MUI: Koruptor Harus Dihukum Mati


Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan mendorong pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor karena perbuatan mereka dinilai sangat merugikan.

Ketua MUI Sumsel, KH Sodikun, di Palembang, Rabu (20/4/2011), menyatakan, selama ini para koruptor masih dihukum ringan, sehingga masing banyak yang menyalahgunakan jabatan dan uang rakyat tersebut.

“Bila para koruptor dihukum mati diharapkan bisa membuat jera pelaku lainnya agar tidak lagi merugikan keuangan negara yang berdampak buruk bagi masyarakat,” katanya.

Namun, dia mengusulkan agar para koruptor yang dihukum mati itu harus disesuaikan dengan besaran uang yang dikorupsi supaya ada keadilan. Menurut Sodikun, Islam mengharuskan bagi mereka yang bersalah dihukum setimpal.

Selain koruptor, lanjut dia, pihaknya juga mengusulkan kejahatan di bidang penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba) juga pelakunya harus dihukum mati. “Bila itu diterapkan, Indonesia akan semakin aman dan kesejahteraan juga akan meningkat,” demikian KH Sodikun.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, menegaskan poin hukuman mati dalam RUU Tipikor perlu dipertahankan. Hal ini karena menyangkut bahaya tindak pidana korupsi apalagi ketika sudah membudaya di tengah kehidupan masyarakat.

“Hukuman mati perlu dipertahankan, tidak perlu merespon budaya luar dan negara-negara barat. Bahkan, di Amerika sendiri saat ini masih merespon mengenai hukuman mati bagi koruptor,” ujar Busyro usai mengisi seminar bertajuk “Penguatan dan Pembangunan Kapasitas Kelembagaan DPR RI,” di Jakarta, Senin (4/4/2011).

Busyro menuturkan, penerapan hukuman mati memiliki landasan filosofi, argumen sosiologis dan kultural tersendiri. Menurutnya, ketika korupsi di Indonesia ini sudah mengkristal, maka budaya tersebut dapat menjadi momok yang membahayakan bagi kelangsungan hidup bernegara.

“Sangat berbahaya jika budaya tersebut sudah mengkristal di Indonesia. Oleh karena itu, hukuman mati dari aspek budaya sangat lebih efektif,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, perlu pendekatan yang lebih integral dalam menyikapi RUU tersebut, misalnya menghilangkan undang-undang gradasi untuk koruptor. Ia juga menyarankan, jika disetujui publik, maka ada baiknya para koruptor diberi sanksi sosial. Misalnya dengan melakukan kerja bakti sosial memakai seragam korupsi di jalan-jalan selama seminggu, sehingga keluarga mereka melihat.

“Kalau istri mereka melihat, anak, besan, menantu, dan cucu yang mereka sayangi melihat, efektif nggak? Saya yakin itu efektif. Tidak ada koruptor yang berbahagia jika rumah tangganya rusak akibat korupsi,” ujarnya.

3 responses to “MUI: Koruptor Harus Dihukum Mati

  1. Klu cuma buat peraturan gampang, tetapi pelaksanaan nya anget2 tai ayam,..

  2. wahh wahhh…. korupsi harus di hukum mati??
    Aneh…!! katanya saja KORUPSI itu HARAM! tetapi dia sendiri malah KORUPSI!!
    Buktinya di tempatku salah satu ketua MUI di tangkap polisi karena Korupsi!
    Berminat jadi pelawak rupanya MUI ini?
    Maling teriak Maling! Kalau MUI mau diakui benar, Hukum Mati tuh mantan Ketua MUI SUMBAR yang jelas2 Korupsi!

  3. koruptor harus dihukum mati
    Alasannya, mereka telah menginjak-injak kitab suci setelah mereka disumpah dengan kitab sici di atas kepalanya.
    SUNGGUH MELECEHKAN AGAMA.
    Gantung atau Penggal para Koruptor
    Amiiin ya Alllah !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s