Monthly Archives: May 2010

KPU Cilegon Dibakar Orang Tidak Dikenal


Aparat Kepolisian Resor Cilegon menangkap 28 orang, yang diduga akan mencoba membakar kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon, Provinsi Banten.

”Terkait kejadian percobaan pembakaran di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, kami sudah menangkap 28 orang yang diduga terlibat,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Cilegon Ajun Komisaris Didik Novi di Cilegon, Jumat (14/5).

Kejadian diawali pada Kamis sekitar pukul 23.00 ketika petugas keamanan dan petugas piket kepolisian berpatroli serta menjumpai kerumunan orang yang berlalu lalang di sekeliling kantor KPU Kota Cilegon.

”Begitu ditanya, tidak ada jawaban, malah pergi semua, sehingga menimbulkan kecurigaan petugas,” kata Didik.

Saat mereka pergi tersebut, kata Didik, ada yang melemparkan botol berisi bensin ke arah kantor KPU Kota Cilegon. Atas kejadian itu, polisi kemudian menangkap orang-orang tersebut.

Polisi juga menyita beberapa barang bukti, seperti kantong plastik berisi bensin, botol minuman berenergi, belasan liter bensin, belasan telepon seluler, korek api, dan kendaraan bermotor. ”Kami saat ini masih melakukan pemeriksaan, menentukan peran masing-masing untuk proses penyelidikan lebih lanjut,” katanya.

Didik menuturkan, pasal yang dikenakan dalam kasus ini adalah Pasal 170 juncto 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ayat 1 Pasal 170 menyebutkan, barangsiapa dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Ayat 2 Pasal 170 disebutkan, yang bersalah diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Rekapitulasi

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon 2010 telah dilaksanakan pada 9 Mei.

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara, Kamis, pasangan Humaidi Husen dan Faridatul Fauziah mendapat 8.354 suara. Sementara Tb Iman Ariyadi-Edi Ariadi mendapat 85.543 suara; Ali Mujahidin-Syihabudin Syibli memperoleh 67.768 suara; Helldy Agustian-Djuher Arief mendapat sebanyak 14.501 suara; serta Achyadi Yusuf-Irvin Andalusiyanto mendapat 11.408 suara.

Advertisements

Jakarta Dilanda Banjir Akibat Hujan Selama 2 Jam


Di tengah rencana DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan sejumlah pajak daerah, warga ibu kota Jakarta kembali dihadapkan kemacetan yang cukup parah. Kemacetan lalu lintas terjadi di sejumlah ruas jalan utama DKI Jakarta, Jumat (14/5) malam, setelah hujan mengguyur. Penyebabnya, genangan air di berbagai titik membuat sebagian kendaraan melambatkan laju kendaraannya.

Traffic Management Center (TMC) Kepolisian Daerah Metro Jaya mencatat 26 titik genangan air di berbagai ruas jalan. Tinggi genangan antara 5 sentimeter dan 60 sentimeter.

Dari pantauan di lapangan, kemacetan panjang terjadi di Jalan Sudirman. Bahkan, ujung antrean di Sudirman sampai Jalan Tambak, Menteng; Jalan Manggarai; Jalan Thamrin; dan Jalan Mas Mansyur hingga Pejompongan.

Di Jalan Gatot Subroto, genangan terjadi di depan Apartemen Palm Court. Bahkan, sebagian besar kendaraan pribadi memanfaatkan jalur transjakarta. Arus lalu lintas semakin terhambat ketika sebuah mobil mogok di depan apartemen.

Sementara itu, sisi kiri jalan di terowongan Cawang juga tergenang air dengan ketinggian sekitar 30 sentimeter. Kondisi ini mengakibatkan arus kendaraan tersendat karena jalan menyempit dan sejumlah sepeda motor mogok. ”Genangan mulai terjadi sekitar pukul 16.30, terutama di ujung terowongan BNN arah Halim ini,” kata Andris, petugas keamanan bus transjakarta yang mengatur arus lalu lintas di terowongan Cawang.

Lantaran kemacetan yang begitu parah, Polda Metro Jaya tidak memberlakukan kawasan mobil berpenumpang tiga orang atau lebih, Jumat malam.

”Kawasan 3 in 1 tidak berlaku karena banyak genangan air dan berakibat macet di mana-mana,” kata Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Aries Subianto, seperti dikutip dari situs TMC.

Kemacetan jalan ini juga yang membuat penumpang bus menumpuk di pinggir jalan.

Halte-halte bus transjakarta di kawasan yang macet juga dipadati penumpang. Penumpukan penumpang transjakarta antara lain terlihat di halte bus Dukuh Atas. Perjalanan bus transjakarta ikut tersendat lantaran jalur transjakarta disesaki mobil pribadi.

Masyarakat dirugikan

Pengurus harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan, masyarakat dirugikan atas kemacetan yang terus berulang setiap hujan turun.

”Terjadinya kemacetan menunjukkan buruknya infrastruktur yang tidak seimbang dengan pajak yang dipungut pemerintah,” ucap Tulus.

Kerugian yang dialami masyarakat akibat kemacetan yang parah antara lain pemborosan bahan bakar minyak serta hilangnya kesempatan untuk melakukan kegiatan lain lantaran orang terjebak macet.

Buruknya infrastruktur itu antara lain terlihat dari drainase yang tidak maksimal dan timbulnya genangan air di jalan. Persoalan drainase masih belum tidak terselesaikan setelah beberapa kali pergantian pemimpin DKI Jakarta.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Budi Widiantoro mengatakan, hujan yang turun kemarin memiliki intensitas yang sangat tinggi sehingga drainase mikro tak sanggup menampung air sekaligus.

Di sisi lain, permukaan sungai juga tinggi sehingga air sulit mengalir dan menyebabkan terjadi genangan. Namun, air surut dalam beberapa jam.

Budi juga memastikan tidak ada sumbatan drainase yang parah. Pasalnya, jika terjadi penyumbatan, genangan akan lebih tinggi dan lebih lama.

Dinas PU DKI Jakarta belum berencana memperbesar kapasitas drainase mikro meskipun drainase mikro yang ada tidak sanggup menampung hujan dengan intensitas yang sangat tinggi.

Jaringan Mafia Narkoba Iran Kembali Aktif Di Bali


Petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai, Bali, kembali menangkap warga negara Iran yang berupaya menyelundupkan sabu. Tersangka bernama Rouhullah Serish Abadi bin Samad (26). Ia kedapatan membawa 1,04 kilogram sabu. Ini menunjukkan tren penyelundupan narkoba oleh warga negara Iran ke Indonesia, terutama Bali, berlanjut.

”Rupanya tren (pengangkutan narkoba oleh warga negara Iran melalui Bali) itu berlanjut,” kata Kepala Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai Bambang Wahyudi di Denpasar, Bali, Jumat (14/5).

Dengan tertangkapnya Rouhullah, berarti sudah sembilan warga negara Iran yang ditangkap karena berupaya menyelundupkan sabu ke Bali. Kasus pertama dan terbesar—sejak Desember 2009—adalah penangkapan tujuh warga Iran yang menyelundupkan 4,5 kilogram sabu (dalam perut) dengan cara ditelan, 10 Desember 2009. Mereka kini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan ancaman hukuman mati.

Dibayar 2.000 dollar AS

Menurut Bambang, Rouhullah ditangkap saat mengambil bagasi di Bandar Udara Ngurah Rai, Kamis malam lalu. Ia datang ke Bali menggunakan Qatar Airways QR 0638 dari Doha, Qatar.

Sabu tersebut ditemukan petugas di koper hitam yang dibawa tersangka. Di pasaran gelap, harga jual narkotika sekitar Rp 2,2 miliar. Petugas juga menyita barang bukti lain, seperti mata uang dollar AS dan real Iran, satu telepon genggam, serta paspor bernomor atas nama tersangka.

Kepolisian Daerah (Polda) Bali yang menerima penyerahan kasus tersebut malam itu juga langsung membawa barang bukti ke Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Denpasar. ”Setelah dites, bubuk kristal putih itu positif methamphetamine,” kata Direktur Narkoba Polda Bali Ajun Komisaris Besar Mulyadi, kemarin.

Berdasarkan penelusuran polisi, sabu itu diselundupkan dengan sistem terputus dan hanya akan dijual di Bali. Sistem ini menyulitkan polisi mengungkap jaringan penyelundup narkoba tersebut.

Tersangka mengaku disuruh Wahid yang berdomisili di Damaskus. Ia dijanjikan mendapat bayaran 2.000 dollar AS (lebih kurang Rp 18 juta). Dia diminta menghubungi Wahid untuk menerima instruksi selanjutnya terkait orang yang akan menjemputnya setiba di Bali.

Pungutan Liar Di Pelabuhan Makassar Semakin Marak


Berbagai jenis pungutan yang membebani biaya impor masih marak terjadi di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Beberapa pungutan tambahan, seperti terminal handling charge, kebersihan kontainer, dan jasa bongkar muat tanpa parameter dari pemerintah, memicu mahalnya harga jual barang impor.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) Sulsel Hasyim Noer di Makassar, Jumat (14/5), mengatakan, pemilik barang sudah berulang kali mendesak Menteri Perhubungan agar meninjau ulang keberadaan terminal handling charge (THC). Biaya THC sebesar 150 dollar AS per boks 20 kaki (teus) dan 250 dollar AS per boks 40 kaki (teus) membuat pengusaha lokal sulit bersaing dengan pihak asing yang mampu menjual barang lebih murah.

Menurut dia, THC sudah tidak relevan karena sejak diterapkan tahun 1997, alasan untuk menutupi risiko perang ataupun biaya bungker bahan bakar minyak tidak pernah terjadi.

Administratur Pelabuhan (Adpel) Makassar Sukardi mengatakan, penetapan parameter menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. ”Selama ini Adpel hanya bertugas mengawasi dan menjamin agar aktivitas di pelabuhan berjalan lancar.”

Sikap ini dikritik anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, M Nawir Messi. Sebagai pengawas, Adpel harus berani menetapkan parameter harga untuk menghindari praktik monopoli.

Selamat Di Palu Listrik Padam 16 Jam Per Hari


Pemadaman listrik selama 16 jam sehari di Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, sepekan ini kian menyengsarakan warga. Hal itu dinilai tak manusiawi karena mengabaikan hak warga dan mengganggu belajar para siswa.

Menyikapi kondisi itu, Rabu (12/5) malam, puluhan warga dan jurnalis mendatangi Kantor PT PLN Cabang Palu. Aksi dilakukan dengan berjalan kaki sekitar 1 kilometer sambil membawa lilin. Awalnya aksi dilakukan jurnalis. Namun, saat di tengah jalan, puluhan warga yang mengaku sudah muak dengan pemadaman 16 jam ikut bergabung.

Sebagian warga lainnya berdiri di pinggir jalan dan ikut menyambut aksi ini dengan melontarkan kecaman kepada PLN. Di halaman Kantor PLN, warga dan jurnalis peserta aksi menyampaikan pernyataan sikap, lalu menghadiahkan lilin kepada General Manager PLN Cabang Palu I Nyoman Sujana.

Krisis listrik berkepanjangan di Kota Palu dan sekitarnya menyebabkan pemadaman bergilir terjadi hampir setiap hari sepanjang tahun. Dimulai pemadaman lima jam sehari, lalu delapan jam, dan sepekan ini 16-17 jam. Polanya, padam delapan jam, menyala delapan jam, dan mati lagi delapan jam kemudian.

Misalnya, setelah pemadaman pukul 16.00-00.00, listrik lalu menyala lagi hingga pagi, dan padam lagi pukul 08.00-16.00, demikian seterusnya. Pemadaman malam hari dikeluhkan warga karena putra-putri mereka tidak bisa belajar dengan baik menghadapi ulangan semester.

Nyonya Selvi (38), warga Jalan Rajawali, Palu, mengakui, aktivitas keseharian hampir lumpuh akibat pemadaman ini. ”Bayangkan kalau pemadaman dari pukul 16.00 hingga dini hari. Air sulit diperoleh, pakaian kotor menumpuk, dan uang habis untuk beli lilin. Anak-anak juga tidak bisa belajar. Padahal, sekarang mereka harus lebih banyak belajar untuk persiapan ulangan. Sekarang ini listrik yang kami bayar bukan hidupnya, tetapi padamnya,” kata ibu tiga anak ini.

Pembangkit diperbaiki

I Nyoman Sujana dalam penjelasannya mengatakan, pemadaman saat ini akibat kekurangan daya hingga lebih dari 25 megawatt (MW). Hal itu terjadi karena Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mpanau tidak beroperasi menyusul stok batu bara belum tiba. Saat ini pun Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Silae sedang dalam pemeliharaan.

Beban puncak di Palu dan sekitarnya 49-50 MW. Selama ini listrik disuplai dari PLTU sebanyak 25-27 MW dan sisanya dari PLTD 22 MW. PLTD dioperasikan PLN, sedangkan PLTU adalah perusahaan pembangkit listrik kerja sama Pemkot Palu dan swasta. Tidak beroperasinya PLTU dan pemeliharaan di PLTD membuat daya listrik yang tersedia sekitar 20 MW.

PLTA Asahan III

Sementara itu, di Sumatera Utara, PLN akhirnya memutuskan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III pada tahun ini. Meskipun izin lokasi belum diberikan Gubernur Sumut, PLN tetap akan menggelar prakualifikasi tender pembangkit listrik berkapasitas 2 x 87 MW itu mulai Juni 2010.

Direktur Utama PLN Dahlan Iskan di Parapat, Sumut, Kamis (13/5), menyebutkan, hingga saat ini gubernur belum resmi memberi izin lokasi pembangunan PLTA Asahan III kepada PLN. Namun, PLN tidak ingin mengambil risiko terjadi kem- bali krisis listrik di Sumut tahun 2013.

Mayoritas Perusahaan Batu Bara Belum Memiliki Amdal


Sebanyak 34 perusahaan swasta di sektor pertambangan batu bara Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, belum memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal. Operasionalisasi usaha tambang batu bara tanpa amdal tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran sungai, perambahan hutan, ancaman terhadap flora dan fauna, serta kerusakan infrastruktur jalan- jembatan.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat Erwan Roni, Kamis (13/5) di Palembang, mengatakan, saat ini ada 49 perusahaan tambang batu bara di Lahat yang sudah beroperasi. Artinya, perusahaan itu sudah memiliki izin kuasa pertambangan (KP) sehingga berada di tahap eksplorasi dan eksploitasi. ”Namun, dari semuanya, saat ini baru 15 perusahaan resmi mengantongi dokumen amdal, 34 lainnya belum. Padahal, amdal merupakan syarat pokok yang harus dimiliki sebelum mereka beroperasi,” katanya.

Berdasarkan substansi Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, amdal merupakan sebuah dokumen yang wajib dimiliki bagi perusahaan sebelum mengeksploitasi sumber daya mineral dan batu bara di daerah. Sebelum amdal, perusahaan tambang mineral dan batu bara wajib memiliki syarat studi kelayakan dan KP. Istilah KP saat ini telah diubah menjadi izin usaha pertambangan (IUP).

UU ini juga mewajibkan perusahaan tambang mempresentasikan substansi amdal kepada pemerintah serta menyosialisasikan kepada masyarakat sekitar. Setelah semua pihak setuju, baru amdal bisa diterbitkan. Amdal berisi analisis dan prediksi tentang kemungkinan apa saja yang akan terjadi di lingkungan sekitar calon lokasi.

Koordinator Divisi Jaringan dan Kampanye Walhi Sumsel Yuliusman menjelaskan, ketiadaan amdal ini bisa berdampak sangat buruk terhadap lingkungan sekitar lokasi tambang. Saat ini, kerusakan lingkungan di Kabupaten Lahat pun semakin parah karena beragam kerusakan, mulai dari pencemaran sungai, pembukaan hutan yang kian tak terkendali, hingga ancaman terhadap flora dan fauna.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat Misri menjelaskan, ke-34 perusahaan itu dilarang mengeksploitasi batu bara sebelum membereskan dokumen amdal. Jika masih dalam tahap eksplorasi, perlu diprioritaskan soal penyusunan studi kelayakan terlebih dahulu.

50.000 Hektar Gambut Berubah Menjadi Kebun Sawit Tiap Tahun


Laju konversi lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia berlangsung besar-besaran. Tiap tahun, sedikitnya 50.000 hektar lahan gambut jadi kebun sawit. Dampaknya, terjadi kelangkaan air di sekitar perkebunan kelapa sawit.

Head of Department Campaign and Public Education Sawit Watch Jefri Gideon Saragih mengatakan, satu pohon kelapa sawit membutuhkan 8-10 liter air per hari.

”Dengan laju ekspansi perkebunan kelapa sawit yang sangat cepat dan kebutuhan air yang sangat tinggi, kelangkaan air di sekitar perkebunan kelapa sawit tidak terhindarkan,” kata Jefri dalam ”Seminar Publik Menelaah Permasalahan Perkebunan Kelapa Sawit” di Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (12/5).

Lahan gambut, terutama dengan kedalaman lebih dari 3 meter, sebetulnya dilindungi oleh negara melalui Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, yaitu tidak boleh dikonversi untuk kegiatan budidaya. Tujuannya, untuk menjaga cadangan air dan karbon.

Jefri menambahkan, alih fungsi lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalbar, dan Riau. ”Alih fungsi dilakukan oleh perkebunan besar. Karena pelanggaran dibiarkan, masyarakat sekitar perkebunan di beberapa daerah ikut membuka lahan gambut untuk kebun sawit rakyat,” kata Jefri.

Dihubungi terpisah, ahli gambut Universitas Tanjungpura, Gusti Zakaria, mengatakan, kerusakan lingkungan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit bisa dicegah dengan melakukan restorasi. ”Namun, biayanya sangat tinggi dan belum ada peraturan terkait siapa yang harus membiayai restorasi,” katanya.

Selain kerusakan ekologis, ekspansi perkebunan kelapa sawit juga menimbulkan konflik dengan masyarakat adat. Jefri mengatakan, sepanjang tahun 2010 sudah 12 warga adat di Tapanuli Selatan, Jambi, Riau, Sumsel, dan Kalbar ditangkap petugas karena menuntut hak adat. ”Hingga tahun 2010, ada 630 komunitas terlibat konflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit karena mempertahankan hak mereka,” ujar Jefri.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit Sanggau, Kalbar, Norsianus mengatakan, kemitraan petani kelapa sawit dengan perusahaan perkebunan tidak selalu menguntungkan petani. Salah satunya terkait peremajaan perkebunan kelapa sawit sistem inti dan plasma.