Inisiator Penculikan Aktivis Berasal Dari Panglima ABRI Bukan Dari Bintang Dua


Mantan Komandan Jenderal Kopassus Letjen (Purn) Prabowo Subianto disebut oleh mantan Menhankam/Pangab Jenderal (Purn) Wiranto sebagai inisiator aksi penculikan 1997-1998. Namun Partai Gerindra menyebut perintah yang diterima Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo, berasal dari Panglima ABRI.

“Jadi yang namanya Kopassus itu, harus ada surat perintah dari Pangab. Di manapun, Pasukan Khusus itu di bawah kendali Pangab,” kata Ketua DPP Gerindra Pius Lustrilanang saat dihubungi, Jumat (20/6/2014). Pangab saat itu adalah Jenderal Feisal Tandjung. Lebih lanjut, bekas aktivis 1998 yang pernah menjadi korban penculikan ini menyatakan bukan hanya Kopassus yang ikut berkoordinasi dalam aksi penculikan belasan tahun silam itu, melainkan banyak lembaga yang terlibat.

“Bukan hanya Kopassus, tapi juga BIN, Badan Intelijen ABRI, Kepolisian, dan Kodam,” ujar Pius. Saat peristiwa itu, Pius meneruskan, rentangnya dari Jawa Tengah sampai Lampung. “Jadi ada Kodam Diponegoro, Siliwangi, Kodam Jaya, Kodam Sriwijaya.” Menurut Pius, Prabowo yang kala itu berpangkat bintang dua tak mungkin mengkoordinasikan institusi sebanyak itu. Maka, Pius mengklaim, inisiator sesungguhnya bukanlah Prabowo.

“Itu tidak mungkin dilakukan Prabowo langsung. Masak bintang dua mengkoordinasikan bintang dua. Bagaimana dia bisa memerintahkan Pangdam-pangdam dan melibatkan banyak institusi,” ujar Pius. Mencuatnya kasus pelanggaran HAM masa lalu saat ini dinilai Pius untuk mengkambing hitamkan Prabowo yang sedang menapaki kontestasi Pilpres 2014. Dirinya lantas menjelaskan sosok Wiranto memang telah bersaing dengan Prabowo dalam karier militer sejak dulu.

“Wiranto berusaha mendelegitimasi Prabowo dengan kenyataan bahwa Prabowo-lah yang berinisiatif,” ujar Pius. Diceritakannya, Wiranto ingin meredam karier militer Prabowo pada belasan tahun lalu itu. Surat DKP soal pemberhentian Prabowo dimanfaatkan Wiranto sekarang.

“Soal DKP, kenapa DKP dibentuk, itu harus dilihat dalam konteks peristiwa rivalitas Pak Prab dan Wiranto dalam menjadi orang nomor satu. Wiranto ingin terus menjadi Pangab. Dalam pertarungan politik Istana, yang keluar sebagai pemenang adalah Wiranto,” urai Pius. “Untuk memastikan kekalahan Prabowo, dia (Wiranto) harus dikeluarkan dari dinas ketentaraan,” kata Pius melanjutkan.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Prabowo Subianto mengklarifikasi kasus penculikan para aktivis 1997/1998 ke Komnas HAM dan Kejagung. Merespons hal ini, Partai Gerindra angkat bicara. Gerindra menyatakan Prabowo tak perlu mengklarifikasi, karena isu ini merupakan permainan politik. Lagipula Komnas HAM sudah menyelidiki kasus ini.

“Urusannya apa? Yang menyatakan Prabowo melakukan inisiatif kasus penculikan, itu upaya pengkambinghitaman. Kasus ini permainan politik,” kata Ketua DPP Gerindra Pius Lustrilanang saat dihubungi Jumat (20/6/2014). Pius, korban penculikan aktivis 1998 yang kembali, menjelaskan Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan. Namun usaha Komnas HAM tidak mendapat dukungan dari pihak Kejaksaan Agung dan TNI.

“Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan belum? Sudah. Dapat dukungan dari Jaksa Agung? Tidak. Dapat dukungan dari institusi militer? Tidak,” ujar Pius. Mantan aktivis 1998 ini lantas memaparkan, Komnas HAM telah mengusulkan kepada DPR untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. DPR pun akhirnya membentuk Panitia Khusus untuk orang hilang, Pansus ini dibentuk pada 2007-2008.

Pansus tersebut mengusulkan kepada Presiden SBY agar menetapkan pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc. Proses itu kini berujung pada penantian keputusan dari Presiden SBY. “Sebenarnya sudah diproses, tapi presiden belum menetapkan. Sekarang, bola di tangan di tangan Presiden SBY,” kata Pius menegaskan.

Jumpa pers mantan Panglima ABRI Jenderal Wiranto soal surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) semakin membuat panas suhu politik. Apa tanggapan Panglima TNI Moeldoko? “Nanti saja penjelasannya,” jawab Moeldoko singkat di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Jumat (20/6/2014). Moeldoko menjawab pertanyaan soal kemungkinan diotentifikasikan tandatangan di dokumen itu.

Selebihnya, Moeldoko terkesan menghindar dari pertanyaan ini. Saat dicecar, dia hanya tertawa dan terus berjalan ke mobil dinasnya. Sebelumnya, Wiranto mengadakan jumpa pers, Kamis (19/6) kemarin soal status Prabowo Subianto dalam pergolakan politik 1998. Menurut Wiranto, dokumen DKP bukanlah lagi rahasia. Jumpa pers itu pun mengundang reaksi keras timses Prabowo-Hatta. Bahkan Wiranto juga sudah dilaporkan ke Bawaslu. Wiranto disebut tengah melancarkan black campaign kepada Prabowo.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan berkas kasus penculikan aktivis 1998 masih berada di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jampidsus Widyo Pramono menyebutkan ada beberapa poin yang belum lengkap. “Belum. Ada beberapa substansi yang belum dipenuhi. Masih ada di Komnas HAM,” kata Widyo di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Jumat (20/6/2014).

“Ya misalnya apa ya harus diperiksa ini, kalau sudah diperiksa ini kan nggak lengkap mungkin, harus diperiksa dulu. Itu porsinya penyidik Komnas HAM,” kata Widyo ketika ditanya lebih lanjut soal poin apa yang kurang lengkap. Sebelumnya, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menuntut Prabowo Subianto bertanggung jawab atas kasus penculikan para aktivis 1998.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban itu yakni melakukan klarifikasi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kejaksaan Agung. “Bukan kepada media, tapi harus ke Komnas HAM dan Kejaksaan,” tegas Koordinator Haris Azhar saat dihubungi Jumat (20/6). Haris menyatakan desakan KontraS ini tak ada sangkut pautnya dengan tuntutan sejumlah pihak yang meminta Prabowo memberi klarifikasi terkait dengan posisinya sebagai calon presiden.

Jadi, tuntutan KontraS tersebut sama sekali tak ada kaitan dengan kepentingan politik pihak manapun terkait Pilpres. “Kita KontraS sudah 16 tahun melakukan advokasi. Kita mendampingi keluarga para korban selama ini,” ujar Haris menegaskan. Adapun berdasarkan data KontraS, ada 13 korban yang masih hilang. Berikut 13 aktivis korban penghilangan paksa di tahun 1997/1998:

1. Yani Afri (Rian), pendukung PDI Megawati, ikut koalisi Mega Bintang dalam Pemilu 1997. Hilang di Jakarta pada 26 April 1997.
2. Sonny, pendukung PDI Megawati. Hilang di Jakarta pada 26 April 1997.
3. Deddy Hamdun, pengusaha, aktif di PPP dan dalam kampanye 1997 Mega-Bintang. Hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997.
4. Noval Alkatiri, pengusaha, aktivis PPP. Hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997.
5. Ismail, sopir Deddy Hamdun. Hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997.
6. Wiji Thukul, penyair aktivis JAKER/PRD. Hilang di Jakarta pada 10 Januari 1998.
7. Suyat, aktivis SMID/PRD. Hilang di Solo pada 12 Februari 1998.
8. Herman Hendrawan, aktivis SMID/PRD. Hilang di Jakarta, 12 Maret 1998.
9. Petrus Bima Anugerah, aktivis SMID/PRD. Hilang di Jakarta pada 30 Maret 1998.
10. Ucok Munandar Siahaan, mahasiswa Perbanas. Diculik 14 Mei 1998 di Jakarta.
11. Yadin Muhidin, alumnus Sekolah Pelayaran. Hilang di Jakarta 14 Mei 1998.
12. Hendra Hambali, siswa SMU. Hilang di Glodok, Jakarta, 15 Mei 1998.
13. Abdun Nasser, kontraktor. Hilang saat 14 Mei 1998, Jakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s