WikiLeaks : Hadi Purnomo Disingkirkan Oleh SBY dan Sri Mulyani Atas Perintah CIA


Pada hari terakhir menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang juga adalah hari ulang tahunnya, Senin (21/4/2014), Hadi Poernomo mendapat “kado” penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berikut ini cerita di balik layar dari kisah lawas yang melatari penetapan status hukum Hadi ini. Kasus yang menjerat Hadi merupakan kejadian lawas, terkait keberatan pajak yang diajukan PT Bank Central Asia, saat dia menjabat sebagai Dirjen Pajak di Kementerian Keuangan. Merujuk dokumen yang dibocorkan WikiLeaks, kado kepada Hadi ini ternyata bermula dari niat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mereformasi birokrasi.

Namun, ada sosok Menteri Keuangan, saat itu dijabat Sri Mulyani Indrawati, yang mengambil porsi besar dalam rentetan “bersih-bersih” birokrasi tersebut. Dokumen yang dibocorkan WikiLeaks kali ini dklaim sebagai kawat yang dikirim dari Jakarta ke seantero belahan bumi, tertanggal 29 April 2006. Ringkasan dokumen ini bertutur bahwa pada 21 April 2006, Presiden SBY mengganti para pejabat yang sudah bertahun-tahun “bertakhta” di Direktorat Jenderal Pajak serta Bea dan Cukai di Kementerian Keuangan. Tak disebutkan bahwa Sri Mulyani merupakan “eksekutor” dari keinginan Presiden. Meski demikian, rentetan dari setiap rangkaian peristiwa dipaparkan di dalam dokumen itu dengan Sri Mulyani sebagai “bintang”-nya.

Dokumen bocoran WikiLeaks menyebut pergantian Dirjen Pajak serta Dirjen Bea dan Cukai pada 2006 itu merupakan bentuk dukungan luar biasa besar Presiden terhadap Sri Mulyani. Tujuan perombakan dinyatakan sebagai wujud penegakan reformasi birokrasi, sekaligus memangkas praktik korupsi, menghapus kendala dari sektor pajak dan bea cukai atas arus investasi, serta merespons keluhan para investor. Berdasarkan kawat yang berisi 14 poin tersebut, para investor dikabarkan menyambut gembira Keputusan Presiden Nomor 45/M/2006 tanggal 20 April 2006 itu. Apalagi, sosok pengganti kedua pejabat “senior” yang digusur itu pun sosok yang relatif tidak terkenal dan karenanya dianggap akan bisa diarahkan lebih baik oleh Menteri Keuangan.

Dari dua pejabat yang diganti, tentu saja Hadi adalah salah satunya, dan saat itu pun tepat pada hari ulang tahunnya. Dia dilengserkan dari jabatan Dirjen Pajak dan digantikan oleh Darmin Nasution, yang sebelumnya adalah Kepala Bapepam-LK. Adapun Dirjen Bea dan Cukai yang diganti adalah Eddy Abdurrahman. Posisi tersebut kemudian diisi oleh Anwar Suprijadi. Pergantian ini memunculkan pula nama Fuad Rahmany sebagai Kepala Bapepam-LK untuk menggantikan Darmin.

Pergantian ini terjadi hanya tiga hari setelah Sri Mulyani bertemu para donor di pertemuan musim semi tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington, Amerika Serikat. Dalam pertemuan itu, Indonesia dianggap gagal menjalankan pesan reformasi yang menjadi syarat bantuan pada masa lalu. Kegagalan itu digarisbawahi terjadi terutama di administrasi pajak. Negara-negara donor di kedua lembaga itu pun mendesak Sri Mulyani melakukan perombakan besar-besaran. Menurut mereka, perombakan itu harus dilakukan bila Indonesia memang berniat meyakinkan para pemilik modal dan mendapatkan serangkaian leverage yang lebih besar.

Pada saat pergantian para pejabat, 26 April 2006, Sri Mulyani pun memaparkan soal visinya ke depan untuk mengambil peran ganda dalam penegakan hukum dan pelayanan publik lewat institusi pajak serta bea dan cukai. “Ada kekecewaan dan kekurangpercayaan pada sisi pelayanan publik,” sebut dia saat itu. Lewat sambutannya itu, Sri Mulyani meminta para pejabat baru untuk bekerja bersamanya secara sistematis, efektif, dan cepat. Di dalamnya termasuk soal perumusan kebijakan dan administrasi.

Selain itu, dia pun menegaskan bahwa Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai harus meningkatkan layanan dengan memodernisasi kantor, memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, sekaligus meminimalkan kontak langsung antara petugas, baik di pajak maupun bea dan cukai, dengan masyarakat. Menyusul penetapan Hadi Poernomo sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kapasitas sebagai Dirjen Pajak pada Senin (21/4/2014), ada bocoran dokumen dari WikiLeaks yang mengupas pencopotan Hadi dari jabatan itu pada 2006. Dikupas pula soal “cerita di balik layar” pencopotan Dirjen Bea dan Cukai pada periode yang sama, Eddy Abdurrahman.

Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan merupakan institusi yang bertanggung jawab soal administrasi dan pengumpulan pajak. Berkantor terpisah dengan Kementerian Keuangan, Hadi disebut dalam bocoran dokumen itu sebagai sosok mandiri tetapi arogan. Dia diakui sebagai figur yang cerdas dan mempunyai banyak kemampuan, tetapi sekaligus dikenal dengan reputasi buruk di komunitas bisnis. Semua cerita “kejayaan” Hadi di Direktorat Jenderal Pajak berakhir tepat pada hari ulang tahunnya, 21 April 2006. Dia dicopot dari jabatannya melalui Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan Menteri Keuangan yang saat itu dijabat Sri Mulyani Indrawati sebagai “eksekutor”.

“Korupsi dalam administrasi pajak menjadi keluhan utama para pelaku bisnis,” tulis laporan yang diklaim WikiLeaks sebagai bocoran kawat diplomatik tertanggal 29 April 2006. Purnomo, sebut dokumen itu, adalah orang yang dikenal dengan taktik tangan besi. Hadi, misalnya, memaksakan larangan perjalanan terhadap para manajer perusahaan yang sedang diaudit. Dia juga menampilkan foto orang-orang kaya yang terlibat kasus pajak dengan menyertakan foto satelit dari properti mereka di luar negeri.

Selama masa jabatannya sebagai Dirjen Pajak, kata dokumen bocoran WikiLeaks itu, kemerosotan disiplin jajaran institusi pajak itu sangat terasa, dengan surat ketetapan pajak menjadi norma. “(Tujuannya) memaksa perusahaan untuk bernegosiasi (dengan membayar suap, misalnya) untuk mendapatkan keputusan yang masuk akal.” Pada poin kesembilan dari 14 poin laporan yang dibocorkan WikiLeaks tersebut, dikutip dari konsultan ekspatriat yang banyak berhubungan dengan Kementerian Keuangan mengatakan bahwa Hadi sebagai orang yang paling korup di jajaran Ditjen Pajak yang korup. Setelah Darmin Nasution menggantikan Hadi, konsultan yang sama kembali dikutip mengatakan, “Mr Untouchable (Hadi) akhirnya digulingkan. Cukup menakjubkan.”

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) MS Hidayat dikutip pula dalam dokumen yang dibocorkan WikiLeaks tersebut. Dia dikutip untuk komentarnya kepada pers bahwa tim baru di jajaran Ditjen Pajak, menurut dia, adalah orang-orang yang mampu dan jujur. “Perubahan akan mendukung perbaikan iklim investasi. Kadin akan mengintensifkan dialog dengan pemerintah.” Nama Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia sekaligus pengusaha yang dihormati, Sofjan Wanandi, ada pula dalam laporan itu. Dia dikutip untuk pernyataannya di media, “Saya punya harapan baru, bisa ada kepercayaan antara pemerintah dan pengusaha, perubahan dari masa lalu.”

Adapun pengusaha lain yang dikutip dalam dokumen itu disebut berbicara lebih hati-hati. Produsen dan perusahaan di Sumatera, misalnya, mengatakan, keajaiban penyelesaian masalah kantor pajak di daerah tak bisa diharapkan seperti yang terjadi di kantor pusat. Seorang agen pengecer di Surabaya dikutip mengatakan, “Mengganti pemimpin saja tidak cukup. Korupsi pajak ada di mana-mana. Namun, ini tetap sebuah awal.”

Tentang Eddy Abdurachman…
Bila Hadi digambarkan tegas-tegas sebagai sosok korup dalam laporan itu, Eddy Abdurachman yang berbarengan dengan Hadi dicopot dari posisi Dirjen Bea dan Cukai disebut juga mendapatkan penilaian buruk dari dunia bisnis. Dokumen bocoran WikiLeaks ini menyebutkan, sekalipun tak sekaliber “kotornya” dengan Hadi, tetapi Eddy juga bukan pejabat yang “bersih”. Menurut dokumen tersebut, Eddy menjadi keluhan utama lainnya di jajaran pemerintahan mengutip kalangan bisnis. Menurut para pengusaha yang dikutip dalam laporan, meski tingkah Eddy dinilai tak sekorup Hadi, tetapi dia dianggap membiarkan korupsi merajalela dan layanan buruk di jajaran Bea dan Cukai selama kepemimpinannya.

Eksportir dan importir disebut sama-sama mencatat bahwa pejabat Bea dan Cukai secara rutin memeras mereka melalui beragam cara, mulai dari penentuan yang sewenang-wenang untuk biaya arbitrase dan biaya ekspedisi, kelambatan pemrosesan, hingga todongan suap terang-terangan. Perusahaan pengimpor maupun pengekspor produk sensitif, seperti makanan segar maupun beku dan pakaian musiman, atau barang bernilai tinggi, menjadi sasaran empuk. Media Indonesia, dikutip dalam dokumen itu, kerap pula menyebut petugas Bea dan Cukai sebagai pemberi fasilitas untuk penyelundupan barang masuk maupun keluar Indonesia.

Wakil presiden sebuah perusahaan infrastruktur utama dikutip dalam dokumen yang dibocorkan WikiLeaks itu sebagai salah seorang yang bergembira dengan pencopotan Eddy dari jabatan Dirjen Bea dan Cukai. “Bayangkan, untuk kontrak 3 juta dollar AS, Anda harus membayar 300.000 dollar AS sampai 500.000 dollar AS ke bea dan cukai untuk melepaskan barang-barang Anda dari pelabuhan,” kata dia dalam dokumen itu.

Sumber yang sama menurut dokumen bocoran lembaga yang didirikan Edward Snowden ini pun menambahkan, layanan bea dan cukai memberikan penundaan yang sangat lama dengan tumpukan biaya penyimpanan. “Mari kita berharap hal-hal ini akan bersih sekarang.” Sejauh ini belum ada konfirmasi dari nama-nama yang disebutkan dalam dokumen bocoran WikiLeaks ini. Belum ada pula pernyataan resmi dari pemerintah maupun aparat hukum tentang informasi yang tercantum di dalamnya.

Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo rupanya termasuk tokoh yang mendapat perhatian intelijen Amerika Serikat sejak lama. Ia disebut sebagai pejabat korup yang harus dijatuhkan. Setidaknya, itulah informasi kawat rahasia yang diungkap Wikileaks.org. Pemerintah AS menyebut Hadi Poernomo sebagai tokoh terkorup dari para koruptor pajak. Sementara di kalangan pebisnis berskala internasional, ia dianggap sebagai birokrat kotor.
Predikat tersebut melekat pada diri Hadi sejak menjadi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI.

Karena praktik kotornya itulah, Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (Central Intelligence Agency/CIA) menggelar operasi untuk menjatuhkan Hadi Poernomo dari jabatannya sebagai Dirjen Pajak pada tahun 2006 silam. Kronologi upaya menjatuhkan hadi Poernomo terungkap dalam kawat diplomatik rahasia berkode JAKARTA 00005420 001.2 OF 004 di situs web Wikileaks.org. Dalam kawat rahasia itu, Amerika Serikat menggambarkan Hadi sebagai sosok angkuh nan arogan. Pemerintah AS kesal terhadap tindakan Hadi yang mencekal wajib pajak yang tengah diperiksa.

Hadi, masih menurut surat rahasia tersebut, merupakan orang yang menjadi “teladan” anak buahnya dalam praktik suap-menyuap perkara pajak di instansinya. Bahkan, berdasarkan laporan agen CIA, Hadi tidak segan-segan memonitor harta wajib pajak menggunakan foto satelit untuk memuluskan praktik kotornya tersebut.

“Di bawah kepemimpinan Hadi, kedisiplinan petugas pajak menipis. Surat ketetapan pajak menjadi norma untuk memaksa perusahaan bernegosiasi (suap),” lapor agen CIA dalam dokumen yang dibocorkan WikiLeaks tersebut. Laporan intelijen itu juga mengutip ungkapan rasa gembira dari para pebisnis setelah Hadi Poernomo berhasil dilengserkan dari kursi Dirjen Pajak Kemenkeu RI. “Orang terkorup dari para koruptor di Dirjen Pajak akhirnya bisa dijatuhkan. ‘Pria yang tidak terkalahkan’ itu akhirnya dapat digulingkan. Ini adalah peristiwa menakjubkan.”

Bahkan, komentar dalam dokumen tersebut mengungkapkan rasa gembira intelijen atas kejatuhan Hadi Poernomo. Mereka menulis, “The Mighty Have Fallen” alias si kuat telah jatuh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s