Dahlan Iskan Ternyata Populis Karena Tidak Mau Tahu dan Disalahkan Soal Listrik Jakarta Yang Padam Total

Menteri BUMN Dahlan Iskan enggan menanggapi rusaknya gardu PLN yang menyebabkan matinya beberapa kawasan di Jakarta dan Depok. Dahlan justru menegaskan dirinya bukan Dirut PLN seperti sebelumnya.

“Aku bukan dirut PLN,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (25/4/2012). Dahlan menyatakan hal tersebut disebabkan dirinya sudah terlambat menghadiri rapat yang seharusnya dimulai pada pukul 16.00 WIB.

“Mohon maaf saya harus rapat jam empat, ini sudah telat 1 jam,” ujarnya sambil berlalu. Sebelumnya, PLN merilis bahwa ada kerusakan Gardu Listrik pada pukul 13.00 WIB lalu. Namun, PLN yakin pada pukul 16.00 ini semua kondisi listrik dapat pulih kembali.

Hingga pukul 20.45 WIB kondisi kelistrikan di Jakarta belum normal sepenuhnya, setelah adanya kerusakan di Gardu Induk tegangan ekstra tinggi (GITET) Gandul. Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN Bambang Dwiyanto mengatakan kondisi kelistrikan Jakarta masih dalam pemulihan yang bersifat darurat.

“Beban yang biasanya dipikul GITET Gandul untuk sementara malam ini dipikul oleh PLTGU Muara Karang. Jadi PLTGU Muara Karang kerja keras malam ini,” cetus Bambang kepada detikFinance, Rabu (25/4/2012).

Namun, kerja keras dari pembangkit di Muara Karang hanya terjadi sampai sekitar pukul 22.00 WIB. Selepas itu beban akan turun seiring masyarakat yang mulai beristirahat di malam hari.

“Current Transformer (CT) atau alat ukur arus yang rusak, malam ini diganti dengan spare part yang sama yang didatangkan dari Bandung. Besok pagi perbaikan/pemasangan CT selesai sehingga GITET Gandul akan normal,” jelas Bambang.

Seperti diketahui, pada pukul 13.12 WIB hari ini terjadi gangguan pada gardu induk tegangan ekstra tinggi (GITET) PLN di Gandul Jakarta. Ini menyebabkan beberapa wilayah di Jakarta mengalami pemadaman. Gangguan terjadi setelah jaringan CT (Transformator Center Tap/Trafo CT) atau pengukur arus di gardu tersebut meledak.

Berikut wilayah yang mengalami pemadaman listrik versi PLN:

1. Bintaro
2. Depok
3. Casablanca
4. Karet
5. Cengkareng
6. Grogol
7. Kebon Sirih
8. Duri
9. Budi Kemuliaan.

Perjalanan Karir Laksamana Sudomo

Profesor Donald Wilson dari Amerika pernah menyebutnya sebagai Indispensable Man. Laksamana TNI (Purnawirawan) Sudomo memang perwira yang dekat dan setia kepada Presiden Soeharto. Melesat lewat Operasi Trikora, dia kemudian dipercaya menjadi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dengan kewenangan yang nyaris tak terbatas.

Jaya dalam karier, sang laksamana terseok mengarungi bahtera rumah tangga. Di rumahnya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sudomo menuturkan pernah perjalanan hidupnya kepada Yandi M. Rofiyandi, Cheta Nilawaty, dan fotografer Dwianto Wibowo dari Tempo tahun lalu. Kisah perjalanan Sudomo ini ditulis dalam rubrik Memoar.

“Kalau kamu suka menolong orang lain, suatu saat pasti akan ada orang menolong ketika kamu sedang dalam kesulitan.”

Itulah pesan yang selalu saya ingat dari mendiang ayah: Kastawi Martomihardjo. Ayah saya adalah guru dan penilik sekolah lulusan Sekolah Normal—sekolah pendidikan guru zaman Belanda—di Blitar, Jawa Timur. Ayah merupakan orang Indonesia pertama di Probolinggo, Jawa Timur, yang menjadi kepala sekolah di Hollandsch-Inlandsche School (HIS), setingkat sekolah dasar, pada 1942. Sedangkan ibu saya, Saleha, mengurus rumah tangga.

Saya lahir pada 20 September 1926 di Jalan Embong Arab Gang 4, Malang, Jawa Timur. Sekarang namanya menjadi Jalan Syarif al-Qodri, tapi masih dikenal sebagai Kampung Arab. Saya anak pertama dari lima bersaudara, tiga laki-laki dan dua perempuan. Saya pindah ke Probolinggo karena Ayah bertugas di sana. Saya juga memulai pendidikan di HIS Probolinggo.

Lulus dari HIS pada 1939, saya melanjutkan pendidikan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), setingkat sekolah menengah pertama, di Probolinggo. Pendidikan saya terputus ketika Jepang menggusur penjajah Belanda. Lembaga pendidikan berbahasa Belanda banyak yang bubar, termasuk MULO Probolinggo. Saya meneruskan pendidikan ke sekolah negeri di Jalan Celaket, Malang, dan lulus pada 1943.

Kendati tinggal dalam lingkungan keluarga guru, saya bercita-cita menjadi insinyur. Tak pernah terpikir untuk masuk tentara, apalagi mencapai bintang empat angkatan laut. Sampai akhirnya ada tim rekrutmen dari Sekolah Pelayaran Tinggi (SPT) untuk masuk angkatan kedua. Sekolah ini mempersiapkan mualim—sebagai perwira dek dan perwira mesin—dalam pelayaran antarpulau. Saya terkesima oleh penampilan para pelaut ini: pakaian seragam biru gelap dan peci biru dengan tanda kemudi.

Saya akhirnya diterima di SPT Ci­lacap, Jawa Tengah. Inilah jalan hidup. Sebelumnya, saya gagal masuk tes calon perwira tentara Pembela Tanah Air di Surabaya. Saya kecewa ketika dinyatakan gagal karena memiliki amandel. Namun, kekecewaan itu hanya selintas karena kebetulan tim rekrutmen SPT datang. Tanpa pikir panjang, saya mendaftar dan diterima.

Saya masuk sepuluh besar di sekolah pelayaran dan diangkat menjadi guru di SPT Pasuruan, Jawa Timur. Ketika proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) Laut, lembaga keamanan nonmiliter. Selang sehari, sekolah di Pasuruan membentuk BKR.

BKR Pasuruan lalu berubah menjadi Angkatan Laut Batalion III Pangkalan IX. Saya mendapat pangkat letnan sebagai perwira logistik. Pada Desember 1948, saya ditetapkan sebagai orang kedua, di bawah Mayor John Lie, dalam kapal PPB-58 LB. Pelayaran pertama menuju Phuket, Thailand, membawa karet untuk ditukar dengan senjata. Karena kepiawaian John Lie—dikenal sebagai The Smuggler with the Bible—kapal dengan misi menyuplai senjata buat pasukan Indonesia ini selalu aman.

Saya juga terjun dalam pertempuran menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan pada 1950. Sebagai Kepala Staf Operasi IV Markas Besar Angkatan Laut, saya juga bertugas menyiapkan operasi militer menumpas Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia pada 1958. Saya menjalani semua operasi itu tanpa rasa takut. Militer sudah teken mati dalam setiap operasi.

“…all is yours, and make the best of it.”

Saya lega mendengar perkataan Jenderal TNI Soemitro yang memegang kendali Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) itu. Saya mendapat kepercayaan dan dukungan dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Panglima Kopkamtib pada Maret 1973. Tugas ini penuh tantangan. Seorang laksamana yang biasa bertempur di laut kini menghadapi masyarakat.

Baru lima bulan menjabat, saya mendapat tantangan ketika terjadi kerusuhan di Bandung. Namun peristiwa besar ketika saya menjabat terjadi pada 15 Januari 1974. Peristiwa yang dikenal sebagai Malapetaka 15 Januari atau Malari ini membakar sebagian Jakarta. Kerusuhan pecah saat Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka berkunjung ke Jakarta pada 14-17 Januari 1974.

Mahasiswa menyambut kedatangan Tanaka dengan aksi damai yang dimotori Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia Hariman Siregar. Meski banyak spekulasi tentang penyebab peristiwa ini, saya melihat gerakan itu dimanfaatkan kelompok tertentu sehingga terjadi kerusuhan. Saya ditugasi Panglima Kopkamtib mengendalikan kerusuhan. Prioritasnya mendatangkan tambahan pasukan dari Kodam Brawijaya dan Diponegoro untuk menjaga Istana.

Tanaka pulang ke Jepang pada 17 Januari. Saya menghadap Soemitro dan meminta berhenti karena merasa tak bisa melaksanakan tanggung jawab mengamankan Jakarta. Soemitro—teman sekolah dasar saya di Probolinggo—menolak permohonan itu. Besoknya, Soeharto mengadakan pertemuan. Saya dan Soemitro hadir bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jenderal Panggabean, Menteri-Sekretaris Negara Sudharmono, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara Sutopo Yuwono, serta asisten pribadi Presiden, Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani.

Soeharto mengambil alih jabatan Panglima Kopkamtib dan mencopot Soemitro. Jabatan Wakil Kopkamtib dan asisten pribadi dihapuskan. Saya digeser menjadi Kepala Staf Kopkamtib, yang menjadi pelaksana tugas harian. Pemerintah menutup media massa seperti Indonesia Raya, Abadi, The Jakarta Times, Pedoman, dan Ekspres.

Menjelang Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1978, saya melarang sejumlah media massa terbit. Alasannya, pemberitaan itu bersifat menghasut sehingga bisa menjadi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban. Besoknya, 21 Januari 1978, Kopkamtib membekukan kegiatan mahasiswa di semua perguruan tinggi di Indonesia. Keputusan Kopkamtib itu dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joe­soef tentang pemberlakuan program Normalisasi Kehidupan Kampus.

Saya diangkat menjadi Panglima Kopkamtib sekaligus Wakil Panglima ABRI pada 28 Maret 1978. Panglima memiliki kewenangan yang hampir tak terbatas untuk kepentingan stabilitas pertahanan dan keamanan nasional. Kopkamtib muncul untuk menjaga kampanye pemilu, menggelar Operasi Sapu Jagat yang menyita senjata api dari penduduk sipil, dan membantu menyelesaikan mogok pilot Garuda.

Dalam konteks sekarang, saya menilai negara memerlukan undang-undang yang ditakuti dan orang yang bisa melaksanakannya, seperti Panglima Kopkamtib. Saya menggunakan konsep pencegahan dalam beberapa tahap. Pertama-tama, dinasihati, diajak bicara, dan ditahan, tapi tak diajukan ke pengadilan. Lalu akan dicek dan dinasihati lagi. Kalau masih tak berubah, baru diajukan ke pengadilan.

Kisah Laksamana Sudomo dan Perkawinannya

Dia menyandarkan tubuh ke kursi. Kepala dengan rambut putihnya menengadah. Terasa berat bagi Laksamana TNI (Purnawirawan) Sudomo menceritakan kehidupan agama dan pernikahannya. Namun, dengan besar hati, Sudomo mengakui di dua kehidupan itu ia gagal. Saya mengikuti falsafah hidup berkeluarga secara klasik. Bagi saya, di keluarga mana pun, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah kepala rumah tangga. Dalam hal ini, saya beranggapan seharusnya seorang istri berkedudukan di bawah suami. Kenyataannya, dengan prinsip ini, saya malah bercerai dan kawin lagi sampai tiga kali. Istri menuntut sebagai mitra strategis, dalam arti posisi suami-istri dalam rumah tangga sejajar. Suami sebagai pilot dan istri sebagai kopilot.

Saya mengenal istri pertama saya, Fransisca Piay, saat masih tinggal di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat. Sisca, begitu panggilannya, adalah teman sepergaulan saya dengan beberapa anak Menteng lainnya. Dulu saya sering main di sekitar Gereja Paulus, yang berada di sebelah gedung Bappenas. Gereja itulah yang kemudian menjadi gereja saya dulu.

Awal 1961 kami berkenalan, dan tiga bulan kemudian menikah. Sewaktu menikah pertama kali, saya murtad dengan pindah ke agama istri, yaitu Protestan. Saya tidak berpikir panjang karena berpendirian, apabila agama suami dan istri sama, tidak akan terjadi masalah dalam rumah tangga. Saya tidak pernah memaksa istri memeluk agama selain yang dipercayainya. Begitu pula dengan anak-anak. Saya membebaskan mereka dan saat ini mereka mengikuti agama ibunya.

Keputusan saya pindah agama ke Protestan bukan karena penilaian saya yang jelek terhadap Islam, melainkan murni untuk memudahkan proses pernikahan saya. Meskipun pernikahan campuran pada zaman dulu dimungkinkan, setelah itu akan menjadi sulit. Sebab, pada 1974, terbit Undang-Undang Perkawinan, di mana mempelai Islam harus mengucapkan syahadat terlebih dulu.

Saya akui mungkin itu adalah alasan yang salah. Setelah pindah agama, saya mencoba mempelajari agama Protestan. Tapi, pada akhirnya, saya malah berdoa sendiri, jarang ke gereja, dan tetap membaca Al-Fatihah sendiri. Seluruh pelajaran tentang agama Protestan sulit sekali masuk pemikiran saya. Mau pindah lagi ke agama Islam saat itu sulit dilakukan. Mengingat pekerjaan dan posisi saya sebagai pejabat, berpindah-pindah agama akan menjadi contoh dan preseden yang buruk bagi masyarakat.

Akhirnya saya menunggu sampai saya pensiun, dengan jabatan terakhir Ketua Dewan Pertimbangan Agung, pada 1998. Setelah itu, saya baru bisa kembali ke agama Islam dan mulai berfokus pada agama ini. Saat menjadi pejabat dulu, saya tidak berfokus menjalankan ibadah karena sibuk dengan pekerjaan. Saya kembali mengucap kalimat syahadat di Masjid Al-Huda, Malang, Jawa Timur, disaksikan mantan Gubernur Jawa Timur Basofi Sudirman.

Tidak ada momen spesial yang membuat saya kembali memeluk Islam. Saya rasa hanya kekuatan doa ayah saya, Haji Kastawi alias Haji Martomihar­djo, yang membuat saya kembali ke agama ini. Kebetulan kedua orang tua saya adalah Masyumi. Mereka menjalankan agama dengan sangat taat. Mereka sering berdoa dan memberi tahu saya agar kembali ke Islam.

Dengan Sisca Piay, kehidupan perkawinan saya bertahan 19 tahun. Pada 1980, bahtera rumah tangga kami kandas. Kami bercerai. Dari pernikahan ini, saya dikaruniai empat anak. Biakto Trikora Putra, yang lahir pada 15 Agustus 1962, tepat saat ditandatanganinya kesepakatan Indonesia-Belanda soal penyerahan Irian Barat, Dewi Prihatina Dwikora Putri, Martini Yuanita Ampera Putri, dan Meidyawati Banjarina Pelita Putri.

Nama keempat anak saya memang selalu berkaitan dengan kabinet, tugas, serta jabatan saya sebagai tentara. Tapi tidak ada satu pun dari mereka yang mau berkiprah di bidang militer. Anak laki-laki pertama saya, Biakto, tidak mau jadi tentara mungkin karena sering melihat ayahnya jarang pulang. Dia memilih menyelesaikan studi di University of Southern California dan meraih gelar BA.

Setelah bercerai dengan Sisca Piay, saya membujang 10 tahun, hingga pada pengujung 1990 saya bertemu dan menikahi peragawati cantik, Fransiska Diah Widhowaty. Namun pernikahan saya yang kedua bernasib sama, kandas di tengah jalan. Pada 1994, saya kembali mengalami perceraian. Dari pernikahan dengan Siska Widhowaty, saya tidak memiliki anak.

Untuk kedua kalinya saya hidup membujang. Orang pun sering berkelakar saya masuk PDI. Ini bukan Partai Demokrasi Indonesia atau Partai Domo Indonesia, melainkan Persatuan Duda Indonesia. Empat tahun kemudian, saya menikah untuk ketiga kalinya, dengan Aty Kesumawaty.

Pernikahan ini hanya bertahan empat tahun. Pada 1998 menikah, 2002 bercerai. Dari dua kehidupan pernikahan sebelumnya, tidak ada yang seseru pernikahan ketiga ini. Pada perceraian ketiga, saya kalah di Pengadilan Agama tingkat pertama. Dalam hal pembagian harta gono-gini, hampir saja rumah ini (rumah di Pondok Indah) lepas dari tangan saya.

Harta gono-gini itu kan harta yang diperoleh semasa masih menjalani kehidupan sebagai suami-istri. Padahal, faktanya, saya memiliki rumah ini terlebih dulu, sebelum menikah pada 1998. Lucunya, saya baru tahu hakim yang menangani perkara perceraian dan pembagian harta rupanya disogok.

Saat itu saya tanya, bagaimana prosesnya supaya menang, dijawab, ”Sudah, sogok saja, Pak.” Lo, bagaimana? Saya ini kan mantan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Kok nyogok? Padahal dulu tugas saya menangkapi orang. Ya, sudah, saya tidak bisa berkutik, karena sudah diputuskan.

Akhirnya rumah ini kembali kepada saya. Tidak ada jalan lain dalam perkara ini. Saya amankan (sogok) ketika proses banding hingga kasasi. Saya harus mengeluarkan setengah miliar rupiah untuk penyelesaian perkara selama 3 tahun 2 bulan itu. Maaf saja kalau saya bilang mafia hakim itu pada dasarnya ada, dan saya mengalami sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam berkeluarga, saya memang bukan contoh yang baik. Bagi saya, perempuan adalah kekuatan sekaligus kelemahan saya.Setelah kembali memeluk Islam, saya ingin berfokus mempelajari Islam lagi dari awal. Karena itu, saya menemui seorang kiai, Pak Mardi Lambe namanya, di Masjid Al-Ikhsan, Jalan Kerinci, Kebayoran, Jakarta Selatan, untuk belajar mengaji. Tapi sekarang Pak Mardi Lambe sudah meninggal. Meski begitu, setiap Jumat saya masih sering ke sana untuk belajar mengaji.

Setiap subuh, saya usahakan salat subuh berjemaah. Saya juga mendirikan organisasi kemasyarakatan bernama Wasilah Subuh (Wadah Silaturahmi Subuh). Kegiatannya adalah salat subuh dan salat Jumat berjemaah. Kemudian dilanjutkan dengan zikir, ceramah, dan minum kopi sambil bertukar informasi. Setiap Ahad, saya juga usahakan salat berjemaah di salah satu masjid atau musala yang ada di Jakarta Timur.

Ada sekitar 200 masjid dan musala di Jakarta Timur yang sudah saya kelilingi setiap Ahad pagi. Kebiasaan itu saya teruskan sampai sekarang. Jadi setiap Ahad subuh saya pasti ada di salah satu masjid atau musala itu. Kadang saya sampai ke Jawa Tengah dan Sumatera untuk menghadiri Wasilah Subuh.

Setelah memeluk agama Islam, saya naik haji dua kali, yaitu pada 1998 dan 2002. Saya juga menjalankan ibadah umrah sampai lima kali. Mungkin hal itulah yang membuat orang-orang menambahkan singkatan HM di depan nama saya. Padahal nama saya hanya Sudomo. Meskipun pernah memeluk agama lain, saya percaya orang yang mengucapkan kalimat syahadat dan menjalankan ibadah dengan sepenuh hati akan suci lagi seperti bayi.

Moerdiono Meninggal Dunia

Selama Presiden Soeharto memerintah Indonesia, masyarakat mengenal beberapa nama wakil presiden, mulai dari Adam Malik, Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, Try Sutrisno, hingga Bacharuddin Jusuf Habibie. Jika Soeharto dikenal sebagai RI I, maka sebutan bagi para wakil presiden itu adalah RI-2.

Ternyata, ada tokoh lainnya dalam pemerintahan Soeharto yang mendapat julukan atau panggilan lebih tinggi dari RI-2, yakni “RI Satu Setengah”. Siapakah dia? Orang itu tidak lain adalah pria kelahiran Banyuwangi tahun 1934 yang selama puluhan tahun mengikuti jejak Soeharto, yakni Moerdiono.

Purnawirawan jenderal itu mengikuti Soeharto sejak sekitar tahun 1965, sehingga Moerdiono menjadi orang kepercayaan Soeharto. Bahkan, ia pula yang pertama kali memfotokopi naskah asli Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang kemudian menandai perpindahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto.

Mantan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), yang juga merupakan bekas Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Laksamana Purnawirawan Soedomo, hari Sabtu pagi di Jakarta mengungkapkan hal yang amat menarik dan patut direnungkan oleh banyak orang.

“Jika saya mau ketemu Pak Harto, maka harus lewat Moerdiono,” kata Soedomo, yang pernah memimpin Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Sementara itu, mantan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Cosmas Batubara, yang pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) juga mengungkapkan data yang menarik.

Ketika pemerintah akan mengeluarkan peraturan mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), maka terdapat perbedaan sikap antara Cosmas dengan Menteri Keuangan kala itu, JB Sumarlin.

“Pak Moerdiono kemudian menjadi penengah atau mediator,” kata Cosmas, yang suka bermain tenis seperti halnya Moerdiono. Cosman pun mengakui, akhirnya perbedaan pandangan itu bisa dipertemukan.

Bahkan, Soedomo mengatakan bahwa Moerdiono adalah pembuat pidato yang handal bagi Soeharto. Berbagai pidato harus disiapkan Sekretariat Negara, baik yang “ringan maupun berat “, seperti pidato pengantar Rencana Anggatan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang harus disampaikan presiden kepada DPR menjelang tahun anggaran yang baru.

Jika sekarang tahun anggaran berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember, maka dahulu dimulai 1 April hingga 31 Maret tahun berikutnya.

Moerdiono juga harus mendampingi Soeharto jika menerima tamu-tamu asing, seperti kepala negara atau kepala pemerintahan mulai dari presiden, raja hingga perdana menteri.

Sementara itu, jika Soeharto akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, maka Moerdiono menjadi satu-satunya pejabat yang bertanggung jawab untuk menyiapkan perjalanan itu, mulai dari penyewaan pesawat Garuda Indonesia, jadwal perjalanan, jadwal pertemuan hingga siapa saja orang yang boleh ikut dalam bepergian ke luar negeri itu.

Pernah ada kejadian seorang pegawai Sekretariat Negara yang dicoret namanya oleh Moerdiono, ketika Soeharto akan ke luar negeri . Juga ada kejadian, seorang pejabat di lembaga yang sama praktis tidak pernah berani bertemu dengan Moerdiono, jika sedang menyiapkan perjalanan Soeharto ke daerah-daerah. Pasalnya, jika Moerdiono melihat dia, maka akan muncul sikap marah atau omelan dari Moerdiono .

Jika dahulu Moerdiono menjadi satu-satunya “pintu” bagi pengaturan perjalanan Soeharto ke luar negeri, maka pertanyaannya adalah bagaimana pengaturan bagi presiden- presiden setelah Soeharto?

Jika pada era Soeharto itu, praktis tertib dan teratur, maka setelah era itu, ada seorang putri presiden yang bahkan mempunyai “hak” untuk mengatur pertemuan seseorang dengan sang presiden, padahal entah penting atau tidak pertemuan itu.

Sebagai seorang jenderal dan pembantu dekat Soeharto, maka bisa saja muncul kesan bahwa Moerdiono adalah seorang pejabat yang sok pintar atau sok jago, karena mempunyai hak untuk mengatur semua hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan 24 jam sang presiden.

Namun, pertanyaannya adalah benarkah Moerdiono itu sombong atau merasa orang paling hebat, jika dijuluki sebagai “Presiden Satu Setengah atau RI 1,5?”

Moerdiono jika ingin memberikan keterangan pers selalu memanggil para wartawan yang sehari-hari meliput acara presiden. Satu kali, dia menaruh perhatian kepada seorang staf Dokumentasi dan Media Massa, Sekneg.

“Sudah berapa tahun kamu di sini,” tanyanya. Kemudian Moerdiono terkaget-kaget mendengar jawaban sang pegawai bahwa dia telah bertahun-tahun menjadi karyawan honorer tanpa adanya kepastian kapan diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) tetap.

Tiba-tiba Moerdiono memencet bel yang ada di mejanya, dan sang sekretaris pun datang tergopoh-gopoh, yang kemudian mendapat perintah untuk mengurus administrasi kepegawaian sang honorer tersebut. Hanya dalam waktu beberapa bulan, akhirnya muncul surat keputusan pengangkatan PNS-nya.

HUT ANTARA

Pemerintah memiliki berbagai organisasi yang berada dibawah koordinasi Sekretariat Negara, mulai dari departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, seperi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Perencanaan Teknologi (BPPT) hingga Kantor Berita ANTARA.

ANTARA berulang tahun setiap tanggal 13 Desember. Kehadiran Moerdiono selaku Ketua Dewan Pembin ANTARA lantaran jabatannya selaku Mensesneg sangat dinantikan. Satu hari di tahun 1980-an, undangan dari ANTARA telah dikkirim ke Sekneg. Namun, dua minggu menjelang ulang tahun itu belum ada kabar apakah Moerdiono akan datang atau tidak.

Kemudian Ketua Panitia HarimUlang Tahun (HUT) ANTARA meminta wartawannya yang sehari-hari meliput acara kepresidenan untuk menemui Moerdiono.

Sang wartawan pun menunggu waktu yang tepat untuk menemui Menseseg. Satu hari di halaman Istana Merdeka, sang Ketua Dewan Pembina ANTARA itu pun berhasil ditemui.

“Ada apa?” tanya Moerdiono dengan suara kerasnya, yang kadang-kadang memang menakutkan. Sang wartawan ini kemudian menjelaskan bahwa ANTARA yang didirikan Adam Malik, Pandoe Kartawiguna, Sipahoetar dan Soemanang pada 13 Desember 1937 itu akan berulang, dan surat undangan sudah dikirimkan “hanya” melalui seorang kurir.

Mendengar permintaan itu, Moerdion hanya berujar: “Lihat saja nanti”. Namun, menjelang perayaan ulang tahun itu, tak kunumg jelas apakah Pak Moer akan datang atau tidak.

Pada tanggal 11 Desember, hanya dua hari menjelang peringatan itu, sang wartawan terpaksa datang lagi ke halaman Istana Merdeka atas perintah kantor. Di sana tidak ada satu wartawan pun atau anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Tiba-tiba orang yang ditunggu muncul, dan Pak Moer kaget melihat ada wartawan. Sang wartawan pun belum bisa berkata- kata apa terhadap “tuan menteri” yang mendadak muncul itu

“Oh, ya kapan,” kata Moerdiono ketika dia sadar bahwa dia mempunyai “utang janji”. Ketika diingatkan bahwa ANTARA akan berulang tahun dua hari lagi, ia lalu berkata singkat sekali: “Ya, saya akan datang”. Akhirnya, ANTARA terburu-buru menyiapkan banyak hal, termasuk undangan bagi para tamu akan jadwal kehadiran Mensesneg. Akhirnya, Moerdiono menepati janjinya.

Kemudian, satu hari Moerdiono diundang oleh para seniman untuk berceramah di Kota Bukittingi, Sumatera Barat. Pada acara itu juga diundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Wardiman Djojonegoro.

Oleh karena tahu bahwa Moerdiono menggunakan pesawat khusus, maka Wardiman juga ingin ikut dalam pesawat itu. Namun, Pak Moer entah kenapa tidak mau mengajak sang Mendikbud.

Akhirnya Moerdiono hanya membawa seorang sekretaris dan beberapa wartawan yang biasa meliput di Sekneg.

Apa ada kelebihan lain situasi dahulu dengan sekarang di lingkungan para menteri? Sekarang rasanya tidak ada menteri yang tidak memiliki pengawal, dan selalu membawa ajudan kemana-mana demi “keamanan” mereka.

Tapi, Moerdiono yang merupakan seorang jenderal, selama ada di Jakarta tidak pernah membawa satu ajudan atau sekretaris pun, apalagi pengawal. Dia hanya ditemani supir setianya yang bernama Awaluddin. Padahal, dulu pun banyak orang tidak senang atau bermusuhan dengan Presiden Soeharto dan para menterinya.

Pada Jumat (7/10) Moerdiono menghembuskan nafas terakhirnya di salah satu rumah sakit Singapura, setelah cukup lama menderita komplikasi penyakit. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta,pada Sabtu, diiringi oleh banyak sanak keluarga, kerabat dan anggota masyarakat yang memiliki banyak kenangan mengenai dirinya.

Guru Besar Universitas Provinsi Riau, Prof Dr Alimin Siregar, berpandangan bahwa mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Moerdiono merupakan sosok kebersamaan bangsa yang santun dan berkomitmen dalam tugas-tugasnya.

“Dia juga merupakan seorang pembantu presiden yang santun dan selalu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dia juga, sepengamatan saya, tidak banyak berkoar-koar dan selalu tenang, namun berenergi dalam bekerja,” kata Alimin di Pekanbaru, Sabtum, menanggapi Moerdiono yang wafat pada Jumat (7/10).

Pola dan konteks berpolitik Moerdiono, dinilainya, layak menjadi contoh bagi para politikus yang tergabung dalam sejumlah partai yang kini “membanjiri” Tanah Air.

“Dia tidak terbuka, namun bukan berarti tertutup untuk segala hal yang menyangkut kebersamaan. Moerdiono di mata saya adalah pahlawan, dan mungkin bagi mereka yang memahami latar belakangnya,” ujarnya.

Banyak hal yang patut menjadi contoh bersama, selain cara berpolitiknya, kata Alimin, Moerdiono juga selalu setia terhadap pemimpin atau atasanya yang tidak lain adalah Presiden RI periode 1966-1998, Soeharto.

Alimin mengibaratkan, negara dan bangsa ini adalah sebuah lautan yang terbentang luas, di tengahnya bertaburan para politikus dan petinggi negeri.

“Pada masa Moerdiono, saya lebih melihat adanya kebersamaan, saling menolong, ketika ada pejabat yang berpotensi hanyut ditelan derasnya gelombang,” katanya.

Namun, lanjut Alimin, pada masa demokrasi saat ini, “lautan” telah berubah menjadi “hantu” yang ditakuti oleh banyak pejabat negara dan para politikus yang hanya memikirkan diri sendiri.

“Tidak ada lagi saling menyelamatkan, yang ada hanya penyelamatan diri masing-masing dan kelompok tertentu. Alhasil, masyarakat yang menanggung beban dan kesengsaraan atas perilaku pejabat tersebut,” ujarnya.

Saat ini, menurut Alamin, hanya ada kepentingan segelintir orang yang selalu berdampak pada kesengsaraan masyarakat banyak. Birokrasi, dikatakannya, juga sudah semakin tidak terkontrol hingga “kebablasan” dan memiliki kecendrungan negatif.

“Kematian Moerdiono diharapkan dapat meninggalkan berbagai sisi positif negeri ini. Salah satunya adalah sosok kebersamaannya untuk bangsa dan negeri ini,” demikian Alimin Siregar.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, menilai bahwa mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Moerdiono, yang wafat pada Jumat (7/10), adalah sosok yang telah berjasa pada negara Indonesia sesuai dengan kapasitas dan jabatannya.

“Moerdiono adalah sosok yang tenang dalam menghadapi kemelut politik maupun dinamika di antara pejabat negara,” katanya usai diskusi “Polemik: KPK Sesuatu Banget” di Jakarta, Sabtu.

Ikrar juga menilai, Moerdiono adalah sosok yang loyal kepada Presiden pada saat itu, yakni Presiden Soeharto.

Jika diibaratkan suatu pasukan besar, menurut dia, Presiden Soeharto adalah panglimanya, sedangkan Moerdiono adalah komandannya.

“Dengan sikapnya yang tenang, serta loyal kepada pimpinan, Moerdiono berhasil meredam kemelut dan dinamika yang muncul,” katanya.

Menurut dia, purnawirawan Mayjen TNI tersebut berhasil memadukan informasi sehingga di antara menteri kabinet pada saat itu tidak terjadi konflik.

“Ini adalah jasa Moerdiono yang perlu ditiru oleh menteri kabinet pada saat ini,” katanya.

Sikap tenang dan hati-hati dari Moerdiono, kata dia, kadang-kadang membuat publik tidak sabar menanti kata demi kata yang akan diucapkannya.

“Bagi saya Moerdiono adalah sosok yang harus dihargai jasa-jasanya,” katanya.

Moerdiono yang meninggal dunia di Rumah Sakit Gleneagles Singapura, Jumat, pukul 19.40 waktu Singapura, rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, pada Sabtu, sekitar pukul 15.00 WIB.

Pengacara keluarga Moerdiono, Henry Yosodiningrat, menjelaskan bahwa Pak Moer meninggal dunia karena menderita komplikasi paru-paru yang sudah lama diidapnya.

Jenazah almarhum, kata dia, diberangkatkan dari Singapura sekitar pukul 13.00 waktu setempat dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia.

“Setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, jenazah almarhum langsung diberangkatkan ke Kalibata untuk dimakamkan,” ujar Henry.

Pria kelahiran Banyuwangi, Jawa Timur, pada 19 Agustus 1934 itu menjabat mensesneg selama dua periode, yaitu dalam Kabinet Pembangunan V (21 Maret 1988-17 Maret 1993) dan Kabinet Pembangunan VI (17 Maret 1993-16 Maret 1998).

Ibu Ani Yudhoyono Mendapatkan Penghargaan Bintang Jasa Dari Suaminya

- Pada pukul 15.00 sore nanti, Presiden SBY akan menyematkan penghargaan bintang jasa kepada 30 tokoh. Salah satunya adalah Ibu Negara alias istri SBY sendiri, Ani Yudhoyono. Tetapi, pemberian bintang jasa kepada Ani ini dipertanyakan DPR karena prestasi yang ditorehkan Ani dinilai sangat minim.

Anggota Komisi III DPR, Desmon J Mahesa, mempertanyakan prestasi yang membuat ibu dari Sekjen Partai Demokrat Edi Baskoro ini layak mendapatkan bintang jasa Adipradana. Ani akan berdampingan dengan Ketua MPR Taufiq Kiemas, Sri Mulyani Indrawati, Sinta Nuriyah Wahid, Mufidah Kalla dan Aburizal Bakrie.

“Apa prestasi Ani Yudhoyono itu dari sisi kemanusiaan dan kemasyarakatan. Penghargaan itu penghargaan apa? Apakah dia sudah punya prestasi yang luar biasa seperti Ibu Tien?” lontar Desmon kepada wartawan, Jumat (12/8). Desmon merasa pemberian penghargaan kepada Ani Yudhoyono membuat kecurigaan bahwa ada tujuan politis di balik peristiwa ini. “Pemberian penghargaan itu hanya untuk menambah popularitas Ani Yudhoyono karena akan diusung sebagai calon presiden. Jadi, dia perlu di-upgrade biar tambah populer,” tegasnya.

Nama besar lainnya yang pernah menerima Bintang Republik Indonesia Adipradana antara lain adalah Jenderal Besar Sudirman (disematkan tahun 1961), Jenderal TNI (Anumerta) Ahmad Yani (disematkan 1965), Jenderal TNI (Pur) M. Yusuf (disematkan tahun 1995).

Sedangkan, tokoh dari kalangan sipil antara lain adalah Sutan Sjahrir (disematkan tahun 1998), Sjafruddin Prawiranegara (disematkan tahun 1998), Ny. Hj. Fatmawati Soekarno (disematkan tahun 1999), Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri (disematkan tahun 1973) dan Prof. Dr. Ing. BJ Habibie sebagai Wapres (disematkan 1998).

Boedi Sampoerna Pendiri PT. Hanjaya Sampoerna Tbk Meninggal Dunia

Bekas Presiden Komisaris PT Hanjaya Sampoerna Tbk, salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia, Boedi Sampoerna atau Liem Seng Thee akan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Puncak Nirwana, Purwoasri, Pasuruan, Jawa Timur.

“Keluarga berencana memakamkannya pada Kamis, 18 Agustus 2011, sedangkan misa bagi penghormatan terakhir jenazah dilakukan pada Rabu, 17 Agustus 2011 pukul 12.00 WIB,”kata kuasa hukum Boedi, Eman Achmad Sulaeman.

Menurut Eman, Boedi menderita kanker di lidah yang sudah menjalar ke tenggorokan. Penyakit ini sudah diderita sejak Oktober 2010.

Keluarga, kata dia, sudah berupaya melakukan upaya pengobatan dan operasi. Kondisi Boedi sempat membaik. Namun dalam dua pekan terakhir, kondisinya makin memburuk. “Dan akhirnya meninggal semalam (Senin, 8 Agustus 2011 pukul 19.30 WIB),” kata Eman.

Almarhum merupakan salah satu cucu pendiri pabrik rokok PT HM Sampoerna, Liem Seng Thee. Ia lahir di Surabaya pada 1937 itu.

Liem Seng Tee diketahui mendirikan pabrik rokok HM Sampoerna pada 1963 bersama istrinya, Tjiang Nio. Kemudian, ia mewariskan perusahaan itu kepada anaknya, Aga Sampoerna (Liem Swie Ling), yang lahir di Surabaya pada 1915

Nama Boedi Sampoerna sempat mencuat dalam kasus Bank Century lantaran dananya sebesar USD 48 juta atau sekitar setengan triliun mengendap di bank yang sekarang berganti nama menjadi Bank Mutiara.

Survey Membuktikan Bahwa Orde Baru Lebih Baik Dari Reformasi dan Soeharto Adalah Presiden Terfavorit

Survei nasional Indo Barometer bertajuk “Evaluasi 13 Tahun Reformasi dan 18 Bulan Pemerintahan SBY-Boediono” menunjukkan, 40,9 persen responden mempersepsikan bahwa Orde Baru lebih baik dibandingkan dengan Orde Lama dan Orde Reformasi. Hanya setengahnya, atau 22,8 persen responden yang mengatakan bahwa Orde Reformasi lebih baik dibandingkan dengan periode lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa reformasi merupakan agenda segelintir orang yang bersuara lebih keras dan banyak untuk mencapai kepentingan pribadi dan golongan sementara sebagian besar rakyat yang suaranya cenderung tidak didengar lebih memilih orde baru.

Hasil survei ini dipaparkan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/5/2011). Ia mengatakan, hasil ini merupakan pukulan bagi semua pihak yang menganggap reformasi sebagai momentum perubahan. “Ini ironi yang menunjukkan bagaimana rezim (Orba) yang ingin dikoreksi justru dipandang lebih baik,” katanya.

Hasil survei memperlihatkan, publik mempersepsikan Orba lebih baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Orde Reformasi hanya unggul di bidang penegakan hukum. Di bidang politik, 33,3 persen responden mempersepsikan Orba lebih baik. Sementara itu, hanya 29,6 persen responden yang mempersepsikan Orde Reformasi lebih baik. Di bidang ekonomi, 56,3 persen responden mempersepsikan Orba lebih baik. Sementara itu, hanya 20,3 persen responden yang mempersepsikan bahwa Orde Reformasi lebih baik.

Di bidang keamanan, sebanyak 53,7 persen responden mengatakan, Orba lebih baik. Hanya 20,6 persen responden yang menganggap Orde Reformasi lebih baik. Sementara itu, di bidang hukum, 27,6 persen menganggap Orba lebih baik. Sementara 34,3 persen responden menganggap Orde Reformasi lebih baik.

Hasil survei yang melibatkan 1.200 responden secara nasional dan dilakukan tanggal 25 April-4 Mei 2011 ini menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di perkotaan lebih banyak yang mempersepsikan bahwa Orba lebih baik dibandingkan dengan periode kepemimpinan lainnya, yaitu sebanyak 47,7 persen. Angka ini lebih tinggi 12 persen jika dibandingkan dengan persentase masyarakat pedesaan yang mempersepsikan Orba lebih baik, yaitu 35,7 persen.

Dari tingkat pendidikan, seluruh jenjang pendidikan menyatakan bahwa Orba lebih baik. Namun, secara persentase, semakin tinggi tingkat pendidikan responden, tingkat kepuasan terhadap Orba semakin rendah.

Cita-cita belum tercapai

Menanggapi survei ini, aktivis reformasi Ray Rangkuti mengatakan, ada banyak cita-cita reformasi yang belum tercapai. “Ini kritik bagi Orde Reformasi yang belum mampu memenuhi cita-cita di bidang penegakan hukum dan HAM, pemberantasan KKN, dan lainnya. Jika tidak ada perubahan, masa lalu yang kelam tetap menjadi impian setiap orang,” katanya.

Penanggap lainnya, ekonom Faizal Basri, menyoroti tingginya angka masyarakat pedesaan yang mempersepsikan Orba lebih baik dibandingkan dengan Orde Reformasi. Ada banyak penyebab mengapa hal itu terjadi. “Penurunan angka kemiskinan lebih lambat di desa dibandingkan dengan di kota. Sejak era reformasi, sektor pertanian semakin amburadul karena harga pangan tak lagi ditopang. Bulog semakin tak berperan, sementara mekanisme pasar semakin berjalan. Produk impor semakin membanjiri Tanah Air sehingga produk lokal tak dapat bersaing,” katanya.

Tak hanya itu, sejak era reformasi, menurut dia, tak ada penambahan bendungan. Banyak saluran irigasi yang rusak, tetapi tak diperbaiki. Era reformasi, kata Faisal, lebih banyak fokus pada pembangunan jalan tol dan bandara.

“Presiden juga jarang turun ke desa-desa. Presiden hanya rapat dari istana ke istana. Atau paling tidak (rapat) di bandara. Sekalinya turun ke desa, salah. Ada sebuah foto di Setneg di mana Presiden menggulung celana panjangnya hingga ke lutut ketika hendak panen bersama. Beliau tidak tahu kalau padi itu tanaman yang membutuhkan air. Presiden juga menanam padi segepok-segepok. Seharunya menanam padi itu harus satu per satu. Padahal, beliau doktor dari IPB,” kata Faisal.

Sebagian orang boleh tidak suka dengan almarhum mantan Presiden Soeharto. Namun, survei membuktikan, Soeharto adalah presiden yang paling disukai masyarakat Indonesia. Soeharto juga presiden yang dianggap paling berhasil.

Demikian survei yang dilakukan Indo Barometer, sebuah lembaga survei nasional. Direktur Indobarometer, M Qodari, merilis hasil survei tersebut di Jakarta, Minggu (15/5/2011). Survei ini merupakan salah satu bagian dari hasil survei tingkat nasional bertajuk “Evaluasi 13 Tahun Reformasi dan 18 Bulan Pemerintahan SBY-Boediono”, yang dilaksanakan pada 25 April-4 Mei 2011.

Dari survei yang melibatkan 1.200 orang, sebanyak 36,5 persen responden memilih almarhum mantan Presiden Soeharto sebagai presiden yang paling disukai. Selanjutnya, 20,9 persen memilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono; 9,8 persen memilih almarhum mantan Presiden Soekarno; 9,2 persen memilih mantan Presiden Megawati Soekarnoputri; 4,4 persen memilih BJ Habibie; 4,3 persen memilih almarhum mantan Presiden Abdurrahman Wahid.

Selain itu, Indo Barometer juga menggali persepsi publik mengenai presiden yang paling berhasil. Lagi-lagi, almarhum mantan Presiden Soeharto dipersepsikan sebagai presiden paling berhasil. Sebanyak 40,5 persen responden mempersepsikan Soeharto sebagai pemimpin yang paling berhasil.

Selanjutnya, 21,9 persen memilih Presiden Yudhoyono; 8,9 persen memilih almarhum mantan Presiden Soekarno; 6,5 persen memilih mantan Presiden Megawati Soekarnoputri; 2,0 persen memilih mantan Presiden BJ Habibie; dan 1,8 persen memilih almarhum mantan Presiden Abdurrahman Wahid.

Qodari mengatakan, survei nasional ini menggunakan metode multistage random sampling untuk menghasilkan responden yang mewakili seluruh populasi publik dewasa Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dan margin of error sebesar +/- 3,0 persen.

Pensiunan Jenderal Siapkan Milyaran Rupiah Untuk Melakukan Makar Terhadap Pemerintah

Sejumlah jenderal purnawirawan dikabarkan mendukung organisasi anti-Ahmadiyah karena memiliki tujuan sama, yakni menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Dia memberikan support saja,” kata pemimpin Gerakan Reformasi Islam (Garis), Chep Hernawan, seperti dikutip dari laporan investigasi televisi Qatar, Al-Jazeera, Senin lalu.

Chep Hernawan, yang kemarin dimintai konfirmasi, membenarkan adanya dukungan dari jenderal purnawirawan itu. “Sekitar satu atau dua bulan lalu bertemu, mereka berikan dukungan moril dan siap membantu,” katanya.

Namun rencana tersebut belum dapat dipastikan kapan akan dilakukan. Pihaknya tengah melakukan berbagai persiapan. “Uang miliaran juga kami siapkan dari dana infak umat Islam, bukan dari luar negeri,” katanya.

Menurut Chep, rencana penggulingan itu dipicu oleh ketidakbecusan Yudhoyono mengurus pemerintahan. Berbagai permasalahan, seperti kasus Bank Century, kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, kemiskinan, dan kasus korupsi yang belum terselesaikan, menjadi pendorongnya.

Sekarang ada isu Ahmadiyah yang bisa dibesar-besarkan ternyata bisa dijual kepada umat. Itu bisa untuk menggulingkan SBY.

Menurut dia, apabila Presiden bersikap tegas dengan membubarkan Ahmadiyah, akan lain ceritanya. “Kami siap mengawal Yudhoyono kalau ia membubarkan Ahmadiyah. Tapi, kalau tidak, dia harus turun,” katanya.

Kemarin juga beredar susunan kabinet Dewan Revolusi Islam yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhammad al-Khattoth. Tapi hampir semua tokoh yang disebut dalam daftar itu membantah terlibat dalam gerakan itu.

Menurut Muhammad al-Khattoth, daftar itu hanya untuk berjaga-jaga jika terjadi kekosongan kepemimpinan nasional. “Kalau kabinet habis karena misalnya tsunami di Jakarta. Presiden, menteri, habis semuanya. Terus kemudian kita berinisiatif melanjutkan pemerintahan, apa itu disebut makar?” kata Al-Khattoth. Tapi ia membantah adanya rencana penggulingan pemerintahan Yudhoyono. “Ngawur soal itu, tidak benar,” ujarnya.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengaku belum pernah mendengar adanya rencana kudeta yang dilakukan purnawirawan dengan menggunakan kelompok Islam garis keras. “Tidak pernah kita mendengar rencana itu. Tidak pernah ada laporan yang masuk ke kita tentang kudeta,” kata Purnomo.

Tapi pemerintah akan terus memantau perkembangan di lapangan. “Kalau ada, akan kita hadapi,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR RI Hayono Isman menyatakan, berita adanya rencana makar oleh sejumlah purnawirawan jenderal terhadap pemerintahan SBY adalah hal biasa. “Berita seperti sudah ada sejak lama,” ujarnya.

Laporan investigasi kantor berita Al Jazeera sangat mengejutkan. Sejumlah jenderal TNI berada di balik gerakan anti-Ahmadiyah serta kekerasan terhadap jemaatnya di Indonesia. Para jenderal diam-diam mendukung gerakan itu karena memiliki tujuan sama, menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari kekuasaannya.

Laporan investigasi Al Jazeera yang dirilis Selasa, 22 Maret 2011 lalu itu memuat wawancara dengan pimpinan Gerakan Reformasi Islam, GARIS, Chep Hernawan. Chep mengaku didukung jenderal bintang tiga dalam gerakan anti-Ahmadiyah. Laporan ini juga memuat pernyataan Sekretaris Forum Umat Islam, Al Khaththath, yang membenarkan adanya Jenderal yang mendukung gerakan anti-Ahmadiyah oleh sejumlah organisasi Islam. “Saya tidak mengatakan, kecuali saya ketemu dan saya tahu ada jenderal yang ingin menggulingkan (Yudhoyono),” kata Al Khaththath seperti dikutip Al Jazeera.

Forum Umat Islam merupakan organisasi Islam yang menempatkan sejumlah nama dalam jajaran Dewan Revolusi Islam. Soal dewan ini juga dimunculkan dalam laporan Al Jazeera. Nama-nama tersebut ditempatkan dalam posisi Dewan Fuqoha, kepala negara dan wakil kepala negara, menteri, serta DPRS/MPRS. Rabu 23 Maret 2011 kemarin, Tempo mewawancarai Al Khaththath di kantor Tim Pengacara Muslim di Jalan Fatmawati, Jakarta. Berikut petikannya:

Bisa jelaskan soal Dewan Revolusi Islam itu?
(Dewan) itu kalau (pemerintahan) kosong, kita, umat Islam siap kapan saja memimpin. Bukan hanya (ormas) Nasional Demokrat. Kan waktu Itu Nasdem juga mengeluarkan daftar, ada Sri Sultan, Surya Paloh, kami juga siap.

Nama-nama itu saya yang menyusun. Saya yang mengeluarkan pada bulan Maret tahun lalu. Waktu itu kan lagi rame-rame (kasus) Century, tiba-tiba kita dengar bahwa Nasdem menyatakan siap mengambil alih kekuasaan kalau terjadi kevakuman. Ya, kita kasih tahu, bahwa umat Islam juga siap mengambil alih kekuasaan kalau terjadi kevakuman.

Penyusunan Dewan Revolusi Islam itu dibahas dalam rapat FUI?
Saya susun sendiri saja. Kan saya Sekjen FUI berhak menyusun-nyusun seperti itu.

Anda sebelumnya meminta persetujuan kepada orang-orang yang namanya disebut di jajaran dewan itu?
Saya kirim ke SMS. Kalau nggak salah, ada itu di bawahnya, “Sip nggak ini”. Kalau ada yang nggak tahu, mungkin nggak sampe SMS-nya. Kan saya banyak meng-SMS, mungkin lupa.

Kalau penyusunan Dewan revolusi Islam ini disebut makar?
Memang ada urusan makar itu? Kalau terjadi kevakuman politik, masa makar? Kalau kabinet habis karena misalnya tsunami di Jakarta, Presiden, menteri, habis semuanya, terus kemudian kita berinisiatif melanjutkan pemerintahan, apa itu disebut makar?

Siapa saja para jenderal itu?
Nggak tahu saya, kan saya nggak nyebut. Dulu saya pernah sampaikan di TV One, SBY jangan menambah musuh karena yang memusuhi SBY sudah banyak, termasuk jenderal-jenderal, saya nggak sebutin jenderalnya siapa. Hak saya untuk tidak menyebut.

Kenapa ini baru dimunculkan sekarang?
Nah, itu yang harus anda cari. Saya sendiri nggak ngerti kok, tiba-tiba ada yang ngeluarin.

Apakah tujuan anda menyusun Dewan Revolusi Islam itu untuk konsumsi sendiri?
(Saya) perang SMS dengan orang-orang Nasdem. Maksudnya, kita ingin tunjukkan bahwa bukan cuma orang Nasional Demokrat yang siap, umat Islam juga siap. Begitu saja.

Dalam dewan juga disebut nama Jenderal Tyasno Sudarto?
Dia yang saya anggap layak. Kalau saya sebutin yang pangkatnya kopral kan nggak layak dong.

Apakah susunan kabinet ini terstruktur dengan baik?
Lah, saya kan sekjen FUI, punya pengetahuan yang cukup. Sekarang pun kalau diserahkan ke saya, akan saya susun kabinetnya. Kenapa memang?

Kalau diminta, susunannya bakal sama?
Bisa sama bisa beda. Kalau misalnya ada yang bilang oh, saya nggak sanggup, kita ganti dengan yang lain. Orang Indonesia banyak. Maksudnya jangan kultuskan bahwa yang berhak itu orang-orang yang ada sekarang di kabinet. Semua rakyat Indonesia kan berhak. Itu kan hal yang biasa-biasa saja.

Apakah penyusunan Dewan Revolusi Islam ini berimplikasi serius?
Oh, nggak tahu saya. Kalau saya serius mengumumkannya sekarang, pastilah media anda sudah dapat undangan. Saya bikin konferensi pers, ini, saya umumkan dewan revolusi.

Bosan Menunggu Wapres Budiono Yang Suka Telat, Ibu Ibu PKK Tinggalkan Arena Begitu Wapres Mau Pidato

Ibu-ibu PKK ini mungkin tidak ’setia kawan’ lagi untuk menunggu. Gara-gara kepanasan dan terlalu lama duduk menanti di tribun, saat Wakil Presiden Boediono tiba, mereka justru meninggalkannya.

M enunggu memang pekerjaan paling membosankan. Mungkin inilah kalimat yang pas untuk mengungkapkan gambaran kekesalan ibu-ibu PKK Kabupaten Bogor terhadap kunjungan Wakil Presiden Boediono dalam puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 2010, di Sirkuit Sentul Internasional Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/12) pagi.

Karena sudah letih harus berkumpul sejak pagi hari, wajah ibu-ibu yang datang dari berbagai kecamatan setempat dengan bus itu terlihat tidak sumringah lagi. Saat Boediono tiba sekitar pukul 10.00, ibu-ibu ini justru pulang meninggalkannya.

Lantas, bagaimana respons Wapres? Ia tersenyum. Boediono pun mengucapkan terima kasih kepada sejumlah peserta HKSN yang masih bertahan untuk mengikuti acara hingga akhir.

“Terima kasih kepada ibu-ibu PKK yang masih bertahan. Terima kasih juga kepada karang taruna yang masih bertahan,” ujar Wapres Boediono mengawali pidatonya.

Apa yang dilakukan para ibu PKK ini bisa dimaklumi, karena sebagian besar sudah duduk di tribun sirkuit sejak pukul 06.00 WIB. Lamanya menanti membuat mereka tampaknya tidak tahan lagi meski sebelumnya pembawa acara, Tiya Maryadi, meminta kedisiplinan mereka untuk tetap bertahan.

“Tolong ibu-ibu menjaga kedisiplinan dan kesetiakawanan di puncak acara HKSN ini,” kata Tiya, berkali-kali.

Suasana yang sudah panas, tak bisa membuat para ibu yang menggunakan baju dan kerudung berwarna biru tersebut bersabar untuk tidak pulang. Setengah jam sebelum acara dimulai, mereka sudah terlihat gerah, tidak sabar.

Dalam panas terik, mereka justru menyanyikan “Mari Pulang” berkali-kali sambil bertepuk tangan. Kepulangan para peserta HKSN juga sudah tampak saat Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan Menteri Sosial, Salim Segaf Al’Jufrie memulai pidato.

Panitia sebelumnya juga sudah merayu para peserta ini agar sedikit bersabar dan tidak menunjukkan muka masam. “Ayo, jangan tunjukkan muka masam dan cemberut seperti itu. Dari panggung utama ini, muka ibu-ibu PKK nanti terlihat loh di layar televisi besar itu. Jangan sampai Pak Wapres diberi wajah cemberut ya,” rayu Soni Manalu, Kepala Subdirektorat Karang Taruna Kementerian Sosial.

Menurut Soni, daripada cemberut, lebih baik bernyanyi agar lebih bersemangat. Lalu, Soni pun mengajak bernyanyi dan bertepuk tangan. Bukan hanya barisan ibu-ibu PKK di tribune Sirkuit Sentul, yang terletak di hadapan panggung utama, melainkan juga barisan peserta lain yang diminta untuk bersemangat selama acara tersebut.

Mereka di antaranya UMKM, anak jalanan, penyuluh, petugas posyandu, bidan desa, pelajar, dan anggota Pramuka.

Tapi, apa yang terjadi? Setelah pertunjukan tari selamat datang, sebagian besar tribun sirkuit kosong, termasuk tribun di depan podium VVIP tempat Wapres dan rombongan menyaksikan seluruh rangkaian peringatan puncak HKSN 2010 tersebut.

Budaya Menolong

Dalam pidatonya, Boediono mengingatkan pentingnya melestarikan budaya tolong menolong tanpa berharap imbalan atau peduli risiko apa pun.

“Saya berharap budaya tolong menolong tanpa terlintas mendapatkan imbalan atau terpikir adanya risiko, terus dipertahankan dan dilestarikan,” kata Wapres.

Budaya tolong menolong tanpa berpikir mendapatkan imbalan merupakan karakter sesungguhnya bangsa Indonesia. Menurut Wapres, saat terjadi sejumlah bencana nasional di Wasior, Papua, Mentawai, serta letusan Gunung Merapi di Jogjakarta, tampak terlihat budaya tolong menolong yang ditunjukkan bangsa Indonesia

Oleh karena itu, pada momentum peringatan HKSN 2010, Wapres Boediono mengajak agar masyarakat terus mengembangkan dan melestarikan budaya menolong tanpa pamrih.

“Konstitusi kita mengatur agar kita selalu memiliki kesetiakawanan sosial setiap saat,” ungkapnya.

Pada puncak peringatan HKSN 2010 kemarin, Wapres Boediono menyerahkan bantuan dan sarana penanggulangan bencana untuk 33 provinsi yang diserahkan secara simbolis kepada Bupati Bogor

Fakta Sejarah: Jendral Mallaby Ternyata Ditembak Dari Belakang Oleh Rakyat Ketika Tengah Berunding Dengan Bung Karno

Sekitar tujuh puluh lukisan Tony Rafty itu dipamerka di AJBS Gallery Jalan Ratna, Surabaya dari 10 – 20 November 2010. Tiga perempat di antaranya berupa sketsa pertempuran Surabaya yang dibuat Rafty pada 1945. Ya, Rafty, kini 95 tahun, merekam perang besar itu melalui coretan demi coretan.

Dia adalah jurnalis asing yang menjadi saksi mata pertempuran Surabaya. Misalnya sebuah sketsa tank tentara Inggris menembak bekas tank milik serdadu Jepang yang dipakai pejuang Surabaya. Melihat situasinya, kejadian itu berada di jalan besar yang sekarang bernama Jalan Pahlawan.

Adapula sketas pertempuran di sebuah penjara, sketsa pejuang yang bertahan di dermaga serta sketsa mayat bergelimpangan. “Saya merekam apa yang saya saksikan dan rasakan,” kata Rafty kepada Tempo, di Hotel Majapahit Surabaya, Kamis (11/11) petang kemarin.

Persinggungan Rafty dengan perang Surabaya berawal ketika dia dikirim ke Indonesia sehabis menuntaskan tugasnya sebagai tentara Australia dalam Perang Dunia II di di New Guinea, Kalimantan dan Singapura. Pada 1945 Rafty datang ke Indonesia sebagai koresponden surat kabar The Sun. Dia dikirim ke Jawa, khususnya Bandung, Jakarta dan Surabaya. Akhir Oktober 1945 Rafty yang sedang berada di Jakarta ikut pesawat Bung Karno dan Bung Hatta yang hendak ke Surabaya.

Soekarno – Hatta datang ke Surabaya untuk berunding dengan Brigadir Jenderal Aubertin Walter Sothern Mallaby, Komandan Brigade 4 Divisi India. “Ada beberapa jurnalis Australia yang ingin menumpang pesawat Bung Karno, dan beliau mengijinkan,” kata Rafty yang kala itu berusia 30 an tahun.

Ketika pesawat akan mendarat, tiba-tiba diberondong oleh tembakan. Meski badan pesawat penuh lubang peluru, kata Rafty, tapi tidak ada satu pun penumpang yang terluka. Ketika tahu bahwa pesawat itu mengangkut Bung Karno, seketika rakyat mengelu-elukan. “Kami ditembaki karena dikira pesawat musuh,” ujar Rafty mengenang.

Perundingan antara Bung Karno dan Mallaby digelar di sebuah tempat di Surabaya. Rafty, yang ketika itu berada di lokasi perundingan, melihat Mallaby puas karena keduabelah pihak sepakat mengadakan gencatan senjata. “Mallaby keluar untuk menyampaikan hasil perundingan itu langsung kepada rakyat Surabaya,” kata dia.

Sehari kemudian Rafty mendengar Mallaby tewas ditembak. Rafty lalu mewawancarai sejumlah saksi mata yang ada di lokasi kejadian. “Mallaby ditembak seseorang di bagian kepala ketika sedang berpidato di tengah kerumunan. Agaknya bahasa Inggris dia tidak dimengerti oleh mereka sehingga dianggap sebagai ancaman,” ujar Rafty.

Rafty menambahkan, Mallaby menemui masyarakat hanya dikawal satu orang tentara. Setelah komandannya tewas, pengawal Mallaby ini berusaha lari dengan cara berenang di sungai. Tapi dia akhirnya tertangkap. “Rakyat tidak membunuh pengawal ini, tapi diserahkan pada Bung Karno,” ujar dia.

Peristiwa itu baru diketahui dunia selang dua hari kemudian. Adalah Fleming, wartawan rekan Rafty, yang menyampaikan kabar itu ke kantor redaksi di Australia melalui kode morse. Sejak itu beritanya tersiar. Tewasnya Mallaby membuat Inggris marah. Mereka mengirimkan armada perangnya ke Surabaya sehingga pecah perang besar, termasuk insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Orange (kini Majapahit Mandarin Hotel).

Suasana perang di jalan-jalan Surabaya itulah yang direkam Rafty lewat sketsa. Dia membuat sketsa di atas kertas yang dia bawa, dan memakai tinta pena. Rafty mengaku tidak terlalu lama menuangkan peristiwa yang dia ketahui ke dalam sketsa. “Agar tidak kehilangan emosi,” ujarnya.

Kini, 65 setelah peristiwa itu berlalu, Rafty kembali ke Surabaya. Dia datang dengan ingatan yang masih komplit tentang peristiwa bersejarah itu kendati tidak terlalu detail. Juga ingatan tentang Bung Karno. “Dia sosok kharismatik, saya sungguh mengagumi,” kata lelaki tua lima anak yang kini bermukim di Sydney itu.