Monthly Archives: September 2010

Korupsi Terjadi Karena Masalah Mental Sok Kuasa dan Budaya Malas Kerja Serta Ingin Hidup Enak Hasil Cepat


Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan, korupsi bisa terjadi karena berbagai faktor mulai dari lemahnya regulasi, birokrasi yang tidak efisien, mentalitas ndoro birokrat dan budaya malas kerja keras, ingin hidup enak dan hasil cepat, serta kurang bertanggungjawabnya pemangku jabatan.

“Guna mencegah agar praktik korupsi tidak meluas diperlukan perbaikan dari faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi,” kata Irman Gusman pada seminar “Pemberantasan Korupsi Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik” di Palembang, Kamis.

Pembicara lainya pada seminar tersebut adalah pimpinan KPK Muhammad Jasin, Wakil Ketua Komisi Ombudsman Masdar, dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin

Irman menjelaskan, konteks pelayanan publik prosedur dan proses panjang yang berbelit-belit, tumpang-tindihnya tugas dan kewenangan menyebabkan penyelenggaraan pelayanan publik menjadi tidak efektif yang sengaja dibuat untuk mendapatkan penghasilan tambahan diluar gaji yang cepat dan mudah.

“Padahal, pelayanan publik yang efektif dan efisien menjadi faktor penting guna mencegah ekonomi biaya tinggi, penyalahgunaan wewenang, perlakuan diskriminatif, dan tindakan koruptif,” katanya.

Irman juga menambahkan, ada anggapan dari sebagian orang yang menilai tindakan memberikan sesuatu sudah menjadi cara yang lazim untuk memudahkan suatu urusan karena mental ndoro sok kuasa dari pelayan publik atau pegawai negeri yang seharusnya adalah pelayan.

“Tindakan menyuap seolah-olah menjadi jalan pintas untuk memudahkan dan memperlancar suatu urusan,” katanya.

Menurut dia, cara pandang seperti ini yang pada akhirnya menjadi praktik korupsi di Indonesia.

Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat ini mengusulkan, pada kesempatan mendatang kinerja dan kualitas pelayanan publik harus lebih diperbaiki dengan menghilangkan adanya “uang pelicin” pada pelayanan kepada masyarakat.

“Pada prinsipnya, tugas pelayanan masyrakat sudah menjadi kewajiban dari aparatur negara sebagai konsekuensi dari gaji dan fasilitas yang telah diterima dari negara,” katanya.

Karena itu, katanya, diperlukan berbagai upaya pemberantasan korupsi yang sistematis dan koordinatif, mulai dari reformasi aturan perundangan, reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, hingga meningkatkan intensitas pengawasan baik dari sisi internal maupun eksternal.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, kata dia, perlu juga diberi peringatan dan penghargaan serta memperbaiki aspek moral kepada para aparatur negara.

Irman menambahkan, pengawasan masyarakat terhadap pelayanan publik juga merupakan salah satu faktor eksternal yang signifikan untuk mencegah praktik suap dan korupsi.

“Pencegahan korupsi tidak bisa hanya diserahkan kepada lembaga penegak hukum, lembaga birokrasi, maupun legislatif, tapi diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan media.

Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik, menurut dia, perlu adanya dukungan instrumen seperti, tersedianya standar dan prosedur pelayanan publik yang transparan.

Advertisements

Serangan Bom Bunuh Diri Dengan Sepeda Onthel Terjadi Di Pos Polisi Pasar Sumber Artha Kalimalang Bekasi


Sebuah paket meledak di depan Pos Polisi Pasar Sumber Arta, Kalimalang, Bekasi, Kamis (30/9) pagi. Paket itu dibawa di sebuah sepeda onthel yang dikendarai seorang pria. Ledakan itu menghamburkan ratusan paku.

Juru bicara Mabes Polri Inspektur Jenderal Iskandar Hasan mengatakan, pria itu berinisial AH, berumur 38 tahun. “Alamatnya berpindah-pindah,” kata dia.

Kata Iskandar, ledakan bersumber dari boncengan di belakang sepeda onthel AH. Di perbatasan Bekasi – Jakarta Timur, barang di boncengan itu meledak menjelang pukul sembilan pagi. “Orang itu luka-luka di wajah, pipi dan leher. Juga patah di lengan kanan dan kaki kanan,” kata Iskandar. Tidak ada korban jiwa baik dari aparat keamanan maupun warga sipil tak berdosa seperti wanita dan anak-anak seperti yang biasa terjadi dalam serangan teroris bom bunuh diri kali ini.

Bahan sumber ledakan tengah dipelajari oleh petugas forensik Mabes Polri. MetroTV melaporkan adanya kertas di kantong kiri AH. Kertas itu berisi pesan keinginan “membalas dendam kepada polisi karena teman”. Televisi itu juga melaporkan, pascaledakan ini, Polri segera menaikkan kesiagaan hingga ke unit pos-pos polisi di seluruh daerah Jakarta dan sekitarnya.

Menurut juru bicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Boy Rafli Amar, saat ledakan terjadi, sejumlah petugas polisi tengah mengatur lalu lintas. “Ada empat anggota kami yang tengah bertugas rutin di perempatan,” ujar Boy. Para polisi itu tak terluka sedikit pun. Mereka, kata Boy, ikut menolong AH yang terluka.

Soal pesan AH, Boy memang membenarkan. Diwawancara MetroTV, Boy menyebut pesan itu sebagai “surat wasiat”, tapi ia enggan mengungkap isi pesan yang tertera di sana.

Pelaku peledakan bom berinisial AH (38) di kawasan Sumber Artha , Jalan KH Noer Ali, Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat dengan sasaran adalah anggota Polri akhirnya meninggal dunia.

“AH kemungkinan sengaja meledakkan diri di dekat pos polisi yang ada di Jalan Raya Kalimalang,” kata Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabid Penum) Polri, Kombes Pol Marwoto Soeto di Jakarta, Kamis.

Saat kejadian itu, pelaku AH sedang menggunakan sepeda ontel melintas di belakang AKP Heri, yang merupakan Kepala Unit Petugas Pengatur Polresta Bekasi Kota yang mengatur lalu lintas, ujarnya.

“Heri sedang mengatur lalu lintas, lalu tiba-tiba bom rakitan yang dibawa pelaku meledak di depan jalan dekat polisi lalu lintas,” kata Marwoto.

Kabid Penum mengatakan AH sendiri diketahui tempat tinggalnya berpindah pindah dan sering tidur di mesjid-mesjid.

Ledakan diduga diakibat bahan peledak rakitan yang terbuat dari karbit, mesiu, paku lima cm dan paku tujuh cm, sekitar pukul 08.00 WIB.

“Dari tempat kejadian perkara (TKP) petugas kepolisian menemukan tali rafia, paku, sisa bahan peledak berupa bubuk mesiu dan karbit, paralon, pecahan priuk nasi, tas warna hitam, pesan tertulis, korek api, botol air mineral, uang tunai 3000 rupiah, sepeda ontel dan di tempat duduk sepeda ada dua bungkus terikat, yang masih diamankan oleh tim gegana,” kata Marwoto.

Meninggal dunia

AH yang membawa bahan peledak sekaligus korban dari ledakan tersebut, sempat dirawat di Rumah Sakit Kramat Jati Polri yang mengalami luka bagian wajah, pipi, leher, patah pada bagian lengan kanan dan kaki kanan, telah meninggal dunia, kata Marwoto.

Kapolresta Kota Bekasi Kombes Pol Imam Sugianto membenarkan adanya surat yang bernada jihad yang ditemukan diantara barang bukti pelaku peledakan bom TKP, surat itu dibawa oleh tim Densus 88 Antiteror yang turun ke lapangan.

“Memang ditemukan surat diantara barang bukti pelaku. Isinya tentang jihad, namun saya tidak tahu pasti isinya, surat itu diamankan oleh petugas Densus 88 yang ada disana,” kata Imam.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Boy Rafli Amar mengatakan motif ledakan Kalimalang tadi pagi belum diketahui. “Itu perlu kita pelajari lebih lanjut,” katanya.

Ia juga mengatakan polisi akan memeriksa saksi-saksi di lapangan. Beberapa orang saksi menyatakan pelaku sudah lima hari terakhir terlihat mondar-mandir di TKP. Polisi baru bisa menentukan motif dibalik ledakan setelah melakukan pendalaman.

Pihak kepolisian, lanjut Boy, berharap pelaku segera sadar dan bisa dimintai keterangan. Polisi menyita 12 barang bukti. Barang bukti yang disita diantaranya, sepeda, serpihan periuk, paku-paku, bubuk putih, tali rafia, tas, foto tersangka, dua carik kertas berisi pesan, tali rafia.

Rakitan bom Dan komposisi bahan peledak juga belum bisa diketahui apakah aksi teror atau bertujuan melukai target tertentu. “Butuh waktu untuk menentukan itu,” lanjut Boy.

Ia menyerahkan proses tersebut kepada labfor. Barang bukti yang sebelumnya disita oleh Polres Metro kota Bekasi sudah dibawa ke Polda Metro Jaya oleh densus 88.

Memulihkan Kesaktian Pancasila


Hari-hari seputar 30 September dan 1 Oktober ini, warga Indonesia, khususnya Angkatan 45, kembali merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Dasar negara Indonesia ini disebut memiliki kesaktian karena dipercayai mampu menggagalkan kudeta yang terjadi seputar peristiwa G30S/PKI pada 30 September 1965.

Akan tetapi, bagi generasi berikutnya, apa yang disebut sebagai ”kesaktian” Pancasila lebih merupakan ”rekayasa” politik belaka dari otoritarianisme rezim Orde Baru guna mempertahankan status quo kekuasaannya. Sementara bagi generasi pasca-Orde Baru, bahkan Pancasila hampir tidak menjadi bagi dari pengetahuan dan ”memori kolektif”, apalagi tentang kesaktiannya.

Akan tetapi, sejak 2005 hari kesaktian yang punya makna khusus terkait Pancasila ini kembali diperingati; setelah beberapa tahun seusai berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada Mei 1998, Hari Kesaktian Pancasila tidak lagi dirayakan.

Kenapa tidak? Alasannya sederhana, siapa yang merayakannya bisa dituduh sebagai ”antek Orde Baru”, yang merupakan sebuah anathema yang harus dihindari dalam gelombang dan gemuruh reformasi. Pendulum bergerak terlalu kencang, hampir tidak terkendali, sehingga pada tahun-tahun awal reformasi segala sesuatu yang berbau Orde Baru dipandang negatif dan mesti ditolak.

Meski ”kesaktian” Pancasila kembali diperingati, jelas peringatan itu gagal membawa Pancasila ke dalam wacana publik, apalagi mengharapkannya menjadi salah satu faktor signifikan dalam membimbing perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya revitalisasi dan rejuvenasi Pancasila tetap belum terwujud juga. Pancasila sebagai dasar negara, basis ideologis, dan platform bersama (common platform) warga negara-bangsa Indonesia yang plural dan multikultural masih marjinal dalam wacana dan kehidupan publik nasional.

Kesaktian dalam hal apa?

Harus diakui, sejak awal reformasi sampai sekarang ini masih terdapat sinisme yang kuat dalam masyarakat kita tentang Pancasila, apalagi ketika Pancasila dikatakan ”sakti”. Sakti itu bisa berarti banyak, tetapi umumnya sakti berarti memiliki kekuatan dan keampuhan yang tidak tertandingi sehingga tidak bisa dikalahkan. Sakti juga bisa berarti mempunyai kemampuan mengatasi berbagai masalah dan kesulitan, bahkan secara instan sekalipun.

Dari sudut pengertian ”sakti” itu saja, ketika seseorang berbicara serba positif dan bahkan idealistik tentang Pancasila, pasti ada kalangan yang mencibir. Sikap yang tidak terpuji ini ada bukan karena mereka menolak Pancasila, melainkan lebih karena begitu banyak realitas yang tidak sesuai dengan cita ideal, semangat, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pada saat yang sama, begitu banyak pula masalah yang dihadapi negara-bangsa ini yang tidak terselesaikan sampai sekarang. Terdapat banyak kesenjangan di antara cita ideal Pancasila sebagai suatu kesatuan dan juga tiap-tiap silanya dengan realitas yang ada dalam kehidupan sehari-hari warga bangsa.

Lihatlah bagaimana kita bisa berbicara tentang ”Ketuhanan Yang Maha Esa” ketika dalam berketuhanan terdapat fakta adanya sebagian warga yang dari waktu ke waktu memaksakan kemauannya sendiri atas nama Tuhan. Bagaimana kita bicara tentang ”Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” ketika warga dari satu tempat ke tempat lain, karena sebab-sebab yang sepele, sangat mudah mengamuk, menghancurkan harta benda, dan mencabut nyawa.

Bagaimana pula kita sanggup berbicara tentang ”Persatuan Indonesia” ketika banyak orang dan kelompok lebih mementingkan diri dan kelompoknya melalui tindakan melanggar hukum seperti korupsi mengorbankan solidaritas terhadap warga lainnya.

Lalu, bagaimana bisa kita bercakap tentang ”Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” jika banyak politisi melakukan manipulasi politik lewat proses demokrasi; tidak mencerminkan sikap hikmat, bijaksana, dan sosok representasi yang akuntabel.

Begitu pula bagaimana bisa kita berbicara tentang ”Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, sementara jumlah rakyat yang terimpit kemiskinan masih 32 juta-50 juta orang, sementara kehidupan serba materialistik dan hedonistik kian merajalela.

Dengan realitas yang serba kontradiktif ini, pembicaraan tentang ”kesaktian” Pancasila seolah tidak bermakna. Dan ”kesaktian” itu terlihat berkurang—untuk tidak menyatakan memudar—karena perbuatan warga bangsa sendiri mulai dari lingkungan teratas para pejabat, lapisan menengah dan bawah birokrasi, sampai mereka yang memiliki otoritas politik, hukum, keagamaan, dan sosial budaya.

Lebih parah lagi, tidak terlihat kesadaran kalangan yang disebutkan ini bahwa sikap, perilaku, dan tindakan mereka tersebut telah ”mengebiri” Pancasila sekaligus memudarkan kesaktiannya.

Memulihkan kesaktian

Hampir tidak ada keraguan lagi, mayoritas bangsa ini memegang pendapat, Pancasila sebagai dasar negara sekaligus menjadi pandangan dunia negara-bangsa tidak tergantikan.

Sejauh ini, jelas tidak ada alternatif lain yang bisa diterima bagian terbesar bangsa ini untuk menjadi dasar negara-bangsa Indonesia; tidak juga ideologi semacam agama atau sebaliknya ”sekularisme”. Pancasila yang akomodatif terhadap agama jelas tidak bisa tergantikan ideologi sekularisme yang tidak selalu ”bersahabat” dengan agama.

Oleh karena itu, tidak ada pula alternatif lain bagi segenap warga bangsa kecuali ”memulihkan” kesaktian Pancasila. Namun, ini bukan hal sederhana karena kompleksitas masalah yang terkait dengan Pancasila dan juga dalam hubungan dengan dinamika kehidupan bangsa dewasa ini. Lebih-lebih lagi ketika Pancasila dihadapkan pada berbagai realitas, yang segera menampilkan kontradiksi dan disparitas dengan cita ideal, nilai, dan norma Pancasila.

Langkah krusial ke arah itu pertama-tama adalah pemulihan kembali kesadaran kolektif bangsa tentang posisi vital dan urgensi Pancasila dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia. Tanpa atau samarnya kesadaran kolektif, jelas Pancasila tidak hadir dalam kiprah dan langkah warga bangsa; Pancasila sebaliknya tenggelam dalam arus besar perubahan yang berlangsung cepat dan berdampak panjang atas nama reformasi.

Dengan peningkatan kesadaran kolektif, Pancasila dapat kembali menjadi rujukan dan panduan dalam pengambilan berbagai kebijakan dan langkah, mulai dari kehidupan keagamaan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, hingga keadilan.

Secara bertahap dan terarah, langkah- langkah menuju Indonesia yang lebih baik melalui pembangunan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, seyogianya berorientasi pada pengurangan kontradiksi dan disparitas antara Pancasila dan realitas sehari-hari kehidupan bangsa.

Hanya dengan langkah-langkah ini, ”kesaktian” Pancasila bisa dipulihkan dan kembali menjadi faktor penting dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia.

Azyumardi Azra Guru Besar Sejarah; Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jakarta

Semburan Lumpur Lapindo Anak Perusahaan Milik Bakrie Semakin Mengkhawatirkan


Semburan lumpur bercampur gas metana yang terus-menerus keluar di sekitar SDN Pejarakan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, semakin mengkhawatirkan. Setelah menggenangi halaman sekolah pada Selasa (28/9), gelembung lumpur bercampur gas terbakar sekitar 7 meter dari gedung SDN Pejarakan, Rabu.

Titik api mulai terlihat sekitar pukul 09.30 di belakang Posko Keselamatan Korban Lapindo Walhi Jatim di Desa Mindi, Kecamatan Jabon, yang berada di samping SDN Pejarakan.

Ketua Walhi Jatim Bambang Catur Nusantara bersama beberapa relawan yang berada di posko berusaha mematikan api dengan cara menyiram air. Namun, meski disiram air, api tak juga padam dan justru merembet hingga dinding beton posko.

Kondisi lokasi yang banyak ditumbuhi ilalang merepotkan pemadaman titik-titik api. Api terus bermunculan di setiap gelembung-gelembung gas kecil di bekas lahan persawahan itu. Api akhirnya bisa dipadamkan pada Rabu sore.

Sementara itu, genangan air dari tiga semburan besar di belakang SDN Pejarakan sudah surut setelah BPLS memasang pompa air penyedot. Namun, pada Rabu dini hari, semburan lumpur disertai bau gas metana menyengat muncul di kamar mandi dan toilet SDN Pejarakan.

Kepala Humas BPLS Achmad Zulkarnain mengatakan, Desa Pejarakan memang sudah dinyatakan sebagai kawasan tak layak huni dan masuk dalam peta terdampak.

Uji seismik 3 dimensi

Sementara itu, sejak Jumat pekan lalu, di sekitar tanggul lumpur muncul fenomena kenaikan level dan semburan air tanah.

”Kami belum bisa memastikan penyebab fenomena itu. Kemungkinan itu terjadi karena ada reservoir air tanah yang terdampak tekanan formasi lapisan tanah di sekitar tanggul lumpur akibat beban material di dalam tanggul lumpur. Karena tekanan air dalam reservoir bertambah, akhirnya ada level air sumur yang naik. Juga lubang sumur bor yang menyemburkan air. Namun, itu baru sebatas dugaan,” kata Zulkarnain.

Staf pengajar teknik geodesi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, yang juga anggota Tim Kajian Kelayakan Permukiman Gubernur Jawa Timur, Teguh Hariyanto, menyatakan, kepastian penyebab fenomena kenaikan level dan semburan air tanah harus ditentukan melalui survei seismik tiga dimensi.

”Fenomena itu merupakan bencana ekologis yang tingkat kebahayaannya serta penyebabnya hanya bisa diketahui melalui survei seismik tiga dimensi. Tim Kajian Kelayakan Permukiman Gubernur Jawa Timur mampu melakukannya, tetapi kami tidak memiliki anggaran untuk melakukan survei. Survei seismik tiga dimensi oleh Badan Geologi Kementerian ESDM harus segera dilakukan,” kata Teguh.

Teguh menyatakan, kajian Tim Kajian Kelayakan Permukiman Gubernur Jawa Timur terhadap permukaan tanah di sekitar tanggul menunjukkan kerusakan formasi lapisan tanah telah mencapai radius 2 kilometer dari pusat semburan lumpur. Kerusakan formasi tanah bahkan telah terjadi di lokasi yang akan dijadikan relokasi jalan tol penghubung Surabaya dan Malang.

”Namun, data kerusakan formasi tanah itu hanya mencakup lapisan tanah sedalam 20 meter dari permukaan tanah. Kerusakan formasi tanah itulah yang menyebabkan muncul banyak titik gelembung gas metana dan semburan air tanah. Data kajian kami baru bisa utuh menjelaskan tingkat bahaya dan penyebab semburan jika dilengkapi uji seismik tiga dimensi,” kata Teguh.

Mayor Jenderal Pramono Edhie Wibowo Diangkat Menjadi Panglima Kostrad


Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi Mayor Jenderal Pramono Edhie Wibowo menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/630/IX/ 2010 tertanggal 27 September 2010. Namun, serah terima jabatan yang saat ini dipegang Letnan Jenderal Burhanudin Amin, lulusan Akabri tahun 1976, itu dilaksanakan antara 20 dan 30 Oktober 2010.

Pengangkatan Pramono Edhie Wibowo sebagai Panglima Kostrad itu bukan hal mengagetkan. Bahkan, ia diprediksi menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat menggantikan Jenderal George Toisutta yang akan pensiun pada pertengahan tahun 2011.

”Yah, tidak heran lagi, sudah diprediksi dari dulu,” kata pengamat militer Kusnanto Anggoro, Rabu (29/9). Dari segi angkatan di Akademi Militer, kata Kusnanto, kemampuan, pengalaman, dan profesionalisme pengangkatan Pramono Edhie dinilai wajar. Malah ia menilai pengangkatan lulusan Akabri 1980 itu positif karena berarti regenerasi di dalam tubuh TNI, terutama Angkatan Darat, berjalan.

Pramono Edhie lahir di Magelang, 5 Mei 1955. Pramono Edhie adalah putra Letjen (Purn) Sarwo Edhie Wibowo alias adik Ny Ani Yudhoyono. Ia menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) sejak 1 Juli 2008 hingga digantikan Mayjen Lodewijk F Paulus pada 4 Desember 2009.

Selain Pramono Edhie, beberapa perwira tinggi TNI AD juga mendapat promosi. Pangdam XII Tanjung Pura Mayjen Moeldoko akan menjadi Pangdam III Siliwangi dan Panglima Divisi 2 Kostrad Mayjen Geerhan Lantara akan menjadi Pangdam XII Tanjung Pura.

Biaya Operasional SLB Akan Ditambah Pemerintah


Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah luar biasa, pemerintah akan menambah biaya operasional sekolah luar biasa agar orangtua siswa tak perlu lagi terbebani dengan masalah tambahan-tambahan biaya pendidikan. Bantuan khusus yang akan mulai dikucurkan pada 2011 itu akan diberikan kepada institusi dan tidak kepada siswa.

”Bantuan ini khusus untuk rehabilitasi, renovasi kelas, atau fasilitas praktik yang sudah tidak layak. Masalah ini harus sudah selesai pada 2011 karena jumlah SLB tidak banyak,” kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh ketika meluncurkan program pendidikan kesehatan reproduksi untuk remaja tunanetra dan tunarungu dengan nama Media Kesehatan Reproduksi Remaja Tuna Rungu (MAJU) dan Langkah Pastiku!, Rabu (29/9) di Jakarta.

Pada kesempatan itu, Nuh juga menekankan, remaja tunarungu dan tunanetra memiliki hak yang sama dengan remaja lain untuk memperoleh akses informasi dan layanan kesehatan reproduksi. Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi berguna untuk melindungi diri remaja dari risiko pelecehan dan kekerasan seksual, kehamilan yang tak diinginkan, penularan penyakit menular seksual, serta HIV/AIDS.

Program MAJU dan Langkah Pastiku! merupakan kerja sama antara Kemdiknas dan World Population Foundation Indonesia yang dimulai sejak 1 September 2007. Media pembelajaran yang dikembangkan meliputi modul cetak dan braille, modul training untuk guru dan master trainer, boneka kesehatan reproduksi, kamus bahasa isyarat kesehatan reproduksi, serta fasilitas lain.

Beasiswa Sebesar Rp. 350.000 Per Tahun Untuk 2,1 Juta Siswa SD Miskin


Pemerintah menyiapkan beasiswa untuk 2,1 juta siswa sekolah dasar yang miskin. Beasiswa ini untuk mencegah siswa putus sekolah, sekaligus untuk mendorong pencapaian target bidang pendidikan dasar dalam Tujuan Pembangunan Milenium atau MDGs pada 2015.

”Kalau penyebab siswa putus sekolah adalah ekonomi, solusinya tentu dengan cara ekonomi, ya, dengan pemberian beasiswa itu. Kita sudah di jalan yang benar terkait MDGs,” kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Jakarta, Rabu (29/9).

Selain faktor ekonomi, menurut Nuh, penyebab putus sekolah juga akibat lingkungan di sekitar anak yang tidak mendukung kegiatan belajar-mengajar. Oleh karena itu, perlu ada upaya dari semua pihak, termasuk masyarakat, untuk membangun lingkungan atau suasana belajar.

Mudjito AK, Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Nasional, mengatakan, pada 2010 ini ada penambahan 450.000 siswa SD dari keluarga tidak mampu yang menerima beasiswa. Tambahan itu didapat dari dana APBN-Perubahan untuk meningkatkan penerima beasiswa yang awalnya ditargetkan untuk 1,7 juta siswa.

Menurut Mudjito, beasiswa untuk siswa miskin itu untuk membantu biaya pendukung belajar, seperti alat tulis, sepatu, dan seragam. Adapun biaya pendidikan siswa sudah dipenuhi dari dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Setiap siswa menerima uang beasiswa Rp 360.000 per tahun. Penyalurannya dilaksanakan pada awal tahun ajaran secara sekaligus.

Pemberian beasiswa untuk siswa miskin tersebut juga sebagai upaya untuk memantau mereka supaya tidak putus sekolah. Tahun ini, angka putus sekolah di tingkat SD sekitar 1,7 persen atau sekitar 400.000 siswa.

Pengamat pendidikan, Mochtar Buchori, di sela-sela pertemuan Forum Peningkatan Kualitas Pendidikan (Pelita) kerja sama Yayasan Paras dan Tanoto Foundation, meminta pemerintah memerhatikan ketimpangan pendidikan yang terjadi di banyak tempat, mulai dari akses hingga mutu pendidikan. Ketidakadilan yang dialami anak-anak usia belajar untuk bersekolah bukan dialami mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau terpencil. Di perkotaan, masyarakat yang berada di pinggiran juga belum mendapat perhatian serius untuk mengakses pendidikan dasar yang bermutu.

Mochtar juga menyoroti kebijakan pemerintah yang justru fokus menciptakan sekolah-sekolah unggulan. Akibatnya, kesenjangan mutu pendidikan semakin tinggi di antara satu sekolah dengan sekolah lain.

”Pemerataan dalam arti kualitas pendidikan mesti sama di semua sekolah harus jadi fokus. Pencapaiannya harus dipercepat. Bukan dengan semakin menciptakan kesenjangan,” ujar Mochtar.