Daftar Hitam Nama PNS Kasus Korupsi Dana Haji … Hingga Honorer Yang Kebagian 1,3 Milyar


Pusat Pelaporan dan Analisis Transkasi Keuangan menilai rekening mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu mencurigakan. Menurut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf, saat diwawancarai pada akhir pekan lalu, pihaknya sudah mengirimkan laporan hasil analisis (LHA) pejabat-pejabat Kementerian Agama, termasuk Anggito, ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut penelusuran, Anggito Abimanyu punya 14 rekening dan tujuh kartu kredit di delapan bank. Dana yang masuk sebagian karena posisi Anggito sebagai komisaris PT Telkom Indonesia. Dana lain berasal dari investasi, terutama di pasar modal. Dari PT Telkom, Anggito menerima total Rp 9 miliar selama 2004-2008.

Hasil penelisikan juga menyebutkan bahwa per Februari 2014, total asset liquid keluarga Anggito Abimanyu mencapai Rp 12,3 miliar dan US$ 79 ribu. Mutasi tertinggi terjadi pada 2008 dan 2009, masing-masing masuk lebih dari Rp 12 miliar. Tapi pada 2013 dan 2014, saat ia menjabat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, mutasi di rekeningnya menurun hingga Rp 7 miliar.

Yusuf tidak mau mengkonfirmasikan soal ini. Namun, menurut dia, “Jika kami kirim rekening ke penegak hukum, berarti ada yang mencurigakan (di rekening Anggito).” Kepada, Selasa lalu, Anggito mempersilakan penegak hukum mengusut aliran rekening dana haji ke setiap pejabat Kementerian Agama, tak terkecuali dirinya. “Kalau memang benar ada pegawai yang menerima uang haram, silakan diproses,” katanya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad memastikan lembaganya terus mengusut kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji yang telah menjerat Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka. Abraham mengatakan Komisi masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut, termasuk dugaan keterlibatan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu.

“Belum, masih ada yang harus didalami,” kata Abraham melalui pesan pendek, Ahad, 1 Juni 2014. Abraham menjawab desas-desus yang berkembang di kalangan wartawan ihwal kemungkinan Anggito bakal ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat. Pengembangan penyidikan kasus haji, menurut sumber, salah satunya mengarah ke Anggito Abimanyu. Menurut sumber ini, Anggito sempat mengembalikan sejumlah uang yang dia terima terkait dengan tugasnya sebagai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah kepada KPK. “Anggito mengembalikan uang senilai ratusan juta rupiah ke KPK ketika dia diperiksa di tahap penyelidikan,” kata sumber tersebut, Sabtu, 31 Mei 2014.

Selain soal duit tersebut, KPK juga sudah mengantongi informasi perihal modus para pejabat Kementerian Agama yang kerap memasukkan anggota keluarganya dalam rombongan haji. Anggito diduga mengikutkan istrinya, Arma Latief Abimanyu, dalam rombongan haji sebagai petugas haji–padahal Arma bukan petugas haji.

Informasi itu diperkuat pengakuan seorang warga negara Indonesia yang menjadi petugas haji di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, pada musim haji 2012-2013, yang melihat Arma Abimanyu dalam rombongan kementerian. “Istri Pak Anggito masuk sebagai petugas haji,” katanya, Selasa, 27 Mei 2014. Petugas yang menjadi koordinator bagasi para peserta haji selama 67 hari itu sempat dikenalkan kepada Arma sekaligus memastikan nama Arma ada dalam daftar rombongan.

Pada 22 Mei 2014, Menteri Suryadharma resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 yang menelan anggaran Rp 1 triliun. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada waktu yang sama, penyidik KPK menggeledah ruang kerja Anggito di lantai satu gedung utama Kementerian Agama. Selain setumpuk dokumen, telepon seluler milik Anggito disita penyidik.

Pada 30 Mei 2014, Anggito mundur dari jabatan dirjen, menyusul Surya yang lebih dahulu mundur dari jabatan menteri pada 28 Mei 2014. Pelaksana Tugas Menteri Agama, Agung Laksono, mengatakan Anggito mundur dengan alasan ingin serius menghadapi masalah hukum yang kemungkinan menjerat bekas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan itu. Anggito tak mau bicara saat dimintai konfirmasi. Ketika berpapasan di lantai lima dan lantai dua gedung utama Kementerian Agama, Anggito tak menjawab pertanyaan yang diajukan. Ditunggui di depan rumah dinasnya di Jalan Cemara Nomor 42, Menteng, Jakarta Pusat, pada 30 Mei 2014 hingga tengah malam pun Anggito tak menampakkan diri.

Anggito Abimanyu pernah diperiksa penyelidik KPK pada 19 Maret 2014. Setelah diperiksa, dia mengaku dimintai konfirmasi penyelidik ihwal prosedur pelayanan haji. “KPK memperlihatkan bukti-bukti yang janggal selama musim haji 2010-2011,” katanya seusai pemeriksaan. Ketika ditanya soal boleh-tidaknya pejabat atau keluarga pejabat pergi haji gratis, Anggito menjawab tak boleh. “Ini bertanya soal siapa? Istri saya tidak ikut rombongan.”

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama mencatat 116 pegawai yang masuk daftar hitam. Dua belas di antaranya adalah pegawai negeri sipil Kementerian Agama yang diduga tersangkut kasus pelaksanaan haji. Salah satunya pegawai rendahan di Kementerian Agama berinisial HWH. Ketika diperiksa Inspektorat Jenderal, HWH mengakui telah menerima uang Rp 1,3 miliar dari sebuah perusahaan perjalanan haji. Dia kemudian mengklaim mengembalikan Rp 800 juta kepada perusahaan itu. Tapi Inspektur Jenderal Kementerian Agama Mochammad Jasin tidak mempercayai pengakuan itu. “Bukti pengembaliannya tidak ada,” kata Jasin, akhir pekan lalu.

Menurut Jasin, ada yang janggal ihwal pengakuan HWH tersebut. “Kalau dikembalikan Rp 800 juta kan masih sia Rp 400-500 juta. Katanya itu fee. Kalau enggak jadi transaksi kok ada fee, itu kan bohong,” kata Jasin. Sebelumnya, menurut Anggito Abimanyu, yang baru saja mundur dari jabatan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, HWH termasuk pemegang uang muka (PUM) yang kerap memakai rekening pribadi. “Kegiatannya Senin, uangnya cair Jumat. Uangnya mau dikemanakan coba. Kan disimpan,” kata Anggito. Dia bahkan mengklaim, sejauh pemeriksaan Inspektorat Jenderal, tindakan PUM itu tidak mengandung unsur korupsi, meski rekeningnya dikategorikan liar.

Tapi pernyataan ini langsung dibantah oleh Jasin. “Itulah makanya kalau masih ada dugaan melindungi staf yang berbuat menyimpang maka enggak akan beres. Itu artinya membiarkan penyakit itu tetap bercokol di situ,” katanya. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama mencatat 116 pegawai yang masuk daftar hitam. Dua belas diantaranya adalah pegawai negeri sipil Kementerian Agama yang diduga tersangkut kasus urusan haji.

Salah satu dari 12 orang itu adalah pegawai honorer bernama Ferari. Pegawai tidak tetap ini tercatat melakukan penarikan dalam jumlah yang cukup signifikan, yakni Rp 1,4 miliar. Penarikan yang dilakukan Ferari dari rekening haji terjadi dua kali, yakni pada 10 Maret 2010 dan 8 Februari 2011. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jasin enggan berkomentar soal transaksi itu. Menurut Jasin, Ferari masih punya hubungan kerabat dengan salah satu pejabat eselon III setingkat kepala bagian di Direktorat Jenderal Haji dan Umrah.

Adapun menurut Anggito Abomanyu, yang baru saja mundur dari jabatan Direktor Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Ferari termasuk pemegang uang muka (PUM) yang kerap memakai rekening pribadi. “Kegiatannya Senin, uangnya cair Jumat. Uangnya mau dikemanakan coba. Kan disimpan,” kata Anggito. Dia bahkan mengklaim, sejauh pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, tindakan para bendahara itu tidak mengandung unsur korupsi, meski rekeningnya dikategorikan “liar”.

Namun pernyataan ini langsung dibantah Jasin, “Itulah, makanya kalau masih ada dugaan melindungi staf yang berbuat menyimpang, enggak akan beres itu, artinya membiarkan penyakit itu tetap bercokol di situ,” tuturnya. Nama mantan Direktur Jenderal Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu mencuat setelah dikaitkan dengan kasus penyelenggaraan haji yang telah menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka. Anggito disebut tengah dibidik KPK karena diduga memberikan fasilitas gratis kepada sedikitnya 25 anggota rombongan calon haji pada Oktober 2012.

Belakangan, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf, saat diwawancarai pada akhir pekan lalu, mengatakan sudah mengirimkan laporan hasil analisis (LHA) pejabat-pejabat kementerian kepada KPK. LHA Menteri Agama Suryadharma, Anggito, hingga pejabat kementerian lain telah dikirimkan. Hasilnya, kata dia, ada indikasi yang mencurigakan dalam rekening akademikus Universitas Gadjah Mada yang pernah terlibat kasus dugaan plagiat tersebut. “Jika kami kirim rekening ke penegak hukum, berarti ada yang mencurigakan (di rekening Anggito), ” kata Yusuf.

Tapi ia menolak menyebut maksud “mencurigakan” itu. “Saya tak bisa jawab, takut berdosa. Pokoknya, kami memberi input kondisi keuangan yang bersangkutan. Nanti penyidik KPK yang bertanya kepada dia: ada setoran sekian ke rekeningnya itu dari mana, untuk kepentingan apa,” kata Yusuf. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Sekretaris Kementerian Agama Abdul Wadud Kasyful Anwar. Abdul bakal diperiksa dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013 yang menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sebegai tersangka.

Selain Abdul, Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Amir Ja’far dan bekas Kepala Bagian Tata Usaha Saefudin A. Syafi’i juga dipanggil KPK. “Ada tiga saksi yang dipanggil hari ini terkait kasus haji. Ketiganya direncanakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SDA,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Senin, 2 Juni 2014.

Pada 22 Mei 2014, Menteri Suryadharma resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 yang menelan anggaran Rp 1 triliun. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada 30 Mei 2014, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Anggito Abimanyu mundur dari jabatannya, menyusul Surya yang lebih dahulu mundur dari jabatan menteri pada 28 Mei 2014.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan kasus haji erat kaitannya dengan pelanggaran etika profesi. “Memprioritaskan orang tertentu untuk ikut dalam rombongan haji, padahal orang itu tak berhak, tentu saja salah. Dalam etika profesi penyelenggara negara, jangan mencampuri urusan pekerjaan dengan keuntungan sendiri,” katanya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s