Category Archives: Taat Hukum

KPK Sarankan Pejabat Tolak Parcel Lebaran


Komisi Pemberantasan Korupsi meminta para pejabat atau penyelenggara negara untuk menghindari pemberian maupun penerimaan parsel atau hadiah lainnya menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah. Menurut Ketua KPK Abraham Samad, penerimaan hadiah seperti parsel tersebut bisa berpotensi tindak pidana korupsi.

“Pegawai negeri dan penyelenggara negara hendaknya dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan menghindari baik permintaan maupun penerimaan gratifikasi baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya dari rekanan atau pengusaha atau masyarakat yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya,” kata Abraham melalui siaran pers yang diterima wartawan, Selasa (22/7/2014).

Sesuai Undang-undang No 20 tahun 2001 jo UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, pejabat atau penyelenggara negara dilarang menerima hadiah atau gratifikasi yang berkaitan dengan kewenangannya. Jika terpaksa menerima, KPK meminta pejabat atau penyelenggara negara itu melaporkan hadiah yang diterimanya kepada KPK dalam waktu maksimal 30 hari kerja.

Lembaga antikorupsi itu pun menyarankan agar pejabat yang mendapatkan makanan yang mudah kadaluarsa dalam jumlah wajar untuk menyalurkan makanan tersebut kepada panti asuhan, panti jompo, dan pihak lain yang lebih membutuhkan.

“Dengan syarat melaporkan terlebih dahulu kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya masing-masing instansi melaporkan seluruh rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK,” kata Abraham.

Selain itu, KPK meminta pimpinan Kementerian atau Lembaga atau Organisasi atau Pemerintahan Daerah dan BUMN atau BUMD untuk menerbitkan surat terbuka atau iklan melalui media massa atau bentuk pemberitahuan publik lain yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan pemberian dalam bentuk apapun kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya.

Menurut penjelasan pasal 12B UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya kepada setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara.

Bagi mereka yang terbukti menerima gratifikasi terancam pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Raja Keraton Surakarta Pakubuwono XIII Dituduh Menghamili Siswi ABG Umur 15 Tahun


Tuduhan pencabulan yang mengakibatkan hamilnya seorang remaja menjerat Raja Keraton Surakarta, Pakubuwono (PB) XIII. Siswi dengan inisial AT (15), yang tercatat sebagai pelajar salah satu sekolah menengah kejuruan di Solo tersebut, melaporkan ke Polres Sukoharjo untuk meminta pertanggungjawaban terhadap janin dan masa depan dirinya.

Didampingi oleh kuasa hukumnya, Asri Purwanti, AT menjelaskan awal kisah dia bisa berbadan dua di hadapan petugas Polres, Senin (21/7/2014) siang. Berdasarkan keterangan yang diberikan kepada petugas, pada Maret 2014 lalu AT sedang kebingungan mencari uang untuk membayar uang sekolah. Tidak tahu harus mencari uang di mana, akhirnya AT bertemu dengan salah satu rekannya berinisial YSF (15) yang menjanjikan akan membantu mencari pekerjaan di sebuah rumah makan.

“Berdasarkan pengakuan dari klien saya, dirinya ditawari pekerjaan di kafe oleh YSF untuk membayar sekolah, dan waktu itu sekitar bulan Maret, dikenalkan dengan seseorang berinisial WT yang menyuruhnya untuk menunggu seseorang dengan mobil warna putih,” kata Asri saat dihubungi malam tadi. Asri menambahkan, setelah masuk ke mobil, AT mengaku diminta untuk memakan permen. Setelah itu, dalam kondisi setengah sadar, AT merasa dibawa ke kamar hotel dan disetubuhi oleh seseorang.

“Setelah itu, AT diantar oleh WT ke YSF dengan diberi uang Rp 2 juta, namun AT hanya diberi Rp 700.000 dan sisanya dibawa YSF,” kata Asri.Asri sendiri meyakini bahwa AT membenarkan mengnenai pria yang menyetubuhi dirinya adalah Raja Keraton Surakarta PB XIII setelah diminta melihat foto PB XIII. Pihak keluarga korban melalui kuasa hukumnya sudah pernah mencoba untuk melakukan mediasi dengan pihak Keraton, tetapi tidak ada kepastian.

Dengan alasan itu, kasus tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian. “Saya sudah bertemu dua kali dengan pihak Keraton, saat itu adik kandung Sinuhun yaitu Gusti Puger, namun belum ada juga kejelasan pertanggungjawaban mereka terhadap AT dan masa depan janinnya,” kata dia.

“Saat ini kondisi AT sangat memprihatinkan. Saya hanya khawatir kondisi kesehatan bayi dan ibu karena selama empat bulan ini belum pernah periksa ke dokter,” kata Asri lagi. Saat ini AT tinggal bersama Asri untuk dirawat dan sempat dibawa ke dokter kandungan untuk memeriksakan kehamilannya. Sementara itu, dari pihak Keraton menegaskan bahwa pihak Keraton masih akan melakukan investigasi baik di lingkungan dalam maupun luar Keraton. Pihak Keraton belum bisa memastikan apakah AT benar bertemu dengan PB XIII.

“Dalam kasus ini semua saja bisa mengaku menjadi Sinuhun, namun prinsipnya kita sedang melakukan investigasi ke dalam dan ke luar. Saat ini Sinuhun juga masih di luar kota,” kata Kanjeng Pangeran Edi Wirabumi sebagai pemangku Lembaga Hukum Keraton Surakarta saat dihubungi secara terpisah pada malam ini.

Pihak keluarga AT menyesalkan tidak ada kejelasan dari pihak Keraton Solo terkait kasus dugaan pencabulan AT (15) oleh Pakubuwono XIII. Diduga, ada mafia perdagangan manusia pula di balik kasus ini.“Sebagai seorang ibu, saya tidak tega melihat kondisi AT yang lemas dan pucat, saya tampung sementara di rumah agar bisa terpantau,” kata kuasa hukum AT, Asri Purwanti, soal kondisi terakhir kliennya itu, Senin (21/7/2014). “Siapa tidak kasihan lihat remaja lugu menanggung beban itu,” imbuh dia.

Asri mengatakan AT juga mengeluh mengalami keputihan tetapi tidak punya biaya untuk berobat ke dokter. Berasal dari keluarga tidak mampu, siswi salah satu SMK di Solo tersebut tak punya biaya untuk berobat ke dokter kandungan, di usia kehamilan akibat pencabulan itu mencapai 4 bulan.

Menurut Asri, kasus AT ini mengindikasikan pula ada fenomena gunung es jaringan penjualan anak di bawah umur. “Teman-teman klien saya (diduga) dijual lewat WT dan YSF,” sebut dia melalui layanan pesan. Seperti diberitakan sebelumnya, remaja asal Solo diduga dihamili oleh Pakubuwono XIII. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Sukoharjo.

Polisi Akan Tutup Jalan Imam Bonjol Saat Pengumuman Hasil Pilpres


Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia akan menutup sebagian Jalan Imam Bonjol yang berada persis di depan gedung Komisi Pemilihan Umum selama penetapan hasil rekapitulasi pemilihan presiden, Selasa, 22 Juli 2014. “Ini bagian dari pengamanan gedung Komisi Pemilihan Umum,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Ronny Frankie Sompie, saat dihubungi, Senin, 21 Juli 2014.

Menurut Ronny jalan yang akan disterilkan hanya antara perempatan Imam Bonjol- Rasuna Said, dan Imam Bonjol-Agus Salim. Sedangkan jalan di sekitarnya seperti Jalan Diponegoro, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Agus Salim, akan dibuka seperti biasa.

Kepolisian kata Ronny akan membatasi akses bagi masyarakat yang ingin tetap melintasi jalan Imam Bonjol di depan KPU. “Hanya yang membawa undangan resmi dan yang berkepentingan serta warga yang rumahnya di sekitar saja yang boleh masuk.”

Untuk mengatasi kemacetan, polisi sudah menyiapkan beberapa jalur alternatif. Namun, Ronny tak bisa memaparkannya. Adapun jumlah petugas pengamanan yang akan diturunkan besok sebanyak 3.460 anggota gabungan. Untuk wilayah DKI Jakarta secara keseluruhan ditempatkan sekitar 23.000 anggota gabungan Polri, TNI, dan pengamanan dari Pemprov DKI Jakarta.

Barang Tak Sesuai Ketentuan Ditemukan di Lottemart


Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menemukan barang tidak sesuai ketentuan di Lottemart, saat melakukan inspeksi Selasa (15/7/2014), sore kemarin. Adapun produk tersebut berupa makanan-minuman, antara lain Jus Madu, dan Del Monte Tomato Sauce, serta Del MonteTropical Fruit Mix.

Saat kunjungan, sejumlah produk sudah disendirikan dari rak. Commercial Director-Dry Food Lottemart, Henky E.Yulianto mengatakan, produk tersebut diduga tidak masuk lewat jalur resmi. “Karena kode ML (makanan luar)-nya berbeda. Bukan palsu ya. Tapi semua barang yang masuk ada nomer pendaftaran (di BPOM), dan itu berbeda dari yang dilaporkan,” kata Henky.

Untuk menyikapi temuan tersebut, Henky menuturkan, langkah pertama yang dilakukan manajemen adalah menarik produk terindikasi di luar ketentuan tersebut, dari display. Kedua, lanjutnya, manajemen Lottemart akan melaporkan kejadian tersebut kepada supplier.

“Ketiga, barang-barang yang ada saat ini sudah pasti kita akan kembalikan semuanya, kita akan retur. Karena sebagai outlet, kita kadang tidak tahu, apakah barang itu sah atau tidak,” jelasnya. Saat ditanyakan, apakah Lottemart akan mengambil langkah hukum, Henky hanya menjawab, manajemen akan berpikir untuk kepentingan yang lebih panjang.

Sementara Wamendag Bayu Krisnamurthi menengarai, produk yang sempat mampir di salah satu peritel besar di Indonesia itu dipasok dari gudang yang telah diamankan dua pekan silam. Bayu mengatakan, Kemendag dan BPOM berhasil menyisir dan mengamankan sejumlah produk tak sesuai ketentuan di sebuah gudang, dua minggu yang lalu.

“Saya tidak tahu apakah dia (Lottemart) akan mengambil langkah hukum pada distributor mereka, karena itu tidak boleh, tapi itu urusan bisnisnya. Bagi kita, kita sudah peringatkan, itu tidak sesuai ketentuan. Kita akan bekerjasama terus dengan toko semacam ini untuk memastikan yang dijual adalah barang-barang yang sesuai dengan ketentuan,” katanya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) melaporkan temuan produk ilegal dan tidak memenuhi ketentuan (TMK). Temuan tersebut diperoleh dari sidak yang dilakukan BPOM beberapa waktu lalu ke gudang produk dan pasar swalayan. “Kemarin kami melakukan sidak ke gudang di daerah Kali Angke. Ada tiga gudang. Kami sangat kaget (dengan temuan) yang begitu besar. Di satu supermarket di Jakarta Selatan ada produk ilegal,” kata Kepala BPOM Roy A Sparinga dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (26/6/2014).

Menurut Roy, temuan produk ilegal dan TMK tersebut memiliki nilai keekonomian yang sangat besar. Ia menyebut barang temuan di gudang mencapai nilai sekitar Rp 14,2 miliar dan di pasar swalayan mencapai Rp 200 juta. Sehingga, total nilai keekonomian dari temuan baik di gudang maupun pasar swalayan mencapai Rp 14,4 miliar.

Berdasarkan temuan di gudang dan pasar swalayan tersebut, BPOM memperoleh 207 item atau 1.108.940 kemasan produk pangan ilegal dan TMK. Temuan tersebut terdiri dari 162 item pangan tanpa ijin edar (TIE), 4 item pangan TMK label, dan 41 item minumam alkohol TIE.

Adapun temuan makanan TIE antara lain keju, coklat, biskuit, makanan bayi, susu evaporasi, buah dalam kaleng, susu kental manis, bumbu instan, dan minyak nabati. Selain itu, ditemukan pula 40 item atau 260 kemasan kosmetik ilegal seperti shampoo, sabun, dan pewarna rambut. “Kami imbau konsumen harus membaca (kemasan) dengan teliti. Itu semua berdasarkan sidak kami bersama Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan,” jelas Roy.

Juru Parkir yang Dibakar Anggota TNI Akhirnya Meninggal Dunia


Seusai menjalani pengobatan selama beberapa minggu, Tengku Yusri (47), juru parkir Monumen Nasional (Monas) yang dibakar oleh mantan anggota TNI, Heri Ardiansyah, mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

“Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke Rahmatullah, Tgk Yusri (juru parkir) yang dibakar di Monas oleh Pratu Hery Ardiansyah. Yusri mengembuskan napas terakhir di RSCM, Senin (14/7/2014) pukul 05.30,” kata Sekretaris Jenderal Aliansi Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Aceh-Jakarta (Impas), Muntasir, melalui pesan singkatnya kepada Kompas.com, Senin (14/7/2014) pagi.

Muntasir mengatakan, setelah dirawat beberapa minggu, kondisi Yusri mengalami penurunan. “Kiranya Allah memberinya tempat mulia. Saya ucapkan terima kasih banyak atas advokasi via media selama ini,” kata Muntasir. Muntasir berharap kejadian yang menimpa almarhum tidak terulang lagi. Dia juga berharap agar pelaku mendapat hukuman pidana yang berat setelah dipecat dari TNI.

Sebelumnya diberitakan,Yusri, seorang juru parkir liar di Monas, dibakar oleh anggota TNI bernama Pratu Heri pada Selasa (24/6/2014) sekitar pukul 22.45 WIB. Peristiwa tersebut dilatarbelakangi kurangnya uang setoran dari Yusri kepada pelaku. Pelaku kesal dan membakar tubuh korban dengan menyiramkan bensin yang disimpan dalam botol air mineral. Heri sudah dipecat dari TNI AD dalam sebuah upacara yang dilangsungkan pada Senin (7/7/2014).

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal Unggul K. Yudhoyono mengatakan mantan Prajurit Satu Heri Ardiansyah akan disidang di Mahkamah Militer. Hal ini ditetapkan karena saat peristiwa pembakaran juru parkir Monumen Nasional, Yusri, Heri masih menjadi anggota TNI-AD.

“Sidang di Mahkamah Militer karena saat melakukan (pembakaran) ia masih menjadi detasemen TNI,” kata Unggul kepada wartawan, Senin (7/7/2014). Unggul menambahkan, apabila Heri melakukan perbuatan saat tidak menjadi anggota TNI, persidangan tidak akan dilakukan di Mahkamah Militer. Unggul pun mengungkapkan, hingga kini berkas yang dipersiapkan untuk persidangan telah selesai. Berkas itu, kata Unggul, kemungkinan pada Senin atau maksimal Selasa ini akan dikirim.

“Berkas tersebut akan di informil, ditunggu saja para rekan rekan untuk dimonitor kapan persidangannya,” ucap Unggul. Sebelumnya, Pratu Heri menjadi tersangka pembakaran juru parkir Monas, Yusri (47), pada Selasa (24/6/2014) malam. Atas perilaku tersebut, Heri diberhentikan tidak dengan hormat oleh TNI-AD, Senin (7/7/2014). Selain itu, Unggul mengatakan, Heri dikenakan Pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Namun, seperti yang diketahui sebelumnya, pada siaran pers, Minggu (29/06), menurut Kepala Pusat Penerangan TNI AD (Kapuspenad) Brigjen Andika Perkasa, insiden penganiayaan berat oleh Pratu Heri, dengan NRP 31060524870384, Tamtama Detasemen Markas Pusat Polisi Militer TNI AD, dikenakan Pasal 354 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara.

DPR RI Mengesahkan UU Yang Membuat Mereka Kebal Hukum


Para wakil rakyat di DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) pada Selasa (8/7/2014), atau semalam sebelum Pemilu Presiden RI dilaksanakan.

Sejumlah pihak menilai revisi UU MD3 ini menghambat pemberantasan korupsi sehingga muncul gerakan petisi online yang meminta Mahkamah Konstitusi atau MK melakukan peninjauan kembali (judicial review) atas UU tersebut.

Seorang warga Jakarta bernama Melany Tedja membuat petisi online berjudul “Tolak Revisi RUU MD3″ di situs Change.org, dan ditujukan kepada bagian Humas dan Sekretariat MK. Hingga pukul 18.00 hari ini, petisi tersebut mendapatkan lebih dari 22.000 dukungan.

Dalam revisi UU MD3 disebutkan, pemanggilan terhadap anggota DPR untuk memberikan keterangan atas dugaan tindak pidana (termasuk korupsi) harus dengan persetujuan presiden.

Hal inilah yang dinilai sejumlah pihak berpotensi menghambat upaya pemberantasan korupsi dan seakan memberi kekebalan hukum terhadap anggota DPR.

UU ini juga mengatur bahwa partai politik peraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif tidak memperoleh posisi ketua DPR. Nantinya, ketua DPR akan dipilih oleh anggota DPR lewat rapat paripurna.

Dalam penjelasan petisi di Change.org, Melany Tedja menambahkan, UU MD3 juga menghapus ketentuan yang menekankan pentingnya keterwakilan perempuan, khususnya terkait alat kelengkapan di DPR.

Tiga dari sembilan fraksi di DPR RI sebelumnya menolak disahkannya revisi UU MD3. Ketiga fraksi itu dari PDI-P, Partai Hanura, dan PKB. Mereka memilih walk out saat revisi disahkan.

Bagi yang ingin mendukung petisi online tolak DPR kebal hukum ini dapat mengunjungi situs web, http://www.change.org/id/petisi/tolak-revisiuumd3-mk-ri-humas-mkri-lakukan-judicial-review.

Pemprov DKI Didesak Bikin Perda Soal Zonasi Laut


Pemerintah DKI Jakarta diminta untuk segera membuat peraturan daerah tentang zonasi tata ruang laut. Alasannya, selama ini Jakarta tak memiliki aturan soal Rencana Desain Tata Ruang (RDTR) laut. “Jadi, bayangkan, DKI dari dulu nggak pernah ada zonasi laut. Zonasi darat saja baru minggu ini,” kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Rabu, 18 Juni 2014.

Padahal, kata Ahok, kekayaan di laut pun tidak kalah kayanya dengan di darat. “DKI ini kaya, semua bisa diproperti.” Aturan mengenai zonasi tata ruang laut ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 joncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Dalam aturan ini pun ada pengaturan zonasi serta reklamasi guna menghindarkan kerusakan lingkungan. Menurut Ahok, peraturan itu tinggal dijabarkan di dalam perda DKI. “Sekarang sosialisasi itu tugas Pak Dirjen (Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) supaya semua daerah seluruh Indonesia mengacu ke undang-undang itu,” kata dia.

Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulai Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sudirman Saad, mengatakan peraturan ini krusial untuk segera diterapkan di Jakarta, karena DKI telah merencanakan reklamasi 17 pulau. “Tahun ini Pemprov DKI sepakat untuk menyelesaikannya,” kata dia.

emerintah berencana menyusun kebijakan ihwal sistem tata kelola laut nasional. Alasannya, wilayah laut nasional yang memiliki potensi keanekaragaman, kekayaaan sumber daya alam, dan jasa lingkungan yang sangat besar, belum dimanfaatkan secara optimal.

“Penting menyiapkan landasan pemanfaatan ruang kelautan dan strategi yang komprehensif dan terpadu agar pemanfaatan sumber daya ini optimal dan lestari,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, dalam keterangan tertulis, Selasa, 27 Mei 2014. Apalagi, wilayah perairan Indonesia merupakan wilayah terbuka dan banyak pemangku kepentingan yang berbeda sehingga rawan terjadi konflik.

Sharif mengatakan ada beberapa tujuan penyusunan kebijakan tata kelola kelautan nasional ini. Di antaranya mempersiapkan dukungan pengembangan kegiatan sumber daya alam pesisir dan laut serta fungsi perlindungan lingkungan. Selain itu, mempersiapkan wilayah pesisir dan laut untuk berperan dalam perkembangan global. Sekaligus mengurangi kesenjangan perkembangan antarbagian wilayah nasional.

“Tentunya penataan ruang laut ini juga dapat memperkuat akses antara bagian wilayah nasional dan memperkuat kesatuan wilayah nasional melalui kawasan perbatasan dengan negara lain,” ujarnya. Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sudirman Saad mengatakan, dengan adanya kebijakan tata kelola laut nasional ini, pemerintah berwenang menetapkan aturan penyusunan zonasi. Untuk itu, setiap daerah wajib menyusun rencana zonasi serta menetapkannya dalam peraturan daerah. “Kebijakan zonasi ini menjadi instrumen dasar pemberian izin pemanfaatan ruang di perairan pesisir,” kata Saad.

Menurut Saad, rencana zonasi ini juga memungkinkan penataan wilayah pesisir untuk menghindari konflik penggunaannya. “Rencana ini mengakomodasi kepentingan perlindungan wilayah masyarakat hukum adat di pesisir yang sudah ada dan berlaku secara turun-temurun,” ujarnya.

Saad mencontohkan, penetapan zonasi di Cina membuahkan keberhasilan dalam soal tata wilayah pesisir. Negeri Tirai Bambu telah menyelesaikan seluruh tata ruang laut baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten sejak 2002 dan dievaluasi lagi pada 2011. “Dari sisi ekonomi, pada 2012, pendapatan pemerintah pusat atas lisensi laut mencapai 9,68 miliar yuan. Dari jumlah itu, 2,97 miliar Yyuan mengalir ke kas negara dan sisanya ke kas daerah,” ujarnya.

Proyek Apartemen Pakubuwono Terrace Disegel Karena Tidak Memiliki Izin


Apartemen Pakubuwono Terrace di dekat kawasan Seskoal, Kebayoran Lama, disegel. Papan plang segel berwarna merah terpampang di depan proyek pembangunan apartemen tersebut. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan DKI Jakarta I Putu Ngurah Indiana mengatakan penyegelan Apartemen Pakubuwono Terrace dilakukan karena PT Selaras Mitra Sejati sebagai pengembang apartemen itu mendahului perizinan pendahuluan fondasi. Pengembang, kata dia, sudah mengerjakan proses pematangan tanah dan pemasangan turap saat belum memiliki izin pendirian fondasi.

“Tak boleh ada pengerjaan apa pun saat belum memiliki izin,” kata Putu, saat dihubungi pada Rabu, 18 Juni 2014.

Putu menjelaskan PT Selaras sudah mengajukan berkas dokumen persyaratan untuk mendapatkan izin membangun fondasi. Namun, berkas tersebut kini masih dikaji oleh Tim Ahli Bangunan Gedung yang terdiri atas para akademikus. Tower apartemen yang disegel berada di bagian depan kompleks apartemen yang berbatasan langsung dengan Jalan Ciledug Raya, Jakarta Selatan.

Menurut Putu, lamanya pengkajian berkas perizinan bergantung pada pemenuhan persyaratan yang diserahkan oleh konsultan kepada Dinas P2B. Berkas tersebut harus mampu menjelaskan gambaran desain yang mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan keserasian bangunan dengan lingkungan sekitar. “Semakin komperhensif rancangannya, maka semakin cepat perizinannya keluar,” ujar dia.

Putu mengatakan dasar pendirian sebuah apartemen terdiri dari tiga tahap perizinan. Setelah fondasinya rampung, pengembang wajib mengajukan izin pembangunan struktur dan izin pembangunan menyeluruh.

Tim ahli akan menguji bangunan berupa tes beban atau loading test di setiap tahapan. Setelahnya, kata Putu, tim mengeluarkan rekomendasi penyesuaian jika ada bagian gedung yang tak sesuai standar. Dengan begitu, rincian perhitungan desain yang diajukan konsultan proyek berperan utama dalam proses pengajuan izin di setiap tahapan pembangunan.

Menurut dia, pengembang seringkali melanjutkan tiap proses pembangunan lantaran terbatasnya waktu. Mereka beralasan telanjur menandatangani perjanjian dengan pembeli yang menyatakan unit apartemen dapat ditempati dalam kurun tertentu. Seharusnya, Putu menyarankan, pengembang juga menghitung perkiraan waktu yang dibutuhkan bagi pengerjaan tiap tahap dan menambahkannya dengan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh izin agar terhindar dari penyegelan. “Sebab kami tak peduli soal perjanjian dengan pembeli,” ujar Putu.

Jalur Busway TransJakarta Tidak Steril Bukan Karena Denda Kurang Tapi Polisi Yang Malas Bertugas


Pengamat transportasi Darmaningtyas mengatakan pemberian slip tilang biru tak akan berpengaruh terhadap sterilisasi jalur busway. “Yang paling menentukan itu bukan warna tilang, tapi konsistensi penegakan hukumnya,” kata Darmaningtyas, Rabu, 18 Juni 2014. Menurut dia, jika aparat penegak hukum tak konsisten, pengguna jalan akan cenderung abai. Mereka tetap akan menerobos jalur busway seenaknya. Tapi bila penerapan tilang itu konsisten, orang akan menghindari menerobos jalur busway. Denda maksimal itu hanya membuat jalur busway steril dari sepeda motor dan mobil kelas menengah tapi penuh dilalui mobil mewah seperti yang banyak terjadi saat ini karena denda Rp. 500 ribu tidak ada artinya dibandingkan dengan harga mobil yang mencapai milyaran.

“Biar pun biaya tilangnya sedikit, orang akan takut menerobos jalur busway karena waktunya akan terbuang,” kata Darmaningtyas. Dari pengalaman selama ini, Darmaningtyas menilai aparat penegak hukum lemah dalam penegakan hukum penyerobot jalur busway. “Saya melihatnya anget-anget tahi ayam. Awalnya saja gencar, berikutnya kurang terlihat lagi,” kata dia. Berdasarkan pantauan Tempo di Jalan Sultan Iskandar Muda, Jalan Panjang, hingga Jalan Daan Mogot, jalur buswaynya tak lagi steril. Banyak sepeda motor atau mobil yang menerobos jalur tersebut. Mereka kerap menerobos karena tak ada petugas kepolisian tak bertugas.

Menurut Darmaningtyas, jarangnya aparat kepolisian berjaga juga mencerminkan tidak konsistennya upaya sterilisasi jalur busway. “Selain penindakan, konsistensi itu juga termasuk dalam hal penjagaan,” kata dia. Sebelumnya, PT Transjakarta mengaku telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk program sterilisasi jalur busway melalui pemberian slip biru. Direktur Utama PT Transjakarta Antonius Nicholas Stephanus Kosasih mengatakan Polda telah setuju memberikan slip biru kepada pengemudi penerobos jalur busway.

Dengan slip biru ini diharapkan penerobos akan kapok karena pelanggar dikenai denda maksimal dan harus langsung membayar denda lewat bank. Selama ini penerobos diberi slip merah dan harus ikut sidang di pengadilan. Prakteknya selama ini, hakim memberi denda di bawah denda maksimal.

Selain konsistensi aparat penegak hukum, Darmaningtyas mengatakan, upaya sterilisasi jalur busway bisa dilakukan dengan cara lain. Caranya ialah dengan membuat beton di kanan dan jalur sebagai lintasan bus, sementara di tengah jalur berisi rumput. “Tanami rumput di tengah jalur, enggak usah banyak-banyak, cukup 0,5 meter saja lebarnya,” kata dia. Menurut dia, cara itu cukup efektif untuk membuat pengendara sepeda motor atau mobil ukuran kecil enggan masuk ke jalur busway karena tak nyaman.

Cara lainnya adalah dengan membuat portal otomatis. Portal ini bisa dikendalikan untuk membuka atau menutup oleh sopir bus TransJakarta atau melalui operator di busway. “Ini juga bisa efektif untuk sterilisasi,” kata Darmaningtyas.

Kepala Sub-Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Hindarsono,mengatakan kendaraan yang masuk ke jalur bus Transjakarta wajib membayar denda maksimum Rp. 500 ribu. “Denda maksimal harus diterapkan agar mereka yang masuk jalur Transjakarta jera,” Kata Hindarsono, Rabu, 18 Juni 2014. Hindarsono mengatakan, polisi melakukan memberlakukan surat penindakan langsung (tilang) warna biru sudah dari empat bulan yang lalu bagi kendaran yang menerobos jalur bus Transjakarta. Dengan memberikan surat tilang biru akan memberikan efek jera karena wajib membayar denda maksimal Rp. 500 ribu.

Dia mengklaim bahwa kendaraan yang menerobos jalur bus Transjakarta sudah semakin berkurang karena polisi menggelar razia dan menilang kendaraan dengan surat tilang biru. “Kami sudah jalankan tugas kami di lapangan, untuk proses hukum kami serahkan ke pengadilan,” kata Hindarsono. Jika proses persidangan tidak dipermainkan dan berjalan sesuai peraturan, Hindarsono mengatakan, itu akan sangat membantu polisi dalam mengurangi jumlah penerobos jalur bus Transjakarta.

Sebelum diberlakukannya tilang biru, kata dia, ada ribuan pengendara yang menerobos jalur bus Transjakarta. “Sekarang jumlahnya sudah sangat berkurang,” kata Hindarsono. Selama diberlakukan denda maksimum pada 30 Oktober 2013-17 juni 2014 polisi telah menilang 39.462 kendaraan. Terdiri dari motor 30.812 unit, mobil 5.897 unit, Angkutan umum 2.183 unit, dan angkutan barang 570 unit.

Ini merupakan hasil pelaksanaan penegakan yang dilakukan oleh seluruh jajaran di lima wilayah Jakarta, Timur, Pusat, Utara, Selatan dan Barat. Jajaran Dit Lantas Polda Metro Jaya yang melakukan bentuk tindak penegakan ini yaitu dari Penegakan Hukum (Gakkum), Penegakan dan Pengaturan (Gatur), Petugas Pengawalan (Patwal), dan Petugas Jalan Raya (PJR). “Hanya yang punya nyali saja yang berani masuk jalur bus Transjakarta,” kata Hindarsono.

Rumah Pendeta Dirusak Massa … Polisi Dan Tentara Datang Hanya Untuk Menonton


Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Esti Wijayanti menilai, kepolisian tak tegas menindak pelaku perusakan bangunan milik pendeta di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (1/6/2014) siang. Meskipun polisi berada di lokasi, mereka tak melakukan tindakan tegas agar perusakan itu tak terjadi.

“Seharusnya, ketika ada pelanggaran, aparat harus bertindak tegas. Setidaknya, polisi harus menghalangi agar tidak terjadi perusakan,” kata Esti di lokasi kejadian, Minggu sore. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang melihat langsung aksi perusakan itu mengaku sangat miris karena tindakan anarkistis itu ternyata tak bisa dicegah.

Seperti diberitakan, puluhan orang merusak sebuah bangunan di Dusun Pangukan, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, yang dipakai sejumlah umat Kristen untuk menjalankan kebaktian. Bangunan itu milik seorang pendeta berinisial NL. Esti menilai, dalam peristiwa itu, sikap aparat kepolisian kurang tegas sehingga perusakan tak bisa dihindari. Padahal, sebelum massa penyerang datang, puluhan polisi dan tentara sudah berjaga-jaga di sekitar lokasi.

“Setidaknya, polisi dan pemerintah daerah melakukan komunikasi agar kasus macam ini tak terjadi,” kata dia. Setelah kasus itu terjadi, Esti berharap kepolisian melakukan penegakan hukum dengan menangkap pelaku penyerangan. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sleman juga dipersilakan menegakkan peraturan yang melarang rumah tinggal difungsikan sebagai tempat ibadah. “Tetap harus ada penegakan hukum terhadap pelaku perusakan,” tutur dia.

Kepala Kepolisian Resor Sleman Ajun Komisaris Besar Ihsan Amin menyatakan, pihaknya sebenarnya sudah menggelar mediasi agar masalah itu bisa diselesaikan. Dalam pengamanan, kepolisian mengutamakan keselamatan semua pihak. “Kita harapkan tidak ada yang ‘bermain di air keruh’ dalam masalah ini,” ujar dia.

Ihsan menambahkan, untuk menyelesaikan masalah itu, kepolisian akan mengutamakan musyawarah melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). “FKUB dan jajaran pemerintah nanti akan mencari solusi bersama yang menguntungkan semua pihak,” kata dia.

Aksi kekerasan bernuansa agama kembali terjadi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (1/6/2014) siang. Puluhan orang merusak sebuah bangunan di Dusun Pangukan, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, yang dipakai sejumlah umat Kristen untuk menjalankan kebaktian.

Bangunan yang dirusak itu milik seorang pendeta berinisial NL. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian itu bermula saat NL dan sejumlah jemaahnya menjalankan ibadah di bangunan itu pada Minggu sekitar pukul 08.30 pagi. Sekitar setengah jam kemudian, belasan warga sekitar datang untuk memprotes kegiatan itu. “Warga protes karena bangunan itu tidak mendapat izin sebagai gereja. Sejak tahun 2012, bangunan itu juga disegel oleh Pemerintah Kabupaten Sleman,” kata Darojat (34), salah satu saksi mata.

Darojat menambahkan, setelah diprotes, para jemaah lalu meninggalkan bangunan itu. Setelah itu, sekitar pukul 11.30, sejumlah massa datang lalu melempari bangunan itu. Mereka mengenakan kain penutup wajah. Namun, beberapa menit kemudian, saat terdengar azan zuhur, massa membubarkan diri. Sekitar satu jam kemudian, massa kembali ke lokasi dengan jumlah yang lebih banyak. Mereka kembali melempari bangunan itu dengan batu. Mereka juga memukuli bangunan itu dengan palu.

Rumah NL yang berada di samping bangunan itu juga sempat dirusak. Puluhan polisi dan tentara yang berjaga tak berbuat banyak. Mereka hanya berupaya mengimbau massa untuk menghentikan perusakan. Akibat penyerangan itu, bangunan dan rumah milik NL mengalami kerusakan cukup parah. Kaca-kaca pecah dan pintu bangunan itu berlubang. “Massa yang merusak itu bukan dari warga Pangukan. Mereka orang luar,” kata Darojat. Hingga Minggu sore, puluhan polisi dan tentara masih berjaga-jaga di lokasi kejadian.