Monthly Archives: June 2010

Lima Pembantu Rektor USU Dilantik


Lima pembantu rektor dan lima anggota Dewan Audit Universitas Sumatera Utara dilantik Ketua Majelis Wali Amanat Joefly J Bahroeny di Auditorium USU, Senin (14/6). Kelima pembantu rektor tersebut merupakan orang-orang pilihan Rektor USU Prof Syahril Pasaribu yang dipercaya mampu mendampinginya memimpin USU selama lima tahun ke depan.

”Semua saya yang milih, dibantu dengan tim. Butuh waktu sebulan untuk menentukan para pembantu rektor tersebut,” kata Syahril seusai pelantikan.

Pembantu Rektor I dijabat oleh Zulkifli Nasution, Pembantu Rektor II Armansyah Ginting, Pembantu Rektor III Eddy Marlianto, Pembantu Rektor IV Ninggrum Natasya Sirait, dan Pembantu Rektor V Yusuf Husni. Semua pembantu rektor USU itu bergelar profesor kecuali Yusuf Husni yang seorang insinyur. ”Untuk menjadi seorang pembantu rektor, tidak harus lulus strata dua atau profesor. Yang penting, dia punya kapasitas. Saya memilih Pak Yusuf karena jaringannya luas,” kata Syahril mengemukakan alasannya.

Dia menjelaskan, para pembantu rektor itu telah dia seleksi berdasarkan tiga syarat utama, yakni integritas, kepemimpinan, dan kemampuan manajemen. Dia berharap, mereka mampu membantunya memimpin USU menjadi universitas kelas dunia. Namun, Syahril tidak memiliki target tertentu dengan kinerja mereka. ”Saya kan bukan SBY, jangan ditanya apa target saya tiga bulan ke depan,” paparnya.

Sementara itu, Joefly dalam sambutannya mengatakan, kinerja pembantu rektor juga sangat bergantung pada jajaran di bawahnya. Untuk itu, para staf ahli, kepala biro, dan jajaran lainnya harus terus meningkatkan integritas dan profesionalitasnya. Penyelenggaraan universitas pada dasarnya adalah hasil sebuah kerja sama antarsivitas akademika

26 Tahanan Lapas Abepura Kabur, Petugas Bisa Dipecat


Berdasarkan pendataan ulang institusi berwenang, ditemukan ada 26 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Abepura telah kabur karena diduga keteledoran petugas.

Dari 26 itu, 11 diantaranya berstatus tahanan, sedangkan 15 lainnya sudah berstatus sebagai narapidana.

Menurut Kepala kantor wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Papua, Nazarudin Bunas, di Papua Minggu, mereka kabur karena keteledoran petugas jaga yang berpiket saat kejadian.

“Mereka kabur dengan memanjat tembok pembatas Lapas menggunakan tali. Tali itu sendiri sudah diamankan aparat kepolisian,” katanya.

Nazarudin sudah mengantongi nama-nama petugas yang bertanggungjawab atas kejadian itu, yakni Bactiar Arif (komandan jaga ), Okto Kawana (wakil komandan jaga), dan anggota jaga yakni Simon Yawa, Paul Korano, Maikel Kambu, Elias Sip Wamuar, dan Mohammad Ramadan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, ternyata dari nama-nama petugas jaga diatas, tidak semuanya melaksanakan tugas, ada beberapa yang tidak masuk dengan alasan yang tidak jelas.

Nazarudin Bunas mengaku telah melaporkan kejadian ini Menkumham, Patrialis Akbar.

“Sudah banyak kali kejadian warga binaan yang kabur di Lapas Abepura. Jadi saya akan usulkan kepada pak Menteri untuk menambah lagi petugas keamanan di lapas Abepura. Selain itu kepada para petugas dan sipir yang selama ini bertugas tidak maksimal di lapas Abepura akan saya tindak tegas. Bila perlu mereka akan dipecat,” papar Nazarudin Bunas.

Kejadian kaburnya warga binaan di Lapas Klas IIA Abepura, Jayapura, Papua, ini, bukanlah kejadian pertama.

Pada awal bulan Mei 2010 lalu, 18 orang warga binaan juga dilaporkan melarikan diri dari lapas Abepura. Dari 18 orang itu, baru satu orang yang telah berhasil ditangkap.

Berikut nama-nama warga binaan Lapas Abepura yang kabur:

  1. Pilatus Tabun
  2. Martinuss Togogli
  3. Maikel Tabuni
  4. Yesriel Tabuni
  5. Stevanus Tabuni
  6. Mara Kogoya
  7. Pilatus Yando
  8. Yance Walilo
  9. Banes Mabel
  10. Frengki Walilo
  11. Yohanes Wenda
  12. Samsudin Sineri alias Aco
  13. Maraim Watipo
  14. Yakob Dude
  15. Farok Kosai
  16. Viki Malita
  17. Dampen Tabuni
  18. Wemur Yakob Terop
  19. Benyamin Sokoi
  20. Eli Wenda
  21. Hans Yiwi
  22. Amos Lali
  23. Maikel Kosay
  24. Yakobus Toloim
  25. Jaya Sakotarai
  26. Eli Dewa

Warga Minta Pemkot Tangani Pengemis Berpura-pura Cacat


ejumlah warga mengharapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung menangani pengemis berpura-pura cacat dan “mangkal” di perempatan yang padat kendaraan.

“Pengemis itu berpura-pura cacat bagian salah satu kakinya buntung dengan cara melipatnya dan duduk di bawah lampu merah yang padat kendaraan,” kata Ny Hartini, warga Labuhanratu, Kedaton, Bandarlampung, Minggu malam.

Ia menjelaskan, biasanya pengemis itu melakukan aksinya pada malam hari, dan duduk sambil menengadahkan tangan menggapai-gapai ke kendaraan.

“Kalau ada sepeda motor yang berusaha mendahului mobil dan tidak melihat ada orang tanpa baju di situ, dia bisa terlanggar. Jika terjadi, salah siapa itu,” katanya.

Warga lainnya, Supriyanto, mengatakan kalau malam pengemis yang berjenis kelamin laki-laki itu menjalankan aktingnya dengan berpura-pura cacat.

“Kalau siang hari dia jualan koran. Saya melihatnya. Bahkan, beberapa waktu lalu sempat melihat dia berkejaran dengan rekannya di sekitar perempatan Jalan Teuku Umar-Urip Sumoharjo-Kijang,” kata dia.

Sementara itu, hampir di perempatan atau pertigaan kini bermunculan anak-anak dan remaja bahkan orang tua yang meminta-minta.

“Kalau anak-anak dan remaja umumnya mengamen. Terkadang mereka sedikit memaksa sambil mengetuk pintu dan jendela kaca samping sopir untuk meminta uang guna membeli makanan,” kata Sukarno, warga Kotasepang, Bandarlampung.

Tadinya, Sukarno mengaku sering memberi uang ke mereka. Tetapi, sekarang dikurangi karena hampir setiap hari melintas di sana dan ketemu dengan mereka.

Sementara itu, pada Februari 2010, Pemerintah Kota Bandarlampung mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penanganan anak jalanan dan gelandangan pengemis.

Namun, raperda tersebut ditanggapi beragam baik mendukung maupun menolak.

Mereka yang mendukung umumnya meminta pemda tidak langsung mengeksekusi jika ditemukan pelanggaran, dan harus disosialisasikan dengan waktu yang lama.

“Informasi yang beredar, bagi mereka yang memberikan sesuatu kepada pengemis di lampu merah, akan dikenakan denda hingga jutaan atau kurungan. Jika benar, perlu sosialisasi,” ujar Ning, warga Tanjungkarang Pusat, Bandarlampung.

Sementara Lembaga Perlindungan Anak Bandarlampung dan Provinsi Lampung menolak penerapan serta keberadaan perda tersebut.

Sebab, jika diterapkan akan mengabaikan hak-hak dasar anak, seperti hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan berpartisipasi.

Nasib Industri Rokok Yang Kian Tidak Jelas


Menggiling dan melinting rokok kretek adalah keahlian Kusriati (45), warga Desa Bae, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Keahlian yang ditekuninya sejak 25 tahun itu menjadi berkah bagi Kusriati. Pada saat suaminya—buruh serabutan—tidak bekerja, Kusriati-lah yang membuat asap dapur keluarga tetap mengepul.

”Sehari saya mampu menggiling dan melinting 2.000-3.000 batang rokok. Biasanya upah yang saya terima sehari Rp 18.000-Rp 27.000,” kata Kusriati, yang bekerja sebagai buruh giling rokok kretek, pertengahan Mei lalu.

Kastonah (45), buruh pabrik rokok Kembang Arum, juga mengaku bahwa rokok sangat berarti bagi keluarganya. Dengan uang hasil bekerja sebagai buruh pabrik rokok, keluarganya dapat makan, memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta menyekolahkan anak-anaknya. Sebagai tenaga penggiling rokok, Kastonah mampu menggiling 3.000 batang rokok per setengah hari dengan bayaran Rp 24.000.

Memang tidak setiap hari dia bekerja. Dalam sebulan rata-rata hanya 24 hari. Bahkan, kalau permintaan pasar sepi, dia hanya bekerja 15-20 hari. Biaya kebutuhan hidup sehari-hari yang harus ditanggung Kastonah rata-rata Rp 20.000.

Kusriati mengaku tidak begitu tahu soal peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah atau larangan yang diserukan lembaga keagamaan. Namun, yang pasti, dia berharap jangan sampai peraturan dan larangan itu mematikan industri rokok kecil. ”Aturan dan larangan itu yang membuat yang punya kuasa. Orang kecil hanya menuruti saja, asal aturan itu tidak merugikan kami,” ujar Kusriati.

Kusriati hanya peduli, apa pun peraturannya asap dapurnya harus terus mengepul. Ini pula yang menjadi harapan Kastonah dan mungkin juga ribuan buruh pabrik rokok lainnya.

Berdasarkan data Pengurus Cabang Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (RTMM) Kudus, jumlah buruh rokok di sembilan perusahaan rokok yang besar di Kudus pada tahun 2009 sebanyak sekitar 98.000 orang. Di Kudus saat ini ada sekitar 200 perusahaan rokok skala besar, sedang, dan kecil.

Jumlah buruh

Menurut Ketua Pengurus Cabang Serikat Pekerja RTMM Kudus Andreas Hua, jumlah buruh rokok di sembilan perusahaan tersebut sudah berkurang dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 106.000 orang. Penyebabnya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan akibat kenaikan tarif cukai rokok. ”Itu baru terjadi di sejumlah perusahaan rokok besar, belum lagi perusahaan rokok kecil,” kata Andreas.

Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi) Jawa Tengah mencatat, ada 70 pabrik rokok golongan industri kecil, dengan rata-rata jumlah buruh 100 orang per pabrik. Merekalah yang paling terancam oleh kenaikan tarif cukai rokok, ditambah lagi jika RPP tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan, nanti disahkan. ”Jika RPP diberlakukan, sembilan perusahaan rokok besar di Kudus pun akan goyang. Setidaknya dalam 20 tahun ke depan hanya akan bertahan 5-6 perusahaan. Dan itu berarti akan ada gelombang PHK besar-besaran,” kata Andreas.

Apa pun itu, rokok menjadi gantungan hidup ribuan buruh pabrik rokok dan keluarganya, dan pemerintah tidak boleh mengabaikan kenyataan ini. Penulis Kretek, The Culture and Heritage of Indonesia’s Clove Cigarettes (Equinox Publishing, 2000), Mark Hanusz, mengemukakan, rokok, terutama kretek, merupakan fenomena ekonomi yang menjadi bagian dari budaya Indonesia. Budaya itu tidak terlepas dari sejarah tembakau ratusan tahun lalu yang pada akhirnya membentuk industri rokok. Industri itu menjadi penopang ekonomi Indonesia sekaligus menghidupi ribuan warga Indonesia. Rokok juga membentuk komunitas-komunitas kalangan tertentu.

Dalam pengantar Kretek, The Culture and Heritage of Indonesia’s Clove Cigarettes, sastrawan Pramoedya Ananta Toer menuliskan, kretek selalu menjadi bagian penting ekonomi lokal. Ketika pemerintah turut campur tangan, dengan memberi dan mengatur pajak serta mengendalikan pengusaha, buruh, dan petani tembakau menjadi bagian ekonomi nasional.

Negara Indonesia Harus Berdaulat Tembakau


Musim panen tembakau adalah masa yang dinantikan, di mana semua mimpi dan keinginan para petani tembakau disandarkan. Tak terkecuali bagi Suhartoyo (52), petani tembakau di kaki Gunung Sumbing.

Warga Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, itu berencana menyisihkan uang hasil penjualan tembakaunya untuk membiayai anaknya, Mira Maulina (26), yang ingin kuliah S-2 kedokteran, spesialis bedah jantung.

”Memang dana yang dibutuhkan Mira banyak, Rp 325 juta. Namun, setelah melalui tiga kali panen tembakau, saya yakin uang yang dibutuhkan Mira bisa terkumpul,” ujar Suhartoyo ketika ditemui beberapa waktu lalu, dengan yakin.

Dengan lahan tembakau seluas 2 hektar, Suhartoyo yakin mampu memenuhi keinginan anaknya. Sama seperti rata-rata petani tembakau di Desa Legoksari, selama tiga bulan musim panen tembakau, petani dapat meraup keuntungan bersih sebesar Rp 110 juta per hektar tembakau yang ditanam.

Desa Legoksari berpenduduk 320 keluarga, 90 persen di antaranya adalah petani tembakau. Kepemilikan lahan per keluarga berkisar 0,5 hektar hingga 5 hektar. Setiap hektar menghasilkan 900 kilogram tembakau kering.

Pendapatan yang demikian besar ini bisa diperoleh karena setiap tahun, mendekati akhir musim panen, semua petani tembakau di Desa Legoksari mampu memanen tembakau totol A—kualitas terendah—hingga F atau G. Tembakau totol F atau G disebut juga tembakau srintil yang laku Rp 300.000 hingga Rp 500.000 per kilogram tembakau kering. Bahkan, jika beruntung, mereka pun bisa memetik tembakau srintil istimewa yang tahun lalu laku hingga Rp 850.000 per kilogram kering.

Tak heran, kendati bermata pencarian sebagai petani—profesi yang selama ini kerap dianggap sebagai warga kelas bawah—kehidupan masyarakat Desa Legoksari jauh dari kekurangan.

Sutopo, warga lainnya, mengatakan, di lingkup rukun warga (RW) tempat dia tinggal, yang terdiri dari 170 keluarga, sebanyak 96 keluarga di antaranya masing-masing memiliki 3-4 unit mobil. Selain itu, setiap keluarga di Desa Legoksari juga memiliki lebih dari satu sepeda motor.

”Tidak hanya petani pemilik lahan, sepeda motor juga banyak dimiliki para buruh tani penggarap yang dipekerjakan dengan upah Rp 30.000 per hari,” ujarnya. Sebanyak 100 keluarga di Desa Legoksari masing-masing memiliki 7 hingga 20 buruh tani sehingga diperkirakan jumlah buruh tani mencapai 700-2.000 orang.

Musim panen tembakau yang berlangsung pada Agustus-November juga menjadi masa menuai rezeki bagi para pedagang barang kebutuhan rumah tangga. Tahu petani tembakau sedang ”panen uang”, pedagang dari Weleri, Tegal, Pekalongan, Magelang, Yogyakarta, hingga Bandung berduyun-duyun datang ke desa di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut ini untuk menjual aneka macam barang, mulai dari pakaian, sepatu, peralatan rumah tangga hingga sepeda motor dan mobil.

”Biasanya, barang dagangan digelar di pekarangan rumah warga, depan balai desa, atau di mana saja asalkan ada lahan sisa yang bisa dipakai berjualan,” ujar Muji Raharjo (49), warga yang lain.

Berdaulat

Dengan besarnya nominal uang yang dihasilkan, tembakau menjadi jalan bagi warga desa untuk ”berdaulat”, melengkapi segala fasilitas dan sarana prasarana desa yang tidak bisa dicukupi oleh pemerintah.

Sesepuh Desa Legoksari, Rembyong Soedarmo (90), mengatakan, tahun 1971, berbekal uang jimpitan tembakau, masyarakat Desa Legoksari dapat mewujudkan keinginan membangun gedung SD sendiri, dan tidak lagi menumpang di desa tetangga di Desa Tlilir. Waktu itu dana yang dihabiskan mencapai puluhan juta rupiah.

Bahkan, pada tahun 2001, masih dengan memakai uang hasil menjual tembakau, masyarakat dapat merehabilitasi gedung SD tersebut. ”Dari biaya rehab sebesar Rp 320 juta, Rp 250 juta diperoleh dari dana iuran warga dan Rp 70 juta sisanya adalah bantuan dari pemerintah,” ujarnya.

Dari tembakau, pada tahun 1978 warga dapat mengumpulkan uang untuk mengaspal jalan desa sepanjang 4 kilometer yang sebelumnya berupa jalan tanah berbatu, kemudian dilanjutkan dengan membangun balai desa, balai dusun, serta fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK).

Pada awal tahun 1980 warga juga mengumpulkan iuran untuk membeli sebuah generator. Ini menjadi solusi untuk menerangi desa, sebelum akhirnya jaringan PLN masuk ke desa ini sekitar tahun 1985.

Segala upaya warga untuk ”mempercantik” desa, melengkapi sarana prasarana dengan biaya sendiri, ini mengantarkan Desa Legoksari meraih juara II lomba desa percontohan se-Jawa Tengah pada tahun 1980-an.

Sejarah bertani tembakau

Tidak ada yang tahu persis, kapan dan bagaimana sejarah awal pertanian tembakau di Kabupaten Temanggung, khususnya di Desa Legoksari.

Rembyong mengatakan, dari cerita yang beredar di masyarakat, ada yang menyebut bertani tembakau di desa itu sudah dimulai sejak zaman para wali. Tokoh ulama masyarakat Temanggung, Kyai Makukuhan, diyakini juga berprofesi sebagai petani tembakau, yang kemudian melakukan perjanjian dengan Sunan Kudus bahwa Temanggung hanya boleh menanam tembakau, sedangkan Kabupaten Kudus hanya boleh mendirikan industri rokok. ”Entah benar atau tidak, tetapi dalam kenyataannya, di Temanggung tidak pernah ada industri rokok yang sukses dan terus eksis,” ujarnya.

Awalnya, pembelian tembakau dilakukan langsung oleh perwakilan pabrik rokok yang datang ke Kabupaten Temanggung. Namun, saat ini rantai pemasaran pun lebih tertata, dengan melibatkan subgrader dan grader yang langsung memasukkannya ke pabrik.

Aktivitas pembelian tembakau dimulai sekitar awal Agustus. Pabrik mengumumkan harga pembelian tembakau mulai dari kualitas A hingga G ke dalam pertemuan yang dihadiri para grader. Setelah itu grader memberitahukan standar harga dari pabrik kepada para subgrader dan harga itulah yang dipakai subgrader untuk membeli tembakau dari para petani. ”Sistem pemasaran ini sudah berlangsung selama puluhan tahun, tidak pernah ada masalah, kami tidak pernah merasa dirugikan,” ujarnya.

Saat memetik pertama kali petani akan mendapatkan tembakau totol A, yang hanya laku Rp 30.000 per kilogram. Pada pemetikan kedua, ketiga, dan seterusnya, kualitas tembakau akan semakin bagus dan pada September, petani Desa Legoksari bisa mendapatkan totol F atau G, keduanya disebut tembakau srintil. Tembakau totol F atau G ini memiliki ciri-ciri warna daun yang cenderung hitam, dan terasa sedikit berminyak.

Setelah itu sebagian petani masih ada yang bisa memanen tembakau srintil istimewa. Khusus untuk totol ini, pabrik tidak memiliki standar harga. Harga pembelian untuk jenis srintil istimewa adalah harga kesepakatan antara grader dan petani.

”Kalau memiliki srintil istimewa, kami bisa bersikap jual mahal dan menentukan harga sendiri,” ujarnya. Sesuai dengan namanya, harga srintil jenis ini bisa sedemikian mahal karena cita rasa yang dihasilkan benar-benar ”istimewa”. Cita rasa 1 ons tembakau srintil istimewa hanya mampu ditandingi oleh 10 kilogram tembakau jenis lain dari totol A-E.

Srintil jenis ini hanya tumbuh di Desa Legoksari. Banyak peneliti, baik dari pabrik rokok maupun instansi pemerintah, melakukan penelitian kenapa tembakau jenis ini hanya bisa tumbuh di Desa Legoksari. ”Pegawai dari pabrik rokok bahkan ada yang sempat meneliti dan mencoba menanam tembakau di daerah lain dengan menggunakan sampel tanah dari sini. Namun, tetap saja tidak bisa memanen srintil istimewa,” ujarnya.

Srintil istimewa akhirnya membuat Desa Legoksari sungguh-sungguh istimewa. Dengan kekuatan itulah mereka berjaya sekalipun saat ini RPP tentang tembakau hadir sebagai kendala.

Aset Bangunan Bersejarah PT. Kereta Api Indonesia Tidak Boleh Dipugar


Ketua Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Ichwan Azhari mengatakan, bangunan bersejarah tidak boleh dimusnahkan. Untuk itu, dia menolak rencana penyewaan aset PT Kereta Api di bilangan Jalan Serdang.

Rencana tersebut, kata Ichwan, berpotensi terhadap penghancuran bangunan bersejarah yang ada. Itu juga sempat disampaikan secara langsung oleh Kepala PT KA Divre I Sumut dan Nanggroe Aceh Darussalam Totok Suryono bahwa bangunan yang tidak memungkinkan dipertahankan akan dibongkar.

”Bangunan bersejarah di Kota Medan tidak bisa dilihat hanya sebagai benda atau material yang tak memiliki manfaat, tetapi bangunan itu merupakan identitas atau ikon Kota Medan yang menunjuk kepada sejarah peradaban dan kebudayaan Kota Medan,” kata Ichwan di Medan melalui surat elektronik, Sabtu (5/6).

Menurut Ichwan, bila keberadaan bangunan bersejarah tersebut hanya dipahami sebagai benda atau material, itu cenderung dilihat dari segi ekonomi. Makanya, harus pula dilihat dari segi kebudayaan sehingga tergambar jelas bahwa bangunan tersebut menjadi jejak-jejak masa lalu kota. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan untuk diruntuhkan atau dimusnahkan begitu saja.

Sebelumnya, Totok mengatakan, pihaknya akan mengelola asetnya seluas sekitar 10 hektar di kawasan yang dibatasi oleh Jalan M Yamin, Jalan Sutomo, dan Jalan Kemuning dengan pola kerja sama operasional (KSO). Sampai saat ini tawaran KSO tersebut masih terbuka bagi perusahaan mana pun.

Ichwan menjelaskan, aset tersebut merupakan bekas Deli Spoorweg Maatschappij (DSM), yaitu perusahaan Kereta Api Deli yang dibangun oleh JT Cremer di Medan sejak tahun 1883. Lokasinya terletak di Jalan Sena, Jalan M Yamin, Jalan Sutomo, dan Jalan Kemuning. Ia juga menyesalkan tindakan PT KA Divre I Sumut dan NAD tersebut. Apalagi, alasannya bangunan tersebut akan dirobohkan karena tidak memiliki daya tarik arsitektur dan dinyatakan sudah lapuk.

Ichwan mengimbau kepada PT KA untuk meninjau kembali rencananya terhadap pemusnahan bangunan-bangunan tersebut. Bangunan itu tidak harus dimusnahkan karena dapat dimanfaatkan sebagai taman hijau kota, museum kereta api Medan, dan tempat bermain atau ruang terbuka untuk publik.

Selain itu, Ichwan meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan agar segera membuat peraturan yang lebih tegas untuk mencegah pemusnahan bangunan bersejarah di Kota Medan.

Dalam waktu dekat, Pussis Unimed menyurati semua instansi terkait yang berwenang dalam perkeretaapian di Indonesia. Tujuannya, antara lain, agar tidak ada lagi pemusnahan gedung bersejarah di Kota Medan.

”Saya juga berharap kekuatan-kekuatan yang ada di Medan agar segera menyuarakan keprihatinan terhadap rencana pemusnahan ikon Kota Medan tersebut,” ujarnya.

Sekretaris Badan Warisan Sumatera Rika Susanto berencana menemui Totok untuk membicarakan kemungkinan mempertahankan bangunan bersejarah itu.

Peneliti Pussis Unimed, Erond Damanik, menambahkan, PT KA Divre I Sumut dan NAD pernah berencana menjual aset DSM di Brayan. Namun, karena ada desakan dari sejumlah pihak di Medan, rencana itu batal.

Forum Masyarakat Kampung Benteng atau FMKB Diresmikan


Forum Masyarakat Kampung Benteng atau FMKB Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, dideklarasikan, Sabtu (5/6). Pendeklarasian organisasi yang beranggotakan warga yang terancam digusur dari bantaran Kali Cisadane itu ditandai dengan penyerahan 1.007 pohon dan pelepasan burung gelatik.

”Jumlah pohon ini sesuai jumlah warga bantaran kali yang terancam digusur. Pelepasan burung gelatik sebagai simbol kebebasan bagi warga Neglasari dari segala bentuk intimidasi dan kebebasan hidup,” kata Ketua FMKB Edi Lim dalam sambutannya pada deklarasi FMKB di ruang pertemuan di Kelurahan Mekarsari, Neglasari.

Deklarasi, antara lain, dihadiri Ketua DPRD Kota Tangerang Herry Rumawatine dan warga yang terancam digusur dari Kampung Lebakwangi, Tangga Asem, dan Kokun. Tampak juga Cawis (72) atau sering disapa Mak Ida, salah satu korban penggusuran yang memilih tinggal di kandang kambing setelah rumah yang dibangun bersama almarhum suaminya semasa hidup digusur pada Oktober 2009.

”Sebagai orang susah dan korban gusuran, emak minta kepada Pak Wali Kota agar dalam menata ulang kawasan ini, tolong kami jangan digusur lagi. Biarlah kami tetap tinggal di sini,” kata Mak Ida dalam sambutannya mewakili warga.

Menanggapi permintaan warga, Herry Rumawatine meminta Wali Kota Wahidin Halim memberikan solusi terbaik buat warga bantaran kali tersebut.

”Kami akan menanyakan kepada Pak Wali Kota, apa solusi yang akan ditawarkan kepada warga bantaran kali. Yang jelas, warga yang terancam digusur ini harus dicarikan alternatif tempat tinggal,” papar Herry.

Terkait dengan keinginan itu, lanjut Herry, pihaknya akan menanyakan masalah tersebut pada 11 Juni mendatang, bertepatan dengan rapat kerja dengan wali kota.

”Banyak hal yang akan kami tanyakan, salah satunya adalah masalah rencana penggusuran warga bantaran kali ini,” kata Herry.

Pendeklarasian FMKB itu bermaksud untuk menyatukan semua kepentingan warga di Kampung Benteng (Neglasari).

”Kami siap membantu Pemkot Tangerang untuk melakukan penataan ulang kawasan ini,” ucap Edi Lim, Ketua FMKB.

Isnur dari LBH Jakarta, yang mengadvokasi warga bantaran kali mengatakan, negara menjamin semua warga negara atas tempat tinggal yang layak. Ia meminta kepada warga yang terancam digusur untuk mempertahankan hak mereka sebagaimana diatur dalam UUD 1945