Monthly Archives: May 2010

Jakarta Gems Center Rawabening Jatinegara Diresmikan Fauzi Bowo


Sekelompok perempuan bule asal Hongaria asyik memilih batu-batu yang berwarna-warni. Sesekali mereka memadukan batu itu ke dada mereka, menimbang-nimbang apakah batu itu cocok pada dirinya.

Mereka tidak peduli ketika rombongan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo meninjau area tempat mereka memilih batu- batu perhiasan itu. Hari itu memang Fauzi Bowo sedang meresmikan pasar Jakarta Gems Center Rawabening, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (12/5).

Pasar yang pengelolaannya di bawah PD Pasar Jaya ini memang baru selesai direnovasi. Sebelumnya, pasar ini kumuh karena usianya juga sudah lebih dari 25 tahun. Walau termasuk pasar tua, pasar ini sangat diminati karena pasar ini khusus menjual batu perhiasan, terutama akik.

PD Pasar Jaya berharap pasar khusus ini nantinya bisa menjadi pusat batu aji terbesar di Indonesia.

Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis menyatakan, Jakarta Gems Center Rawabening menambah jumlah pasar tematik atau pasar khusus aneka barang tertentu, yang dibangun PD Pasar Jaya. Pasar tematik lainnya adalah Pasar Tanah Abang, Pasar Cipulir, dan Pasar Jatinegara yang dikenal sebagai pusat garmen dan tekstil. Pasar Induk Kramat Jati pusat perdagangan sayur-mayur dan buah-buahan terbesar di Indonesia. Pasar Asem Reges, Pasar Duren Sawit, dan Pasar Cipete merupakan pasar khusus onderdil kendaraan. Pasar Pramuka khusus menjual obat-obatan dan alat kedokteran.

Fauzi meminta PD Pasar Jaya, yang menjadi pengelola pasar di wilayah DKI Jakarta, mau bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta biro-biro perjalanan wisata untuk mempromosikan pasar sebagai tujuan kunjungan wisatawan.

”Saya berharap kerja sama pasar jaya serta dinas pariwisata dan kebudayaan dapat segera dilaksanakan melalui kerja sama operasional. Kerja sama itu juga perlu melibatkan operator perjalanan wisata,” kata Fauzi.

Dalam sambutannya, Fauzi mengatakan, pasar Jakarta Gems Center Rawabening ini diharapkan menjadi pusat rujukan batu mulia dan batu permata sekaligus tujuan kunjungan wisatawan, seperti pasar batu mulia di Bangkok.

”Rawabening memiliki kelebihan karena di sini juga terdapat pusat kerajinan batu mulia,” kata Fauzi.

Saat ini, kondisi pasar belum sepenuhnya dipenuhi pedagang. Dari tiga lantai yang ada, hanya lantai dasar yang ramai. Itu pun baru 80 persen yang terisi, sedangkan di lantai satu, baru 40 persen terisi dan lantai dua belum terisi sama sekali.

Pasar yang dipugar sejak tahun 2007 ini mempunyai 1.355 tempat usaha dengan luas lahan 10.866 meter persegi. Di pasar ini terdapat 897 kios, 372 konter, 56 kios makanan dan minuman, serta 30 kios ikan hias.

Selain itu, pasar yang dibangun PD Pasar Jaya bersama PT Pundimas Atrium ini juga dilengkapi ruang galeri, ruang khusus pengolahan batu mulia dan batu permata, serta masjid.

Dalam peresmian itu, pihak PD Pasar Jaya juga menandatangani nota kesepahaman dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta dalam rangka perbaikan dan penambahan sarana penanggulangan bencana kebakaran di pasar, serta nota kesepahaman dengan pihak Pusat Koperasi Pedagang Pasar DKI Jaya terkait program peremajaan pasar di DKI Jakarta.

Transaksi

Walau pedagang yang menempati pasar Jakarta Gems Center Rawabening belum optimal, transaksi penjualan tetap ada. Banyak pengunjung datang, termasuk rombongan perempuan asal Hongaria itu. Ada yang mencari perhiasan yang sudah jadi, ada juga yang mencari bahan untuk membuat perhiasan. Beberapa toko memang terlihat menjual batu, manik-manik, kawat, benang, dan sebagainya khusus bagi pengunjung yang mau mengkreasikan sendiri perhiasannya.

Para pembeli yang datang ke pasar batu itu memang tampak betah berlama-lama. Setidaknya butuh satu jam hanya untuk memilih batu.

Memilih batu memang tidak mudah. ”Feeling-feeling-an saja,” kata Sugianto, salah seorang pedagang batu. Maksudnya, kalau pembeli merasa senang, ya silakan beli. ”Tidak ada patokan khusus. Selama batu itu digosok bagus, ya pasti sinarnya cemerlang,” kata Sugianto.

Namun, khusus untuk batu dengan corak tertentu, Sugianto mematok harga yang lebih mahal. Bahkan, harganya bisa jutaan rupiah. Misalnya, batu dengan corak yang menyerupai gambar macan, harganya Rp 5 juta. ”Sekarang kan tahun macan, jadi harganya mahal,” ujarnya.

Selain batu dengan corak macan itu, dia juga punya batu dengan gambar menyerupai kucing, burung merak, dan juga pria berkumis.

Memilih batu memang butuh imajinasi. Jika suka dan mampu menangkap citra di batu itu, pembeli tinggal mencocokkan harga saja kepada pedagang. Inilah yang membuat berbelanja di pasar Jakarta Gems Center Rawabening tidak bisa sebentar. Begitu juga dengan rombongan perempuan Hongaria itu. Hingga rombongan Fauzi Bowo pergi pun, mereka masih asyik memilih dari satu kios ke kios lain.

Advertisements

Hujan Merata Hingga Akhir Pekan


Seluruh wilayah Provinsi Banten berpotensi turun hujan dengan durasi waktu panjang. Penyebabnya adalah ada gangguan bertekanan rendah di perairan Samudra Hindia barat daya Pulau Jawa. Kerapnya hujan turun di beberapa wilayah Banten sejak awal pekan ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir pekan ini.

”Gangguan tekanan rendah di Samudra Hindia mengakibatkan potensi hujan turun merata, tidak hanya di Serang, tetapi juga di Cilegon dan juga wilayah Banten sisi selatan, seperti Lebak dan Pandeglang,” kata pengamat meteorologi di Stasiun Meteorologi Serang, Rafikoh, di Serang, Provinsi Banten, Kamis (13/5).

Angin yang membawa uap air dari perairan sisi barat kepulauan Indonesia ini telah mengisi daerah bertekanan rendah di perairan barat daya Pulau Jawa sehingga mengakibatkan hujan merata di Provinsi Banten.

Pada Rabu lalu, misalnya, hujan turun di Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang sejak pukul 11.00 dan berlangsung hingga petang hari. Sementara itu, pada Kamis kemarin, hujan juga turun sejak siang hingga sore di Kota Serang dan Cilegon.

Karakteristik hujan belakangan ini adalah hujan ringan dengan tingkat curah hujan 10-25 milimeter (mm), yakni rintik- rintik dengan durasi panjang. Ini berbeda dengan hujan pada musim kemarau selepas masa transisi, yang lazimnya berintensitas sedang dengan curah hujan sekitar 50 mm hingga lebat dengan curah hujan sekitar 100 mm dan berdurasi singkat atau hanya beberapa menit. Warga pun tetap diimbau mewaspadai potensi terjadinya kilat atau petir.

Rafikoh menuturkan, ada dua daerah bertekanan rendah di perairan Samudra Hindia arah barat daya Pulau Jawa yang terpantau pada Kamis kemarin. Jumlah ini berkurang dibandingkan yang terjadi pada awal pekan ini, yang jumlahnya mencapai tiga daerah bertekanan rendah.

Gelombang

Terkait dengan kondisi gelombang hingga akhir pekan ini, Rafikoh menuturkan bahwa ketinggian gelombang di perairan Selat Sunda sisi utara diperkirakan berkisar 0,5 meter hingga 1,6 meter.

Adapun ketinggian gelombang di perairan Selat Sunda sisi selatan diperkirakan berkisar 0,6 meter hingga 2 meter. Ketinggian gelombang ini secara langsung dipengaruhi kecepatan angin di dua wilayah perairan tersebut.

Kecepatan angin di perairan Selat Sunda sisi utara berkisar 5 knot hingga 12 knot. Adapun di perairan Selat Sunda sisi selatan antara 10 knot dan 15 knot. Itu sebabnya nelayan diingatkan agar tak melaut apabila ketinggian gelombang di atas 2,5 meter.

”Namun, nelayan yang biasa melaut di perairan Selat Sunda sisi selatan pun diimbau tetap waspada karena ketinggian gelombang hingga 2 meter ini bisa pula naik lebih tinggi karena kondisi cuaca mudah berubah karena pengaruh berbagai faktor,” kata Rafikoh.

Dari seluruh wilayah Banten, kata Rafikoh, potensi hujan berintensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat terjadi di Tangerang. ”Sifat cuaca di Tangerang lebih mirip kawasan Jabodetabek sehingga cirinya agak berbeda dengan wilayah Banten lainnya,” katanya.

Terkait ketinggian gelombang di perairan Selat Sunda sisi utara, yakni di rute penyeberangan Merak-Bakauheni, Manajer Operasional PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Merak Endin Juhendi menuturkan, sejauh ini tidak berpengaruh terhadap pelayanan kapal roll-on roll-off atau feri. ”Tetapi, untuk kapal cepat, apabila ketinggian gelombang lebih dari satu meter, kapal tidak bisa diberangkatkan,” kata Endin.

Industri Perikanan Jawa Barat Tumbuh Pesat


Pembangunan kawasan kota perikanan atau minapolitan diyakini akan mendukung pengembangan industri perikanan di Jawa Barat dan menopang perekonomian daerah. Selain itu, keberadaannya diharapkan juga mendorong produksi perikanan provinsi ini yang pada 2015 ditargetkan mencapai 1,9 juta ton per tahun, tiga kali lipat dari kondisi 2009 yang baru 628.000 ton.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jabar Ahmad Hadadi, Kamis (13/5) di Bandung, mengatakan, pihaknya mengusulkan pembangunan enam kawasan minapolitan di Jabar. Selain Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi, lima wilayah lain yang diusulkan ialah Rancabuaya di Kabupaten Garut, Pangandaran di Kabupaten Ciamis, Indramayu, Cirebon, dan Karawang.

Menurut Hadadi, suatu kawasan dapat dikatakan sebagai minapolitan jika sektor perikanan di wilayah tersebut sudah mampu menopang perekonomian daerahnya. Untuk itu, seluruh subsektor terkait perikanan dan kelautan harus dioptimalkan, dari perikanan tangkap, budidaya, pariwisata, hingga kuliner.

Selain pembangunan infrastruktur penunjang, dibutuhkan pula perubahan budaya masyarakat setempat. Karena itu, kendati telah dicanangkan sebagai minapolitan awal April lalu, kawasan Palabuhanratu tetap butuh dukungan agar mampu menjadi sebuah kota perikanan ideal.

Pemprov Jabar, lanjut Hadadi, bertekad memaksimalkan potensi perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, ia optimistis, sektor perikanan mampu tampil sebagai lokomotif ekonomi Jabar. Beberapa program yang telah dicanangkan untuk mencapai target ialah Gerakan Multiaktivitas Agribisnis (Gemar) dan Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai Utara dan Selatan (Gapura).

“Salah satunya melalui revitalisasi tambak di kawasan pantai utara dan pantai selatan secara menyeluruh dan berbasis pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Sangat potensial

Berdasarkan data dinas perikanan dan kelautan, potensi perikanan Jabar sangat besar. Dengan panjang garis pantai sekitar 805 kilometer dan garis sungai 13.666 kilometer, area budidaya perikanan wilayah ini mencapai 58.698 hektar. Jabar juga memiliki tiga waduk besar yang dapat dioptimalkan untuk budidaya ikan, yakni Saguling, Cirata, dan Jatiluhur, dengan luas total mencapai 21.429 hektar.

Dari potensi itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan optimistis perikanan Jabar mampu menjadi daya dukung utama perekonomian terutama di wilayah pesisir pantai, sungai, danau, kolam, dan waduk besar. Pemprov juga berkomitmen membenahi sarana dan prasarana perikanan termasuk pelabuhan dan penerapan teknologi perikanan modern.

Saat pencanangan Palabuhanratu sebagai kawasan minapolitan, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad memproyeksikan 28 daerah, tiga di antaranya di Jabar sebagai obyek pengembangan kota perikanan dan pelabuhan pada 2010.

Ia menambahkan, untuk membangun satu kawasan bahari, dibutuhkan biaya setidaknya Rp 1,2 triliun, meliputi kebutuhan pembangunan infrastruktur laut, pendidikan, dan sarana kesehatan bagi nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan produksi ikan pada 2015 mencapai 30 juta ton per tahun. Hingga 2009 produksi ikan masih berkisar 8-9 juta ton per

Game Station and Play Station Kini Ikut Hadir Dalam Pilkada


Hadirnya arena game internet dan PlayStation menjadi persoalan serius bagi pembentukan karakter generasi muda. Ekses kemajuan teknologi itu menjadi pekerjaan rumah bagi calon bupati-wakil bupati Bantul terpilih untuk lima tahun mendatang.

Hal tersebut mencuat dalam debat publik kandidat wakil bupati Bantul, Rabu (12/5) malam di Jogja TV. Moderator debat, Arie Sujito, menyuguhkan persoalan game internet (gamenet) dan PlayStation untuk ketiga kandidat. Sayangnya hanya dua kandidat yang hadir. Calon wakil bupati Ibnu Kadarmanto yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak hadir karena sedang berhalangan.

Dalam pertanyaannya, Ari menjelaskan, saat ini perkembangan gamenet dan PlayStation telah masuk ke daerah pinggiran. Kehadirannya telah menjadi candu bagi generasi muda sehingga mereka nekat bolos sekolah.

Menanggapi masalah tersebut, calon wakil bupati Sumarno mengatakan, penyelesaian hanya bisa dilakukan dengan kerja sama pemerintah dan masyarakat. “Pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Masalah ini harus diselesaikan bersama. Masyarakat melalui keluarga juga harus membimbing anak-anaknya,” katanya.

Berbeda dengan Sumarno, calon wakil bupati Darmawan berjanji akan membatasi pertumbuhan gamenet dan PlayStation. Pembatasan itu dengan cara memperketat izin pendirian gamenet dan PlayStation. Tidak hanya jumlahnya, lokasi juga harus diatur. “Jangan sampai ada di sekitar sekolah. Kalau perlu mereka wajib tutup saat jam sekolah,” katanya.

Darmawan juga mengingatkan keluarga untuk lebih intensif mendampingi anak-anak agar tidak terjebak kenakalan remaja. Generasi muda berkarakter hanya bisa diwujudkan dengan meningkatkan kecerdasan intelektual, spiritual, dan kecerdasan sosial. Apatis

Di Sleman, sebagian warga bersikap apatis terhadap pilkada karena tak mengenal calon maupun programnya. Eko Wahyu (30), warga Sidokarto, Godean, menyatakan, kemunculan kandidat terlalu mendadak. Tanggal 23 Mei saya, ya, ke TPS sebagai warga negara yang baik. Tapi, mau memilih siapa, nggak ada gambaran. Apa ada calon yang memerhatikan kesejahteraan karyawan swasta seperti saya,” katanya.

Yatman (42), petani warga Dusun Drono, Tridadi, Sleman, hanya mengenal dua orang dari 14 calon bupati dan calon wakil bupati pilkada Sleman. “Itu, ya, karena mereka satu desa. Tapi, apa program semua kandidat, tidak tahu,” katanya.

Arie Sudjito, yang merupakan pengamat politik UGM, berpendapat, publik tak terhindarkan untuk tetap apatis terhadap pilkada karena tak tersentuh pendidikan politik. Idealnya, kandidat dan tim sukses yang aktif, bukan warga yang harus mencari informasi tentang kandidat. Kemunculan calon secara mendadak menjelang pilkada, dilihat Arie, sebagai proses instan, belum cukup bagi calon untuk menjalin ikatan dengan masyarakat.

Jutaan Ibu Melahirkan Di Indonesia Tanpa Bantuan Siapa-Siapa


Jutaan kelahiran tidak dibantu tenaga medis. Padahal, komplikasi selama persalinan adalah salah satu penyebab kematian ibu melahirkan. Berdasar Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2007, angka kematian ibu 228 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah itu harus ditekan menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup guna mencapai target tujuan pembangunan milenium tahun 2015.

Dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2008, persalinan ditolong tenaga kesehatan 74,87 persen, jadi sekitar 25 persen persalinan tanpa bantuan tenaga kesehatan. Jumlah kelahiran di Indonesia setahun sekitar 4,6 juta. Hal ini berarti sekitar 1.150.000 kelahiran tanpa bantuan tenaga kesehatan, baik dokter maupun bidan.

”Masih dibutuhkan perhatian khusus untuk mencapai target 90 persen tahun 2015 (kelahiran dengan bantuan tenaga kesehatan),” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Ratna Rosita, yang membacakan sambutan Menteri Kesehatan dalam acara Penandatanganan bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Kesehatan, Rabu (12/5).

Direktur Bina Kesehatan Ibu Kementerian Kesehatan Ina Hernawati mengatakan, sekitar 18.000 desa tidak memiliki tenaga kesehatan, terutama bidan. ”Ada 52.000 desa siaga yang ada pusat kesehatan desa dengan tenaga kesehatan,” ujarnya.

Pemerintah mengangkat tenaga kesehatan strategis, seperti dokter, dokter spesialis, dan bidan—terutama di daerah bermasalah—agar ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan. Di daerah terpencil ada puskesmas keliling. Juga ada program kemitraan tenaga kesehatan dengan dukun bayi.

”Dukun bayi dilatih mengenali tanda-tanda gangguan kesehatan pada ibu hamil sejak dini agar segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang layak,” ujarnya.

Dia menambahkan, Program, Perencanaan, Persalinan, dan Pencegahan Komplikasi (P4K) bagi ibu hamil yang melibatkan komunitas, tenaga kesehatan, dan dukun bayi diharapkan dapat menekan angka kematian ibu. Program itu mencakup pendataan dan pemantauan ibu hamil, mencakup seluruh kebutuhan persalinan, mulai dari pendamping persalinan, waktu persalinan, transportasi, hingga calon donor darah. Kontribusi pemerintah daerah amat dibutuhkan guna mempercepat pencapaian target tersebut.

Poros Demokrasi Tampaksiring dan Bejing


Dalam rapat koordinasi Presiden dengan para menteri kabinet dan gubernur se-Indonesia di Tampaksiring, 19-21 April, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tegas menyatakan bahwa Indonesia tetap berpegang pada sistem demokrasi hasil Reformasi 1998 dan tak tergoda menoleh kembali pola otoriter Orde Baru.

Presiden menegaskan hal itu menjawab lontaran saya tentang berkembangnya wacana The China Model atau The Beijing Consensus yang membandingkan kemajuan Tiongkok, penganut satu partai monolit, dengan kelambanan pola demokrasi India dan Indonesia.

Kemajuan pesat Tiongkok dalam satu dasawarsa terakhir—sejak Deng Xiaoping menggulirkan reformasi (1979) merangkul ekonomi pasar bebas sambil tetap mempertahankan sistem partai penguasa tunggal—telah menumbuhkan teori dan paradigma baru. Dalam satu dasawarsa setelah reformasi, Tiongkok mengalami ujian berat dalam bentuk insiden Tiananmen, yang diselesaikan dengan tank besi menggilas pendemo. Sesudah itu Tiongkok bagaikan terkucil melawan arus demokratisasi yang melanda dunia setelah Tembok Berlin runtuh dan Uni Soviet bubar.

Secara ajaib, Tiongkok justru sintas dan secara tak langsung jadi penyangga saat krisis moneter Asia Timur (1997-1998) melanda seluruh Asia tepi Pasifik, termasuk Jepang akibat Yendaka. Tiongkok mempertahankan kurs yuan di tengah kemerosotan semua mata uang Asia Timur, mulai dari won sampai rupiah. Pada dasawarsa ketiga, secara mengejutkan tetap sintas meski adikuasa AS jadi episentrum krisis moneter 2008.

Alternatif

Ketahanan dan ketangguhan Tiongkok ini jadi gumpalan teori tentang alternatif pembangunan di luar jalur demokrasi liberal Barat dan pasar bebas ekonomi politik. Joshua Copper Ramo dan Stephan Hardley melontarkan istilah The Beijing Consensus. Ramo adalah direktur pelaksana Kissinger Associates, perusahaan konsultan mantan Menlu AS Henry Kissinger, yang terkenal dengan buku The Age of the Unthinkable.

Ramo menulis monograf yang menyatakan bahwa keberhasilan Tiongkok meraih kinerja ekonomi luar biasa tanpa sistem demokrasi liberal Barat menjadi alibi untuk mengklaim: demokrasi parlementer liberal Barat dengan oposisi dan jatuh bangun kabinet berakibat tidak adanya efisiensi dalam pembangunan nasional.

PM Wen Jiabao merumuskannya dengan pidato politik pada Kongres Rakyat Nasional, Maret 2007. Dia mengatakan bahwa untuk Tiongkok barangkali perlu 100 tahun lagi untuk siap berdemokrasi tuntas seperti AS dengan pemilihan presiden langsung antara petahana (incumbent) dan oposisi. Pidato Wen Jiabao itu secara tak langsung merupakan sanggahan terhadap teori Boediono yang dilontarkan dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Universitas Gajah Mada, 24 Februari 2007.

Mengutip banyak teoretikus tentang kaitan demokrasi, stabilitas, dan kemajuan ekonomi, Boediono menyatakan, demokrasi hanya akan optimal bila pendapatan per kapita sudah rata rata 6.600 dollar AS per kapita. Adapun Indonesia menurut statistik yang dipakai sebagai dasar Raker Tampaksiring baru berada pada tingkat 1.000 dollar AS dan tahun 2014 ditargetkan 4.500 dollar AS. Dilihat dari paritas daya beli, sebetulnya sebagian besar Tiongkok, terutama kota besar dan daerah pesisir, pendapatan per kapita sudah sekitar 6.000 dollar AS per tahun.

Debat Wen Jiabao-Boediono ini bergulir pada tingkat wacana intelektual global yang tentu saja bergema juga di Indonesia. Sebagian pengagum Orde Baru dengan sinis dan sikap ”I told you so” menyatakan ”nah, betul, kan, kalau rakyat masih miskin mereka tidak butuh demokrasi, tetapi kestabilan dan kemantapan ekonomi”. Sebetulnya apa yang salah dalam reformasi dan demokrasi yang menjadi pilihan sistem kita sejak lengsernya Soeharto, 1998.

Belajar dari India, kita harus meyakini, dalam jangka panjang, demokrasi akan lebih sustainable ketimbang pola otoriter analog dengan Orde Baru. Setelah 32 tahun bangkit di bawah Soeharto ternyata mendadak bangkrut tahun 1998 hingga Indonesia seolah harus mulai dari nol lagi.

Pada hakikatnya sistem demokrasi yang mengandalkan meritokrasi memerlukan kepastian hukum yang didukung transparansi publik dengan informasi berimbang serta perimbangan kekuatan yang setara antara kekuatan yang bersaing secara otonom dan tidak terbajak oleh kartel politik ataupun fragmentasi sub-gang makelar politik yang tidak berwawasan nasional.

Dalam sistem demokrasi mapan, tercapai suatu perimbangan kekuatan antara petahana dan oposisi yang secara integral menghormati dan mengakui serta menempatkan kepentingan nasional, bipartisan, nonpartisan dalam pengambilan putusan yang dilakukan secara fair, rasional, dan obyektif. Juga batasan waktu bisa mencegah absolutisme kekuasaan petahana. Dalam sistem otoritarian yang mengandalkan kepemimpinan seperti Singapura, ketergantungan kepada oknum, figur, serta tokoh karismatis dan individualis sangat dominan. Adapun dalam sistem otoritarian Partai Komunis Tiongkok, oligarki Politbiro Partai menjadi diktator kolektif yang secara sepihak memutuskan apa yang terbaik untuk negara. Mirip dengan Dewan Ayatollah Iran yang menentukan siapa yang bisa maju menjadi caleg dan capres. Amerika Serikat dan Eropa Barat telah mengalami sistem demokrasi dengan persaingan petahana dan oposisi sekitar dua abad sejak AS memperkenalkan republik dan suksesi melalui pemilu menggantikan suksesi yang terkadang berdarah dalam monarki absolut di seluruh dunia dan segala bangsa.

Apakah tingkat keberhasilan Tiongkok selama tiga dasawarsa ini akan mampu bertahan lebih lama dari Soeharto meniru Kim Il Sung ayah dan anak yang terus mengangkangi Korea Utara via kultus individu. Apakah suksesi dengan voting internal Partai Komunis yang menentukan pengaderan kepemimpinan capres dan calon perdana menteri akan terus lancar tanpa gejolak ala Tiananmen atau konfrontasi ala Bangkok, Thailand, sekarang ini.

Barangkali nasionalisme, semangat bersatu padu membangkitkan Tiongkok melalui sukses Olimpiade Beijing 2008 dan Expo Shanghai 2010, bisa jadi landasan integrasi dan integritas elite dan rakyat Tiongkok untuk satu-dua generasi. Juga pembatasan masa jabatan dua periode yang berlaku sejak Jiang Zemin, Zhu Rongji dan Hu Jintao, Wen Jiabao. Sudah disiapkan calon duet baru Xi Jinping dan Li Keqiang dengan metode mengikuti kearifan George Washington. Kita sudah membatasi masa jabatan presiden dan Yudhoyono juga tak akan berperan lagi 2014.

Tantangan bagi elite Indonesia pasca-SBY memasuki Pemilu 2014 adalah apakah demokrasi Indonesia akan bersinar bersama India jadi model pembangunan negara berkembang jadi negara maju sehingga Konsensus Tampaksiring bisa jadi alternatif lain dari The Beijing Consensus. Model China, oligarki politik menaungi pasar bebas. Model Indonesia, Konsensus Tampaksiring, harus percaya diri, asertif bahwa legacy SBY adalah demokrasi hasil perjuangan reformasi. Dalam jangka panjang model Tampaksiring, model demokrasi, akan lebih sustainable dari model otoriter daur ulang Orde Baru Soeharto atau rezim otoritarian model China. Tentunya bila demokrasi itu tak dibajak jadi anarki oleh money politics kartel oligarki ”penguasaha” (pengusaha merangkap penguasa).

Christianto Wibisono Chairman Global Nexus Institute

Dari Republik Maling Kini Indonesia Naik Tingkat Menjadi Republik Mafia


Susno Duaji, seorang mantan Kabareskrim yang belakangan getol menjadi ”peniup peluit” (whistleblower) membongkar mafia di kepolisian, akhirnya ditahan oleh kepolisian. Dia diduga menerima suap dalam sebuah kasus.

Sejauh mana itu benar tentu pengadilan yang akan mengujinya, tetapi penahanan ini mengindikasikan bahwa nyanyian soal mafia ini bukanlah nyanyian yang sumbang. Penyelidikan dan penyidikan harus secara tuntas dilakukan karena soal mafia yang selama lebih dari satu dasawarsa dibantah, nyatanya sekarang diakui ada oleh pemerintah.

Persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme di tubuh penegak hukum memang sangat serius dan bisa menghancurkan lembaga penegak hukum kalau tidak diberantas. Korupsi adalah persoalan global di mana tak sebuah negara pun yang tak terserang korupsi. Di banyak negara lain, gerakan pemberantasan korupsi menjadi gerakan nasional yang bergandeng tangan dengan gerakan global. Maka, muncul banyak terminologi yang dipakai untuk melawan korupsi, seperti perlunya good governance dan good corporate governance.

Sejalan dengan itu, berbagai survei dilakukan oleh beberapa lembaga internasional yang nyatanya menyedot perhatian dunia dan dijadikan rujukan di banyak negara termasuk Indonesia. Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diadakan setiap tahun oleh Transparency International selalu dipublikasikan luas dan dirujuk oleh Presiden di rapat kabinet. Tahun 2009, misalnya, IPK Indonesia memperoleh skor 2,8, lebih baik daripada skor pada tahun 2008 yang 2,6. Indonesia termasuk negara yang tingkat korupsinya sangat parah dan di kawasan Asean masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Semua upaya pemerintah dalam memberantas korupsi tak mampu mengubah persepsi yang negatif tentang korupsi.

Kuartal terakhir 2009, pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami kemunduran ketika Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditengarai terlibat kasus pembunuhan yang seperti sebuah cinta segitiga walau dikaitkan pula dengan adanya kasus yang ditangani. Kemudian dua komisioner KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto ditengarai menerima suap dan berseteru dengan kepolisian. Tuduhan ini ternyata tidak berdasar fakta, melainkan sebuah pelemahan terhadap institusi KPK sudah dimulai.

Publik mulai melihat bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia hampir seperti sesuatu yang muskil. Ketidaktegasan pemerintah yang membiarkan pelemahan KPK ini berlangsung disimpulkan sebagai suatu indikasi melemahnya komitmen pemberantasan korupsi. Popularitas pemerintah segera merosot drastis, dan ini membuat iklim pemberantasan korupsi semakin melemah.

Barangkali Presiden sadar bahwa dia mesti melakukan sesuatu untuk merebut kembali kepercayaan rakyat. Sebuah tim, tim Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, dibentuk sebagai ujung tombak pelaksanaan komitmen pemerintah memberantas korupsi. KPK mesti didukung, apalagi KPK mulai terserang semacam demoralisasi. Dalam keadaan seperti ini, sebuah survei dilakukan oleh Political & Economic Risk Consultancy Ltd (PERC) yang celakanya menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling korup di antara 16 negara yang disurvei. Skor Indonesia adalah 9,27. Indonesia lebih buruk ketimbang Kamboja (9,10), Vietnam (8,07), Filipina (8,06), Thailand (7,60), Malaysia (6,47) dan Singapura (1,42). Survei dengan rentang 0-10, 0 untuk negara paling bersih korupsi dan 10 untuk negara paling korup, menunjukkan bahwa Indonesia telah sampai pada situasi terburuk di mana korupsi hampir sempurna. Sama sekali saya tak terkejut. Siapa pun tak seharusnya terkejut karena survei ini diadakan pascapelemahan KPK yang terjadi pada kuartal keempat 2009. Pesimisme memang sesuatu yang tak terhindarkan.

Apakah antisipasi terhadap persepsi yang semakin negatif ini yang membuat Presiden membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum saya tidak tahu. Namun, Satgas telah membuka kotak pandora mafia hukum yang selama ini dibantah secara keras. Terbongkarnya kasus Gayus Tambunan telah berekor panjang: menyebar ke mana-mana sehingga sekarang masyarakat melihat bahwa ada tali-temali mafia hukum yang menyebar di kantor pajak, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, profesi advokat, dan lembaga pemasyarakatan.

Mereka disebut sebagai markus, dan markus ini menjadi semacam ”unwilling whistle blower” yang mengumbar nama-nama sehingga gurita mafia hukum ini terkuak. Proses hukum terhadap mereka ini tengah berjalan dan sejauh mana perkembangannya akan segera kita saksikan.

Yang pasti sekarang kata mafia hukum tak bisa terbantahkan lagi. Presiden menggunakan terminologi ini, dan ini merupakan pengakuan resmi bahwa negara ini dirusak oleh mafia. Mafia hukum tentu tak akan hilang seketika. Dalam negara yang korupsinya sistemik, endemik, dan merajalela, dibutuhkan waktu yang panjang untuk memerangi korupsi. Yang penting adalah jangan pemberantasan korupsi ini hanya untuk politik pencitraan, hangat-hangat tahi ayam.

Pemberantasan mafia hukum ini harus semakin agresif walau saya lebih cenderung operasi pemberantasan mafia hukum ini difokuskan pada satu dua institusi saja. Menetapkan target sembilan mafia adalah target yang terlalu besar yang bisa jadi mengaburkan tujuan pemberantasan mafia hukum itu sendiri. Mengapa tak memberantas tuntas mafia hukum di kantor pajak atau kepolisian, dan menjadikan kedua institusi itu kelak sebagai ”island of integrity’” pulau integritas yang akan dijadikan model bagi pengembangan pulau-pulau lainnya.

Mengejar sembilan mafia akan membuat fokus pemberantasan mafia menjadi lemah. Di sini, pengalaman Hongkong yang berkonsentrasi pada kepolisian menjadi pelajaran menarik. Karena yang kita bangun di sini adalah sistem, reformasi sistem birokrasi. Bukan sekadar menjebloskan orang ke penjara. Kalau sistem itu tak dibangun dalam bangunan sistem birokrasi yang bersih, mafia akan tumbuh kembali, dan pelan atau lambat negeri ini akan jadi apa yang secara sinis dikatakan sebagai ”republik mafia”. Sekaranglah saatnya untuk mengatakan bahwa bukan mafia yang memerintah negara, melainkan negaralah yang berkuasa dan memerintah.

Todung Mulya Lubis Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia