Categories
Jaminan Kesehatan Pencinta Lingkungan Transportasi

Pemerintah Kota Surabaya Akan Menerapkan Program Car Free Day Setelah Jakarta Sukses Menerapkannya Untuk Mengurangi Pencemaran Udara


Program “car free day” (sehari tanpa kendaraan motor) yang diterapkan Pemkot Surabaya pada Minggu (24/8) diharapkan bisa mengurangi beban pencemaran udara akibat emisi gas buang.

Pelarangan kendaraan bermotor roda empat dan dua kali ini meliputi akses utama Kota Surabaya khususnya di Jalan Darmo. Acara tersebut dimulai sekitar pukul 06.00 WIB dan diakhiri pukul 12.00 WIB.

Pada jam-jam tersebut suasana di Jalan Darmo tampak lengang karena tidak ada kendaraan bermotor yang lalu lalang melintasi jalan tersebut. Kendaraan yang diperbolehkan melewati jalan tersebut hanya ambulans dan mobil pemadam kebakaran (PMK).

“Saya baru pertama kali melihat Jalan Darmo sepi, biasanya kalau hari-hari kerja Jalan ini rame,” kata salah seorang warga Kedongdoro, Surabaya, Hadi.

Sementara itu Jalan Diponegoro dan Jalan Kupang mengalami kepadatan kendaraan akibat pengalihan jalur dari Jalan Darmo.

“Kendaraan merambat hingga 70 meter,” kata salah seorang supir angkot, Sukardi yang mengeluhkan kemacetan yang terjadi di Jalan Diponegoro.

Hal yang sama juga dialami, Hardi (45), pengendara kendaraan roda empat yang juga mengeluhkan kemacetan yang terjadi di Jalan Kupang.

“Cuaca disini juga panas, badan saya jadi gerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Pemkot Surabaya, Togar Arifin Silaban mengatakan program “Car Free Day” kali ini rencananya akan dijadikan agenda rutin Pemkot Surabaya.

“Namun program itu akan dilakukan evaluasi dulu, terutama pada efektivitas untuk menekan tingkat polusi di Surabaya,” katanya.

Jika program kali ini dianggap berhasil, kata dia, tidak menutup kemungkinan akan ditindak lanjuti secara kontinyu minimal dalam setahun dilakukan dua atau tiga kali.

Untuk mengukur tingkat polusi, kata dia, tim BPLH Surabaya juga memasang dua alat pengukur guna menilai seberapa banyak polusi udara di Jalan Raya Darmo ditekan pada program Car Free Day.

“Kita juga berharap, program ini bisa menjadi pemicu gerakan masyarakat untuk mengurangi polusi udara,” katanya.

Udara baik di Surabaya selama 2002-2007 rata-rata hanya 10 persen. Setiap tahun warga Kota Surabaya menikmati udara baik itu tidak lebih dari kisaran 35 hari. Artinya, dalam 12 bulan warga Surabaya hanya sebulan merasakan udara bersih.

Berdasarkan data dari Satlantas Polwiltabes Surabaya tahun 2006 diketahui, jumlah kendaraan bermotor di Surabaya mencapai 1.000.042 unit meliputi 202.882 unit mobil penumpang, 72.106 unit mobil beban (mobil bak terbuka dan truk), 932 unit mobil penumpang, dan 724.122 unit kendaraan roda dua

Categories
Pendidikan

Sistem Pendidikan Yang Lebih Banyak Mendikte Murid Harus Segera Diperbaiki Apabila Ingin Menciptakan Tenaga Kerja Siap Pakai


Pemerintah harus secepatnya mengubah sistem pendidikan nasional ke sistem yang lebih mengutamakan kompetensi dan keahlian peserta didik. Sistem yang berjalan sekarang dinilai berkontribusi besar terhadap tingginya tingkat pengangguran terbuka, yang separuhnya minimal lulusan sekolah menengah atas.

Sistem pendidikan selama ini cenderung berorientasi menghasilkan lulusan yang memiliki nilai akademis sesuai norma yang ditetapkan. Bakat dan minat peserta didik terhadap sesuatu hal kurang mendapat perhatian.

Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Sumarna F Abdurrahman di Jakarta, Jumat (22/8), mengatakan, sistem pendidikan berbasis kompetensi yang sudah mulai berjalan saat ini belum optimal. Pemerintah masih lebih mengedepankan prestasi akademis dari sisi lembaga pendidikan, belum dari sisi penyerapan pasar kerja.

”Modul pendidikan yang dipakai saat ini masih banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Seharusnya, standar kompetensi pendidikan dibangun berdasarkan kebutuhan pasar kerja,” kata Sumarna.

Sebanyak 5.660.036 orang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka berusia 15-24 tahun. Walau secara umum tingkat pengangguran terbuka nasional turun, tingkat pengangguran terdidik terus meningkat.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Djimanto mengungkapkan, saat menguji 100 lulusan SMA mengikuti pelatihan perbengkelan, hanya 10 anak yang layak dilatih. Selebihnya tidak lolos. ”Seharusnya program pendidikan formal difokuskan pada jalur kejuruan, mulai sekolah menengah kejuruan sampai tingkat diploma kejuruan,” ujarnya.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban mengatakan, semua pihak harus mewaspadai peningkatan jumlah penganggur terdidik. Sebagai orang yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, tingginya penganggur terdidik bisa memicu persoalan sosial yang sangat besar.

Tekan angka pengangguran

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Fasli Jalal mengungkapkan, untuk menekan angka pengangguran, Depdiknas mengembangkan dan merevitalisasi pendidikan politeknik. Kemampuan lulusan berwirausaha juga semakin diperhatikan semenjak belajar di politeknik.

Menurut Fasli, pihaknya tengah bekerja sama dengan 14 kabupaten/kota dan satu provinsi untuk mengembangkan politeknik, di mana pemerintah daerah itu sudah mengembangkan analisis kebutuhan dan pihak industri sepakat bahwa dibutuhkan lulusan di bidang-bidang tertentu. Sudah ada gambaran mengenai daya serap lulusan politeknik tersebu

Categories
Pendidikan

Ambruknya Perguruan Tinggi Indonesia


Di tengah gencarnya ikhtiar menjawab tantangan global, banyak perguruan tinggi swasta di Indonesia yang nyaris ambruk.

Berita Kompas dua pekan lalu menyebutkan, hanya 50 persen dari 2.756 PTS di Indonesia saat ini yang dinyatakan ”sehat” dalam hal jumlah mahasiswa, rasio dosen- mahasiswa, dan ketersediaan fasilitas. Di Jawa Tengah 174 dari 323 PTS terancam ditutup karena kurang diminati mahasiswa. Di Yogyakarta jumlah mahasiswa baru PTS cenderung turun. Situasi ini sangat memprihatinkan!

Ambruknya sejumlah PTS merupakan efek privatisasi dan deregulasi pendidikan. Di sisi lain, kondisi ini mencerminkan mutu manajemen pendidikan tinggi kita, khususnya PTS, amat buruk.

Seberapa siap PT(S) di Indonesia menghadapi persaingan yang semakin terbuka? Pantaskah pemerintah berdiam diri menyaksikan ratusan PTS sekarat?

Melalui pergeseran skema pembiayaan, pemerintah mengurangi subsidi. Inilah yang membuat perguruan tinggi negeri (PTN) harus mencari biaya sendiri. Bersamaan dengan itu, syarat pendirian program relatif tidak diperketat. Tak peduli sudah berapa jumlah suatu program studi pada PTS di sebuah wilayah, PTN ”bebas” mendirikan program yang sama dan menentukan benchmark akuntabilitasnya masing-masing.

Di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan Malang, universitas bekas IKIP membuka berbagai program studi yang sudah dimiliki universitas di kota-kota tersebut dan nyaris tanpa perbedaan kekhasan program. Sementara itu, universitas-universitas badan hukum milik negara (BHMN) memperluas seleksi mahasiswa melalui aneka jenjang pendidikan.

Akibatnya, peluang PTS memperoleh mahasiswa susut karena pasar calon mahasiswa relatif tetap. Namun, di berbagai jenjang jumlah program studi yang sama semakin besar. Dalam konteks ini, PTS yang (nyaris) ambruk adalah korban langsung deregulasi dan persaingan memperebutkan calon mahasiswa.

Karena itu, pemerintah harus segera mengendalikan ”ekspansi” PT BHMN dan universitas-universitas bekas IKIP. Selain itu, pemerintah sebaiknya mengambil alih PTS yang sekarat! Diperlukan terobosan kebijakan untuk merevitalisasi PTS, misalnya melalui program bantuan likuidasi PTS.

Revitalisasi PTS perlu diintegrasikan dengan rencana restrukturisasi SMA dan SMK. Di banyak negara maju, jumlah universitas dibatasi dan seleksi mahasiswa diatur berdasarkan jenis sekolah menengah.

Jika di Indonesia lulusan SMK hanya dapat melanjutkan studi ke akademi ataupun politeknik, maka nasib lembaga-lembaga perguruan tinggi vokasional tersebut akan terselamatkan. Selain itu, mutu kevokasionalan lulusan dipastikan meningkat karena kesinambungan pendidikan kejuruan tingkat menengah dan perguruan tinggi.

Pada sisi lain, jika universitas hanya menerima lulusan SMA dan tidak menyelenggarakan pendidikan vokasional, peluang mengembangkan riset bermutu di universitas semakin besar.

Rangkaian panjang

Di luar itu harus disadari bahwa privatisasi yang kita saksikan saat ini merupakan rangkaian panjang desakan global dan tuntutan negara berkembang pascakolonial.

Berawal dari kesadaran pentingnya memperkuat semangat kebangsaan, pengelolaan perguruan tinggi dirasakan perlu dilakukan secara mandiri dan berdaya saing. Maka, belum satu dekade Proklamasi Kemerdekaan, gagasan privatisasi telah dibabarkan melalui sebuah RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) 1953. Selama puluhan tahun berikutnya, gagasan pembentukan BHP raib akibat kuatnya politik ideologi penguasa.

Namun, tahun 1990-an karena skema pinjaman lembaga-lembaga donor, pemerintah meratifikasi The General Agreements on Trade in Services (GATS) tentang layanan pendidikan. Dengan itu, pemerintah menghidupkan kembali gagasan privatisasi.

Tahun 2000 privatisasi ”diujicobakan” melalui pemberian status BHMN kepada empat PTN, yang disusul dengan PTN lain. Dalam rentang 1990-2000-an pula IKIP ramai-ramai diubah menjadi universitas.

Tidak jelas apakah pemerintah sempat memikirkan dampak kebijakan-kebijakan tersebut bagi PTS. Yang jelas, privatisasi justru akan dimasifkan melalui UU BHP yang rancangannya sedang diolah DPR.

Jika UU BHP diberlakukan, PTS dipastikan mengalami guncangan lebih dahsyat daripada sekarang. Kendati demikian, upaya membendung gelombang pasar bebas pendidikan merupakan utopia karena ketergantungan pada GATS-WTO dan tahap-tahap privatisasi yang telah dilalui dunia pendidikan Indonesia.

Selain privatisasi, ada dua penyebab ambruknya PTS kita. Pertama, krisis ekonomi berkepanjangan melemahkan daya beli masyarakat atas layanan perguruan tinggi dan daya tahan finansial yayasan- yayasan penyelenggara PTS.

Kedua, sikap latah pengelola PTS. Misalnya, setelah wabah ”universitas riset”, akhir-akhir ini sejumlah pengelola PT(S) mencanangkan institusinya menjadi universitas kepengusahaan. Namun, apa maksudnya dan mengapa memilih visi tersebut tidak dikaji mendalam.

Agus Suwignyo Pedagog FIB UGM, Menulis Pendidikan Tinggi dan Goncangan Perubahan (2008), Sedang Meneliti Sejarah Pendidikan Guru

Categories
Aneh Dan Lucu Bencana Alam

Pertanda Buruk Gerhana Bulan Pada Hari Peringatan ke 63 Kemerdekaan Indonesia


Gerhana bulan sebagian yang terjadi pada Minggu dini hari mulai sekitar pukul 02:40 WIB bersamaan dengan peringatan ulang tahun KE-63 kemerdekaan RI.

Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) membenarkan terjadinya gerhana bulan sebagian itu. “Memang terjadi gerhana bulan dan Observatorium Boscha di Bandung sudah melaporkan akan terjadinya fenomena alam itu beberapa hari lalu,” kata Imam petugas BMG yang dihubungi melalui telepon.

Peristiwa alam ini dapat disaksikan dari seluruh wilayah Indonesia pada Minggu dini hari hingga menjelang matahari terbit.

Gerhana bulan dapat diamati lebih dari 3 jam antara pukul 2.36 WIB-5.45 WIB dengan puncaknya pada pukul 4.10 WIB. Tahapan gerhana bulan tidak dapat disaksikan secara penuh dari kawasan Indonesia Timur karena pada tahap terakhir, matahari telah terbit.

Dari lantai 20 Wisma ANTARA,Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat, gerhana bulan dapat disaksikan langsung dengan mata telanjang. Wartawan ANTARA bersama karyawan lainnya menyaksikan langsung gerhana bulan yang hingga pukul 03.50 WIB terlihat 3/4 bulan tertutup (gelap).

Peristiwa kali ini merupakan gerhana bulan sebagian sehingga tidak semua cahaya Bulan tertutup bayangan Bumi. Bulan yang seharusnya bersinar penuh dan bulat karena sedang dalam fase purnama saat itu menjadi gelap di bagian bawahnya.

Gerhana bulan terjadi karena matahari, bumi, dan bulan sejajar pada satu garis lurus. Karena tidak benar-benar berada pada posisi yang lurus sempurna, pada 17 Agustus yang terjadi hanya gerhana sebagian.

Untuk mengamatinya dapat dilakukan dengan mata telanjang dan tidak perlu pelindung mata. Namun, untuk melihat lebih dekat atau merekam peristiwa tersebut akan lebih baik menggunakan teleskop.

Tidak hanya bertepatan dengan momentum peringatan Hari kemerdekaan RI, gerhana Bulan kali ini juga tepat pada malam pertengahan bulan Sya`ban, bulan ke-9 dalam penanggalan Hijriah/Arab yang biasa diperingati sebagian pemeluk Islam sebagai malam Nisyfu Sya`ban, bulan ke-9 dalam penanggalan Arab/Hijriah

Categories
Berbudaya Pariwisata Perekomonian dan Bisnis

Penyebaran Pariwisata Di Bali Belum Merata


Periode Juli-September menjadi musim panen wisatawan mancanegara bagi Provinsi Bali. Namun, penyebaran wisatawan belum merata di seluruh wilayah Bali.

”Wisatawan masih terpusat di Bali bagian selatan dan Ubud. Sementara itu, Bali bagian utara (Lovina) dan Bali timur (Candi Dasa dan Karangasem) masih belum terlalu ramai meskipun sudah lebih baik. Semester pertama tahun ini rata-rata okupansi penginapan di Bali utara dan timur sekitar 30 persen,” kata Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Perry Markus, Jumat (15/8).

PHRI Bali mencatat, sejak Mei hingga saat ini tingkat kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4.000-5.500 orang per hari, dengan lama tinggal rata-rata sepekan. Sementara itu, Dinas Pariwisata Bali mengakumulasikan, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali sejak Januari-Mei tahun ini mencapai sekitar 753.000 orang.

Kecenderungan

Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Ngurah Wijaya menduga, telah terjadi perubahan kecenderungan tempat favorit kunjungan wisatawan selama di Bali. Hal itu kemungkinan besar juga dipengaruhi oleh profil wisatawan itu sendiri.

Data BTB menunjukkan, menurut kebangsaan, wisatawan asal Jepang yang paling banyak berkunjung ke Bali, yakni 24,16 persen, disusul Taiwan (10,71 persen), China (8,62 persen), Australia (8,03 persen), dan Korea Selatan (7,42 persen).

”Orang Jepang dulu tidak terlalu suka pantai, tapi sekarang kaum mudanya menyenangi pantai. Maka, mereka memilih Kuta dan Nusa Dua,” kata Wijaya.

Ketut Nuryasa, salah satu pengurus BTB, mengungkapkan, kalangan pelaku wisata di Karangasem dan Buleleng tengah mencari upaya merevitalisasi kawasan wisata mereka.

Categories
Perekomonian dan Bisnis

Perdagangan Uang Kuno Melonjak Tajam Di Indonesia


Pasar 16 Ilir Palembang bukan hanya menyediakan berbagai barang kebutuhan sehari-hari, tetapi para kolektor juga bisa berburu mata uang kuno di pasar terbesar di Sumsel tersebut. Sejumlah pedagang mata uang kuno yang sekaligus berdagang perhiasan mudah ditemukan di Pasar 16 Ilir.

Para pedagang mata uang kuno biasanya menggelar dagangannya di emperan toko emas di Pasar 16 Ilir. Para kolektor mata uang kuno dari berbagai daerah banyak yang datang ke Pasar 16 Ilir untuk mendapat mata uang yang diinginkan.

Ian (43), pedagang mata uang kuno di Pasar 16 Ilir, Jumat (15/8), menuturkan, koleksi mata uang yang dimilikinya mulai dari mata uang zaman VOC, mata uang bergambar Raja dan Ratu Belanda, mata uang zaman Jepang, sampai mata uang rupiah tahun 1950-an, 1970-an, dan 1990-an.

Menurut Ian, harga mata uang kuno paling murah Rp 5.000 per lembar, yaitu uang kertas Rp 100 yang sudah tak dicetak lagi. Mata uang kuno yang mahal adalah uang logam bergambar Ratu Belanda karena mengandung perak 25 gram. Uang logam bergambar Raja Belanda malah mengandung perak 34 gram yang nilai jualnya mencapai Rp 150.000.

Banyak pemasok

Para pedagang mata uang kuno di Pasar 16 Ilir mengaku tidak pernah kekurangan stok mata uang kuno. Banyak orang yang datang untuk menjual uang kuno koleksinya. Kalau kehabisan stok, para pedagang akan meminjam koleksi mata uang kuno dari pedagang lainnya.

Menurut Zamzam (45), seorang pedagang uang kuno, pembeli yang cukup rutin adalah anak-anak sekolah. Mereka membutuhkan uang kuno untuk tugas sekolah.

”Berdagang uang kuno dengan berdagang perhiasan sama saja untungnya, apalagi sekarang harga emas sedang turun,” kata Zamzam.

Categories
Taat Hukum

Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Pollycarpus


Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana dalam kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir, yang mengajukan pengujian Pasal 23 Ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meski begitu, MK menilai Mahkamah Agung seharusnya tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang secara limitatif telah mengatur jaksa penuntut umum tidak termasuk yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Putusan ini dibacakan secara bergantian oleh Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Harjono dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (15/8). Putusan ini tak bulat, hakim konstitusi Muhammad Alim mengajukan alasan berbeda (concurring opinion) dan dua hakim konstitusi, Harjono dan Abdul Mukthie Fadjar, mengajukan pendapat berbeda.

Sebelumnya, Pollycarpus yang diwakili kuasa hukumnya, Idrus Mony, mengajukan permohonan bahwa Pasal 23 Ayat 1 UU No 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasa 28 D Ayat 1 UUD 1945.

Pasal 23 Ayat 1 UU No 4/2004 berbunyi, Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Sidang dengan terdakwa mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwopranjono akan digelar pertama kalinya pada 21 Agustus 2008. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu nantinya dipimpin majelis hakim yang beranggotakan Suharto, Haswandi, dan Ahmad Yusak.

Categories
Berbudaya Kreatif Pendidikan Perekomonian dan Bisnis

Mari Mobilisasi Semua Potensi Dirimu dan Bangsa Untuk Menyambut 100 Tahun Hari Kebangkitan Nasional


Refleksi tentang 100 tahun kebangkitan Indonesia masuk akal jika mencapai titik klimaksnya pada perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2008. Kita memasuki refleksi dengan mengacu pada kuliah di Istana Presiden oleh Prof Kishore Mahbubani, Dekan School of Lee Kuan Yew Public Policy, di Universitas Nasional Singapura, 31 Juli. Kebetulan syarat kebangkitan dan kemajuan bangsa dan negara sejalan dengan pandangan yang sudah berkali-kali kita kemukakan di Kompas.

Dikemukakannya pendapat para ahli, seperti dari Golden Sachs, pada tahun 2050 empat ekonomi terbesar di dunia terdiri dari China, India, AS, dan Jepang. Tiga belas negara di Asia Tenggara pertumbuhan ekonominya 7 persen per tahun, termasuk Indonesia. Kini pun kemajuan ekonomi China dan India menakjubkan. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan juga sudah lebih dulu maju. Malaysia tidak ketinggalan, demikian pula Thailand, sedangkan Vietnam sedang melangkah maju. Ilmuwan Singapura itu berpendapat, Indonesia akan melangkah maju. Kenyataannya, sekarang ini kita ketinggalan. Untuk mengatasi ketertinggalan itu, digerakkan peringatan 100 tahun kebangkitan, dimulai dari Kebangkitan Budi Utomo tahun 1908.

Sesungguhnya, dewasa ini pun, pemerintah dan kita, bangsa Indonesia, sedang menata dan menghimpun momentum kebangkitan nasional itu, terutama untuk mengatasi ketertinggalan kita dari negara-negara tetangga dalam perikehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang sejahtera. Gerakan dan tindakan memberantas korupsi sedang gencar dilakukan dengan tujuan ganda, menghukum koruptor dan dengan hukuman itu sekaligus penyalahgunaan kekuasaan dan kesempatan kekayaan negara berhenti. Korupsi tak lagi kita tenggang berkembang biak sebagai ”budaya”.

Apa saja faktor-faktor yang oleh Mahbubani dikemukakan sebagai syarat kemajuan suatu bangsa? Suatu kesimpulan yang dibuatnya dari pengalaman China, India, negara-negara Amerika Latin, dan negara-negara ”macan” lainnya di Asia?

Faktor pertama, hapuskan feodalisme dalam pemerintahan dan dalam masyarakat. Feodalisme diasosiasikan dengan hadirnya privilese, hak istimewa bagi mereka yang memegang kekuasaan. Hal itu bukan saja berkonsekuensi pada suburnya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk korupsi. Kekuasaan bukan untuk melayani, tetapi justru untuk dilayani, suatu hak istimewa, suatu privilese.

Kita menyaksikan gejala itu di negeri kita. Budaya feodal begitu kuat sehingga sedasawarsa reformasi prodemokrasi dan keadilan sosial belum berhasil mengikis, bahkan oleh maraknya korupsi digelar efek demonstratifnya. Budaya kekuasaan feodal tanpa disadari juga mempunyai implikasi, tak meratanya pengembangan kesempatan maju bagi seluruh warga dan terhambat pula pengamanan potensinya. Mobilisasi sumber dan kekuatan bangsa terhambat.

Faktor kedua, meritokrasi. Meritokrasi mengacu ke meratanya tanpa diskriminasi penempaan potensi warga, termasuk bahkan terutama dari kelompok yang tertinggal karena pendidikan dan kemiskinan. Pada tingkat pertama, tujuannya memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada setiap warga untuk mengembangkan bakat dan potensi, berprestasi dalam karya, serta dihargai sesuai kontribusi, prestasi, dan daya upayanya.

Meritokrasi menumbuhkan lebih tinggi produksi nasional. Dicontohkannya, tahun 1960, produk domestik bruto Filipina 6,9 miliar dollar AS, sedangkan Korea Selatan 1,5 miliar dollar AS. Tahun 2007 PDB Filipina mencapai 144,1 miliar dollar AS, sedangkan Korsel 969,8 miliar dollar AS. Hapusnya kekuasaan yang feodal dan berlakunya meritokrasi membuat pejabat lebih peduli terhadap meratanya kesempatan kerja dan mendorong munculnya talenta warga.

Faktor lain adalah ilmu dan teknologi, asas dan supremasi hukum, budaya damai, dan pendidikan, bukan hal baru bagi kita. Kita bahkan juga sedang mengerjakannya. Hal itu diakui pula oleh pembicara dari Singapura itu. Kita bahkan telah meninggalkan sistem kekuasaan otoriter dan menerapkan sistem kekuasaan demokrasi.

Kita juga menyadari, beralihnya secara formal kekuasaan otokrasi ke demokrasi tidak dengan sendirinya menanggalkan sekaligus budaya kekuasaan feodal. Kita bahkan tidak berhenti hanya pada perubahan orientasi dan kinerja sesuai prinsip meritokrasi, ilmu dan teknologi, pemerataan kesempatan, asas hukum, dan pendidikan. Kita juga mencermati sisa-sisa nilai dan sikap budaya yang kita warisi.

Di antaranya kita sadar dan berusaha serius untuk menumbuhkan budaya perikehidupan bersama yang kreatif dan produktif. Seperti memperkuat saling percaya, tidak apriori berprasangka, diskriminasi adalah tabu. Setiap warga Indonesia berhak mengembangkan diri, berkreatif, dan berkontribusi kepada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Hal-hal elementer, seperti kerja keras, hemat, peduli, percaya, dan disiplin, semakin kita pahami dan sadari juga sebagai jalan konkret ke kemajuan dan kesejahteraan.

Demokrasi, ya, demokrasi haruslah mengekspresikan energi semua warga. Kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, jelas konsekuensinya. Seperti dialamatkan UUD, bekerja keras untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemajuan rakyat.

Kita saksikan berbondong- bondong warga dan putra bangsa memilih mengabdikan hidupnya lewat politik. Sistem presidensial, tetapi sekaligus sistem multipartai. Silakan berpacu, bertanding, adu kemauan, pengabdian, dan program untuk sebesar-besarnya mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat. Tidak bisa lain, semangatnya adalah semangat pengorbanan. Kepercayaan atau kredibilitas dalam hal itu masih merupakan tantangan dewasa ini. Meskipun zaman berubah, ada yang tetap, di antaranya perut tak bisa menunggu, seperti sering dikatakan Bung Karno, ”Stomach can not wait”.

Abad kemajuan dunia telah bergeser ke Asia, seperti China, India, serta negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara. Indonesia saat ini kita akui ketinggalan. Namun, kita sanggup dan bertekad menyusul. Ketulusan dan kekhusyukan kita bersama memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2008, marilah kita hayati sebagai kebangkitan bersama bagi segera tercapainya Indonesia makmur, maju, dan terhormat di antara bangsa. Terutama bagi para pemimpin dan politikus, serta bagi semua kekuatan masyarakat, seyogianya memobilisasikan potensi untuk kebangkitan Indonesia. Yang berarti, maju, makmur, aman, dan sentosa.

Categories
Perekomonian dan Bisnis

Industri Indonesia Kian Melemah Kalaupun Ada Pertumbuhan Belum Cukup Untuk Menyerap Tenaga Kerja


Pertumbuhan ekonomi kembali ditopang oleh kinerja ekspor komoditas perkebunan. Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi yang padat modal juga kian melaju. Sebaliknya, pertumbuhan industri pengolahan yang diandalkan untuk menyerap tenaga kerja makin melemah.

Badan Pusat Statistik (BPS), Kamis (14/8), mengumumkan perekonomian pada semester I-2008 terhadap semester I-2007 (year on year) tumbuh 6,4 persen.

Pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor kelistrikan dan gas, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan, serta perdagangan, hotel, dan restoran.

Data BPS menunjukkan, sektor-sektor tersebut sudah mengalami pertumbuhan tinggi beberapa tahun terakhir. Namun, laju pertumbuhan sektor-sektor padat modal tersebut meningkat makin pesat pada semester ini.

Pengangkutan dan komunikasi, misalnya, merupakan sektor yang tumbuh paling tinggi pada semester I-2007 dengan laju 11,6 persen. Pada semester I-2008, laju pertumbuhan sektor ini mencapai 20 persen.

Sebaliknya, industri pengolahan yang pada semester I-2007 masih tumbuh 5,4 persen, pada semester I-2008 hanya tumbuh 4,1 persen.

Deputi Kepala BPS Bidang Neraca dan Analisis Statistik Slamet Sutomo mengingatkan, nilai penting pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja perlu mendapat perhatian.

”Ekonomi kita masih bertumpu pada sektor-sektor yang kurang menyerap tenaga kerja,” ujar Slamet. Ditinjau dari sisi komponen pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan tertinggi terdapat pada ekspor barang dan jasa sebesar 15,8 persen.

Namun, data BPS menunjukkan, dominasi komoditas primer terhadap ekspor semakin besar. Pada semester I-2008, nilai ekspor lima komoditas primer utama, yakni minyak sawit mentah (CPO), minyak mentah, gas, batu bara, dan karet, menyumbang 45,17 persen dari total nilai ekspor Indonesia.

Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia M Chatib Basri berpendapat, tingginya harga komoditas membuat ekspor kian bergantung pada komoditas primer.

Produk mentah

”Beberapa waktu terakhir, ada kecenderungan ekspor yang tumbuh kembali ke sumber daya alam mentah, bukan olahan. Ini namanya ’penyakit Belanda’, ketika komoditas booming, manufaktur stagnan,” ujar Chatib.

Secara keseluruhan, perekonomian semester I-2008, menurut Chatib, berada pada tingkat pertumbuhan yang baik. Investasi juga mulai menggeliat.

Namun, pertumbuhan dan investasi itu belum beranjak dari sektor padat modal dan perkebunan menghasilkan komoditas mentah.

Untuk mendorong penyerapan tenaga kerja, industri manufaktur perlu dijadikan tumpuan. ”Industri manufaktur perlu ditolong dengan inflasi yang rendah dan aturan tenaga kerja yang lebih baik,” ujar Chatib.

Categories
Perekomonian dan Bisnis

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melambat – Target Sulit Tercapai dan Penganguran Makin Bertambah


Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara semester I tahun 2008 cenderung melambat dibandingkan semester yang sama tahun lalu. Kelambanan disinyalir merupakan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak dan langkanya pasokan listrik di Sumatera Utara.

Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, Kamis (14/8), melaporkan, pada semester I-2007 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 8,53 persen, sementara pada semester I-2008 pertumbuhan ekonomi 5,37 persen. Target pertumbuhan ekonomi Sumut sendiri tahun ini 7,54 persen.

”Sebagai pegawai pemerintah, kami merasa optimistis target pertumbuhan ekonomi tetap tercapai, tetapi memang perlu kerja keras,” tutur Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Utara Alimuddin Sidabalok.

Pendapat itu berbeda dengan pengamat ekonomi Universitas Sumatera Utara, Murbanto Sinaga. Murbanto menyatakan tidak yakin target 7,54 persen pertumbuhan ekonomi di Sumut akan tercapai. ”Kalau melihat tahun lalu pada periode yang sama hasilnya lebih tinggi, tahun ini target itu tidak akan tercapai karena kenaikan harga BBM dan kelangkaan listrik,” kata Murbanto. Tahun lalu target pertumbuhan ekonomi Sumut sebesar 7 persen dan terealisasi 6,9 persen.

Pertumbuhan semester ini melambat, terutama pada sektor industri pengolahan. Semester pertama tahun lalu, industri pengolahan tumbuh 7,42 persen, sementara tahun ini hanya 0,53 persen.

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran tahun lalu tumbuh 9,96 persen, tahun ini tumbuh 4,07 persen. Adapun sektor pertambangan dan penggalian tahun lalu tumbuh 12,26 persen, tahun ini tumbuh 5,29 persen.

Kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi semester ini didukung oleh sektor pertanian sebesar 1,66 persen.

Sementara itu, sektor lain memberi kontribusi di bawah 1 persen. Adapun sumber pertumbuhan sebagian besar bersumber pada pengeluaran konsumsi rumah tangga dan ekspor.

Dibandingkan kinerja perekonomian triwulan I-2008, kinerja perekonomian Sumatera Utara pada triwulan II tahun 2008 minus 0,96 persen.

Penurunan terjadi di sektor pertanian dengan angka minus 2,32 persen; industri pengolahan minus 2,21 persen; perdagangan, hotel, dan restoran minus 2,08 persen; serta sektor pengangkutan dan komunikasi minus 0,35 persen