Monthly Archives: October 2013

Preman Penguasa Cengkareng Sejak 2010 Berhasil Di Tangkap Polisi


Fransisco Soares Recardo Alias BobyTim Pemburu Preman Berhasil mengangkap tangan kanan Hercules, Fransisco Soares Recardo Alias Boby (45) di Karawang, Jawa Barat. Boby ditangkap atas tiga laporan yang diterima kepolisian di Polres Jakarta Barat. Menurut Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Fadil Imran, Boby ditangkap Senin (28/10) pukul 04.00 WIB. Boby ditangkap karena adanya 3 jenis laporan. “Kita akan proses berdasarkan tiga laporan yang kita terima. Yaitu pemerasan, pengeroyokan, dan kepemilikan senjata api ilegal,” ujar Fadil kepada wartawan di Polres Jakara Barat, Rabu (30/10/2013). Sebelumnya, Hengki mengatakan, Boby telah memeras ratusan warga di sana sejak tahun 2010. Menurut laporan ada sebanyak ratusan KK yang menjadi korban pemerasan. “Dari 2010 sudah ada sekitar 200an warga disana diperas,” ujar Hengki di ruangannya, Senin (28/10/2013).

Fadil mengatakan, Boby merupakan DPO yang selama ini menjadi pemimpin premanisme di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. “Dengan pasal yang berlapis tersangka dituntut 20 tahun penjara,” ujar Fadil. Sebelumnya Kasat Reskrim Jakarta Barat, Hengki Haryadi mengatakan, Boby telah memeras warga di sana sejak tahun 2010. Menurut laporan ada sebanyak ratusan KK yang menjadi korban pemerasan.

Hengki mengatakan, polisi berhasil mengumpulkan seratusan kuitansi sebagai bukti transaksi korban kepada pelaku. Dan kisaran uang yang diminta oleh Boby dan kawanannya di daerah itu dari ratusan ribu rupiah hingga puluhan juta. “Mereka minta uang keamanan, sewa tempat dan kontrak tempat dan selain meras dalam bentuk uang dia juga minta barang-barang di toko bangunan dan itu tidak dibayar,” ujar Hengki.

Tim Pemburu Preman Polres Jakarta Barat berhasil menangkap tangan kanan Hercules, Fransisco Soares Recardo Alias Boby (45). Boby ditangkap terkait kasus pemerasan yang dilakukannya di Kapuk pulo, RT5 RW10 Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Boby tiba di Polres Jakarta Barat dengan kawalan ketat anggota Tim Pemburu Preman yang dipimpin Kasat Reskrim Jakarta Barat, AKBP Hengki Haryadi. Boby datang mengenakan kaos putih dengan tangan diikat.

Hengki mengatakan, Boby ditangkap Senin (28/10) di daerah Karawang. “Dia ditangkap lalu kita lakukan pengembangan untuk mencari bukti-bukti lain,” ujar Hengki di Polres Jakarta Barat setelah Boby tiba, Rabu (30/10/2013).

Dalam pengembangan, polisi berhasil menemukan 26 peluru dan beberapa senjata api yang digunakan untuk mengancam korban. “Kita temukan 5 pistol dan kuitansi-kuitansi pemerasan yang dilakukan Boby,” imbuh Hengki. Ditangkap di hotel bersama istri keduanya,” ujar Hengki kepada wartawan di Polres Jakarta Barat, Rabu (30/10/2013). Hengki memastikan Boby mengakui semua perbuatannya terkait pemerasan sejak tahun 2010 di kawasan Cengkareng, Jakbar. “Dari 2010 sudah ada sekitar 200an warga disana diperas,” ujar Hengki.

Bila tidak memberikan uang, maka akan diusir. Para pelaku juga mengancam dengan senjata tajam. Dalam catatan kepolisian, Boby juga buronan kasus lain. Saat Hengki menjabat Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, Boby diduga sebagai pelaku yang menyembunyikan Kill Bill alias Irene Tupessy, terpidana kasus penyerangan RSPAD Februari tahun lalu. Polisi juga mencurigai, lahan di Cengkareng yang digunakan sebagai sarang preman merupakan lahan bermasalah.

“Selama ini mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu yang menjadi alat memeras masyarakatt walaupun belakang ini mereka bermetamorfosis,” ujar Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Fadil Imran, Rabu (30/10/2013).

Selain melakukan pemerasan uang, Boby juga melakukan pemerasan bahan bangunan. “Jadi dia benar-benar hidup dari aksi pemerasan ini,” ujar Fadil. Dengan adanya penangkapan ini, polisi semakin semangat memberantas premanisme di Jakarta Barat. Boby ditangkap di Karawang, Jawa Barat di dalam sebuah hotel bersama istri keduanya. Boby ditangkap karena menjadi pimpinan kasus pemerasan di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat sejak tahun 2010.

Pengusaha Berani Bayar Gaji Buruh 13 Juta … Asal Tidak Harus Suap Pegawai Negeri dan Pejabat


Para pengusaha ritel mengaku berani membayar gaji bagi pekerjanya Rp 13 juta per bulan, namun ada syaratnya yang harus dipenuhi pemerintah. “Buruh itu kalau mau minta gaji sama seperti di Singapura pun kami berani, di sana itu pekerjanya dibayar US$ 1.300 per bulan atau Rp 13 juta per bulan, kami bisa bayarnya,” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta, Jumat (25/10/2013).

Tutum mengatakan tapi tentunya ada syarat yang harus dipenuhi terutama dari pemerintah. Yakni pelayanan, fasilitas infrastruktur dan lainnya harus bisa sama dengan Singapura.

“Tapi syaratnya pelayanan, fasilitas infrastruktur dan lainnya sama dengan Singapura, di sana perizinannya mudah tidak seperti di Indonesia banyak dan lama dan cost tinggi, infrastruktur jalan bagus, tidak seperti saat ini contoh Pantura, kalau nggak mau lebaran nggak diperbaiki, pelabuhannya seperti di Singapura juga bagus nggak kayak di Indonesia, tidak ada pungutan liar, listriknya walaupun mahal tapi kualitasnya bagus,” jelasnya.

Tutum mengungkapkan seperti kondisi jalan yang tidak baik, pelabuhan tidak standar akibatnya ongkos distribusi dari suatu produk itu mencapai 17% padahal di negara ASIA hanya 7%. “Belum lagi pungli (pungutan liar) saat distribusi barang banyak sekali membuat cost untuk transportasi mahal, di mana 15% dari ongkos distribusi adalah untuk bayar pungli,” ujarnya.

“Kalau kualitas semua sama saja seperti Singapura, biaya produksi barang kami jauh lebih murah, ada efisiensi, produknya bisa bersaing dengan produk impor, jika itu terjadi bayar upah Rp 13 juta pun perbulan tidak jadi soal bagi pengusaha,” tutupnya.

Para serikat buruh terus mendesak pengusaha agar upahnya naik dari Rp 2,2 juta menjadi Rp 3,7 juta per bulan. Hal ini hampir mustahil karena masih maraknya pungli dan korupsi di Indonesia.

“Mana bisa kita bayar gaji tinggi pekerja kita, kalau di mana-mana korupsi terjadi, di mana-mana pungli terjadi. High cost, pengusaha harus banyak habiskan dana buat bayar dan ngurusin seperti ini,” ucap Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta, Jumat (25/10/2013).

“Kita mau gaji tinggi buruh, kita bisa bayar bahkan sama seperti di Singapura US$ 1.300 per bulan atau setara Rp 13 juta per bulan, bisa kita bayar,” katanya. Tutum mencontohkan untuk mengurus perizinan usaha saja pengusaha harus keluarkan biaya miliaran rupiah hingga usahanya bisa berjalan.

“Saya kasih tahu, untuk ngurus perizinan itu bisa habis miliaran, nggak ada prakteknya ngurus perizinan hanya habis puluhan ribu, puluhan juta, itu recehan, kita habis miliaran,” tegasnya. Ia menambahkan bahkan walau perizinan sudah terpenuhi semua itu tidak cukup, pengusaha masih saja diganggu-ganggu.

“Gangguan itu ya ada aja, kita melanggar aturanlah, bayar pajak ini lah itu lah yang mana aturannya saja nggak jelas,” katanya. Belum lagi kondisi infrastruktur baik pelabuhan, jalan, bandara yang belum baik.

“Saya contohkan biaya angkut barang dari Sanghai China ke Jakarta per kontainer Rp 5 juta, kita kirim barang Jakarta ke Makasar Rp 10 juta per kontainer. Saya tanya bagaimana kita mau bersaing dengan barang-barang mereka yang dari ongkos kirim saja kita jauh lebih mahal, belum lagi biaya-biaya produksi yang di China jauh lebih murah karena listriknya murah, kita malah nggak disubsidi sama negara listriknya, tambah lagi kalahnya,” ujarnya.

“Jadi jangan tuntut pengusaha dengan minta gaji tinggi, karena ini nggak ada habisnya, upah naik kita naikan harga, buruhnya nggak cukup lagi minta naik lagi. Yang harus diperbaiki itu pelayanan pemerintah, infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan lainnya, kalau semuanya sudah baik buruh nuntut upah tinggi kami masih bisa turuti,” tandasnya.

MA Hukum Lion Air untuk Ganti Bagasi Penumpang yang Hilang Senilai 19 Juta


Mahkamah Agung (MA) kembali menghukum maskapai penerbangan swasta terbesar di Indonesia, Lion Air, dalam kasus hilangnya bagasi penumpang. Vonis ini merupakan vonis kesekian kalinya dalam kasus serupa.

Hukuman ini dijatuhkan atas gugatan penumpang Lion Air rute Medan-Semarang, Robert Mangatas Siltonga dengan Ruth Elin Pujiati. Warga Jalan Hanoman Raya, Perumahan Krapyak, Semarang Barat, itu terbang dari Polonia Medan pada 12 Juli 2011 pukul 14.00 WIB dengan transit terlebih dahulu di Jakarta.

Sesampainya di Semarang, dari 3 bagasi hanya 2 yang didapat. Satu bagasi lainnya tidak ditemukan. Robert melaporkan hal itu ke manager Lion Air setempat. Setelah satu bulan tidak ada kabar berita, Robert mengajukan langkah hukum atas raibnya koper Polo warna hitam beserta isinya senilai Rp 19,1 juta.

Pada 7 Maret 2011, Pengadilan Negeri (PN) Semarang mengabulkan gugatan Robert. PN Semarang menghukum Lion Air membayar ganti ruri Rp 19,1 juta dan kerugian immateril Rp 19,1 juta. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Semarang 7 bulan setelahnya.

Atas hukuman ini, Lion Air mengajukan kasasi. Namun MA bergeming. “Menolak kasasi PT Maskapai Lion Air Jakarta cq PT Maskapai Lion Air Cabang Semarang,” putus majelis kasasi yang terdiri dari I Made Tara, Prof Dr Takdir Rahmadi dan Sultoni Mohdally.

Sebelum putusan ini, MA juga menghukum Lion Air dalam kasus serupa. Penumpang Herlina menang melawan Lion Air hingga tingkat kasasi. Lion Air dihukum mengganti Rp 25 juta atas hilangnya koper Herlina pada penerbangan 4 Agustus 2011.

Lion Air Pakai Ban Rekondisi … 4 Kontainer Ditahan Bea dan Cukai Karena Dalam Dokumen Disebut Ban Baru


4 Kontainer ban rekondisi Lion Air masih ditahan pihak Bea dan Cukai karena tak ada izin dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kemenhub sudah mengirimkan surat yang menjelaskan mengenai kelayakan suku cadang kepada Kemendag. “Lion Air sudah menghubungi Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub. Dan Kemenhub sudah mengirimkan surat kepada Kemendag,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Bambang S Ervan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Lion kepada Kemenhub mengatakan sedang mengurus izin ban rekondisi dan ban baru. Sebagai kementerian teknis yang memeriksa kelaikan bengkel perawatan dan suku cadang pesawat, Kemenhub sudah mengirimkan surat kepada Kemendag. “Lion memasukkan ban rekondisi bersama-sama ban baru, ada beberapa kontainer. Seingat saya, Ditjen Perhubungan Udara sudah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Kemendag mengenai ban tersebut,” jelas Bambang.

Kemenhub sebagai kementerian teknis, lanjut dia, belum dihubungi pihak Bea dan Cukai. “Terkait penyelundupan atau nggak, saya nggak tahu. Itu kewenangan Bea dan Cukai,” jelas dia. Humas Ditjen Bea Cukai, Haryo Limanseto, menjelaskan ada empat kontainer ban yang diimpor Lion Air. Waktu pengiriman mulai dari bulan September hingga terakhir 2 Oktober lalu.

“Mungkin bukan cuma ban isinya, ada barang-barang lain juga,” kata Haryo. Berdasarkan hasil nota intelijen, Bea Cukai mendapat laporan barang-barang itu tak sesuai dengan dokumen pengiriman barang. Pihak Lion Air menyebutkan ban-ban itu baru, namun setelah diperiksa ternyata bekas.

“Saat kami periksa, berdasarkan hasil nota intelijen, kedapatan bekas. Kalau bekas, kita ada aturan dari Kementerian Perdagangan harus ada izin, mereka belum punya,” jelas Humas Bea Cukai, Haryo Limanseto. Hingga Selasa (21/10) kemarin, barang tersebut masih ditahan pihak Bea Cukai. Sebelum ada izin dari Kementerian Perdagangan, maka barang itu tak bisa dikeluarkan. “Harusnya mereka kalau pesan baru, datang baru,” imbuhnya.

Menurut Haryo, pihak Lion Air sudah ada yang merespons soal ini. Mereka berjanji akan mengurus izin dari Kemendag. Namun sementara itu, barang-barang selain ban yang ada di dalam kontainer, diharapkan bisa segera diambil. “Mereka mengajukan permohonan yang bukan ban. Kemungkinan barang itu akan kita keluarkan,” imbuhnya.

Masalah ban ini sebelumnya memicu beberapa penerbangan Lion Air delay belasan jam pada Kamis (17/10) di Terminal I Bandara Soekarno-Hatta. Penumpang yang sudah menunggu dari sore, baru diterbangkan pada Jumat (18/10) dinihari.

Sempat terjadi kericuhan antara penumpang dan petugas Lion Air. Salah seorang penumpang bahkan ada yang pingsan. Keterlambatan penerbangan di Jakarta juga berdampak pada penerbangan Lion Air rute Padang-Jakarta. “Jadi pilotnya nggak mau nerbangkan pesawat karena bannya belum diganti,” kata Kapuskom Kemenhub Bambang S Ervan saat dihubungi detikcom, Selasa (22/10/2013).Saat kejadian, Lion Air tidak mempunyai ban cadangan. Stok ban mereka ditahan Bea Cukai karena ada persoalan dokumen impor yang tidak sesuai.

Kericuhan terjadi pada Kamis (17/10) pekan lalu di Bandara Soekarno-Hatta. Para penumpang mengamuk ke maskapai Lion Air karena penerbangan tertunda selama 12 jam. Apa pemicunya? Kementerian Perhubungan sudah meminta keterangan pihak Lion Air soal insiden ini, Senin (21/10) kemarin. Dalam penjelasannya, maskapai low cost carrier itu menyebut ada persoalan ban. “Jadi pilotnya nggak mau nerbangkan pesawat karena bannya belum diganti,” kata Kapuskom Kemenhub Bambang S Ervan saat dihubungi detikcom, Selasa (22/10/2013).

Saat kejadian, Lion Air tidak mempunyai ban cadangan. Stok ban mereka ditahan Bea Cukai karena ada persoalan dokumen impor yang tidak sesuai. “Jadi itu ban bekas punya Lion Air terus direkondisi di Hong Kong. Saat tiba ke Indonesia, ada persoalan. Tapi itu detailnya urusan Bea Cukai,” jelas Bambang. Pihak Ditjen Bea Cukai saat dikonfirmasi membenarkan kabar ini. Lion Air dalam dokumennya menyebut ban yang didatangkan adalah baru, namun saat dicek, ban itu ternyata bekas.

“Saat kami periksa, berdasarkan hasil nota intelijen, kedapatan bekas. Kalau bekas, kita ada aturan dari Kementerian Perdagangan harus ada izin, mereka belum punya,” jelas Humas Bea Cukai, Haryo Limanseto. Ratusan penumpang Lion Air mengalami delay selama belasan jam pada Kamis (17/10) lalu di terminal I Bandara Soekarno-Hatta. Penumpang yang sudah menunggu dari sore, baru diterbangkan pada Jumat (18/10) dinihari.

Sempat terjadi kericuhan antara penumpang dan petugas Lion Air. Salah seorang penumpang bahkan ada yang pingsan. Keterlambatan penerbangan di Jakarta juga berdampak pada penerbangan Lion Air rute Padang-Jakarta. Untuk ban Lion, laporan yang saya terima, pekerjaan rekondisi dilakukan di pabrik ban Bridgestone Hong Kong yang sudah memiliki persetujuan CASR 145 di Indonesia,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Bambang S Ervan kepada wartawan, Rabu (23/10/2013).

Civil Aviation Safety Regulation (CASR) 145 adalah standar peraturan keselamatan penerbangan internasional tentang Approved Maintenance Organization (MRO) atau bengkel perawatan yang telah diperiksa dan disetujui Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub. Pihak maskapai yang ingin merawat pesawat atau bagian suku cadang, imbuhnya, diinspeksi Kemenhub dulu persyaratannya.

“Semua pengadaan suku cadang dan penggunaan suku cadang dilakukan pengecekan. Seperti dijelaskan di awal pengerjaan, ban rekondsii harus dilakukan di MRO yang disetujui. MRO diberi sertifikasi. Sebelum disertifikasi diaudit oleh inspektur,” paparnya.

Saat ban digunakan, dilakukan pengecekan juga oleh inspektur. Pengecekan berupa kondisi suku cadang juga sejarah suku cadang. Beli dari mana, buatan tahun berapa, dll. Pengecekan juga dilakukan di tempat penyimpanan. Ramp check atau pengecekan rutin pesawat oleh inspektur dilakukan 3-4 hari sekali, dan di masa sibuk dilakukan setiap hari.

Retread tire atau ban rekondisi yang divulkanisir ini lazim digunakan dalam dunia penerbangan dengan syarat di atas. Di Indonesia, Bambang mengatakan bukan hanya Lion Air yang memakai ban rekondisi ini.

“Ban rekondisi atau retreat biasa digunakan dalam penerbangan bila pengerjaan memenuhi standar. Di Indonesia tak hanya Lion, namun saya belum memeriksa maskapai apa saja. Mungkin di Indonesia jarang (bengkel/pabrik perawatan ban), makanya ada beberapa yang ke Bangkok dan ke Hong Kong. Ban pesawat kan ada 3 mereknya, Bridgestone, Michellin dan Goodyear,” tuturnya

Dua Pejabat DKI Ditangkap Kejaksaan Karena Kasus Korupsi …. Jokowi dan Ahok Senang


Dua pejabat Dinas Perindustrian dan Energi DKI ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun mendukung langkah kejaksaan itu. “Ya, bagus dong,” ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Selasa (17/9/2013). Meski mengaku sudah mendapatkan laporan itu, Jokowi enggan mengintervensi kasus tersebut. Dia menyerahkan kasus itu kepada penegak hukum yang menangani.

“Kita serahkan ke wilayah hukum, biar nanti (diputuskannya) kayak apa ya lihat saja,” ujarnya. Kedua PNS yang ditahan bernama Mursalin Muhaiyang yang menjabat Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu dan Susilo Budi Riyanto, Kepala Seksi Perawatan UPT Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu. Kedua Instansi berada di bawah Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta.

Tahun 2012 silam, keduanya melaporkan proyek perbaikan dan pemeliharaan kelistrikan sejumlah pulau di Kepulauan Seribu dengan nilai Rp 1,3 miliar telah selesai. Padahal, tidak ada pekerjaan sama sekali. Bahkan, di Pulau Tidung dan Pulau Kelapa, misalnya, komponen yang dibeli tidak terpasang.

Proyek mencakup pemeliharaan dan perbaikan 16 generator listrik yang tersebar di 16 tempat di Pulau Tidung, Pramuka, Untung Jawa, Kelapa, dan Harapan. Terdapat 16 generator dengan kapasitas 500 kilovolt ampere (KVA) sebanyak 4 buah, 250 KVA (4 generator), 125 KVA (4 generator), dan 60-90 KVA (4 generator).

Berdasarkan penyelidikan sementara, penyidik hanya menemukan kuitansi pembelian komponen generator senilai Rp 144 juta pada 2012. Kuasa hukum Mursalin Muhaiyang dan Susilo Budi Riyanto, Abdul Malik Bahar, telah dikonfirmasi atas hal itu. Namun, dia tidak berkenan memberikan keterangan.

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menahan dua pejabat di lingkungan Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta pada Jumat pekan lalu. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi proyek perbaikan dan pemeliharaan kelistrikan di Kepulauan Seribu tahun 2012. Mereka adalah Mursalin Muhaiyang yang menjabat Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu dan Susilo Budi Riyanto sebagai Kepala Seksi Perawatan UPT Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu. Instansi tersebut berada di bawah Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Tedjolekmono, Senin (16/9/2013), mengatakan, kedua pejabat itu ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang seusai pemeriksaan di kantor Kejari Jakarta Utara, Jumat pukul 14.30. Keduanya melaporkan proyek perbaikan dan pemeliharaan kelistrikan di sejumlah pulau di Kepulauan Seribu tahun 2012 senilai Rp 1,3 miliar telah selesai.

“Padahal, di Pulau Tidung dan Pulau Kelapa, misalnya, tak ada pekerjaan sama sekali. Di tempat lain, komponen yang dibeli tak dipasang, generator bahkan sudah tak berfungsi,” kata Tedjolekmono. Proyek itu mencakup pemeliharaan dan perbaikan 16 generator listrik yang tersebar di 16 tempat di Pulau Tidung, Pramuka, Untung Jawa, Kelapa, dan Harapan. Ada 16 generator dengan kapasitas 500 kilovolt ampere (KVA) sebanyak 4 buah, 250 KVA (4 generator), 125 KVA (4 generator), dan 60-90 KVA (4 generator).

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jakarta Utara Imran Yusuf menambahkan, pulau-pulau di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan sebenarnya telah terjangkau jaringan listrik kabel bawah laut sejak tahun 2006, sementara Kecamatan Kepulauan Seribu Utara baru tahun 2010. Keberadaan jaringan listrik bawah laut ini tentu menggantikan listrik dari generator.

“Fungsi generator berkurang sejak terjangkau jaringan, tetapi instansi itu terus dapat anggaran pemeliharaan dan perbaikan generator listrik setiap tahun. Besarnya Rp 1,3 miliar-Rp 1,5 miliar per semester,” kata Imran. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, penyidik hanya menemukan kuitansi pembelian komponen generator senilai Rp 144 juta pada 2012. “Sisa anggaran tak dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Imran.

Kuasa hukum Mursalin Muhaiyang dan Susilo Budi Riyanto, Abduk Malik Bahar, tak berkenan memberikan keterangan. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kembali menangkap dan menahan seorang tersangka berinisial SS, Rabu (18/9/2013). SS diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pemeliharaan dan perbaikan generator listrik senilai Rp 1,3 miliar di Kepulauan Seribu.

SS merupakan staf PT JSC. Perusahaan ini merupakan rekanan Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, pelaksana perbaikan dan pemeliharaan kelistrikan di Kepulauan Seribu pada kurun Juli-Desember 2012. Sebelumnya, Kejari Jakarta Utara menahan dua pejabat, yakni MM yang menjabat Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu dan SBR sebagai Kepala Seksi Perawatan UPT Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Tedjolekmono mengatakan, SS telah diintai sebelum ditangkap paksa pada Rabu dini hari. “Dia kooperatif saat dijemput di rumahnya di Bekasi,” ujarnya. Proyek itu dinilai fiktif. Dalam laporannya, instansi pelaksana melaporkan telah menyelesaikan pekerjaan. Namun, kenyataannya beberapa generator listrik belum rampung hingga batas akhir pekerjaan Desember 2012. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membongkar adanya salah satu Kepala Suku Dinas Tata Ruang yang ditangkap oleh kejaksaan. Namun, dia tidak menjelaskan siapa dan bertugas di pemkot mana kepala suku dinas itu.

Menurut Basuki, orang tersebut sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia ditangkap karena adanya nilai transaksi yang tidak wajar. “Jaksa pun sudah menetapkan tersangka salah satu Kasudin Tata Ruang, sudah mulai dipanggil ini,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (22/10/2013).

Basuki telah meminta kepada seluruh kepala dinas, apabila ada pihak suku dinas yang berpotensi melakukan transaksi mencurigakan, sebaiknya untuk langsung diganti sebelum statusnya berubah menjadi tersangka. “Daripada jadi tersangka, nanti repot. Enggak usah ngomong dulu, nanti juga ketahuan, kok,” kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut.

Basuki mengklaim, ia bersama Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah memiliki data transaksi dana pejabat DKI. Oleh karena itu, ia akan “mencari gara-gara” dengan menerapkan sistem e-budgeting di tahun 2014. Apabila ada pejabat atau pihak yang tidak menerima penerapan sistem itu, maka pihak itu merupakan pihak yang dirugikan dan “pemain anggaran”.

Basuki juga mengingat kembali adanya pos-pos anggaran yang muncul kembali di APBD 2013 setelah dicoret. Salah satu pos anggaran yang paling diingatnya adalah pos anggaran Dinas Pekerjaan Umum DKI. Di pos tersebut, banyak ditemukan berbagai proyek yang diberikan kepada kontraktor yang sama. Padahal kontraktor itu lebih banyak menyerahkan proyek kepada subkontraktor, sehingga pengerjaan tidak maksimal. “Kalau ada lagi di anggaran, berarti kamu masih mark up dong. Kan saya minta potong 25 persen,” ujar Basuki.

Saat menghubungi Kepala Dinas Tata Ruang DKI Gamal Sinurat untuk menanyakan lebih lanjut perihal peristiwa tertangkapnya salah satu kepala suku dinas oleh kejaksaan. Namun, belum ada konfirmasi darinya.

Syuting Video Porno Siswi Di Jakarta Memang Sudah Direncanakan dan Sudah Sering Dilakukan


Beberapa orang siswa dan siswi SMP di Jakarta Pusat diduga sudah merencanakan ‘syuting’ video porno yang diperankan teman sekolahnya di ruangan kelas. Bahkan, para pelaku ini sudah tiga kali membuat video tersebut. “Memang mereka bersama-sama membuat rencana setelah sekolah bubar dan murid-murid lainnya pulang mereka tetap tinggal di tempat dan mencari kelas-kelas yang kosong dan itu sudah dilakukan tiga kali dalam kurun waktu yang berbeda,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jl Sudirman Jakarta, Senin (21/10/2013).

Rikwanto mengatakan, sebelumnya para siswa itu merekam adegan hubungan intim seorang siswa dan siswi pada tanggal 23 September dan 25 September 2013. “Terakhir dilakukan pada 9 Oktober, dengan kelompok yang sama dan pemeran yang sama,” kata Rikwanto.

Rikwanto mengatakan, pihaknya masih menyelidiki video mesum yang direkam dalam sebuah telepon selular itu. Dari hasil penyidikan tidak ditemukan unsur paksaan terhadap siswi tersebut dalam melakukan adegan porno itu.

“Yang terlihat bukan sebuah pemaksaan ataupun pelecehan seksual tapi kelihatan seperti suka sama suka sehingga kita perlu konfirmasi lagi kepada pihak yang ada dalam video tersebut,” jelas Rikwanto. Pihak kepolisian juga akan memeriksa kembali pihak-pihak yang terlibat dalam perekaman video porno ini. “Termasuk mereka-mereka yang menonton dan merekamnya, ini masih dalam penyelidikan,” ujar Rikwanto.

Penyidik Polres Jakarta Pusat telah memeriksa 12 orang saksi terkait video mesum itu. Mereka adalah seorang penjaga sekolah, guru BP SMP tersebut dan 10 orang siswa-siswa yang ikut merekam dan menonton dari perbuatan mesum tersebut.

Dia (siswi yang memerankan adegan porno) tahu kalau itu direkam,” imbuhnya.

Penyidik saat ini berusaha untuk memeriksa kembali siswi tersebut. Namun penyidikan sedikit terkendala karena siswi tersebut menghilang setelah dilakukan pemeriksaan awal saat didampingi ibunya.

“Kemudian untuk pemeran wanitanya sejak membuat laporan dan kembali lagi ke rumah belum sempat diperiksa dengan alasan adiknya ditinggal di rumah, dan sejak itu juga ia pergi dari rumahnya beserta ibunya dan sampai saat ini belum ada kabar kapan akan kembali,” urainya.

“Jadi penyidik kesulitan mencari yang dikatakan korban dalam tanda petik ini,” katanya. Siswa laki-laki yang ikut memerankan video itu juga belum bisa diperiksa, penyidik sudah mendatangi ke sekolahnya tetapi tidak bisa ditemukan. “Ke sekolah tidak ada di tempat, tidak masuk ke sekolah, termasuk saat penyidik ke rumahnya, rumahnya sudah dikunci dan tidak ada yang tinggal di situ,” imbuhnya.

Polisi yakin tidak ada unsur paksaan dalam video asusila yang dibuat oleh dua murid Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Jakarta Pusat. Polisi menyimpulkan hal tersebut setelah melihat ekspresi wajah pelajar dalam video tersebut. “Ekspresi mukanya seperti orang yang sedang foto. Kan kalau orang sedang foto ekspresi mukanya seperti itu,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Selasa (22/10/2013).

Dugaan yang sama juga disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Tatan Dirsan. Menurutnya, dari keterangan 10 orang saksi, tidak ditemukan adanya unsur paksaan pada video berdurasi sekitar lima menit tersebut. “Dalam rekaman video itu, baik wanita dan prianya tak terlihat menangis. Dia justru terlihat gembira, dia tertawa,” kata Tatan.

Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 14 orang terkait video mesum tersebut. Sepuluh orang di antaranya adalah siswa SMP Negeri 4 yang merekam dan menonton video tersebut. Kepala sekolah dan wakilnya serta guru dan penjaga sekolah juga turut diperiksa. Dari pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa pelajara tersebut telah melakukan hal yang sama sebanyak tiga kali. Mereka kerap menggunakan ruang kelas selepas pulang sekolah untuk membuat video tersebut. Pemerannya pun selalu orang yang sama.

Pada video pertama, selain dua orang pemeran, terdapat dua orang lain yang ikut menonton sekaligus merekamnya. Pada video kedua dan ketiga, terdapat enam orang yang menonton dan merekamnya. “Video itu ada di tiga ponsel, tetapi di dua ponsel sudah dihapus,” kata Rikwanto.

Kecelakaan Melibatkan Honda CRV dan Dua Motor Kawasaki Menewas 1 Orang Di Jalan Panjang


Satu orang tewas dalam kecelakaan dua motor sport Kawasaki Ninja di Jl Panjang, Jakarta Barat. “Ada dua motor Ninja yang melaju dengan cepat kemudian kecelakaan di Jl Panjang,” kata salah seorang pengendara mobil, Senin (21/10/2013).

Kedua motor ini melaju kencang di kawasan tersebut. Satu motor Ninja ZX6 berwarna merah dan motor yang satunya lagi Ninja ER6N berwarna hitam. Saat melaju kencang tersebut ada mobil CRV hitam yang melaju dengan cepat dan memutar balik di jalan tersebut. Akibatnya terjadi tabrakan tidak dapat dihindari lagi sehingga motornya terpental.

Kecelakaan ini membuat motor yang dikemudian dua pengendara ini rusak cukup parah karena tidak sempat mengerem akibat mobil yang memutar secara mendadak. Sedangkan mobil CRV yang ditabrak lumayan beruntung karena hanya ringsek di bagian pintunya. Kecelakaan dua motor sport Ninja terjadi di kawasan Jl Panjang, Jakarta Barat. Kedua motor ini diduga melaju kencang di dalam jalur TransJ di Jl Panjang. Kondisinya mengalami kerusakan cukup parah.

Motor pertama yang terlibat kecelakaan ini adalah Kawasaki Ninja ZX-6R warna merah bernomor polisi B 6886 BOB. Motor ini ringsek di bagian tangki motornya. Bagian jok bagian penumpang motor ini juga lepas. Pengemudi motor ini yang memakai jaket hitam dan helm putih diduga meninggal dunia.

Motor kedua yang terlibat kecelakaan ini adalah motor Kawasaki Ninja ER6N berwarna hitam. Motor ini penyok di bagain tangki motornya. Bagain setang motor ini juga rusak akibat kecelakaan ini. Baret-baret terlihat pada body motor tersebut.

Kedua motor ini diduga melaju kencang di dalam jalur bus TransJ di Jl Panjang. Kemudian ada sebuah CRV hitam yang secara mendadak berputar di jalan tersebut. Kedua motor ini tidak sempat mengerem kemudian menabrak CRV tersebut. Akibat tabrakan itu mobil CRV hitam ini hanya mengalami kerusakan di bagian pintunya dan seorang pemotor tewas.

Polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan dua Kawasaki Ninja di Jl Panjang, Jakarta Barat. Kecelakaan ini membuat satu orang pengendara motor tersebut tewas sedang satu orang lainnya kakinya patah. “Yang meninggal satu orang, sedangkan pengendara satu orang lagi kakinya patah,” kata Kanit Laka Polres Jakarta Barat AKP Rahmad Dalizar, Senin (21/10/2013).

Dalizar mengatakan, dirinya belum mendapatkan laporan mengenai kronologi kecelakaan tersebut. Identitas pengendara juga masih didata petugas. “Petugas masih dilapangan jadi saya belum dapat laporannya. Nanti kalau datanya ada kita informasikan,” katanya. Dalizar mengatakan, saat ini kedua motor tersebut sudah dibawa ke Unit Laka Lantas Polres Jakarta Barat di Jl Daan Mogot.

Kecelakaan itu terjadi saat dua motor sport ini melaju kencang di Jl Panjang. Satu motor Ninja ZX-6R berwarna merah dan motor yang satunya lagi Ninja ER6N berwarna hitam. Saat tersebut ada mobil CRV hitam melaju kencang yang hendak putar balik di jalan tersebut. Akibatnya motor yang berwarna merah menabrak mobil CRV ini, pengendaranya tewas.

Sebuah kecelakaan terjadi di Jalan Panjang tepatnya di putaran As Sidiqiyah, Senin (21/10/2013) sekira pukul 09.20 WIB tadi. Akibatnya seorang pengendara motor gede (moge) itu tewas di tempat. Berdasarkan data yang dihimpun, peristiwa tersebut berawal ketika dua orang pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja 250 berwarna merah dengan nomor polisi B 6886 BOB dengan Kawasaki Ninja 500 dengan nopol B 6510 PUI unjuk kecepatan dari arah Daan Mogot, menuju Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Tiba-tiba di pertengahan jalan tepatnya di putaran As Sidiqiyah, pengendara motor Kawasaki Ninja 250 B 6886 BOB bernama Hasbalah Bob Saleh (55) menabrak mobil Honda CRV B 1389 MB yang dikendarai Nur Intan Husein (25). Hasbalah pun terpental dan tewas ditempat. Sedangkan pengendara Ninja 500 B 6510 PUI, Marlian Holindo Sonmoahi (34) hanya terpeleset dan mengalami luka-luka.

“Korban tewas sudah dibawa ke RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunsubroto), korban luka dibawa ke RS Graha Kedoya, Kebon Jeruk,” kata Wakil Kepala Satuan lalulintas (Wakasatlantas) Polres Jakarta Barat, Kompol Budiyono saat dihubungi wartawan, hari ini. Budiyono menjelaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan pengendara mobil honda CRV. “Untuk kendaraan sudah dibawa ke unit lakalantas Polres Jakarta Barat,” ujarnya.