Monthly Archives: August 2008

Megawati Menjual Gas Super Murah Ke China Selama 25 Tahun Hingga Merugikan Negara 75 Milyar Dollar Per Tahun Sementara Rakyat Kecil Harus Menanggung Akibatnya Dengan Hidup Makin Susah


TERUNGKAPNYA kontrak penjualan Liquefied Natural Gas (Gas Alam Cair/LNG) ke China dengan harga amat sangat murah untuk jangka waktu 25 tahun, terus terang membuat kita merenung. Sebegitu bodoh atau cerobohkah kita dalam melakukan hubungan bisnis dengan negara lain? Kontrak yang dibuat pemerintah Indonesia pada tahun 2002 semasa Presiden Megawati tersebut berpotensi merugikan negara 75 miliar dolar AS, bila dihitung dengan acuan harga gas sekarang.

Kecerobohan atau kebodohan itu menjadi sebuah ironi ketika rakyat saat ini megap-megap dengan kebutuhan bahan bakar. Didesak pemerintah untuk meninggalkan minyak tanah ke penggunaan gas, tetapi harga gas belakangan terus naik. Akibatnya, pemerintah menjual gas kepada rakyat sendiri lebih mahal daripada harga jual ke China.

Kontrak penjualan LNG hasil kilang gas Tangguh, Papua, itu cenderung merugikan kita sebagai penjual karena sedikitnya dua point. Pertama, harga gas dipatok 5 persen dari harga minyak. Kedua, harga minyak tidak boleh lebih dari 25 dolar AS per barel. Sebagai pembanding, kontrak serupa yang dibuat 30 tahun lalu tentang penjualan LNG Arun mencantumkan harga gas 7,5 persen dari harga minyak. Sedangkan kontrak LNG Bontang malah 15 persen.

Kabar ini terungkap setelah Wapres Jusuf Kalla berkunjung ke China. Menurut pemerintah China, inisiatif penentuan harga pada kontrak itu justru datang dari tim negosiasi kita yang saat itu dipimpin oleh Taufik Kiemas. Keputusan Presiden Megawati menunjuk suaminya sebagai ketua tim sangat berpeluang menimbulkan konflik kepentingan.

Bertolak dari ketimpangan itu, apalagi harga minyak dunia kini telah mencapai 120 dolar AS per barel, kita layak mengajak China untuk kembali ke meja perundingan menegosiasikan ulang kontrak tersebut. Sinyal positif datang dari Wapres China Xi Jinping yang agaknya lebih memperhatikan kepentingan jangka panjang hubungan kedua negara. Toh realitasnya, selama enam tahun China sudah menikmati keuntungan besar dari kontrak tersebut.

Secara internal, kita perlu menyiapkan tim renegosiasi yang kabarnya akan dipimpin Menko Perekonomian Sri Mulyani. Persiapan itu antara lain dengan mempelajari kontrak-kontrak sejenis yang telah atau pernah dilakukan pemerintah Indonesia. Bahkan kalau perlu mencari acuan kontrak serupa yang dilakukan negara-negara asing. Selain kebutuhan pemasaran gas alam kita, situasi krisis energi global juga menjadi pertimbangan tersendiri dalam menentukan besaran harga.

Secara moral elit politik juga harus mempertanggungjawabkan kontrak ini kepada rakyat. Panitian Hak Angket BBM di DPR sebagai instrumen politik bisa memasukkan masalah Kontrak Tangguh dalam pembahasan kebijakan energi nasional. Keputusan pemerintah SBY-JK menaikkan harga BBM yang jadi pemicu lahirnya penggunaan hak angket, pada kenyataannya juga tidak dapat dipisahkan dari kebijakan energi pemerintahan sebelumnya. Kalau kemudian ditemukan ada indikasi kepentingan pribadi atau kelompok pada kontrak yang timpang itu, maka instrumen hukum harus digunakan

Perlu Solusi dan Kreatifitas Untuk Atasi Kemacetan


Dibutuhkan solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta yang saat ini makin menjadi-jadi.

”Survei terakhir menunjukkan, 60 persen waktu dalam perjalanan di jalan adalah saat tak bergerak atau berjalan lambat dengan kecepatan rata-rata 20 kilometer per jam. Hanya 40 persen waktu yang dapat digunakan untuk bergerak,” kata Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bambang Susantono ketika membuka Konferensi The Challenges of Congestion Pricing in Megacities of Indonesia di Hotel Manhattan Jakarta, Kamis (28/8).

Konferensi bertema ”ERP in Indonesia: Social, Legal and Technological Perspectives” ini menghadirkan Andrew TW Pickford, penulis buku Road User Changing and Electronic Toll Collection.

Perlu Rp 1,2 triliun

Bambang Susantono yang juga Deputi V Kementerian Perekonomian itu mengungkapkan, kemacetan lalu lintas di Jakarta harus dikelola karena tak mungkin dihapuskan.

Bambang menegaskan belum tahu apakah konsep electronic road pricing (ERP) yang diwacanakan dalam konferensi itu akan diterapkan di Jakarta.

Jika akan diterapkan di Jakarta, dibutuhkan dana Rp 1,2 triliun untuk menyediakan peralatan ERP berteknologi tinggi.

Bambang sependapat bahwa penerapan ERP harus diimbangi dengan penyediaan angkutan umum massal yang nyaman, aman, dan terjangkau.

Menurut dia, ERP bukan solusi tunggal untuk menyelesaikan kemacetan. Ini harus didahului atau dibarengi dengan upaya lain, yakni menyediakan angkutan umum massal, tempat penitipan kendaraan (park and ride), rasionalisasi tarif parkir, dan pembenahan registrasi kendaraan.

”ERP tak boleh dilihat sebagai alat menaikkan pendapatan asli daerah. Dana berasal dari ERP harus digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana transportasi kota. Pengalaman di beberapa negara, hal terpenting sebelum ERP diterapkan adalah sosialisasi kepada publik,” katanya.

Pilihan teknologi harus sesuai kondisi setiap kota. ERP salah satu bagian dari road user charging (RUC), selain stikerisasi, dan three in one.

Indonesia Produksi Obat Antiretroviral


Untuk menjamin ketersediaan obat yang berkesinambungan bagi mereka yang terinfeksi HIV/AIDS, obat antiretroviral atau ARV kini diproduksi di dalam negeri.

Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Indroyono Soesilo, dalam acara peresmian Unit Produksi ARV Kimia Farma yang memiliki kapasitas produksi 168 juta butir per tahun, di Jakarta, Kamis (28/8), menyatakan bahwa dengan meningkatnya angka kasus HIV, ketersediaan ARV yang berkesinambungan dengan harga terjangkau sangat diperlukan.

Menko Kesra Aburizal Bakrie, dalam sambutan tertulisnya, menyatakan, saat ini sejumlah obat ARV lini pertama terbukti ada indikasi resistensi obat pada sejumlah kasus HIV/AIDS. Sementara itu, produk lini kedua di pasaran harganya sangat mahal. Karena itu, keberadaan unit produksi ARV yang juga akan memproduksi obat ARV lini kedua merupakan jawaban dari masalah kebutuhan obat ARV bagi mereka yang terinfeksi HIV.

”Pendirian unit produksi ARV ini membuktikan kita mampu mandiri mengatasi masalah kebutuhan obat ARV dalam negeri,” ujarnya. Pada tahun 2008, Departemen Kesehatan mengalokasikan dana sekitar Rp 40 miliar untuk pengadaan obat ARV gratis yang diberikan kepada pengidap HIV/AIDS.

Prof Sjamsurizal Djauzi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang menangani masalah HIV/AIDS menyatakan bahwa anggaran pemerintah dalam pengadaan obat ARV perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, menurut prosedur baru WHO, terapi ARV kini diberikan lebih dini untuk mencegah infeksi oportunistik. Jika semula terapi diberikan kepada pasien de- ngan CD-4 kurang dari 200, terapi ARV kini dilakukan pada pasien dengan CD-4 kurang dari 350.

Lisensi wajib

Direktur Utama Kimia Farma Sjamsul Arifin menyatakan, kebutuhan masyarakat saat ini sangat mendesak dalam menanggulangi epidemi HIV/AIDS dengan obat ARV yang masih dalam masa paten. Akan tetapi, Deklarasi Doha menyatakan, bila negara memerlukan dan digunakan untuk kemanusiaan, pemerintah dapat melaksanakan paten atau lisensi wajib terhadap obat-obat ARV.

Saat ini, pemerintah melakukan paten atas obat ARV Efavirenz di samping Neviraphine dan Lamivudin. Hal ini bertujuan mengoptimalkan akses terhadap obat-obat itu.

PT Kimia Farma ditetapkan pemerintah sebagai pelaksana paten dalam memproduksi dan mendistribusikan obat- obat ARV ke 25 rumah sakit rujukan.

Saat ini, Kimia Farma telah memproduksi obat-obat ARV lini pertama, yaitu Lamivudin, Neviraphine, Zidovudin, Duviral, Triviral, dan Staviral. Fasilitas produksi ini dibangun mengacu pada persyaratan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan kualifikasi WHO.

Karena telah timbul resistensi pasien terhadap obat-obat ARV lini satu, pihaknya berharap pemerintah dapat melaksanakan paten atas obat-obat ARV lini kedua, yaitu Tenovovir, Ritonavir dan Didanosin. Obat-obat tersebut kini masih dalam masa paten sehingga harganya sangat mahal dan sulit terjangkau penderita HIV/AIDS.

Kondisi Hutan Mangrove Pulau Laut Timur Memprihatinkan


Keberadaan tambak udang dan bandeng di kawasan Pulau Laut Timur, Kotabaru, Kalimantan Selatan, telah memperburuk hutan cagar mangrove di tempat itu.

“Melihat kondisi tersebut kami tidak akan memberikan ijin kepada petambak, karena arealnya telah jelas masuk wilayah cagar alam,” kata Camat Pulau Laut Timur, Bahrudin, Jumat.

Bahrudin menjelaskan, berdasarkan data di wilayah Kecamatan Pulau Laut Timur memiliki sekitar 4.176 hektare (Ha) hutan mangrove, dan sekitar 3.000 ha saat ini telah berubah fungsi menjadi areal tambak.

Dari jumlah kawasan hutan mangsrove yang terbuka yakni sekitar 3.000 ha, yang masih produktif hanya sekitar 1.005 ha, sisanya telah ditinggalkan pemilknya.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kotabaru, Sabri Madani, mengatakan, sampai saat ini di Kotabaru terdapat sekitar 9.000 ha tambak, yang masuk kawasan hutan cagar alam seluas 4.000 ha.

“sedangkan tambak yang masih produktif hanya berkisar 1.800 ha saja, sisanya adalah telah ditelantarkan oleh pemiliknya,” kata Sabri menjelaskan.

Untuk membangkitkan kembali semangat para petambak tersebut, pihaknya akan mendata jumlah tambak, terutama yang berada di kawasan cagar alam.

“Kami sedang melakukan inventarisasi tambak yang masih produktif dan yang berada di kawasan hutan,” jelas Sabri.

Pihaknya akan membantu petambak yang lokasinya di luar kawasan hutan/cagar alam untuk areal pengembangan kakap putih.

“Kakap putih memiliki nilai ekonomis tinggi, sehingga dapat dikembangkan di areal tambak yang tidak produktif,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kotabaru, H Hasbi M Thawab, hingga saat ini belum berhasil dikonfirmasi terkait kerusakan hutan mangrove di Pulau Laut Timur.

Militer Indonesia Tidak Akan Melakukan Kudeta Ditengah Carut Marut Kehidupan dan Himpitan Ekonomi Bangsa Indonesia


Kesenjangan ekonomi pertahanan di Indonesia, yang belakangan ditandai dengan langkah pengurangan alokasi anggaran belanja pertahanan tahun 2009, memang dapat berdampak pada kelanjutan proses reformasi militer dan bahkan ke proses demokratisasi secara umum.

Demikian dikemukakan peneliti senior LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, Selasa (26/8). Akan tetapi, Ikrar yakin dampak dari pengurangan alokasi anggaran tadi tak akan sampai memicu militer kembali merebut kekuasaan, seperti terjadi pada masa lalu, baik dengan cara-cara sesuai konstitusi maupun dengan menggelar kudeta militer seperti di Thailand.

Menurut Ikrar, walau turun, alokasi anggaran pertahanan tahun 2009 tetap diprioritaskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan prajurit TNI. Tambah lagi kondisi sosial ekonomi di Indonesia masih kondusif.

”Jadi, tidak cukup tekanan bagi TNI untuk membuat mereka kembali memilih masuk ke dalam kehidupan politik dan sipil. Tidak seperti pada tahun 1965-1966 atau tahun 1997-1998. Militer belum akan menemukan titik masuk (entry point) yang pas untuk mengambil alih lagi. Semoga titik masuk itu tidak perlu ada,” ujar Ikrar.

Saat dihubungi terpisah, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, mengaku yakin TNI dapat menerima keputusan pemerintah yang lebih memprioritaskan sektor kesejahteraan masyarakat ketimbang sektor pertahanan.

Menurut Yuddy, keputusan seperti itu adalah hal lumrah dilakukan di negara mana pun pada masa damai, yaitu ketika negara terpaksa harus berhemat dan sektor pertahanan harus rela berkorban menerima alokasi anggaran yang jauh lebih sedikit

Membangun Kembali Rumah Soekarno


Tidak banyak bangsa di dunia ini yang mendapatkan kemerdekaannya melalui perjuangan panjang dan berat untuk melepaskan diri dari penjajah asing. Satu di antara yang sedikit itu adalah Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia, perjuangan itu harus dengan pengorbanan besar. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi dari perjuangan panjang bangsa melepaskan diri dari belenggu penjajah asing.

Akan tetapi, dalam perspektif kekinian, bagaimana harus dijawab, kalau ada siswa—atau siapa pun—yang bertanya di mana tepatnya di Jakarta ketika Soekarno dan Mohammad Hatta—atas nama bangsa Indonesia—membacakan proklamasi kemerdekaan?

Bagi mereka yang pernah melewati Jalan Proklamasi (dahulu Jalan Pegangsaan Timur), Jakarta Pusat, pastilah melihat dua patung besar kedua tokoh nasional itu. Lalu, akankah kita menjawab, di tempat itulah mereka memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Tentulah tidak benar kalau dijawab di situlah tepatnya (in situ). Proklamasi kemerdekaan dibacakan di halaman rumah Soekarno, yang letaknya beberapa puluh meter dari kedua patung tersebut. Sebagai pengganti memang kemudian dibangun tugu peringatan, yang di atasnya digambarkan seperti petir.

Mengapa tidak dibangun kembali rumah tersebut? Apakah perbuatan itu melanggar etika kerja arkeolog dalam kaitan pemugaran yang memiliki persyaratan tertentu?

Tulisan singkat ini tidak bermaksud membicarakan hal terakhir, tetapi akan tertuju pada bagaimana ’mengukir sejarah’ ke depan. Jadi, pembangunan rumah itu semata-mata untuk tujuan pembelajaran sejarah bangsa.

Menjelang proklamasi

Dalam sejarah Indonesia, periode antara tahun 1942 dan 1945 dianggap kesempatan baik bagi penduduk di negeri ini untuk meningkatkan tercapainya kemerdekaan. Kekalahan Jepang oleh Sekutu pada Perang Dunia II memberi kesempatan luas bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Akan tetapi, masalah pertama yang harus dihadapi justru adalah tentara Jepang itu sendiri. Jepang diberi tugas oleh Sekutu untuk memelihara status quo di wilayah jajahan Hindia Belanda, sampai terjadi pengambilalihan kekuasaan wilayah itu oleh sang pemenang perang. Itu artinya tidak diperbolehkan terjadinya suatu bentuk perubahan kekuasaan di wilayah tersebut.

Tiga hari menjelang hari bersejarah proklamasi kemerdekaan, 17 Agustus 1945, situasi di Jakarta memperlihatkan ketegangan antara golongan pemuda dan tua tentang waktu dan cara memproklamasikan kemerdekaan.

Bagi pemuda, proklamasi harus dilaksanakan saat itu juga tanpa campur tangan Jepang. Oleh karena itu, proklamasi harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia sendiri. Akan tetapi, di pihak lain, golongan tua masih menunggu berita resmi tentang kekalahan Jepang.

Hari-hari yang menegangkan pun dimulai. Pada 15 Agustus, kira-kira pukul 20.00, beberapa pemuda berkumpul di salah satu ruangan Laboratorium Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur. Mereka berunding untuk menentukan sikap dan bagaimana cara menyatakan kemerdekaan di luar semangat ”Kemerdekaan Hadiah” dan sikap terhadap Soekarno-Hatta (Adam Malik, 1982: 42).

Pertemuan yang dipimpin oleh Khaerul Saleh itu dihadiri Darwis, Johar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Aidit, Sunyoto, Abubakar, Eri Sudewo, Wikana, dan Armansyah. Keputusan perundingan tersebut adalah mendesak Soekarno untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Malam itu juga, sekitar pukul 22.00, Wikana dan Darwis pergi ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur 56 untuk menyampaikan kehendak pemuda.

Adalah Ahmad Soebardjo yang mengajak Mohammad Hatta pada malam hari tanggal 15 Agustus untuk mengunjungi rumah Soekarno. Kedatangan mereka berdua tampaknya membuat perasaan lega Soekarno karena saat itu ia sedang didesak Wikana dan Darwis untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan malam itu juga. Kedua belah pihak menunjukkan perbedaan tajam soal bagaimana melaksanakan pernyataan kemerdekaan bangsa.

Untuk mengatasi konflik tersebut, Hatta mengajak Soekarno, Soebardjo, dan Buntaran ke bagian tengah rumah. Mereka berempat akhirnya mengambil keputusan untuk menawarkan kepada pemuda, apabila mereka tetap berkeinginan memproklamasikan kemerdekaan malam itu juga, dipersilakan cari pemimpin lain, yang belum pernah bekerja sama dengan Pemerintah Militer Jepang. Mereka akan berdiri di belakang pemimpin itu, sebagai penyokong revolusi (Hatta, 1981: 32-33).

Jelas merupakan kausalitas antara fakta sebelum dan apa yang kemudian terjadi dengan peristiwa Rengasdengklok. Begitulah, pada dini hari tanggal 16 Agustus, para pemuda ’membawa’ Bung Karno dan Bung Hatta ke tempat tersebut.

Namun, versi pemuda yang berkehendak memaksa Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan di Rengasdengklok dalam kenyataan tidak terjadi. Malam harinya, Soebardjo yang berhasil mengetahui keberadaan Soekarno-Hatta membawanya kembali ke Jakarta untuk membahas pelaksanaan proklamasi kemerdekaan.

Naskah proklamasi memang tidak dirancang di rumah Bung Karno, tetapi di kediaman Admiral Tadashi Maeda, di Jalan Imam Bonjol No 1 (pada masa kolonial bernama Nassau Boulevard, sedangkan pada masa Jepang bernama Myakodoori). Maeda adalah seorang perwira penghubung angkatan laut yang berkuasa di wilayah Indonesia timur dan bermarkas di Makassar.

Akan tetapi, rumah Bung Karno kembali berperan penting dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Suatu pilihan yang kondisional mengapa akhirnya proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di halaman rumah Bung Karno.

Fakta historis ini haruslah diterangkan dalam konteks masa ketika itu. Jadi, memang tidak mungkin dilakukan dengan cara demonstratif.

Seperti dalam rencana semula, terutama oleh keinginan pemuda, proklamasi hendak (-nya) dilaksanakan di Lapangan Ikada. Proklamasi dengan cara ini hanya akan mengundang pasukan Jepang memberondongkan peluru atau tusukan bayonet, atau setidaknya poporan gagang senapan terhadap rakyat yang menghadirinya.

Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, rumah Bung Karno berfungsi sebagai tempat penting bagi kegiatan pemerintahan awal Republik Indonesia. Di halaman depan rumah Bung Karno pula Kabinet Pertama Republik Indonesia berfoto. Konferensi pers pertama mengenai berdirinya Republik Indonesia dengan wartawan luar negeri pun diselenggarakan di beranda depan rumah Bung Karno.

Situs sejarah

Dalam masa revolusi kemerdekaan, keluarga Presiden Soekarno menempati rumah tersebut sampai awal 1946. Mengingat situasi keamanan di Jakarta semakin buruk, terutama setelah kedatangan pasukan Sekutu dan tentara NICA Belanda, Presiden dan Wakil Presiden hijrah ke Yogyakarta. Sejarah kemudian mencatat, pemerintahan Republik Indonesia (Serikat) baru kembali lagi ke Jakarta pada akhir 1949.

Betapa pun mau disesali, hilangnya rumah Bung Karno sudah merupakan kenyataan yang tidak bisa diubah. Sekali suatu bangunan bersejarah (di-) hancur (-kan), maka hilang untuk selamanya.

Hapusnya situs sejarah yang otentik sebagai media untuk mengenang kembali peristiwa masa lampau yang begitu bermakna kini tidak ada lagi. Yang ada hanya ingatan bahwa di sekitar itu dulu merupakan tempat proklamasi dibacakan.

Mengapa tidak dibuat kembali rumah Bung Karno? Dari seorang mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, saya memperoleh informasi seputar rencana pembangunan rumah tersebut. Rupanya, presiden kedua Republik Indonesia tidak ”berkenan” mengizinkan rencana tersebut.

Ucapan halus yang berupa penolakan itu terungkap dari perkataannya ”itu sudah menjadi sejarah”. Artinya, pembongkaran atas bangunan itu sudah terjadi, maka biarkanlah ia jadi sejarah.

Akan tetapi, bukankah belajar sejarah dapat juga dengan melestarikan atau membangun monumen dari masa lampau yang bermakna? Ketika monumen historis itu telah hilang-lenyap, tidak bisakah dibangun kembali?

Dalam kaitan ini pula, tidakkah sebaiknya dibangun saja sekaligus sebuah museum beserta dioramanya. Ataukah kita masih harus menunggu ”dihakimi” oleh sejarah karena mengulangi kekeliruan yang sama?

Susanto Zuhdi Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia

Jakarta Fashion Week 2008 Adalah Mimpi Yang Jadi Kenyataan


”Ini seperti mimpi jadi kenyataan,” kata Gubernur Jakarta Fauzi Bowo. Ucapan itu disampaikan Fauzi Bowo saat membuka Jakarta Fashion Week 2008, Rabu (20/8) malam di Pacific Place, Jakarta.

Pernyataan Fauzi Bowo itu tidak berlebihan bila melihat pengalaman lalu. Tahun 1997, Jakarta pernah menyelenggarakan Pekan Mode Jakarta. Penyelenggaraan itu dikaitkan dengan keinginan menjadikan Ibu Kota sebagai kota jasa dalam pameran serta penyelenggaraan konferensi, rapat, dan pertemuan.

Saat itu pun, sudah muncul keinginan menjadikan Jakarta sebagai kota mode internasional. Sebagai Kepala Dinas Pariwisata yang ikut menggagas pekan mode itu, Fauzi Bowo mendatangkan konsultan penyelenggara pekan mode dari Milan, Italia. Sayang, setahun kemudian krisis ekonomi Asia juga melibas Indonesia.

”Saya yakin mode adalah industri kreatif unggulan Jakarta,” kata Fauzi Bowo. Gubernur juga menyatakan komitmennya untuk membantu menyelenggarakan pekan mode ini secara rutin di Jakarta.

”Industri mode Jakarta lebih besar daripada Bandung dan banyak UKM-nya, tetapi memang tempatnya menyebar. Kami sedang memetakan industri ini,” kata Fauzi dalam wawancara seusai pembukaan.

Dalam perkembangan terakhir, selain menggunakan gedung pencakar langit, kota besar dunia juga menggunakan mode sebagai penanda kemodernan urban dan mendapat status internasional. Pada saat yang sama, mode juga menggunakan budaya sebagai pendorong industri mode.

Dari Mumbai hingga Sao Paulo, dari Shanghai hingga Singapura, dari Madrid hingga Moskwa, dari Beirut hingga Sydney, kota-kota tersebut menyelenggarakan pekan mode. Mereka ingin mencontoh Paris, Milan, London, dan New York yang sudah lebih dulu mendapat status sebagai pusat mode.

Sumbangan signifikan mode bukan hanya pendapatan dan lapangan kerja. Status sebagai kota mode juga memberi citra muda, dinamis, dan berubah mengikuti suasana zaman.

Pekan mode

Pekan Mode Jakarta atau Jakarta Fashion Week datang pada saat Jakarta semakin ramai oleh toko yang menjual produk mode kelas dunia. Bahkan, merek yang konsumennya sangat khusus untuk laki-laki pun, seperti Brioni, ada di Jakarta.

Warga Jakarta hampir di semua lapisan sadar mode. Mereka tak ragu-ragu membeli produk mode terbaru seharga Rp 100.000 dari Mangga Dua dan Tanah Abang atau jutaan rupiah dari Chanel atau Stella McCartney.

Pada saat yang sama, warga Jakarta juga tak ragu memakai karya perancang atau produk Indonesia. Batik adalah salah satu contohnya.

Pada pembukaan Pekan Mode Jakarta, para perancang tampil bersama muse mereka. Maka, Carmanita mengajak bekas model Chrisye Subono, sebagai sosok yang menjadi sumber inspirasinya, mengenakan atasan batik berlengan kimono dipadu celana harem. Priyo Oktaviano menggandeng model Sigi Wimala yang mengenakan gaun berbentuk dasar kimono berbahan tenun klungkung dari Bali berbenang emas hasil kerja sama Priyo dengan penenun setempat.

Ari Seputra muncul bersama socialite Andrea Risjad, Era Sukamto dengan penyanyi Alena, Jeanny Ang menggandeng pemandu acara Maudy Koesnaedi, dan Lenny Agustin bersama pesinetron Ririn Dwi Ariyanti.

Atau, saat acara terpisah pergelaran busana Sebastian Gunawan di Hotel Mulia, Kamis (21/8) malam. Lobi ballroom seperti panggung pergelaran sendiri ketika para sosialita Jakarta memakai baju karya perancang itu, beberapa bahkan dalam tema desain terbaru seperti yang akan digelar malam itu.

Pekan mode yang diharapkan menjadi acara milik semua komponen industri mode ini diselenggarakan oleh kelompok majalah Femina Group, Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Pacific Place, Sunsilk, serta media internet Kompas.com dan berlangsung hingga Minggu (24/8) malam di Pacific Place, Jakarta.

Pergelaran ini pun menghadirkan perancang dari Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) dan Ikatan Perancang Mode Indonesia, perancang nonorganisasi, serta empat perancang dari Australia, yakni Akira Isogawa, Jayson Brunsdon, Eileen Kirby, dan Aime Cristie.

Chief Operating Officer Femina Group sekaligus ketua penyelenggara pekan mode, Svida Alisyahbana, menyebutkan, perancang dari Inggris, Perancis, dan Italia juga diundang. ”Dari Inggris mereka mengatakan tertarik, tetapi waktu belum cocok, sementara dari Milan dan Paris masih adem ayem,” kata Svida.

Konsisten

Sebagai kegiatan pekan mode dengan tujuan menjadikan Jakarta sebagai pusat aktivitas mode, setidaknya di Asia Tenggara, salah satu tuntutannya adalah acara ini bukan sekadar pertunjukan sosial yang hanya dihadiri pelanggan atau konsumen langsung perancang.

Penyelenggara menyadari tuntutan ke arah sana dan mengatakan akan mengundang para pembeli dari usaha ritel dalam dan luar negeri pada penyelenggaraan berikut. Langkah awal adalah memasukkan acara ini sebagai agenda kegiatan Pemprov DKI.

Upaya tersebut jelas besar tantangannya, seperti dialami penggagas Bali Fashion Week (BFW), Mardiana Ika. Hanya konsistensi kerja serta berjejaring dengan perancang dan pembeli dari berbagai negara membuat BFW yang kembali digelar pekan ini secara bertahap mendapat kepercayaan dari industri mode di luar Indonesia.

Selain penyelenggaraan yang ajek, perancang pun harus kontinu ikut serta bila produknya ingin dikenal pembeli ritel, seperti telah dilakukan beberapa anggota APPMI melalui Hong Kong Fashion Week.

Orisinalitas desain menjadi isu penting karena Asia, juga Indonesia, telanjur mendapat stigma tidak peduli pada hak cipta alias tukang bajak desain. Keterkaitan antara pelaku industri, mulai dari tekstil, industri garmen, industri pendukung lain, ritel, hingga ketersediaan sumber daya manusia, adalah isu yang tak dapat diabaikan.

Meskipun semua pihak berulang kali menyebut budaya Indonesia luar biasa kaya yang mewujud dalam berbagai bentuk seni dan punya kain amat beragam, menerjemahkan kekayaan itu ke dalam desain yang dapat diterima masyarakat urban internasional adalah persoalan tersendiri.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu yang telah memetakan industri kreatif Indonesia menyadari semua tantangan itu dan dalam percakapan seusai acara pembukaan kembali memberikan komitmennya untuk memfasilitasi melalui kebijakan agar industri kreatif tumbuh. Begitu juga Gubernur Fauzi Bowo yang menyebut industri ritel, termasuk mode, menyumbang 30 persen dari produk domestik regional DKI Jakarta.

Sekarang yang ditunggu adalah kesediaan semua pihak mewujudkan janji mereka. Dengan penyelenggaraan Jakarta Fashion Week 2008 yang cukup rapi ini, harapan tersebut tampaknya tak terlalu muluk.