Jokowi Mengerti Mengapa Warga Tidak Mau Direlokasi … Ahok Masih Sulit Memahaminya


Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memahami alasan warga menolak dipindah dari tempat tinggal mereka di bantaran Sungai Ciliwung, Kampung Pulo, Jakarta Timur. Namun Jokowi yakin, lambat laun warga Kampung Pulo bakal bersedia direlokasi ke rumah susun. “Paling baru didatangi lurah-camat satu-dua kali. Rampung pasti,” kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (5/2/2014) siang.

Selain kurangnya pendekatan oleh lurah dan camat, Jokowi mengatakan bahwa warga tidak mau direlokasi ke rumah susun karena jauh dari tempat tinggal dan pekerjaan mereka. Warga hanya mau direlokasi ke rusun Jatinegara Barat.

Jokowi belum memikirkan untuk memenuhi tuntutan warga tersebut. Dia akan berkonsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum selaku penggarap normalisasi sungai. Hal itu dikarenakan rusun di Jatinegara Barat baru rampung pada Oktober 2014, sementara proyek normalisasi seharusnya dimulai pada awal tahun ini. “Mereka juga maunya nggak ganti rugi, tapi ganti untung. Maka itulah pembicaraan yang akan kita lakukan selanjutnya,” ujarnya.

Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta akan mulai merelokasi warga bantaran kali. Namun, rencana itu menghadapi penolakan warga, termasuk warga bantaran Sungai Ciliwung di Kampung Pulo. Lurah Kampung Melayu Bambang Pangestu menyebutkan, dari 3.500 kepala keluarga yang ada di wilayah itu, hanya 150 kepala keluarga yang bersedia pindah ke rusun yang telah ada. Warga tidak bersedia pindah ke rusun yang jauh. Warga memilih pindah setelah rusun Jatinegara Barat rampung.

Bambang menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan rusun di Pinus Elok, Cipinang Besar Selatan, Komarudin Cakung, Jatinegara Kaum, serta Pulogebang, Jakarta Timur. “Seharusnya bulan ini sudah mau direlokasi. Tapi mereka nggak mau jauh-jauh. Kita beri formulir kesiapan pindah, nggak mau. Mereka memilih menunggu bulan Oktober untuk pindah,” kata Bambang.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Yonathan Pasodung mengatakan, sejumlah rusun di Jakarta Timur itu sedianya disiapkan bagi warga Kampung Pulo. Namun, karena sampai saat ini belum ada data warga yang masuk ke dinasnya, rusun itu dialihkan untuk warga lain. Menurut Yonathan, warga yang akan mengisi rusun itu terlebih dahulu adalah warga bantaran Kali Sunter, Kemayoran, Jakarta Pusat; warga tepi Waduk Ria Rio, Pulogadung, Jakarta Timur; dan warga di tepi Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, warga yang tinggal di bantaran sungai atau waduk harus mau pindah sesuai instruksi Pemprov DKI. Menurut dia, pembangunan hunian vertikal merupakan satu-satunya jalan bagi para penghuni lahan negara seperti bantaran kali dan waduk.

“Kalau tidak mau di rusunawa (rumah susun sederhana sewa), ya silakan cari di luar Jakarta. Kalau di Jakarta, harus mau pindah ke rusun,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (4/2/2014).

Basuki berpendapat bahwa warga enggan direlokasi ke rusun karena sudah menetap puluhan tahun. Lokasi kerja warga juga dekat dari tempat tinggal mereka.

Basuki mengakui bahwa pindah dari rumah ke rusun bukanlah sebuah permasalahan sederhana. Secara sosial, manusia akan lebih senang tinggal di rumah pribadi daripada tinggal bersama dalam rumah susun. Harga tanah di Jakarta pun sudah sangat mahal. Sementara di seluruh dunia, kalangan menengah ke bawah telah menetap di hunian vertikal.

“Sekarang kalau kita pakai penilaian semua orang, apakah Anda mau tetap membiarkan orang tinggal di tempat banjir? Kan sudah enggak ada pilihan lagi,” kata Basuki. Di samping itu, ia memastikan bahwa setiap rusun yang dibangun Pemprov DKI Jakarta dilengkapi dengan elevator atau lift. Fasilitas itu dibangun di setiap rusun, khususnya yang memiliki lebih dari 6 lantai.

Menurut Basuki, Pemprov DKI Jakarta sedang membangun rusun dengan 20 lantai dan diperkirakan selesai tahun ini. Rusun itu lengkap dengan 6.000 unit kamar dan elevator. Basuki ingin mencontoh Singapura sebagai negara kecil yang memaksa warganya untuk menetap di hunian vertikal. Untuk bisa seperti itu, Pemprov DKI harus mempersiapkan 200.000 unit rusun.

“Kita bangun sebanyak-banyaknya, sehingga orang yang belum beruntung punya tempat berlindung. Kita tidak nyontek plek dari luar negeri, tapi kita manfaatkan,” kata Basuki. Total anggaran yang dialokasikan untuk membangun hunian vertikal mencapai Rp 2 triliun. Dana itu untuk pembangunan kampung deret di 70 lokasi sebesar Rp 1,1 triliun dan sisanya pembangunan rusunawa lengkap dengan pembebasan lahannya. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014, pembangunan kampung deret dianggarkan sebesar Rp 800 miliar ditambah dengan anggaran Prasarana dan Sarana Umum serta Pengawasan Perbaikan Rumah sebesar Rp 397,5 miliar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s