Categories
Berbudaya Pariwisata

Festival Sungai Cisadane Marak dan Meriah


Ribuan warga Kota Tangerang kembali tumplek di tepian sepanjang Sungai Cisadane di Jln. Benteng Jaya untuk menyaksikan perlombaan perahu naga, kole-kole, dan perahu tradisional dalam Festival Cisadane 2008 yang berlangsung 31 Juli-3 Agustus.

“Ayo kejar… kejar…” teriak penonton sesaat tiga regu lomba perahu naga dilepas Wakil Walikota Tangerang H. Deddy Syafe’i sekaligus membuka festival itu, Kamis (31/7).

Teriring teriakan penonton terdiri pria-wanita dari usia anak-anak sampai dewasa itu, regu perahu naga sebanyak 12 orang itu lebih semangat memacu laju perahunya.

Lomba perahu ini memang mampu memunculkan kembali kenangan sejarah bahwa di Sungai Cisadane Kota Tangerang sejak puluhan tahun lalu telah tumbuh-berkembang kebudayaan masyarakat yang dikenal sebagai Pekcun yang akhirnya banyak memunculkan tokoh-tokoh pejuang pembela kebenaran yang menentang penjajahan Belanda seperti yang Daan Mogot yang namanya diabadikan sebagai nama jalan.

Categories
Korupsi Taat Hukum

Hukum Mati Para Koruptor Untuk Menghentikan Kerusakan Moral Bangsa Indonesia


Wacana hukuman mati bagi koruptor akhir-akhir ini mencuat setelah hakim tipikor menjatuhkan vonis terhadap terdakwa ART hanya lima tahun.

Hukuman itu tentu merupakan ancaman hukuman maksimum bagi siapa pun yang terbukti melanggar Pasal 5 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan masyarakat yang menyesalkan ancaman itu, seharusnya ditujukan kepada pembuat undang-undang, bukan kepada hakim tipikor atau jaksa penuntut KPK.

Untuk pelaku tipikor

Dalam undang-undang itu, ancaman hukuman mati hanya ditujukan kepada pelaku tipikor yang melanggar Pasal 2 Ayat 1, di mana Ayat 2 pasal itu menetapkan ancaman pidana mati hanya dijatuhkan bila negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana nasional, pengulangan tipikor, atau saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Dari sisi hukum internasional, hukuman mati sebenarnya telah diwajibkan untuk dihapuskan di dalam UU nasional masing-masing negara anggota PBB, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966) dengan UU No 12 Tahun 1995; hanya pada Pasal 6 Konvenan itu masih dibolehkan dalam tiga keadaan.

Pertama, hanya dapat diterapkan terhadap kejahatan yang serius (serious crimes).

Kedua, tidak dapat diberlakukan UU secara retroaktif.

Ketiga, harus atas dasar putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.

Keempat, tidak dapat diterapkan terhadap wanita yang sedang hamil dan anak di bawah usia 18 tahun. Jika pidana mati diterapkan, penerapannya harus mempertimbangkan hak seorang terdakwa pidana mati untuk mendapat pengampunan dan komutasi dengan pidana lainnnya.

Rancangan KUHP (2007) telah memuat jenis pidana mati sebagai pidana kekecualian, bukan termasuk pidana pokok, bahkan diatur kemungkinan penjatuhan pidana mati bersyarat untuk memberi pertobatan agar kelak yang bersangkutan terhindar dari pelaksanaan pidana mati.

Ancaman pidana mati juga masih merupakan pidana pokok di dalam KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ancaman pidana mati dimasukkan ke dalam empat pasal tentang tindak pidana terorisme.

Diborgol

Merujuk dua sisi hukum nasional dan hukum internasional itu, semakin jelas, perkembangan pengaturan pidana mati semakin moderat, berbeda dengan aspirasi sementara masyarakat untuk menerapkan dan tetap menghidupkan ancaman pidana mati terhadap kejahatan serius.

UU Pemberantasan Korupsi khusus Pasal 2 Ayat 2 UU No 31 Tahun 1999 yang memuat ancaman pidana mati perlu diubah dan diperjelas dengan ancaman alternatif pidana selain pidana mati, seperti sanksi kerja sosial, sehingga efek jera akan muncul saat yang bersangkutan berada di hadapan publik melakukan pekerjaan di tempat umum.

Untuk menambah efek jera, tersangka korupsi seharusnya dikenai pemborgolan dan dengan baju tahanan seperti diterapkan di negeri jiran (Malaysia dan Singapura). Tindakan itu tidak dilakukan di Indonesia sehingga tersangka korupsi dapat berjalan bebas layaknya bukan tersangka dan mengunjungi kantor KPK seperti hendak berkantor saja.

Sanksi sosial

Sanksi sosial tampaknya lebih berguna daripada menjatuhkan hanya pidana mati terhadap koruptor, yang terbukti tidak efektif dan mampu mencegah serta memberantas korupsi, seperti telah terjadi di China. Semakin banyak koruptor di China ditembak mati di hadapan publik justru korupsi tidak semakin berkurang. Bahkan, kini China mempelajari sistem pencegahan korupsi yang berhasil dijalankan Pemerintah Korea Selatan.

Yang terpenting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia bukan masalah ancaman pidana setinggi-tingginya, tetapi bagaimana memelihara dan mempertahankan agar pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan dijalankan secara konsisten. Juga tidak ada perlakuan berbeda berdasarkan status sosial dan ekonomi terpidana, termasuk sejak yang bersangkutan dalam masa penahanan sampai menjalani pidananya, seperti adanya rumah tahanan dan LP layaknya hotel berbintang empat.

Pengawasan ekstra ketat selama masa penahanan dan masa pelaksanaan pidana menjadi masalah penting di Indonesia untuk memberi efek jera dibandingkan pidana mati yang masih diragukan efek jeranya.

Maka, perlu peninjauan kembali ketentuan tentang remisi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan jadwal kunjungan di rumah tahanan dan LP, terutama bagi pelaku kejahatan serius termasuk korupsi.

ROMLI ATMASASMITA Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran, Bandung

Categories
Perekomonian dan Bisnis

Indonesia Akhirnya Membeli Listrik Dari Malaysia


Rencana PT PLN Wilayah Kalimantan Barat membeli daya listrik dari Sarawak Energy Berhad, perusahaan penyedia listrik di Sarawak, Malaysia, disetujui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Daya listrik tersebut untuk melayani kebutuhan listrik di wilayah perbatasan provinsi itu dan Sarawak.

”Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi J Purwono atas nama Menteri ESDM telah mengeluarkan surat nomor 1979/29/600.3/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang pengembangan wilayah perbatasan di Kalbar. Surat itu berisi persetujuan Menteri ESDM terhadap pembelian listrik dari Malaysia untuk wilayah perbatasan Kalbar,” kata General Manager PT PLN Wilayah Kalbar Haryanto WS, Selasa (29/7) di Pontianak.

Persetujuan itu ditindaklanjuti dengan pertemuan antara PT PLN Wilayah Kalbar dan Sarawak Energy Berhard pada 17 Juli 2008 di Kuching, ibu kota Sarawak. Dalam pertemuan itu disepakati, PLN akan membeli daya listrik sebesar 400 KVA untuk memenuhi kebutuhan di Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, serta 200 KVA untuk memenuhi kebutuhan di Aruk-Sajingan, Kabupaten Sambas.

Untuk penyambungan infrastruktur listrik dari Serawak ke perbatasan yang saat ini tengah dikerjakan, PLN dikenai kewajiban untuk membayar biaya penyambungan (connection charge) di Badau sebesar 544.900 ringgit (sekitar Rp 1,5 miliar) dan di Aruk-Sajingan sebesar 270.400 ringgit (sekitar Rp 743 juta).

Untuk pemakaian daya listrik, PLN diwajibkan membayar dengan harga komersial Rp 930 untuk setiap kWh. Pada 2009 nanti, listrik asal Malaysia itu diharapkan sudah dapat dinikmati warga.

Agar jaringan listrik di perbatasan Kalbar tersambung dengan Sarawak, PLN diperkirakan membutuhkan investasi Rp 700 juta untuk membangun infrastruktur di Badau. Selain itu, PLN diperkirakan membutuhkan Rp 900 juta untuk membangun infrastruktur di Aruk-Sajingan.

Selama ini, kebutuhan listrik di Badau disuplai Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Badau dengan daya 300 KW. Adapun kebutuhan listrik di Aruk-Sajingan disuplai PLTD Sajingan dengan daya 150 KW.

PLN baru bisa melayani 600 pelanggan di Badau dan 200 pelanggan di Aruk-Sajingan. Itu pun listrik hanya bisa menyala 12 jam dalam sehari. Di Badau masih ada 300 keluarga dan di Aruk-Sajingan terdapat sekitar 100 keluarga yang menunggu pelayanan listrik PLN.

Haryanto mengatakan, pembelian listrik dari Malaysia itu disebabkan adanya kebutuhan listrik di daerah perbatasan yang semakin meningkat, sementara kemampuan PLN untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Persoalan itu kian rumit karena masih ditambah dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu yang cukup membebani PLN.

”Dengan harga beli solar untuk PLN Rp 11.600 per liter, biaya BBM yang harus dikeluarkan PLN untuk memproduksi listrik berkisar Rp 4.000 per kWh,” kata Haryanto. Ia menambahkan, biaya produksi itu jauh lebih besar dibandingkan dengan harga jual listrik PLN ke masyarakat sekitar Rp 500 per kWh.

Menguntungkan

Pembelian listrik itu, menurut Haryanto, cukup menguntungkan karena dapat mengurangi kerugian yang selama ini dialami PLN Kalbar. Sebagai gambaran, PLN Kalbar pada tahun 2007 merugi Rp 1,5 triliun, sedangkan pada semester satu tahun 2008 kerugian PLN sudah mencapai Rp 1,3 triliun.

Haryanto menambahkan, dua mesin PLTD di kedua wilayah itu tetap disiagakan untuk mengantisipasi jika listrik dari Malaysia padam.

Categories
Taat Hukum

Pelayanan Publik Digugat Akibat Banyaknya Pegawai Yang Tidak Mengerti Aturan dan Hukum


Perwakilan Komunitas Tamil dan Tionghoa yang bermukim di Kota Medan, Selasa (29/7), mempertanyakan administrasi kependudukan mereka kepada Pemerintah Kota Medan. Selama ini komunitas Tamil dan Tionghoa merasa dibedakan karena masih harus menunjukkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atau SBKRI untuk urusan administrasi kependudukan.

”Saya ini sudah generasi keempat yang tinggal di Medan, tetapi masih butuh SBKRI. Anak saya sudah pakai akta kelahiran, tetapi tetap harus tunjukkan SBKRI bapaknya untuk urusan administrasi. Kami hanya memastikan bagaimana anak saya, tahu-tahu perlu juga membuat SBKRI,” tutur Brilian Moktar, penasihat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Medan, Selasa.

Moses Aglesian, perwakilan warga Tamil, mengatakan, berdasarkan pengalaman, banyak petugas yang belum paham aturan terbaru soal kependudukan. Selain itu, masih ada perda Kota Medan soal kependudukan yang bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.

Asisten Pemerintahan Kota Medan Dauta Sinurat yang menemui warga Tamil dan Tionghoa mengakui masih banyak petugas yang memberi pelayanan administrasi yang tidak memadai. ”Tolong dilaporkan saja ke atasannya,” kata Dauta. Ia juga mengakui administrasi kependudukan warga Tamil dan Tionghoa masih bermasalah.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Yusri Ramadhan Siregar mengatakan, wajar kan kalau petugas bertanya SBKRI orangtua jika mengurus akta kelahiran anaknya. Apalagi jika orangtua yang bersangkutan belum memiliki akta kelahiran.

Categories
Berbudaya Pendidikan

Loper’s Day 2008 – Pahlawan Informasi Yang Diabaikan Pemerintah


Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, para loper koran, tabloid, dan majalah merupakan pahlawan informasi. Pasalnya, tanpa kehadiran dan peranan mereka, bangsa dan masyarakat tidak mungkin mendapatkan informasi yang diberitakan oleh para wartawan menyangkut kondisi bangsa dan negaranya.

Menurut Wapres, sejak dulu setiap pagi, yang ia tunggu, selain teh panas buatan istrinya, Ny Mufidah Jusuf Kalla, adalah loper koran yang mengantarkan koran dan majalah.

”Kalau loper koran tidak datang, apa pun enaknya teh yang disajikan istri saya sepertinya tidak lengkap dan tak berarti apa-apa tanpa kehadiran koran dan majalah yang diantarkan oleh loper koran,” kata Wapres.

Dalam acara itu, yang hadir bukan hanya para agen dan loper koran, tabloid, dan majalah beserta keluarganya se-Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), melainkan juga loper di sekitar Bandung, Serang, dan Banten, yang jumlahnya mencapai sekitar 50.000 orang. Selain itu, Ketua Umum Yayasan Loper Indonesia Laris Naibaho dan Ketua Panitia Loper’s Day Sugeng Hari Santoso yang berasal dari kelompok Kompas Gramedia juga hadir.

”Kalau guru kita sebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, maka para loper harus kita sebut juga pahlawan informasi,” ujar Wapres Kalla saat berpidato di acara Loper’s Day 2008 di Pantai Carnaval, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Rabu (30/7).

Menurut Wapres, wartawan boleh hebat, koran atau majalah boleh terkenal, dan percetakan boleh memiliki teknologi dan kualitas yang tinggi, tetapi tanpa dukungan dan peranan loper dan agen, koran dan majalah itu tidak akan berarti apa-apa bagi pembacanya.

”Mereka sudah bangun ketika kita masih tidur pada waktu pagi hari. Mereka mengantar koran, majalah, dan tabloid pada waktu hujan atau panas,” kata Wapres. ”Kalau loper berkarya, bangsa Indonesia membaca,” ujarnya.

Categories
Perekomonian dan Bisnis

Presiden Memohon Agar Ekonomi Umat Islam Diperkuat


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan 350 perwakilan dan pemikir Islam, menegaskan perlunya memperkuat ekonomi dan kesejahteraan sosial di antara umat. Hal ini merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk mendorong keberlangsungan perdamaian di dunia Islam.

Presiden menegaskan ini saat membuka International Conference of Islamic Scholars (ICIS) ke-3 di Jakarta, Rabu (30/7). ICIS ketiga ini menghadirkan perwakilan dan pemikir Islam dari 67 negara. ICIS digelar dua tahun sekali sejak tahun 2004 dan diselenggarakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Perlunya memperkuat ekonomi ini, tegas Presiden, karena berdasarkan United Nation Human Development Index, hanya sembilan negara di dunia Islam yang masuk kategori maju. ”Sekitar 40 persen populasi orang dewasa di masing-masing negara muslim tidak melek huruf,” ujar Presiden.

Dijelaskan, hampir 40 persen umat hidup di bawah garis kemiskinan. ”Jutaan muslim menjalani hidup kurang dari satu dollar AS (sekitar Rp 9200 -red) per hari,” ujarnya.

Dalam kenyataan, ujar Presiden, dunia Islam memasok 70 persen energi, 40 persen bahan baku industri dunia, serta 20 persen populasi warga dunia. Dunia Islam memiliki kekuatan mencapai perdamaian dan keamanan.

“Konferensi ini adalah peluang bagi kita untuk memperkuat ukhuwah sejagad. Ini juga merupakan peluang untuk memformulasi langkah praktis mengatasi batas-batas politik, ekonomi, dan sosial untuk perdamaian dan kemajuan,” ujar Presiden

Egois

Sementara Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla saat menerima peserta ICIS di Jakarta, Selasa menegaskan, rasa egoisme dan ketidakadilan di antara umat manusia, tak hanya memicu konflik antarumat manusia itu sendiri, akan tetapi juga konflik antarumat beragama dan konflik antara umat dengan negara. Konflik yang terjadi, akan semakin sulit diselesaikan apabila konflik tersebut telah dibumbu-bumbui dengan solidaritas keagamaan.

“Inti dari konflik apapun yang terjadi selama ini adalah ketidakadilan dan rasa egoisme di antara kita. Kadang-kadang untuk mempercepat konflik, terjadinya pemihakan pada pihak-pihak yang berkonflik dengan adanya solidaritas agama sehingga semakin mempersulit selesainya konflik,” ujar Wapres Kalla, yang diterjemahkan ke bahasa Arab oleh Alwi Shihab.

Menurut Wapres Kalla, sumber konflik yang berawal dari ketidakadilan yang memicu munculnya rasa ketidakpuasan, bisa terjadi dari berbagai sektor, seperti bidang ekonomi dan pendidikan. “Kesenjangan ekonomi yang terjadi di antara negara-negara Islam juga dapat memunculkan rasa ketidakpuasan sehingga memudahkan terjadinya konflik,” tambah Wapres Kalla.

Tidak ingin dibajak

Seretaris Jenderal ICIS KH Hasyim Muzadi dalam sambutannya pada acara pembukaan mengemukakan, Islam sebagai rahmat semesta alam yang mempromosikan damai, solidaritas, dan keadilan tidak ingin dibajak oleh mereka yang mengobarkan kebencian, kekerasan, dan teror. “Islam membawa nilai-nilai moderasi seperti toleransi,” ujarnya.

Konflik dan kekerasan yang masih terjadi di sejumlah dunia Islam menurut Hasyim disebabkan faktor ketidakadilan global dan perebutan sumber daya alam di damping sejumlah masalah internal lain.

Categories
Kreatif Pendidikan

Blog Memupuk Budaya Menulis dan Berbagi Dengan Sesama


Orang-orang Indonesia bukannya kalah pengetahuannya. Orang-orang Indonesia bukannya kalah pengalamannya. Namun, budaya menulis di antara orang Indonesia makin lemah. Padahal, orang-orang di seluruh dunia menunggu belajar dari pengetahuan dan pengalaman kita.

Penggiat teknologi informasi Onno W Purbo mengatakan, dirinya selalu mengharapkan setiap orang Indonesia bisa menulis melalui internet. Tidak hanya artikel semata, tapi sebuah buku. Setiap bab buku yang ditulis di-share melalui blog.

“Jadi ilmu tidak lagi menjadi menara gading di sekolah. Ilmu bisa digunakan oleh orang banyak dengan membacanya di internet,” ujar Onno di depan 30 guru peserta Lomba Inovasi Guru Nasional yang diselenggarakan Microsoft Indonesia, 23-25 Juli 2008 di Yogyakarta.

Onno terus mendorong para guru untuk membiasakan diri menulis dengan mendokumentasikan mulai dari hal-hal menarik yang terjadi selama di kelas atau hal-hal yang dipertanyakan bersama. Dengan menulis buku, Onno mengatakan kita telah membawa dampak bagi perkembangan pengetahuan dunia.

“Kalau buku ditaruh di internet, apalagi ditulis dalam bahasa Inggris, yang download itu bisa orang-orang di seluruh dunia. Kalau bisa sampai level itu, dahsyat, dampaknya luar biasa!” seru Onno.

Untuk itulah, Microsoft juga memberikan workshop membuat blog kepada para guru peserta di hari kedua penyelenggaraannya, Kamis (24/7). Para guru dilatih oleh para mahasiswa dari Microsoft Innovation Center (MIC) untuk membuat blog dari penyedia jejaring sosial blogengine.net selama lebih kurang lima jam.

Mereka diajarkan hal-hal mendasar, seperti cara uploading dan posting materi ke blog serta tips maintaining blog. Komang Juli dari MIC mengatakan, blog itu nantinya akan digunakan pertama kali untuk memajang tugas dan karya mereka dari lomba ini. Sulitkah mengajar para pengajar?

“Cukup sulit karena ada perbedaan, ada yang sudah sangat familier dengan blog dan ada yang masih belum terlalu ngerti soal komputer sendiri. Padahal, sebenarnya kita sudah punya modul sendiri tapi ngeliat kondisi seperti ini ya kita enggak terlalu nyesuaiin,” ujar Komang.

Categories
Tokoh Indonesia

Muhamad Said Bukan Saja Wartawan Tetapi Juga Pejuang


Nama wartawan H. Mohammad Said (almarhum) bagi sejumlah warga Aceh sudah tidak asing lagi. Hal itu berkat mata penannya yang tajam menentang penindasan penjajah Belanda sejak tahun 1938.

M. Said, yang juga pendiri Surat Kabar Harian Waspada Medan Sumatera Utara (Sumut), merupakan saksi sekaligus pencatat sejarah. Semasa hidupnya, ia juga menulis buku berjudul “Aceh Sepanjang Abad” yang pertama kali diterbitkan pada 1961.

Buku tersebut kini menjadi salah satu referensi bagi sejarahwan untuk mengetahui secara rinci tentang pergolakan di Aceh.

Atas jasa-jasanya itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat memberi penghargaan kepada Mohammad Said di sela-sela acara Kongres XXII PWI di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang berlangsung 28-29 Juli 2008.

Penghargaan itu diserahkan oleh Ketua Umum PWI Pusat, Tarman Azam, yang diterima oleh putra keenam almarhum M. Said, H. Prabudi Said, yang kini menjadi Pemimpin Redaksi Surat Kabar Harian (Pemred SKH) Waspada.

Tarman menyatakan, almarhum M. Said semasa hidupnya sangat idealis dan umurnya dihabiskan semata-mata untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

Hasil karya M. Said, menurut Tarman, menunjukkan bahwa ia seorang tokoh pers yang sangat nasionalis dan mengutamakan kepentingan rakyat.

“Bangsa Indonesia, khususnya rakyat Aceh, sangat bangga memiliki tokoh seperti Mohammad Said yang memiliki semangat juang yang tinggi,” ujarnya.

Untuk itu, ia berharap agar insan pers Indonesia, khususnya anggota PWI harus bisa mengikuti jejak M. Said.

Perjuangan dan idealisme M. Said ternyata ditularkan kepada anak-anaknya yang hampir seluruhnya berkecimpung dalam dunia pers. Hal itu terlihat dari pemberitaan yang ditulis di SKH Waspada yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat.

“Jadi, kehadiran Waspada hingga saat ini merupakan refleksi dari dedikasi orang tua kami ketika masih menjadi jurnalis yang selalu memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujarnya.

M. Said dilahirkan di Labuhan Bilik, dipinggir Sungai Aek Panai, Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara pada 17 Agustus 1905 dan meninggal di Medan, pada 26 April 1995 dalam usia lebih 89 tahun.

Karir jurnalistiknya dimulai akhir 1927 sebagai penulis di beberapa media sejumlah kota, termasuk mingguan Soeara Indonesia, Surabaya.

Tahun 1927 itu juga, dia menjadi reporter dan korektor di surat kabar Tjin Po di Medan. Periode September 1928 dan pertengahan 1929, ia menjadi redaktur pertama di Oetoesan Sumatra, Medan. Tahun 1937, ia menulis di surat kabar Sinar Deli, Medan.

Kemudian, bersama Abdul Karim Ms memimpin berkala politik Penjebar. Berikutnya, ia memimpin mingguan Penjedar, disusul Seroean Kita (1938-1939) bersama Hajjah Ani Idrus, yang kemudian menjadi istrinya.

Antara September 1945 hingga awal 1946, M. Said memimpin Pewarta Deli, Medan, menggantikan Djamaluddin Adinegoro yang pindah ke Bukittinggi, Sumatera Barat. Pada 11 Januari 1947, ia bersama Ani Idrus menerbitkan harian Waspada.

Sementara itu, Said juga terlibat dalam organisasi politik adalah sebagai komisaris Partai Syarikat Islam Indonesia (PSI) Cabang Medan pada tahun 1932. Antara 1950-1956, dia menjadi Ketua Umum Partai Nasional Indonesia (PNI) untuk Sumut dan Aceh.

Sebelumnya, (27 April-1 Mei 1950), Said adalah Ketua Kongres Rakyat se-Sumatra Timur yang menuntut pembubaran negara federal Negara Sumatera Timur (NST), dan kembalinya daerah ini ke dalam Negara Kesatuan RI.

Dalam PWI, Mohammad Said pernah menjadi salah seorang Ketua Pengurus pusat (hasil Kongres ke-7) di Denpasar, Bali, pada 16-19 Agustus 1953 dan hasil Kongres ke-8 Medan, 31 Oktober hingga 2 November 1955.

Dia juga pernah menjadi panitia ad hoc perumus Kode Etik Jurnalistik (KEJ) PWI yang diketuai oleh Suardi Tasrif SH (almarhum), pemimpin redaksi harian Abadi, Jakarta.

Tahun 1959 bersama rekan-rekan wartawan Medan, Said mendirikan Akademi Pers Indonesia di Medan sebagai sekolah jurnalistik pertama di luar pulau Jawa.

Kemudian, dia pada 1967 sempat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) atas rekomendasi PNI Osa Maliki dan Usep Ranawidjaja (Osa-Usep).

Said menerima tanda penghargaan Satya Penegak Pers Pancasila dari PWI (1985), dan berikutnya Peniti Emas dari Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat atas jasanya ikut mendirikan SPS di Solo pada tahun 1946 dan membantu pembentukan SPS Cabang Sumut. (*)

(Foto: “Aceh Sepanjang Abad”, salah satu buku legendaris Aceh karya H.M. Said)

Categories
Korupsi Taat Hukum

Pelaku Korupsi Memiliki Derajat Yang Lebih Tinggi Karena Itu Tidak Diborgol dan Diberi Seragam Khusus Seperti Pejahat Kambuhan Lainnya


Selama ini perlakuan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap tersangka korupsi masih terhormat. Hal itu tak menimbulkan efek jera, bahkan tersangka tidak bisa dibedakan dari orang lain yang datang ke KPK. Karena itu, semestinya tersangka korupsi diberikan seragam khusus dan diborgol, seperti tersangka lain.

Demikian dikatakan guru besar pidana internasional Universitas Padjadjaran, Bandung, Romli Atmasasmita, dalam diskusi tentang pencegahan korupsi di Jakarta, Senin (28/7).

Diskusi yang diprakarsai Indonesian Legal Roundtable dan harian Kompas itu menampilkan pula Wakil Ketua KPK M Yasin, anggota Komisi III DPR Benny K Harman, dan Teten Masduki dari Indonesia Corruption Watch sebagai narasumber.

Romli mengatakan, sebenarnya sanksi sosial lebih efektif untuk mencegah korupsi dibandingkan dengan sanksi pidana, termasuk hukuman mati. Karena itu, KPK harus berani memulai, dengan tersangka korupsi diborgol dan memakai seragam saat diperiksa. Kondisi ini juga dilakukan di sejumlah negara. Bahkan, ada menteri di negara tetangga, karena disangka korupsi, tetap diborgol dan memakai seragam penjara saat diperiksa.

Menurut Romli, pemakaian seragam tahanan dan borgol kepada tersangka korupsi tak melanggar hukum. KPK mempunyai kewenangan untuk menerapkannya. ”KPK tak perlu menyatakan tidak akan mempermalukan tersangka. Ini untuk menimbulkan efek jera,” kata mantan Ketua Tim Penyusun Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi itu.

Yasin mengakui, KPK memang sudah membahas kemungkinan pengenaan seragam dan pemborgolan bagi tersangka korupsi. Tak ada pimpinan KPK yang keberatan dengan ide itu, sepanjang untuk menimbulkan efek jera terhadap tersangka korupsi. ”Tunggu saja dalam waktu dekat aturan itu akan diterapkan,” katanya.

Romli juga menjelaskan, dalam RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diperkenalkan hukuman kerja sosial. Sebab itu, untuk memperkuat efek penjeraan, terpidana korupsi perlu diberikan sanksi tambahan kerja sosial, seperti yang diterapkan di Korea Selatan.

”China, yang menerapkan hukuman mati terhadap koruptor, kini juga belajar ke Korsel. Sebab, begitu hukuman mati diterapkan, korupsi masih tetap saja terjadi,” ujar Romli lagi.

Benny menambahkan, kini di DPR berkembang semangat kebatinan untuk mematikan KPK secara perlahan-lahan. Semangat ini muncul sejak KPK menangkap sejumlah anggota DPR yang diduga terlibat dalam korupsi.

Terhadap ”ancaman” dari Dewan itu, Teten menegaskan, KPK harus tetap maju. Bahkan, apabila memang ada buktinya, 100 anggota DPR yang disangka terlibat korupsi harus ditangkap. ”KPK harus bertindak cepat,” katanya. Partai politik yang tegas menindak anggotanya yang korupsi pasti didukung rakyat

Categories
Beragama

Muslim Indonesia Harus Lebih Berupaya Untuk Lebih Banyak Berkiprah Di Panggung Global Dunia


Indonesia memang negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, tetapi kita belum bisa berbangga diri karena di kalangan dunia Islam, nama Indonesia dan para pemikir Islam Indonesia belum cukup dikenal. Belum banyaknya pemikir Islam Indonesia yang mendunia merupakan salah satu penyebab kiprah Indonesia juga belum menonjol di ranah internasional.

”Melalui ICIS kita ingin mengenalkan dunia Islam kepada pemikir-pemikir Indonesia serta merangsang para intelektual Muslim Indonesia untuk lebih berkiprah di panggung internasional,” ungkap Prof Dr Masykuri Abdillah, Ketua Penyelenggara International Conference of Islamic Scholars (ICIS) Ke-3, yang berlangsung 29 Juli sampai 1 Agustus di Jakarta.

ICIS, sayap bidang luar negeri Nahdlatul Ulama (NU), kini merupakan salah satu forum yang semakin diminati para pemikir Muslim. Tak mengherankan jika sejak pertama diselenggarakan pada tahun 2004 hingga penyelenggaraan ketiga tahun ini, semakin banyak tokoh Muslim dunia yang ingin ikut pada pertemuan ini.

Masykuri menambahkan, melalui pertemuan ICIS ini, ulama diajak untuk berkiprah lebih luas menjadi ulama lintas batas negara. Maknanya, ulama diajak bukan hanya memikirkan kepentingan umat di dalam lingkup negara tempatnya tinggal, tetapi juga umat Muslim secara keseluruhan di berbagai negara.

”Sejak diselenggarakan pertama kali, sudah banyak kemajuan yang dicapai. NU, misalnya, telah ikut pada penyelesaian konflik di Thailand selatan dan juga Filipina selatan serta di Palestina,” kata Masykuri.

Kontak di antara rakyat

Hal yang diupayakan ulama adalah menjalin dan memperkuat kontak antara rakyat dan rakyat (people to people). Ini adalah alternatif lain untuk penyelesaian konflik. ”Seperti halnya jalur formal, people to people contact yang kami lakukan juga belum membuahkan hasil penuh. Tetapi, setidaknya sudah berhasil mengurangi konflik di dunia Muslim,” kata Masykuri.

Dalam struktur kemasyarakatan di berbagai negara, termasuk di Indonesia, peran para pemimpin agama sesungguhnya masih kuat. Sayangnya, selama ini peran tersebut lebih banyak dimanfaatkan di tingkat lokal.

Kini, ketika peran negara dan tokoh-tokoh pemerintah sering kali juga kurang efektif karena berbagai sebab, peran tokoh agama diperlukan untuk memperkuat upaya peran tokoh-tokoh formal tersebut.

Indonesia sudah cukup lama menyadari hal itu sehingga Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda sangat gencar mendorong semua pihak untuk terlibat berdiplomasi dalam apa yang disebutnya ”diplomasi total”.

Pengaruh ”Islam Indonesia” itu, menurut Masykuri, kini sudah mulai menjalar. Ungkapan Islam sebagai rahmattan lil alamin (rahmat bagi semua), misalnya, kini makin banyak digunakan oleh berbagai negara berpenduduk mayoritas Islam.

Istilah ”Islam Moderat” yang dikampanyekan Indonesia pun kini semakin banyak diterima. Kata-kata ”moderat” itu, lanjut Masykuri, kini juga sudah sering dipakai di Timur Tengah dan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam lainnya