Monthly Archives: May 2014

Daftar Kekayaan Hary Tanoesoedibjo Pemilik MNC Group


Mundur dari Hanura, pemilik MNC Group Hary Tanoesoedibjo memberikan dukungan untuk pemenangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung koalisi pimpinan Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Bantuan itu, kata dia, bisa dalam bentuk dana ataupun jaringan.

“Saya nanti juga akan terjun langsung,” ujar Hary Tanoe ketika menerima kunjungan Prabowo di kediamannya di Jalan Ciranjang Nomor 33, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2014.

Dukungan dana untuk kebutuhan kampanye pemilihan presiden tentu bukan uang kecil, perlu dana triliunan rupiah. Seberapa besar Hary Tanoe sanggup menyokong pasangan Prabowo-Hatta? Hary Tanoe tergolong nama besar di dunia bisnis. Sejak 2007 ia masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia dan dunia menurut Forbes.

Berdasarkan data Forbes tahun 2014, kekayaan Hary Tanoe mencapai US$ 1,6 miliar. Ia juga dekat dengan bisnis Grup Bakrie. Terbukti dengan investasi senilai US$ 200 juta yang dibenamkannya untuk konsesi kepemilikan jalan tol milik Bakrie dan US$ 143 juta untuk membeli Bali Nirwana Resort.

Pertama kali masuk daftar Forbes di tahun 2007, kekayaan Hary Tanoe ‘hanya’ US$ 815 juta. Tahun 2013, Hary Tanoe berada di posisi ke-22 orang terkaya se-Indonesia dan posisi 1.329 orang terkaya sedunia, dengan kekayaan US$ 1,35 miliar. Pada 2012, Hary Tanoe menduduki peringkat ke-29, dan pada 2012 di posisi ke-22.

Hary Tanoe terkenal sebagai pimpinan media grup PT Media Nusantara Citra Tbk. Hary yang lahir di Surabaya ini pernah mengenyam pendidikan sarjana di Carleton University, Kanada. Ia juga memperoleh gelar master dari Ottawa University.

Kerajaan bisnisnya dimulai tahun 1989 ketika mendirikan PT Bhakti Investama Tbk. Hary terjun ke dunia bisnis media penyiaran dan telekomunikasi saat perusahaannya mengambil saham PT Bimantara Citra Tbk. Kini ia membawahkan tiga stasiun televisi swasta yakni MNC TV, RCTI, dan Global TV. Selain itu bisnis medianya juga meliputi Radio Trijaya FM, harian Seputar Indonesia, dan beberapa majalah dan tabloid.

Ada lima perusahaan yang berada di bawah PT MNC Investama Tbk milik Hary Tanoe:
– PT Global Mediacom Tbk (laba 2013 Rp 620,4 miliar)
– PT MNC Capital Indonesia Tbk (laba 2013 5,6 miliar)
– PT MNC Sky Vision Tbk (laba 2013 Rp 5,64 miliar)
– PT Media Nusantara Citra Tbk (laba 2013 Rp 1,6 triliun)
– PT Indonesia Air Transport Tbk (laba 2013 26,18 miliar)

Daftar Kekayaan Udar Pristono Yang Bernilai 26 Milyar Rupiah


Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bus Transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) di Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada 2013. Lantas, berapa harta kekayaan Udar yang menjadi pegawai negeri sipil sejak 1986 ini?

Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dikumpulkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Udar Pristono sudah melaporkan harta kekayaannya sebesar Rp 26 miliar dan US$ 5.000 pada Juli 2012. Nilai total harta kekayaan Udar itu naik sekitar 50 persen atau Rp 8,4 miliar dibandingkan dengan laporan harta tahun 2010. Pada 2010, total aset yang dimiliki Undar sekitar Rp 17,6 miliar dan US$ 3.000.

Udar tercatat memiliki sejumlah harta tidak bergerak berupa lahan serta bangunan yang tersebar di Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Harga lahan dan bangunan yang dimiliki udar itu naik sangat signifikan. Pada 2010, harga lahan dan bangunan bernilai Rp 13 miliar, sedangkan pada 2012 sekitar Rp 21 miliar. Sebagian besar tanah dan bangunan milik Pristono diperoleh dari warisan.

Selain itu, Udar Pristono memiliki harta bergerak berupa kendaraan mewah. Dia tercatat memiliki satu sepeda motor Honda Gold Wing senilai Rp 200 juta dan dua Toyota Fortuner yang masing-masing nilainya sekitar Rp 290 juta. Udar juga mengoleksi logam mulia dan batu mulia senilai Rp 270 juta.

Aset Udar lainnya yang tergolong besar berupa giro dan setara kas lainnya. Pada 2010, nilai giro dan setara kas yang dilaporkan Udar sekitar Rp 3 miliar dan US$ 3.000. Nilai giro dan setara kas lainnya ini bertambah sekitar Rp 800 juta dan US$ 2.000 dibanding pada 2012. Jadi, total giro dan setara kasnya mencapai Rp 3,8 miliar dan US$ 5.000 . Udar Pristono ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait dengan kasus pengadaan bus Transjakarta asal Cina tahun anggaran 2013. Dia dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi lantaran dituding memperkaya diri sendiri.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang juga tersangka kasus bus Transjakarta berkarat, Udar Pristono, dijadwalkan diperiksa hari ini oleh Kejaksaan Agung. “Jadwal pemeriksaan Udar Pristono di Kejaksaan Agung hari ini,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi, Kamis, 22 Mei 2014.

Selain Udar, Kejaksaan Agung juga akan memeriksa Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Prawoto. Mereka bersama-sama ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan 656 bus Transjakarta senilai Rp 1 triliun tahun anggaran 2013.

Ini berarti kali kedua pemeriksaan bagi Udar. Menurut dia, pemeriksaan bakal dimulai pukul 09.00 WIB. Namun waktunya bisa molor, tergantung waktu kedatangan tersangka. Udar yang dikonfirmasi terkait dengan kesediaannya hadir untuk diperiksa hanya merespons lewat pesan singkat berupa link ke sebuah berita tentang dirinya yang kecewa pada Gubernur DKI Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama.

Satu orang lagi yang diperiksa hari ini terkait dengan kasus tersebut adalah Andreas Eman, Kepala Subbagian Umum Dinas Perhubungan Pemprov DKI. Dia berstatus sebagai saksi.

Dendeng Gandik Berpadu Sambal Balado


Daging sapi bagian gandik atau paha belakang memiliki tekstur padat dan tidak banyak mengandung lemak. Di Hotel Tentrem Yogyakarta ada menu khas menggunakan bahan daging gandik yaitu Nasi Dendeng Gandik Sambel Balado.

Sebagai salah satu menu “Treat of The Month”, Nasi Dendeng Gandik Sambel Balado bisa dinikmati di Kayumanis Coffee Shop Hotel Tentrem. Daging gandik atau dikenal sebagai silver side diolah menjadi dendeng.

Dendeng kemudian disantap bersama sambal balado pedas dan nasi hangat. Sebagai tambahan adalah sayur lodeh. Menu ini cocok untuk santapan makan siang.

Sedangkan untuk pilihan cemilan, ada pilihan mulai dari Tahu Crispy, Tempe Kering Gurih hingga Pisang Goreng Kampung. Sementara pilihan minumannya adalah Bagas Waras yang merupakan olahan teh, buah leci, serta daun mint. Menu-menu ini ditawarkan mulai dari Rp 25.000.

“Berbeda dengan hotel lain yang berlomba-lomba menawarkan promosi dengan menampilkan aneka racikan menu mancanegara, Hotel Tentrem menyuguhkan aneka masakan khas Indonesia yang rasanya tidak kalah dengan masakan dari Negara lain,” ungkap Public Relation Manager Hotel Tentrem Yogyakarta Nike Aristya

Jokowi Tolak Bertanggung Jawab Soal Pengadaan Bus TransJakarta Yang Berkarat


Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo enggan dianggap harus bertanggung jawab dalam kasus TransJakarta yang menyeret mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono. “Yang tanggung jawab siapa? Ini sudah masuk wilayah hukum. Saya enggak mau ikut campur,” ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (19/5/2014). Jokowi yang masih mengemban jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan memang kebijakan turun dari Gubernur. Namun masalah penyimpangan, ia mengatakan itu diluar tanggung jawabnya.

Sebab, yang melaksanakan kebijakan yaitu pengguna anggaran, yaitu Kepala Dinas terkait. “Yang namanya kebijakan semuanya pasti Gubernur,” kata Jokowi. Seperti diberitakan sebelumnya, Udar Pristono menyebut penyelewengan yang terjadi dalam proyek itu bukan hanya menjadi tanggung jawabnya, namun juga tanggungjawab Jokowi sebagai gubernur DKI. Sementara, Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan meski Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak terkait langsung dalam kasus bus TransJakarta, namun perlu didengarkan keterangannya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, dipastikan Joko Widodo atau Jokowi mengetahui pengadaan bus tersebut.

“Oleh karena itu, maka mereka semua diperiksa. Bagaimana dengan Gubernur? Gubernur umumnya secara normatif, tidak terlibat dalam proses pencairan anggaran. Tapi tidak mungkin dia tidak mengetahui proyek itu,” ujar Margarito. Menurut Margarito, berdasarkan aturan pengelolaan keuangan negara, maka ada beberapa pihak yang tak bisa terpisahkan dari kegiatan pengadaan atau belanja barang. Pihak-pihak yang dimaksud Margarito yaitu Sekda, Kabiro Keuangan, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan panitia pelaksana teknis kegiatan.

Dengan terkaitnya beberapa pihak di lingkungan Pemprov DKI, Jokowi selaku Gubernur DKI pun perlu diperiksa untuk memastikan apakah mantan Walikota Solo tersebut sudah melaksanakan kewajiban hukumnya yakni pengendalian internal. “Pada titik itu maka Gubernur harus mengendalikan pelaksanaan proyek itu. Dalam kasus bus Transjakarta, Gubernur perlu diperiksa untuk memastikan apakah dia melakukan kewajiban hukumnya berupa pengendalian internal atau tidak. Itu penting memastikan keadilan dalam kasus ini,” kata Margarito.

Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan meski Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak terkait langsung dalam kasus bus TransJakarta, namun perlu didengarkan keterangannya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, dipastikan Joko Widodo atau Jokowi mengetahui pengadaan bus tersebut. “Oleh karena itu, maka mereka semua diperiksa. Bagaimana dengan Gubernur? Gubernur umumnya secara normatif, tidak terlibat dalam proses pencairan anggaran. Tapi tidak mungkin dia tidak mengetahui proyek itu,” ujar Margarito, Rabu (13/5/2014).

Menurut Margarito, berdasarkan aturan pengelolaan keuangan negara, maka ada beberapa pihak yang tak bisa terpisahkan dari kegiatan pengadaan atau belanja barang. Pihak-pihak yang dimaksud Margarito yaitu Sekda, Kabiro Keuangan, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan panitia pelaksana teknis kegiatan. Dengan terkaitnya beberapa pihak di lingkungan Pemprov DKI, Jokowi selaku Gubernur DKI pun perlu diperiksa untuk memastikan apakah mantan Walikota Solo tersebut sudah melaksanakan kewajiban hukumnya yakni pengendalian internal.

“Pada titik itu maka Gubernur harus mengendalikan pelaksanaan proyek itu. Dalam kasus bus Transjakarta, Gubernur perlu diperiksa untuk memastikan apakah dia melakukan kewajiban hukumnya berupa pengendalian internal atau tidak. Itu penting memastikan keadilan dalan kasus ini,” kata Margarito. Dalam kasus ini, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus pengadaan bus TransJakarta dan angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta (APTB) senilai Rp 1,5 triliun. Selain Udar Pristono, Kejaksaan Agung juga menetapkan Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Prawoto karena memberikan rekomendasi syarat yang harus dipenuhi dalam pengadaan moda transportasi itu.

“Tim Penyidik kembali menambah jumlah 2 (dua) Tersangka kembali mengingat terdapat bukti permulaan yang cukup adanya perbuatan tidak pidana korupsi tersebut dilakukan secara bersama-sama,” kata Kepala Pusat Penenrangan Hukum Kejagung, Setia Untung Arimuladi, Senin (12/5). Dia mengatakan bahwa penetapan Udar Pristono berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 32/F.2/ Fd.1/05/2014, tanggal 09 Mei 2014. Sedangkan, penetapan Prawoto berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 33/F.2/ Fd.1/05/2014, tanggal 09 Mei 2014.

Pristono sendiri sudah dua kali menjalani pemeriksaan oleh penyidik pada 7 April 2014 dan 9 Mei 2014. Pada pemeriksaan akhir, Pristono diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka lainnya yaitu DA dan ST. Sebelumnya, pada 24 Maret 2014 lalu, Kejagung menetapkan DA, Mantan Sekertaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 25/F.2/Fd.1/03/2014, tanggal 24 Maret 2014.

Sedangkan, ST, staff Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 26/F.2/Fd.1/03/ 2014, tanggal 24 Maret 2014.

Mulai Hari Ini Pengguna TransJakarta Wajib Bayar Pakai Kartu IndoMaret


Mulai hari ini, Selasa, 20 Mei 2014, seluruh pengguna TransJakarta wajib menggunakan kartu elektronik atau disebut Indomaret Card. Upaya ini merupakan hasil kerjasama Bank Mandiri dengan PT Indomarco Prismatama guna meningkatkan pelayanan dan kenyamanan.

Setiap penumpang harus membayar Rp 20 ribu untuk pembelian perdana Indomaret Card. Kartu ini bisa diisi ulang melalui debit mandiri atau langsung mendatangi kios Indomaret terdekat. Banyak warga yang kaget atas pemberlakuan ini.

Untuk yang sering memakai angkutan TransJakarta langkah tersebut dianggap tak masalah. “Kalau tiap hari naik Trans Jakarta, ya enggak masalah menggunakan ini,” Ujar Linda, salah satu pengguna Trans Jakarta yang ditemui di Halte Blok M, Jakarta Selatan.

Lantas, bagaimana dengan yang hanya sesekali menggunakan transportasi TransJakarta ini? Tentu harus dicarikan solusinya. Kartu ini tidak hanya digunakan untuk pembayaran Trans Jakarta, melainkan juga tempat -tempat yang telah bekerja sama dengan Indomaret dan Bank Mandiri.

Ditemukan Lagi Kebun Sawit di Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 30.000 Hektar


Kementerian Kehutanan berniat untuk membongkar habis seluruh kebun sawit di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Dari luas TNTN 83 ribu hektar, ada 30 ribu hektar kebun sawit ilegal. Kepala Balai TNTN, Tandia mengungkapkan hal itu , Selasa (20/5/2014). Menurutnya, saat ini ada 30 ribu hektar kebun sawit yang sudah belasan tahun berada di TNTN.

“Jumlah itu sangat fantastis sekali. Kita berniat untuk membongkar seluruh kebun sawit tersebut. Dalam operasi sepekan ini kita baru bisa membongkar seluas 180 hektar kebun sawit,” kata Tandia.

Tesso Nilo ditetapkan sebagai taman nasional melalui perubahan fungsi dari Hutan Produksi Terbatas seluas 83.068 hektar oleh Kementerian Kehutanan. Tahap pertama berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.255/Menhut-II/2004tanggal 19 Juli 2004 seluas 83.576 ha.

Tahap berikutnya berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 seluas + 44.492 hektar. Sebagian besar kawasan TNTN berada di Kabupaten Pelalawan dan sebagian kecil di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

“Dari luasan tersebut, ada 30 ribu hektar kebun sawit yang berdiri secara ilegal. Kebun sawit itu ada yang sudah ditanam sebelum penetapan TNTN. Namun lahan yang mereka kuasai tetap saja milik negara karena status hutan produksi terbatas,” kata Tandia.

Menurut Tandia, untuk melakukan pembongkaran perkebunan sawit ilegal itu pihaknya tidak bisa berdiri sendiri. Dalam operasi harus melibatkan sejumlah instansi terkait. Sekarang ini Kemenhut melibatkan unsur TNI/Polri, Pemda, Kejaksaan BNPB

“Tanpa ada kerjasama tidak mungkin kami bisa bekerja sendiri. Kita tetap komit 30 ribu hektar kebun sawit yang ada saat ini harus kita bongkar seluruhnya,” kata Tandia.

Untuk sekedar diketahui, kawasan TNTN ini memiliki tingkat keragaman hayati sangat tinggi. Ada sekitar 360 jenis flora tergolong dalam 165 marga dan 57 suku untuk setiap hektarnya.

Tesso Nilo juga dikenal sebagai habitat bagi beraneka ragam jenis satwa liar langka, seperti Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus), Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), berbagai jenis Primata, 114 jenis burung, 50 jenis ikan, 33 jenis herpetofauna dan 644 jenis kumbang.

Kepemilikan lahan secara ilegal ini, sebagian besar dimiliki oknum aparat. Mulai dari oknum TNI/Polri, anggota DPRD Kabupaten dan Provinsi, pengusaha serta para pucuk pimpinan media lokal di Pekanbaru.

Daftar Harta Kekayaan Capres Jokowi Vs Prabowo


Saat maju sebagai gubernur DKI, harta kekayaan Joko Widodo terdaftar di KPK berjumlah Rp 27,2 miliar dan US$ 9.876. Kala itu, dia melapor pada tahun 2012 saat maju dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Berdasarkan data yang diperoleh dari website LHKPN KPK, Senin (19/5/2014), harta Jokowi terbagi ke dalam harta bergerak dan tidak bergerak. Harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp 23,7 miliar tersebar di berbagai daerah terutama Jawa Tengah. Daerah-daerah tersebut di antaranya Sukoharjo, Surakarta, Balikpapan, Karang Anyar, Boyolali, dan Sragen.

Sementara aset bergerak yang meliputi alat transportasi dan usaha lainnya dilaporkan senilai Rp 499 juta. Kendaraan yang dimiliki Jokowi terdiri dari 8 mobil dan 1 motor. Mulai dari motor Vega senilai Rp 4 juta hingga mobil Mercedes Benz tahun 1996 senilai Rp 75 juta. Surat berharga, giro dan setara khas lainnya dimiliki Jokowi senilai Rp 2 miliar dan US$ 9.876. Jokowi tak tercatat memiliki piutang apapun.

KPK sebelumnya telah menyampaikan agar para pasangan capres/cawapres untuk melaporkan harta kekayaannya. KPK telah mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)dan meminta KPU menetapkan seluruh bakal capres dan cawapres melaporkan harta kekayaan terbarunya.

Mengenai kewajiban pelaporan tersebut diatur dalam Pasal 5 huruf f dan Pasal 14 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Capres Gerindra Prabowo Subianto pernah melaporkan kekayaan pada tahun 2009 lalu ke KPK. Saat itu, dia maju sebagai cawapres Megawati Soekarnoputri. Ini kekayaannya.

Pada tahun 2003, Prabowo pernah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Saat itu, mantan menantu Soeharto itu menjabat sebagai kepala Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI.

Namun data lain menyebutkan Prabowo menjabat kepala Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI pada 1998, usai dirinya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat di tahun yang sama.

Dari data di LHKPN KPK, Senin (19/5/2014), Prabowo tahun 2003 memiliki harta Rp 10 miliar dan US$ 4.216. Harta tersebut terdiri dari harta tidak bergerak sebesar Rp 2,7 miliar dan harta bergerak seperti alat transportasi, logam mulia dan harta bergerak lainnya sebesar Rp 1,5 miliar.

Selain itu, Prabowo juga memiliki surat berharga senilai Rp 2,365 miliar dan giro senilai hampir Rp 4 miliar. Sedangkan mata uang dollar diperolehnya dari hibah sebesar USD 4.216.

Lepas dari jabatan pemerintahan, rupanya kekayaan Prabowo bertambah berlipat-lipat. Pada tahun 2009, bekas menantu Soeharto tersebut memiliki kekayaan sekitar Rp 1.579.376.223.359 dan US$ 7.572.916.

Perinciannya, sebesar Rp 28 miliar berupa uang tunai dan Rp 1,42 triliun dari harta bergerak, harta tidak bergerak seperti aset perusahaan, peternakan, surat berharga dan lain-lain. Pada tahun 2009, Prabowo menjadi kandidat paling kaya di antara calon wakil presiden dan capres lainnya. Kira-kira, berapa kekayaannya kini? Dalam waktu dekat akan segera diketahui, sebab KPU mewajibkan semua kandidat presiden melapor kekayaan ke KPK.