Categories
Perekomonian dan Bisnis

Nasib Industri Rokok Yang Kian Tidak Jelas


Menggiling dan melinting rokok kretek adalah keahlian Kusriati (45), warga Desa Bae, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Keahlian yang ditekuninya sejak 25 tahun itu menjadi berkah bagi Kusriati. Pada saat suaminya—buruh serabutan—tidak bekerja, Kusriati-lah yang membuat asap dapur keluarga tetap mengepul.

”Sehari saya mampu menggiling dan melinting 2.000-3.000 batang rokok. Biasanya upah yang saya terima sehari Rp 18.000-Rp 27.000,” kata Kusriati, yang bekerja sebagai buruh giling rokok kretek, pertengahan Mei lalu.

Kastonah (45), buruh pabrik rokok Kembang Arum, juga mengaku bahwa rokok sangat berarti bagi keluarganya. Dengan uang hasil bekerja sebagai buruh pabrik rokok, keluarganya dapat makan, memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta menyekolahkan anak-anaknya. Sebagai tenaga penggiling rokok, Kastonah mampu menggiling 3.000 batang rokok per setengah hari dengan bayaran Rp 24.000.

Memang tidak setiap hari dia bekerja. Dalam sebulan rata-rata hanya 24 hari. Bahkan, kalau permintaan pasar sepi, dia hanya bekerja 15-20 hari. Biaya kebutuhan hidup sehari-hari yang harus ditanggung Kastonah rata-rata Rp 20.000.

Kusriati mengaku tidak begitu tahu soal peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah atau larangan yang diserukan lembaga keagamaan. Namun, yang pasti, dia berharap jangan sampai peraturan dan larangan itu mematikan industri rokok kecil. ”Aturan dan larangan itu yang membuat yang punya kuasa. Orang kecil hanya menuruti saja, asal aturan itu tidak merugikan kami,” ujar Kusriati.

Kusriati hanya peduli, apa pun peraturannya asap dapurnya harus terus mengepul. Ini pula yang menjadi harapan Kastonah dan mungkin juga ribuan buruh pabrik rokok lainnya.

Berdasarkan data Pengurus Cabang Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (RTMM) Kudus, jumlah buruh rokok di sembilan perusahaan rokok yang besar di Kudus pada tahun 2009 sebanyak sekitar 98.000 orang. Di Kudus saat ini ada sekitar 200 perusahaan rokok skala besar, sedang, dan kecil.

Jumlah buruh

Menurut Ketua Pengurus Cabang Serikat Pekerja RTMM Kudus Andreas Hua, jumlah buruh rokok di sembilan perusahaan tersebut sudah berkurang dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 106.000 orang. Penyebabnya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan akibat kenaikan tarif cukai rokok. ”Itu baru terjadi di sejumlah perusahaan rokok besar, belum lagi perusahaan rokok kecil,” kata Andreas.

Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi) Jawa Tengah mencatat, ada 70 pabrik rokok golongan industri kecil, dengan rata-rata jumlah buruh 100 orang per pabrik. Merekalah yang paling terancam oleh kenaikan tarif cukai rokok, ditambah lagi jika RPP tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan, nanti disahkan. ”Jika RPP diberlakukan, sembilan perusahaan rokok besar di Kudus pun akan goyang. Setidaknya dalam 20 tahun ke depan hanya akan bertahan 5-6 perusahaan. Dan itu berarti akan ada gelombang PHK besar-besaran,” kata Andreas.

Apa pun itu, rokok menjadi gantungan hidup ribuan buruh pabrik rokok dan keluarganya, dan pemerintah tidak boleh mengabaikan kenyataan ini. Penulis Kretek, The Culture and Heritage of Indonesia’s Clove Cigarettes (Equinox Publishing, 2000), Mark Hanusz, mengemukakan, rokok, terutama kretek, merupakan fenomena ekonomi yang menjadi bagian dari budaya Indonesia. Budaya itu tidak terlepas dari sejarah tembakau ratusan tahun lalu yang pada akhirnya membentuk industri rokok. Industri itu menjadi penopang ekonomi Indonesia sekaligus menghidupi ribuan warga Indonesia. Rokok juga membentuk komunitas-komunitas kalangan tertentu.

Dalam pengantar Kretek, The Culture and Heritage of Indonesia’s Clove Cigarettes, sastrawan Pramoedya Ananta Toer menuliskan, kretek selalu menjadi bagian penting ekonomi lokal. Ketika pemerintah turut campur tangan, dengan memberi dan mengatur pajak serta mengendalikan pengusaha, buruh, dan petani tembakau menjadi bagian ekonomi nasional.

Categories
Perekomonian dan Bisnis

Negara Indonesia Harus Berdaulat Tembakau


Musim panen tembakau adalah masa yang dinantikan, di mana semua mimpi dan keinginan para petani tembakau disandarkan. Tak terkecuali bagi Suhartoyo (52), petani tembakau di kaki Gunung Sumbing.

Warga Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, itu berencana menyisihkan uang hasil penjualan tembakaunya untuk membiayai anaknya, Mira Maulina (26), yang ingin kuliah S-2 kedokteran, spesialis bedah jantung.

”Memang dana yang dibutuhkan Mira banyak, Rp 325 juta. Namun, setelah melalui tiga kali panen tembakau, saya yakin uang yang dibutuhkan Mira bisa terkumpul,” ujar Suhartoyo ketika ditemui beberapa waktu lalu, dengan yakin.

Dengan lahan tembakau seluas 2 hektar, Suhartoyo yakin mampu memenuhi keinginan anaknya. Sama seperti rata-rata petani tembakau di Desa Legoksari, selama tiga bulan musim panen tembakau, petani dapat meraup keuntungan bersih sebesar Rp 110 juta per hektar tembakau yang ditanam.

Desa Legoksari berpenduduk 320 keluarga, 90 persen di antaranya adalah petani tembakau. Kepemilikan lahan per keluarga berkisar 0,5 hektar hingga 5 hektar. Setiap hektar menghasilkan 900 kilogram tembakau kering.

Pendapatan yang demikian besar ini bisa diperoleh karena setiap tahun, mendekati akhir musim panen, semua petani tembakau di Desa Legoksari mampu memanen tembakau totol A—kualitas terendah—hingga F atau G. Tembakau totol F atau G disebut juga tembakau srintil yang laku Rp 300.000 hingga Rp 500.000 per kilogram tembakau kering. Bahkan, jika beruntung, mereka pun bisa memetik tembakau srintil istimewa yang tahun lalu laku hingga Rp 850.000 per kilogram kering.

Tak heran, kendati bermata pencarian sebagai petani—profesi yang selama ini kerap dianggap sebagai warga kelas bawah—kehidupan masyarakat Desa Legoksari jauh dari kekurangan.

Sutopo, warga lainnya, mengatakan, di lingkup rukun warga (RW) tempat dia tinggal, yang terdiri dari 170 keluarga, sebanyak 96 keluarga di antaranya masing-masing memiliki 3-4 unit mobil. Selain itu, setiap keluarga di Desa Legoksari juga memiliki lebih dari satu sepeda motor.

”Tidak hanya petani pemilik lahan, sepeda motor juga banyak dimiliki para buruh tani penggarap yang dipekerjakan dengan upah Rp 30.000 per hari,” ujarnya. Sebanyak 100 keluarga di Desa Legoksari masing-masing memiliki 7 hingga 20 buruh tani sehingga diperkirakan jumlah buruh tani mencapai 700-2.000 orang.

Musim panen tembakau yang berlangsung pada Agustus-November juga menjadi masa menuai rezeki bagi para pedagang barang kebutuhan rumah tangga. Tahu petani tembakau sedang ”panen uang”, pedagang dari Weleri, Tegal, Pekalongan, Magelang, Yogyakarta, hingga Bandung berduyun-duyun datang ke desa di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut ini untuk menjual aneka macam barang, mulai dari pakaian, sepatu, peralatan rumah tangga hingga sepeda motor dan mobil.

”Biasanya, barang dagangan digelar di pekarangan rumah warga, depan balai desa, atau di mana saja asalkan ada lahan sisa yang bisa dipakai berjualan,” ujar Muji Raharjo (49), warga yang lain.

Berdaulat

Dengan besarnya nominal uang yang dihasilkan, tembakau menjadi jalan bagi warga desa untuk ”berdaulat”, melengkapi segala fasilitas dan sarana prasarana desa yang tidak bisa dicukupi oleh pemerintah.

Sesepuh Desa Legoksari, Rembyong Soedarmo (90), mengatakan, tahun 1971, berbekal uang jimpitan tembakau, masyarakat Desa Legoksari dapat mewujudkan keinginan membangun gedung SD sendiri, dan tidak lagi menumpang di desa tetangga di Desa Tlilir. Waktu itu dana yang dihabiskan mencapai puluhan juta rupiah.

Bahkan, pada tahun 2001, masih dengan memakai uang hasil menjual tembakau, masyarakat dapat merehabilitasi gedung SD tersebut. ”Dari biaya rehab sebesar Rp 320 juta, Rp 250 juta diperoleh dari dana iuran warga dan Rp 70 juta sisanya adalah bantuan dari pemerintah,” ujarnya.

Dari tembakau, pada tahun 1978 warga dapat mengumpulkan uang untuk mengaspal jalan desa sepanjang 4 kilometer yang sebelumnya berupa jalan tanah berbatu, kemudian dilanjutkan dengan membangun balai desa, balai dusun, serta fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK).

Pada awal tahun 1980 warga juga mengumpulkan iuran untuk membeli sebuah generator. Ini menjadi solusi untuk menerangi desa, sebelum akhirnya jaringan PLN masuk ke desa ini sekitar tahun 1985.

Segala upaya warga untuk ”mempercantik” desa, melengkapi sarana prasarana dengan biaya sendiri, ini mengantarkan Desa Legoksari meraih juara II lomba desa percontohan se-Jawa Tengah pada tahun 1980-an.

Sejarah bertani tembakau

Tidak ada yang tahu persis, kapan dan bagaimana sejarah awal pertanian tembakau di Kabupaten Temanggung, khususnya di Desa Legoksari.

Rembyong mengatakan, dari cerita yang beredar di masyarakat, ada yang menyebut bertani tembakau di desa itu sudah dimulai sejak zaman para wali. Tokoh ulama masyarakat Temanggung, Kyai Makukuhan, diyakini juga berprofesi sebagai petani tembakau, yang kemudian melakukan perjanjian dengan Sunan Kudus bahwa Temanggung hanya boleh menanam tembakau, sedangkan Kabupaten Kudus hanya boleh mendirikan industri rokok. ”Entah benar atau tidak, tetapi dalam kenyataannya, di Temanggung tidak pernah ada industri rokok yang sukses dan terus eksis,” ujarnya.

Awalnya, pembelian tembakau dilakukan langsung oleh perwakilan pabrik rokok yang datang ke Kabupaten Temanggung. Namun, saat ini rantai pemasaran pun lebih tertata, dengan melibatkan subgrader dan grader yang langsung memasukkannya ke pabrik.

Aktivitas pembelian tembakau dimulai sekitar awal Agustus. Pabrik mengumumkan harga pembelian tembakau mulai dari kualitas A hingga G ke dalam pertemuan yang dihadiri para grader. Setelah itu grader memberitahukan standar harga dari pabrik kepada para subgrader dan harga itulah yang dipakai subgrader untuk membeli tembakau dari para petani. ”Sistem pemasaran ini sudah berlangsung selama puluhan tahun, tidak pernah ada masalah, kami tidak pernah merasa dirugikan,” ujarnya.

Saat memetik pertama kali petani akan mendapatkan tembakau totol A, yang hanya laku Rp 30.000 per kilogram. Pada pemetikan kedua, ketiga, dan seterusnya, kualitas tembakau akan semakin bagus dan pada September, petani Desa Legoksari bisa mendapatkan totol F atau G, keduanya disebut tembakau srintil. Tembakau totol F atau G ini memiliki ciri-ciri warna daun yang cenderung hitam, dan terasa sedikit berminyak.

Setelah itu sebagian petani masih ada yang bisa memanen tembakau srintil istimewa. Khusus untuk totol ini, pabrik tidak memiliki standar harga. Harga pembelian untuk jenis srintil istimewa adalah harga kesepakatan antara grader dan petani.

”Kalau memiliki srintil istimewa, kami bisa bersikap jual mahal dan menentukan harga sendiri,” ujarnya. Sesuai dengan namanya, harga srintil jenis ini bisa sedemikian mahal karena cita rasa yang dihasilkan benar-benar ”istimewa”. Cita rasa 1 ons tembakau srintil istimewa hanya mampu ditandingi oleh 10 kilogram tembakau jenis lain dari totol A-E.

Srintil jenis ini hanya tumbuh di Desa Legoksari. Banyak peneliti, baik dari pabrik rokok maupun instansi pemerintah, melakukan penelitian kenapa tembakau jenis ini hanya bisa tumbuh di Desa Legoksari. ”Pegawai dari pabrik rokok bahkan ada yang sempat meneliti dan mencoba menanam tembakau di daerah lain dengan menggunakan sampel tanah dari sini. Namun, tetap saja tidak bisa memanen srintil istimewa,” ujarnya.

Srintil istimewa akhirnya membuat Desa Legoksari sungguh-sungguh istimewa. Dengan kekuatan itulah mereka berjaya sekalipun saat ini RPP tentang tembakau hadir sebagai kendala.

Categories
Berbudaya Pencinta Lingkungan Transportasi

Aset Bangunan Bersejarah PT. Kereta Api Indonesia Tidak Boleh Dipugar


Ketua Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Ichwan Azhari mengatakan, bangunan bersejarah tidak boleh dimusnahkan. Untuk itu, dia menolak rencana penyewaan aset PT Kereta Api di bilangan Jalan Serdang.

Rencana tersebut, kata Ichwan, berpotensi terhadap penghancuran bangunan bersejarah yang ada. Itu juga sempat disampaikan secara langsung oleh Kepala PT KA Divre I Sumut dan Nanggroe Aceh Darussalam Totok Suryono bahwa bangunan yang tidak memungkinkan dipertahankan akan dibongkar.

”Bangunan bersejarah di Kota Medan tidak bisa dilihat hanya sebagai benda atau material yang tak memiliki manfaat, tetapi bangunan itu merupakan identitas atau ikon Kota Medan yang menunjuk kepada sejarah peradaban dan kebudayaan Kota Medan,” kata Ichwan di Medan melalui surat elektronik, Sabtu (5/6).

Menurut Ichwan, bila keberadaan bangunan bersejarah tersebut hanya dipahami sebagai benda atau material, itu cenderung dilihat dari segi ekonomi. Makanya, harus pula dilihat dari segi kebudayaan sehingga tergambar jelas bahwa bangunan tersebut menjadi jejak-jejak masa lalu kota. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan untuk diruntuhkan atau dimusnahkan begitu saja.

Sebelumnya, Totok mengatakan, pihaknya akan mengelola asetnya seluas sekitar 10 hektar di kawasan yang dibatasi oleh Jalan M Yamin, Jalan Sutomo, dan Jalan Kemuning dengan pola kerja sama operasional (KSO). Sampai saat ini tawaran KSO tersebut masih terbuka bagi perusahaan mana pun.

Ichwan menjelaskan, aset tersebut merupakan bekas Deli Spoorweg Maatschappij (DSM), yaitu perusahaan Kereta Api Deli yang dibangun oleh JT Cremer di Medan sejak tahun 1883. Lokasinya terletak di Jalan Sena, Jalan M Yamin, Jalan Sutomo, dan Jalan Kemuning. Ia juga menyesalkan tindakan PT KA Divre I Sumut dan NAD tersebut. Apalagi, alasannya bangunan tersebut akan dirobohkan karena tidak memiliki daya tarik arsitektur dan dinyatakan sudah lapuk.

Ichwan mengimbau kepada PT KA untuk meninjau kembali rencananya terhadap pemusnahan bangunan-bangunan tersebut. Bangunan itu tidak harus dimusnahkan karena dapat dimanfaatkan sebagai taman hijau kota, museum kereta api Medan, dan tempat bermain atau ruang terbuka untuk publik.

Selain itu, Ichwan meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan agar segera membuat peraturan yang lebih tegas untuk mencegah pemusnahan bangunan bersejarah di Kota Medan.

Dalam waktu dekat, Pussis Unimed menyurati semua instansi terkait yang berwenang dalam perkeretaapian di Indonesia. Tujuannya, antara lain, agar tidak ada lagi pemusnahan gedung bersejarah di Kota Medan.

”Saya juga berharap kekuatan-kekuatan yang ada di Medan agar segera menyuarakan keprihatinan terhadap rencana pemusnahan ikon Kota Medan tersebut,” ujarnya.

Sekretaris Badan Warisan Sumatera Rika Susanto berencana menemui Totok untuk membicarakan kemungkinan mempertahankan bangunan bersejarah itu.

Peneliti Pussis Unimed, Erond Damanik, menambahkan, PT KA Divre I Sumut dan NAD pernah berencana menjual aset DSM di Brayan. Namun, karena ada desakan dari sejumlah pihak di Medan, rencana itu batal.

Categories
Demokrasi

Forum Masyarakat Kampung Benteng atau FMKB Diresmikan


Forum Masyarakat Kampung Benteng atau FMKB Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, dideklarasikan, Sabtu (5/6). Pendeklarasian organisasi yang beranggotakan warga yang terancam digusur dari bantaran Kali Cisadane itu ditandai dengan penyerahan 1.007 pohon dan pelepasan burung gelatik.

”Jumlah pohon ini sesuai jumlah warga bantaran kali yang terancam digusur. Pelepasan burung gelatik sebagai simbol kebebasan bagi warga Neglasari dari segala bentuk intimidasi dan kebebasan hidup,” kata Ketua FMKB Edi Lim dalam sambutannya pada deklarasi FMKB di ruang pertemuan di Kelurahan Mekarsari, Neglasari.

Deklarasi, antara lain, dihadiri Ketua DPRD Kota Tangerang Herry Rumawatine dan warga yang terancam digusur dari Kampung Lebakwangi, Tangga Asem, dan Kokun. Tampak juga Cawis (72) atau sering disapa Mak Ida, salah satu korban penggusuran yang memilih tinggal di kandang kambing setelah rumah yang dibangun bersama almarhum suaminya semasa hidup digusur pada Oktober 2009.

”Sebagai orang susah dan korban gusuran, emak minta kepada Pak Wali Kota agar dalam menata ulang kawasan ini, tolong kami jangan digusur lagi. Biarlah kami tetap tinggal di sini,” kata Mak Ida dalam sambutannya mewakili warga.

Menanggapi permintaan warga, Herry Rumawatine meminta Wali Kota Wahidin Halim memberikan solusi terbaik buat warga bantaran kali tersebut.

”Kami akan menanyakan kepada Pak Wali Kota, apa solusi yang akan ditawarkan kepada warga bantaran kali. Yang jelas, warga yang terancam digusur ini harus dicarikan alternatif tempat tinggal,” papar Herry.

Terkait dengan keinginan itu, lanjut Herry, pihaknya akan menanyakan masalah tersebut pada 11 Juni mendatang, bertepatan dengan rapat kerja dengan wali kota.

”Banyak hal yang akan kami tanyakan, salah satunya adalah masalah rencana penggusuran warga bantaran kali ini,” kata Herry.

Pendeklarasian FMKB itu bermaksud untuk menyatukan semua kepentingan warga di Kampung Benteng (Neglasari).

”Kami siap membantu Pemkot Tangerang untuk melakukan penataan ulang kawasan ini,” ucap Edi Lim, Ketua FMKB.

Isnur dari LBH Jakarta, yang mengadvokasi warga bantaran kali mengatakan, negara menjamin semua warga negara atas tempat tinggal yang layak. Ia meminta kepada warga yang terancam digusur untuk mempertahankan hak mereka sebagaimana diatur dalam UUD 1945

Categories
Perekomonian dan Bisnis

PD Pasar Jaya Protes kepada Pelaksana Pembangunan TPS Karena Sarana Belum Lengkap


Pembangunan 665 kios tempat penampungan sementara bagi pedagang Pasar Mayestik di Jakarta Selatan belum juga rampung. Padahal, Perusahaan Daerah Pasar Jaya sudah menetapkan batas akhir pengosongan kios di Pasar Mayestik pada 15 Juni.

Bahkan, sejumlah sarana yang dibutuhkan pedagang untuk berdagang belum disediakan. Padahal, tempat penampungan itu seharusnya selesai pada 27 Mei lalu. Itu sebabnya PD Pasar Jaya protes kepada pelaksana proyek tempat penampungan sementara (TPS), PT Metroland Permai, atas keterlambatan ini.

PD Pasar Jaya juga meminta Metroland mempercepat penyelesaian TPS sebelum batas akhir pengosongan kios di Pasar Mayestik.

Sebagian pedagang mempersoalkan keterlambatan pembangunan TPS ini sehingga mereka bertahan di kios lama pasar tersebut.

”Semestinya seluruh pembangunan TPS beres pada 27 Mei lalu sehingga saat kami mengundi tempat bagi pedagang, sudah tidak ada persoalan lagi tentang TPS,” tutur Manajer Area Selatan 1, PD Pasar Jaya, Ruyani, Minggu (6/6) di Jakarta.

Ia mengatakan, molornya pembangunan TPS membuat pedagang banyak yang mengeluh dan menyalahkan PD Pasar karena tidak menyediakan tempat yang layak selama pembangunan pasar.

Kemarin, pekerja masih menyelesaikan pembangunan kios TPS di blok penjual kain dan penjual daging. Di blok penjual kain, pekerja sedang mengebor pintu kios yang rata-rata berukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Adapun sarana di blok penjual daging belum seluruhnya dilengkapi dengan alat untuk menggantung daging.

Humas PT Metroland Permai Rina Raharjanti mengatakan, semua yang dikerjakan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan PD Pasar Jaya. Namun, dalam perjalanannya, ada perubahan pembuatan TPS, seperti adanya penambahan fasilitas yang sebelumnya tidak ada.

”Inilah yang membuat pekerjaan membutuhkan tambahan waktu,” ujarnya.

Mengejar waktu

Parno (33), salah satu pekerja di blok penjual kain, mengatakan, saat ini penyelesaian kios sementara berlangsung setiap hari, termasuk Sabtu dan Minggu. Hal ini untuk mengejar tenggat waktu penempatan kios sementara mulai 15 Juni.

”Kami bekerja mulai pukul 08.00 sampai 21.00 setiap hari. Semua harus selesai sebelum 15 Juni nanti,” kata Parno.

Saroji (68), salah satu pedagang pecah belah, menyiapkan kiosnya agar bisa dipakai sebelum batas akhir pengosongan kios lama.

”Saya siap pindah sebelum tanggal 15 Juni,” tutur pedagang pecah belah ini.

Categories
Kreatif Pariwisata

Ancol Atlantis Water Adventure Perkenalkan Kolam Apung Seperti Laut Mati


Kolam Apung yang diresmikan Minggu (6/6) di Atlantis Water Adventure, Ancol Taman Impian, Jakarta, menarik minat pengunjung yang hadir kemarin.

Semua pengunjung ingin mencoba mengapung di kolam yang superasin karena mengandung garam 240 part per million (ppm), 10 kali lipat dibandingkan kadar air laut yang 24 ppm.

”Saya tertarik mencoba karena kalau mau mengapung di Laut Mati di Jordania, saya belum punya uang,” kata Wahit, salah seorang pengunjung.

”Pembangunan wahana baru yang terinspirasi dari Laut Mati di Timur Tengah ini merupakan inovasi kami untuk menyenangkan pengunjung,” kata Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Budi Karya Sumadi saat peresmian Kolam Apung itu.

Pembangunan Kolam Apung ini telah dipersiapkan dengan serangkaian uji coba yang telah dilakukan sejak tahun 2006 sehingga dihasilkan air kolam dengan kadar mineral dan garam yang cukup tinggi serta menelan investasi sebesar lebih dari Rp 5 miliar.

Menurut dr Is Sugiarno, Kepala Tim Medis Ancol Taman Impian, mengapung di Kolam Apung tidak berbahaya bagi tubuh asalkan tidak berlama-lama berendam di kolam itu. ”Cukup 15-20 menit, setelah itu harus dibilas dengan air tawar bersih,” kata Is Sugiarno.

Ia mengingatkan, pengunjung harus memerhatikan aturan saat mencoba Kolam Apung, seperti mengenakan pakaian renang, kacamata renang, dan penutup telinga sebagai tambahan. ”Kadar air garam bisa menimbulkan rasa tidak nyaman pada luka dan mata. Jadi, lebih baik pakai kacamata,” katanya.

Menurut Budi, kolam ini sangat dijaga kebersihan dan tingkat kadar garamnya. ”Kolam ini tidak memerlukan perawatan air dengan bahan kimia karena tidak ada organisme yang bisa hidup di air asin ini. Yang perlu dilakukan hanya filtrasi untuk membersihkan air kolam dan kotoran serta menjaga tingkat kadar garamnya,” kata Budi.

Untuk sementara, air kolam ini masih menggunakan air tawar bersih yang diberi garam dengan jumlah banyak hingga kadar garam mencapai 240 ppm. Ke depan, air kolam ini akan memanfaatkan air sisa proses reverse osmosis (mengubah air laut menjadi air tawar), yang sedang disiapkan Ancol.

”Tetapi, itu masih lama karena infrastruktur reverse osmosis (RO) juga masih dalam taraf pembangunan. Jika dihitung dengan proyek RO ini, investasi yang kami keluarkan mencapai Rp 50 miliar,” katanya.

Wahana Kolam Apung yang luasnya 500 meter persegi ini menjadi bagian dari fasilitas yang ada di Atlantis sehingga pengunjung yang datang tidak perlu membayar lagi

Categories
Berbudaya Taat Hukum

Hak Jawab Terhadap Berita Adalah Pilihan Hukum


Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengingatkan, pilihan menggunakan hak jawab, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, jika ada masyarakat yang keberatan dengan pemberitaan media massa adalah sebuah pilihan hukum. Artinya, jika seseorang sudah memakai hak jawab, semestinya tidak lagi mengajukan gugatan melalui pengadilan atau melakukan penyelesaian hukum lainnya.

Bagir mengatakan hal itu kepada Kompas di Jakarta, Sabtu (5/6). ”Jadi, kalau sudah mengajukan hak jawab, semestinya tidak menempuh pilihan hukum lainnya. Jika sudah mengajukan hak jawab, tetapi masih memperkarakan di pengadilan, ya tidak betul itu,” katanya.

Oleh karena itu, Bagir menilai, sosialisasi terhadap UU Pers tak hanya wajib dilakukan kepada kalangan media massa, tetapi juga kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin banyak lagi warga yang memahami UU Pers dan keberadaan media massa.

Bagir, yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Padjadjaran, mengakui, kini semakin banyak warga yang keberatan dengan pemberitaan media massa menggunakan hak jawab atau menyelesaikan persoalannya melalui Dewan Pers. ”Dewan Pers akan memediasi,” kata mantan Ketua Mahkamah Agung itu.

Walaupun demikian, ia mengingatkan pula, kalangan pers juga harus makin meningkatkan profesionalismenya dan penguasaan terhadap persoalan, terutama terkait dengan hukum. Biasanya pers terjerat dengan masalah dugaan pencemaran nama baik atau perbuatan tak menyenangkan.

Bagir memuji putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan PN Jakarta Timur yang menolak gugatan perdata Raymond Teddy H, tersangka perjudian, terhadap harian Republika, Detik.com, dan Suara Pembaruan. Gugatan yang sama diajukan Raymond terhadap Seputar Indonesia, RCTI, Kompas dan Kompas.com, serta Warta Kota di PN Jakarta Pusat dan PN Jakarta Barat.

”Logika hukum putusan kedua pengadilan itu benar. Tersangka semestinya sementara kehilangan hak untuk menggugat,” kata Bagir lagi.

Secara terpisah, Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indriyanto Seno Adji, mengingatkan, perkara perdata Raymond terhadap tujuh media tidak berpengaruh terhadap penanganan perkara pidananya. Penyidik Polri tetap harus menjalankan tugasnya melengkapi berkas perkara.

Indriyanto berpendapat, penyidikan perkara pidana oleh kepolisian memang tidak dibatasi waktunya. Kendati demikian, harus ada langkah untuk menjamin kepastian hukum.

Dalam perkara perjudian dengan tersangka Raymond, berkas perkaranya sudah tujuh kali bolak-balik dari Kejaksaan ke Polri dan tak kunjung dinyatakan lengkap. Kejaksaan meminta Polri melengkapi berkas akibat adanya keterangan dua saksi, Yuli dan Yanti, yang berbeda. Namun, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Soedibyo menjelaskan, menurut polisi, saksi hilang atau tak diketahui keberadaannya (Kompas, 29/5).

Menurut Indriyanto, jika polisi menyatakan penyidikannya sudah maksimal, sebaiknya menyerahkan kepada Kejaksaan. Langkah selanjutnya pada Kejaksaan, apakah akan menghentikan atau melakukan pemeriksaan tambahan.

Categories
Taat Hukum

Mafia Hukum Indonesia Sulit Diberantas


Keberadaan mafia hukum di Indonesia saat ini masih sulit diberangus karena reformasi institusi belum tercipta, terutama di tubuh Kejaksaan dan Polri. Oleh karena itu, para mafia ini tetap bisa lepas dari jeratan hukum.

”Reformasi ini masih sekadar wacana,” ujar peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, seusai seminar bertajuk ”Masa Depan Hukum: Suatu Tinjauan Evaluasi Menuju Lembaga Penegak Hukum yang Profesional dan Bermoral” di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (5/6). Pembicara lainnya adalah anggota Komisi Kepolisian Nasional, Erlyn Indarti, dan Koordinator Bidang Pengawasan Hakim Komisi Yudisial Zainal Arifin.

Donal mencontohkan, penahanan mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji merupakan bentuk nyata resistensi kepolisian terhadap kritik. ”Jika Susno tidak mendapatkan perlakuan yang layak, saya pesimistis akan terjadi reformasi institusi di Polri,” katanya.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada rentang waktu 2004 sampai dengan semester I-2007, terdapat 36.009 temuan dugaan penyimpangan keuangan di tubuh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Total penyimpangan itu mencapai Rp 3.657,71 triliun. Dari jumlah penyimpangan itu, sebanyak 77,56 persen tidak ditindaklanjuti oleh institusi yang diaudit.

Menurut Donal, maraknya penyimpangan ini tidak terlepas karena banyaknya mafia hukum yang tersebar di berbagai sektor, seperti mafia peradilan, korupsi, pajak dan bea cukai, kehutanan, tambang dan energi, narkoba, tanah, perbankan dan pasar modal, serta perikanan.

Terbentuknya Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, menurut Donal, belum efektif.

Categories
Bencana Alam Pariwisata Pencinta Lingkungan Tokoh Indonesia

Air Bengawan Solo Yang Tidak Lagi Mengalir Sampai Jauh


Lagu Bengawan Solo, siapa tak kenal? Tembang keroncong yang nampaknya memuat kental nuansa lingkungan hidup ciptaan sang maestro berasal dari Kota Solo, Jawa Tengah, almarhum Gesang Martohartono itu telah melegenda.

“Bengawan Solo riwayatmu kini/ sedari dulu jadi perhatian insani// Musim kemarau tak sebrapa airmu/ di musim hujan air, meluap sampai jauh// Mata airmu dari Solo/ terkurung Gunung Seribu/ air mengalir sampai jauh/ akhirnya ke laut// Itu perahu, riwayatmu dulu/ kaum pedagang selalu naik itu perahu,” demikian syair tembang karya sang maestro pada tahun 1940 itu.

Inspirasi atas lagu itu secara jelas berasal dari gambaran lingkungan aliran sungai itu.

Setelah Perang Dunia II, pasukan Jepang membawa pulang lagu itu ke negaranya. Lagu itu seakan terus menggelinding, berkumandang, sehingga dikenal masyarakat mancanegara. Dan Sungai Bengawan Solo pun dikenal dunia lantaran lagu ciptaan Gesang yang berpulang pada 20 Mei 2010 dalam usia 93 tahun.

Menurut informasi Badan Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSB) di Surakarta, sungai tersebut mengalir sepanjang 540 kilometer, melewati sejumlah daerah di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Wilayah Sungai Bengawan Solo luasnya sekitar 20.125 kilometer persegi, meliputi Pegunungan Sewu Bengawan Solo, alirannya melalui 20 kabupaten dan kota di Jateng dan Jatim.

Wilayah Jateng yang dilewati aliran sungai itu Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Sragen, Blora, Rembang, dan Surakarta, sedangkan wilayah Jatim yakni Ngawi, Magetan, Ponorogo, Madiun, Pacitan, Bojonegara, Tuban, Lamongan, Gresik, dan Surabaya.

Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan, BBWSB Surakarta, Ruhban Ruzziyatno, mengatakan, sejak banjir besar akibat luapan air Sungai Bengawan Solo, pada tahun 1966, pemerintah membentuk BBWSB guna penanggulangan bencana alam itu.

Banjir pada tahun 1966 merendam 90 persen wilayah Kota Solo. Pemerintah membangun waduk Serba Guna Wonogiri yang selesai pada tahun 1982. Waduk itu mengurangi elevasi air dari 4.000 menjadi 400 meter kubik per detik.

Fungsi waduk itu, katanya, sudah terlihat pada tahun 2007. Wilayah Solo yang terendam banjir tinggal sekitar 10 persen.

Ia menyatakan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar aliran sungai itu. Tanaman keras yang mereka tanam di sepanjang tanggul sungai itu bisa mengakibatkan arus air terhambat.

“Akar-akar pohon yang tumbuh di pinggiran tanggul akan mengganggu arus air sehingga akan meningkatkan tingginya permukaan air,” katanya.

Tanaman keras juga akan merusak tekstur tanah di bantaran sehingga mudah terkikis arus air yang dapat mengakibatkan rusaknya tanggul.

Bahkan, banyak masyarakat mendirikan bangunan untuk permukiman di bantaran sehingga air sungai yang meluap akan membahayakan mereka.

Ia menjelaskan, sesuai dengan peraturan pemerintah, bangunan permukiman hanya diperbolehkan berdiri sekitar tiga meter dari sisi luar kaki tanggul sungai.

Pemerintah Kota Surakarta berupaya menyelamatkan warganya dari bencana banjir akibat luapan sungai itu antara lain melalui sosialisasi tentang relokasi warga bantaran ke tempat yang relatif lebih aman.

Pemerintah juga berupaya melakukan konservasi di kawasan hulu Bengawan Solo dengan membuatkan daerah resapan. Jika terjadi hujan deras turun di kawasan hulu, air langsung dapat terserap dan tertampung di waduk tersebut.

Selain itu, pemerintah juga membangun tanggul sepanjang daerah aliran sungai dari Kecamatan Nguter Sukoharjo hingga Jurug Solo yang berjarak sekitar 30 kilometer.

Tanggul ditinggikan satu meter dengan lebar lima meter dan jalan dibuat beraspal sebagai sarana petugas mengontrol kondisi sungai setiap saat.

Ia mengakui, air Bengawan Solo yang terlihat keruh saat ini karena terjadi erosi di kawasan hulu dan tengah aliran sungai itu. Sungai itu juga sering kali menjadi tempat warga membuang sampah dan sejumlah industri membuang limbah produksinya.

“Kami sudah ada laporan titik-titik terjadinya pencemaran air Bengawan Solo, sehingga kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk sosialisasi agar masyarakat ikut menjaga kualitas air sungai,” katanya.

Pada kesempatan itu ia juga mengatakan bahwa pada masa lampau masyarakat menggunakan perahu sebagai sarana transportasi. Tetapi kini mereka telah meninggalkan perahu itu seiring dengan kemajuan zaman.

Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surakarta, Sulistyowati, mengemukakan, fungsi Sungai Bengawan Solo harus dikembalikan melalui rehabilitasi total dari hulu hingga ke hilir.

Konservasi atas kawasan hulu Bengawan Solo di Wonogiri perlu dilakukan karena kawasan itu sebagai resapan air hujan sehingga air tidak langsung mengalir ke hilir dan mencegah banjir.

“Sesuai UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Lingkungan Hidup, bahwa di daerah hulu harus bisa menyerap air hujan sekitar 75 hingga 95 persen. Di daerah tengah air dapat diserap sekitar 50 hingga 70 persen. Kalau hal itu dilakukan, banjir Bengawan Solo tidak akan terjadi,” katanya.

Sepanjang daerah aliran Sungai Bengawan Solo yang telah menjadi permukiman, katanya, berdampak terjadinya banjir dan tanah longsor.

Ia menjelaskan, masyarakat yang bermukim di daerah aliran sungai sering dilanda banjir. Mereka direlokasi ke daerah yang lebih aman.

Pemerintah daerah setempat menata kembali kawasan bantaran Sungai Bengawan Solo di wilayah Solo yang telah ditinggalkan warga karena menyadari pentingnya mengikuti program relokasi.

Pemerintah membangun kawasan itu sebagai taman dan hutan kota.

“Proyek penataan kembali kawasan bantaran Sungai Bengawan Solo sebagai taman dan hutan kota dilakukan di Pucang Sawit, Kecamatan Jebres yang untuk tahap pertama menghabiskan dana sekitar Rp296 juta,” katanya.

Kawasan tersebut oleh pemerintah daerah rencananya dibangun fasilitas olahraga dan bersantai masyarakat.

Relokasi

Sejak banjir besar Bengawan Solo pada tahun 1966, pemeritah pusat dan daerah terus melakukan penanggulangan banjir, termasuk relokasi warga dari sepanjang bantaran.

Pemerintah Kota Surakarta telah merelokasi warga di enam kelurahan di bantaran Sungai Bengawan Solo. Hingga awal Juni 2010, realisasinya mencapai 966 rumah.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemkot Surakarta, Widdi Srihanto, mengatakan, sasaran relokasi itu sebanyak 1.571 unit rumah warga tetapi realisasnya hingga saat ini sebanyak 966 rumah dan hingga saat ini masih tersisa 605 rumah.

“Dari 605 rumah warga di bantaran yang belum terealisasi, 525 unit yang merupakan tanah hak milik, 16 unit masih dalam proses administrasi mencairan bantuan relokasi, dan 64 unit dinyatakan gugur karena tidak dapat memenuhi persyaratan,” katanya.

Ia menjelaskan, pemilik 966 rumah yang telah direlokasi ke daerah aman mendapatkan bantuan berupa dana senilai Rp8,5 juta setiap rumah untuk pembangunan. Pemkot setempat juga memberikan bantuan senilai Rp12 juta per rumah untuk pengadaan tanah.

“Dana bantuan pembangunan rumah bagi warga bantaran dari APBN dan pembelian tanah relokasi dari APBD. Jadi totalnya mereka dapat Rp20,5 juta per rumah,” katanya.

Realisasi program relokasi rumah bantaran di enam kelurahan di Kota Surakarta yakni Pucang Sawit sebanyak 268 unit, Sewu 213 unit, Sangkrah 108 unit, Semanggi 159 unit, Joyosuran 47 unit, dan Jebres 171 unit.

Enam kelurahan tersebut, kata dia, merupakan daerah banjir akibat luapan Bengawan Solo. Pemkot berupaya melindungi warganya di daerah bataran dengan merelokasi mereka ke wilayah yang lebih aman.

Ia mengatakan, program hibah pemkot pascabanjir Bengawan Solo tahun 2007 untuk relokasi rumah warga bantaran dengan prioritas pembangunan permukiman.

Seorang warga RT3/RW7 Kampung Sewu, Kecamatan Jebres, Wawan, mengatakan, pemkot telah merelokasi 213 rumah di kampung itu dan hingga saat ini masih tersisa tujuh rumah karena pemiliknya belum bersedia pindah.

Banjir Bengawan Solo tahun 2007, katanya, mengakibatkan sebanyak 363 rumah terendam air dan 30 unit di antaranya berada di daerah paling rendah.

Warga setempat, katanya, masih berharap realisasi pembangunan rumah pompa agar luapan Bengawan Solo yang mungkin terjadi sewaktu-waktu bisa dipompa dan dialirkan ke anak sungai itu.

“Jika rumah pompa sudah dibangun, banjir akibat luapan Bengawan Solo di kampung dapat diatasi,” katanya.

Berbagai upaya ditempuh agar air Bengawan Solo mengalir sampai jauh, seakan seiring dengan alunan tembang keroncong karya sang maestro itu

Categories
Aneh Dan Lucu Transportasi

Hujan Sebentar Jakarta Selatan Lumpuh Total Karena Banjir


Sebagian ruas jalan di Jakarta bagian selatan sepanjang Sabtu (5/6) siang hingga sore macet panjang. Kondisi ini merupakan dampak dari banjir yang terjadi di ruas Jakarta Lingkar Luar atau JORR Ulujami, tepatnya di Kilometer 03+200 Jalan Tol Bumi Serpong Damai Tangerang-Bintaro (Pondok Aren) dan sebaliknya selama lebih dari 11 jam.

Sejak Sabtu sekitar pukul 05.00, air setinggi 30-90 sentimeter menggenangi jalan tol penghubung Jakarta dan Serpong, Kota Tangerang Selatan, sepanjang sekitar 300 meter. Hanya kendaraan seperti bus dan truk yang diizinkan lewat. Namun, tak semua truk berani melewati banjir setinggi pinggang orang dewasa itu sehingga mereka terjebak selama berjam-jam di jalan tol.

Faruk, kenek truk, menyatakan, sejak pukul 10.00, ia hanya bisa menunggu di atas truk yang semula akan ke Tangerang. Ia dan sopirnya berangkat pagi-pagi dari Depok ke Banten melewati Tangerang untuk mengambil muatan.

Pihak Jasa Marga yang mengelola tol itu berupaya menyedot air dan membuat sudetan di atas gorong-gorong di sisi tol dekat jembatan Tol Pondok Ranji. Upaya itu berhasil mempercepat aliran air ke Sungai Pesanggrahan sehingga sekitar pukul 17.50 banjir sudah surut. Semua kendaraan bisa kembali menggunakan jalan tersebut.

Sebelumnya, pada Sabtu siang kondisi banjir mengakibatkan banyak pengendara mobil tak bisa menembus air di jalan tol tersebut. Kepala Induk Tol Polisi Jalan Raya (PJR) Bumi Serpong Damai (BSD) Ajun Komisaris Wawan Sunarwirawan mengalihkan arus kendaraan untuk sementara waktu.

Kendaraan dari arah Serpong keluar dari Km 01 dan 01+100 Tol Bintaro masuk kawasan Bintaro- Jalan Veteran dan masuk kembali ke jalan tol menuju Pondok Indah dan seterusnya. Sebaliknya, kendaraan dari arah Jakarta diarahkan melalui Jalan Veteran- Pondok Pinang-Pondok Indah- Bintaro.

”Pengalihan arus ini sudah dikoordinasikan dengan Jasa Marga, PJR Metropolitan, Polsek Serpong, Pondok Aren, dan Ciputat,” ujar Wawan.

Akibat pengalihan itu, seluruh jalan sekitar Tol Ulujami macet parah. Bahkan, kawasan yang macet, antara lain, seluruh Bintaro, Pondok Aren, Pondok Ranji, Pondok Betung, Ciputat, dan Pamulang di Kota Tangerang Selatan. Sejumlah kawasan di Jakarta Selatan, seperti Rempoa, Tanah Kusir, hingga kawasan Pondok Indah, Cipulir, dan Ulujami terkena imbasnya.

Amat padatnya arus kendaraan membuat Sony, petugas pengantar makanan Restoran McDonald’s, harus berputar-putar mencari jalan pulang ke tempatnya bekerja di Rempoa. ”Berangkat macet, pulang malah lebih parah. Sudah coba cari jalan pintas tetap tak bisa menembus,” tutur Sony yang ditemui sedang beristirahat di atas sepeda motornya di Pondok Ranji.

Tak kalah menderitanya warga Pamulang, Tangerang Selatan, yang menuju Palmerah, Jakarta Selatan, yang berjarak sekitar hanya 23 kilometer, harus ditempuh antara 4,5 jam dan 6 jam.

Tak ada pemberitahuan

Sejumlah pengendara mobil yang terjebak lebih dari dua jam di ruas Tol Bintaro (Pondok Aren) menyesalkan tindakan Jasa Marga selaku pengelola tol tersebut. ”Mereka tak memberi tahu bila kondisi tol sedang banjir dan tak bisa dilalui kendaraan kecil,” kata Ida, warga Rempoa, yang akan pergi ke rumah saudaranya di perumahan BSD.

Saat memasuki pintu Sektor 3 Bintaro, ia hanya melihat sebuah rambu plastik warna putih dan oranye yang biasa digunakan untuk rambu pembatas terpasang di tengah jalan.

Tidak ada pengumuman apa pun di sana sehingga pengendara mobil yang tidak mengetahui kondisi jalan tol langsung masuk tol seperti biasa. Sebuah pengumuman yang ditulis di karton dan kayu dipasang di pintu tol keluar di Sektor 3 Bintaro yang menyatakan, kendaraan menuju Jakarta diminta melewati pintu itu.

Menurut Ida, baru sekitar 1,5 kilometer masuk tol, perjalanannya terhenti di belakang mobil lain yang sebelumnya sudah berhenti di sana.

Antrean kendaraan yang mencapai lebih dari 1 kilometer menjadi tontonan warga Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, yang tinggal di sisi tol tersebut.

Berdasarkan pengamatan Kompas di saluran air sisi kiri Tol Serpong ke Jakarta, tampak banyak sampah baik berupa potongan rumput atau pohon maupun kayu-kayu. Jasa Marga mengerahkan petugas kebersihan yang terus membersihkan gorong-gorong untuk melancarkan arus air. Para petugas lelaki itu dari pagi

membawa alat seperti ember dan semacam garpu ukuran besar untuk menjaring sampah.

Sebuah alat berat juga dikerahkan untuk mengeruk saluran yang penuh dengan sampah dan membuat saluran cadangan (sudetan) baru.

Jasa Marga selidiki

Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk Frans S Sunito secara terpisah mengatakan, Jasa Marga segera menginvestigasi genangan air di ruas JORR Ulujami itu agar peristiwa serupa tidak terulang.

”Bersama-sama dengan pemerintah daerah, Jasa Marga akan menyelidiki penyebabnya,” kata Frans. Dia mengatakan, banjir pernah terjadi di kawasan itu, tetapi tidak pernah menggenangi tol separah sekarang.

Frans menegaskan, banjir di ruas itu tidak disebabkan oleh operasional tol. ”Jadi, kami tak berpikir untuk segera meninggikan jalan tol karena saya memprediksi ada masalah dengan lingkungan sekitar. Maka, itu dulu yang dibenahi,” katanya.

Menurut Frans, fokus Jasa Marga adalah mencoba menyurutkan air secepat mungkin