Categories
Berbudaya Korupsi

Indonesia Kembali Berhasil Mempertahankan Gelar Juara Bertahan Sebagai Negara Paling Korup Di Asia Pasifik


Indonesia menjadi negara paling korups dari 16 negara di kawasan Asia Pasifik menurut survei persepsi korupsi 2011 terhadap pelaku bisnis. Survei dilakukan oleh Political & Economic Risk Consultancy yang berbasis di Hongkong.

Demikian diungkapkan Kepala Satuan Tugas Sosialisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Guntur Kusmeiyano, Rabu (22/2/2012), dalam seminar pemberantasan korupsi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

“Di mata para pelaku bisnis, Indonesia merupakan negara paling korup di kawasan Asia Pasifik. Ini tentu berkaitan dengan kinerja birokrasi, sehingga persoalannya tidak akan selesai kalau hanya mengandalkan penindakan. Ini harus diatasi dengan mulai membangun komitmen,” kata Guntur.

Guntur menambahkan, di tingkat internasional, indeks persepsi korupsi Indonesia 1,9 dengan indeks 10. “Dengan angka sekecil itu, di mata dunia, Indonesia itu sejajar dengan negara-negara baru yang sampai hari ini masih dililit persoalan peperangan. Inilah dampak parahnya korupsi di Indonesia,” kata Guntur.

Berdasarkan indeks persepsi korupsi, Indonesia masih masuk jajaran negara-negara terkorup. Menurut survei Transparency International, skor IPK Indonesia adalah 3, beranjak 0,2 dari skor tahun lalu.

Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 183 negara. Skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia sama dengan Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome and Principe, Suriname, dan Tanzania. Skor Indonesia masih di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand.

Menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki, dengan skor 3 dari skala 0-10 (0 berarti sangat korup, 10 berarti sangat bersih), tak ada perubahan signifikan dalam pemberantasan korupsi.

”Metode pengukuran indeks persepsi korupsi mensyaratkan kriteria yang dapat menunjukkan indikasi perubahan persepsi korupsi antartahun adalah perubahan skor minimal 0,3. Perubahan skor 0,2 antara tahun 2010 dan 2011 tidak berarti apa-apa secara metodologi alias pemberantasan korupsi di Indonesia jalan di tempat,” kata Teten di Jakarta, Kamis (1/12).

Menurut Teten, agar Indonesia memiliki arah dalam mencapai target pemberantasan korupsi, ada beberapa langkah konkret, antara lain perbaikan serius perizinan usaha. Sumber data IPK itu salah satunya pelaku bisnis sehingga perbaikan di sektor itu sangat krusial.

Sayangnya, lanjut Teten, justru perbaikan di sektor tersebut tak dilakukan. Berdasarkan survei Global Competitiveness Report 2011-2012 yang dilakukan Forum Ekonomi Dunia, peringkat Indonesia malah turun. Hal lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan skor IPK adalah perbaikan menyeluruh pada institusi penegak hukum.

Menurut Ketua Transparency International Indonesia Natalia Soebagjo, meskipun ada kelemahannya, IPK hendaknya menjadi cerminan upaya pemberantasan korupsi. ”Kami tidak mengklaim bahwa ini instrumen sempurna,” katanya.

Menanggapi hal itu, Deputi Penelitian dan Pengembangan KPK Doni Muhardiansyah mengatakan, sebagai survei internasional seharusnya diukur juga komitmen negara dalam memberantas korupsi, termasuk tidak mau menjadi tempat perlindungan (safe haven) koruptor. Doni mengkritik Singapura yang menempati peringkat tertinggi IPK, tetapi tetap menjadi safe haven koruptor asal Indonesia.

Menurut Doni, keberadaan KPK termasuk membantu meningkatkan skor Indonesia. Saat KPK berdiri tahun 2003, skor IPK Indonesia 1,9.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Gayus Lumbuun mengiyakan kebenaran hasil survei Cluster For Security and Justice yang menyatakan 78 persen kalangan menyebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga terkorup. Menurutnya korupsi bukan hanya berupa bentuk uang tapi juga korupsi waktu.

“Korupsi kan enggak hanya uang, tapi bisa juga menyalahgunakan jabatan. DPR bisa mengorupsi uang, bisa juga korupsi kinerja. Saya sebagai unsur DPR mengatakan, ya itu betul,” ungkap Gayus saat berada di The Financial Hall, Graha Niaga, Selasa (22/2/2011).

Namun, lanjut Gayus, persoalan korupsi bukan hanya dilakukan DPR, banyak lembaga terkait di dalamnya. Oleh karena itu, bukan hanya DPR yang perlu dibenahi terutama mengenai kasus korupsi. “Banyak lembaga terkait. Jadi kalau kita bicara korupsi, kita tidak hanya bicara benahi DPR saja. DPR dibenahi nanti akan timbul yang lain, jadi ini memang tugas berat,” katanya.

Pernyataan Gayus ini berbeda dengan Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso 21 Februari lalu yang justru mempertanyakan mengenai validitas survei dan sumber penelitian tersebut. Priyo tidak banyak menanggapi mengenai hasil survei itu.

Selain DPR, Cluster For Security and Justice juga mengumpulkan hasil survei 70 persen kalangan menyatakan lembaga hukum juga menjadi yang terkorup di Indonesia setelah DPR. Gayus menyatakan yang paling penting adalah tetap mengedepankan kerja DPR untuk rakyat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s