KPK Usut Kasus Pengadaan e-KTP Oleh PT Quadra Solution Dengan Mark Up 2,5 Triliun Rupiah


Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) untuk mengusut dugaan keterlibatan pihak selain tersangka Sugiharto. KPK, Selasa (22/4/2014) menetapkan Sugiharto yang menjabat sebagai Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka kasus ini.

“Jadi ini baru penetapan tindak pidana korupsi, tentu dari proses ini akan dikembangkan oleh KPK, sejauh mana ada keterlibatan pihak lain,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa. Sepanjang ditemukan dua alat bukti yang cukup, ujar dia, KPK bisa menetapkan tersangka lain untuk kasus ini, termasuk kemungkinan keterlibatan atasan Sugiharto.

Johan mengatakan, pengusutan proyek e-KTP di Kemendagri ini berawal dari laporan masyarakat yang diterima KPK pada 2012. Dia tak membantah ada pula informasi yang disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, terkait proyek yang nilainya Rp 6 triliun ini. Beberapa waktu lalu, Nazaruddin menyebut ada mark-up atau penggelembungan harga sekitar Rp 2,5 triliun dalam proyek e-KTP. Dia menuding Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan adiknya menerima bayaran dari proyek pengadaan e-KTP.

Menurut Nazaruddin, proyek e-KTP tersebut secara penuh dikendalikan oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto. Dia sendiri menurut pengakuannya menjadi pelaksana di lapangan bersama Andi Saptinus. Nazaruddin juga menyebut keterlibatan pimpinan komisi II DPR dalam kasus ini. Tudingan Nazaruddin telah dibantah Gamawan dalam sejumlah kesempatan. Gamawan bahkan melaporkan Nazaruddin ke Kepolisian atas tuduhan fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik.

Saat dikonfirmasi soal nama-nama yang disebutkan Nazaruddin, Johan mengatakan, “Ini bukan satu-satunya informasi yang disampaikan. Bahwa Nazaruddin pernah memberikan info ya itu bagian dari informasi yang diterima KPK. Tapi (kasus) ini dari pengaduan masyarakat” KPK menetapkan Sugiharto sebagai tersangka proyek e-KTP atas dugaan bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara.

Sugiharto dijerat dengan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Penyertaan sangkaan menggunakan Pasal 55 KUHP mempertegas dugaan Sugiharto tidak melakukan perbuatan tersebut. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi turut menggeledah kantor PT Quadra Solution di lantai VII Menara Duta, Jalan HR Rasuna Said, Kav B-9, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2014). Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012.

Selain kantor tersebut, tim penyidik KPK menggeledah kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. “Penggeledahan terkait kasus e-KTP, di antaranya PT Quadra Solution, Menara Duta 7th – Jl H.R Rasuna Said Kav B 9 Jaksel, kantor Ditjen Dukcapil -Jl TMP Kalibata-Jaksel,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi melalui pesan singkat.

Menurut Johan, penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan barang bukti tambahan menyusul penetapan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka. Selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut. Adapun PT Quadra Solution diduga merupakan salah satu perusahaan pelaksana proyek e-KTP yang nilainya Rp 6 triliun tersebut.

KPK menjerat Sugiharto dengan Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Hingga kini KPK masih menghitung jumlah kerugian itu.

Menurut Johan, penyelidikan proyek e-KTP ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke KPK pada 2012-2013. Johan tidak membantah ada informasi yang disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, terkait proyek e-KTP ini. Sebelumnya, Nazaruddin menyampaikan kepada media mengenai dugaan mark up sebesar Rp 2,5 triliun pada proyek e-KTP.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat anak buahnya, Sugiharto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Dia menilai, selama ini KPK selalu profesional dalam menjalankan proses hukum.

“Saya sangat menghormati keputusan KPK tersebut, karena sejauh ini KPK selalu profesional. Mari kita hormati proses hukum yang berjalan,” ujar Gamawan di Jakarta, Selasa (22/4/2014). Dalam kasus e-KTP, KPK menetapkan Sugiharto yang menjabat Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka. Selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut.

KPK menjerat Sugiharto dengan Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Hingga kini, KPK masih menghitung jumlah kerugian negara dalam kasus itu. Nilai proyek pengadaan e-KTP 2011-2012 ini mencapai Rp 6 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang berlokasi di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2014). Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kemendagri tahun anggaran 2011-2012.

“Ada penggeledahan yang dilakukan di sejumlah tempat, di antaranya ada di satu tempat, di kantor Ditjen Dukcapil di Kalibata, Jakarta Selatan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa. Sementara itu, mengenai lokasi penggeledahan lainnya, Johan mengaku belum mendapatkan informasi tersebut. Menurut Johan, penggeledahan masih berlangsung hingga pukul 16.00 WIB. Penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan terkait kasus ini.

Dalam kasus e-KTP, KPK menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka. Selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut.

KPK menjerat Sugiharto dengan Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Perbuatan anak buah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ini diduga merugikan keuangan negara. Hingga kini, lanjut Johan, KPK masih menghitung jumlah kerugian itu. Johan juga mengatakan, nilai proyek pengadaan e-KTP 2011-2012 ini mencapai Rp 6 triliun. “Ini nilai proyeknya cukup besar, ya,” katanya.

Menurut Johan, penyelidikan proyek e-KTP ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke KPK pada 2012-2013. Johan tidak membantah ada informasi yang disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, terkait proyek e-KTP ini. Sebelumnya, Nazaruddin menyampaikan kepada media mengenai dugaan mark up Rp 2,5 triliun proyek e-KTP.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s