Category Archives: Taat Hukum

Sodomi Di Jakarta International School Adalah Bentuk Hukuman Bagi Siswa Yang Kencing Sembarangan

Ketua Satuan Tugas Perlindungan Anak M. Ihsan mengatakan, dari tiga tersangka dalam kasus pelecehan seksual di Taman Kanak-kanak Jakarta International School (JIS), tersangka perempuan berperan sebagai otak pelecehan. Hal tersebut terungkap saat Ihsan mendengar penjelasan bocah korban pelecehan di sekolah internasional itu. Tersangka perempuan yang awalnya sempat dilepas kepolisian itu ternyata terindikasi terlibat langsung dalam kasus tersebut.

“Kalau ada (anak) yang kencing sembarangan, kena hukuman. Dalam setiap kejadian, dia (tersangka perempuan) yang akan menghukum,” kata Ihsan kepada Tempo, Ahad, 21 April 2014. Obyek hukuman adalah si bocah, yang diperintah melakukan tindakan seksual kepada tersangka laki-laki.

Ihasan mengatakan baik tersangka laki-laki maupun perempuan menikmati tindakan masing-masing. “Dia (tersangka perempuan) punya kepuasan sendiri kalau menghukumnya,” ujar Ihsan. Perbuatan yang diperintahkan ke bocah itu, kata dia, bahkan bisa membuat orang dewasa muntah jika mendengarnya.

Ihsan meminta penegak hukum menghukum tersangka perempuan seberat-beratnya. Dia merujuk pada Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur hukuman penjara 15 tahun bagi pelaku yang memaksa anak bersetubuh dengan pelaku atau orang lain. “Tidak hanya yang melakukan, tapi juga yang membantu, mengantar, semua sama,” kata Ihsan.

Sebelumnya, terjadi pelecehan seksual di JIS dengan korban seorang bocah 5 tahun yang masih mengenyam bangku taman kanak-kanak. Polisi sudah menetapkan tiga petugas kebersihan alih daya sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu Agung, Awan, dan Afrisca.

Belakangan, polisi juga memeriksa dua terduga pelaku lain. Temuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurut keterangan orang tua murid lainnya lebih mengejutkan: kekerasan seksual di JIS diduga telah terjadi bertahun-tahun.

Warga Perumahan Taman Anyelir 3 Demo Karena Masalah Legalitas Surat Kepemilikan

Warga Perumahan Taman Anyelir 3, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, akan segera melayangkan surat gugatan ke pihak pengembang perumahan serta perbankan yang berpartisipasi dalam pengadaan legalitas surat-surat kepemilikan.

Dalam orasi damai dengan menutup ruas utama masuk ke dalam komplek, ratusan orang sambil memajang spanduk besar sepanjang lima meter menutut legalitas surat-surat kepemilikan rumah di Perumahan Taman Anyelir 3.

Selaku Ketua Paguyuban Taman Anyelir 3, Ridwan mengatakan, pihak developer PT. SIP sebagai pengembang Perumahan Taman Anyelir 3 dari awal pemasaran di tahun 2010 bulan Januari sudah melakukan pembohongan ke pemilik rumah. Lantaran untuk keberadaan surat-surat rumah hingga sekarang tidak ada.

“Sebanyak 732 unit rumah dan hingga sampai bulan Maret 2014 tercatat ada 327 KK yang telah menghuni. Namun sebagian besar dari jumlah rumah yang sudah berdiri, tidak dilengkapi dengan AJB, IMB, serta Sertifikat,”ujarnya kepada wartawan di lokasi, Minggu (20/4) siang.

Ridwan mengatakan, upaya warga penghuni untuk memperjuangkan nasibnya. Diperjuangkan dengan beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa damai ke pihak Developer, Pemda Depok, serta pihak Perbankan seperti BTN, BII, dan BRI. Namun dari aksi yang dilakukan belum begitu mendapatkan apresiasi yang baik.

“Beberapa blok yang belum mendapatkan IMB di Blok I2,3,4,5, J3, sebagian J4, Blok K dan N. Dijanjikan pihak pengembang izin keseluruhan baru keluar 28 Maret 2014, namun hingga saat ini masih belum ada kejelasan,”ungkapnya.
Sementara itu, Ketua RW 11, Akil mengatakan dari hasil akhir aksi demo yang dilakukan di Pemkot Depok, developer akan menyanggupi untuk memberikan covernote yang dijamin oleh para bank pemberi kredit untuk pembuatan IMB, AJB, Sertifikat SHGB, selesai pada bulan Mei 2015.

“Kesanggupan pihak Developer dengan bank pemberi kredit pada bulan Mei 2015 nanti, untuk semua pemilk rumah rumah di Perum Taman Anyelir 3, khususnya yang mempunyai kelengkapan legalistas surat-surat akan diadakan,”paparnya.
Jika saja di tahun yang telah dijanjikan masih belum ada kejelasan dan realisasi terhadap keberadaan legalitas. Seluruh warga dan penghuni di Perumahan Taman Anyelir 3 mengancam tidak akan membayar cicilan rumah.

Sedangkan Kuasa Hukum warga, Ridha Fhicry, SH menambahkan dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera melakukan gugatan terhadap pihak pengembang serta peserta bank kredit untuk kejelasan legalitas surat-surat kepemilikan rumah.

“Bukti-bukti telah kita kumpulkan. Tinggal kita bawa ke pengadilan dan menunjukan saja, dan telah terjadi pelanggaran penipuan, pemerasan,”ujarya kepada Pos Kota yang tergabung dalam Fierma Sakti Aji & Asosiasion.

Tersangka Kasus Pengadaan Bus TransJakarta Karatan Cuti Umrah

Satu dari dua orang tersangka kasus pengadaan bus transjakarta serta bus kota terintegrasi busway atau BKTB berinisial DA, tidak berada di Jakarta. DA diketahui tengah pergi umrah ke Tanah Suci. “Yang bersangkutan telah mengajukan cuti umrah,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Muhammad Akbar, Selasa (1/4/2014). Akbar mengaku bahwa DA mengajukan cuti selama 10 hari untuk umrah, sebelum tanggal penetapan tersangka, yakni 28 Maret 2014. Atas dasar itu, dirinya serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengabulkan permohonan cuti tersebut.

Akbar melanjutkan bahwa pihaknya dan BKD tidak mempertimbangkan status DA yang sebelumnya menjadi terperiksa kasus korupsi tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan pengajuan cuti umrah. Terakhir, DA bertemu wartawan pada 26 Maret 2014 atau dua hari sebelum ditetapkan sebagai tersangka di masjid sisi barat Balaikota. DA, kala itu, berdiskusi dengan wartawan soal kasusnya dengan nada sedih dan mata berkaca-kaca.

Sebelumnya diberitakan, tim jaksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung menetapkan dua pejabat Dishub DKI, DA dan ST, sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan unit transjakarta di Dishub DKI tahun anggaran 2013.

DA merupakan pejabat pembuat komitmen pengadaan bus peremajaan angkutan umum reguler dan kegiatan pengadaan armada bus transjakarta. Ia ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print–25/F.2/Fd.1/03/2014, tanggal 24 Maret 2014. Sementara itu, ST merupakan ketua panitia pengadaan barang/jasa bidang pekerjaan konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ia ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 26/F.2/Fd.1/03/ 2014, tanggal 24 Maret 2014.

Anggota Komisi A (bidang pemerintahan) DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz meminta Pemprov DKI untuk memberi perlindungan hukum kepada dua pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Perhubungan yang terlibat kasus transjakarta berkarat. Menurut dia, setiap permasalahan hukum yang dihadapi oleh PNS DKI wajib didampingi oleh Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta.

“Hakekatnya, aparatur yang terlibat dalam perkara hukum dalam bentuk apapun, wajib mendapatkan pendampingan dari Biro Hukum,” kata Aziz, kepada wartawan, di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (1/4/2014).

Pendampingan tersebut, lanjut dia, dilakukan untuk menjamin PNS yang tersangkut perkara hukum diperlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, keduanya menjadi tersangka pengadaan transjakarta berkarat dalam upaya menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, Pemprov DKI tidak boleh meninggalkan mereka begitu saja tanpa memberikan bantuan atau pendampingan hukum apapun.

“Kan bisa saja mereka (DKI) menyediakan lawyer dari Biro Hukum, atau mendampinginya. Walaupun kedua tersangka ini nantinya telah menyewa lawyer sendiri,” kata Aziz.

Aziz menjelaskan, peraturan pendampingan hukum telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 92 Ayat (1). Di dalam peraturan itu disebutkan, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada ASN berupa perlindungan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan bantuan hukum. Kemudian pada Ayat (3), tertulis bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanan tugasnya.‎

Pada kesempatan berbeda, ‎Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan tidak akan memberi bantuan hukum kepada dua tersangka pengadaan transjakarta berkarat. Kedua tersangka itu adalah DA (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dan ST (selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dishub DKI Jakarta).

“Bantuan hukum bagaimana? Kalau terbukti bersalah ya sudah, itu masalah Kejaksaan Agung. Kita tidak bisa intervensi hukum,” kata Basuki.

Daftar Biro Haji dan Umrah Bodong

Sejumlah biro perjalanan haji dan umrah dilaporkan menelantarkan jemaah mereka di pelosok Indonesia sepanjang 2012-2014. Menurut data yang dihimpun, setidaknya ada delapan biro yang melakukan penipuan kepada para jemaahnya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu mengatakan ada dua jenis modus penipuan yang dilakukan biro. Pertama, penipuan yang mengakibatkan jemaah gagal berangkat dan kedua, penelantaran jemaah.

Ada lima kasus sepanjang dua tahun terakhir, terkait dengan biro yang gagal memberangkatkan jemaahnya. Pada 2012, Biro Aman Tour and Travel di Wonosobo, Jawa tengah, gagal memberangkatkan 28 jemaahnya. Mereka menipu para jemaah dan meninggalkannya begitu saja di Bandara Ahmad Yani, Semarang.

Kasus lain, di Gowa dan Bone, Sulawesi Selatan, 234 warga gagal berangkat umrah. Mereka ditipu Biro Travel Karya Abadi karena tak dapat terbang dan tertahan di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Pada 2013, ada dua kasus biro gagal memberangkatkan jemaahnya. Terjadi di Surabaya dengan korban 500 orang, tanggung jawab Biro Padang Arafah, Surabaya. Dan kasus lain terjadi di Jakarta, 194 orang jemaah dari Gorontalo gagal berangkat ke Tanah Suci dan hanya sanggup terbang hingga Jakarta.

Kasus terakhir terjadi 2014 melibatkan calo perorangan di Riau. Ia meraup untung Rp 8 juta setelah berhasil mengelabui 60 orang di Batam untuk pergi berumrah. Meski sama-sama ditipu, tiga kasus lain setidaknya memiliki nasib baik. Lima kelompok ini mengalami penelantaran seusai diterbangkan biro ke Tanah Suci dari wilayah masing-masing. Dua kasus terjadi pada 2013 silam. PT Gema Arofah, Jakarta, sempat menelantarkan 98 jemaah di Kuala Lumpur, Malaysia. Meski bisa lanjut terbang ke Arab Saudi, di sana mereka tak mendapat akomodasi memadai.

Kasus yang sama menimpa 49 orang jemaah yang mendaftar di Biro Nuansa Inti Semesta, Jakarta. Mereka terlantar di Arab Saudi karena tak dibelikan tiket pulang oleh biro perjalanan. Kasus terakhir terjadi 2014 dengan skala lebih besar. 500 orang dari Semarang sempat tertahan selama enam hari di Bandara Soekarno Hatta. Meski akhirnya mereka bisa berangkat, di Arab Saudi mereka tak mendapat kejelasan pelaksanaan umrah dan akomodasi memadai.

Anggito siap menindak biro-biro perjalanan tipu-tipu itu. “Setidaknya ada 15 penyelenggara umrah bermasalah. Sudah satu perusahaan yang izinnya kami bekukan,” ujarnya. Tak hanya penghentian kegiatan, Anggito juga mengancam akan mengkriminalisasikan biro umrah tersebut. “Kami rajin beri laporan pada polisi kalau ada kasus penipuan,” ujarnya.

Biro perjalanan umrah jumlahnya menjamur sejak sepuluh tahun terakhir. “Dulu perusahaan penyelenggara umrah cuma 15, sekarang banyak sekali,” ujar Ketua Umum Himpunan Pengusaha Umrah dan Haji Indonesia Baluki Ahmad. Menurut data Kementerian Agama, kini biro yang tercatat di kementeriannya mencapai 570 perusahaan. Biro perjalanan umrah dianggap sebagai ladang bisnis berpangsa besar.

Menurut Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu, perkembangan ini dipicu pertumbuhan peminat umrah yang terus meroket tiap tahun. Jemaah umrah yang diberangkatkan tahun lalu mencapai 750 ribu orang. Padahal tahun-tahun sebelumnya hanya Rp 150-200 ribu orang. “Tahun ini kami perkirakan angkanya mencapai satu juta orang,” ujarnya. Tingginya minat ini menurut ia karena tradisi keislaman masyarakat Indonesia yang masih kuat. Faktor lain adalah lamanya antrean berangkat haji, sehingga masyarakat lebih memilih untuk berhaji kecil.

Meski menjamur, bukan mudah mendirikan biro umrah. Pengusaha perlu mendapat izin dari Kementerian Agama. Syaratnya, perusahaan itu selama dua tahun sebelumnya harus menjadi agen wisata umum. Mereka juga wajib menyetor biaya Rp 150 juta sebagai jaminan. Dua tahun terakhir Fulus Pengantar ke Rumah Tuhan, metode pembiayaan baru menyelusup di bisnis ini, yakni sistem multilevel marketing. Penyelenggara umrah kini bisa dilakukan secara perorangan. Banyak orang bekerja sebagai agen haji ke perusahaan penginduk yang menerapkan metode multilevel marketing atau bekerja sendiri.

Modusnya, mereka bekerja sama dengan penyelenggara haji resmi dan mengajukan visa ke perusahaan penyedia visa. “Ini ilegal, saat kami sidak ke Cengkareng beberapa waktu lalu banyak yang seperti ini,” ujar ia. Pembiayaan haji sistem multilevel marketing yang menginduk ke perusahaan resmi pun layak diwaspadai. Belakangan, sistem ini marak dimanipulasi, padahal sejak 1995, metode pembiayaan yang diinisiasi oleh PT Arminareka Perdana ini adem ayem.

Banyak pengaduan calon jemaah ditipu oleh agen perjalanan umrah. Mereka dijanjikan berangkat umrah dengan panjar hanya Rp 3,5 juta. Lalu uangnya dibawa kabur. “Banyak yang mengatasnamakan kami. Di kami, kalau mau umrah hanya dua cara, bayar cash atau jual produk umrah kami sehingga dapat keuntungan untuk bisa digunakan umrah,” ujarnya. Minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah semakin melejit. Sejumlah biro perjalanan kini tumbuh bak cendawan. Banyak di antaranya ternyata perusahaan ‘bodong’. Mereka menipu sejumlah pelanggan yang hendak bertamu ke rumah Tuhan itu.

Laporan tentang sejumlah modus penipuan yang dilakukan biro umrah. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Umrah dan Haji Indonesia Baluk Ahmad untuk berbagi tips agar tak tertipu bisnis umroh abal-abal. Mari teliti sebelum tertipu. Cara krusial yang perlu dilakukan calon anggota jemaah adalah memeriksa ulang detail paket yang ditawarkan, yakni soal kewajaran biaya. Harga wajar berumroh adalah US$ 1.850, jika harga yang ditawarkan di bawah itu, harus diwaspadai, mungkin itu penipuan.

Calon jemaah juga diminta aktif untuk merinci biaya perjalanan selama berumroh. Tiket pesawat pulang-pergi senilai Rp 11-17 juta untuk kelas ekonomi. Biaya penginapan di Mekah dan Madinah pun hanya berkisar Rp 600 ribu-1,5 juta per kamar per malam. Dengan catatan tiap kamar bisa dihuni 34 orang. Biaya pengurusan visa ditaksir hanya bernilai sekitar Rp 750 ribu-1,1 juta. Biaya fiskal sekitar Rp 750 ribu, dan biaya administrasi biro perjalanan yang wajar hanya Rp 500 ribu-1 juta.

Ada beberapa biaya lain yang tak bisa ditaksir dari awal, antara lain biaya makan, transportasi lokal, penjemputan khusus, dan pemandu. Untuk hal-hal ini, biaya bervariasi tergantung paket yang ditawarkan biro perjalanan. Calon jemaah bisa meminta biro untuk menyediakan rincian hak dan kewajiban jemaah. Bila biro tak mau mencantumkan, waspadai kemungkinan terjadinya penelantaran jemaah selama di tempat tujuan.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu menyatakan siap mengambil langkah tegas terhadap penipuan biro haji kecil ini. “Secara umum modusnya ada dua, kriminal murni dan penelantaraan jemaah,” ujarnya. Untuk dua kasus tersebut, Anggito berjanji akan menindak tegas. Ia menyatakan sudah menandatangani nota kerja sama dengan Mabes Polri untuk menyelidiki kasus-kasus penipuan

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu menyatakan salah satu modus utama penipuan perjalanan umrah masuk lewat pintu pengajian ibu-ibu. “Paling banyak bergerak secara individu, mereka masuk dengan cara itu,” ujarnya.

Calo umrah ‘bodong’ ini pun mengiming-imingi ibu-ibu berumrah murah. “Rp 15 juta, itu kan murah banget,” ujarnya. Calon jemaah dtawarkan hotel bintang tiga, dekat Masjidil Haram, dekat Masjid Nabawi. Setelah uangnya diterima, kabur orangnya,” ujarnya. Anggito menegaskan ini adalah bentuk penipuan murni, dan laporan kasus seperti ini langsung diteruskan ke polisi.

Kasus-kasus yang ditangani oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah terkait dengan biro resmi yang berizin, namun menelantarkan jemaahnya. Salah satu kasus terjadi di Jakarta. PT Gema Arofah, biro perjalanan umrah yang mengantongi izin Kementerian Agama dilaporkan menelantarkan 98 jemaahnya tanpa akomodasi memadai di Tanah Suci.

Namun Anggito menyatakan jika belum ada travel resmi yang sengaja beritikad seperti itu. “Yang terjadi ketidaksengajaan dan ketidaktelitian,” ujarnya. Namun ia mengaku ada beberapa biro perjalanan yang tak menepati janji, terutama soal akomodasi. “Itu yang akan kami tindak tegas,” ujarnya menjawab pertanyaan terkait janji biro umrah memberi hotel bintang lima, nyatanya dikorting dua. Namun ia menyatakan berurusan dengan orang Arab bukan hal yang mudah. “Kadang sudah booking hotel, tapi sampai sana hotelnya diserobot karena ada yang datang lebih dulu dan bayar I,” ujarnya masih mencoba melindungi penyelenggara travel umrah resmi. tersebut.

Rombongan jemaah umrah asal Kecamatan Sooko, Mojokerto, Jawa Timur tak kuasa menahan tangis. Mereka kembali ke kampungnya tanpa sempat menyentuh Tanah Suci. Padahal biaya perjalanan sebesar Rp 17,5 juta telah dibayarkan ke Biro Harta Mulia Sejahtera. “Tak hanya uang hilang, kami pun malu setengah mati,” ujar Sumarmo, salah satu korban.

Sumarmo, pensiunan TNI Angkatan Laut itu sudah lama bermimpi pergi ke Tanah Suci. Umrah menjadi pilihan karena berhaji perlu lama mengantre. Tawaran datang ketika ia mengikuti majelis taklim di Pesantren Robithotul Ulum, Jatirejo. CV Harta Mulia Sejahtera menawarkan paket lebih murah sekitar 2,5 juta dibanding biro lain untuk keberangkatan umrah.

Sumarmo tak curiga, karena pada tahun sebelumnya, tokoh agama di tempat pengajiannya diberangkatkan ke Mekkah dan Madinah dengan pelayanan amat baik. Ia bersama 100 jemaah lainnya dijanjikan berangkat 22 Januari 2014. Dari Mojokerto mereka menempuh perjalanan darat ke Surabaya, Jawa Timur, lalu terbang ke Jakarta. Di Ibu Kota mereka mulai kaget. Makan dan menginap, bayar sendiri. Kejadian ini berulang hingga tiga hari, jemaah pun resah. Mereka meminta pihak Harta Mulia Sejahtera bertanggung jawab. Perusahaan itu menolak bertanggung jawab.

Direktur perusahaan, Hartono menyatakan dokumen keberangkatan tak lagi diurus pihaknya, melainkan oleh PT Religi, sebuah agen perjalanan di Jakarta. Hal ini memancing kemarahan para jemaah, mereka lalu membawa ini ke ranah hukum. Perusahaan itu dilaporkan ke Polres Mojokerto dengan dugaan menyelewengkan dana jemaah senilai Rp 1,36 miliar.

Dari penelusuran, memang rupanya CV Harta Mulia Sejahtera dan PT Religi tak terdaftar sebagai biro perjaanan tak berizin di Kementerian Agama. Menurut Ketua Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Baluki Ahmad, penipuan perjalanan haji mulai marak sejak dua tahun lalu. Modusnya adalah menarik biaya lebih murah, namun keberangkatan tak dalam waktu secepat-cepatnya. Sejumlah tokoh agama diberangkatkan terlebih dahulu agar konsumen lain percaya.

Para tokoh diberi pelayanan memuaskan sehingga bisa memberi promosi baik bagi perusahaan kepada jemaahnya. Saat pengikutnya siap berangkat tahun berikutnya, perusahaan sudah tak bisa lagi dilacak keberadaannya

Brigadir Susanto Tembak Atasannya Karena Ditegur Tidak Pakai Baju Saat Ke Kantor

Penembak Kepala Detasemen Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Pamudji duduga anak buahnya sendiri, yaitu Brigadir Susanto. Pemicunya, pelaku marah ketika ditegur oleh Pamudji karena tak mengenakan baju dinas saat datang ke kantor pada Selasa malam, 18 Maret 2014. Menurut saksi Ajun Inspektur Dede Mulyani, Komandan Regu Dua, sebelum penembakan korban terlibat cekcok dengan Susanto. Di tengah cekcok itulah kemudian terdengar dua letusan senjata api. Ketika Dede mendekat, Pamudji sudah tertembak di bagian kepala.

Kepala Polda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Dwi Praytino, mengatakan jajarannya telah memeriksa Susanto. “Kondisi kejiawaan yang bersangkutan stabil,” kata Dwi, Rabu, 19 Maret 2014. Dwi tak menjelaskan apakah pelakunya Susanto. Begitu pula motif penembakan dan pemicu cekcok antara atasan dan anak buah tersebut.

Menurut Dwi, berdasarkan laporan sementara, antara korban dan pelaku tidak ada masalah serius. Saat ini provost masih mendalami motif penembakan. Menurut juru bicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto, Pamudji baru enam bulan bertugas sebagai Kepala Detasemen. “Beliau bertanggung jawab terhadap kondisi markas dan elemen Polda. Termasuk piket-piket yang bekerja,” ujarnya.

Juru bicara Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto, mengatakan Ajun Komisaris Besar Polisi Pamudji ditembak menggunakan senjata piket, yakni pistol yang selalu berada di ruang piket. Dugaan sementara pelaku penembakan adalah anak buahnya sendiri. Menurut Rikwanto, saat ini masih dilakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. “Ada tiga anggota yang diperiksa,” ujarnya, Rabu, 19 Maret 2014. Dia mengatakan penyidik belum mengetahui motif penembakan. “Terlalu prematur dan masih berlangsung penyelidikan,” ujarnya.

Pamudji baru menjabat selama enam bulan sebagai Kepala Detasemen Markas Polda Metro Jaya. Dugaan sementara, sebelum kejadian perwira menengah ini terlibat keributan dengan anak buahnya. Saat ini jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan awal terhadap Brigadir Susanto, yang menjadi saksi sekaligus diduga pelaku penembakan Kepala Detasemen Kepolisian Daerah Metro Jaya Ajun Komisaris Besar (AKBP) Pamudji. Pamudji ditembak pada saat sedang piket malam.

“Kondisi kejiwaannya stabil,” kata Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Dwi Priyatno di kantornya, Rabu, 19 Maret 2014. Namun, Dwi belum mau mengungkapkan identitas pelaku penembakan atas Pamudji. Dwi menuturkan sudah memeriksa empat orang saksi terkait kasus ini. Pemeriksaan ini untuk mengungkap motif kasus tersebut. Sebab, belum terang apa penyebabnya. Korban ditemukan sekitar pukul 21.50 WIB di tempat bertugas. Kondisi Pamudji luka tembak di pelipis. Di sebelah korban pun ditemukan sebuah pistol. Polisi belum menyebutkan senjata api tersebut milik korban atau bukan.

Menurut saksi, Ajun Inpekstur Polisi Satu (Aiptu) Dede Mulyani, kepala regu dua, sebelum penembakan korban terlibat cekcok dengan anak buahnya, Brigadir Susanto. Ketika Dede meninggalkan lokasi cekcok, terdengar suara tembakan dua kali. Aiptu Dede kemudian kembali ke lokasi dan melihat Pamudji mengalami luka tembak di kepalanya. Pamudji dibawa ke Bagian Kedokteran Kesehatan Polda Metro Jaya untuk ditangani medis. Di lain pihak, Brigadir Susanto dibawa Provos Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan.

Kriminolog Universitas Indonesia Erlangga Masdiana mengatakan konflik di dalam pekerjaan merupakan salah satu penyebab Brigadir Susanto menembak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Pamudji. Konflik seperti ini biasanya terjadi antara atasan dan bawahan. “Biasanya dipicu oleh tuntutan bawahan yang harus loyal dengan atasan,” kata Erlangga, Rabu, 19 Maret 2014.

Konflik tersebut, kata dia, biasanya berupa masalah komunikasi, hubungan pribadi, maupun struktur organisasi. Sebelumnya, Kepala Detasemen Kepolisian Daerah Metro Jaya, AKBP Pamudji, tewas ditembak anak buahnya di ruang pelayanan masyarakat, Selasa malam, 18 Maret 2014. Pamudji ditembak dua kali pada saat sedang bertugas bersama anak buahnya.

Erlangga memaparkan masalah komunikasi dapat ditimbulkan lantaran adanya ketidakjelasan informasi maupun perintah yang disampaikan. Wujudnya berupa perintah yang tak mudah dipahami dan tidak konsisten. Dia menuturkan pergantian pimpinan yang sering terjadi di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia menuntut anak buah harus menyesuaikan gaya kepemimpinan atasannya. Erlangga menduga ada gaya kepemimpinan Pamudji yang dianggap mengganggu oleh Susanto.

Kemungkinan lain, kata Erlangga, Brigadir Susanto memiliki agenda lain di luar tugasnya sebagai polisi. Akibatnya, kepentingan tertentu tersebut bertabrakan dengan tugas utama polisi. Selain itu, penyebab lain adalah adanya masalah pada pekerjaan polisi sendiri. “Penyebab seperti ini membuat polisi bingung memihak masyarakat atau pimpinan,” kata Erlangga.

Tuntut Indosat … Warga Bekasi Malah Disuruh Serahkan Rumah

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memerintahkan warga Bekasi, Cartje B Talahatu untuk menyerahkan tanahnya ke PT Indosat Tbk. Padahal hal itu tidak termasuk dalam materi gugatan Cartje ke Indosat. Tidak terima, Cartje pun mengajukan banding.

“Iya, Bu Cartje banding,” ujar kuasa hukum Cartje, Romy L Rinaldo, dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Senin (3/3/2014).

Indosat dihukum untuk membayar denda Rp 427,4 juta kepada Cartje B Talahatu terkait pembangunan tower illegal. Sebagai gantinya, Cartje harus menyerahkan rumahnya kepada Indosat. Padahal pihak Cartje tidak meminta rumahnya dibeli Indosat. Menurut Romy, alasan banding bukan dikarenakan harga ganti rugi yang terlalu murah.

“Tidak juga (harga ganti rugi terlalu rendah). Persoalannya Rp 400 juta itu harus ditukar rumah dan sertifikat, kecuali tidak, sesuai dengan tuntutan awal dalam gugatan,” ujar Romy.

Banding diajukan Cartje pada 19 Februari lalu. Pihak Indosat sendiri belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi apakah akan mengajukan banding atau tidak.

BTS milik Indosat berdiri sejak tahun 2012 dengan jarak tak lebih dari 3,9 meter dari rumah Cartje. Padahal, jarak aman antara BTS dengan pemukiman warga adalah tak kurang dari 6 meter. Lantas Cartje menggugat Indosat untuk mengganti rugi atas berdirinya BTS tersebut. Anehnya, PN Jakpus dalam putusannya malah memerintahkan Cartje menyerahkan tanahnya ke Indosat.

Versi Kedua Kronologi Kasus Penembakan Bripka Lasmidi Oleh Tim Buser Polisi Tangerang

Pemeriksaan awal terkait penembakan anggota Kepolisian Sektor jatiuwung Brigadir Kepala Lasmidi menerbitkan dua versi cerita berbeda. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metropolitan Tangerang, Ajun Komisaris Beasar Sutarmo, pun angkat bicara kepada Tempo, Ahad, 16 Februari 2014.

Keterangan anggota buru sergap Polres Kota Tigaraksa menyebutkan penembakan dilakukan setelah melihat seseorang dengan senjata api di tangan melepaskan tembakan peringatan ke atas di Jalan Gatot Subroto KM2 (-depan warteg Putri) Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Belakangan diketahui seorang yang menembakkan senjata api ke udara itu Bripka Lasmidi dan kawannya yang menyetop angkutan kota jurusan Cimone-Balaraja.

“Versi polisi Tigaraksa, penembakan ke arah anggota kami setelah ada tembakan peringatan. Dia kira yang menembak itu pelaku pencurian kendaraan bermotor. Mungkin tidak mau kecolongan dengan (Bripka Lasmidi) polisi Tigaraksa menembak lebih dulu,” kata Sutarmo.

Namun versi berbeda diungkapkan anggota Buser Jatiuwung. Dalam keterangan kepada penyidik disebutkan dua orang anggota Buser Jatiuwung mengejar angkutan umum dengan kendaraan roda dua V-XION B-6504 WFD. Tepat di depan tempat kejadian perkara, setelah menyetop angkot lalu korban mengeluarkan senjata api dan melongokkan kepala ke dalam angkot.

Anggota Polsek jatiuwung ini memastikan di dalam angkot apakah ada terduga pelaku perampasan handphone bersenjata api yang dilaporkan oleh seorang ibu-ibu penumpang angkutan umum. “Versi anggota kami, penembakan ke udara sebagai peringatan, setelah yang di dalam angkot (-polisi Tigaraksa) menembak dulu bagian dada. Anggota kemudian menembakkan ke atas seraya berteriak, ‘Kami polisi!,” ujar Sutarmo.

Selain adanya dua versi penembakan, Sutarmo juga menceritakan runutan kronologis sebelum terjadinya penembakan itu. Pada waktu itu, anggota Buser Tigaraksa belakangan diketahui sebagai Aipda NBB menyetop angkot yang dikendarai Suyanto. Dia mengatakan akan menangkap pencuri kendaraan bermotor di kawasan RS Anissa, Cibodas Kota Tangerang. Di kawasan Jalan Gajah Tunggal 2, naik lagi anggota dan seorang cepu (informan). “Di dalam kendaraan itu, si cepu diminta polisi untuk memancing pelaku agar keluar dari persembunyian dengan dalih akan ada transaksi,” kata Sutarmo.

Namun dari pembicaraan telepon genggam itu, si polisi mencurigai cepu-nya. Sehingga ia merampas handphone dari genggaman cepu. “Pada saat mengambil HP itu, senjata api si polisi jatuh dan dilihat seorang ibu yang bersama-sama dalam angkutan tersebut. Si ibu ini panik dan takut kemudian melapor ke Polsek Jatiuwung. Dalam laporannya, ia mengatakan melihat seorang perampok membawa senjata api dalam angkot,” kata Sutarmo.

Mendengar laporan itu, Bripka Lasmidi dan kawannya sigap bergerak mengejar pelaku dengan sepeda motor. Kemudian angkot itu distop dan terjadilah penembakan itu. Penanganan kasus tembak-menembak antar polisi di dalam angkutan kota yang berbuntut tertembaknya Bripka Lasmidi itu kini diambil alih Polda Metro Jaya.

Cara Kerja Polisi Dalam Mengungkap dan Berantas Peredaran Narkoba Di Indonesia

Cerita-cerita penyiksaan polisi supaya orang yang ditangkap mau mengakui perbuatan sesuai selera polisi terus terkuak. Salah satunya cerita dari Kotabaru, Kalimantan Selatan. Herri Budiarto (38) disiksa polisi di luar batas kemanusiaan, bahkan sampai buang air besar di celana.

Seperti dilansir website Mahkamah Agung (MA) yang dikutip detikcom, Rabu (12/2/2014), kasus bermula saat polisi menangkap Hamsani di rumahnya di Serongga, Desa Pelajau Baru, RT 013/001, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kotabaru pada 19 Februari 2010 lalu. Saat ditangkap, polisi mendapatkan 8 paket sabu yang disembunyikan di Guci dan celana dalam.

Sehari setelah penangkapan Hamsani, polisi lalu menangkap anak Hamsani, Herri. Versi polisi dan jaksa, ayah-anak itu sama-sama menjadi pengedar narkoba. Benarkah demikian?

Ternyata setelah digelar sidang pengadilan untuk mencari kebenaran seadil-adilnya, terungkaplah jika dakwaan jaksa dan polisi hanya tuduhan belaka. Hamsani mengakui jika dia memakai narkoba jenis sabu yang dibeli dari Gondrong alias Boy.

Tetapi Hamsani disiksa polisi untuk menyebutkan nama siapa saja yang memakai sabu yang dijualnya. “Saya dipukuli dan diinjak-injak sampai saya keluar air besar,” kisah Hamsani. Atas siksaan itu, Hamsani tidak tahan sehingga keluar nama anaknya, Herry. Apalagi Hamsani juga mau ditembak polisi jika tidak menunjukkan siapa pemakai narkoba lainnya.

“Saya bilang punya Gondrong saja, tetapi polisi sudah tidak percaya,” tutur pria yang sehari-hari bekerja sebagai petani itu.

Penyiksaan ini dilihat oleh adik iparnya, Sucipto. Saat kejadian, Sucipto ada di rumah Hamsani karena mau menagih utang. Saat waktu mau masuk magrib, dia melihat sekelompok anggota polisi berpakaian preman memasuki rumah dan langsung memborgol Hamsani.

“Hamsani ditendang, dipukul, dihantam, diinjak sampai terberak-berak dan diancam dengan pistol,” cerita Sucipto. Padahal, pada saat penangkapan Hamsani, Herri tengah tiduran di rumahnya. Malamnya dia mendengar ayahnya ditangkap dan disiksa, Herri pun tidak tega dan akhirnya mengaku sebagai pemilik sabu itu.

Itupun setelah polisi memberikan bogem mentah berkali-kali ke muka dan tubuh Herri. “Saat di BAP dan didampingi penasihat hukum, saya tidak membatalkan keterangan karena stres sehingga saya tidak mengerti,” kata Herri yang berdagang kain keliling itu.

Meski proses hukum penuh penyiksaan, jaksa tetap menuntut Herry selama 8 tahun penjara. Namun Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru berkata lain. Majelis hakim yang terdiri Tri Wahyudi, Yunita Hendrawati dan Liliek Fitri Handayani membebaskan Herri. “Membebaskan Herri Budiarto, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,” putus ketiganya pada 20 Juli 2011.

Ternyata bukan hanya siksaan yang diterima oleh Syukri supaya bersedia mengaku sebagai pengedar narkoba. Tetapi Syukri juga diancam dibunuh oleh salah satu anggota polisi dari Polres Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar)! Ancaman ini dilakukan anggota polisi bernama Jonniter Dharma saat membawa Syukri pada pergantian malam 24 Mei 2013 di jalanan lintas Sumatera, Sumatera Barat. Di dalam perjalanan menuju Cafe KM 10 untuk menciduk Amin dan Yanto itulah Jonniter menebar ancaman kepada Syukri.

“Dari keterangan Syukri di persidangan (Syukri) mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Kasat Narkoba Polres Dharmasraya AKP Teddy dan Irawandi,” kata majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Muaro yang tertuang dalam putusan PN Muaro yang dilansir website Mahkamah Agung (MA) seperti dikutip detikcom, Selasa (11/2/2014).

Bahkan pada saat Syukri memberikan kesaksian dalam perkara Amin Supangat dan Yanto, Syukri mengatakan Jonniter pernah menakut-nakuti Syukri dengan menunjukkan foto dari HP milik Jonniter. “Kalau tidak mau mengaku akan dibuat seperti di dalam foto HP miliknya orang tergantung yaitu kasus kakak beradik tergantung di tahanan Polsek Sijunjung,” ucap majelis hakim PN Muaro yang terdiri dari Afrizal Hadi, Rifai dan Abdul Basyir.

Kakak beradik yang tewas di Polsek Sijunjung (masuk wilayah Polres Dharmasraya, Sumatera Barat) yang dimaksud yaitu Budri (17) dan Faisal (15). Faisal masuk sel terlebih dahulu pada 21 Desember 2011 atas tuduhan pencurian kotak amal masjid. Adapun kakaknya, Budri, masuk lima hari setelahnya atas tuduhan pencurian 19 unit sepeda motor.

Keduanya ditemukan tewas pada 28 Desember 2011 dengan kondisi mengenaskan. Versi polisi, keduanya tewas karena gantung diri. Setelah didesak masyarakat, terungkaplah keduanya meninggal karena dianiaya oleh tiga polisi. Berikut hukuman yang cukup ringan kepada polisi yang menganiaya dan membunuh kakak beradik tersebut:

1. Al Indra divonis 3 tahun penjara
2. Irzal dijatuhi hukuman penjara 2 tahun penjara
3. Kapolsek Syamsul Bahri divonis 1,5 tahun penjara
4. Randi Agusta divonis 2 tahun penjara.

Meski diancam dibunuh, Syukri bersikukuh tidak terlibat dengan peredaran narkoba sama sekali. Setelah dibuktikan di persidangan, ucapan Syukri benar dan tuduhan polisi hanya bualan semata. Syukri pun dibebaskan dari semua dakwaan jaksa pada 20 Januari 2014 lalu.

Rekayasa kasus narkoba yang dilakukan Polres Dharmasraya kepada Syukri diungkap Pengadilan Negeri (PN) Muaro, Sumatera Barat. Dalam kasus itu, jaksa menghilangkan barang bukti HP yang digunakan polisi untuk merekam interogasi.

Syukri ditangkap pada 24 Mei 2013 saat pergantian malam di jalanan lintas Sumatera, Sumatera Barat. Setelah menangkap Syukri, polisi lalu menangkap Amin dan Yanto. Ketiganya dituduh polisi mengedarkan sabu-sabu. Belakangan PN Muaro mengungkap tuduhan itu hanya isapan jempol belaka.

Dalam persidangan, seorang anggota polisi bernama Jonniter Dharma mengaku merekam pengakuan Syukri dengan HP.

“Sewaktu di dalam perjalanan menuju Cafe KM 10 saat itu Syukri diinterogasi dan saya sempat merekamnya dengan HP saya tetapi setelah pemeriksaan Syukri tidak mengakui lagi,” kata Jonniter seperti tertuang dalam putusan PN Muaro yang dilansir website Mahkamah Agung (MA) seperti dikutip detikcom, Selasa (11/2/2014).

Dalam perjalanan dari lokasi penangkapan menuju Cafe KM 10, Syukri mengaku dirinya ditodong pistol oleh anggota polisi bernama Bambang dan Frendo. Hal ini semata-mata untuk menakut-nakuti Syukri biar mengaku sebagai pengedar narkoba. Selain itu Syukri juga dipukuli saat berada di kafe dan disuruh mengakui kenal dengan Amin, orang yang belakangan juga dikriminalisasi.

Lantas HP tersebut dijadikan salah satu barang bukti di persidangan. Namun anehnya, jaksa malah mengembalikan HP itu ke Jonniter tanpa seizin majelis hakim. “Majelis hakim berpendapat hal tersebut merupakan penghilangan barang bukti dan statusnya menjadi status quo,” putus majelis hakim PN Muaro yang terdiri dari Afrizal Hadi, Rifai dan Abdul Basyir.

Dari seluruh rangkaian persidangan yang terungkap di pengadilan, secara juridis formil maupun materil ternyata Syukri tidak cukup bukti untuk dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu maupun dalam dakwaan alternatif kedua. “Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya semula. Memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan negara setelah putusan ini diucapkan,” ucap majelis pada 20 Januari 2014.

Syukri lalu dibebaskan sore harinya setelah menghuni penjara selama 7 bulan sejak ditangkap.

Polisi dari Polsek Terusan Nyunyai, Lampung Tengah, menyiksa para tersangka supaya mengakui terlibat kasus pencurian sepeda motor. Dalam kasus itu, Suardi bebas karena tidak terlibat sama sekali.

Awalnya jaksa menyatakan yang terlibat pencurian sepeda motor di mess PT BAJ di Kampung Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah, pada 3 Juli 2012 adalah Rahmatullah, Apriyadi, Suardi. Di persidangan, terungkap fakta baru jika eksekutornya adalah Joni.

“Rahmatullah dipersidangan membantah keterangan di BAP karena sebelum membuat BAP, Rahmatullah telah disiksa petugas polisi dan dipaksa menyebutkan nama Suardi,” kata majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Gunung Sugih sebagaimana dilansir website Mahkamah Agung (MA), Senin (10/2/2014).

“Padahal Rahmatullah sendiri mengaku tidak tahu dan tidak terlibat dalam pencurian sepeda motor tersebut. Suardi juga membantah BAP karena disiksa, diancam dan dipaksa untuk mengakui atas pencurian sepeda motor karena pada saat terjadinya pencurian, Suardi tengah di rumah,” sambung majelis hakim yang terdiri dari Iwan Gunawan, Francisca dan Teti Hendrawati.

Berdasarkan keterangan Apriyadi di persidangan, yang mencuri sepeda motor adalah dirinya dengan temannya, Joni, yang hingga kini masih buron. Apriyadi dengan tegas menyatakan Suardi tidak tahu dan tidak ikut terlibat dalam pencurian sepeda motor itu. “Apriyadi dan Joni mengambil sepeda motor pada 3 Juli 2012 pukul 02.00 WIB. Yang masuk ke dalam mess adalah Joni dan Apriyadi menunggu di luar,” ucap majelis hakim dalam sidang pada 11 Februari 2013 lalu.

Setelah sepeda motor berhasil digasak, lalu dijual dengan bagian Apriyadi sebesar Rp 650 ribu. Dari jumlah itu, Rp 200 ribu diberikan kepada ibunya, Nurhayati, dan sisanya dipakai sendiri. “Jaksa Penuntut Umum telah gagal untuk membuktikan surat dakwaannya dan majelis hakim tidak mendapatkan keyakinan kalau Suardi terlihat atau membantu pencurian tersebut,” terang majelis hakim.

Berdasar pertimbangan itu, maka PN Gunung Sugih membebaskan Suardi. Dalam putusan tersebut, majelis hakim juga memerintahkan Suardi langsung dikeluarkan dari tahanan.

Atas vonis ini, jaksa ngotot dan mengajukan kasasi. Namun apa daya, majelis kasasi yang terdiri dari Artidjo Alkostar, Margono dan Prof Dr Gayus Lumbuun menolak permohonan kasasi itu pada 11 November 2013.

Walikota Bandung Rekrut Ratusan Gadis Cantik Untuk Jadi Satpol PP Agar Warga Bandung Jadi Penurut

Wajah garang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung bakal berubah tahun ini. Pasalnya, Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, telah meminta kepada Kepala Satpol PP Kota Bandung untuk merekrut gadis cantik sebagai anggota.

Pria yang disapa Emil ini mengatakan, gadis-gadis cantik yang akan direkrut Satpol PP termasuk dalam rencana penambahan 300 orang anggota Satpol PP. “Bulan-bulan ini kita akan rekrut 300 Satpol PP baru untuk disebar ke kecamatan termasuk merekrut ‘mojang geulis’ untuk Satpol PP juga,” kata Emil di Bandung, Selasa (11/2/2014).

Emil juga menjelaskan, mojang geulis anggota Satpol PP nantinya bertugas untuk menjadi negosiator ketika dihadapkan dengan perlawanan massa saat penertiban.

“Kita eksperimen apakah pendekatan secara keibuan lebih bisa menyelesaikan masalah, siapa tahu,” ujarnya. Emil menambahkan, perekrutan mojang geulis untuk menjadi anggota Satpol PP terinspirasi dari kepolisian. “Terinspirasi dari negisiatornya Polisi. Ternyata polisi juga sudah menggunakan perempuan untuk urusan komunikasi,” kata Emil.

Sementara itu, 300 orang rekrutan baru Satpol PP nantinya akan disebar ke kecamatan kecamatan di Kota Bandung. Satu kecamatan, kata Emil, akan ditempatkan 10 orang anggota. “Ya, nanti dua perempuan delapan laki-laki,” ujar Wali Kota.

Hore … Kopassus Resmi Ikut Membantu Korban Banjir Bersama BNPB

Komando Pasukan Khusus atau Kopassus memenuhi permintaan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo membantu korban banjir Ibu Kota. Terhitung mulai tanggal 18 Januari hingga Februari 2014 mendatang, Kopassus pun resmi bergabung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kepala Penerangan Kopassus Mayor Achmad Munir mengungkapkan, meski terhitung baru masuk komando penanggulangan korban banjir hari ini, sebanyak 200 personel Kopassus telah mulai bekerja sejak Kamis (16/1/2014) lalu, yakni memperbaiki tanggul yang jebol di Situ Pedongkelan, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

“Setelah itu sejumlah personel kita membantu masyarakat Lenteng Agung mendistribusikan sembilan bahan pokok,” ujarnya kepada Kompas.com pada Sabtu (18/1/2014) sore. Sabtu pagi, lanjut Munir, sebanyak 100 orang personel diterjunkan ke pusat komando BNPB di Monumen Nasional. Sebanyak 40 personel Kopassus diantaranya pun ada yang langsung terjun ke lokasi banjir paling parah di Jakarta, yakni Bukit Duri, Jakarta Selatan dan Kampung Pulo, Jakarta Timur untuk melakukan evakuasi.

“Perlengkapan kita adalah 5 perahu karet, 5 motor tempel, 10 tangki bahan bakar minyak, 5 selang BBM, 20 dayung, 20 unit pelampung, 20 wet suit, sepatu dan 8ban karet,” ujarnya. “Sesuai arahan Danjen Kopassus, Mayjen TNI Agus Sutomo, tugas kemanusiaan adalah suatu kehormatan. Kopassus hadir membawa solusin bukan membawa masalah,” lanjut Munir.

Sejak Sabtu pagi hingga sore ini, personel Kopassus bersama Tim SAR dan pasukan lain telah berhasil mengevakuasi puluhan warga, mulai dari orangtua hingga anak-anak. Mereka kemudian dibawa ke kamp pengungsian yang ada, yakni di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Mushala At-Tawabin dan Gelanggang Olahraga Youth Center di Jalan Raya Ottista.

Sejauh ini, Munir mengaku proses evakuasi warga berjalan dengan baik tanpa kendala berarti. Hanya saja, banyak warga yang menolak dievakuasi dan bertahan di lantai dua rumah mereka masing-masing. Pihaknya pun sebisa mungkin membujuk warga untuk pergi mengevakuasikan diri ke kamp pengungsian atas alasan keselamatan warga sendiri.