Categories
Demokrasi Politik

Sistem Pemilu Elektronik Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat


Sistem pemilihan elektronik sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Dunia hiburan di televisi banyak memanfaatkan penggunaan mesin-mesin pemilihan itu dalam berbagai acara, seperti pertunjukan realitas (reality show), kuis, atau ajang pencarian bakat.

Model dan cara penggunaan mesin pemilihan elektronik (electronic voting machine/EVM) itu pun sangat sederhana. Bentuk mesin hanya berupa kotak kecil yang disertai dua tombol yang menentukan pilihan. Cara penggunaannya pun simpel. Pemilih cukup menekan tombol merah jika ingin memilih jawaban A atau menekan tombol hijau jika ingin memilih jawaban B.

Mesin pemilihan elektronik tidak selalu identik dengan layar sentuh yang mahal dan memiliki sensitivitas tinggi. Dengan sedikit modifikasi, alat pemilihan elektronik yang digunakan dalam dunia hiburan itu juga dapat digunakan untuk pemilu kepala daerah atau pemilu presiden.

Meski penggunaan di dunia hiburan cukup berkembang, penggunaan mesin pemilihan elektronik dalam dunia politik sangat kurang. Di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat sebenarnya sudah terdapat mesin pemilihan elektronik yang bisa dipergunakan untuk melakukan voting. Namun, alat itu nyaris tak pernah digunakan.

Kendala utama penggunaan alat itu adalah karena pertimbangan politik. Dengan menggunakan mesin pemilihan elektronik, partai politik melalui fraksinya akan sulit mengontrol apakah semua anggota fraksinya sudah memberikan suara atau belum. Fraksi juga sulit memantau jika ada anggota fraksi yang melanggar kebijakan partai.

Jika voting dilakukan secara tertutup, fraksi masih dapat memeriksa apabila ada anggotanya yang belum memberikan suara. Sedangkan jika voting dilakukan secara terbuka, seperti dalam kasus pengambilan putusan soal Bank Century, fraksi dapat mengecek apakah ada anggotanya yang melanggar keputusan fraksi atau tidak.

Dalam pemilihan elektronik, kepastian seseorang sudah menggunakan pilihannya atau belum masih dapat dilacak. Namun, jika digunakan untuk memantau ada-tidaknya anggota fraksi yang berbeda pendapat dengan fraksi sulit dilakukan.

Jika penggunaan mesin pemilihan elektronik di DPR—sebagai lembaga politik pembuat undang-undang—saja sulit dilakukan, penggunaan dalam pilkada atau pemilu akan menghadapi tantangan yang lebih besar.

Karena ketidakpercayaan itu, kemungkinan yang terjadi adalah DPR akan membuat aturan pemilihan elektronik secara komprehensif dan rinci. Namun, itu akan terjadi jika dalam DPR sudah tumbuh kepercayaan bahwa sistem pemilihan elektronik itu bisa menjamin asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sebaliknya, jika kepercayaan itu belum tumbuh, kemungkinan ekstrem yang bisa muncul adalah penolakan penggunaan sistem pemilihan elektronik dalam pemilu, khususnya pilkada, yang sudah diperbolehkan penggunaannya oleh Mahkamah Konstitusi.

Gugatan bermunculan

Di negara maju yang telah lama menggunakan pemilihan elektronik, gugatan atas sistem itu juga terus bermunculan.

Berdasarkan penelitian Gary Roseman dan E Stephenson dari Departemen Ekonomi, Berry College, Mount Berry, Georgia, Amerika Serikat, yang dimuat dalam jurnal Public Choice Volume 123 Nomor 1-2 pada April 2005, penggunaan pemilihan yang terkomputerisasi cenderung membuat pemilih usia di atas 65 tahun merasa tidak nyaman.

Penelitian yang dilakukan dalam dua pemilu gubernur Negara Bagian Georgia itu menunjukkan, partisipasi pemilih usia lanjut itu terus menurun dengan penggunaan teknologi tinggi itu.

Hakim Mahkamah Konstitusi Jerman, Siegfried Bross, dalam seminar ”Asas-asas Hukum Konstitusi tentang Proses Pemilu” di The Habibie Center, Jakarta, November 2009, juga menyatakan sangsi atas penggunaan sistem elektronik dalam pemilu.

MK Jerman telah memutuskan pada 3 Maret 2009 bahwa aturan penggunaan peralatan elektronik dalam pemilu parlemen Eropa dari Republik Federasi Jerman yang aturannya dikeluarkan pada 3 September 1975 tidak sesuai dengan konstitusi Jerman. Alasannya, aturan penggunaan perangkat elektronik itu tidak menjamin kontrol prinsip keterbukaan pemilu.

Keterbukaan pemilu tersebut merupakan syarat dasar pembentukan kehendak politik yang demokratis serta menjamin pemilu diselenggarakan sesuai aturan dan bisa dipahami publik. Dengan keterbukaan itu, kepercayaan publik terhadap hasil pemilu akan muncul.

Keterbukaan itu juga mewajibkan seluruh proses pemilu dapat diuji secara terbuka, kecuali untuk hal-hal tertentu yang memang konstitusi membenarkan ditutup. Di sisi lain, DPR sebagai pembuat undang-undang berkewajiban menyusun aturan pemilu, khususnya soal pemilihan elektronik secara komprehensif.

Anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo (Fraksi PDI-P, Jawa Timur IV), mengatakan, pengalaman negara-negara dalam penggunaan sistem pemilihan elektronik tidaklah langsung. Proses perintisan penggunaan mesin pemilihan elektronik hingga digunakan secara masif butuh waktu puluhan tahun.

India, sebagai negara demokrasi terbesar kedua, mulai menggunakan mesin pemilihan elektronik secara offline atau tidak terhubung melalui jaringan internet sejak 1982. Saat itu, mesin pemilihan elektronik yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan itu hanya digunakan pada 50 tempat pemungutan suara saja. Penggunaan mesin secara keseluruhan baru digunakan pada Pemilu 2004. ”Itu berarti India butuh waktu 22 tahun untuk menata regulasi dan infrastruktur pemilu dengan mesin pemilihan elektronik,” katanya.

Hal serupa berlaku di Brasil. Penggunaan mesin pemilihan elektronik juga mulai dirancang sejak 1982. Pada 1995, Brasil membuat undang-undang baru yang memungkinkan penggunaan mesin pemilihan elektronik dan memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi Pemilihan (Tribunal Superior Electoral/ TSE), sejenis KPU, untuk mengatur penggunaannya.

TSE memilih penggunaan direct recording electronic (DRE) atau perekam elektronik langsung. Mesin ini didesain untuk mampu mengidentifikasi pemilih serta menciptakan sistem keamanan yang lebih baik. Namun, penggunaan alat ini pun tak dilakukan secara langsung, tetapi bertahap sejak 1996 hingga digunakan secara keseluruhan pada 2000. Meski demikian, kepercayaan atas sistem baru itu juga belum penuh.

Karena itu, apa pun persoalan yang melingkupi penggunaan sistem pemilihan elektronik itu, tentu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s