Dua Pejabat DKI Ditangkap Kejaksaan Karena Kasus Korupsi …. Jokowi dan Ahok Senang


Dua pejabat Dinas Perindustrian dan Energi DKI ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun mendukung langkah kejaksaan itu. “Ya, bagus dong,” ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Selasa (17/9/2013). Meski mengaku sudah mendapatkan laporan itu, Jokowi enggan mengintervensi kasus tersebut. Dia menyerahkan kasus itu kepada penegak hukum yang menangani.

“Kita serahkan ke wilayah hukum, biar nanti (diputuskannya) kayak apa ya lihat saja,” ujarnya. Kedua PNS yang ditahan bernama Mursalin Muhaiyang yang menjabat Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu dan Susilo Budi Riyanto, Kepala Seksi Perawatan UPT Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu. Kedua Instansi berada di bawah Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta.

Tahun 2012 silam, keduanya melaporkan proyek perbaikan dan pemeliharaan kelistrikan sejumlah pulau di Kepulauan Seribu dengan nilai Rp 1,3 miliar telah selesai. Padahal, tidak ada pekerjaan sama sekali. Bahkan, di Pulau Tidung dan Pulau Kelapa, misalnya, komponen yang dibeli tidak terpasang.

Proyek mencakup pemeliharaan dan perbaikan 16 generator listrik yang tersebar di 16 tempat di Pulau Tidung, Pramuka, Untung Jawa, Kelapa, dan Harapan. Terdapat 16 generator dengan kapasitas 500 kilovolt ampere (KVA) sebanyak 4 buah, 250 KVA (4 generator), 125 KVA (4 generator), dan 60-90 KVA (4 generator).

Berdasarkan penyelidikan sementara, penyidik hanya menemukan kuitansi pembelian komponen generator senilai Rp 144 juta pada 2012. Kuasa hukum Mursalin Muhaiyang dan Susilo Budi Riyanto, Abdul Malik Bahar, telah dikonfirmasi atas hal itu. Namun, dia tidak berkenan memberikan keterangan.

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menahan dua pejabat di lingkungan Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta pada Jumat pekan lalu. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi proyek perbaikan dan pemeliharaan kelistrikan di Kepulauan Seribu tahun 2012. Mereka adalah Mursalin Muhaiyang yang menjabat Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu dan Susilo Budi Riyanto sebagai Kepala Seksi Perawatan UPT Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu. Instansi tersebut berada di bawah Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Tedjolekmono, Senin (16/9/2013), mengatakan, kedua pejabat itu ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang seusai pemeriksaan di kantor Kejari Jakarta Utara, Jumat pukul 14.30. Keduanya melaporkan proyek perbaikan dan pemeliharaan kelistrikan di sejumlah pulau di Kepulauan Seribu tahun 2012 senilai Rp 1,3 miliar telah selesai.

“Padahal, di Pulau Tidung dan Pulau Kelapa, misalnya, tak ada pekerjaan sama sekali. Di tempat lain, komponen yang dibeli tak dipasang, generator bahkan sudah tak berfungsi,” kata Tedjolekmono. Proyek itu mencakup pemeliharaan dan perbaikan 16 generator listrik yang tersebar di 16 tempat di Pulau Tidung, Pramuka, Untung Jawa, Kelapa, dan Harapan. Ada 16 generator dengan kapasitas 500 kilovolt ampere (KVA) sebanyak 4 buah, 250 KVA (4 generator), 125 KVA (4 generator), dan 60-90 KVA (4 generator).

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jakarta Utara Imran Yusuf menambahkan, pulau-pulau di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan sebenarnya telah terjangkau jaringan listrik kabel bawah laut sejak tahun 2006, sementara Kecamatan Kepulauan Seribu Utara baru tahun 2010. Keberadaan jaringan listrik bawah laut ini tentu menggantikan listrik dari generator.

“Fungsi generator berkurang sejak terjangkau jaringan, tetapi instansi itu terus dapat anggaran pemeliharaan dan perbaikan generator listrik setiap tahun. Besarnya Rp 1,3 miliar-Rp 1,5 miliar per semester,” kata Imran. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, penyidik hanya menemukan kuitansi pembelian komponen generator senilai Rp 144 juta pada 2012. “Sisa anggaran tak dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Imran.

Kuasa hukum Mursalin Muhaiyang dan Susilo Budi Riyanto, Abduk Malik Bahar, tak berkenan memberikan keterangan. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kembali menangkap dan menahan seorang tersangka berinisial SS, Rabu (18/9/2013). SS diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pemeliharaan dan perbaikan generator listrik senilai Rp 1,3 miliar di Kepulauan Seribu.

SS merupakan staf PT JSC. Perusahaan ini merupakan rekanan Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, pelaksana perbaikan dan pemeliharaan kelistrikan di Kepulauan Seribu pada kurun Juli-Desember 2012. Sebelumnya, Kejari Jakarta Utara menahan dua pejabat, yakni MM yang menjabat Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu dan SBR sebagai Kepala Seksi Perawatan UPT Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Tedjolekmono mengatakan, SS telah diintai sebelum ditangkap paksa pada Rabu dini hari. “Dia kooperatif saat dijemput di rumahnya di Bekasi,” ujarnya. Proyek itu dinilai fiktif. Dalam laporannya, instansi pelaksana melaporkan telah menyelesaikan pekerjaan. Namun, kenyataannya beberapa generator listrik belum rampung hingga batas akhir pekerjaan Desember 2012. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membongkar adanya salah satu Kepala Suku Dinas Tata Ruang yang ditangkap oleh kejaksaan. Namun, dia tidak menjelaskan siapa dan bertugas di pemkot mana kepala suku dinas itu.

Menurut Basuki, orang tersebut sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia ditangkap karena adanya nilai transaksi yang tidak wajar. “Jaksa pun sudah menetapkan tersangka salah satu Kasudin Tata Ruang, sudah mulai dipanggil ini,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (22/10/2013).

Basuki telah meminta kepada seluruh kepala dinas, apabila ada pihak suku dinas yang berpotensi melakukan transaksi mencurigakan, sebaiknya untuk langsung diganti sebelum statusnya berubah menjadi tersangka. “Daripada jadi tersangka, nanti repot. Enggak usah ngomong dulu, nanti juga ketahuan, kok,” kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut.

Basuki mengklaim, ia bersama Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah memiliki data transaksi dana pejabat DKI. Oleh karena itu, ia akan “mencari gara-gara” dengan menerapkan sistem e-budgeting di tahun 2014. Apabila ada pejabat atau pihak yang tidak menerima penerapan sistem itu, maka pihak itu merupakan pihak yang dirugikan dan “pemain anggaran”.

Basuki juga mengingat kembali adanya pos-pos anggaran yang muncul kembali di APBD 2013 setelah dicoret. Salah satu pos anggaran yang paling diingatnya adalah pos anggaran Dinas Pekerjaan Umum DKI. Di pos tersebut, banyak ditemukan berbagai proyek yang diberikan kepada kontraktor yang sama. Padahal kontraktor itu lebih banyak menyerahkan proyek kepada subkontraktor, sehingga pengerjaan tidak maksimal. “Kalau ada lagi di anggaran, berarti kamu masih mark up dong. Kan saya minta potong 25 persen,” ujar Basuki.

Saat menghubungi Kepala Dinas Tata Ruang DKI Gamal Sinurat untuk menanyakan lebih lanjut perihal peristiwa tertangkapnya salah satu kepala suku dinas oleh kejaksaan. Namun, belum ada konfirmasi darinya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s