Syarat SIUP Pengadaan Bus TransJakarta Dibuat Agar Agen Tunggal Tidak Bisa Ikut


Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) menilai ada persyaratan dalam lelang bus Transjakarta yang aneh, yakni disertakannya SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dalam syarat lelang. “Syarat SIUP ini menutup kemungkinan produsen dan agen tunggal pemegang merek ikut langsung dalam lelang,” kata Direktur Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Setiabudi Arianta, Rabu, 12 Februari 2014. Menurut dia, syarat SIUP tidak pernah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Keberadaan syarat inilah yang oleh LKPP kerap dicurigai sebagai modus untuk kongkalikong harga. Sebab, keberadaan syarat SIUP akan menutup produsen dan agen tunggal pemegang merek untuk ikut dalam lelang. Alasannya, kedua unsur ini tidak memiliki SIUP.

Padahal, Setiabudi meneruskan, jika kedua unsur tersebut ikut lelang Transjakarta, harga bus akan lebih murah. Setiabudi menjelaskan ada empat tingkatan elemen peserta lelang dalam pengadaan bus. Urutannya, produsen-agen tunggal-distributor-reseller. “Nah, dengan adanya syarat SIUP ini, yang bisa ikut hanya distributor dan reseller, makanya harga akan lebih mahal,” katanya. Bahkan lebih parah, dia menekankan, munculnya elemen kelima, yaitu makelar.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap satu fakta baru dalam pengadaan ratusan bus Transjakarta oleh pemerintah DKI Jakarta. Kepala BPKP Mardiasmo mengatakan Dinas Perhubungan DKI tidak melibatkan BPKP dalam proses lelang proyek tersebut. Padahal, dia melanjutkan, sudah pernah ada nota kesepakatan antara BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Nota kesepakatan tersebut menyebutkan bahwa BPKP harus dilibatkan di dalam lelang suatu proyek pengadaan. “Sehingga menutup potensi penyimpangan dalam pengadaan barang tersebut,” ujar Mardiasmo. Menurut Mardiasmo, lembaganya akan melakukan audit terhadap pembelian ratusan bus Transjakarta. Pengadaan bus ini menjadi sorotan sebab banyak bus baru yang tidak laik jalan. Meski bus masih baru, banyak komponen yang berkarat.

“Kami akan turun untuk audit setelah ada permintaan resmi dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo,” kata Mardiasmo Rabu, 12 Februari 2014. Mardiasmo mengatakan akan melakukan audit untuk melihat rekam jejak pemenang tender hingga dugaan adanya kemahalan harga. Buntut permasalahan bus ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mencopot Udar Pristono dari jabata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. “Saya tidak suka yang ABS (asal bapak senang),” ujarnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s