Dishub DKI Tolak Bus Canggih Gratis Euro 3 dan Pilih Beli Bus Cina


Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar menjelaskan terkait saran kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama agar menerima bus-bus yang berasal dari pengadaan tahun 2013 karena asas manfaat. Akbar mengatakan, saran itu bermula dari sudah masuknya 125 bus transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) yang dibeli akhir tahun lalu. Padahal, beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta menolak melanjutkan pembelian kepada perusahaan yang sama karena ditemukan beberapa komponen berkarat.

Dinas Perhubungan pun meminta saran kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Kemudian didapatkan, bus yang telah dibeli lebih dari 50 hari bisa diterima meskipun bermasalah karena asas manfaat untuk masyarakat. “Jadi begini pertanyaannya, bagaimana nasib bus-bus yang sudah ada di Jakarta dan sudah dibeli? Tentunya, kami dari Dishub mencari pendapat dari segala pihak,” kata Akbar, di Balaikota Jakarta, Rabu (2/4/2014).

Ia tidak menampik salah satu lembaga yang diminta pendapatnya adalah dari LKPP. Namun, rekomendasi dari LKPP itu tidak dijadikan pegangan. Nantinya, Dishub DKI akan mencari pendapat dari pihak berkompeten lainnya terkait pengadaan bus transjakarta itu, seperti kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Upaya itu dilakukan sebelum membayar dan menerima sisa bus yang belum tiba ke Jakarta.

Bus-bus itu kini masih berada di pool kontraktor atau vendor penyedia. Bus-bus itu dibeli dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI 2013. Ada sebanyak 346 BKTB dan 310 transjakarta yang telah dibeli dan tiba di Jakarta. Sebanyak 5 bus transjakarta gandeng dan 10 BKTB, beberapa komponennya ditemukan berkarat.

Sementara atas kasus penetapan tersangka dua pejabat Dishub, DA dan ST oleh Kejaksaan Agung, ia mengaku belum mendapat surat resmi dari pihak terkait. “Setelah ada pemberitahuan resmi dari Kejagung, kami baru akan konsultasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Saya pikir BKD sudah mengerti aturan bermainnya bagaimana,” kata mantan Kepala Unit Pengelola (UP) Transjakarta itu.

Sebelumnya, Wagub Basuki mengaku bingung ketika Dishub DKI lebih memilih menerima bus berkarat, sementara di sisi lain, 30 bus sumbangan para pengusaha, dipersulit birokrasinya. Meskipun berbahan bakar solar, bus sumbangan itu memiliki spesifikasi mesin euro 3 yang secara emisi lebih baik dari gas. Bus-bus sumbangan itu juga bermerek Hino, yang sudah teruji kualitasnya.

Seharusnya, asas manfaat itu juga berlaku bagi bus-bus summbangan perusahaan swasta. Pemprov DKI pun, kata dia, enggan melunasi pembayaran bus-bus berkarat yang tiba di Jakarta tersebut. “Sudah aku tolak, jangan gila, mau pakai asas manfaat segala, mana ada terima bus China berkarat pakai asas manfaat. Biar mereka (perusahaan) menuntut, kalau kita kalah, baru kita bayar,” kata Basuki.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku geram ketika Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar yang menggantikan Udar Pristono menyarankan dirinya menerima sisa bus dari pengadaan APBD 2013. Alasan Akbar ialah karena asas manfaat sehubungan dengan masalah DKI Jakarta yang kekurangan bus untuk transportasi umum.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, pihaknya menolak mentah-mentah. Bahkan, dia mengaku semakin geram dengan kelakukan pegawai negeri sipil (PNS) di DKI Jakarta karena kerap membohongi dirinya. Kemarahan Ahok bertambah lagi saat sumbangan 30 bus ditolak oleh Plt Sekretaris Daerah DKI Jakarta Wiriyatmoko dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta.

“Kemarin Kadishub baru datang kepada saya supaya menerima bus yang karatan itu. Katanya asas manfaat. Ini ada yang mau nyumbang bus malah ditolak karena alasannya bahan bakarnya bukan gas. Harusnya di Jakarta ini fair dong,” kata Ahok, Selasa (1/4/2014). Ke depan, kata Ahok, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak akan membeli lagi bus transjakarta gandeng dari China. “Sudah cukup beli bus dari China,” kata Ahok.

Tak membantah
Muhammad Akbar tidak membantah dirinya pernah menyarankan kepada Wakil Gubernur untuk menerima sisa bus yang sebelumnya sempat bermasalah. Karena sarannya ditolak, pihaknya belum bisa memastikan apakah akan menerima atau tidak sisa bus transjakarta dan bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB) yang terindikasi ada korupsi saat pengadaannya.

Menurut Akbar, pihaknya akan berkonsultasi lebih dulu dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan lembaga lainnya yang bertugas mengawasi keuangan negara. Menurutnya, saat ini bus yang sudah diterima jumlahnya baru 125 unit dari total 656 bus transjakarta dan BKTB yang mesinnya didatangkan dari China serta karoserinya dirakit di Jakarta.

Dari 656 bus tersebut, 310 di antaranya adalah bus transjakarta dan 346 adalah bus sedang atau BKTB. “Kalau yang sudah diterima ada 125 unit. Itu sudah diterima dan dipakai. Kalau yang sisanya belum tahu. Kami akan berkonsultasi dulu,” ujar Akbar.

Akbar menambahkan, 531 unit bus transjakarta dan BKTB itu sudah di Jakarta, tetapi masih berada di pul kontraktor pemenang tender dan belum diserahterimakan ke Dishub DKI karena pembayarannya baru 20 persen dari nilai proyek Rp 848.112.775.000 untuk bus transjakarta dan Rp 239,3 miliar untuk BKTB. “Saat ini, bus berada di pul mereka (kontraktor). Sudah sampai Jakarta semuanya. Sekarang masih di pul kontraktor, masih di vendor penyedia,” kata Akbar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s