Category Archives: Taat Hukum

Megawati Soekarnoputri Gugat Yusman Effendi Karena Rebutan Sebidang Tanah Di Mega Mendung


Pengadilan Negeri Cibinong (PN Cibinong) telah menetapkan tanggal sidang perdana kasus gugatan tanah oleh para ahli waris mantan Presiden Soekarno kepada warga. Salah satu tergugat, Yusman Effendi, mengaku siap menghadapi gugatan tersebut. “Kita hadapi sajalah di pengadilan. Kita juga punya bukti-bukti kuat,” ujar Yusman saat dihubungi, Rabu (3/9/2014).

Yusman juga sudah menunjuk pengacara untuk mendampinginya di persidangan. Yusman berharap gugatan para ahli waris Soekarno akan kandas di pengadilan. “Saya juga sudah ada pengacara untuk hadapi gugatan ini. Saya tidak gentar,” ujarnya. Yusman Effendi sebagai pihak tergugat oleh ahli waris Mantan Presiden Soekarno dalam kasus sengketa tanah di Mega Mendung, Puncak, Jabar mengaku bingung. Yusman bingung lantaran tanah yang dipermasalahkan itu sudah dimiliki sejak lama.

“Ini beli nya kan dari tahun 1998, kenapa baru dipermasalahkan sekarang? Tapi kita hadapi saja ya,” ucapnya. Ahli waris Soekarno yang terdiri M Guntur Soekarnoputra, Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri, Dyah Permana Rachmawati Soekarnoputri, Dyah Mutiara Sukmawati Soekarnoputri dan M Guruh Soekarnoputra menggugat para warga yaitu Djaih, Yusman Effendi, Sutikno dan Miranti Tresnaning Timur.

Djaih merupakan orang yang diserahi Soekarno untuk merawat tanah tersebut sejak tahun 60-an. Sedangkan Yusman merupakan pembeli sebagian lahan itu. Adapun Sutikno adalah mantan kepala desa setempat dan Miranti Tresnaning Timur notaris dalam jual beli tanah itu. Keluarga Soekarno menggugat Djaih cs untuk mengosongkan tanah tersebut dalam keadaan baik dan meminta PN Cibinong menghukum para tergugat dan turut tergugat bersama-sama membayar kerugian materil Rp 280 juta dan immateril Rp 10 miliar.

Pengadilan Negeri (PN) Cibinong memastikan sidang perdana penyerobotan tanah Soekarno di Puncak, Bogor akan digelar akhir bulan ini. Megawati dan saudara-saudaranya menggugat Djaih dkk karena dinilai menyerobot tanah warisan Presiden RI pertama itu. “Sidang pertama pada 25 September 2014,” kata Humas PN Cibinong, Dr Ronald Lumbuun, Rabu (3/8/2014).

Mereka yang menggugat adalah seluruh anak-anak Soekarno yaitu M Guntur Soekarnoputra, Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri, Dyah Permana Rachmawati Soekarnoputri, Dyah Mutiara Sukmawati Soekarnoputri dan M Guruh Soekarnoputra. Mereka menggugat Djaih, Yusman Effendi, Sutikno dan Miranti Tresnaning Timur. Djaih merupakan orang yang diserahi Soekarno untuk merawat tanah tersebut sejak tahun 60-an. Sedangkan Yusman merupakan pembeli sebagian lahan itu. Adapun Sutikno adalah mantan kepala desa setempat dan Miranti Tresnaning Timur notaris dalam jual beli tanah itu.

Keluarga Soekarno menggugat Djaih cs untuk mengosongkan tanah tersebut dalam keadaan baik dan meminta PN Cibinong menghukum para tergugat dan turut tergugat bersama-sama membayar kerugian materil Rp 280 juta dan immateril Rp 10 miliar. PN Cibinong telah menunjuk 3 hakim untuk mengadili perkara itu. Yaitu hakim Iko Sujatmiko selaku ketua dan Sofie Amri dan Eko Julianto selaku anggota.

Megawati Soekarnoputri dan saudara-saudaranya menggugat warga Puncak, Bogor, atas beralihnya lahan peninggalan Soekarno. Menanggapi gugatan itu, warga mengaku siap menghadapi mantan Presiden RI itu di pengadilan. Lahan yang dimaksud yaitu tanah di Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Awalnya tanah itu diserahkan Soekarno kepada Djiah untuk diurus. Namun dalam perjalanannya, tanah tersebut beralih status kepemilikannya. Salah satu orang yang membelinya adalah pengusaha apotek yang berdomisili di Jakarta, Yusman Effendi.

“Saya punya akta dan kekuatan, Akan saya hadapi di pengadilan nanti,” kata Yusman. Saat ditemui di rumahnya di Tebet, Jakarta Selatan, Yusman mengaku tidak akan menggugat balik. Dia menolak dituding membeli tanah Soekarno secara tidak sah. Ia mengaku hanya membeli lahan seluas 1.000 meter persegi dengan harga Rp 60 juta per meter perseginya. Yusman merasa membeli secara sah dengan bukti Surat Girik Nomor 250 atas nama Djiah.

Pembelian itu terjadi pada 1998 silam. Pria berusia 73 tahun itu mengaku membeli tanah tersebut untuk membantu Djiah, yang ketika itu berniat untuk menunaikan ibadah haji. Surat girik itu diambil Djiah di kantor Desa Cilember. Atas perubahan status kepemilikan tanah itu, seluruh anak-anak Soekarno pun menggugat ke Pengadilan Negeri (PN) Cibinong. Mereka yaitu M Guntur Soekarnoputra, Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri, Dyah Permana Rachmawati Soekarnoputri, Dyah Mutiara Sukmawati Soekarnoputri dan M Guruh Soekarnoputra. Mereka menggugat Djaih, Yusman Effendi, Sutikno dan Miranti Tresnaning Timur.

Selain tanah di Desa Cilember, Soekarno memiliki lahan lain seluas 17 ribu meter persegi dengan SHM terpisah, yang berlokasi di Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung. Kedua bidang lahan dengan luas total sekitar 30 ribu meter persegi atau 3 hektare itu tersambung, dengan posisi memanjang, dari Desa Cilember hingga Desa Megamendung, yang terpisah kecamatan.

Seluruh putra-putri presiden pertama RI, Soekarno menggugat warga Bogor terkait penyerobotan tanah di Cilember. Atas hal itu, pihak yang digugat menyayangkan hal tersebut. “Terkait apakah benar mereka (tergugat) memalsukan (surat) atau bagaimana, tunggu embuktian di persidangan,” tutur juru bicara Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, Didit Pambudi.
Mereka yang menggugat adalah seluruh anak-anak Soekarno yaitu M Guntur Soekarnoputra, Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri, Dyah Permana Rachmawati Soekarnoputri, Dyah Mutiara Sukmawati Soekarnoputri dan M Guruh Soekarnoputra. Mereka menggugat Djaih, Yusman Effendi, Sutikno dan Miranti Tresnaning Timur.

Djaih merupakan orang yang diserahi Soekarno untuk merawat tanah tersebut sedangkan Yusman merupakan pembeli sebagian lahan itu. Adapun Sutikno adalah mantan kepala desa setempat dan Miranti Tresnaning Timur notaris dalam jual beli tanah itu. Keluarga Soekarno menggugat Djaih cs untuk mengosongkan tanah tersebut dalam keadaan baik dan meminta PN Cibinong menghukum para tergugat dan turut tergugat bersama-sama membayar kerugian materil Rp 280 juta dan immateril Rp 10 miliar.

Atas gugatan itu, anak angkat Djaih, Muhammad Rully alias Oman (55) mengklaim justru dirinyalah yang melaporkan adanya penjualan tanah tersebut kepada keluarga Bung Karno. Karena itu, ia menyayangkan gugatan kepada mendiang ayahnya. Oman, yang kini tinggal di rumah Djaih di atas lahan milik Soekarno, berharap keluarga proklamator tersebut mempertimbangkan jasa-jasa ayahnya yang telah menjaga lahan itu mati-matian saat akan direbut tentara di masa lalu. Ia juga mengklaim Djaih pulalah yang membayar pajak lahan Bung Karno selama puluhan tahun meski tak pernah menerima bayaran.

“Kalau memang Bapak (Djaih) menjual dan terima uangnya, rumahnya enggak begini. Saya yang ditugasi Pak Guntur (merawat lahan) juga enggak susah kayak sekarang,” ujar Oman, dengan nada memelas. “Itu saya punya tanah sejak tahun 1998 dan saya buktikan ini tidak ada kaitannya dengan Soekarno,” tegas Yusman. Yusman mengatakan, tanah itu ketika dibeli masih berbentuk sawah dan rawa. Dia pun mempercantik tanah itu hingga bentuknya menjadi bagus. Dia juga membatasi tanah itu dengan pagar supaya tidak diserobot orang lain. “Ini giliran tanah saya sudah bagus sudah bikin cut and fill malah digugat. Enak saja,” tuturnya.

Yusman digugat seluruh ahli waris Soekarno yang terdiri M Guntur Soekarnoputra, Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri, Dyah Permana Rachmawati Soekarnoputri, Dyah Mutiara Sukmawati Soekarnoputri dan M Guruh Soekarnoputra. Yusman menjadi tergugat bersama Djaih, Sutikno dan Miranti Tresnaning Timur.

Djaih merupakan orang yang diserahi Soekarno untuk merawat tanah tersebut sejak tahun 60-an. Sedangkan Yusman merupakan pembeli sebagian lahan itu. Adapun Sutikno adalah mantan kepala desa setempat dan Miranti Tresnaning Timur notaris dalam jual beli tanah itu.

Ratu Hemas Akan Mediasi Kasus Florence Di Keraton Yogyakarta


Pihak Keraton Yogyakarta akan memfasilitasi pertemuan antara pihak UGM dengan seluruh perwakilan lembaga dan organisasi yang mengadukan Florence Sihombing ke Kepolisian Daerah DIY. Dekan Fakultas Hukum UGM Paripurna Sugarda mengatakan pertemuan tersebut akan digelar di Keraton Yogyakarta pada Kamis, 4 September 2014 mendatang. “Akan difasilitasi oleh Ratu Hemas (Istri Gubernur DIY, Sultan Hamengkubuwono X),” kata Paripurna kepada wartawan di kampus FH UGM, Selasa sore, 2 September 2014.

Menurut Paripurna, pertemuan itu akan membahas penyelesaian kasus Florence. Forum tersebut diharapkan bisa mempertemukan pihak UGM dengan perwakilan semua lembaga pelapor mahasiswi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum UGM itu. “Kami gembira dengan rencana ini,” katanya. Pihak UGM berharap dalam pertemuan tersebut akan ada titik temu kesepakatan mengenai penuntasan kasus Florence dalam waktu dekat, terutama agar ada penghentian perkara pidana di Polda DIY yang menjerat Florence. “Semoga dengan pertemuan itu bisa ada kesepahaman,” kata Paripurna.

Informasi yang diterima Paripurna, pertemuan itu hanya melibatkan Keraton Yogyakarta, UGM dan perwakilan lembaga dan ormas yang melaporkan Florence ke Polda DIY. Ia tidak mengetahui status pertemuan tersebut, apakah terbuka atau tertutup bagi pers. “Florence tidak dihadirkan di forum ini. Hanya pihak UGM yang datang,” kata dia.

Seusai menghadiri sidang Komite Etik Fakultas Hukum UGM pada Selasa, 2 September 2014, Florence menyampaikan penyesalannya atas ucapan dia di media sosial yang menyinggung sebagian kelompok masyarakat di Yogyakarta. Sembari berlinang air mata, Florence berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. “Saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Yogyakarta, Sultan, Kapolda DIY, UGM dan lembaga atau ormas yang mewakili masyarakat Yogyakarta,” kata Florence.

Mahasiswi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Florence Sihombing, menyesal telah mengucapkan kata-kata tidak pantas mengenai Kota Yogyakarta di akun Path miliknya. Dia menyatakan penyesalannya dengan berlinang air mata di depan media seusai menghadiri sidang Komisi Etik Fakultas Hukum UGM.

“Saya sangat menyesal atas perbuatan saya yang menyakiti hati banyak orang,” kata Florence di depan media pada Selasa, 2 September 2014. Florence juga menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh masyarakat Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X, Kepala Kepolisian Daerah DIY, ormas atau lembaga yang memprotesnya, dan pihak kampus UGM. Dia berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. “Saya mohon maaf dengan tulus ikhlas dan penyesalan yang mendalam,” ujarnya.

Dia juga berharap pemidanaan perbuatannya bisa dibatalkan. Florence mengatakan ancaman pidana yang dikenakan atas pebuatannya, sesuai Pasal 27 dan 28 UU ITE, bisa berakibat buruk terhadap masa depannya. “Saya akan terima sanksi etik apa pun dari UGM,” katanya. Adapun Dekan Fakultas Hukum UGM Paripurna Sugarda, yang menemani Florence saat berbicara kepada pers, menyatakan Florence sudah menyesali perbuatan dan ucapannya. Dia berharap permintaan maaf Florence bisa diterima oleh seluruh masyarakat Yogyakarta. “Sebagai Dekan Fakultas Hukum UGM, saya juga minta maaf,” kata Paripurna.

Paripurna menilai masyarakat Yogyakarta pasti bisa memaafkan kesalahan Florence. Karena itu, ancaman pidana sebaiknya tidak dikenakan terhadap dia. “Kami ingin kasus ini segera selesai dan semua pihak sepakat menariknya dari ranah pidana,” ujarnya. Dekan Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Paripurna Sugarda, mengatakan tim advokasi hukum UGM akan mengawal proses kasus pidana yang menjerat Florence Sihombing di Kepolisian Daerah DIY sampai selesai. Mahasiswi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, itu didampingi kuasa hukum dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum UGM.

“Ini tanggung jawab kami sebagai kampus tempat Florence belajar,” kata Paripurna kepada wartawan pada Selasa sore, 2 September 2014. Namun, Paripurna enggan berkomentar banyak mengenai ancaman pidana enam tahun penjara di Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang menjerat Florence. Dia mengakui undang-undang ini mengundang kontroversi karena berpotensi mengancam kebebasan berekspresi. “Tapi, itu wilayah hukum (polisi). Kami hanya berharap semua pihak sepakat kasus ini ditarik dari wilayah pidana,” kata dia.

Florence dilaporkan oleh LSM Jatisura dan sejumlah organisasi masyarakat ke Kepolisian Daerah DIY karena mengunggah pernyataan kasar mengenai Kota Yogyakarta di akun Path miliknya pekan kemarin. Polisi kemudian menahannya, tapi menangguhkan penahanan itu pada Senin kemarin setelah ada jaminan dari Fakultas Hukum UGM. Belakangan, pihak Kepolisian Daerah DIY menyatakan kepada media bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Florence bukan termasuk dalam delik aduan. Polda DIY menganggapnya delik absolut atau tetap berlaku meskipun pengaduan dicabut oleh pelapor.

Pakar hukum pidana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII), Muhammad Kholiq, menilai pengenaan delik absolut pada Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang menjerat Florence bisa mengesankan polisi bertindak diskriminatif. Pasalnya, Kepolisian tidak melakukan tindakan yang sama terhadap banyak kasus pernyataan sejenis di media sosial. “Kalau melihat asas persamaan di depan hukum, kesannya polisi diskriminatif,” kata Kholiq.

Mulai 1 September 2014, Mobil Yang Parkir Sembarangan Di Denda Rp. 500.000


Anda yang terjaring operasi parkir liar mulai hari ini, Senin, 1 September 2014, dapat “menebus” kendaraan dengan cara menyetorkan uang denda Rp 500 ribu ke Bank DKI. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan cara pembayaran melalui bank itu berlaku hari ini.

“Petugas kami akan memberikan virtual account. Pelanggar wajib mentransfer denda ke situ,” ujar Akbar di Balai Kota. Jika tidak menyetorkan uang denda ke bank, kata Akbar, kendaraan tetap ditahan. “Pelanggar bisa mengambil kendaraannya dengan menunjukkan bukti transfer.” Akbar menjelaskan denda sebesar Rp 500 ribu itu sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. “Kami menerapkan denda maksimal bagi pengendara yang parkir sembarangan,” katanya.

Akbar menyebutkan ada beberapa lokasi yang menjadi fokus penertiban parkir liar. Di antaranya, kawasan Tanah Abang, Kalibata City, Jatinegara, Marunda, dan Kota. “Di sana sangat rawan pelanggaran parkir,” ujarnya. Jika kawasan tersebut sudah tertib dari parkir liar, Akbar akan menertibkan kawasan lainnya. Salah satunya Jalan Pramuka.

Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menilai kebijakan denda Rp 1 juta untuk kendaraan yang parkir di rambu larangan adalah kebijakan yang bagus. Namun, menurut dia, lebih baik Dinas Perhubungan DKI Jakarta fokus pada operasi cabut pentil yang sudah berjalan. “Tidak perlu yang heroik seperti denda Rp 1 juta. Fokus saja dahulu ke operasi cabut pentil. Itu sudah bagus kalau konsisten,” ujar Tigor saat dihubungi Minggu, 3 Agustus 2014. Denda yang mahal itu justru akan mempersulit masyarakat yang ingin parkir sembarangan.

Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan denda terhadap kendaraan yang parkir di rambu larangan parkir. Dendanya sebesar Rp 1 juta yang terdiri atas Rp 500 ribu biaya retribusi dan Rp 500 ribu biaya tilang. Jika denda tidak dibayar, maka kendaraan tak bisa ditebus.

Tigor mengatakan operasi cabut pentil juga bisa memberikan efek jera jika konsisten. Menurut dia, jalan terlihat rapi dan teratur saat operasi cabut pentil pertama kali berlangsung. Operasi cabut pentil pun sudah memiiki dasar hukum, yakni Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Sementara itu, untuk denda Rp 1 juta, belum diketahui dasar hukumnya.

Tigor mengatakan penerapan denda justru rawan manipulasi berupa kegiatan tawar-menawar antara pelanggar dengan anggota Dishub agar bebas dari denda. Tigor beranggapan yang lebih dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat ini adalah manajemen kontrol dibanding kebijakan-kebijakan baru.

Daftar Ruas Jalan yang Ditutup Karena Putusan Sengketa Pilpres di MK


Terkait sidang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Pemilu Presiden 2014, Polda Metro Jaya menutup akses jalan di depan MK dan Istana Negara. Penutupan telah dimulai pada Kamis (21/8/2014) pukul 00.00 WIB.

Berikut ini ruas jalan yang ditutup bersama dengan pengalihan rute yang diakibatkannya:

1. Jalan Medan Merdeka Utara
Penutupan ke arah ruas jalan ini dari arah Tugu Tani dilakukan di samping Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Pengendara dari arah Tugu Tani yang hendak menuju kawasan Harmoni, dapat mengalihkan rute perjalanan melintasi Jalan Perwira di selatan Masjid Istiqlal dan menuju Jalan Veteran.

2. Jalan Merdeka Barat dari arah Thamrin
Ruas jalan ini dari arah Jalan MH Thamrin ditutup tepat di perempatan Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Para pengguna lalu lintas dapat berbelok ke Jalan Medan Merdeka Selatan atau ke Jalan Budi Kemuliaan, untuk melanjutkan perjalanan ke arah Harmoni.

3. Jalan Medan Merdeka Barat dari arah Harmoni
Adapun dari arah Harmoni, lalu lintas menuju ruas ini ditutup di perempatan antara Jalan Veteran, Jalan Majapahit, Jalan Suryopranoto, dan Jalan Gajahmada/Jalan Hayam Wuruk. Pengguna jalan menuju Jalan MH Thamrin dapat memutar melalui Jalan Veteran, Lapangan Banteng, Tugu Tani, dan Jalan Medan Merdeka Selatan.

Penutupan kedua ruas jalan di sisi barat dan utara Monumen Nasional ini merupakan upaya pengamanan sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pemilu Presiden 2014. “Pengalihan arus ini untuk mengamankan sekitar istana dan MK sehingga steril,” ujar Aiptu Suwarto, salah satu polisi yang bertugas mengalihkan arus lalu lintas di dekat Stasiun Gambir.

Menjelang pengumuman sidang gugatan hasil Pilpres 2014 di Gedung MK, banyak perwakilan simpatisan yang mendaftarkan diri untuk melakukan unjuk rasa. “Setiap hari ada pemberitahuan (melakukan unjuk rasa). Ada yang sejumlah 350, ada yang 300, ada yang 1.000,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno, Rabu (20/8/2014).

Meski begitu, kata Dwi, pelaksanaannya sering kali tidak demikian. Para simpatisan yang hadir berjumlah lebih sedikit. “Tapi, kenyataannya tidak seperti itu karena susah mengumpulkan banyak orang,” imbuhnya. Dia mengatakan, untuk menjaga kondisi sekitar Gedung MK dan wilayah Jakarta saat pengumuman nanti, akan diturunkan sekitar 28.000 personel, termasuk TNI, dan ada bawah komando operasional (BKO) dari kepolisian daerah lain, dengan jumlah masing-masing sejumlah 21 satuan setingkat kompi (SSK).

“BKO kita tempatkan pada sentra-sentra ekonomi, kemudian obyek vital lain seperti kantor instansi, bandara, Istana, Gedung DPR, dan lainnya,” ujarnya. Sementara itu, untuk pengamanan di sekitar Gedung MK, diturunkan sebanyak 3.500 personel. Mereka terbagi dalam empat lapis pengamanan.

BNP2TKI Disebut Terlibat Pemerasan di Bandara … Bagai Pagar Makan Tanaman


Mukmainah, tenaga kerja Indonesia asal Tegal, mengaku, saat pulang dari bekerja di Taiwan pada 2013, dia diperas saat berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dia mengatakan pemerasan tersebut melibatkan petugas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja serta polisi.

“Di situ ada pekerja BNP2TKI dan ada yang pakai seragam polisi juga,” ujar Mukmainah saat akan mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2014. Saat di depan petugas tersebut, kata dia, rombongan TKI diberitahu akan diantar sampai rumah masing-masing. “Biayanya Rp 500 ribu.” Mukmainah menerima begitu saja tawaran tersebut karena takut menolak. “Kita, sih, waktu itu baru, ya, jadi bagaimana, percaya saja kita ada kejadian kayak gitu. Terus ada polisi, kita agak gimana,” ujarnya.

Saat itu, Mukmainah mengaku minta turun di rumah saudaranya daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Namun dia tak diizinkan. Semua TKI diantar ke alamat yang tertera pada paspor masing-masing dengan biaya Rp 500 ribu itu. Sampai di rumah, dia mengaku kembali dimintai tip untuk sopir yang mengantarnya.

“Mau turun itu disuruh bayar ke pak sopir. Kami kasih Rp 100 ribu, mereka tidak terima, mereka mintanya lebih,” ujarnya.

Kebetulan, Mukmainah saat itu tidak membawa duit dolar. Karena itu, dia beruntung tak dipaksa menukarkan duit asing itu dengan rupiah di tempat penukaran yang telah ditunjuk dengan kurs yang jauh lebih rendah. “Teman sebelah saya yang dari Purwodadi itu dipaksa, sampai disuruh telanjang segala, sampai nangis. Disuruh menukarkan dolarnya. Alhamdulillah, kita tidak. Alasannya, sih, kita tetap berkeras tidak bawa dolar,” kata Mukmainah.

Siang ini, Mukmainah bersama lima TKI korban pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta dan perwakilan Migrant Care mengadu ke KPK. Aduan ini merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak KPK bersama Bareskrim Polri, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, serta Angkasa Pura di Terminal 2D Soekarno-Hatta pada 26 Juli lalu.

3 Anggota TNI Langsung Datangi Ahok Ketika Disindir jadi Becking Di Monas


Setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menumpahkan kekesalannya pada oknum TNI yang diduga “melindungi” pedagang kaki lima (PKL) di Monas, pada Senin (4/8/2014) sore tadi, tiga anggota TNI mendatanginya di Balaikota Jakarta. Sekitar pukul 16.00, ketiga anggota TNI dengan berseragam lengkap itu terlihat langsung masuk ke ruang kerja Basuki. Sebelum masuk, salah satu dari mereka sempat mengatakan, mereka sudah memiliki janji bertemu dengan pria yang akrab disapa Ahok itu.

Namun, ternyata mereka tak kunjung bertemu dengan sang tuan rumah. Pasalnya Basuki telah memiliki agenda lain di ruang rapat besar, yakni menerima 28 mahasiswa dan dua dosen perencanaan kota dari Universitas Delft Belanda. Setelah satu jam menunggu dan tidak dapat bertemu Basuki, ketiganya pun memilih untuk keluar dari ruang kerja Wagub. Begitu keluar, beberapa wartawan pun mencoba mengonfirmasi perihal tujuan mereka menyambangi Basuki. Namun, tak ada satu pun dari tiga anggota TNI itu yang bersedia menjawab pertanyaan wartawan.

“Tidak mau wawancara,” kata salah seorang anggota seraya mengayunkan tangannya ke arah wartawan, mengelak menjawab. Mereka bertiga pun terus berlalu meninggalkan wartawan dan langsung masuk ke dalam elevator. Sementara salah seorang staf pengamanan dalam (pamdal) Balaikota Jakarta mengatakan kedatangan tiga anggota TNI itu tidak ada di dalam jadwal Wakil Gubernur.

“Enggak ada janji sebelumnya. Tadi dengar di radio (HT), katanya mau bahas soal Tanah Abang atau Monas gitu, kan penertibannya bareng TNI dan Garnisun juga,” kata staf pamdal. Sekedar informasi, sebelumnya, Basuki begitu geram mendengar ada personel Satpol PP yang diamankan oleh Polsek Gambir, karena menertibkan warga yang diduga PKL. Warga itu ternyata anggota TNI yang sedang berlibur bersama keluarganya di Monas.

Basuki mengaku heran, mengapa tidak ada pihak yang peduli terhadap personel Satpol PP yang celaka saat menertibkan PKL maupun bangunan kumuh. “Satpol PP setiap kali melakukan tindakan di Monas, pasti dipanggil polisi di-BAP sebagai tindak pengeroyokan. Ini kan konyol Terus kalau orang kita (Satpol PP) ada yang kepalanya bocor, apa ada yang BAP?” kata Basuki.

Basuki pun mengaku siap melakukan aksi baku tembak dengan para oknum yang membekingi PKL dan parkir liar yang berada di Monas. Pasalnya, kondisi Monas saat ini sudah semakin semrawut. Para PKL dengan mudah membobol pagar dan berdagang di dalam Monas. Sementara, preman yang semakin membeludak “memeras” pengunjung Monas yang memarkirkan kendaraannya di kawasan seluas 82 hektar itu.

Menurut dia, Pemprov DKI memiliki hak untuk menertibkan semua permasalahan itu. Sesuai dengan peraturan daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Basuki pun telah bersedia memberi persenjataan lengkap pada personel Satpol PP. Mulai dari rompi anti peluru, pistol, alat kejut listrik, pisau, dan lainnya.

Denda Parkir Di Jakarta Akan Dinaikan Jadi 1 Juta Oleh Ahok


Pemerintah provinsi DKI Jakarta akan menerapkan denda retribusi mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta terhadap kendaraan yang parkir di rambu larangan parkir. “Dalam waktu dekat, kami akan menerapkan sistem bagi para kendaraan pelanggar rambu larangan parkir,” kata Syafrin Liputo, Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Jakarta, kepada Tempo, Ahad 3 Agustus 2014.

Syafrin mengatakan dinas sedang menyiapkan sistem denda bersama dengan Bank DKI. Bagi pelanggar rambu, kendaraan akan diderek dan pengendaranya akan dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 500 ribu per hari. Selain biaya retribusi, pengendara juga akan dikenakan tilang dengan biaya maksimal Rp 500 ribu. “Kalau melanggar, dalam sehari pengendara bisa membayar Rp 1 juta,” ujarnya.

Untuk menebus kendaraan yang diderek, Syafrin menjelaskan, pengendara mesti membayar biaya retribusi dan biaya tilang. Setelah itu, dinas akan memberikan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD). Bukti pembayaran dan SKRD pun akan segera dicek dengan sistem online. Setelah terbaca, kendaraan pun bisa langsung dibawa pulang pengendaranya.

Syafrin melanjutkan, infrastruktur seperti mobil derek atau rambu larangan parkir dan SDM telah disiapkan. Sebanyak 41 mobil derek dapat langsung beroperasi untuk terlaksananya sistem ini. Namun pihaknya masih menggodok sistem penerapan retribusi bersama Bank DKI. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kerepotan menertibkan parkir liar yang menjalar di beberapa titik di wilayah Jakarta, khususnya di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan maraknya parkir liar ini disebabkan oleh penegakan hukum yang lemah.

“Solusinya, ya harus diadakan operasi terus menerus,” kata Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota, Kamis, 20 Februari 2014. “Masalahnya, orang enggak ada yang kapok. Semua kasus sama kalau tidak ada hukum yang tegas.” Ahok mencontohkan, di pelosok negeri lain, pelanggar aturan parkir langsung diberi slip tilang untuk membayar denda ke bank. Jika pelanggar itu tidak terima, satu-satunya penyelesaian adalah melalui pengadilan. Berbeda dengan di Indonesia, yang semua pelanggar lalu lintasnya hanya diserahkan ke pengadilan.

“Sehingga denda yang seharusnya membayar Rp 500 ribu jadi hanya 20 ribu karena adanya putusan hakim,” ujar Ahok. (Putusan mengenai besarnya hukuman pada sistem demokrasi terletak pada lembaga yudikatif dan bukan pada eksekutif – red)

Adapun Ahok juga mengatakan polisi seharusnya langsung memberi slip biru kepada para pelanggar lalu lintas. “Karena bisa langsung membayar ke bank,” ujar Ahok. “Kalau slip merah itu kan hanya ke pengadilan.” Meskipun pada Undang-Undang warga boleh memilih anatar slip biru dan slip merah. Jadi bingung siapa yang suka melanggar hukum ???

Ahok juga menyayangkan otoritas Satpol PP yang sangat lemah. Menurut dia, dalam menertibkan parkir liar, kewenangan Satpol PP tidak bisa lebih dari sekadar menertibkan. “Untuk itu, harus ditindak tegas dan mau enggak mau adakan operasi terus,” kata Ahok.