PT Newmont Nusa Tenggara Diadukan Tokoh Adat Sumbawa ke KPK


PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh tokoh Sumbawa Barat Amir Jawas. PT NNT diadukan karena beroperasi tanpa Rencana Kerja Anggaran dan Belanja (RKAB) selama tahun 2014 yang harusnya disetujui oleh Pemerintah. Operasi tanpa RKAB itu disebutnya sebagai pelanggaran serius karena perusahaan asing tersebut dengan seenaknya beroperasi tanpa persetujuan Pemerintah Republik Indonesia. “Pemerintah belum menyetujui RKAB yang diusulkan tetapi Newmont tetap produksi,” kata Amir Jawas melalui keterangan pers yang diberikan selesai menyerahkan pengaduan, Jumat, 16 Mei 2014.

Menurut Amir Jawas, RKAB ini seharusnya sudah mendapat persetujuan Pemerintah pada awal2014, namun Pemerintah belum menyetujui RKAB yang telah diusulkan NNT. Amir mempertanyakan NNT bisa beroperasi secara leluasa yang menyebabkan Pemerintah pun tidak bisa berkutik dengan sikap Newmont selama ini. padahal NNT selama ini diklaim patuh terhadap isi Kontrak Karya. Namun dalam hal RKAB ini, NNT tidak mengaku ada persoalan RKAB yang belum tuntas. “Ini tugas KPK untuk membongkar kolusi tingkat tinggi,” ujarnya.

Mengutip pasal 14 ayat 4 dari Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani tanggal 2 Desember 1986 antara Pemerintah dan NNT, Amir menjelaskan bahwa perusahaan akan menyampaikan kepada Pemerintah tidak lebih lama dari tanggal 15 (lima belas) NoVember atau 15 (lima belas) Februari setiap tahun selama jangka waktu persetujuan ini; rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja, kontrak-kontrak penjualan dan rencana pemasaran/penjualan untuk tahun berikutnya, dengan rincian yang cukup agar pemerintah dapat meneliti rencana fisik, keuangan dan pemasaran/penjualan-penjualan tersebut dan menetapkan apakah rencana-rencana itu sesuai dengan kewajiban Perusahaan di bawah persetujuan ini.

Kemudian, Kontrak karya itu menyebutkan suatu rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun pertama dari persetujuan ini akan disampaikan kepada Pemerintah secepat mungkin setelah persetujuan ini ditandatangani. Jika membaca isi KK tersebut, kata Amir, jelas Newmont sudah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya penerimaan negara. Ex Senior Manager Hubungan Eksternal NNT Malik Salim mendukung penuh upaya melaporkan manajemen Newmont kepada KPK yang saat ini fokus pada penyimpangan sektor pertambangan. “Dan penyimpangan yang luar biasa terdapat di Newmont,” ucapnya.

Malik berharap KPK dapat segera menindaklanjut laporan yang telah serahkan tersebut.”Kami siap memasok kembali data-data yang dibutuhkan KPK. Malik juga menyesalkan sikap Direktur Utama NNT Martiono yang mengambil opsi akan merumahkan sebagian besar karyawan NNT pada 1 Juni 2014 mendatang karena tidak mau mengekspor konsentrat dengan dikenakan bea keluar seperti yang diatur oleh Pemerintah.

Ini disebutnya akal-akalan, dengan cara menumpuk produksi yang tidak ada dalam perencanaan. Setelah produksi menumpuk mereka teriak bahwa tidak mungkin lagi beroperasi dan solusinya hanya satu merumahkah karyawan. “Masih banyak solusi lain selain merumahkan karyawan,” kata Malik. Juru bicara NNT Rubi Waprasa Purnomo belum memberikan konfirmasi mengenai pengaduan tersebut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s