Jokowi Deklarasikan Jusuf Kalla Sebagai Cawapres


Jadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo, banyak yang khawatir Jusuf Kalla akan mendominasi pemerintahan. Tak menyebut nama, analis dari PT Investa Saran Mandiri, Kiswoyo Adi Joe, mengatakan pelaku pasar kurang menyukai cawapres yang dikhawatirkan akan mendominasi kebijakan Jokowi. “Pasar menunjukkan sentimen negatif terhadap mereka,” katanya kepada Tempo, Ahad, 18 Mei 2014.

Balik ke masa 2004-2009 ketika menjadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono, Kalla disebut sebagai tugas injak gas kabinet. Di lain pihak, Menteri Koordinator Perekonomian Boediono bertugas mengerem. Sebagai wakil presiden, pria 72 tahun itu tipe orang yang memilih “melabrak” aturan asalkan program lekas terlaksana. “Semua peraturan bisa diubah kecuali kitab suci,” katanya pada 2007.

Berikut ini beberapa kebijakan JK yang dianggap kontroversial:

Pengadaan Helikopter Bencana (2006)
Sebagai Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, Kalla memerintahkan pembelian 12 helikopter bekas dari Jerman. Tujuannya melancarkan penanganan pascabencana tsunami di Aceh dan Nias. Helikopter jenis BO 105 itu dibeli lewat PT Air Transport Services, perusahaan yang terafiliasi ke Bukaka, grup usaha milik Kalla. Pada November 2006, 12 helikopter tiba di Indonesia, tapi tak bisa langsung dioperasikan. Bea Cukai menyegelnya karena PT Air Transport Services belum membayar pajak impor Rp 2,1 miliar. Pada 7 Desember 2006, SBY menulis memo buat Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan untuk mencabut segel helikopter tersebut. Memo ini dibuat atas permintaan lisan Kalla. JK menganggap pembelian itu tidak bermasalah. “Tidak ada uang negara yang keluar untuk pembelian heli itu,” kata dia.

Pembangunan Proyek Jalan Tol (2007)
Kantor Wakil Presiden membuat rancangan peraturan baru tentang jalan tol. Semua ruas jalan tol trans-Jawa yang terbengkalai harus “diselamatkan” dengan cara pengalihan konsesi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005, penjualan konsesi tak diperbolehkan jika ruas jalan tol belum beroperasi. Draf itu ditolak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri menolak bila proyek tol yang terkatung-katung diteruskan dengan cara merevisi peraturan. Kalla jalan terus dengan memutuskan pengalihan konsesi cukup dengan dasar surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum. Maka, salah satu pemegang konsesi, PT Lintas Marga Sedaya, menjual sahamnya ke Expressway Berhad, perusahaan Malaysia. Lintas Marga adalah konsorsium yang antara lain dimiliki oleh PT Bukaka Teknik Utama.

Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara (2007)
Pembangkit listrik berkapasitas total 10 ribu megawatt ini rencananya digerakkan oleh Konsorsium Bangun Listrik Nasional yang terdiri atas PT Bukaka Teknik Utama, PT Bakrie & Brothers, PT Medco Energi, PT Inti Karya Persada Teknik milik Bob Hasan, dan PT Tripatra milik Iman Taufik (pemilik tak langsung PT Bumi Resources). Pembiayaannya akan dikucurkan pemerintah lewat penerbitan surat utang US$ 2,5 miliar per tahun selama tiga tahun. Menurut Kalla, untuk mempercepat proyek, tender perlu diubah menjadi lebih sederhana: hanya melihat performa perusahaan. “Tendernya pun harus crashprogram. Kalau tidak begini, potensi kerugian per hari mencapai lebih dari Rp 100 miliar,” ujar Kalla. Sri Mulyani tak setuju pendanaan proyek ini karena dibiayai dana asing. Kalla punya komentar sendiri, “Presiden dan wakil presidenlah yang akan menanggung risiko, bukan menteri.”

Suspensi Saham Bakrie (2008)
Bursa Efek Indonesia pada 7 Oktober 2008 menyetop perdagangan enam emiten dari Grup Bakrie, yakni PT Bumi Resources Tbk, PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk, PT Bakrieland Development Tbk, PT Bakrie & Brothers Tbk, PT Energi Mega Persada Tbk, dan PT Bakrie Telecom Tbk. Sebelum disuspen, harga saham perusahaan tersebut sedang menukik. Sepuluh hari kemudian BEI mencabut suspensi untuk Bakrie Sumatera, Bakrieland, dan Bakrie Telecom. Pada awal November, bursa juga mencabut suspensi Bumi Resources. Akibatnya, harga saham perseroan kian melorot. Kalla berang dengan pencabutan suspensi itu. Menurut dia pemerintah perlu memperpanjang suspensi saham PT Bumi Resources dengan dalih melindungi pengusaha nasional. “Masak, Bakrie hanya sedikit dibantu satu-dua hari tidak boleh?”

Perdamaian Aceh (2005)
Tentu bukan kebijakan kontroversial saja yang dicetuskan Kalla saat menjabat wapres. Salah satu sukses terbesarnya adalah menggagas perdamaian di Aceh pada 2005 yang didahului dengan penanganan tsunami Aceh di 2004. Kalla berperan besar dalam negosiasi yang digelar di Helsinki, Finlandia. Ia mengundang tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka, antara lain, ke rumah dinasnya. Tim perundingan dari pemerintah diwakili Hamid Awaluddin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga orang dekat Kalla. Perjanjian damai akhirnya ditandatangani pada 15 Agustus 2005.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan politikus senior Golkar, Jusuf Kalla, dipilih mendampingi Joko Widodo karena dinilai berpengalaman, terutama dalam bidang ekonomi. Menurut dia, Jokowi dan Jusuf Kalla adalah kombinasi yang tepat dan saling melengkapi. “Pasangan yang ideal, jam terbang Pak Jusuf Kalla sudah sangat berpengalaman,” kata Surya ketika ditemui di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin, 19 Mei 2014.

Partai koalisi yang dipimpin PDI Perjuangan mendeklarasikan pasangan Jokowi-JK sebagai calon presiden dan wakil presiden hari ini. Menurut Surya, keputusan itu disepakati empat partai pengusung, yakni Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Surya yakin Kalla tak akan mendominasi pemerintahan nantinya jika pasangan ini menang. Jokowi dan Jusuf Kalla, kata Surya, akan saling membantu demi kepentingan rakyat.

Ihwal bergabungnya NasDem dengan PDI Perjuangan karena permintaan Kalla, Surya membantahnya. Menurut dia, dukungan partai karena melihat sosok Jokowi yang dianggap membawa perubahan. “NasDem mendukung terhadap calon yang memberi harapan baru bagi semua rakyat,” kata Surya. Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto menuturkan Jusuf Kalla sangat menentukan elektabilitas dalam pemilu presiden. “Juga bisa menjamin kepada publik pemerintah yang akan datang,” kata Wiranto. Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla akan dideklarasikan di Gedung Joang 45, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, siang ini. Setelah deklrasi, mereka akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pukul 13.30 dengan mengendarai sepeda ontel.

Posko sukarelawan Sahabat Rakyat di Makassar, Sulawesi Selatan, terlihat ramai. Itu terjadi setelah calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, mengumumkan Jusuf Kalla sebagai wakilnya pada pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Para sukarelawan yang berjumlah sekitar 20 ini langsung bernyanyi. “Jokowi siapa yang punya, Jokowi siapa yang punya, yang punya Sahabat Rakyat,” demikian nyanyian tim itu dengan gembira.

Koordinator umum sukarelawan Sahabat Rakyat, Amran Sulaiman, mengatakan, setelah Jokowi–sapaan Joko Widodo–mengumumkan Kalla sebagai pasangannya di layar kaca, Sahabat Rakyat akan menggelar deklarasi. “Pukul 14.30 Wita, kami akan gelar deklarasi dan siap memenangkan pasangan ini, khususnya di kawasan timur Indonesia,” katanya

Menurut dia, pasangan ini ideal karena keduanya memiliki kemiripan karakter pribadi dan gaya kepemimpinan yang hampir sama. Mereka dikenal tegas dan tanpa kompromi, memiliki visi yang jelas, cepat dalam bertindak, jujur, serta apa adanya. “Setelah deklarasi, kami akan membuat posko sukarelawan di tingkat desa karena hingga saat ini posko sukarelawan telah tersebar di 12 provinsi yang berjumlah 500 pengurus,” ujar Amran.

Suasana berbeda terdapat di kediaman Kalla di Jalan Haji Bau Nomor 16, Makassar. Di rumah bercat krem tersebut tampak sepi. Yang terlihat hanya satu petugas keamanan dan dua pekerja rumah tangga, serta sebuah mobil Nissan hitam bernomor polisi DD-725-JM. “Tidak ada acara di sini, Pak, meski kami tahu lewat media elektronik Jokowi-JK jadi berpasangan. Keluarga Pak JK di Jakarta semua,” kata Mahyudin, salah seorang pembantu rumah tangga Kalla.

Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memilih Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden disambut kekecewaan aktivis antikorupsi di Makassar. Mereka lebih memilih Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo. “Ini adalah sejarah yang akan kami catat bahwa PDIP dan Jokowi hanya menjadikan antikorupsi sebagai slogan,” kata Koordinator Sabahat Abraham, Djusman A.R., kepada Tempo, Senin, 19 Mei 2014.

Djusman yang juga Koordinator Koalisi Masyarakat Antikorupsi mengatakan keputusan tersebut membuyarkan ekspektasi para aktivis antikorupsi, khususnya di Makassar. Sebelumnya Djusman mengatakan Abraham diharapkan mewakili Jokowi untuk menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi. “Antikorupsi telah melekat di tubuh Abraham, dan itu telah dibuktikan di Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Djusman. Meski kecewa, Djusman menghargai pilihan PDIP dan Jokowi. “Ini adalah proses politik dan demokrasi. Meski kami akui bahwa sosok Abraham paling layak mendampingi Jokowi,” katanya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s