Tag Archives: jokowi presiden

Jokowi Tolak Bertanggung Jawab Soal Pengadaan Bus TransJakarta Yang Berkarat


Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo enggan dianggap harus bertanggung jawab dalam kasus TransJakarta yang menyeret mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono. “Yang tanggung jawab siapa? Ini sudah masuk wilayah hukum. Saya enggak mau ikut campur,” ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (19/5/2014). Jokowi yang masih mengemban jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan memang kebijakan turun dari Gubernur. Namun masalah penyimpangan, ia mengatakan itu diluar tanggung jawabnya.

Sebab, yang melaksanakan kebijakan yaitu pengguna anggaran, yaitu Kepala Dinas terkait. “Yang namanya kebijakan semuanya pasti Gubernur,” kata Jokowi. Seperti diberitakan sebelumnya, Udar Pristono menyebut penyelewengan yang terjadi dalam proyek itu bukan hanya menjadi tanggung jawabnya, namun juga tanggungjawab Jokowi sebagai gubernur DKI. Sementara, Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan meski Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak terkait langsung dalam kasus bus TransJakarta, namun perlu didengarkan keterangannya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, dipastikan Joko Widodo atau Jokowi mengetahui pengadaan bus tersebut.

“Oleh karena itu, maka mereka semua diperiksa. Bagaimana dengan Gubernur? Gubernur umumnya secara normatif, tidak terlibat dalam proses pencairan anggaran. Tapi tidak mungkin dia tidak mengetahui proyek itu,” ujar Margarito. Menurut Margarito, berdasarkan aturan pengelolaan keuangan negara, maka ada beberapa pihak yang tak bisa terpisahkan dari kegiatan pengadaan atau belanja barang. Pihak-pihak yang dimaksud Margarito yaitu Sekda, Kabiro Keuangan, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan panitia pelaksana teknis kegiatan.

Dengan terkaitnya beberapa pihak di lingkungan Pemprov DKI, Jokowi selaku Gubernur DKI pun perlu diperiksa untuk memastikan apakah mantan Walikota Solo tersebut sudah melaksanakan kewajiban hukumnya yakni pengendalian internal. “Pada titik itu maka Gubernur harus mengendalikan pelaksanaan proyek itu. Dalam kasus bus Transjakarta, Gubernur perlu diperiksa untuk memastikan apakah dia melakukan kewajiban hukumnya berupa pengendalian internal atau tidak. Itu penting memastikan keadilan dalam kasus ini,” kata Margarito.

Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan meski Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak terkait langsung dalam kasus bus TransJakarta, namun perlu didengarkan keterangannya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, dipastikan Joko Widodo atau Jokowi mengetahui pengadaan bus tersebut. “Oleh karena itu, maka mereka semua diperiksa. Bagaimana dengan Gubernur? Gubernur umumnya secara normatif, tidak terlibat dalam proses pencairan anggaran. Tapi tidak mungkin dia tidak mengetahui proyek itu,” ujar Margarito, Rabu (13/5/2014).

Menurut Margarito, berdasarkan aturan pengelolaan keuangan negara, maka ada beberapa pihak yang tak bisa terpisahkan dari kegiatan pengadaan atau belanja barang. Pihak-pihak yang dimaksud Margarito yaitu Sekda, Kabiro Keuangan, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan panitia pelaksana teknis kegiatan. Dengan terkaitnya beberapa pihak di lingkungan Pemprov DKI, Jokowi selaku Gubernur DKI pun perlu diperiksa untuk memastikan apakah mantan Walikota Solo tersebut sudah melaksanakan kewajiban hukumnya yakni pengendalian internal.

“Pada titik itu maka Gubernur harus mengendalikan pelaksanaan proyek itu. Dalam kasus bus Transjakarta, Gubernur perlu diperiksa untuk memastikan apakah dia melakukan kewajiban hukumnya berupa pengendalian internal atau tidak. Itu penting memastikan keadilan dalan kasus ini,” kata Margarito. Dalam kasus ini, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus pengadaan bus TransJakarta dan angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta (APTB) senilai Rp 1,5 triliun. Selain Udar Pristono, Kejaksaan Agung juga menetapkan Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Prawoto karena memberikan rekomendasi syarat yang harus dipenuhi dalam pengadaan moda transportasi itu.

“Tim Penyidik kembali menambah jumlah 2 (dua) Tersangka kembali mengingat terdapat bukti permulaan yang cukup adanya perbuatan tidak pidana korupsi tersebut dilakukan secara bersama-sama,” kata Kepala Pusat Penenrangan Hukum Kejagung, Setia Untung Arimuladi, Senin (12/5). Dia mengatakan bahwa penetapan Udar Pristono berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 32/F.2/ Fd.1/05/2014, tanggal 09 Mei 2014. Sedangkan, penetapan Prawoto berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 33/F.2/ Fd.1/05/2014, tanggal 09 Mei 2014.

Pristono sendiri sudah dua kali menjalani pemeriksaan oleh penyidik pada 7 April 2014 dan 9 Mei 2014. Pada pemeriksaan akhir, Pristono diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka lainnya yaitu DA dan ST. Sebelumnya, pada 24 Maret 2014 lalu, Kejagung menetapkan DA, Mantan Sekertaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 25/F.2/Fd.1/03/2014, tanggal 24 Maret 2014.

Sedangkan, ST, staff Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 26/F.2/Fd.1/03/ 2014, tanggal 24 Maret 2014.

Jokowi Deklarasikan Jusuf Kalla Sebagai Cawapres


Jadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo, banyak yang khawatir Jusuf Kalla akan mendominasi pemerintahan. Tak menyebut nama, analis dari PT Investa Saran Mandiri, Kiswoyo Adi Joe, mengatakan pelaku pasar kurang menyukai cawapres yang dikhawatirkan akan mendominasi kebijakan Jokowi. “Pasar menunjukkan sentimen negatif terhadap mereka,” katanya kepada Tempo, Ahad, 18 Mei 2014.

Balik ke masa 2004-2009 ketika menjadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono, Kalla disebut sebagai tugas injak gas kabinet. Di lain pihak, Menteri Koordinator Perekonomian Boediono bertugas mengerem. Sebagai wakil presiden, pria 72 tahun itu tipe orang yang memilih “melabrak” aturan asalkan program lekas terlaksana. “Semua peraturan bisa diubah kecuali kitab suci,” katanya pada 2007.

Berikut ini beberapa kebijakan JK yang dianggap kontroversial:

Pengadaan Helikopter Bencana (2006)
Sebagai Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, Kalla memerintahkan pembelian 12 helikopter bekas dari Jerman. Tujuannya melancarkan penanganan pascabencana tsunami di Aceh dan Nias. Helikopter jenis BO 105 itu dibeli lewat PT Air Transport Services, perusahaan yang terafiliasi ke Bukaka, grup usaha milik Kalla. Pada November 2006, 12 helikopter tiba di Indonesia, tapi tak bisa langsung dioperasikan. Bea Cukai menyegelnya karena PT Air Transport Services belum membayar pajak impor Rp 2,1 miliar. Pada 7 Desember 2006, SBY menulis memo buat Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan untuk mencabut segel helikopter tersebut. Memo ini dibuat atas permintaan lisan Kalla. JK menganggap pembelian itu tidak bermasalah. “Tidak ada uang negara yang keluar untuk pembelian heli itu,” kata dia.

Pembangunan Proyek Jalan Tol (2007)
Kantor Wakil Presiden membuat rancangan peraturan baru tentang jalan tol. Semua ruas jalan tol trans-Jawa yang terbengkalai harus “diselamatkan” dengan cara pengalihan konsesi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005, penjualan konsesi tak diperbolehkan jika ruas jalan tol belum beroperasi. Draf itu ditolak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri menolak bila proyek tol yang terkatung-katung diteruskan dengan cara merevisi peraturan. Kalla jalan terus dengan memutuskan pengalihan konsesi cukup dengan dasar surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum. Maka, salah satu pemegang konsesi, PT Lintas Marga Sedaya, menjual sahamnya ke Expressway Berhad, perusahaan Malaysia. Lintas Marga adalah konsorsium yang antara lain dimiliki oleh PT Bukaka Teknik Utama.

Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara (2007)
Pembangkit listrik berkapasitas total 10 ribu megawatt ini rencananya digerakkan oleh Konsorsium Bangun Listrik Nasional yang terdiri atas PT Bukaka Teknik Utama, PT Bakrie & Brothers, PT Medco Energi, PT Inti Karya Persada Teknik milik Bob Hasan, dan PT Tripatra milik Iman Taufik (pemilik tak langsung PT Bumi Resources). Pembiayaannya akan dikucurkan pemerintah lewat penerbitan surat utang US$ 2,5 miliar per tahun selama tiga tahun. Menurut Kalla, untuk mempercepat proyek, tender perlu diubah menjadi lebih sederhana: hanya melihat performa perusahaan. “Tendernya pun harus crashprogram. Kalau tidak begini, potensi kerugian per hari mencapai lebih dari Rp 100 miliar,” ujar Kalla. Sri Mulyani tak setuju pendanaan proyek ini karena dibiayai dana asing. Kalla punya komentar sendiri, “Presiden dan wakil presidenlah yang akan menanggung risiko, bukan menteri.”

Suspensi Saham Bakrie (2008)
Bursa Efek Indonesia pada 7 Oktober 2008 menyetop perdagangan enam emiten dari Grup Bakrie, yakni PT Bumi Resources Tbk, PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk, PT Bakrieland Development Tbk, PT Bakrie & Brothers Tbk, PT Energi Mega Persada Tbk, dan PT Bakrie Telecom Tbk. Sebelum disuspen, harga saham perusahaan tersebut sedang menukik. Sepuluh hari kemudian BEI mencabut suspensi untuk Bakrie Sumatera, Bakrieland, dan Bakrie Telecom. Pada awal November, bursa juga mencabut suspensi Bumi Resources. Akibatnya, harga saham perseroan kian melorot. Kalla berang dengan pencabutan suspensi itu. Menurut dia pemerintah perlu memperpanjang suspensi saham PT Bumi Resources dengan dalih melindungi pengusaha nasional. “Masak, Bakrie hanya sedikit dibantu satu-dua hari tidak boleh?”

Perdamaian Aceh (2005)
Tentu bukan kebijakan kontroversial saja yang dicetuskan Kalla saat menjabat wapres. Salah satu sukses terbesarnya adalah menggagas perdamaian di Aceh pada 2005 yang didahului dengan penanganan tsunami Aceh di 2004. Kalla berperan besar dalam negosiasi yang digelar di Helsinki, Finlandia. Ia mengundang tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka, antara lain, ke rumah dinasnya. Tim perundingan dari pemerintah diwakili Hamid Awaluddin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga orang dekat Kalla. Perjanjian damai akhirnya ditandatangani pada 15 Agustus 2005.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan politikus senior Golkar, Jusuf Kalla, dipilih mendampingi Joko Widodo karena dinilai berpengalaman, terutama dalam bidang ekonomi. Menurut dia, Jokowi dan Jusuf Kalla adalah kombinasi yang tepat dan saling melengkapi. “Pasangan yang ideal, jam terbang Pak Jusuf Kalla sudah sangat berpengalaman,” kata Surya ketika ditemui di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin, 19 Mei 2014.

Partai koalisi yang dipimpin PDI Perjuangan mendeklarasikan pasangan Jokowi-JK sebagai calon presiden dan wakil presiden hari ini. Menurut Surya, keputusan itu disepakati empat partai pengusung, yakni Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Surya yakin Kalla tak akan mendominasi pemerintahan nantinya jika pasangan ini menang. Jokowi dan Jusuf Kalla, kata Surya, akan saling membantu demi kepentingan rakyat.

Ihwal bergabungnya NasDem dengan PDI Perjuangan karena permintaan Kalla, Surya membantahnya. Menurut dia, dukungan partai karena melihat sosok Jokowi yang dianggap membawa perubahan. “NasDem mendukung terhadap calon yang memberi harapan baru bagi semua rakyat,” kata Surya. Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto menuturkan Jusuf Kalla sangat menentukan elektabilitas dalam pemilu presiden. “Juga bisa menjamin kepada publik pemerintah yang akan datang,” kata Wiranto. Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla akan dideklarasikan di Gedung Joang 45, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, siang ini. Setelah deklrasi, mereka akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pukul 13.30 dengan mengendarai sepeda ontel.

Posko sukarelawan Sahabat Rakyat di Makassar, Sulawesi Selatan, terlihat ramai. Itu terjadi setelah calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, mengumumkan Jusuf Kalla sebagai wakilnya pada pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Para sukarelawan yang berjumlah sekitar 20 ini langsung bernyanyi. “Jokowi siapa yang punya, Jokowi siapa yang punya, yang punya Sahabat Rakyat,” demikian nyanyian tim itu dengan gembira.

Koordinator umum sukarelawan Sahabat Rakyat, Amran Sulaiman, mengatakan, setelah Jokowi–sapaan Joko Widodo–mengumumkan Kalla sebagai pasangannya di layar kaca, Sahabat Rakyat akan menggelar deklarasi. “Pukul 14.30 Wita, kami akan gelar deklarasi dan siap memenangkan pasangan ini, khususnya di kawasan timur Indonesia,” katanya

Menurut dia, pasangan ini ideal karena keduanya memiliki kemiripan karakter pribadi dan gaya kepemimpinan yang hampir sama. Mereka dikenal tegas dan tanpa kompromi, memiliki visi yang jelas, cepat dalam bertindak, jujur, serta apa adanya. “Setelah deklarasi, kami akan membuat posko sukarelawan di tingkat desa karena hingga saat ini posko sukarelawan telah tersebar di 12 provinsi yang berjumlah 500 pengurus,” ujar Amran.

Suasana berbeda terdapat di kediaman Kalla di Jalan Haji Bau Nomor 16, Makassar. Di rumah bercat krem tersebut tampak sepi. Yang terlihat hanya satu petugas keamanan dan dua pekerja rumah tangga, serta sebuah mobil Nissan hitam bernomor polisi DD-725-JM. “Tidak ada acara di sini, Pak, meski kami tahu lewat media elektronik Jokowi-JK jadi berpasangan. Keluarga Pak JK di Jakarta semua,” kata Mahyudin, salah seorang pembantu rumah tangga Kalla.

Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memilih Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden disambut kekecewaan aktivis antikorupsi di Makassar. Mereka lebih memilih Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo. “Ini adalah sejarah yang akan kami catat bahwa PDIP dan Jokowi hanya menjadikan antikorupsi sebagai slogan,” kata Koordinator Sabahat Abraham, Djusman A.R., kepada Tempo, Senin, 19 Mei 2014.

Djusman yang juga Koordinator Koalisi Masyarakat Antikorupsi mengatakan keputusan tersebut membuyarkan ekspektasi para aktivis antikorupsi, khususnya di Makassar. Sebelumnya Djusman mengatakan Abraham diharapkan mewakili Jokowi untuk menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi. “Antikorupsi telah melekat di tubuh Abraham, dan itu telah dibuktikan di Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Djusman. Meski kecewa, Djusman menghargai pilihan PDIP dan Jokowi. “Ini adalah proses politik dan demokrasi. Meski kami akui bahwa sosok Abraham paling layak mendampingi Jokowi,” katanya.

Jokowi : Rumah Susun Tambora Setara Dengan Apartemen Mewah


Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengklaim kemewahan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambora, Jakarta Barat. Meski begitu, ia menjamin harga sewa rusun akan tetap terjangkau oleh warga.

“Standar keamanannya seperti apartemen mewah,” kata Jokowi saat mengunjungi Rumah Susun Tambora, Jumat, 16 Mei 2014.

Selain mempromosikan standar keamanan, mantan Wali Kota Solo yang kini menanjak lagi menjadi calon presiden ini juga mengatakan Rumah Susun Tambora merupakan rumah susun pertama yang menggunakan elevator. Calon pemilik akan mendapat sosialisasi mengenai cara penggunaan dan perawatan untuk menjaga agar elevator tak cepat rusak.

Setelah ditempati, Jokowi berujar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengevaluasi pembangunan rumah susun tinggi dan berlantai banyak itu. Pembangunan rumah susun lainnya akan dibuat tinggi jika warga Rusun Tambora dianggap mampu menyesuaikan diri dengan rusun tinggi. “Kalau masyarakat bisa menyesuaikan diri dengan rusun tinggi, semua rusun akan dibuat tinggi,” katanya.

Pembangunan Rusun Tambora yang berbentuk U itu kini masih berlangsung. Ada lima lantai yang sudah selesai. Balkon di beberapa unit sudah selesai dibangun dan bertembok utuh.

Jokowi menjelaskan proyek rusun itu senilai Rp 174,5 miliar. Rusunawa ini merupakan yang pertama dipugar total. Di Rusun Tambora, selain hunian, juga akan dibangun 106 unit kios untuk usaha. Selain itu, ada sekolah untuk anak usia dini serta fasilitas kesehatan, berupa puskesmas, dan taman.

Jokowi menargetkan pembangunan rumah susun itu akan rampung pada September 2014. Setelah rampung, rumah susun ini akan terdiri dari 514 unit yang tersebar di 16 lantai. Rumah susun ini nantinya akan ditempati oleh pemilik lama dan warga sekitar rusun. “Pembangunannya memang kami kebut,” ujar Jokowi.

Daftar Alasan Jokowi Emoh Mundur Dari Kursi Gubernur DKI Jakarta Walaupun Ingin Kursi Presiden RI


Ketua Umum PAN Hatta Rajasa menyentil pejabat negara yang tak mundur meski maju Pilpres. Saat ini hanya ada satu pejabat negara yang tak mundur saat maju Pilpres yakni Gubernur DKI Jokowi. Hatta yang memantapkan maju ke Pilpres bersama Prabowo Subianto memang telah mundur dari kursi Menko Perekonomian. Hatta mengaku tak mempermasalahkan pejabat negara yang tak mundur namun menyentil soal kepatutan.

“Saya tidak mempermasalahkan bila ada pejabat negara aktif yang memilih tidak mundur untuk maju Pilpres. Masing-masing punya ukuran kepatutan,” kata Hatta lewat twitter Rabu (14/5/2014). Sebenarnya Jokowi sudah blak-blakan soal pertimbangannya memilih tidak mundur dari kursi gubernur. Karena alasan khusus, Jokowi mengutamakan cuti untuk nonaktif sementara per 18 Mei mendatang.

“Baru disiapkan suratnya. Semuanya masih disiapkan untuk kepentingan capres cuti non aktif. Kalau menurut undang-undang itu non aktif,” kata Jokowi di Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (5/5) lalu. Jokowi sebenarnya juga memikirkan opsi mundur dari kursi gubernur. Namun terkait opsi ini, Jokowi tak yakin pengunduran dirinya dikabulkan DPRD DKI.

“Kalau mundur itu diberi nggak oleh dewan. Kalau saya mundur diberi nggak? Dengan komposisi partai di DPRD, itu saya diberi nggak?” kata Jokowi. PAN memang bicara tegas soal pengunduran diri Hatta. Sejumlah elite menuturkan capres maupun cawapres tidak boleh merangkap jabatan pejabat negara sebagai contoh moral politik yang baik dan tidak haus kekuasaan. Dari sentilan Hatta mulai terlihat Prabowo-Hatta mulai kompak menggoyang pencapresan Jokowi, dinamika politik jelang Pilpres semakin panas.

Sistem Outsourcing Yang Merugikan Buruh dan Rakyat Kecil Digagas Oleh Megawati Soekarnoputri


Bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo, angkat bicara terkait penerapan sistem alih daya (outsourcing). Pada aksi unjuk rasa Hari Buruh, Kamis (1/5/2014), banyak yang menyerukan untuk tidak memilih Jokowi pada Pilpres 2014. Sebab, sistem outsourcing merupakan kebijakan Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai Presiden RI. Megawati adalah Ketua Umum PDI-P, partai yang mencalonkan Jokowi sebagai presdien Indonesia mendatang.

“Kembali lagi ke undang-undangnya. Kalau di dalam undang-undangnya tidak boleh menerapkan outsourcing dan di lapangan ada yang menerapkan, ya tidak benar,” kata Jokowi, di Taman Suropati 7, Jakarta, Kamis (1/5/2014). Jika kelak menjadi presiden, lanjut Jokowi, dia akan tetap memimpin berlandaskan undang-undang dan konstitusi yang berlaku. Sistem outsourcing itu berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Adapun lima jenis pekerjaan yang diperbolehkan menggunakan tenaga outsourcing adalah cleaning service, keamanan, transportasi, katering, dan pemborongan pertambangan. Sebagian buruh dari Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB) Bekasi mengimbau Jokowi untuk menjadi capres yang berani menghapus sistem outsourcing. Menurut mereka, penghapusan sistem ini merupakan bagian dari komitmen seorang capres dalam memperjuangkan nasib buruh.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi menegaskan, dirinya tetap akan mengikuti peraturan yang berlaku. “Sekali lagi, pertumbuhan ekonomi penting. Tapi, yang lebih penting lagi adalah pemerataan. Kembali lagi, kita harus berdasar undang-undang dan konstitusi,” kata Jokowi.

Mahasiswa ITB Pecah Soal Jokowi Jadi Capres


Komunitas Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung menuai banyak kecaman soal “Aksi Tolak Politisasi Kampus” yang menolak kehadiran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi ke kampus ITB, Kamis, 17 April 2014. Salah satu bentuk kecaman itu tertuang dalam laman KM-ITB yang memasang klarifikasi aksi itu. Mayoritas dari sekitar 300 komentar menanggapinya dengan kecaman. Pemberi komentar yang umumnya anonim di antaranya berasal dari kalangan alumni ITB.

Cercaan terhadap aksi dan klarifikasi sikap KM-ITB itu muncul dengan kalimat yang santun hingga kasar disertai makian. Isinya antara lain soal pihak di belakang aksi, demonstrasi itu memalukan nama ITB, juga dari pihak yang mendukung aksi tersebut. Koordinator aksi, Oky Fauzi Rahman, mengatakan KM-ITB tidak ingin menanggapi hujatan tersebut satu per satu. “Nanti juga capek sendiri. Kita akan tunjukkan pada gerakan berikutnya,” ujar Oky, Sabtu malam, 19 April 2014. Sejauh ini, KM-ITB belum bersikap soal rencana kedatangan sejumlah politikus ke acara kampus. Mereka pekan depan berencana untuk berkoordinasi dengan kelompok mahasiswa lain dan mengkaji apakah acara bersama politikus itu bermuatan politis atau tidak.

Adapun pada 10-11 Mei mendatang, Keluarga Mahasiswa Islam (Gamais) ITB akan menggelar diskusi kepemimpinan ideal. Mereka berencana menghadirkan sejumlah tokoh partai, antara lain Presiden Partai Keadilan Sejahtera dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. Penolakan sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Bandung atas kedatangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi ke kampus mereka pada Kamis, 17 April 2014, berimbas pada sejumlah kegiatan mahasiswa.

Salah satunya kegiatan Islamic Leadership Festival yang bakal digelar Keluarga Mahasiswa Islam (Gamais) ITB. “Insiden kemarin membuat kami berpikir lagi,” kata Lia N., salah satu anggota panitia acara, saat dihubungi, Sabtu, 19 April 2014. Menurut Lia, awalnya panitia berencana menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan pemimpin partai dalam acara bincang-bincang bertema “Mencari Pemimpin Ideal”. Di antaranya Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa.

Selain itu, panitia juga mengundang beberapa tokoh nasional terkemuka seperti calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa, Mahfud Md.; calon presiden dari Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra; dan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin. Namun, menurut Lia, konsep acara ini ada kemungkinan bakal diganti. Panitia tengah mempertimbangkan ulang nama-nama tokoh nasional yang bakal diundang. Panitia tak mau kedatangan narasumber itu dikaitkan dengan pemilihan presiden nanti.

Selain membuat panitia Islamic Leadership Festival berencana mengganti narasumber, kata Lia, insiden penolakan Jokowi bisa jadi membuat waktu pelaksanaan acara yang semula dijadwalkan pada 10-11 Mei mendatang itu diundur. Info resmi mengenai perkembangan acara ini akan disampaikan melalui akun media sosial resmi Gamais. Pada Kamis lalu, seratusan mahasiswa ITB menggelar unjuk rasa menolak kedatangan Jokowi. Mereka menilai kedatangan calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu tidak pas dan sarat kepentingan politis. Padahal, saat itu Jokowi diundang hadir untuk mengisi kuliah umum tentang pembangunan Jakarta.

Tak hanya berunjuk rasa, para mahasiswa itu juga menghadang mobil rombongan Jokowi saat akan masuk ke dalam kampus dan meneriakinya agar pulang. Mahasiswa memandang kunjungan Jokowi ke ITB berbau kepentingan politis karena dilakukan menjelang pemilihan presiden. Koordinator Komunitas Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) Pendukung Joko Widodo, Ammarsjah, keberatan jika Hatta Rajasa dipilih jadi wakil presiden Joko Widodo alias Jokowi. “Dia bekerja di bidangnya saja,” kata Ammarsjah setelah menyatakan deklarasi dukungan ke Jokowi di Restoran Sari Kuring, Jakarta Selatan, Sabtu, 19 April 2014.

Hatta Rajasa yang kini Menko Perekonomian, merupakan mahasiswa Teknik Perminyakan ITB angkatan 1973. Menurut Ammarsjah, lulusan Teknik Elektro 1984, hubungan para alumni ITB dengan Hatta baik-baik saja. Namun demikian, para alumni ITB tak mempertimbangkan adanya hubungan alumni dalam menentukan dukungan di pemilihan presiden mendatang. Komunitas alumni ITB, kata Ammarsjah, juga tak akan mendukung Aburizal Bakrie yang maju sebagai calon presiden kendati merupakan mahasiswa Teknik Elektro ITB angkatan 1964.

Sejauh ini, klaim Ammarsjah, alumni ITB yang mendukung Jokowi mencapai 511 orang. Dia bertekad akan terus mengajak alumni ITB lainnya dengan cara membuat akun media sosial alumni ITB pendukung Jokowi. Kami, katanya, mendukung dan berusaha memenangkan Joko Widodo menjadi presiden untuk Indonesia Baru. Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP Pramono Anung menampik kalau dirinya yang menginisiasi Komunitas Alumni ITB Pendukung Joko Widodo. “Ini betul-betul murni dari teman-teman ITB,” katanya setelah menghadiri deklarasi dukungan komunitas alumni ITB ke Jokowi di Restoran Sari Kuring. Pramono merupakan mahasiswa Teknik Pertambangan ITB angkatan 1982.

Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM-ITB) membuat klarifikasi resmi terkait dengan Aksi Tolak Politisasi Kampus pada Kamis, 17 April 2014. Saat itu, Gubernur DKI Jakarta sekaligus calon presiden Joko Widodo alias Jokowi datang untuk memberi kuliah umum setelah penandatangan nota kerja sama dengan ITB di Gedung Rektorat.

“Klarifikasi ini untuk menjelaskan aksi KM-ITB yang menolak politisasi kampus,” kata Ketua Kabinet KM-ITB periode 2014-2015 Mohammad Jeffry Giranza, Sabtu, 19 April 2014. Ada lima alasan yang mereka ajukan. Pertama, Jokowi telah mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden. Kedua, pengumuman mengenai studium generale, tidak dilakukan seperti biasanya, yang mencantumkan siapa pengisi kuliah dan topiknya. Kuliah umum kemudian diberitahukan akan diisi oleh Gubernur DKI Jakarta, tanpa informasi temanya.

Ketiga, kehadiran Jokowi di ITB adalah inisiatifnya sendiri. ITB telah mengundang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak November 2013, namun tidak menyanggupi. Tiba-tiba atas perintah Gubernur DKI Jakarta, di bulan April ini diadakan kunjungan ke ITB. Kunjungan yang dimaksud adalah penandatanganan MoU mengenai kerja sama ITB dan Pemerintah DKI Jakarta. Menurut KM-ITB, penandatanganan MoU bisa dilakukan tanpa harus mengadakan studium generale. Lembaga ini menuduh adanya kejanggalan perihal kedatangan Jokowi di kampus ITB. “Ketika pilihan sikap kita adalah diam, maka ITB akan diberitakan oleh media bahwa ITB menyambut hangat kehadiran Jokowi,” tulis Jeffry dalam klarifikasinya di website KM-ITB tanggal 18 April 2014.

Sikap KM-ITB, kata Jeffry, adalah menolak segala bentuk politisasi kampus ITB. Mereka juga menyatakan tidak mendukung calon presiden manapun dalam Pemilu 2014. Dalam pernyataan itu dijelaskan apakah mereka juga bakal menolak jika Aburizal Bakrie dan Hatta Rajasa (dua alumni ITB) atau Prabowo serta calon presiden lain hadir di kampusnya.

Karakter Capres 2014 Menurut Shio


Dua capres terkuat saat ini Joko Widodo dan Prabowo Subianto punya karakter yang khas. Dari pembacaan zodiak Tionghoa, karakter Shio keduanya memang berbeda.

Capres PDIP Jokowi yang lahir 21 Juni 1961 memiliki Shio Kerbau Logam. Shio Kerbau Logam seringkali punya kemauan yang bertentangan dengan orang banyak. Ia mengekspresikan perasaannya dengan jelas, tegas, penuh keyakinan, dan tidak pernah ragu pada sesuatu hal yang diinginkannya. Ia berpegang teguh pada pendapatnya, apa pun risikonya.

Sementara capres Gerindra Prabowo Subianto yang lahir 17 Oktober 1951 memiliki Shio Kelinci Logam. Shio Kelinci Logam lebih kuat secara fisik dan mental dibandingkan Shio Kelinci unsur lainnya. Ia tak suka berkompromi, asyik pada dunianya, komitmen pada cita-citanya, percaya diri, dan mampu memecahkan semua permasalahan pribadinya.

Sementara itu capres lainnya yakni Aburizal Bakrie yang lahir pada 15 November 1946 memiliki Shio Anjing Api.

Shio Anjing Api sosok yang dramatis, menawan, ramah, dan berpotensi menjadi sangat populer di kalangan lawan jenisnya. Unsur Api membuatnya ganas, kreatif, dan blak-blakan dalam mengekspresikan diri. Dia periang, yakin diri, punya daya tarik seperti magnet, dan dapat meyakinkan orang lain untuk mengikuti arahannya. Semangatnya yang cinta kebebasan selalu membuatnya tergetar oleh pengalaman dan petualangan baru. Namun, ia masih butuh panutan.