Monthly Archives: May 2011

Daftar Gaji dan Fasilitas Anggota DPR Mencapai Lebih Dari 50 Juta Per Bulan


Lagi-lagi DPR kembali disorot. Bukan soal gedung baru tapi menyangkut fasilitas yang diterima pimpinan dan anggota DPR.

Disebutkan tunjangan pulsa anggota Dewan mencapai Rp 14,4 juta per bulan. Data ini diungkap oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).

Namun Wakil Ketua DPR, Anis Matta, menyangkalnya. "Pulsa kok besar sekali," kata Anis Matta saat ditemui di DPR, Kamis 12 Mei 2011. Menurut dia, itu, "bukan buat pulsa tapi tunjangan komunikasi intensif."

Apa saja dan berapa besar gaji serta fasilitas yang diterima DPR? Inilah rincian yang didasarkan pada Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR.

No.
Uraian
Penerimaan Setelah Dipotong Pajak (Rp)
Anggota DPR Merangkap Ketua
AD
Anggota DPR Merangkap Wakil Ketua AKD
Anggota DPR Merangkap Anggota AKD
A
GAJI POKOK DAN TUNJANGAN :

1. Gaji Pokok (GP)
2. Tunjunangan Istri (10% GP)
3. Tunjangan Anak (2 anak x 2% GP)
4. Uang Sidang/Paket
5. Tunjangan Jabatan
6. Tunjangan Beras rata-rata 4 jiwa @10 Kg = 4 x 10 x 4.230
7. Tunjangan PPH Pasal 21

4.200.000
420.000
168.000

2.000.000 9.700.000

198.000

1.729.608

4.200.000
420.000
168.000

2.000.000 9.700.000

198.000

1.729.608

4.200.000
420.000
168.000

2.000.000 9.700.000

198.000

1.729.608

Jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan
18.415.608
18.415.608
18.415.608
  Potongan-potongan

1. Iuran Wajib 10% (GP + Tunjangan Keluarga)
2. Pajak PHH Pasal 21
478.000

1.729.608

478.000

1.729.608

478.000

1.729.608

Jumlah Potongan-potongan
2.208.408
2.208.408
2.208.408
A
Jumlah Penghasilan Gaji Pokok dan Tunjangan Bersih
16.207.200
16.207.200
16.207.200

No.
Uraian
Penerimaan Setelah di Potong Pajak (Rp)
Anggota DPR Merangkap Ketua
AD
Anggota DPR Merangkap Wakil Ketua AKD
Anggota DPR Merangkap Anggota AKD
B
PENERIMAAN LAIN-LAIN :

1. Tunjangan Kehormatan
2. Tunjunangan Komunikasi Intensif
3. Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran.
4. Biaya Penelitian dan Pemantauan Peningkatan Fungsionalitas Konstitusional Dewan.
5. Dukungan Biaya Bagi Anggota yang Merangkap Menjadi Anggota Badan/Panitia Anggaran.
6. Bantuan Langganan Listrik dan Telepon.
7. Biaya Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Komunikasi Intensif.

4.460.000
14.140.000

3.500.000

600.000

2.000.000

5.500.000

8.500.000

4.300.000
14.140.000

3.000.000

500.000

1.200.000

5.500.000

8.500.000

3.720.000
14.140.000

2.500.000

1.000.000

5.500.000

8.500.000

B
Jumlah Penerimaan Lain-lain
38.700.000
37.440.000
35.360.000
  Jumlah Take Home Pay (A+B)
54.907.200
53.647.200
51.567.200


*)keterangan: semua dalam rupiah.

Angka Pernikahan Usia DIbawah 20 Tahun Di Jawa Timur Masih Diatas 40 Persen


Angka usia nikah di bawah 20 tahun di Provinsi Jawa Timur (Jatim),
masih tinggi, yaitu mencapai 20,83%.

Kondisi itu merupakan salah satu masalah yang dihadapi pembangunan kependudukan dan
keluarga berencana (KB) di provinsi berpenduduk 37.476.001 jiwa tersebut.

Demikian diungkapkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dalam siaran
tertulis yang diterima mediaindonesia.com terkait pelaksanaan Bakti Sosial TNI KB di
Kabupaten Bangkalan, Madura, Jatim, Kamis (12/5).

Disebutkan, dipilihnya Bangkalan untuk acara itu, selain karena usia nikah mudanya
masih tinggi, unmet need atas program KB-nya juga tinggi. Di Kabupaten Bangkalan,
angka pasangan yang menikah di bawah usia 20 tahun tercatat sebanyak 23,25%.

Bahkan, di Kabupaten Sumenep tercatat 41,72% yang usia kawin pertamanya kurang dari
20 tahun. Sedangkan di Pamekasan sebesar 19,39%, dan Sampang angkanya sebesar
17,47%.

Masalah lain yang dihadapi Jatim dalam pembangunan kependudukan dan KB adalah
rendahnya prevalensi pemakai kontrasepsi (CPR), bahkan cenderung menurun. Bila pada
2003 pemakai kontrasepsi tercatat 67%, pada 2007 berkurang menjadi 66,1%.

Selain itu, pengetahuan dan kesadaran tentang kependudukan, KB, serta kesehatan
reproduksi pada remaja dan pasangan usia suburnya juga rendah.

Bakti Sosial TNI KB dihadiri Kepala BKKBN Sugiri Syarief dan dicanangkan oleh
Pangdam V/Brawijaya. Dalam acara tersebut juga akan diberikan layanan kesehatan bagi
500 orang dan layanan KB untuk 250 orang secara gratis.

Bank Mega Cabang Jababeka Diduga Tempat Koruptor Melakukan Pencucian Uang


Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mensinyalir Bank Mega cabang Jababeka, Bekasi, dijadikan tempat menyimpan uang hasil kejahatan korupsi. “Ya, ada indikasi pencucian uang,” kata Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro, Minggu 8 Mei 2011.

Dalam tempo satu bulan, aparat hukum membongkar dua kasus pencucian uang bernilai ratusan miliar rupiah yang melibatkan Bank Mega cabang Jababeka.

Kasus pertama, raibnya dana deposito senilai Rp 111 miliar milik PT Elnusa Tbk. Dana milik anak usaha Pertamina ini dibobol oleh Direktur Keuangannya, Santun Nainggolan, dengan bantuan Kepala Cabang Bank Mega Jababeka, Itman Hari Basuki. Keduanya kini mendekam di tahanan Kepolisian Daerah Metro Jakarta.

Kasus kedua, pencucian uang senilai Rp 80 miliar yang melibatkan dua pejabat Kabupaten Batubara, Sumatra Utara, Yos Rauke dan Fadil Kurniawan. Yos adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten. Sementara, Fadil menjabat bendahara umum daerah. Keduanya kini menjadi tersangka dan mendekam di tahanan Salemba, Jakarta.

Modus kedua kasus ini, menurut Subintoro, sangat mirip. Mereka menempatkan dana sebagai deposito di Bank Mega kemudian dialirkan ke tempat lain. “Seolah-olah diinvestasikan ke beberapa perusahaan,” ujarnya.

Juru bicara Kejaksaan Agung, Noor Rachmad, mengatakan kasus yang melibatkan dua pejabat Kabupaten Batubara berawal dari informasi PPATK. Mereka diduga melakukan korupsi dengan cara mencairkan dana kas daerah sebesar Rp 80 miliar di Bank Sumatra Utara. “Dana ini kemudian dipindahkan ke Bank Mega cabang Jababeka,” ujar Rachmad.

Yos berkenalan dengan Itman, Kepala Cabang Bank Mega Jababeka, pada September tahun lalu. Saat itu, Itman menawarkan jasa perbankan berupa deposito on call dengan bunga 7 persen.

Bersama Fadil, Yos memindahkan dana kas pemerintah kabupaten ke Bank Mega cabang Jababeka. Pengalihan deposito itu dilakukan dalam lima tahap sejak September 2010 sampai April lalu. “Dari hasil penempatan deposito ini, keduanya memperoleh keuntungan sekitar Rp 405 juta,” ujar Rachmad.

Selanjutnya, Yos dan Fadil mencairkan deposito di Bank Mega untuk disetorkan ke beberapa perusahaan jasa keuangan dan jasa pengelolaan aset.

Manajemen PT Bank Mega Tbk menolak memberi penjelasan atas kasus yang melibatkan dua pejabat daerah ini. “Belum ada statement,” kata sekretaris perusahaan Bank Mega, Gatot Aris Munandar, kemarin.

Dia juga menolak memberi keterangan terkait dengan dugaan Bank Mega cabang Jababeka sebagai tempat pencucian uang. Sampai sekarang, menurut Gatot, direksi belum menjatuhkan sanksi kepada Kepala Bank Mega Cabang Jababeka. Alasannya, “Kami masih tunggu hasil investigasi kepolisian.”

Jakarta Merupakan Basis NII (Negara Islam Indonesia) Dengan Jumlah Anggota 151 Ribu Orang


Mantan anggota gerakan Negara Islam Indonesia, Sukanto, menyebut bahwa Jakarta merupakan basis terbesar gerakan NII. “Kantong-kantong NII kebanyakan di pinggiran Jakarta,seperti Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur,” ujarnya saat diskusi bertema “Penanganan NII di berbagai daerah” di gedung DPD, Rabu 4 Mei 2011.

Sukanto yang saat ini tergabung dalam NII Crisis Centre, gerakan anti NII yang dididrikan oleh eks anggota, mengatakan NII memilih wilayah pinggiran dikarenakan wilayah seperti ini biasanya banyak anak muda yang menjadi sasaran mereka. Selain itu,”Di pinggiran dimana perumahan masih banyak, orang tidak terlalu peduli dan mobilitasnya mudah,” ujarnya.

Ia mengatakan, berdasarkan data 2007, anggota NII di Jakarta berjumlah mencapai 151 ribu orang. “Keseluruhan anggotanya 181 ribu, itu data riil yang saya lihat langsung,” ujarnya. Ia juga memperkirakan jumlah ini telah bertambah besar. “Saya tidak tahu pasti, tapi perkiraan saya semakin besar karena jaringan mereka masih aktif,” ujarnya.

Mengenai lokasi persebarannya, Sukanto mengatakan bahwa persebaran terbesar berada di daerah Jakarta Selatan. ” Daerah Pamulang, Lebak Bulus sampai Serpong. Juga Pasar Minggu dan sekitarnya,” ujarnya. Sementara untuk wilayah Jakarta Timur tersebar di daerah Jatiwaringin, Jati Bening, sampai Bekasi. “Kalau Jakarta Barat di daerah Meruya dan sekitarnya,” tutur Sukanto.

Ia mengatakan, wilayah persebaran NII difokuskan pada wilayah Jawa. “Di jawa ada lima wilayah, dan satu lagi di Malaysia, jadi semuanya ada enam,” ujarnya. Wilayah ini, menurut Sukanto, merupakan wilayah utama. “Kalau yang lain disebutnya toifah,” jelasnya.

Sukanto menambahkan, biasanya Jaringan NII ini tersebar dari tingkatan provinsi sampai yang mereka sebut desa. “Jadi seperti ada struktur pemerintahan sendiri,” jelasnya. Untuk tingkatan desa, basis pergerakan ini biasanya dipusatkan di kontrakan-kontrakan para anggotanya. “Dirumah-rumah petakan begitu,” ujarnya.

Ia menambahkan, biasanya para anggota NII ini selalu sembunyi-sembunyi jika mengadakan pertemuan. “Biasanya pintunya ditutup dan di pasang radio yang kencang biar tidak kedengaran kegiatan mereka,” tandasnya. Sementara untuk tingkat Kabupaten atau Provinsi, biasanya NII menggunakan perumahan-perumahan elit yang berfungsi sebagai pusat komando dan juga pusat pembaiatan. “Untuk baiat itu perumahan besar yang kontraknya tahunan. Tempatnya sepi. Itu tempat pembaiatan, terutama di Jakarta Timur,” ujarnya.

Honda Luncurkan Skutik Baru Spacy Helm In Dengan Harga 11 Juta Rupiah


PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan sepeda motor matik (skutik) baru untuk pasar global dengan bagasi yang lebih besar, yaitu “Spacy helm-in,” dan Indonesia menjadi negara pertama peluncuran produk tersebut.

“Ini (skutik Spacy) adalah model global yang diproduksi di Indonesia dan China. Produksinya hampir bersamaan di kedua negara tersebut,” kata Presdir AHM Yusuke Hori, di Jakarta, Rabu.

Negara lainnya di Asia, lanjut dia, akan menyusul untuk memproduksi skutik baru tersebut pada tahun ini juga. “Indonesia merupakan pasar pertama untuk model dengan konsep baru ini,” kata Hori.

Selain di Indonesia dan China, skutik Spacy, lanjut dia, juga diproduksi dan dipasarkan di Eropa, Jepang, Australia, Thailand, dan Vietnam.

Ditambahkan Direktur Pemasaran AHM Kojiro Iguchi, skutik baru tersebut dikembangkan selama dua tahun mulai dari konsep hingga produksi. “Target kami adalah keluarga muda,” katanya.

Skutik Spacy memakai mesin yang sama dengan skutik Honda lainnya yang membidik segmen bawah yaitu Beat. Perbedaannya, kata dia, Spacy memiliki desain modern, dengan kapasitas bagasi lebih besar mencapai 18 liter atau cukup untuk bagasi satu helm “full face,” dan tangki bensin mencapai lima liter.

“Peningkatan kinerja mesin membuat skutik itu mampu berjalan 205 kilo meter dengan tangki penuh lima liter,” tambah Hori. Konsumsi bahan bakarnya sendiri mencapai 41 kilometer per liter. Bahkan dengan kecepatan stabil 50 kilometer per jam, maka konsumsi bahan bakarnya mencapai 67 kilometer per liter.

Di Indonesia, skutik Spacy dipasarkan dengan dengan harga Rp11,75 juta per unit (velg jari-jari) dan Rp12,55 juta per unit (velg racing), dengan target penjualan sebanyak 25.000 unit.

Direktur Pemasaran AHM Auddie A Wiranata memperkirakan pada triwulan II permintaan sepeda motor, terutama di segmen skutik, akan meningkat.

“Kami mengharapkan pada triwulan II permintaan skutik setidaknya sama dengan triwulan I,” kata dia.

Pada triwulan I penjualan skutik AHM mencapai 518.136 unit atau menguasai 52,23 persen pasar dengan pertumbuhan sebesar 88 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada April, penjualan skutik Honda mencapai 177 ribu unit atau naik 174 persen dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.

Pada triwulan I penjualan AHM mencapai 989.862 unit dari total pasar sepeda motor nasional sebesar 1.985.800 unit. Sedangkan pada April penjualan Honda mencapai 370.467 unit.

Menjalankan Islam Sebagai Rahmat Bagi Seluruh Alam


Dalam masyarakat yang multikultural, umat Islam harus bangkit mendakwahkan perubahan positif dan memberikan solusi terhadap persoalan masa kini.

Umat Islam akan mengulang kejayaan peradaban yang pernah dialaminya sebagai perwujudan misi Islam yang rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam), jika kembali kepada Alquran dan sunnah sebagai sumber hukum dan rujukan berijtihad.

Kini telah terjadi kemunduran dan tafaruq (perpecahan) di kalangan umat muslim, bukan kerena ketidakmampuan Islam mempersatukan umatnya, namun karena sikap beragama yang statis, eksklusif dan fanatik terhadap mazhab, serta krisis kepemimpinan dalam umat.

Mengindendtikan Islam dengan tindakan kekerasan dan mengarahterorisme, jelas sangat tidak diinginkan.

Munculnya aksi kekerasan dan radikalisme di berbagai negara, senyatanya disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, ketidakadilan atau karena tekanan politik rezim.

Islam memang membolehkan penganutnya menggalang kekuatan dan kekerasan, namun itu hanya untuk membela diri ketika diserang.

Syeikh Muhammad bin Husain bin Said Alu Sufran Al Qahtani menjawab persoalan radikalisme, terorisme, aksi bom bunuh diri dan berbagai bentuk tindakan anarkhis lainnya melalui bukunya Fataawa al-Aimmah fii an-Nawaazil al-Mudalhimah yang pada Desember 2008 disalin ke versi Bahasa Indonesia dalam “Fatwa-Fatwa Ulama Terkemuka tentang Tindak Kekerasan”.

Pada pengatar buku setebal 143 halaman dan diterbitkan Pustaka Islahul Ummah dengan penerjemah Ade Hermansyah Lc.M.Pd.I itu, mantan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni menyebutkan buku itu mengurai bagaimana para ulama memberikan pencerahan dan pemahaman yang tepat mengenai ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadits.

Para ulama memberikan pemahaman tentang dasar-dasar berpijak bagi kaum muslimin dalam mengarungi kehidupan yang sarat dengan tantangan dan godaan yang dapat menimbulkan kekerasan atau konflik.

Apa hukum orang yang meletakkan bahan peledak di badannnya, lalu meledakkan dirinya di tengah kerumunan orang-orang kafir sebagai bentuk penyerangan?

Dalam bukut itu, Syeikh Qahtani dengan tegas menjawabnya, orang itu akan ditempatkan di neraka Jahannam. Dia akan kekal di sana.

Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan bahwa orang yang membunuh dirinya akan disiksa dengan cara yang sama saat ia membunuh dirinya, sesuai Alquran dalam surat An Nisa: 29, “Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ada yang berpendapat bahwa perbuatan maksiat dan dosa besar yang dilakukan sebagian penguasa, menyebabkan wajibnya memberontak untuk perubahan, walau mengandung risiko. Banyak peristiwa menimpa dunia Islam akibat tindakan tersebut. Bagaimana pendapat yang mulia?

Untuk menjawab persoalan tersebut, diangkat berbagai ayat dalam Alquran yang kemudian mengerucut bahwa tidak diperbolehkan membangkang dan memberontak, kecuali bila melihat kekufuran yang nyata dan memiliki bukti kuat.

Memberontak dapat menimbulkan kerusakan besar. Hilangnya keamanan, hilangnya hak, tak bisa mencegah orang zalim dan menolong orang dizalimi. Kecuali kaum muslimin melihat ada kekufuran nyata dan punya bukti kuat, memiliki kekuatan, maka boleh memberontak untuk menurunkannya.

Namun apabila tak ada kekuatan, memberontak itu bisa dibenarkan, apalagi pemberontakan itu menyebabkan keburukan yang lebih besar.

Ulama sepakat, tidak boleh menghilangkan keburukan dengan sesuatu yang lebih buruk. Yang benar adalah mencegah keburukan dengan apa-apa yang bisa menghilangkan atau mengurangi.

Ada penjelasan tentang gairah untuk melenyapkan kemunkaran yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syara (agama) seperti dilakukan kaum khawarij dan mu`tazilah.

Mereka terdorong oleh semangat membela kebenaran dan kecemburuan terhadap kebenaran yang menjerumuskan mereka ke dalam kesalahan dengan mengafirkan kaum muslimin yang berbuat maksiat atau menyatakan orang yang berbuat maksiat akan kekal di neraka, seperti anggapan kaum mu`tazilah.

Berkaitan radikalisme, sebagaimana marak diwartakan, fatwa ulama yang tertuang dalam buku itu sangat penting dipahami. Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin pun mengingatkan, persoalan sosial, agama, ekonomi dan politik harus diselesaikan karena memiliki korelasi dengan radikalisme.

Radikalisme akan terus berkembang seperti terjadi pada Negara Islam Indonesia dan menggunakan agama sebagai jastifikasi. faham ini jangan sampai masuk ke kampus. Ia mengimbau anak muda jangan terpengaruh pemikiran pembentukan negara baru. Kata Dini, itu pemikiran masa silam yang harus dikubur.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Agil Siroj pun sejalan dengan pemikiran para ulama bahwa radikalisme harus dihentikan di permukaan bumi.

Agil melihat radikalisme sudah masuk pada tahap lampu merah alias emergency.

Hasil survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) menyebutkan lebih dari 40 persen anak usia remaja/sekolah di Jakarta setuju melakukan aksi kekerasan untuk menyelesaikan moral dan agama.

Jika memang demikian adanya, para orangtua, guru sekolah dan ustadz atau ustazah perlu menggali fatwa ulama sebagai dasar referensi atau perbendaharaan pengajaran di lembaga pendidikan mereka masing-masing.

Ulama adalah pewaris ilmu yang diturunkan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Kedekatan ulama dan ummat bukan didasari kepada kepentingan diri pribadi, tapi demi menuju kedamaian dan kesejahteraan umat.

NII Sudah Bentuk Pemerintahan Bayangan Dengan Gaji Presiden Rp. 10 Juta Per Bulan


Negara Islam Indonesia (NII) bisa disebut menjadi pemerintah bayangan. Karena NII ternyata telah memiliki struktur pemerintahan lengkap, mulai presiden, menteri, bupati, hingga tingkat rukun tetangga (RT).

Bahkan para pejabat tinggi mereka telah mendapatkan gaji bulanan yang mencapai jutaan rupiah. “Untuk Presiden, gajinya Rp10 juta, menteri Rp2 juta,” kata Imam Supriyanto yang pernah menjadi Menteri Peningkatan Produksi NII.

Gaji para bawahan, lanjutnya, tidak diketahui secara detailnya, sebab dalam mengurus masalah finansial, sudah ada Menteri Keuangan NII yang mengaturnya. “Saya tidak tahu, karena yang mengurusi itu Menteri Keuangan.”
Dana untuk menggaji birokrasi mereka, lanjutnya, didapat dari sumbangan anggota yang berada di daerah-daerah. Seperti dari desa, lalu naik ke kelurahan, naik kecamatan, dan kabupaten. “Setiap anggota di daerah wajib menyetorkan apapun caranya tidak peduli bagaimana cara mendapatkannya,” ungkapnya.

Tiap pribadi wajib menyetor, misal diharuskan menyetor satu juta sedangkan dia hanya memiliki 100 ribu, sisanya itu harus mencari.

BERKEDOK AGAMA

Ketua Divisi Kajian Strategis DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, mengungkap data penelitian Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP). Dari data disebutkan ada kecenderungan remaja ikut dalam kekerasan berkedok agama.

“Sebanyak 48,9% pelajar tingkat SMP dan SMA di DKI Jakarta menyatakan mau ikut dalam kekerasan isu agama dan moral,” jelas Ulil dalam jumpa pers bersama sejumlah pengurus DPP Demokrat di Cikini, Minggu (1/5).

Menurutnya ini jadi ladang subur untuk menanamkan radikalisasi dan rekrutmen kader yang siap bunuh diri seperti pemboman atau yang lain.

Untuk mencegah radikalisasi itu, lanjutnya, bisa dengan pendekatan budaya oleh tokoh dan pemuka agama. “Hindari kata-kata yang menyebar kebencian dan kekerasan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wasekjen PD Ramadhan Pohan menyesalkan pernyataan politisi FPDIP TB Hasanudin yang mengkritik kebijakan memberlakukan Siaga I.

Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo mengatakan pihaknya tengah menyelidiki berbagai kasus penipuan berkedok Negara Islam Indonesia (NII). “Sekarang yang disidik Polri pelanggaran hukumnya,” kata Timur Pradopo usai menghadiri apel persiapan Satgas PAM KTT ASEAN ke 18 di Lapangan Monas, Minggu (1/5). Dalam penanganan NII, kata Timur, polisi bersinergi dengan berbagi instansi terkait.