Category Archives: Taat Hukum

Mulai 1 September 2014, Mobil Yang Parkir Sembarangan Di Denda Rp. 500.000


Anda yang terjaring operasi parkir liar mulai hari ini, Senin, 1 September 2014, dapat “menebus” kendaraan dengan cara menyetorkan uang denda Rp 500 ribu ke Bank DKI. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan cara pembayaran melalui bank itu berlaku hari ini.

“Petugas kami akan memberikan virtual account. Pelanggar wajib mentransfer denda ke situ,” ujar Akbar di Balai Kota. Jika tidak menyetorkan uang denda ke bank, kata Akbar, kendaraan tetap ditahan. “Pelanggar bisa mengambil kendaraannya dengan menunjukkan bukti transfer.” Akbar menjelaskan denda sebesar Rp 500 ribu itu sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. “Kami menerapkan denda maksimal bagi pengendara yang parkir sembarangan,” katanya.

Akbar menyebutkan ada beberapa lokasi yang menjadi fokus penertiban parkir liar. Di antaranya, kawasan Tanah Abang, Kalibata City, Jatinegara, Marunda, dan Kota. “Di sana sangat rawan pelanggaran parkir,” ujarnya. Jika kawasan tersebut sudah tertib dari parkir liar, Akbar akan menertibkan kawasan lainnya. Salah satunya Jalan Pramuka.

Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menilai kebijakan denda Rp 1 juta untuk kendaraan yang parkir di rambu larangan adalah kebijakan yang bagus. Namun, menurut dia, lebih baik Dinas Perhubungan DKI Jakarta fokus pada operasi cabut pentil yang sudah berjalan. “Tidak perlu yang heroik seperti denda Rp 1 juta. Fokus saja dahulu ke operasi cabut pentil. Itu sudah bagus kalau konsisten,” ujar Tigor saat dihubungi Minggu, 3 Agustus 2014. Denda yang mahal itu justru akan mempersulit masyarakat yang ingin parkir sembarangan.

Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan denda terhadap kendaraan yang parkir di rambu larangan parkir. Dendanya sebesar Rp 1 juta yang terdiri atas Rp 500 ribu biaya retribusi dan Rp 500 ribu biaya tilang. Jika denda tidak dibayar, maka kendaraan tak bisa ditebus.

Tigor mengatakan operasi cabut pentil juga bisa memberikan efek jera jika konsisten. Menurut dia, jalan terlihat rapi dan teratur saat operasi cabut pentil pertama kali berlangsung. Operasi cabut pentil pun sudah memiiki dasar hukum, yakni Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Sementara itu, untuk denda Rp 1 juta, belum diketahui dasar hukumnya.

Tigor mengatakan penerapan denda justru rawan manipulasi berupa kegiatan tawar-menawar antara pelanggar dengan anggota Dishub agar bebas dari denda. Tigor beranggapan yang lebih dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat ini adalah manajemen kontrol dibanding kebijakan-kebijakan baru.

Daftar Ruas Jalan yang Ditutup Karena Putusan Sengketa Pilpres di MK


Terkait sidang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Pemilu Presiden 2014, Polda Metro Jaya menutup akses jalan di depan MK dan Istana Negara. Penutupan telah dimulai pada Kamis (21/8/2014) pukul 00.00 WIB.

Berikut ini ruas jalan yang ditutup bersama dengan pengalihan rute yang diakibatkannya:

1. Jalan Medan Merdeka Utara
Penutupan ke arah ruas jalan ini dari arah Tugu Tani dilakukan di samping Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Pengendara dari arah Tugu Tani yang hendak menuju kawasan Harmoni, dapat mengalihkan rute perjalanan melintasi Jalan Perwira di selatan Masjid Istiqlal dan menuju Jalan Veteran.

2. Jalan Merdeka Barat dari arah Thamrin
Ruas jalan ini dari arah Jalan MH Thamrin ditutup tepat di perempatan Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Para pengguna lalu lintas dapat berbelok ke Jalan Medan Merdeka Selatan atau ke Jalan Budi Kemuliaan, untuk melanjutkan perjalanan ke arah Harmoni.

3. Jalan Medan Merdeka Barat dari arah Harmoni
Adapun dari arah Harmoni, lalu lintas menuju ruas ini ditutup di perempatan antara Jalan Veteran, Jalan Majapahit, Jalan Suryopranoto, dan Jalan Gajahmada/Jalan Hayam Wuruk. Pengguna jalan menuju Jalan MH Thamrin dapat memutar melalui Jalan Veteran, Lapangan Banteng, Tugu Tani, dan Jalan Medan Merdeka Selatan.

Penutupan kedua ruas jalan di sisi barat dan utara Monumen Nasional ini merupakan upaya pengamanan sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pemilu Presiden 2014. “Pengalihan arus ini untuk mengamankan sekitar istana dan MK sehingga steril,” ujar Aiptu Suwarto, salah satu polisi yang bertugas mengalihkan arus lalu lintas di dekat Stasiun Gambir.

Menjelang pengumuman sidang gugatan hasil Pilpres 2014 di Gedung MK, banyak perwakilan simpatisan yang mendaftarkan diri untuk melakukan unjuk rasa. “Setiap hari ada pemberitahuan (melakukan unjuk rasa). Ada yang sejumlah 350, ada yang 300, ada yang 1.000,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno, Rabu (20/8/2014).

Meski begitu, kata Dwi, pelaksanaannya sering kali tidak demikian. Para simpatisan yang hadir berjumlah lebih sedikit. “Tapi, kenyataannya tidak seperti itu karena susah mengumpulkan banyak orang,” imbuhnya. Dia mengatakan, untuk menjaga kondisi sekitar Gedung MK dan wilayah Jakarta saat pengumuman nanti, akan diturunkan sekitar 28.000 personel, termasuk TNI, dan ada bawah komando operasional (BKO) dari kepolisian daerah lain, dengan jumlah masing-masing sejumlah 21 satuan setingkat kompi (SSK).

“BKO kita tempatkan pada sentra-sentra ekonomi, kemudian obyek vital lain seperti kantor instansi, bandara, Istana, Gedung DPR, dan lainnya,” ujarnya. Sementara itu, untuk pengamanan di sekitar Gedung MK, diturunkan sebanyak 3.500 personel. Mereka terbagi dalam empat lapis pengamanan.

BNP2TKI Disebut Terlibat Pemerasan di Bandara … Bagai Pagar Makan Tanaman


Mukmainah, tenaga kerja Indonesia asal Tegal, mengaku, saat pulang dari bekerja di Taiwan pada 2013, dia diperas saat berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dia mengatakan pemerasan tersebut melibatkan petugas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja serta polisi.

“Di situ ada pekerja BNP2TKI dan ada yang pakai seragam polisi juga,” ujar Mukmainah saat akan mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2014. Saat di depan petugas tersebut, kata dia, rombongan TKI diberitahu akan diantar sampai rumah masing-masing. “Biayanya Rp 500 ribu.” Mukmainah menerima begitu saja tawaran tersebut karena takut menolak. “Kita, sih, waktu itu baru, ya, jadi bagaimana, percaya saja kita ada kejadian kayak gitu. Terus ada polisi, kita agak gimana,” ujarnya.

Saat itu, Mukmainah mengaku minta turun di rumah saudaranya daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Namun dia tak diizinkan. Semua TKI diantar ke alamat yang tertera pada paspor masing-masing dengan biaya Rp 500 ribu itu. Sampai di rumah, dia mengaku kembali dimintai tip untuk sopir yang mengantarnya.

“Mau turun itu disuruh bayar ke pak sopir. Kami kasih Rp 100 ribu, mereka tidak terima, mereka mintanya lebih,” ujarnya.

Kebetulan, Mukmainah saat itu tidak membawa duit dolar. Karena itu, dia beruntung tak dipaksa menukarkan duit asing itu dengan rupiah di tempat penukaran yang telah ditunjuk dengan kurs yang jauh lebih rendah. “Teman sebelah saya yang dari Purwodadi itu dipaksa, sampai disuruh telanjang segala, sampai nangis. Disuruh menukarkan dolarnya. Alhamdulillah, kita tidak. Alasannya, sih, kita tetap berkeras tidak bawa dolar,” kata Mukmainah.

Siang ini, Mukmainah bersama lima TKI korban pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta dan perwakilan Migrant Care mengadu ke KPK. Aduan ini merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak KPK bersama Bareskrim Polri, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, serta Angkasa Pura di Terminal 2D Soekarno-Hatta pada 26 Juli lalu.

3 Anggota TNI Langsung Datangi Ahok Ketika Disindir jadi Becking Di Monas


Setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menumpahkan kekesalannya pada oknum TNI yang diduga “melindungi” pedagang kaki lima (PKL) di Monas, pada Senin (4/8/2014) sore tadi, tiga anggota TNI mendatanginya di Balaikota Jakarta. Sekitar pukul 16.00, ketiga anggota TNI dengan berseragam lengkap itu terlihat langsung masuk ke ruang kerja Basuki. Sebelum masuk, salah satu dari mereka sempat mengatakan, mereka sudah memiliki janji bertemu dengan pria yang akrab disapa Ahok itu.

Namun, ternyata mereka tak kunjung bertemu dengan sang tuan rumah. Pasalnya Basuki telah memiliki agenda lain di ruang rapat besar, yakni menerima 28 mahasiswa dan dua dosen perencanaan kota dari Universitas Delft Belanda. Setelah satu jam menunggu dan tidak dapat bertemu Basuki, ketiganya pun memilih untuk keluar dari ruang kerja Wagub. Begitu keluar, beberapa wartawan pun mencoba mengonfirmasi perihal tujuan mereka menyambangi Basuki. Namun, tak ada satu pun dari tiga anggota TNI itu yang bersedia menjawab pertanyaan wartawan.

“Tidak mau wawancara,” kata salah seorang anggota seraya mengayunkan tangannya ke arah wartawan, mengelak menjawab. Mereka bertiga pun terus berlalu meninggalkan wartawan dan langsung masuk ke dalam elevator. Sementara salah seorang staf pengamanan dalam (pamdal) Balaikota Jakarta mengatakan kedatangan tiga anggota TNI itu tidak ada di dalam jadwal Wakil Gubernur.

“Enggak ada janji sebelumnya. Tadi dengar di radio (HT), katanya mau bahas soal Tanah Abang atau Monas gitu, kan penertibannya bareng TNI dan Garnisun juga,” kata staf pamdal. Sekedar informasi, sebelumnya, Basuki begitu geram mendengar ada personel Satpol PP yang diamankan oleh Polsek Gambir, karena menertibkan warga yang diduga PKL. Warga itu ternyata anggota TNI yang sedang berlibur bersama keluarganya di Monas.

Basuki mengaku heran, mengapa tidak ada pihak yang peduli terhadap personel Satpol PP yang celaka saat menertibkan PKL maupun bangunan kumuh. “Satpol PP setiap kali melakukan tindakan di Monas, pasti dipanggil polisi di-BAP sebagai tindak pengeroyokan. Ini kan konyol Terus kalau orang kita (Satpol PP) ada yang kepalanya bocor, apa ada yang BAP?” kata Basuki.

Basuki pun mengaku siap melakukan aksi baku tembak dengan para oknum yang membekingi PKL dan parkir liar yang berada di Monas. Pasalnya, kondisi Monas saat ini sudah semakin semrawut. Para PKL dengan mudah membobol pagar dan berdagang di dalam Monas. Sementara, preman yang semakin membeludak “memeras” pengunjung Monas yang memarkirkan kendaraannya di kawasan seluas 82 hektar itu.

Menurut dia, Pemprov DKI memiliki hak untuk menertibkan semua permasalahan itu. Sesuai dengan peraturan daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Basuki pun telah bersedia memberi persenjataan lengkap pada personel Satpol PP. Mulai dari rompi anti peluru, pistol, alat kejut listrik, pisau, dan lainnya.

Denda Parkir Di Jakarta Akan Dinaikan Jadi 1 Juta Oleh Ahok


Pemerintah provinsi DKI Jakarta akan menerapkan denda retribusi mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta terhadap kendaraan yang parkir di rambu larangan parkir. “Dalam waktu dekat, kami akan menerapkan sistem bagi para kendaraan pelanggar rambu larangan parkir,” kata Syafrin Liputo, Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Jakarta, kepada Tempo, Ahad 3 Agustus 2014.

Syafrin mengatakan dinas sedang menyiapkan sistem denda bersama dengan Bank DKI. Bagi pelanggar rambu, kendaraan akan diderek dan pengendaranya akan dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 500 ribu per hari. Selain biaya retribusi, pengendara juga akan dikenakan tilang dengan biaya maksimal Rp 500 ribu. “Kalau melanggar, dalam sehari pengendara bisa membayar Rp 1 juta,” ujarnya.

Untuk menebus kendaraan yang diderek, Syafrin menjelaskan, pengendara mesti membayar biaya retribusi dan biaya tilang. Setelah itu, dinas akan memberikan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD). Bukti pembayaran dan SKRD pun akan segera dicek dengan sistem online. Setelah terbaca, kendaraan pun bisa langsung dibawa pulang pengendaranya.

Syafrin melanjutkan, infrastruktur seperti mobil derek atau rambu larangan parkir dan SDM telah disiapkan. Sebanyak 41 mobil derek dapat langsung beroperasi untuk terlaksananya sistem ini. Namun pihaknya masih menggodok sistem penerapan retribusi bersama Bank DKI. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kerepotan menertibkan parkir liar yang menjalar di beberapa titik di wilayah Jakarta, khususnya di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan maraknya parkir liar ini disebabkan oleh penegakan hukum yang lemah.

“Solusinya, ya harus diadakan operasi terus menerus,” kata Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota, Kamis, 20 Februari 2014. “Masalahnya, orang enggak ada yang kapok. Semua kasus sama kalau tidak ada hukum yang tegas.” Ahok mencontohkan, di pelosok negeri lain, pelanggar aturan parkir langsung diberi slip tilang untuk membayar denda ke bank. Jika pelanggar itu tidak terima, satu-satunya penyelesaian adalah melalui pengadilan. Berbeda dengan di Indonesia, yang semua pelanggar lalu lintasnya hanya diserahkan ke pengadilan.

“Sehingga denda yang seharusnya membayar Rp 500 ribu jadi hanya 20 ribu karena adanya putusan hakim,” ujar Ahok. (Putusan mengenai besarnya hukuman pada sistem demokrasi terletak pada lembaga yudikatif dan bukan pada eksekutif – red)

Adapun Ahok juga mengatakan polisi seharusnya langsung memberi slip biru kepada para pelanggar lalu lintas. “Karena bisa langsung membayar ke bank,” ujar Ahok. “Kalau slip merah itu kan hanya ke pengadilan.” Meskipun pada Undang-Undang warga boleh memilih anatar slip biru dan slip merah. Jadi bingung siapa yang suka melanggar hukum ???

Ahok juga menyayangkan otoritas Satpol PP yang sangat lemah. Menurut dia, dalam menertibkan parkir liar, kewenangan Satpol PP tidak bisa lebih dari sekadar menertibkan. “Untuk itu, harus ditindak tegas dan mau enggak mau adakan operasi terus,” kata Ahok.

Ngopi Saat Bertugas Jaga Arus Mudik … Puluhan Polisi Ditegur


Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Martinus Sitompul memergoki puluhan anggotanya yang leha-leha. Mereka seharusnya bertugas mengamankan arus mudik-balik Lebaran di Kilometer 42 Tol Cipularang, Jumat (1/8/2014) sore. Kala itu, Martinus sedang melakukan patroli ditemani ajudannya di sepanjang Tol Cipularang. Ia mendapati puluhan petugas dari Satuan Polres Karawang duduk-duduk santai, ngopi-ngopi, dan merokok di pinggir jalan, bukan melaksanakan tugas.

Melihat hal itu, Martinus langsung memerintahkan ajudannya untuk menghentikan kendaraan yang ditumpanginya. Martinus langsung turun dari mobilnya dan menghampiri puluhan anggota itu. Semua anggota dikumpulkan, langsung ditegur, dan diberikan pengarahan.

“Ini kok malah pada begini, kenapa tidak ada yang patroli berjalan, kenapa tidak ada yang jaga dan mengawasi arus lalu lintas. Apa yang menjadi tugas, malah semuanya istirahat. Mana yang saat ini bertugas?” Martinus menegur di tengah-tengah kerumunan anggotanya. Puluhan anggota itu tertunduk saat atasannya menegor dan memberikan arahan. Selanjutnya, Martinus memberikan pengarahan agar anggota bertanggung jawab terhadap tugas.

“Saya tekankan agar tetap melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, membantu dalam menciptakan kelancaran arus mudik dan balik, menyapa masyarakat, mengawasi kendaraan yang parkir, bukan malah semuanya istirahat dan berleha-leha,” ujarnya.

Martinus juga menyoroti beberapa anggota yang tidak disiplin dalam berseragam seperti yang diatur dalam prosedur operasi standar. Beberapa anggota memakai kaus dalam warna putih, tidak memakai kaus dalam warna coklat.

“Kemudian ini juga pakaiannya, kenapa tidak sesuai dengan ketentuan. Kan sudah jelas, tidak boleh pakaian warna putih, tetapi harus coklat,” ucapnya.

Di kilometer sebelumnya, Martinus pun mendapati jalan yang tidak dikawal oleh petugas. Puluhan anggota hilang dari lokasi tempat bertugas itu, beralasan bahwa mereka baru aplusan dan baru gantian berpatroli.

Setelah menegur dan memberikan pengarahan, Martin langsung menyalami semua anggota. “Oke ya, sukses, jangan melalaikan tugas,” ujarnya.

KPK Sarankan Pejabat Tolak Parcel Lebaran


Komisi Pemberantasan Korupsi meminta para pejabat atau penyelenggara negara untuk menghindari pemberian maupun penerimaan parsel atau hadiah lainnya menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah. Menurut Ketua KPK Abraham Samad, penerimaan hadiah seperti parsel tersebut bisa berpotensi tindak pidana korupsi.

“Pegawai negeri dan penyelenggara negara hendaknya dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan menghindari baik permintaan maupun penerimaan gratifikasi baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya dari rekanan atau pengusaha atau masyarakat yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya,” kata Abraham melalui siaran pers yang diterima wartawan, Selasa (22/7/2014).

Sesuai Undang-undang No 20 tahun 2001 jo UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, pejabat atau penyelenggara negara dilarang menerima hadiah atau gratifikasi yang berkaitan dengan kewenangannya. Jika terpaksa menerima, KPK meminta pejabat atau penyelenggara negara itu melaporkan hadiah yang diterimanya kepada KPK dalam waktu maksimal 30 hari kerja.

Lembaga antikorupsi itu pun menyarankan agar pejabat yang mendapatkan makanan yang mudah kadaluarsa dalam jumlah wajar untuk menyalurkan makanan tersebut kepada panti asuhan, panti jompo, dan pihak lain yang lebih membutuhkan.

“Dengan syarat melaporkan terlebih dahulu kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya masing-masing instansi melaporkan seluruh rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK,” kata Abraham.

Selain itu, KPK meminta pimpinan Kementerian atau Lembaga atau Organisasi atau Pemerintahan Daerah dan BUMN atau BUMD untuk menerbitkan surat terbuka atau iklan melalui media massa atau bentuk pemberitahuan publik lain yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan pemberian dalam bentuk apapun kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya.

Menurut penjelasan pasal 12B UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya kepada setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara.

Bagi mereka yang terbukti menerima gratifikasi terancam pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.