerja. Mereka berdemo di pul bus Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, Senin (1/9), menuntut dicabutnya keputusan manajemen untuk memotong gaji pekerja 30 persen jika pekerja tidak masuk kerja.

Aksi unjuk rasa itu memaksa ribuan penumpang yang biasa menggunakan jasa bus transjakarta Koridor II dan Koridor III mencari alternatif angkutan lain.

Dari 114 bus yang setiap hari beroperasi di kedua koridor ini, hanya 10 bus yang beroperasi. Untuk mengatasi penumpukan penumpang, Badan Layanan Umum (BLU) meminta bantuan 53 bus dari koridor lain.

Menurut Suryo Wahyu, salah seorang karyawan Trans Batavia (TB), ada tiga tuntutan yang mereka ajukan ke pihak manajemen. Ketiga tuntutan itu adalah mereka minta kenaikan gaji seperti yang dijanjikan tahun lalu, adanya tunjangan, dan menolak pemotongan gaji sebesar 30 persen jika karyawan tidak masuk tanpa alasan.

Selama ini karyawan TB mendapatkan gaji Rp 1.050.000 per bulan dan masih ditambah tunjangan harian sebesar Rp 40.000 per hari.

Sementara itu, Direktur Operasional BLU Rene Nunumete mengatakan, demo ini juga disebabkan karyawan tidak puas karena jika terjadi kecelakaan, gaji mereka juga akan dipotong.

”Tetapi pemotongan ini sesuai dengan Pasal 28 UU No 14/1993 tentang lalu lintas angkutan jalan, yaitu perusahaan dan sopir bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan,” kata Nunumete.

Nunumete mengimbau agar pemogokan ini tidak berlarut-larut karena akan merugikan penumpang. ”Jika besok mereka masih mogok, TB harus bertanggung jawab mencarikan sopir pengganti. Jika tidak bisa, mereka akan kami kenai sanksi,” kata Nunumete tegas.

Sementara itu, di sejumlah halte terjadi antrean penumpang. Di Halte Deplu (Jakarta Pusat) dan Halte Jelambar (Jakarta Barat) calon penumpang antre mengular hingga ke luar halte, bahkan sampai di tangga penyeberangan.

Agus, petugas keamanan di Halte Harmoni, mengatakan, terjadi antrean penumpang karena jumlah bus pengganti amat kurang.

”Pemberitahuannya cuma lisan dari para petugas keamanan di halte. Itu pun setelah kami tidak sabar menunggu lama dan bertanya pada mereka, baru ada penjelasan. Kalau tahu dari awal, mungkin kami bisa mencoba angkutan umum lain,” kata Prambudi, calon penumpang yang telantar di Harmoni

Perlu Solusi dan Kreatifitas Untuk Atasi Kemacetan

Dibutuhkan solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta yang saat ini makin menjadi-jadi.

”Survei terakhir menunjukkan, 60 persen waktu dalam perjalanan di jalan adalah saat tak bergerak atau berjalan lambat dengan kecepatan rata-rata 20 kilometer per jam. Hanya 40 persen waktu yang dapat digunakan untuk bergerak,” kata Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bambang Susantono ketika membuka Konferensi The Challenges of Congestion Pricing in Megacities of Indonesia di Hotel Manhattan Jakarta, Kamis (28/8).

Konferensi bertema ”ERP in Indonesia: Social, Legal and Technological Perspectives” ini menghadirkan Andrew TW Pickford, penulis buku Road User Changing and Electronic Toll Collection.

Perlu Rp 1,2 triliun

Bambang Susantono yang juga Deputi V Kementerian Perekonomian itu mengungkapkan, kemacetan lalu lintas di Jakarta harus dikelola karena tak mungkin dihapuskan.

Bambang menegaskan belum tahu apakah konsep electronic road pricing (ERP) yang diwacanakan dalam konferensi itu akan diterapkan di Jakarta.

Jika akan diterapkan di Jakarta, dibutuhkan dana Rp 1,2 triliun untuk menyediakan peralatan ERP berteknologi tinggi.

Bambang sependapat bahwa penerapan ERP harus diimbangi dengan penyediaan angkutan umum massal yang nyaman, aman, dan terjangkau.

Menurut dia, ERP bukan solusi tunggal untuk menyelesaikan kemacetan. Ini harus didahului atau dibarengi dengan upaya lain, yakni menyediakan angkutan umum massal, tempat penitipan kendaraan (park and ride), rasionalisasi tarif parkir, dan pembenahan registrasi kendaraan.

”ERP tak boleh dilihat sebagai alat menaikkan pendapatan asli daerah. Dana berasal dari ERP harus digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana transportasi kota. Pengalaman di beberapa negara, hal terpenting sebelum ERP diterapkan adalah sosialisasi kepada publik,” katanya.

Pilihan teknologi harus sesuai kondisi setiap kota. ERP salah satu bagian dari road user charging (RUC), selain stikerisasi, dan three in one.

Pemerintah Kota Surabaya Akan Menerapkan Program Car Free Day Setelah Jakarta Sukses Menerapkannya Untuk Mengurangi Pencemaran Udara

Program “car free day” (sehari tanpa kendaraan motor) yang diterapkan Pemkot Surabaya pada Minggu (24/8) diharapkan bisa mengurangi beban pencemaran udara akibat emisi gas buang.

Pelarangan kendaraan bermotor roda empat dan dua kali ini meliputi akses utama Kota Surabaya khususnya di Jalan Darmo. Acara tersebut dimulai sekitar pukul 06.00 WIB dan diakhiri pukul 12.00 WIB.

Pada jam-jam tersebut suasana di Jalan Darmo tampak lengang karena tidak ada kendaraan bermotor yang lalu lalang melintasi jalan tersebut. Kendaraan yang diperbolehkan melewati jalan tersebut hanya ambulans dan mobil pemadam kebakaran (PMK).

“Saya baru pertama kali melihat Jalan Darmo sepi, biasanya kalau hari-hari kerja Jalan ini rame,” kata salah seorang warga Kedongdoro, Surabaya, Hadi.

Sementara itu Jalan Diponegoro dan Jalan Kupang mengalami kepadatan kendaraan akibat pengalihan jalur dari Jalan Darmo.

“Kendaraan merambat hingga 70 meter,” kata salah seorang supir angkot, Sukardi yang mengeluhkan kemacetan yang terjadi di Jalan Diponegoro.

Hal yang sama juga dialami, Hardi (45), pengendara kendaraan roda empat yang juga mengeluhkan kemacetan yang terjadi di Jalan Kupang.

“Cuaca disini juga panas, badan saya jadi gerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Pemkot Surabaya, Togar Arifin Silaban mengatakan program “Car Free Day” kali ini rencananya akan dijadikan agenda rutin Pemkot Surabaya.

“Namun program itu akan dilakukan evaluasi dulu, terutama pada efektivitas untuk menekan tingkat polusi di Surabaya,” katanya.

Jika program kali ini dianggap berhasil, kata dia, tidak menutup kemungkinan akan ditindak lanjuti secara kontinyu minimal dalam setahun dilakukan dua atau tiga kali.

Untuk mengukur tingkat polusi, kata dia, tim BPLH Surabaya juga memasang dua alat pengukur guna menilai seberapa banyak polusi udara di Jalan Raya Darmo ditekan pada program Car Free Day.

“Kita juga berharap, program ini bisa menjadi pemicu gerakan masyarakat untuk mengurangi polusi udara,” katanya.

Udara baik di Surabaya selama 2002-2007 rata-rata hanya 10 persen. Setiap tahun warga Kota Surabaya menikmati udara baik itu tidak lebih dari kisaran 35 hari. Artinya, dalam 12 bulan warga Surabaya hanya sebulan merasakan udara bersih.

Berdasarkan data dari Satlantas Polwiltabes Surabaya tahun 2006 diketahui, jumlah kendaraan bermotor di Surabaya mencapai 1.000.042 unit meliputi 202.882 unit mobil penumpang, 72.106 unit mobil beban (mobil bak terbuka dan truk), 932 unit mobil penumpang, dan 724.122 unit kendaraan roda dua

Rute Busway Trans Jakarta Akan Dirubah Menjelang 17 Agustus Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Sejumlah rute transjakarta mengalami perubahan saat berlangsungnya Peringatan HUT ke-63 Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, 17 Agustus 2008, mulai pukul 06:00 – 12:00 dan pukul 15:00-18:00.

Perubahan itu, Koridor I Kota-Blok M dialihkan Djuanda-Pasar Baru-Lapangan Banteng Utara/Barat-Pejambon-Medan Merdeka Timur-Tugu Tani-Merdeka Selatan-Air Mancur-Merdeka Barat-Bank Indonesia selanjutnya ke Blok M.

Koridor II Blok M-Kota melewati Sudirman-Budi Kemuliaan-Abdu Muis-Tanah Abang-Ketapang-Harmoni-Kota. Sementara Koridor III Pulogadung-Harmoni, dari Atrium Senin-Gunung Sahari-Pasar Baru-Gajah Mada-Halte Sawah Besar lanjut ke Harmoni. Koridor IV Harmoni-Pulogadung, dialihkan ke Djuanda-Gunung Sahari-Simpang V-Senin selanjutnya ke Pulagadung.

Menurut Kepala Biro Pers dan Media Istana Kepresidenan DJ Nachrowi, Selasa (12/8), di luar jam tersebut di atas rute Busway kembali ke rute seperti biasa.

Warga Jakarta Menunggu Pelayanan Busway Transjakarta Yang Optimal Dan Tidak Kebanyakan Antri Dan Menunggu

Secara umum angkutan publik di Jakarta belum memadai. Penumpang tidak memperoleh kenyamanan selama menggunakan angkutan umum. Bus transjakarta yang diharapkan bisa mengatasi kemacetan di Ibu Kota pun belum optimal pelayanannya.

Warga Kalibata, Jakarta Timur, Iwan (29), mengakui, sebagai salah satu alat transportasi publik, bus transjakarta memang lebih baik dibandingkan dengan angkutan umum yang lain. Namun, tetap masih jauh dari ideal sebagai angkutan umum di perkotaan seperti Jakarta.

”Kadang-kadang pendingin dalam bus mati. Jumlah busnya kurang. Akibatnya, calon penumpang menumpuk di halte. Coba saja lihat saat jam berangkat kerja, makan siang, dan pulang kerja setiap hari. Pasti orang-orang mengantre,” tutur Iwan.

Sepanjang pengamatan Kompas pada bus transjakarta jurusan Blok M-Kota, Jumat (8/8), calon penumpang yang kebanyakan hendak berangkat kerja mengantre di loket tiket. Di tempat tunggu pun mereka masih harus antre sambil menunggu datangnya bus. Waktu kedatangan bus sekitar lima menit.

Namun, karena penumpang banyak, akhirnya bus cepat terisi sehingga dalam waktu singkat bus meninggalkan halte. Akibatnya, penumpang harus menunggu lagi bus yang datang dengan waktu lebih dari lima menit.

Di dalam bus, penumpang terpaksa ada yang berdiri. Setidaknya ada 50 orang yang berdiri di tengah-tengah penumpang yang duduk. Karena penuh sesak, pendingin dalam bus menjadi tidak terasa lagi.

Antrean tidak hanya terjadi di Blok M, tetapi juga di beberapa halte seperti Halte Masjid Agung Al-Azhar.

Bahkan, di Halte Harmoni ada satu bus dari arah Monas yang memindahkan semua penumpangnya ke bus lain. Akibatnya, beberapa penumpang terpaksa berdiri tempat duduk yang kosong tinggal sedikit.

Manajer Operasional dan Pengendalian Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta Rene Nunumete mengatakan, penumpukan penumpang di Koridor I terjadi karena merupakan rute yang padat terutama pada saat jam berangkat dan pulang kerja.

Di Koridor I setiap hari ada 82 dari 91 bus yang beroperasi. Sebanyak 22 di antaranya khusus dioperasikan pada jam puncak kepadatan, yakni pukul 06.30- 08.30 dan 15.30-19.30.

”Selama ini tidak ada masalah di Koridor I. Waktu kedatangannya pun 1-3 menit. Yang masih menjadi kendala adalah bus transjakarta harus mengisi bahan bakar gas,” kata Rene. (ADH)

Kabut Asap Mengganggu Jadwal Penerbangan

Kabut asap yang melanda Provinsi Riau mulai mengganggu jadwal penerbangan dari dan ke Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Pada Jumat (8/8), tujuh penerbangan tertunda untuk lepas landas dan mendarat akibat pendeknya jarak pandang sehingga membahayakan penerbangan.

”Kami terpaksa menunda sejumlah penerbangan akibat jarak pandang kurang dari 1.000 meter. Bahkan pukul 06.00, jarak pandang hanya 100 meter,” ujar Ibnu Hasan, Manajer Operasional Bandara SSK II di Pekanbaru, Jumat (8/8).

Menurut Ibnu, pada pukul 07.00, seharusnya pesawat Mandala dan Lion Air lepas landas menuju Jakarta. Namun, kabut asap tebal membuat kedua penerbangan ditunda satu jam.

Pendaratan pesawat dari Jakarta baru dapat dilakukan pada pukul 10.00. Pesawat yang tertunda antara lain Garuda Indonesia, Lion Air, Air Asia, dan Pelita Air. ”Jika dipaksakan, bisa berakibat fatal bagi keselamatan penumpang,” kata Ibnu.

Kamis (7/8), pesawat Pelita Air dari Jakarta tujuan Bandara Pinangkampai, Dumai, tidak dapat mendarat akibat kabut asap. Jarak pandang hanya 800 meter.

Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Blucher Doloksaribu memaparkan, jarak pandang minim di Pekanbaru tidak hanya disebabkan asap, tetapi juga campuran kabut dan asap. Kamis malam, di Pekanbaru turun hujan deras yang menimbulkan kabut.

Tidak tahu

Kebakaran lahan di Sumatera Selatan terus terjadi. Di antaranya di wilayah Unit Permukiman Transmigran Rambutan di Kecamatan Inderalaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Jumat.

Menurut warga setempat, Muslim (35), kebakaran lahan biasa terjadi tiap musim kemarau. ”Lahan yang terbakar memang milik transmigran, tetapi kami tidak tahu mengapa bisa terbakar. Kami juga tidak bisa memastikan apakah lahan itu sengaja dibakar atau tidak karena tiba-tiba muncul api,” ujar Muslim.

Pantauan satelit terhadap titik panas, Jumat, menunjukkan jumlah titik panas di Sumsel mencapai 121 titik. Menurut Kepala Seksi Kebakaran Hutan Dinas Kehutanan Sumsel Achmad Taufik, yang terbanyak di Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ilir sebanyak 25 titik.

Sementara itu, kebakaran hutan melanda lagi kawasan Taman Nasional Gunung (TNG) Ciremai, Jawa Barat, serta TNG Merapi dan Merbabu, Jawa Tengah

Persoalan Lalu Lintas Butuh Komitmen Yang Tinggi Dari Pemerintah

Petugas Dinas Perhubungan Sumatera Utara menindak 853 kendaraan tanpa izin. Penindakan itu baru dilakukan dalam lima hari saja di sekitar Medan dan daerah pesisir timur Sumut. Masih banyak kendaraan angkutan tanpa izin beroperasi di wilayah Sumut yang belum menerima sanksi hukum.

”Semua kendaraan penumpang yang kami tindak itu masa berlaku izinnya habis. Mereka mestinya belum bisa beroperasi sebelum memperpanjang izinnya,” kata Kepala Subdinas Darat Dinas Perhubungan Sumut Darwin Purba, Jumat (8/8) di ruang kerjanya.

Darwin mengatakan, mereka yang terjaring razia itu menerima bukti pelanggaran (tilang) dan menjalani proses peradilan. Petugas melakukan razia berdasarkan Surat Edaran Direktorat Perhubungan Darat Nomor 003 Tahun 2008. Dalam razia itu, petugas memeriksa 2.113 kendaraan angkutan. Kendaraan itu adalah angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP) 325 kendaraan, antarkota dalam provinsi (AKDP) 537, angkutan kota 376, angkutan pedesaan 485, angkutan sewa 323, dan wisata 67 kendaraan.

Hasil razia ini, tutur Darwin, masih bersifat sementara. Masih banyak daerah yang belum memberikan laporan kepada Dinas Perhubungan Sumut. Laporan ini merupakan laporan pada akhir Juli di sejumlah daerah. ”Kami masih menunggu laporan dari daerah lain,” katanya.

Dia mengaku kesulitan menertibkan kendaraan angkutan pelat hitam. Mereka rata-rata tidak mempunyai izin, tetapi masih saja beroperasi. Beroperasinya kendaraan angkutan pelat hitam itu mendapat protes dari pengemudi angkutan pelat kuning.

”Mereka yang setiap tahun membayar retribusi merasa dirugikan dengan kendaraan angkutan pelat hitam,” ungkap nya.

Hadirnya kendaraan angkutan tanpa izin, katanya, menambah keruwetan lalu lintas, terutama di kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo atau dikenal dengan Mebidangro. Pertumbuhan kendaraan, tuturnya, tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan yang ada. ”Saya meminta ke pemangku kepentingan agar pertumbuhan kendaraan di kawasan ini untuk sementara dihentikan. Paling tidak untuk lima tahun ke depan. Tujuannya agar secara alami ada pengurangan kendaraan angkutan,” katanya.

Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Kota Besar Medan Komisaris Polisi Sabilul Alif mengatakan, persoalan lalu lintas di Medan bukan membutuhkan wacana, melainkan komitmen nyata.

Rencana Induk Transportasi Jakarta Sudah Tidak Sesuai Lagi Dan Perlu Direvisi

Rencana induk transportasi terpadu Jabodetabek yang dibuat tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan wilayah saat ini sehingga harus direvisi. Sudah banyak persoalan yang muncul empat tahun lalu belum dikaji secara tuntas.

Masalah itu mengemuka dalam rapat tentang revisi rencana induk transportasi terpadu Jabodetabek di Jakarta, Selasa (5/8). Rapat dipimpin Deputi Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Menko Perekonomian Bambang Susantoro, diikuti pejabat dari Bappenas, Departemen Perhubungan, Pekerjaan Umum, dan para kepala dinas dan suku dinas terkait di Jabodetabek.

Bambang menjelaskan, pihaknya sedang membahas dan melakukan berbagai kajian terhadap pesatnya perkotaan di Jabodetabek. Pembangunan infrastruktur transportasi selama ini mengacu pada Studi Rencana Induk Transportasi Terpadu Jabodetabek (SITRAMP), sebuah kajian paling komprehensif tentang transportasi pada tahun 2004.

Setelah melihat berbagai perkembangan kota dan sebagai antisipasi akan terbitnya Keppres Tata Ruang Jabodetabek dan Bogor- Puncak- Cianjur (Bopunjur), diperlukan suatu revisi atau pembaruan data dari hasil studi terdahulu. ”Untuk itu juga diperlukan suatu survei dan kajian seperti yang terungkap dalam rapat,” kata Bambang.

SITRAMP 2004 belum mengkaji secara tuntas mengenai pembangunan 15 koridor jalur khusus bus transjakarta, jalur lingkar luar kereta api, enam ruas tol dalam kota, jalur logistik utama antara Jakarta dan kota-kota sekitarnya. ”Pesatnya permukiman skala besar di sekitar Jakarta juga belum diperhitungkan,” katanya.

Pada saat ini kata dia, harus dilihat lagi pola pergerakan terakhir warga atau penumpang di Jabodetabek, mengingat kota satelit di sekitar Jakarta tumbuh pesat. Sementara itu, masih banyak permasalahan yang menunjukkan belum efisiennya sistem transportasi kota.

Kata dia, bicara transportasi Jakarta sudah tidak bisa lepas dengan Bodetabek. Kalau selama ini pembangunan infrastruktur transportasi di Jakarta merujuk bangunan pola transportasi massal (PTM), ke depan perlu dikaji bagaimana dengan infrastruktur transportasi yang meliputi Jabodetabek.

”Oleh karena itu, sudah saatnya rencana induk transportasi Jabodetabek yang dibuat tahun 2004 direvisi sesuai kebutuhan,” kata dia.

Awas Ranjau Paku Di Kawasan Semanggi

Rajau paku kembali marak. Sedikitnya satu kilogram paku berbagai ukuran ditemukan petugas dari kolong jalan layang Semanggi dan sejumlah ruas jalan protokol, Minggu (3/8) malam.

“Paku-paku berukuran antara 3 hingga 5 Cm ditemukan saat petugas menyisir dengan menggunakan kendaraan yang dilengkapi mahnet,” kata Kompol Sambodo, Koordinator Traffik Managemen Center (TMC) Polda Metro Jaya.

Paku disebar dipinggir jalan bersama kerikil dan sampah sehingga sulit ketahui oleh pengendara, khususnya roda dua. Satlantas Polda Metro Jaya kini lebih memfokuskan patroli di titik–titik rawan ranjau paku, antara lain Jalan gatot Subroto, daerah Cawang dan Pancoran serta wilayah lainnya.

“Memang kami sudah sering melakukan penyisiran di jalan-jalan yang dicurigai sebagai tempat penebar paku. Tapi setiap kali melakukan penyisiran masih ada saja paku yang ditebar di jalanan,”ujar Sambodo.

Dia juga mengaku belum mengetahui pasti maksud dan tujuan pelaku penebar paku itu, apakah agar ban kendaraan bocor lalu ditambal di bengkel terdekat atau diincar harta bendanya.

Pengendara sepeda motor dan mobil diimbau lebih berhati-hati terutama bila ada sampah ditutupi koran atau jalan yang berlubang.

Jangan Naik Mandala Airlines Karena Mesin Sering Rusak dan Delay Hingga 12 Jam Tanpa Ada Ganti Rugi

Ratusan penumpang pesawat Mandala RI 270 Boeing 737-400 tujuan Jakarta-Surabaya membentak-bentak petugas maskapai tersebut. Ada di antara mereka menggedor-gedor meja dan kaca di Terminal 1 C, Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Cengkareng.

Aksi ini dilakukan karena 9 jam terkatung-katung di bandara tanpa pemberitahuan yang jelas, Minggu.

Awalnya sekitar 180 calon penumpang ini sudah masuk ke dalam pesawat pk.09:15, tapi lebih dari 40 menit pesawat belum juga terbang. Malahan, tiba-tiba petugas kabin memberitahukan kalau ada kerusakan mesin sebelah kiri dan penumpang diminta turun kembali ke ruang tunggu.

Setelah 45 menit menunggu, petugas mengabarkan bahwa pesawat yang akan ditumpangi baru bisa berangkat pk.16:00. Secara spontan penumpang mulai gaduh, satu persatu mendatangi petugas Mandala yang ada di sekitarnya, tudingan, cacian dan amarah penumpang menyatu.

Akhirnya penumpang yang sudah check in langsung menyerbu ke kantor Mandala di Terminal 1 C untuk menuntut pertanggungjawaban pihak Mandala terhadap tertundanya pemberangkatan dan mendapat jawaban mereka akan diterbangkan pk. 14:00.

Sampai pk. 14:00 pesawat masih belum selesai diperbaiki dan mendapat kabar delay hingga pk.22:00. Mendengar berita tersebut ratusan penumpang tidak terkontrol lagi. Mereka langsung menggerak-gebrak meja kantor Mandala serta memukul-mukul kaca dan nyaris terjadi bentrokan.

ADA GANGGUAN TEKNIS
Mengetahui situasi panas, sekitar 10 petugas dari Polres Bandara dibantu security Angkasa Pura II berusaha menenangkan calon penumpang dan menjaga kantor Mandala. Bagi calon penumpang yang tidak sabar langsung me-refund atau mengembalikan tiket dan mencari pesawat lainnya. Calo tiket pun menawarkan harga lebih tinggi 30 persen.

“Terpaksa saya beli soalnya nguber waktu, ada janji dengan teman bisnis saya,” kata Hendra.

Humas atau Head of Corporate Communication Mandala Airlines, Trisia Megawati mengatakan pesawatnya mengalami gangguan teknis.

“Sesuai prosedur jika sedikit saja pesawat ada gangguan kami tidak akan menerbangkan sebelum teknisi kami memperbaikinya. Jika dipaksakan khawatir terjadi sesuatu dan semua pihak akan menanggung kerugian dan kami memilih delay tanpa ganti rugi karena delay ini untuk kepentingan kita semua. Delay ini adalah bentuk kebaikan bagi kita semua demi keselamatan”

Trisia mengatakan sebagai bentuk permintaan maaf, Mandala telah memberikan makanan dan minuman kepada calon penumpang. Hingga pk.16:00 kemarin pesawat belum terbang.

Transportasi Integral Untuk Jakarta

DKI Jakarta harus segera mulai mengintegrasikan semua moda angkutan umum untuk merealisasikan pola transportasi makro atau PTM. Setelah jalur bus transjakarta dibangun dan dioperasikan, pola angkutan umum yang ada belum ditata ulang sehingga memicu kemacetan arus lalu lintas.

Ketua Dewan Transportasi Kota DKI Jakarta Edie Toet Hendratno, hari Kamis (31/7) mengatakan, saat ini semua moda angkutan umum, mulai dari ojek, bajaj, bus kecil seperti mikrolet, bus sedang, bus besar, sampai bus transjakarta, dapat beroperasi di jalan yang sama. Belum ada pengaturan jelas sehingga semua moda angkutan memenuhi jalan.

Di sisi lain, perilaku pengendara angkutan umum yang tidak tertib sering memicu kemacetan di berbagai tingkat jalan, mulai jalan kolektor sampai jalan protokol. Akumulasi kemacetan di sejumlah lokasi memperparah kemacetan di Jakarta yang terjadi karena ketidakseimbangan antara daya tampung jalan dan jumlah kendaraan.

”Perlu dibuat ketentuan mengenai batas layanan setiap moda angkutan umum dan diwujudkan dengan perubahan trayek. Setiap moda transportasi berfungsi sebagai pengumpan bagi moda yang lain. Jika dilakukan, lalu lintas Jakarta tidak akan seruwet ini,” kata Edie.

Pakar transportasi dari Universitas Trisakti, Fransiskus Trisbiantara, mengatakan bahwa pelayanan angkutan umum di jalan-jalan protokol harus diberikan kepada bus besar dan bus transjakarta. Bus sedang, bus kecil, dan bajaj seharusnya tidak boleh turut mengisi jalur itu.

Jalan-jalan kolektor sebaiknya dilayani bus sedang. Para pemilik bus kecil perlu bergabung untuk menyediakan bus sedang. Pola ini dapat mengurangi jumlah bus kecil yang mencapai 14.080 dan selalu membuat macet arus lalu lintas di perempatan.

Bus kecil, bajaj, dan ojek, kata Trisbiantara, sebaiknya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan angkutan di tingkat lingkungan. Dengan demikian, setiap kawasan di Jakarta terlayani angkutan umum, tetapi jalurnya tidak tumpang tindih.

”Pengaturan semua moda yang ada saat ini penting sebelum Jakarta mengoperasikan MRT dan monorel. Pada gilirannya, bus transjakarta akan menjadi pengumpan bagi kedua moda transportasi massal itu,” kata Trisbiantara.

Edie mengakui adanya masalah sosial yang mungkin muncul dengan penataan semacam itu. Masalah yang paling besar adalah peningkatan jumlah penganggur akibat pengurangan sebagian moda angkutan umum.

”Bajaj dan bemo, dengan berbagai alasan termasuk tingginya tingkat polusi yang dihasilkan, pada akhirnya harus dihapus. Namun, pemilik atau para sopirnya bisa dialihkan sebagai pengemudi moda transportasi lain atau bisa juga pindah ke jenis usaha lain, dengan catatan harus dibimbing oleh pemda,” kata Edie.

Selain pengaturan moda transportasi di dalam Ibu kota, Dewan Transportasi Kota Jakarta juga menyoroti perlunya dibentuk sistem transportasi terintegrasi antara Jakarta dan kota-kota penyangga, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta M Tauchid mengatakan, pihaknya belum memiliki konsep untuk mengatur ulang pola angkutan umum yang sudah ada. Pengurangan jumlah bus kecil yang lebih banyak daripada jumlah penumpang, dalam rangka mengurangi kemacetan, juga belum mungkin dilakukan. ”Dishub perlu melakukan kajian mendalam dan detail sebelum mengubah pola angkutan umum yang ada,” kata Tauchid.

DPRD Jakarta Memaksa Agar Pemerintah Kota Jakarta Segera Mengoperasikan Bus TransJakarta Koridor VIII-X

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Aliman A’at meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta konsisten untuk menyelesaikan target pengoperasian bus transjakarta koridor VIII-IX pada September 2008. Pemerintah diminta mendorong rekanan yang menang tender pengadaan bus dan rekanan yang membangun infrastruktur pendukung agar siap dalam dua bulan.

”Infrastruktur pendukung bus transjakarta di ketiga koridor itu sudah siap 87 persen. Penyelesaiannya harus terus diawasi agar selesai tepat waktu. Pengadaan bus juga harus didorong agar siap pada September,” kata Aliman, Jumat (25/7) di Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto menyatakan adanya kemungkinan penundaan pengoperasian bus transjakarta koridor VIII-X. Penundaan itu disebabkan belum tersedianya bus dan belum siapnya infrastruktur pendukung.

Menurut Aliman, penundaan dari target pertama Januari 2008 dan target kedua Juni 2008 tidak boleh terulang. Pengoperasian bus transjakarta di ketiga koridor itu sudah ditunggu masyarakat karena badan jalannya sudah selesai dibangun sejak tujuh bulan lalu.

Di sisi lain, anggaran untuk pengoperasian bus transjakarta sudah dialokasikan sehingga hasilnya harus segera dinikmati masyarakat. Namun, Aliman setuju dengan kebijakan Prijanto untuk tidak mengizinkan pengalihan 87 bus, yang semula diperuntukan bagi koridor IV-VII, ke koridor VIII-X.

”Semua pengadaan bus sudah ada alokasi koridornya dan tidak dapat diubah sembarangan. Koridor IV-VII perlu mendapat tambahan jumlah bus karena animo masyarakat untuk menggunakan bus transjakarta meningkat sangat pesat,” kata Aliman.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kata Aliman, juga diminta memantau perkembangan pengadaan dan perakitan bus. Jika sampai akhir September jumlah bus yang tersedia tidak memadai, DPRD akan meminta pertanggungjawaban dari pemerintah dan rekanannya.

Berdasarkan data dari Badan Layanan Umum Transjakarta, untuk melayani koridor VIII-X, setidaknya dibutuhkan sebanyak 206 bus.

Ketua Dewan Transportasi Kota DKI Jakarta Edie Toet Hendratno mengingatkan, pengoperasian koridor VIII-X harus diikuti dengan ketersediaan bus yang memadai frekuensi kedatangan bus menjadi tinggi dan tidak terjadi penumpukan penumpang di dalam bus atau halte. Jika jumlah bus belum memadai, sebaiknya pengoperasian ketiga koridor itu jangan dipaksakan supaya kenyamanan masyarakat tidak terganggu.