Kronologis Pembantaian dan Pemancungan 30 Petani Di Mesuji Terungkap


Video pembantaian petani di Mesuji yang dilaporkan oleh lembaga adat Lampung ke Komisi III DPR harus diverifikasi dimana kejadian persisnya. “Video itu harus diverifikasi terjadi di Lampung atau dimana,”ujar Anggota Komisi III DPR, Saan Mustopa di gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/12/2011).

Sebelumnya, lembaga adat Lampung yang dipimpin oleh Purnawirawan TNI Mayjen Saurip Kadi mengadu ke Komisi III DPR mengenai adanya pembantaian sadis yang terjadi di Mesuji, Lampung. Saat berada di DPR video pembantaian seperti adanya pemenggalan kepala, penyiksaan dipertontonkan di hadapan anggota dewan.

Terkait hal itu kata Saan dirinya belum bisa katakan video tersebut benar atau salah. Karena itu lanjut Saan ketika rapat dengan Kapolri semalam, tragedi pembantaian itu dipertanyakan. “Itu dari sumber resmi kepolisian, sudah diproses ke pengadilan, itulah komisi 3 yang harus mencari apa benar atau tidak,” jelas Saan.

Komisi III DPR sendiri kata Wakil Sekjen Partai Demokrat ini sudah membentuk tim khusus yang akan terjun ke lapangan mengusut kasus tersebut. Verifikasi lanjut Saan juga segera dilaksanakan, minimal setelah masa reses DPR. “Verifikasi supaya ini tidak liar, bisa pas reses,” katanya.

Namanya Saurip Kadi (60). Mayjen Purnawirawan TNI asal Brebes ini bikin heboh sejak kemarin. Dia memimpin rombongan Lembaga Adat Megoupak menghadap Komisi III DPR melaporkan soal dugaan pembantaian terhadap 30 petani di Mesuji Lampung sejak pemerintahan SBY.
Laporannya disertai foto dan video pembantaian yang diduga dilakukan Pamswakarsa yang dibekingi perusahaan sawit asal Malaysia PT Silva Inhutani.
Saurip, demikian dia disapa, ketika berbicara sangat tegas layaknya seorang tentara. Dalam sebuah dialog di televisi swasta nasional semalam, Saurip berbicara lantang dan berani mendebat Menko Polhukam Djoko Suyanto yang berbicara di ujung telepon. “Pak Djoko ini dulu teman saya,” kata Saurip dengan enteng.

Dari sejumlah penelusuran Tribunnews.com, nama Saurip cukup dikenal luas. Di zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mencuat namanya sempat berkibar.
Ini terkait dengan munculnya isu “Dokumen Bulak Rantai” pada 2000 dimana dalam dokumen itu disebutkan Pangkostrad Letjen TNI Agus Wirahadi Kusumah (alm) dan Saurip yang kala itu menjabat sebagai Aster KSAD bersama sejumlah perwira tinggi TNI lainnya dituduh mengadakan pertemuan ilegal dengan sejumlah perwira TNI lainnya.

Saat itu Saurip dicopot dari jabatannya sebagai Aster KSAD dan digantikan Mayjen TNI Sang Nyoman Suwisna, 29 Juni 2000.
Itulah jabatan terakhir tetinggi Saurip di TNI AD.
Pada Pilpres 2009 lalu, nama Saurip muncul dan hendak mencalonkan Presiden berpasangan dengan Aktor Deddy Nizwar. Kendati gagal jadi capres namun Saurip tidak patah arang. Dia melaju melalui jalur independen dan menggugat Mahkamah Konstitusi soal UU Pilpres.
Setelah itu nama Saurip tidak langsung tenggelam. Dia muncul lagi dengan tulisan-tulisannya yang masih tetap membuat heboh. Diantaranya bukunya yang berjudul “Menata Ulang Sistem Demokrasi dan TNI Menuju Peradaban Baru” serta buku berjudul “TNI AD Dahulu Sekarang dan Akan Datang”. Serta berbagai buku lainnya seperti “Menembus Batas”, Mengutamakan Rakyat” dan sebagainya. Banyak diantaranya mengupas soal peran TNI dalam kancah pembangunan bangsa.

Di era pemerintahan SBY-Boediono sekarang ini Saurip kadang muncul dengan kritikan-kritikan pun tetap mengalir.

Dari sebuah media online pada 2 Juli 2011 lalu, Saurip dikritik Benteng Kedaulatan yakni Ormas Pendukung SBY yang menilai aneh Saurip melontarkan pendapat bahwa SBY mempermalukan militer dan mendukung agar SBY diturunkan.
Nah, kini Jenderal Saurip yang dikenal keras ini muncul lagi dengan membawa para korban para petani yang kabarnya dibantai di Lampung. Apa cerita selanjutnya yang akan diperlihatkan Saurip, kita tunggu saja!

Polda Sumatera Selatan (Sumsel) mengakui terjadi bentrok antara warga dengan karyawan perusahaan kebun sawit PT Sumber Wangi Alam (SWA) di Desa Sodong Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, pada 21 April 2011 lalu.

Akibat bentrok itu, tujuh orang tewas, terdiri dari dua orang dari pihak warga dan 5 orang dari pihak karyawan PT SWA. Dua di antara korban, tewas dengan kepala terpenggal. “Di Sumsel, terjadi bentrok di Kecamatan Mesuji antara masyarakat Desa Sodong dengan karyawan PT SWA, yang mengakibatkan dua warga masyarakat tewas dan lima karyawan tewas, yang dua di antaranya dengan leher terpenggal,” kata Kabid Humas Polda Sumsel, AKBP Sabaruddin Ginting, Kamis (15/12/2011).

Menurutnya, kejadian saat itu dipicu sengketa lahan antara warga setempat dengan PT SWA. Dari kejadian itu, lima orang dari pihak karyawan PT SWA yang diduga pelaku pembunuhan tersebut telah menjadi tersangka dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan. Bahkan, seorang pelaku lainnya telah divonis bersalah oleh pengadilan.
Dan saat ini, Polda Sumsel masih melakukan pengejaran terhadap sejumlah orang yang diduga ikut dalam pembunuhan tersebut.

Sabaruddin menegaskan kasus yang ditangani Polda Sumsel ini bukan kasus yang diadukan warga Lampung ke Komisi III DPR RI pada Rabu (14/12/2011). Menurut Sabaruddin, kasus yang terjadi di Sumsel memang serupa dengan yang terjadi di Mesuji, Provinsi Lampung, di mana terjadi bentrok antara warga dan pihak perusahaan kebun sawit. Namun, tempat dan tempat kejadian kedua kasus itu berbeda, kendati nama tempat kejadian sama, yakni Mesuji.

Sebagaimana diberitakan, Rabu (14/12/2011) kemarin, warga Lampung yang mengaku keluarga korban petani yang diduga dibantai pihak pengamanan perusahaan sawit PT Silva Inhutani, mengadu ke Komisi III DPR.

Menurut mereka, sejak 2009 hingga 2011, ada 30 petani yang dibunuh oleh pihak pengamanan Pam Swakarsa PT Silva. Bahkan, mereka membawa barang bukti yang cukup mencengangkan, yakni berupa video pembantaian yang diduga dilakukan aparat Brimob kendati selanjutnya Polri meragukan kebenaran isi video tersebut.

Kabareskrim Polri Irjen Pol Sutarman plintat-plintut alias berubah-ubah saat menjelaskan soal perkara pembantaian warga di Lampung yang sempat direkam dalam video. Sebelum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III, Rabu (14/12/2011) malam, Sutarman mengatakan tidak ada pemenggalan kepala di Lampung.

Ia pun menyatakan ragu kebenaran video tersebut. “Kalau kita bicara logika, masa iya sih orang sadis begitu,” kata Sutarman. Namun, seusai rapat, pernyataan Sutarman berubah dan mengakui adanya pemenggalan tersebut. Kali ini, Sutarman mengatakan pemenggelan kepala itu dilakukan warga sipil dan diawali bentrok warga sipil dan perusahaan di Lampung. “Pelakunya warga masyarakat. Itu kan terjadi (ketika) bentrok warga dengan warga yang di Lampung,” ucap Sutarman.

Sementara itu, di dalam rapat, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo yang dicecar anggota Komisi III soal pembantaian petani itu menjelaskan Polda Lampung dan Sumatera Selatan pernah menangani dua kasus bentrokan di dua wilayah Mesuji.
Kasus pertama, terjadi di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, akibat sengketa lahan pada 21 April 2011. Sengketa itu berujung bentrokan antar warga yang mengakibatkan dua warga dan lima karyawan perusahaan sawit tewas. “Kasus itu enam tersangka sudah dalam proses pengadilan,” kata Kapolri.

Dan kasus kedua, terjadi di Kabupaten Mesuji, Lampung, pada November 2010. Kasus itu lantaran sengketa lahan. “Ada masyarakat yang disandera di sana oleh sekelompok masyarakat. Polisi mendatangi tempat kejadian. Ketika dievakuasi, masyarakat mencegat,” ujarnya. Menurut Timur, saat itu polisi terpaksa mengeluarkan tembakan karena warga melakukan perlawanan. Akibat bentrok ini seorang warga meninggal dunia. “Dua anggota yang membawa senjata sudah kami periksa dan sekarang dalam proses peradilan,” jelas Kapolri.

Seusai rapat, Wakil Ketua Komisi III dari PKDn Nasir Djamil, mengaku tak puas atas penjelasan Kapolri.
Karena itu, lanjut Nasir, Komisi III akan kembali memanggil Kapolri untuk meminta penjelasan kasus ini seusai masa reses DPR atau sekitar 10 Januari 2012.

Mabes Polri telah meminta Polda Lampung dan Sumatera Selatan menginvestigasi adanya informasi pembantaian 30 petani di Lampung sebagaimana aduan warga ke DPR RI. Demikian disampaikan Kabag Penum Polri, Kombes (Pol) Boy Rafli Amar, di Jakarta, Rabu (14/12/2011). Menurut Boy, ketidakjelasan lokasi kejadian membuat kedua polda harus dilibatkan. Sebab, warga yang mengadu ke DPR tersebut menyabutkan lokasi pembantaian ada di Mesuji, Lampung, dan pembantaian yang dipicu sengketa lahan dengan perusahaan sawit itu terjadi sejak 2009. Sementara, di provinsi Lampung dan Sumsel juga ada nama daerah yang bernama Mesuji.

“Nanti akan ada. Daerah Mesuji itu ada dua, di Sumsel dan Lampung. Yang disampaikan masyarakat akan ditelusuri lebih lanjut, daerah mana, sejauh mana penanganan polisi saat itu. Jadi, akan ada langkah-langkah investigatif,” ujar Boy.
Sebagaimana diberitakan, Selasa (13/12/2011) kemarin, keluarga korban petani yang diduga dibantai pihak pengamanan perusahaan sawit milik Warga Negara Malaysia, PT Silva Inhutani, mengadu ke Komisi III DPR.

Menurut mereka, sejak 2009 ada 30 petani dibunuh dengan cara disembelih dan disayat-sayat oleh pihak Pam Swakarsa PT Silva. Konflik bermula saat PT Silva membuka lahan untuk menanam kelapa sawit dan karet pada 2003, yang selalu ditentang masyarakat setempat. Akhirnya, PT Silva membentuk PAM Swakarsa yang juga dibekingi aparat kepolisian untuk mengusir penduduk. Pascaadanya PAM Swakarsa terjadilah beberapa pembantaian sadis dari tahun 2009 hingga 2011.
Saat mengadu ke Komisi III tersebut, mereka menayangkan video pembantaian sadis para petani tersebut.

Polda Lampung membantah adanya pembantaian petani di wilayahnya kendati ada nama daerah bernama Mesuji. Polda Lampung mengakui terjadi konflik masyarakat dengan petugas keamanan perusahaan sawit pada 21 April 2011 lalu, yang mengakibatkan 2 warga dan 5 karyawan meninggal dunia. Namun, lokasi kejadian berada di Desa Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang masuk wilayah Sumsel, bukan Lampung.

Menurut Boy, penelusuran dari Mabes Polri adalah mencari tahu ada tidaknya pidana yang belum diusut kepolisian setempat. Namun, tetap menunggu kejelasan lokasi dan rangkaian kejadian tersebut. “Ini akan menjadi suatu bahan penelusuran lebih lanjut, bagaimana proses yang terjadi, antara siapa saja. Apa langkah-langkah yang sudah dilakukan, tindakan yang merugikan masyarakat. Jadi, akan ada investigasi terkait informasi dari masyarakat,” paparnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s