Gelora Bung Karnopun Kini Dijadikan Aset Gadaian Oleh Pemprov Jakarta


Pemerintah menetapkan pusat bisnis dan olahraga Gelora Bung Karno Jakarta sebagai tambahan aset yang dijaminkan dalam penerbitan sukuk ritel. Seluruh aset di kawasan itu nilainya Rp 51 triliun, tetapi hanya sekitar Rp 28 triliun yang bisa digunakan sebagai aset yang dijaminkan untuk penerbitan sukuk.

Pemerintah akan menerbitkan sukuk ritel pada Februari 2009. Menurut Direktur Kebijakan Pembiayaan Syariah Departemen Keuangan Dahlan Siamat, Jumat (12/12) di Jakarta, aset yang sudah disiapkan untuk jaminan penerbitan sukuk ritel adalah seluruh aset bangunan dan tanah Depkeu di seluruh Indonesia senilai Rp 13,6 triliun.

”Namun, jika permintaan atas sukuk itu besar, kami menyiapkan aset Gelora Bung Karno senilai Rp 51 triliun sebagai tambahannya,” ujarnya dalam acara Investor Gathering yang bertemakan ”Strategi dan Peluang Utang 2009”.

Dijelaskan, tidak seluruh aset di kawasan Gelora Bung Karno layak menjadi jaminan penerbitan sukuk. Ini karena di kawasan tersebut ada fasilitas hotel dan pusat perbelanjaan yang memberikan layanan tidak sesuai prinsip-prinsip syariah. Ketidaksesuaian itu antara lain tidak menerapkan syarat ketat kepada tamu hotel yang berpasang-pasangan serta penjualan minuman beralkohol yang diharamkan ajaran Islam.

”Dengan demikian, mungkin tidak seluruhnya bisa digunakan sebagai underlying assets, hanya aset senilai Rp 28 triliun yang bisa digunakan,” ujarnya.

Selain aset, pemerintah juga menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur sebagai jaminan dalam penerbitan sukuk. Nilai proyek yang disiapkan Rp 35 triliun. Proyek-proyek itu sebagian besar dikelola Departemen Pekerjaan Umum.

Jaminan aset proyek biasanya digunakan dalam penerbitan sukuk jenis Istisna. Adapun aset fisik biasanya untuk jaminan penerbitan sukuk Ijarah.

”Penerbitan sukuk berbasis proyek diharapkan bisa dilakukan akhir 2009,” kata Dahlan.

Dahlan menjelaskan, pemerintah telah mempersiapkan berbagai fasilitas untuk menarik minat investor sukuk ritel, antara lain tidak membatasi jumlah pembelian. Dalam penerbitan obligasi ritel konvensional (ORI), pemerintah membatasi satu orang investor maksimal hanya dapat membeli Rp 3 miliar.

”Dengan adanya sweetener (fasilitas) seperti itu, kami harap basis investor semakin luas,” tutur Dahlan.

Minat rendah

Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto menyayangkan rendahnya minat perbankan nasional membeli produk sukuk. Ini terjadi baik pada bank umum maupun syariah.

”Rendahnya minat itu terlihat dari pencalonan agen penjual sukuk ritel dari perbankan. Dalam penerbitan ORI, jumlah bank yang bersedia menjadi agen penjual mencapai 18 bank, sekarang untuk sukuk ritel hanya ada empat bank,” ujarnya.

Menurut Direktur Bank Syariah Mandiri Hanawijaya, rendahnya minat perbankan nasional atas sukuk terutama terjadi terhadap sukuk perdana pada bulan Agustus 2008.

Saat itu, kata Hanawijaya, ada penarikan dana pembiayaan haji dalam jumlah besar ke Departemen Agama. Ini menyebabkan dana yang masih tersedia di perbankan syariah untuk membeli sukuk menjadi terbatas.

”Begitu juga untuk 2009, kami berharap pemerintah mempertimbangkan faktor pemilihan umum. Pada masa pemilu akan banyak penarikan dana untuk membiayai pemilu. Ini akan jadi masalah bagi perbankan yang masih kesulitan likuiditas,” paparnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s