Daftar Media TV dan Online Di Indonesia Yang Berpihak dan Sembunyikan Kebenaran


Ketua Dewan Pers Bagir Manan meminta sejumlah pemilik media untuk menghormati etika jurnalistik. Alasannya, kata dia, para pemilik yang terjun ke dunia politik menggunakan medianya sebagai sarana mengkampanyekan diri. “Dengan menghormati etika jurnalistik berarti mereka ikut menjaga pers yang sehat,” kata Bagir seusai acara Menakar Independensi dan Netralitas Jurnalisme dan Media Indonesia di gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu, 26 Maret 2014.

Masalahnya, sejumlah media yang dimiliki elite partai menunjukkan ada indikasi tak independen dan tak netral terkait dengan berita politik menjelang pemilihan umum 9 April nanti. Hasil penelitian Masyarakat Peduli Media menunjukkan adanya keberpihakan media terhadap pemiliknya. Peneliti dari Masyarakat Peduli Media, Muzayin Nazaruddin, memberikan dua contoh media televisi yang berpihak ke pemiliknya, yakni TV One milik Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Metro TV milik Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

TV One, kata Muzayin, lebih banyak menyiarkan Partai Golkar dan Aburizal Bakrie dibanding partai dan calon presiden lainnya. “Demikian pula Metro TV yang lebih banyak menampilkan Surya Paloh dan narasumber dari Partai NasDem,” ujarnya. Keberpihakan tak hanya terjadi di televisi, tapi juga media cetak. Muzayin memaparkan Rakyat Merdeka memberi porsi pemberitaan dominan bagi Dahlan Iskan, pemilik Jawa Pos Group. “Dalam pemberitaan di Rakyat Merdeka, figur Dahlan Iskan selalu digambarkan secara positif,” ucapnya.

Media Indonesia pun begitu. Media Indonesia, kata Muzayin, cenderung memberitakan Partai NasDem secara positif. “Jadi, Media Indonesia dan Rakyat Merdeka cenderung berpihak kepada pemiliknya,” tutur Muzayin. Peneliti dari Pemantau Regulasi dan Regulator Media, Amir Efendi Siregar, menyatakan hal yang senada dengan Muzayin. Dalam hasil penelitian PR2M, media massa, baik cetak maupun elektronik yang dimiliki politikus, sering digunakan untuk kepentingan pribadi.

Amir mencontohkan RCTI, Okezone.com, dan koran Seputar Indonesia. “Observasi yang dilakukan peneliti menemukan bahwa liputan-liputan di media dalam kelompok MNC tidak hanya bias pemilik, tapi juga ada tendensi untuk menyembunyikan kebenaran,” kata Amir. Karena itu, Muzayin dan Amir merekomendasikan kepada Dewan Pers untuk membuat regulasi demi menjamin independensi media. Dewan Pers selayaknya juga memberi teguran kepada media yang melanggar prinsip-prinsip independensi dan netralitas.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengkritik sejumlah media massa yang lebih gencar memberitakan calon presiden ketimbang pemilihan umum legislatif yang sudah ada di depan mata, terutama media yang pemiliknya ikut bertarung pada Pemilu 2014. Dalam pemaparannya di gedung Dewan Pers, Selasa, 18 Maret 2014, Bagir menyoroti empat stasiun televisi yang dimiliki pemuka partai politik. “Pers tidak boleh menggoyahkan kebebasan dan independensi, sekadar menjadi alat keberpihakan kepentingan politik sesaat,” kata Bagir.

Keempat stasiun televisi yang disoroti Bagir adalah MetroTV milik Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh; TVOne dan ANTV milik Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie; serta MNCTV, RCTI, dan GlobalTV milik calon wakil presiden dari Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo. Bagir meminta media-media tersebut mengedepankan indepedensi dan integritas sehingga adil dalam memberitakan pemilu ataupun menayangkan iklan politik.

Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia mencatat empat partai yang melanggar aturan iklan kampanye. Dalam aturan yang berlaku, setiap partai politik hanya boleh beriklan dalam 10 spot per hari dengan durasi 30 detik untuk televisi dan 60 detik untuk radio. Partai yang melanggar ketentuan itu adalah :

– Partai NasDem yang mengambil 12 spot iklan di MetroTV ;
– Partai Gerindra yang mengambil 14 spot iklan di TransTV ;
– Partai Hanura yang mengambil 13 spot di RCTI, 13 spot di MNCTV, dan 15 spot di GlobalTV; serta
– Partai Golkar yang mengambil 14 spot di TVOne, 15 spot di ANTV, dan 16 spot di Indosiar.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan meminta sejumlah pemilik media untuk menghormati etika jurnalistik. Alasannya, kata dia, para pemilik yang terjun ke dunia politik menggunakan medianya sebagai sarana mengampanyekan diri. “Dengan menghormati kode etik jurnalistik berarti mereka ikut menjaga pers yang sehat,” kata Bagir seusai acara Menakar Independensi dan Netralitas Jurnalisme dan Media Indonesia di gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu, 26 Maret 2014.

Bagir menyatakan para pemilik media berhak mendapatkan manfaat dari medianya. Asalkan penggunaannya proporsional bagi orang lain. “Apa itu proporsional? Artinya, dalam batas yang wajar dan dimengerti publik,” kata mantan Ketua Mahkamah Agung itu. Namun, kata Bagir, Dewan Pers tidak akan membuat regulasi agar independensi media tetap terjaga. Karena sudah ada Undang-Undang Pers. “UU ini sudah mengatur prinsip-prinsip itu, independensi, keberimbangan, dan sebagainya,” ujar Bagir.

Hasil penelitian Masyarakat Peduli Media menunjukkan adanya keberpihakan media terhadap pemiliknya. Peneliti dari Masyarakat Peduli Media, Muzayin Nazaruddin, memberikan dua contoh media televisi yang berpihak ke pemiliknya, yakni TV One dan Metro TV. TV One, kata Muzayin, lebih banyak menyiarkan Partai Golkar dan Aburizal Bakrie dibanding partai dan calon presiden lainnya. “Demikian pula Metro TV yang lebih banyak menampilkan Surya Paloh dan narasumber dari Partai Nasional Demokrat,” ujarnya.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengkritik dan menyoroti pemberitaan pemilihan umum di sejumlah media massa. Mereka dinilai lebih gencar memberitakan kandidat calon presiden ketimbang pemilihan legislatif yang sudah di depan mata. Kritik ini terutama menyoroti media yang pemiliknya ikut bertarung. Bagir berharap pemberitaan tidak malah berfokus pada calon presiden, tapi ke pemilihan legislatif. “Rakyat kurang informasi soal pemberitaan pemilu legislatif. Bagaimana informasi sampai jelas pada 9 April itu nanti?” kata Bagir di gedung Dewan Pers, Selasa, 18 Maret 2014.

Bagir mengatakan masyarakat saat ini membutuhkan informasi tentang kualitas calon legislator. Apalagi saat ini dalam surat suara tidak dimuat gambar calon sehingga membuat masyarakat semakin buta. Selain itu, Bagir meminta redaksi media yang dimiliki para petinggi partai tetap mengedepankan independensi dan integritasnya. Mereka harus adil dalam memberitakan partai peserta pemilu dan ketika mereka beriklan di media tersebut. “Pers tidak boleh menggoyahkan sendiri kebebasan dan independensi sekadar menjadi alat keberpihakan kepentingan politik sesaat,” ujarnya.

Sebelumnya Komisi Penyiaran Indonesia mencatat empat partai melanggar aturan iklan kampanye di televisi dan radio. Lembaga ini mengatur setiap partai mendapat kesempatan beriklan di sepuluh spot per hari selama 30 detik di televisi dan 60 detik di radio. “Mereka mengambil spot melebihi aturan,” ujar Yuda Riksawan, ketua lembaga ini. Selanjutnya mereka akan mengirimkan teguran ke lembaga penyiaran, sedangkan penindakan partai akan ditangani Badan Pengawas Pemilu.

“Menjadi wartawan adalah pilihan, sehingga harus dijalankan dengan integritas,” ujar Bagir Manan di kantor Dewan Pers, Selasa, 18 Maret 2014. Bagir khawatir, ketika menjadi calon legislator atau terlibat dalam tim sukses, seorang jurnalis menjadi tidak obyektif dan independen. Kondisi tersebut pada akhirnya bisa mempengaruhi penulisan berita oleh jurnalis itu. Menjadi jurnalis, kata dia, harus bisa independen dengan cara memberitakan peristiwa atau fakta yang sesuai dengan suara hati dan menghasilkan berita yang akurat.

Deklarasi Hari Pers Nasional 2014 di Bengkulu menyerukan beberapa poin ihwal pemilihan umum. Salah satunya, yakni poin keempat, berbunyi, “Pers Indonesia juga harus menjadi wasit dan pembimbing yang adil, menjadi pengawas yang teliti dan saksama terhadap pelaksanaan pemilu, dan tidak justru sebaliknya menjadi ‘pemain’ yang menyalahgunakan ketergantungan masyarakat terhadap media”.

Mantan Ketua Mahkamah Agung ini mengatakan dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai legislator termasuk hak asasi manusia dan tidak ada undang-undang yang melarang pencalonan itu. “Namun demi integritas profesi, mundur adalah pilihan bijak,” ujarnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s